kip.bandaacehkota.go.idkip.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2014/06/...Independen Pemilihan ("KIP'), yang bertujuan untuk membantu KIP dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan,

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

i

DAFTAR ISI

1. Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas LaporanPenerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum

2. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan Dan Pengeluar-an Dana Kampanye

3. Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tentang Laporan Penerimaan DanPengeluaran Dana Kampanye

4. Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana KampanyePeserta Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 danPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana TelahDiubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014

5. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

6. Dasar Pnunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP

IIIODEL DKTO.PARPOL

PARTAI DEIIOI(RAfDETAIT PIIIIPINAIT CITBAIIG XOTA BANDA ACEII

LAPORAI{ PEI{ERIIIAAIT DAIT PENGEI,UARAN DAI{A Tr3IIIPAITYEPerlode darl tenggal 11 Jan 2O13 e/d 1Z April 2O14

"*l

",\\

\

\

\

I

llomor Uraian Rp Unlt Keterangan

A. SALIX) PER 21 Aprtl 2O14

Kas di Rekening Nomor : '0037-01-010153-53-7 o

BarangIagihan kepada _Utang

B. Penerlaa.n 11 Jan 2OI3 s/d 17 Aprtl 2Ol41. ?artai Demokrat Kota Banda Aceh 9O,OOO,OOO Dana saksi2. Para Calon t€gislatif (Totat Penerimaa:r) 1,006,853,5OO

Keterangan:Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk

2. Sumbangan Perseorangan3. Sumbangan llslsmFok (kelompok organisasi non pemerintah,4- Sumbangan Badan Usaha5. .ain-Lain Komitmen

a. Pencairan Uta:rgb. Penerimaan Piutang

Peageluarau 11 Jaa 2O13 s/d lTAprit 2Ol41 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasPertemuarr tatap mukaMedia massa cetak darl media rnassa elelrtronik

l. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 327,853,5OOe. Pemasangan alat peraga di tempat umum 631,OOO,(XX)f. Rapat UmumC. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye danperaturan perunclang undangan - .'-

188,OOO,OOO 3iaya saksi

2. Pengeluaran Modal '

r. Pembelian Kendaraanr. Pembelian Peralatan (Komputer,Inventaris)

Lain-lain

3. Pengeluaran Lain-I^aina. Pemberian Piutangb. Pembayaran Utang

D. SALDO PER 17 Aptil2Ot41 Kas di Rekening Nomor: '0037-01-010153-53-z o2. Kas di_.-......--...-....-.*"-3. Barang4. Iagihan kepada5. Utang

I

Bendahara, Ketul

BandaAceh,2L Aprrt2Ol4

LAPORAN AT'DITOR PUBLIKATAS PI,NERAPAN PROSEDUR YANG I}ISEPAKATI

ATAS LAPORAN PE}TERIMAAN DAI\[ PENGELUARAN DANA KAMPANTYEPEII{ILIHAN UMUM

LaBoran Auditgr Publik Atas Penerapln ProsedBf Ya+e IlisepakatiNomor r 04/PPYD-PILEG/I(AP-ABH/!//2014

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Kanci telah melaksanakan pros-edur yaag disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampirandari laporan ini, yarrg diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye('LPPDK") dari Partai Demokrat Kota Banda Aceh, termasuk buku pembanfu penerimaan danpengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut rclah disepkati oleh KomisiIndependen Pemilihan ("KIP'), yang bertujuan untuk membantu KIP dalam memahami danmemantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politiksehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan,ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan stutu l-aporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldoa'wal, penerimaan, pengeluman, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan proseduryang disepakati hanya mencakup tansaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yangtereatat dalam LPPDK, da:r tidak mencakrrp saldo awal dan saldo akldr LPPDK.Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yangditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI*). Kecukupan dari prosedur yangdisepakati tersebut merupakan knggung jawab KIP. Sebagai konsekuensinya kami tidakmembuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalamLampiran dari laporat ini, baik untuk tujqan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalamLampiran dari laBoran ini,Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yangditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuau untuk menyatakan pendapat ataskewajaran penyajiaa LPPDK maupuo efektiviAs pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta unftkmelaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dankami laporkan kepada KIP.Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KIP dan tidak diperkenankan untukdigunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tmggal laporen ini.

Banda Aceb 24l'f.ei20l4KAP Abubakar Hauan

Register Negara No. D-2263Izin KAP No. AP. 0869

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP KAP

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Partai Demokrat KabupatenAceh Besar kami laksanakan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dariKomisi Pemilihan Umum Aceh No. 027/2017 tanggal 23 April 2014 Perihal PenunjukanPenyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Akuntan Publik Partai PolitikPeserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Audit Dana Kampanye Paket7).

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yangditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Kecukupan dari prosedur yangdisepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai Konsekuensinya kami tidakmembuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati tersebut, baik untuk tujuanpelaporan maupun tujuan lainnya.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yangditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat ataskewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian intern atau pelaporan LPPDK.Oleh karena itu, dalam perikatan perosedur disepakati tersebut kami tidak menyatakan pendapatatas LPPDK partai politik peserta pemilu yang kami audit.

Laporan Hasil audit berdasarkan penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaandan pengeluaran Dana Kampanye ini hanya dimasudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidakdiperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut.Kami tidak bertanggung jawab atas kecupukan prosedur untuk tujuan pihak lain tersebut.

I,AMPIRAN A.1

ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIIIAN UMUM TAHUN 2OL4TENTAIdG LAPORAN PENERTMAAI{ DAN PENGELUARAN DANA KAMPAITE

Kami yang bertanclatangan dibawah ini :

1. NamaAlamatAlamat domisiliNomor teleponNomor HP (aktif)Jabatan

2. NamaAlamatAlamat domisiliNomor telePonNomor HP (aktiflJabatan

Yudi Kurnia, SEJl. Gabus No. 5 Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh

oB71 68 2444Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh

H. Amrunsyah YahYa, SEJl. Sawah Lr. Cik Arun Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

-oa13 6281 6777Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomorg Tahun 2Ol2 Le11tang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan PeraturanKomisi pemilihan Umurn Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan DanaKampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana teiah diubahdengan Peraturarr KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyeratrkan Laporan Penerimaan danpengeluarap Dana Kampanye (paiing lambat 15 (1ima belas) hari setelah tanggalpemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.

2. Bahwa, partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan danpengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan

' sebagai Peserta Pemilu dan dituhrp 1 (satu) minggu sebelum penyampaianLaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAI').

-

3. Batrwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang,pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan u'ang,

termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi bataskewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam I,PPDK tidakboleh melebihi jumlah di bawah ini :

a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.

b. Rp. 7,5 Miliar untuk peny,umbang kelompok dan/atau badan usatra nonpemerintah

5.

6.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagaiberikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode IIb. Pembukaan Rekening Khusus Dana Karnpanye

c. Laporan Awal Dana KampanyrBahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yangdilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;

Menyetorkan surnbangan )'ang dilarang ke kas Negara; dan

Melaporkan sumbangan yang dilarang.

Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersum.ber darikekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatanpenerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan RekeningKhusus Dana Kampanye, meliputi :

a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan RekeningKhusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai PartaiPolitik Peserta Pemilu sampai dengan pembrlkaan Rekening Khusus DanaKarnpanye.

b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan perrgeluaran Laporan Awal DanaKampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanyesampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertamajadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat ufirurn.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening KhususDana Kampanye Peserta Pemilu :

a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagaiPartai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelumhari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyaiperwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten lkota di selurrrh wilayah Indonesia.

c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus DanaKampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta' Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataanyang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening KhususD?na Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan i?ekening Khusus DanaKampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukansebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana denganperuntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan RekeningKhusus Dana Kamparrye.

11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awat Dana KampanyePemilu yang dilaporkan mencakup:

b.

C.

7.

8.

9.

3

b. Jumlah penerimaan dan pengelualan Dana Kampanye berupa uang, barangdan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai denganpaling larrrbat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaanKampanye Pemilu dalarn bentuk rapat umum;

c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatatdalam Rekening Ktrusus Dana Karnpanye dari bank sejak dibuka sampaidengan pal.ing lambat 14 (empat belas) hari sebetrum hari pertarna jadualpelaksanaan Karnpanye Penrilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya'

Banda Aceh, 2l Aprr.l2Ol4

KODYA BANDA ACEH

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAITPATUH/TIDAKPATUH

1 2 3 4 5A. UMUM1 CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 135 ayat (1)

LAPORAN wajib menyerahkan Laporan Undang-Undang NomorPenerimaan dan Pengeluaran 8 Tahun 2012Dana Kampanye (paling lambat b) Pasal 25 ayat (1), ayat15 (lima belas) hari setelah (2) dan ayat (3)tanggal pemungutan suara) Peraturan KPU Nomorberikut di bawah ini beserta 17 Tahun 2013laporan-laporan lainnya yang sebagaimana diubahterkait dengan Peraturan KPUa) Pada Partai Politik Tingkat Nomor 1 Tahun 2014. Pusat 1 (satu) buah Laporan c) Model DK-10 PARPOL. Penerimaan dan

Pengeluaran DanaKampanye Partai PolitikTingkat Pusat.

b) Pada Partai Politik TingkatProvinsi, yang mencakup :

1) Laporan Penerimaan dan PatuhPengeluaran DanaKampanye Partai PolitikTingkat Provinsi, dan

2) Seluruh Laporan PatuhPenerimaan danPengeluaran DanaKampanye Partai PolitikTingkat Kabupaten/ Kotadi Provinsi yangbersangkutan.Dilengkapi dengan Penerimaandan Pengeluaran DanaKampanye

1) Model DK1-PARPOL; Patuh2) Model DK2-PARPOL; Patuh3) Model DK3-PARPOL; Patuh4) Model DK4-PARPOL; Patuh5) Model DK5-PARPOL; Patuh6) Model DK6-PARPOL; Patuh7) Model DK7-PARPOL; Patuh

AUDIT KEPATUHANATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PARTAI DEMOKRAT


1 2 3 4 58) Model DK8-PARPOL; Patuh9) Model DK9-PARPOL; Patuh10)Model DK10-PARPOL; Patuh11)Model DK11-PARPOL; Patuh12)Model DK12-PARPOL; Patuh13)Model DK13-PARPOL; Patuh14)Copy bukti Tagihan/Utang -15)Bukti-bukti Transaksi Patuh

Penerimaan dan TransaksiPengeluaran

16)Pembukuan Dana -Kampanye Pihak Lain

2 PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (7) PatuhPENCATATANwajib melakukan pencatatan Undang-Undang NomorDAN penerimaan dan pengeluaran 8 Tahun 2012;PELAPORAN Dana Kampanye dimulai sejak b) Pasal 17 ayat (1)

3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomorsebagai Peserta Pemilu dan 17 Tahun 2013ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubahsebelum penyampaian Laporan dengan Peraturan KPUPenerimaan dan Pengeluaran Nomor 1 Tahun 2014.Dana Kampanye kepada KAP.

B PENERIMAAN DANPENGELUARAN DANAKAMPANYE PEMILU

a. RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (3) dan Patuhwajib menempatkan Dana ayat (4) Undang-Kampanye berupa uang, pada Undang Nomor 8Rekening Khusus Dana Tahun 2012;Kampanye Partai Politik Peserta b) Pasal 9,Pasal 10 danPemilu pada bank Pasal 14 Peraturan KPU

Nomor 17 Tahun 2013sebagaimana diubahdengan Peraturan KPUNomor 1 Tahun 2014.

4 BATASAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (3) dan PatuhMAKSIMUM wajib mematuhi jumlah ayat (4) dan Pasal 131SUMBANGAN penerimaan sumbangan ayat (1), ayat (2), dan

(mencakup uang, barang, ayat (3) Undang-dan/atau jasa yang dapat Undang Nomor 8dinilai dengan uang, termasuk Tahun 2012;hutang dan diskon pembelian b) Pasal 11, Pasal 19 ayatbarang atau jasa yang melebihi (1), Pasal 45 ayat (1)


1 2 3 4 5batas kewajaran transaksi jual dan Pasal 46 Peraturanbeli secara umum) yang KPU Nomor 17 Tahundilaporkan dalam LPPDK tidak 2013 sebagaimanaboleh melebihi jumlah di bawah diubah denganini; Peraturan KPU Nomora) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang 1 Tahun 2014

perseoranganb)Rp. 7,5 Miliar untuk

penyumbang kelompokdan/atau badan usaha nonpemerintah.

5 KETEPATAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 134 ayat (1) PatuhWAKTU wajib mematuhi penyerahan Undang-Undang NomorPELAPORAN laporan sebagai berikut sesuai 8 Tahun 2012;KE KPU (LP- dengan waktu yang telah b) Pasal 15 ayat (2), Pasal1,LP-2,setor ke ditetapkan : 20 ayat (5) dan Pasalkas negara, a) Penerimaan Sumbangan 22 ayat (4) Peraturan Patuhlapor ke KPU) Periode I dan Periode II KPU Nomor 17 Tahun

b) Pembukaan Rekening Peraturan KPU Nomor PatuhKhusus Dana Kampanye 17 Tahun 2013

c) Laporan Awal Dana sebagaimana diubah PatuhKampanye dengan Peraturan KPU

Dilengkapi dengan: Nomor 1 Tahun 2014;-Berkas tanda terima dari c) Surat KPU Nomor

KPU 658/KPU/IX/2013-Daftar Penerimaan tanggal 27 September

Sumbangan Dana 2013;Kampanye Periode I dan d) Surat KPU NomorPeriode II 659/KPU/IX/2013

- Model DK8-PARPOL (lihat tanggal 27 SeptemberA.1) 2013;

- Model DK9-PARPOL (Lihat e) Surat KPU NomorA.1) 811/KPU/XI/ 2013

tanggal 29 November2013;

f) Surat KPU Nomor821/KPU/XI/ 2013tanggal 29 November2013;

g) Surat KPU Nomor860/KPU/XII/ 2013tanggal 24 Desember2013;


1 2 3 4 5h) Surat KPU Nomor

69/KPU/II/2013tanggal 7 Februari2014;

i) Surat KPU Nomor70/KPU/II/2013tanggal 7 Februari2014.

6 Apabila terdapat Partai Politik a) Pasal 131 ayat (4)Peserta Pemilu menerima Undang-Undang Nomorsumbangan yang dilarang 8 Tahun 2012;maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (1) danketentuan sebagai berikut: ayat (3) Peraturan KPUa) Dilarang menggunakan Nomor 17 Tahun Patuh

sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomorb) Menyetorkan sumbangan 17 Tahun 2013 Patuh

yang dilarang ke kas Negara; sebagaimana diubah* dan dengan Peraturan KPU

c) Melaporkan sumbangan Nomor 1 Tahun 2014. Patuhyang dilarang.

* Dilengkapi bukti lapor kepadaKPU dan bukti Surat SetoranPenentuan Peneriman NegaraBukan Pajak (”SSPNBP”).

7 SUMBER Sumber Dana Kampanye Calon a) Pasal 41 Peraturan PatuhDANA PARTAIAnggota DPR dan DPRD KPU Nomor 17 TahunDAN CALEG bersumber dari kekayaan 2013 sebagaimana

pribadi dan Partai Politik yang diubah denganbersangkutan.(Untuk menguji Peraturan KPU Nomorkepatuhan ini lihat DK13- 1 Tahun 2014;PARPOL dan DK 12-PARPOL) b) Surat KPU Nomor

859/KPU/XII/2013tanggal 24 Desember2013.

c. LAPORAN AWAL DANAKAMPANYE DAN REKENINGKHUSUS DANA KAMPANYEPEMILU

8. PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (6) danLAPORAN wajib mematuhi lingkup waktu ayat (7) Undang-PENERIMAANpencatatan penerimaan dan Undang Nomor 8AWAL pengeluaran Laporan Awal Tahun 2012;


1 2 3 4 5Dana Kampanye dan Rekening b) Pasal 15 dan Pasal 21Khusus Dana Kampanye ayat (2) Peraturan KPUPemilu, meliputi : Nomor 17 Tahun 2013a) Lingkup waktu pencatatan sebagaimana diubah

penerimaan dan dengan Peraturan KPUpengeluaran Laporan Nomor 1 Tahun 2014;Rekening Khusus Dana c) Surat KPU NomorKampanye yang dilaporkan 69/KPU/II/ 2013terhitung sejak 3 (tiga) hari tanggal 7 Februariditetapkan sebagai Partai 2014;Politik Peserta Pemilu d) Surat KPU Nomorsampai dengan pembukaan 70/KPU/II/ 2013rekening khusus Dana tanggal 7 FebruariKampanye . 2014.

b) Lingkup waktu pencatatanpenerimaan danpengeluaran Laporan AwalDana Kampanye yang yangdilaporkan terhitung darisejak pembukaan RekeningKhusus Dana Kampanyesampai dengan palinglambat 14 (empat belas)hari sebelum hari pertamajadwal pelaksanaan Pemiludalam bentuk rapat umum.

9 Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (4) danwajib membuka Rekening ayat (6) dan 134 ayatKhusus Dana Kampanye: (1) dan ayat (6)a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Undang-Undang Nomor Patuh

Peserta pemilu ditetapkan 8 Tahun 2012;TANGGAL sebagai peserta Pemilu dan b) Pasal 14 ayat (1) danPEMBUKAAN paling lambat 14 (empat ayat (2) dan Pasal 15RKDKP belas hari) sebelum hari Peraturan KPU Nomor

pertama jadwal 17 Tahun 2013pelaksanaan kampanye sebagaimana diubah

dalam bentuk rapat umum. dengan Peraturan KPUb) Pada bank pemerintah atau Nomor 1 Tahun 2014; Patuh

NAMA BANK bank bukan pemerintah c) Surat KPU Nomoryang mempunyai 851/KPU/XII/2013perwakilan di Provinsi tanggal 19 Desemberdan/atau kabupaten/kota 2013.diseluruh wilayah

Patuh


1 2 3 4 5Indonesia

c) Atas nama Partai Politik -Peserta Pemilu, apabila

NAMA Rekening Khusus DanaPEMILIK Kampanye Partai PolitikRKDKP bukan atas nama Partai

Politik yang bersangkutan,wajib disertai suratketerangan/suratpernyataan yangmenerangkan rekeningtersebut dipergunakansebagai Rekening KhususDana Kampanye PartaiPolitik yang bersangkutan.

Catatan:1) Pastikan Rekening

Khusus Dana Kampanyeterpisah dari rekeningPartai Politik dan/atauterpisah dari rekeningpribadi Calon AnggotaDPD;

2) Pastikan pengelolaRekening Khusus DanaKampanye Ketua Umum,Bendahara Umum,ketua dan bendahara,atau nama lain yangditugaskan partaipolitik, disertai dengansurat keterangan/suratpernyataan dari partaipolitik yangbersangkutan.

10 CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu a) 131 ayat (3) Undang-LAPORAN wajib membuat Laporan Undang Nomor 8PEMBUKAAN Rekening Khusus Dana Tahun 2012;REKENING Kampanye yang dilaporkan b) Pasal 16 ayat (1)KHUSUS mencakup: Peraturan KPU Nomor

a) Sumber perolehan saldo 17 Tahun 2013 Patuhawal atau saldo sebagaimana diubahpembukaan; dengan Peraturan KPU


1 2 3 4 5b) Rincian perhitungan Nomor 1 Tahun 2014; Patuh

penerimaan dan c) Model DK8-PARPOL;pengeluaran yang sudah d) Model DK12-PARPOL.dilakukan sebelumnyaapabila saldo awalmerupakan sisa daripenerimaan dana denganperuntukan kampanyeyang diperoleh sebelumperiode pembukaanRekening Khusus Dana

KampanyeDILENGKAPI:1) Laporan pencatatan

penerimaan danpengeluaran calon anggotaDPR dan DPRD.

2) DK8-PARPOL yangdiserahkan kepada KPU

11 CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 131 ayat (3)LAPORAN wajib membuat Laporan Awal Undang-Undang NomorAWAL Dana Kampanye yang 8 Tahun 2012;

dilaporkan mencakup: b) Pasal 19 ayat (2) dana) informasi daftar Pasal 21 ayat (1) Patuh

penyumbang; Peraturan KPU Nomorb) jumlah penerimaan dan 17 Tahun 2013

pengeluaran Dana sebagaimana diubahKampanye berupa uang, dengan Peraturan KPUbarang dan/atau jasa Nomor 1 Tahun 2014;setelah tanggal pembukaan c) Model DK-9 PARPOL;rekening khusus sampai d) Model DK12-PARPOLdengan paling lambat 14(empat belas) hari sebelumhari pertama jadwalpelaksanaan KampanyePemilu dalam bentuk rapatumum;

c) jumlah penerimaan danpengeluaran DanaKampanye sebagaimanatercatat dalam RekeningKhusus Dana Kampanyedari bank sejak dibuka


1 2 3 4 5sampai dengan palinglambat 14 (empat belas)hari sebelum hari pertamajadwal pelaksanaanKampanye Pemilu dalambentuk rapat umum.

DILENGKAPI:1) Laporan pencatatan

penerimaan danpengeluaran calon anggotaDPR dan DPRD.

2) DK9-PARPOL yangdiserahkan kepada KPU

NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN1 2 3A UMUM1 Buat tanda terima untuk mencatat semua

laporan dan dokumen yang diterima dari PartaiPolitik Peserta Pemilu

2 a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.Catatan:

Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B REKENING DANA KAMPANYE3 Tentukan kesesuaian status bank (umum atau

bukan) di mana RKDK dibuka oleh PartaiPolitik Peserta Pemilu dengan mencantumkan

Kami tidak menemukanrekening koran pada berkaslaporan.

RKDK di buka pada BankBRI pada tgl 30 Desember2013

LAPORANATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI

PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYEPARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Laporan Dana KampanyePartai Demokrat Kota BandaAceh telah kami terima dariKIP Kota Banda pada tanggal25 April 2014. Laporan yangdisampaikan lengkap.

Kami tidak menemukanrekening koran pada berkaslaporan. Kami telahmengirimkan suratpermintaan copy rekeningkoran tertanggal 9 Mei 2014.Hingga laporan iniditerbitkan, kami tidakmenerima copy rekening

NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN1 2 3

status bank tersebut dalam temuan.4 a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK

tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan

C PENERIMAAN DANA KAMPANYE5 a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber

penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK

Kami tidak menemukanrekening koran pada berkaslaporan.

Penerimaan dana kampanyetelah diklasifikasikan menurutsumber dan bentukpenerimaan. BerdasarkanDK9, DK10, DK1, DK3 danDK5 Parpol yangdisampaikan, penerimaanberasal dari parpolRp.90.000.000, dari calegRp.1.006.853.500. Tidak adapenerimaan sumbangan dariperseorangan, kelompok,maupun badan usaha.


Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari

pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

6 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

7 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilud) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

8 a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara

Tidak ada penerimaansumbangan dariPerseorangan, Kelompokmaupun Perusahaan/BadanUsaha.

Tidak ada penerimaansumbangan dariperseorangan, kelompokmaupun badan usaha.Blangko surat pernyataanpenyumbang tetapdilampirkan dalam dokumenlaporan.

Perhitungan matematis ataspenerimaan dari Parpol danCaleg akurat. Tidak adapenerimaan sumbangan dariPerseorangan, Kelompokmaupun Perusahaan/BadanUsaha, sehingga tidak adaperhitungan matematis yangdapat diuji.


akumulatif.b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9 a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.



Tidak ada penerimaansumbangan dariPerseorangan, Kelompokmaupun Perusahaan/BadanUsaha. Oleh karenanya tidakada transaksi yang dapatdipilih, dan prosedurmembandingkan namapenyumbang denganidentitasnya, menelusuritransaksi sumbangannya keRKDK, dan pengirimankonfirmasi tidak dapatdilakukan.


(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):

1) tanggal transaksi2) nilai transaksi;3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan

5) klasifikasi penerimaan.f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk


lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

D PENGELUARAN DANA KAMPANYE11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk

pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

Pengeluaran dana kampanyetelah diklasifikasi sebagaipengeluaran operasi,sebagaimana tertera dalamDK 7


b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

14 Tentukan keberadaan dan keakurasianpencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKdengan cara:a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKb) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksic) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang

Perhitungan matematis padaDK7 akurat.

Jumlah pengeluaran yangtercantum dalam DAPDK(DK7 Parpol) sama denganjumlah pengeluaran yangtercantum dalam LPPDK.

Pada DK7 Parpol terdapat 3(tiga) transaksi pengeluarandana kampanye. Olehkarenanya, kami memilihseluruh transaksi tersebut.


tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.


Seluruh transaksi pengeluarantidak dapat kami telusuri kebukti pendukung dan rekeningkoran (RKDK).

Atas transaksi pengeluarandalam bentuk bukan kas, telahdilengkapi dengan buktipembelian barang denganharga yang berlaku di BandaAceh pada saat transaksiterjadi.

NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN1 2 3E SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU KEPADA KAP15 Dapatkan Surat Representasi Partai Politik

Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telahdiminta oleh KAP yang telah disampaikan olehPeserta Pemilu kepada KAP.

Kami telah menerima SuratRepresentasi dari PartaiDemokrat Kota Banda Acehpada tanggal 18 Mei 2014.

kip.bandaacehkota.go.idkip.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2014/06/...Independen Pemilihan ("KIP'), yang bertujuan untuk membantu KIP dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan,

Documents