KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/4... · informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas

segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga Dinas Komunikasi dan

informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan

operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah

disusun dalam tahun 2014.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

tahun 2014. Dalam Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro ini,

hanya dikemukakan secara garis besar atau secara umum, dengan aspek-aspek

perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, serta

pengukuran kinerja dengan maksud sebagai pertanggungjawaban Dinas Komunikasi

dan Informatika, juga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah yang akan

digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa apa dan bagaimana yang dilakukan Dinas

Komunikasi dan Informatika selama ini masih banyak kekurangan didalam

melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudah-

mudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Bojonegoro, 30 Januari 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar isi ............................................................................................................ ii

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang ................................................................................... 1

b. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 2

c. Landasan Hukum ............................................................................... 2

d. Sistematika ......................................................................................... 3

e. Struktur Organisasi ............................................................................. 3

f. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................... 4

g. Kondisi Pegawai ................................................................................ 8

h. Sarana dan Prasarana ......................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

a. Visi dan Misi ..................................................................................... 18

b. Tujuan ................................................................................................ 18

c. Sasaran ............................................................................................. 20

d. Rencana Kinerja Tahunan .................................................................. 21

e. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 ............................................... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 40

b. Realisasi Anggaran ............................................................................ 48

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 64

Lampiran:

1. Bagan Struktur Organisasi ............................................................................... 66 2. Rencana Strategis (RS) .................................................................................... 67 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) ............................................................... 69 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................................... 82

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

- Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM terlaksana 6 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 8 kali dan Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) berbasis IT sebanyak 32 Kelompok tersebar di 28 Kecamatan disamping KIM konvensional yang telah terbentuk tahun sebelumnya sebanyak 121 kelompok.

- Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana 5 kali bersamaan dengan kegiatan layanan publik, dan dialog publik di Pendopo Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari jumat kecuali hari libur ebanyak 45 kali.

- Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th sebesar 50 MBps, sedangkan Dedicate hosting web www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun sudah menggunakan server sendiri dengan memanfaatkan IP Publik yang sudah dimiliki. Selain itu juga dibangun lima aplikasi yaitu Absensi Online, Disperindag Online, UKM Online, E-Letter dan Redesain Web Portal.

- Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi dan perangkat Jaringan melalui perawatan Jaringan LAN dan FO, pengadaan Genset 20 Kva dan server 1 unit untuk NOC, penambahan jalur FO untuk Disperindag dan jalur Wireless untuk RSUD Padangan, Desa Napis, Desa Ngringinrejo, Des Duwel, serta pengembangan jaringan lingkup SKPD.

- Pengembangan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat

- Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui pengadaan Studio Rekaman dan pengembangan radio streaming.

b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika - Terselenggaranya Pelatihan jaringan IT bagi pengelola IT dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 2 hari dengan peserta 10 orang dan bersertifikat

- Terselenggaranya Cyber Extention bekerjasama dengan IPB dengan peserta kelompok masyarakat lingkup Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

c. Program kerjasama informasi dengan mas media - Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho

pembangunan daerah, Warta Bojonegoro, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 30 kali.

- Optimalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan publik.

http://www.bojonegorokab.go.id/

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 iv

- Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui pembinaan terhadap pengelola radio se kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB).

- Terlaksanannya Rakor PPID dengan ajang tukar pendapat /sharing terhadap permasalahan-permalahan SKPD.

KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain : a. Belum optimalnya pembinaan, peran dan fungsi KIM, sehingga kelompok KIM

yang sudah terbentuk belum berkembang. b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan dan

pedesaan c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat

pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur

e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-kendala antara lain : a. Pengembangan KIM berbasis IT yang diawali sebanyak 32 kelompok, sehingga

dapat dimonitor secara langsung aktifitas pertukaran informasi yang dilakukan melalui website yang dimiliki oleh tiap kelompok.

b. Meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan IT. Juga meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi.

c. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal, dengan sinkronisasi antara Pemkab Bojonegoro, BUMN, Investor, maupun yang dilakukan dengan swadaya masyarakat.

d. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pengembangan e-government serta pemantapan SDM operator komputer bagi di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro.

e. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu, dan meningkatkan peran Media Center dalam melakukan pelatihan IT bagi masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program kegiatan

yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat

menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana

penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan

pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan

kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan

mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan

mengabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan

kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information

of technology).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan

kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan

pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi

(electronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau electronic

government (e-gov) disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang

menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi

dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian

informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu, dalam

era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good

governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-

Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme

interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak


lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan

publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun

laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan

pengukuran kinerja tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja :

1. Merupakan acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi

Pemerintahan tahun berikutnya.

2. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam

mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tupoksi dan

kewenangan pengelolaan sumberdaya.

2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/

menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian

sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya

penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;


C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review

atas Laporan Kinerja;

5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang

perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Bojonegoro;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro nmor nomor 9 tahun 2015 tentang

perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 3

tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten

Bojonegoro.


D. Sistematika Penulisan Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2014. Capaian

kinerja (performance results) tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement ) tahun 2014 sebagai tolok

ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja,

sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi

organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan

perjanjian kinerja tahun 2014 yang tertuang dalam dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,

kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2014 meliputi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatikan tahun 2013- 2018 dan Penetapan Kinerja tahun

2014

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan terkait dengan

pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas komunikasi

dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan


dengan pertanggung jawaban terhadap pencapaian

sasaran strategis untuk tahun 2014.

B. Realisasi Anggaran

menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang

digunakan dan telah digunakan selama tahun 2014 untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian

Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dan

menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di

masa mendatang.

E. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor: 7 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Kabupaten Bojonegoro adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program dan Laporan

3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:

a. Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data

b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data

c. Seksi Dokumentasi dan Informasi

4. Bidang Diseminasi dan Informasi, terdiri dari:

a. Seksi Layanan Informasi Publik

b. Seksi Media Interaktif

c. Seksi Media Informasi

5. Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri dari:

a. Seksi Komunikasi sosial


b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi

c. Seksi Komunikasi Pemerintah

6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Perangkat lunak

b. Seksi Pengembangan Perangkat keras

c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem

7. UPTD Radio Malowopati FM

Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah

Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua

atas peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 tahun 2008

tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan

pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten Bojonegoro,

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan

bidang Komunikasi dan informasi.

2. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan

Informasi

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Komunikasi dan Informasi

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan

Informasi

4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang

Komunikasi dan Informasi

5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi

dan Informasi


6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya

Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang

dan 1 UPTD yaitu :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas

menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan

administratif, dan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana

program kerja;

- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan

laporan kinerja;

- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional;

- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data

dalam rangka penatausahaan;

- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program

dan laporan;

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan

informasi. Mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan

informasi;

- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan

analisa data;

- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi


- Penyiapan dokumentasi dan informasi

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang




Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas

penyiapan rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang

diseminasi/ penyebarluasan informasi dalam mendukung

pembangunan karakter bangsa. Mempunyai fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik,

pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan

media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang

- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik

- Penyiapan pedoman diseminasi informasi

- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten

- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan

dan kemasyarakatan



4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang




Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan

komunikasi antar lembaga komunikasi dan mempunyai fungsi:


- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi

dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi

- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan

komunikasi dan informasi

- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait

dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah,

masyarakat dan pengembangan pelayanan publik



5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang

kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta

pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan

komunikasi. Mempunyai fungsi :

- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi

- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras,

perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan

jangka menengah

- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan

jaringan

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak,

sistem dan jaringan




6. UPTD Radio Malowopati FM

UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai

dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah

dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

F. Kondisi Pegawai Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi

Dan Informatika didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57

orang. Dari sejumlah 57 pegawai tersebut, 40 berstatus PNS dan 17

berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- Golongan IV/a : 5 orang

- Golongan IV/b : 2 orang

- Golongan IV/c : - orang

- Golongan III/d : 11 orang

- Golongan III/c : 5 orang

- Golongan III/b : 10 orang

- Golongan III/a : 1 orang

- Golongan II/d : - orang

- Golongan II/c : 2 orang

- Golongan II/b : 1 orang

- Golongan II/a : 2 orang

- Golongan I/d : 1 orang

- Honorer/non Gol : 17 orang

b. Berdasarkan Pendidikan Formal :

- Pasca Sarjana : 5 orang


- Sarjana : 22 orang

- D3 : - orang

- SLTA : 27 orang

- SLTP : - orang

- SD : 3 orang

c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang

telah mengikuti pendidikan penjenjangan :

- Diklatpim Tingkat II : 1 orang

- Diklatpim Tingkat III : 5 orang

- Diklatpim Tingkat IV : 16 orang

d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang

menduduki jabatan struktural :

- Esselon IIb : 1 orang

- Esselon IIIa : 1 orang

- Esselon IIIb : 4 orang

- Esselon IVa : 14 orang (1 Jabatan masih belum terisi)

- Esselon IVb : 1 orang

e. Berdasarkan Kompetensi :

a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang

b. Operator Komputer : 1 orang

c. Programmer TI : 1 orang

d. Teknisi Jaringan : 1 orang

e. Fotografer/Videografer : 2 orang

G. Sarana dan Prasarana Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan

sarana dan prasarana sebagai berikut:


A. Infrastruktur Teknologi Informasi 1. Jaringan Komputer

a. Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan

BPPT yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk Main

connection tanpa Backup connection. Koneksi internet tersebut

terbagi menjadi 2 bagian:

1. Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth

(Throughput) sebesar 50 MB. Dimana admin dapat

mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan

MRTG (Monitoring Real Time Graph).

2. Koneksi Domestik (IIX)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/

throughput yang sama dengan koneksi international yaitu

sebesar 50 MB. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas

data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time

Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruh Organisasi

Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup kompleks

Pemkab. Layanan internet belum terfilter oleh firewall sehingga

para pengguna internet dapat belum dapat termonitoring

sampai end user. Besaran kapasitas bandwith layanan internet

ini kecenderungannya mengalami kenaikan tiap tahun

disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur

pemerintah yang mengakses internet. Saat ini secara umum

tiap SKPD mendapatkan bandwidth 1 MB dan 300 kbps per

koneksi.

b. Intranet (Fiber Optik/Kabel Serat Optik dan UTP)

Jalur intranet yang terdapat di lingkungan komplek

Pemkab dan SKPD lain telah terkoneksi dengan menggunakan

jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini

digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses


Sistem Informasi. Sistem Informasi yang terdapat di Dinas

Komunikasi dan Informasi yaitu Kantor Maya (Kantaya),

sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang terdapat di luar

Dinas Komunikasi dan Informasi juga dapat diakses oleh

seluruh SKPD. Aplikasi-aplikasi yang berjalan dijalur intranet

diantaranya adalah SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, Simda

Aset (BMG).

c. Hotspot tempat publik

Titik point Hot spot free yang dikelola oleh Dinas

Komunikasi dan Informasi untuk tempat publik pada area: alun-

alun Bojonegoro, Depan SMAN 1 Bojonegoro, Depan SMKN 1

Bojonegoro, Perpustakaan Daerah Jl. Patimura, Depan SMKN

2 Bojonegoro, Radio Malowopati & Media Center, Terminal

Rajekwesi dan Depan Kantor BKD. Penempatan hotspot

tersebut diharapkan sebagai salah satu layanan publik dan

edukasi kepada Masyarakat.

2. Hardware

a. Access Point

Dinas Komunikasi dan Informatika disamping

menempatkan Access point diberbagai area hotspot tersebut

diatas, juga menempatkan access point di lingkup kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai kawasan

free wifi kedinasan. Sedangkan untuk SKPD layanan publik

seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menempatkan access point yang dikelola oleh

masing-masing SKPD.

b. Router dan Mikrotik

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 1 (satu) buah

Router dan 1 (satu) buah Mikrotik, yang mana perangkat ini

menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router

memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi


internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan

paket data dari NOC ke pengguna Internet.

c. Switch/ Switch HUB

Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat

jaringan komputer, disediakan Switch yang menghubungkan

NOC dengan SKPD sejumlah 26 unit, produk dari Cisco.

Sedangkan pada masing-masing SKPD menggunakan switch

hub untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata

6 unit.

d. Network Tool Kit

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan

komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain:

Tang Cramping Tool 3 unit, kabel tester UTP 2 unit, cable UTP

3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit.

Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45

dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah

kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.

Untuk Fiber Optic (FO) pengetesan dilakukan

menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan

untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk

menyambung kabel FO.

e. Server

Dinas komunikasi dan informasi mempunyai 3 server

yang dipergunakan untuk aplikasi Kantaya, Software monitoring

jaringan, server CCTV. Semua server menggunakan system

operasi open source dan menggunakan IP Address Public,

dimana semua server dapat diremote dari luar.

f. CCTV

Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk

pemantauan arus lalu lintas dan keamanan di lingkup kantor

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Komplek Pendopo dan

DPRD) serta pemantauan ketinggian air luapan Bengawan

Solo.


Jumlah CCTV untuk pemantauan arus lalu lintas

terdapat 5 (lima) titik, yaitu:

- Di kawasan pertigaan Banjarjo Jl. JA Suprapto-Jl. TGP-Jl.

Lettu Suyitno

- Di kawasan perempatan Mlaten Jl. Pemuda-Jl. Veteran-Jl.

Ngampell-Jl. Lisman

- Di kawasan pertigaan Jl. A. Yani-Jl. Veteran

- Di kawasan perempatan Jl. Untung Suropati-Jl. P. Polim-Jl.

Dr. Sutomo

- Di kawasan perempatan Jetak, Jl. Rajekwesi-Jl. MT.

Haryono-Jl. Patimura.

2. Aplikasi (Perangkat Lunak) a. Operating System (Windows, Linux)

Operating system atau sistem operasi yang digunakan

untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft

Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi

yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi

variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan

data akan diterapkan free open souce system. Hal ini sesuai

dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan

aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open

source.

b. Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat

update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna

internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh

perangkat komputer di lingkup Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro telah mengimplementasikan pengamanan dengan

anti virus.

c. VMWare

Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu

banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk menampung


beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi

yang dapat menghandel 5 (lima) virtual server. Untuk

pengembangannya akan dilakukan penambahan sesuai

dengan jumlah pengembangan aplikasi. Hal ini akan

menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah

pemeliharaannya.

d. Website

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola

dinas komunikasi dan informasi yaitu:

- Portal pemerintah Kabupaten (www.Bojonegorokab.go.id)

- Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri

www.dinkominfo.Bojonegorokab.go.id.

- Website Media Center Bojonegoro

(www.kanalbojonegoro.com)

Semua portal SKPD yang lain juga terintegrasi dengan portal

pemerintah kabupaten di www.Bojonegorokab.go.id.

Masyarakat dapat menggunakan website untuk mendapatkan

layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.

Untuk mewujudkan kontiunitas penyampaian informasi

secara online melalui website portal Bojonegoro, ditargetkan

selalu menyajikan berita-berita terbaru dan foto-foto kegiatan

dengan 3 sampai 4 berita dan foto setiap hari.

Selanjutnya guna mewujudkan keterbukaan informasi

publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website

PPID Kabupaten dan PPID SKPD yang berisikan Daftar

Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala,

informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi

yang dikecualikan.

B. Diseminasi Informasi 1. Radio (Pemancar, Studio)

Untuk penyebarluasan informasi mempergunakan sarana

Radio, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan


http://www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id/



UPTD Radio Malowopati FM. Peran radio Malowopati FM tidak

hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah

Kabupaten ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai

sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap

pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk

mendukung kegiatan siaran langsung di seluruh wilayah

Kabupaten Bojonegoro, Radio Malowopati dilengkapi dengan

studio mobile (OB Van).

2. Tabloid

Penyebarluasan informasi melalui media cetak, dilakukan

dengan menerbitkan Tabloid Warta Bojonegoro yang dikelola oleh

Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Substansi Tabloid Warta Bojonegoro berisi tentang pelaksanaan

program-program prioritas serta berbagai keberhasilan kegiatan

masyarakat yang dapat memberikan pencerahan kepada seluruh

warga masyarakat Bojonegoro. Disamping itu juga

menginformasikan tentang potensi wilayah baik potensi wisata,

budaya, industri kreatif dan potensi lumbung pangan.

Warta Bojonegoro didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri

di Kabupaten Bojonegoro dan instansi pemerintah di lingkup

Kabupaten Bojonegoro sampai tingkat Desa.

3. Direktori Potensi

Guna memberikan informasi kepada para tamu yang

mengadakan kunjungan di Kabupaten Bojonegoro, diterbitkan

buku direktori potensi yang berisi tentang profil dan potensi

Kabupaten Bojonegoro di berbagai sektor. Disamping itu direktori

potensi ini juga ditempatkan pada loby hotel untuk memberikan

informasi kepada para tamu hotel dan juga disebarluaskan kepada

para penguasaha.

4. Compact Disc

Untuk memberikan visualisasi tentang berbagai potensi dan

kegiatan di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan

pendokumentasian dalam bentuk compact disc.


Pendokumentasian tersebut dipergunakan sebagai materi

pemutaran film di kecamatan dan disebarluaskan kepada

kemitraan profesi komunikasi.

5. Baliho dan Spanduk

Pada kurun waktu dari tahun 2009-2013 Diskominfo

menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu

seperti informasi pemilukada, informasi pelaksanaan sensus

penduduk, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan,

himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

(PHBS), Himbauan penggunaan produksi lokal, himbauan

menanam pohon, informasi e-KTP, melalui media luar ruang,

baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di tempat strategis

setiap kecamatan. Pada tahun 2012 dibuat baliho berisi informasi

data pembangunan pada tahun berjalan beserta anggarannya di

setiap kantor kecamatan.

Spanduk yang dicetak antara lain himbauan membayar

pajak, spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar, larangan

membakar sampah, larangan produk ilegal, serta himbauan untuk

melestarikan lingkungan. Spanduk dipasang di tempat-tempat

strategis, jalan utama dan halaman kecamatan se-Kabupaten

Bojonegoro.

7. Leaflet, Banner, Poster, Sticker

Untuk memperkuat penyebarluasan informasi yang dilakukan

melalui komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi

pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro telah menyusun dan mengolah berbagai informasi

dalam bentuk Leaflet, Banner, Poster, Sticker yang rata-rata

setiap tahunnya tercetak 500-1500 leaflet.

8. Pusat Aduan

Dalam rangka memberikan keleluasaan publik

menyampaikan aspirasinya, di Kabupaten Bojonegoro dilakukan

Dialog Publik setiap hari Jum’at setelah Sholat Jum’at serta

sarana SMS secara langsung kepada Bupati dan SMS melalui


Radio Malowopati FM, juga dibuka layanan SMS Center 3934.

Pengelolaan pengaduan dan penyampaian aspirasi dari

masyarakat telah diatur dengan Peraturan Bupati Bojonegoro

nomor 30 tahun 2013 tentang Inovasi Pembangunan Berbasis

Partisipasi Publik.

Untuk penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial

yaitu facebook, twitter. Pengelolaan media sosial dilakukan secara

bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Bagian Humas dan Protokol.

H. Issu Strategis Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembagan

komunikasi dan informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen-

elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni : sumber berita/ informasi,

penerima berita/ informasi, subtansi berita/ informasi dan saluran berita/

informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut,

terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal

pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada SKPD di

lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masih

terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat,

realibel, lengkap dan benar.

2. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat

kekurang sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan penguna

antar SKPD.

3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.

4. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna

teknologi informatika.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 sangat

terkait dengan pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada

Rencana Strategis Kabupaten Bojonegoro.

A. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang

dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu

perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pembantuan bidang komunikasi dan informasi memiliki Visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”.

Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :

1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus

mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan

data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara

terintegrasi, cepat dan berkualitas.

2. Transparansi komunikasi dan informasi yang handal bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek

keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi

kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-


kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan

kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan,

kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber

ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama

dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian

berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian

dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan

sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan

teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern

yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung

untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses

secara cepat dan tepat.

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan

berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk

memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai

perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan

e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung

peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan

infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang

terintegrasi.

Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan

sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang

teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk

mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak

hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga


pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif

dan saling mengisi.

Layanan pos dan telkomunikasi diarahkan untuk

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna

layanan pos. Hal ini karena untuk layanan pos tidak hanya

dilakukan oleh kantor Pos namun, masyarakat diberikan

keleluasaan untuk mendirikan layanan pos dan jasa penitipan

hingga tingkat desa. Sedangkan untuk layanan telekomunikasi,

pada dasarnya untuk memberikan pengaturan terhadap kesesuaian

pendirian menara dengan cell plan yang mengacu pada tata ruang

dan wilayah.

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi

dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan

berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang

memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk

mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan

informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi

pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan

peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan

penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra

profesi dibidang komunikasi dan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan

masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk

sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau

badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan

penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),

baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan

informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai

sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan


dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan

sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan

dalam tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Misi – Tujuan

Misi 1 : Mewujudkan peningkatan e-Governance dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi

No TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkatnya kehandalan e-gov

Persentase penurunan tingkat gangguan/error

2. Meningkatnya profesionalisme layanan Pos dan Telekomunikasi

Persentase kepuasan layanan Pos dan Telekomunikasi

Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi

No TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkat penyebarluasan informasi

Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi


C. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci

dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai

dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

adalah :

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kehandalan e-gov

Indikator : Persentase penurunan tingkat gangguan/error

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya SDM yang menguasai IT

Persentase peningkatan SDM yang menguasai IT

2. Meningkatnya keamanan sistem informasi

Persentase peningkatan keamanan sistem informasi

3. Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan

Persentase peningkatan cakupan infrastruktur jaringan

4. Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi

Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi

Tujuan 2 : Meningkatnya profesionalisme layanan Pos dan Telekomunikasi

Indikator : Persentase kepuasan layanan Pos dan Telekomunikasi No SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi

Tersedianya Dokumen dan laporan penyelenggara jasa Pos dan Telekomunikasi


Tujuan 3 : Meningkatnya penyebarluasan informasi Indikator : Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya KIM yang berbasis IT

Persentase peningkatan KIM berbasis IT

2. Meningkatnya kemitraan profesi

Persentase peningkatan kemitraan profesi

3. Meningkatnya eksistensi PPID

Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi

4. Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi

Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi

D. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro tahun 2014 yaitu:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Rencana Tingkat Capaian

(TARGET) 1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

%

bulan

100 %

12


PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Rencana Tingkat Capaian

(TARGET) 1 2 3 4 5

2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan

Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur

%

bulan

100 %

12

3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur

%

bulan

100 %

12

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur

% 100 %

12

5. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat

%

Bulan

100 %

12

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor

%

bulan

100 %

12

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an Bangunan Kantor

Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur

%

bulan

100 %

12

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur

%

Unit/bh

100 %

Tersedianya 15 bh flashdisk 10 bh kabel USB 20 umbul2 6 bendera 4 Filling kabinet 1 set sound system 1 TV dan chasing 3 notebook 2 printer 3 voice


PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Rencana Tingkat Capaian

(TARGET) 1 2 3 4 5

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

Persentase Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur

%

bulan

100 %

12

10. Penyediaan makanan dan minuman

Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum

%

bulan

100 %

12

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah

%

bulan

100 %

12

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur

%

Org

100 %

- 18 tenaga kontrak

- 1 instruktur senam

- Panitia Harkitnas

13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan

%

bulan

100 %

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman

%

bulan

100 %

12


PROGRAM

KEGIATAN


(TARGET) 1 2 3 4 5

2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

%

Unit

100 %

- Service 5 mobil dinas

- Service 14 sepeda motor

- Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor

3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik

%

bulan

100 %

12

Program Peningkatan disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur

%

Stel

100 %

75 stel pakaian olah raga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

Bulan 100 %

Tgl 10 tiap bulan

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tercapainya pelaksanaan penyusun laporan semester

100%

Semester

100 %

Lap. Semester tgl 10 Bulan Juli

3. Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunya pelaporan akhir tahun untuk mendukung kelancaran kinerja

%

Tahun

100 %

Lap. Akhir tahun tgl 5 Januari

2015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya sosialisasi program pembangunan melalui KIM dan Pertura

100%

Kegiatan

100 %

- LCCK 6 kali - Pertura 8 kali - Pekan KIM

Jatim - Pembinaan KIM

(32 kelompok)


PROGRAM

KEGIATAN


(TARGET) 1 2 3 4 5


2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksannya komunikasi aktif antara masyarakat dan pemerintah melalui dialog publik

%

Kegiatan

100 %

- Dialog di Kabupaten 45 kali

- Dialog di Kecamatan 5 kali


3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi e-goverment

%

Bulan/ Kegiatan

100 %

- Bandwidth 50 MB

- Cloud Computing

- Hosting - Pemeliharaan

aplikasi 2 paket

- Server 1 unit - Dokumen

perencanaan pengembangan 6 aplikasi

- Dokumen pengawasan pelaksanaan pengembangan 6 aplikasi

- Pengembangan software aplikasi 6 paket


4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi

Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik

%

Unit

100 %

- AC 2 unit - Genset 1

paket - Server 1 unit - HDD 3 unit

Program peningkatan penyebarluasan informasi

5. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio

Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat

%

Hari/ informasi

100 % - Penyiaran

setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB

- Panggung hiburan 3 kali


PROGRAM

KEGIATAN


(TARGET) 1 2 3 4 5


6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

Terpeliharanya jaringan komputer untuk pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, CCTV dan cisco switch dengan baik

%

Kegiatan

100 %

- Pemeliharaan jaringan FO dan SKPD 100%

- Dokumen Perencanaan jaringan desa IT dan Rekomendasi untuk kestabilan perangkat jaringan NOC-SKPD

- Pengadaan jaringan FO Dinass Perindag

- Perangkat JaringanWireless RSUD Padangan

- 1 unit firewall - 1000 m kabel

FO 24 Core - 2 unit AP

Indoor - 2 unit AP

outdoor Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro. Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web

%

Kegiatan

100 %

- Setiap hari adanya evaluasi tentang informasi dari bidang terkait dan media massa yang ada


PROGRAM

KEGIATAN


(TARGET) 1 2 3 4 5

Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi

2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah

Terlaksananya penyusunan data potensi daerah dalam pendukung lumbung pangan dan energi

%

Hari/ informasi

100 %

- Optimalisasi content website dan berita tiap hari

- Teroperasionalnya media center setiap hari pukul 08.00-22.00

Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI

%

Orang

100 %

- Pelatihan pengelolaan website utama

- Pelatihan Mikrotik

- Penguatan cyber extention (10 kali dg IPB)

Program peningkatan penyebarluasan informasi

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Pembangunan Secara Jelas, Lengkap dan Informatif

%

Bh/unit

100 %

- Baliho 75 unit - Spanduk 150

unit - Publikasi

media cetak 4 kali

- Warta Bojonegoro 12 edisi

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peme rintah Daerah

Terpublikasinya program Pembangunan lewat media koran, TV, Radio, Poster

%

Kali/bh

100 %

Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali - Poster 825 bh


PROGRAM

KEGIATAN


(TARGET) 1 2 3 4 5

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Terpenuhinya transformasi informasi melalui pemutaran film dan siaran keliling, guna meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat

%

Kali

100 %

- Pemutaran film 85 kali

- Siaran keliling 115 kali ditambah permohonan dari SKPD lain

Program peningkatan keterbukaan informasi publik

4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa

Terwujudnya layanan informasi sesuai dengan regulasi perbup Bupati Bojonegoro

%

Bh

100 %

- Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang PPID

- Cetak regulai KIP 300 exp

- Spanduk dan poster 84 bh

- Papan informasi di 5 lokasi

Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

5. Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan

%

kegt

100 %

- Iklan radio 20 kegt

- Spanduk 3 kegt

- Dokumentasi foto 4 kegt

- Publikasi TV 7 kegt

- Lomba Blog 80 peserta

- Lomba Website SKPD 78 Kemitraan profesi dg pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio


E. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap

indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat

kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro seperti pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014

UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya SDM yang menguasai IT


100%

- Penguatan Cyber Extention - Pelatihan pengelolaan website - Pelatihan Mikrotik

2. Meningkatnya keamanan sistem informasi


100%





- 1 unit firewall




3. Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan


100%

- AC 2 unit - Genset 1 paket - Server 1 unit - HDD 3 unit

4. Meningkatnya KIM yang berbasis IT


100%

- LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM 6 kali (32

kelompok) 5. Meningkatnya

kemitraan profesi


100 %

- Iklan radio 20 kegt - Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto 4 kegt - Publikasi TV 7 kegt - Lomba Blog 80 peserta - Lomba Website SKPD 78

peserta - Kemitraan profesi dengan

pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio

6. Meningkatnya eksistensi PPID


100%


- Cetak regulai KIP 300 exp - Spanduk dan poster 84 bh - Papan informasi di 5 lokasi

100 %

- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali

100 %





100 %



7. Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi


100 %

- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 4 kali - Warta Bojonegoro 12 edisi

100 %


100 %

- Pemutaran film 85 kali - Siaran keliling 115 kali

ditambah permohonan dari SKPD lain

100 %

- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB


Tabel 2.5 ALOKASI ANGGARAN

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN I. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp. 1.227.545.000

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Rp. 338.520.000

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rp. 177.975.000


NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 3. Penyediaan peralatan/bahan

jasa kebersihan kantor Rp. 15.996.000

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp. 42.560.000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 19.093.000

6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Rp. 11.500.000

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 7.552.000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 105.387.000

9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Rp. 3.954.000

10. Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 41.208.000

11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Rp. 195.600.000

12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Rp. 212.000.000

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Rp. 56.200.000

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana aparatur Rp. 124.600.000

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Rp. 25.000.000

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional

Rp. 90.600.000

3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

Rp. 9.000.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 15.430.000

1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Rp. 15.430.000


NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN IV Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 39.876.000

1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 23.716.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Rp. 3.104.000

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp. 13.056.000

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Rp. 4.443.214.500

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)

Rp. 223.230.000

2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

Rp. 165.300.000

3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)

Rp. 2.905.793.000

4 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi (15.08)

Rp. 543.955.000

5 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio (15.09)

Rp. 141.350.000

6 Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi (15.10)

Rp. 463.586.500

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi

Rp. 200.739.200

1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

Rp. 63.495.700

2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)

Rp. 137.243.500


NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN VII Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi Rp. 101.400.000

1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Rp. 101.400.000

VII Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

Rp. 784.286.100,-

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (18.01)

Rp. 310.000.000,-

2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

Rp. 177.890.100,-

3 Penyampaian informasi melalui siaran keliling dan pemutaran film (18.03)

Rp. 103.060.000,-

4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)

Rp. 87.700.000,-

5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)

Rp. 105.636.000

JUMLAH Rp. 6.937.090.800


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dengan

realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014

berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2014 REALISASI (%) CAPAI

AN (%) Meningkatnya SDM yang menguasai IT


100%


100%


100%

Meningkatnya keamanan sistem informasi


100%



100%



100%



AN (%) - Pengadaan

jaringan FO Dinass Perindag


- 1 unit firewall



- 1 unit firewall

Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan


100%


100%


100%

Meningkatnya KIM yang berbasis IT


100%

- LCCK KIM 6 kali - Pertura 8 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM 6

kali (32 kelompok)

100%

- LCCK KIM 6 kali - Pertura 8 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM 6

kali (32 kelompok)

100%

Meningkatnya kemitraan profesi


100 %


- Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto

4 kegt - Publikasi TV 7

kegt - Lomba Blog 80

peserta - Lomba Website

SKPD 78 peserta - Kemitraan profesi

dengan pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio

90 %


- Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto

4 kegt - Publikasi TV 7

kegt - Lomba Blog 80

peserta - Lomba Website

SKPD 0 peserta - Kemitraan profesi

dengan pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio

90%



AN (%) Meningkatnya eksistensi PPID


100%





96%





96%

100 %



100 %



100%

100 %


90 %


90%

100 %



95 %



95%

Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi


100 %

- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media

cetak 4 kali - Warta

Bojonegoro 12 edisi

100 %

- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media

cetak 4 kali - Warta

Bojonegoro 12 edisi

100%



AN (%) 100 %


90 %


90%

100 %


90 %


90%

100 %



75%



75 %

Berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat dikemukakan bahwa

untuk :

PROGRAM CAPAIAN ( % ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,38 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 98,65 Program peningkatan disiplin aparatur 100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100,00

Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 92,05

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 92,66

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 100,00

Program Kerjasama Informasi dengan mas Media 94,10 Jumlah 96.6%

Hasil pengukuran kinerja dengan gambaran/prosentase

pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.


Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal

sebagai berikut :

a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik

b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang

c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang

Berdasarkan Capaian Kinerja program tersebut diatas, kegiatan

dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 yaitu : 96,6%, menunjukkan

kinerja baik.

Mengacu pada target Capaian Kinerja berdasarkan sasaran

strategis, maka tingkat capaian Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang menguasai IT, tercapai

100% yaitu pelatihan jurnalistik dan Ciber Extention.

2. Sasaran 2: Meningkatnya keamanan sistem informasi, tercapai

100% yaitu menurunnya gangguan keamanan

informasi dan semakin cepatnya penanganannya, dari

3 hari menjadi 1 hari. Target tahun berikutnya

penanganan gangguan harus sudah selesai kurang

dari 3 jam/kejadian.

3. Sasaran 3: Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan, tercapai

100% yaitu pemeliharaan jaringan IT selama satu

tahun dan pengembangan jaringan FO Disperindag

dan RSUD Bojonegoro serta Jaringan Wifi RSUD

Padangan

4. Sasaran 4: Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi, tercapai

91% yaitu pengembangan aplikasi e-letter,

Disperindag Online, UKM Online, Absensi Online.

Target capaian tidak terpenuhi 100% karena sebagian

besar peralatan absensi sudah tidak berfungsi dengan

normal, sehingga tahun berikutnya perlu pengadaan

mesin absensi.


5. Sasaran 5: Meningkatnya KIM yang berbasis IT, tercapai 100%

dengan meraih Juara II KIM Tingkat Bakorwil

Bojonegoro yang diselenggarakan di Kabupaten

Lamongan.

6. Sasaran 6: Meningkatnya kemitraan profesi, tercapai 90% yaitu

kegiatan workshop kemitraan dan lomba Blog tingkat

umum, namun kegiatan lomba website tingkat SKPD

batal dilaksanakan secara mandiri, namun di gabung

dengan lomba tingkat umum.

7. Sasaran 7: Meningkatnya eksistensi PPID, tercapai 90%. Yaitu

kegiatan pembentukan PPID Utama dan PPID

Pembantu tingkat SKPD. Kegiatan yang tidak

terlaksana secara maksimal yaitu penyusunan DIP

tingkat SKPD, hanya ada 19 SKPD dari 43 SKPD

yang ada.

8. Sasaran 8: Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan

informasi, tercapai 89%, pada kegiatan publikasi

melalui media Baliho dan spanduk terlaksana 100%,

namun pada kegiatan publikasi melalui media cetak

dan elektronik terlaksana 90%, untuk publikasi melalui

media Radio Malowopati FM hanya terlaksana 76%

yaitu panggung hiburang dari rencana tiga kali, hanya

terlaksana 2 kali, dan siaran langsung kualitasnya

kurang bagus.


B. Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro berdasarkan APBD tahun 2014 yang tercantum

dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran

NO Program/ Kegiatan Volume ANGGARAN

Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,665,777,500 1,423,181,440

85.44% 95.38

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

12 bulan 343,962,000 320,932,479 93.30% 100%

Belanja Telephon 12 bulan 13,200,000 11,084,373 83.97% 100% Belanja air 12 bulan 6,000,000 2,713,500 45.23% 100%

Belanja listrik 12 bulan 193,200,000 192,230,606 99.50% 100% Belanja surat kabar 12 bulan 69,612,000 69,580,000 99.95% 100%

Belanja kawat/internet 12 bulan 61,950,000 45,324,000 73.16% 100% 1.2 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 12 bulan 144.495.000 139.095.000 96.26% 100%

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

12 bulan 144.120.000 138.720.000 96.25% 100%

Belanja Jasa Traksaksi Keuangan

2 buku cek 375.000 375.000 100% 100%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan 15.996.000 15,971,180 99.84% 100%

- Kebersihan dan bahan pembersih

12 Bulan 14.196.000 14,171,180 99.83% 100%

- Jasa Kebersihan 12 Bulan 1.800.000 1,800,000 100% 100% 1.4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 12 bulan 42.560.000 32,857,000 77.20% 100%

Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga

12 Bulan 42.560.000 32,857,000 77.20% 100%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 19,093,000 19,092,600 100% 100% - Alat Tulis Kantor 12 Bulan 15,544,000 15,543,600 100% 100% - Perangko, materai dan benda

pos lainnya 12 Bulan 3,549,000 3,549,000 100% 100%

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 11,500,000 11,485,000 99.87% 100%

Belanja cetak 12 bulan 4,500,000 4,500,000 100% 100% Belanja Penggandaan 12 bulan 7,000,000 6,985,000 99.79% 100%

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 7,552,000 7,488,250 99.16% 100%

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)

12 bulan 7,552,000 7,488,250 99.16% 100%

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

21 unit 362,507,500 325,496,500 89.79% 100%

Belanja barang peralatan dan perlengkapan kantor

20 bh 1,782,000 1,298,000 72.84% 100%

Belanja barang Perlengkapan Komputer

61 bh 5,825,000 5,628,700 96.63% 100%

Belanja Barang Papan Pengumuman/Papan Data

2 bh 1,200,000 1,200,000 100% 100%

Belanja Barang Umbul-Umbul/Bendera

4 bh 2,380,000 2,085,600 87.63% 100%

Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet

4 buah

2,380,000 7,040,000 88.00% 100%

Belanja modal Pengadaan Sound System

1 buah 8,000,000 89,045,000 87.80% 100%

Belanja modal Pengadaan TV 1 buah 101,420,500 50,160,000 96.46% 100% Belanja modal Pengadaan

Komputer Notebook 1 buah 52,000,000 93,280,000 86.37% 100%

Belanja Modal Pengadaan Printer

3 buah 108,000,000 8,954,000 99.49% 100%

Belanja modal pengadaan kamera

1 buah 43,000,000 41,725,200 97.04% 100%

Belanja modal Pengadaan proyektor

1 buah 20,000,000 15,675,000 78.38% 100%

Belanja modal Pengadaan perekam suara

2 buah 3,900,000 3,795,000 97,31% 100%

Belanja modal pengadaan layar proyektor

3 buah 6,000,000 5,610,000 93.50% 100%

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 41,208,000 36,210,900 100% 87.87%

Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan

27,808,000 23,073,600 100% 82.97%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan 8,400,000 8,167,500 100% 97.23%

Belanja makan dan minum tamu 12 Bulan 5.000.000 4.969.800 100% 99.40%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

12 bln 3.954.000 3.093.000 78.22% 80.00%

Belanja Barang Peralatan Dapur 12 bln 1.854.000 1.843.000 99.41% 100%

Belanja Barang Penghias Ruangan Rumah Tangga

12 bln 850.000 0.00% 0.00%

Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga

12 bln 1.250.000 1.250.000 100% 100%

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 354,000,000 217,037,031 61.31% 70.00%

Belanja perjalanan dinas luar daerah

12 bulan 354,000,000 217,037,031 61.31% 70.00%

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

12 bulan 212,000,000 201,890,000 95.23% 100%

Honorarium Petugas Khusus 5 Seksi 6,100,000 1,840,000 30.16% 100%

Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber

12 Bulan 10,250,000 10,000,000 97.56% 100%

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

12 org/ bln 16,250,000 12,000,000 73.85% 100%

Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai

216 org/ bln 179,400,000 178,050,000 99.25% 100%

1.12 Rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 12 bulan 106,950,000 92,532,500 86.52% 90.00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan 106,950,000 92,532,500 86.52% 90.00%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

147,300,000 145,918,534 99.06% 96.48%

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bln 34,500,000 34,312,375 99.46% 100.00%

Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja

12 bln 34,500,000 34,312,375 99.46% 100.00%




2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

12 bln

103.800.000 87,264,909 84,07% 85,94%

- Belanja Jasa Servis 12 bln 12.000.000 8,877,000 73,98% 80,00% - Belanja Penggantian Suku

Cadang 12 bln 15.000.000 14,602,055 97,35% 100,00

% - Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Dan Pelumas 12 bln

72.000.000 60,293,854 83,74% 83,74%

- Belanja Tanda Nomor Kendaraan 12 bln

4.800.000 3,492,000 72,75% 80,00%

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

12 bln

9,000,000 8,937,500 99.31% 100%

Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair

12 bln 9,000,000 8,937,500 99.31% 100%

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

39,876,000

37,387,000

93.76%

100%

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

1 Tahun 23,716,000 21,333,000 89.95% 100%

- Uang lembur PNS 1 Tahun 19,936,000 18,963,000 95.12% 100%

- Uang lembur non PNS 1 Tahun 3,780,000 2,370,000 62.70% 100%

4.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1 Tahun 3.104.000 3.007.000 96,88% 100%

Uang Lembur PNS 1 Tahun 2.824.000 2.787.000 98,69% 100%

Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 280.000 220.000 78,57% 100% 4.3 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun 1 Tahun 13.056.000 13.047.000 99,93% 100%

Uang Lembur PNS 1 Tahun 10.816.000 10.807.000 99,92% 100%

Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 2.240.000 2.240.000 100,00% 100%

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4,043,787,000 3,592,946,630 88.85% 91.25%

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

213.230.000 174.607.950 88,85% 91,25%

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (pembinaan KIM)

42 8.700.000 4.200.000 81,89% 86,47%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Tenaga Kerja non

Pegawai 109 31.400.000 28.319.750 48,28% 100%

Belanja alat tulis kantor 32 1.305.000 1.302.000 90,19% 100%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainya

125 525.000 480.000 99,77% 100%

Belanja cetak dan penggandaan materi Pembinaan KIM

500 1.800.000 1,200,000 66,67% 80.00%

Belanja sewa sarana mobilitas darat pekan KIM

540 5.400.000 2,848,500 52,75% 60.00%

Belanja sewa Sewa meja kursi 1.400.000 1,000,000 71.43% 100% Belanja sewa Sewa tenda 14.000.000 11,484,000 82.03% 100% Belanja sewa Sewa sound

system 13.500.000 13,464,000 99.73% 100%

Belanja sewa Sewa alat musik 12.000.000 11,968,000 99.73% 100% Belanja makanan dan minuman

Pegawai (lombacerdik Komunikatif

2.250.000 371,250 16.50% 30%

Belanja makanan dan minuman 31.480.000 24,517,350 77.88% 100% Dokumentasi dan dekorasi

Lomba cerdik komunikatif KIM 63 6.850.000 2.750.000 91,43% 100%


14.170.000 13,850,000 97.74% 100%

Belanja perjalanan dinas luar daerah

15.200.000 7,580,100 49.87% 50%

Belanja Barang Invetaris/Non aset tetap

15.000.000 14,773,000 98.49% 100%

Uang untuk diberikan kepada masyarakat (lomba cerdik cermat Komunikatif)

38.250.000 34,500,000 90.20% 100%

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

148.800.000 131.158.500 88,14% 100%

Belanja alat tulis kantor 1.210.000 1.210.000 100,00% 100% Belanja Perangko, Meterai dan

benda pos lainnya 540.000 540.000 100,00% 100%

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

28.500.000 27.126.000 95,18% 100%

Belanja cetak dan penggandaan 675.000 675.000 100,00% 100%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Belanja sewa Tenda 6.750.000 6.682.500 99,00% 100% Belanja sewa sound system 6.250.000 6.187.500 99,00% 100%

Belanja makan dan minum tamu 88.125.000 73.012.500 82,85% 100% Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 10.500.000 9.975.000 95,00% 100%

BelanjaJasa Tenaga ahli /Instruktur/Narasumber

6.250.000 5.750.000 92,00% 100%

5.3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

2,481,370,500 2,203,176,210 88.79% 91.46%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK

180 org/bln 28,200,000 28,200,000 100% 100%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1 Pkt 14,900,000 3,734,900 25.07% 100%

Honorarium Pelaksana Kegiatan Dewan TIK

36 org/bln 49,460,000 49,460,000 100% 100%

Belanja alat tulis kantor 1 Pkt 1,228,000 1,228,000 100% 100% Belanja Perangko, Meterai dan

benda pos lainnya 80 buah 270,000 270,000 100% 100%

Belanja kawat/internet (Bandwidth, Cloud Hosting)

1 Tahun 790,000,000 737,500,000 93.35% 100%


300,000 300,000 100% 100%

Belanja Cetak 180 org 4,500,000 4,455,000 99.00% 100% Belanja Penggandaan 30 org 2,187,500 1,561,000 71.36% 80% Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat 19 OH 2,800,000 1,750,000 62.50% 70.%

Belanja makan dan minum rapat 1 thn 44,000,000 18.745.000 42,60% 45% Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 1 Pkt 38,325,000 10.000.000 26,09% 30%

Belanja Pemeliharaan Software Aplikasi

635.395.000 8.948.500 59,66% 70%

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

1 Pkt 600.000 48.620.000 97,24% 100%

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

1 Tahun 1.389.500 48.163.500 97,08% 100%

BM Pengadaan Komputer mainframe/server

200.000.000 194.150.000 97,08% 100%

BM Pengadaan telepon 16.000.000 15.928.000 99,55% 100% BM Pengadaan Software Aplikasi

(Vmware) 110.000.000 101.069.980 91,88% 100%

BM Pengadaan Software Aplikasi UKM Online

130.000.000 114.565.000 88,13% 100%

BM Pengadaan Software Aplikasi Disperindag. Online

130.000.000 114.510.000 88,08% 100%

BM Pengadaan Software Aplikasi e-Letter dan SIIP

395.000.000 370.315.000 93,75% 100%

BM Pengadaan Web Portal 180.000.000 167.255.000 92,92% 100% BM Pengadaan Software Aplikasi

Absensi Online 140.000.000 127.490.000 91,06% 100%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 BM Pengadaan Software Aplikasi

Open Data 50.000.000 0,00% -

5.4 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi

1 Tahun 381.955.000 370.794.300 97,08% 99%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 Pkt 2.040.000 1.020.000 50,00% 100%

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 700.000 700.000 100,00% 100% Belanja perangko meterai dan

benda pos lainnya 1 Tahun 225.000 225.000 100,00% 100%

Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas

8 kegt 325.000 275.000 84,62% 100%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

5 kegt 3.625.000 3.085.000 85,10% 90%

Belanja modal Pengadaan AC untuk NOC

1 Pkt 8.540.000 8.492.000 99,44% 100%

Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Genset untuk NOC

150.000.000 147.180.000 98,12% 100%

Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server

200.000.000 194.700.000 97,35% 100%

Belanja Modal Pengadaan Printer 3 paket 1.700.000 1.697.300 50.00% 100% Belanja modal Pengadaan

kelengkapan komputer (hardisk,speaker dll)

1200 jam/kegt

700,000 700,000 100.00% 100%

5.5 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio

168.650.000 125.009.900 74,12% 75,59%

Honorarium tenaga kerja non pegawai

240 org/jam 6.600.000 4.150.000 62,88% 75,00%

Belanja uang lembur PNS 450 org/jam 3.840.000 2.586.000 67,34% 75,00% Belanja uang lembur non PNS 1 paket 3.000.000 1.740.000 58,00% 60,00% Belanja Alat Tulis Kantor 115 lbr 1.035.000 1.017.000 98,26% 100,00

% Belanja perangko meterai dan

benda pos lainnya 572 ltr 300.000 183.000 61,00% 70,00%

Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas

23 kali 9.900.000 2.655.000 26,82% 30,00%

Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga

130 kali 23.500.000 19.759.000 84,08% 100,00%

Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi

15 kali 1.200.000 800.000 66,67% 75,00%

Belanja pelumas 1.000.000 750.000 75,00% 80,00% Belanja sewa meja kursi 1.350.000 891.000 66,00% 75,00% Belanja sewa Tenda 1.800.000 1.199.000 66,61% 75,00% Belanja sewa Sound system 4.500.000 2.970.000 66,00% 75,00%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Perjalanan dinas dalam

daerah 20.625.000 75,00% 14.205.00

0 68,87%

Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi

18.500.000 20,00% 2.300.000 12,43%

Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC

20.000.000 100,00% 18.601.000

93,01%

Belanja modal Pengadaan meja kerja

6.500.000 100,00% 6.325.000 97,31%

Belanja modal Pengadaan radio UHF

45.000.000 100,00% 44.878.900

99,73%

5.6 Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

649.781.500 95,00% 588.199.770

90,52%

Honorarium panitia pengadaan 2.150.000 100,00% 1.720.000 80,00% Uang lembur PNS 9.600.000 30,00% 2.016.000 21,00% Uang lembur non PNS 525.000 100,00% 504.000 96,00%

Belanja ATK 1.782.500 100,00% 1.782.500 100,00%

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

225.000 100,00% 225.000 100,00%

Belanja makanan dan minuman rapat

3.840.000 100,00% 3.545.000 92,32%


7.450.000 70,00% 3.750.000 50,34%

Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi

11.700.000 60,00% 6.424.000 54,91%

Belanja pemeliharaan jaringan komputer

200.000.000 100,00% 160.220.170

80,11%

Belanja jasa konsultan perencanaan

50.000.000 100,00% 47.630.000

95,26%

Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

362.509.000 100,00% 360.383.100

99,41%

VI Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

205,414,200 92.66% 173,430,900

84.43%

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

63.495.700 90% 56.986.400

89,75%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Tabulasi Data Potensi Daerah

1 paket 550.000 -

0,00%


1.290.000 33,33% 430.000 33,33%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Belanja alat tulis kantor 920.700 100% 916.900 99,59%


210.000 100% 210.000 100,00%

Belanja Penggandaan 3.300.000 100% 3.299.250 99,98% Belanja makanan dan minuman

rapat 2.625.000 100% 2.502.250 95,32%


7.975.000 50% 3.855.000 48,34%

Belanja jasa konsultasi perencanaan

46.625.000 100% 45.773.000

98,17%

6.2 Pengumpulan Data dan

Informasi Daerah 141.918.500 95,31% 116.444.5

00 82,05%

Honorarium tim pengelola Website

12 17.100.000 100,00% 13.100.000

76,61%


1 33.600.000 100,00% 28.200.000

83,93%

Belanja ATK 25 1.171.500 100,00% 1.165.500 99,49%


1000 180.000 100% 180.000 100%

Belanja peralatan dan bahan pembersih

12 717.000 98,88% 709.000 100%


43.250.000 99,42% 43.000.000

100%

Belanja penggandaan 3.750.000 99,73% 3.740.000 100%


42.150.000 62,51% 26.350.000

62,51%

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

101,400,000 100% 83,764,700

82.61%

Belanja Alat Tulis Kantor 680,000 100% 605,000 88.97% Belanja Cetak dan Penggandaan 700,000 0.00% 0.00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

16,050,000 0.00% 0.00%

Belanja Kursus - kursus singkat/pelatihan

48,000,000 100% 47,359,200

98.67%

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber

35,970,000 100% 35,800,500

99.53%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 8. Program Kerjasama informasi

dengan Mas Media 718.106.100 95,48% 664.756.5

20 92,57%

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

310.000.000 97,00% 300.266.350

96,86%


12 2.580.000 90,00% 2.150.000 83,33%

Belanja ATK 730.000 50,00% 281.000 38,49%


315.000 30,00% 90.000 28,57%


297.250.000 100% 295.520.350

99,42%


9.125.000 24,38% 2.225.000 24,38%

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

179.390.100 94,03% 168.673.200

94,03%


2.580.000 -

0,00%

Belanja ATK 1.021.100 100% 1.009.200 98,83% Belanja perangko meterai dan

benda pos lainnya 12 189.000 100,00% 189.000 100,00

%


169.250.000 100,00% 166.400.000

98,32%


6.350.000 20,00% 1.075.000 16,93%

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

34,630,000 100% 28,924,500

83.52%

Belanja ATK 75 kali (film) 90 kali (sirkel)

1,735,000 100% 1,360,000 78.39%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

390,000 100% 309,000 79.23%

Belanja bahan bakar minyak/gas 16,800,000 100% 11,978,500

71.30%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

1,080,000 100% 942,000 87.22%


14,625,000 100% 14,335,000

98.02%




8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa

87.700.000 96,36% 80.097.25

0

91,33%


14 870.000 60,00% 470.000 54,02%

Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah

55 8.000.000 100,00% 7.750.000 96,88%


254 30.500.000 100,00% 26.600.000

87,21%

Belanja ATK 208 890.000 100,00% 885.000 99,44% Belanja Perangko materai dan

benda pos lainya 170 240.000 100,00% 240.000 100,00

% Belanja jasa publikasi

dokumentasi dan dekorasi 400 8.700.000 100,00% 8.070.000 92,76%

Belanja cetak Penggandaan 7.500.000 100,00% 7.480.000 99,73% Belanja penggandaan sosialisai

PPID 2.000.000 100,00% 1.050.000 52,50%

Belanja makan minum rapat 7.000.000 100,00% 5.717.250 81,68% Belanja sosialisasi 16.000.000 100,00% 15.840.00

0 99,00%

Belanja barang papan pengumuman/papan data

6.000.000 100,00% 5.995.000 99,92%

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

106.386.000 90,00% 86.795.220

81,59%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3 2.400.000 100% 2.160.000 90,00%


9 435.000 100% 435.000 100%

Belanja ATK 1.206.000 100% 1.202.000 99,67% Belanja Perangko materai dan

benda pos lainya 240.000 100% 240.000 100%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

30 42.800.000 100% 39.064.000

91,27%

Belanja Penggandaan 2 2.000.000 50,00% 900.000 45,00%

Belanja sewa gedung/ tempat 2 2.700.000 100% 2.695.000 99,81%

Belanja sewa meja kursi 64 255.000 100% 253.220 99,30%



Pagu Penyerapan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 Belanja sewa Sound System 16 1.000.000 100% 990.000 99,00%

Belanja makan minum rapat 9.400.000 100% 9.306.000 99,00%


8.550.000 100% 7.975.000 93,27%

Belanja hadiah/Tropy 3.000.000 40,00% 975.000 32,50%

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber

30.150.000 70,00% 18.350.000

60,86%

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ lomba

2.250.000 100% 2.250.000 100%

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi anggaran tahun 2013 dan tahun 2014

No. Program dan Kegiatan Realisasi

Angg. tahun 2013 (Rp)

Realisasi Angg. tahun

2014 (Rp)

Naik/ turun (%)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995.444.049

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 276.352.128 320.932.479 116%

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134.980.000 139.095.000 103% 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.470.750 15.971.180 97% 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 48.600.000 32.857.000 68% 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.940.400 19.092.600 87% 1.6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 14.419.600 11.485.000 80% 1.7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 8.043.300 7.488.250 93% 1.8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 81.269.000 325.496.500 401% 1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 3.093.000 100% 1.10 Penyediaan makanan dan minuman 31.694.250 36.210.900 114% 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerah 149.824.621 217.037.031 145%





2014 (Rp)

Naik/ turun (%)

1.12 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

180.750.000 201.890.000 112%

1.13 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 31.100.000 92.532.500 298%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 153.655.330

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.336.600 34.312.375 76%

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional 80.065.230 87.264.909 109%

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 13.200.000 8.937.500 68%

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 15.053.500 0

(100%)

III Program peningkatan disiplin aparatur 14.973.750

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.973.750 15.403.750 103%

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 19.959.800

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

19.959.800 21.333.000 107%

4.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0 3.007.000 100%

4.3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 0 13.047.000 100%

V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

2.540.230.560

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 186.328.500 174.607.950 94%

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

166.751.500 131.158.500 79%

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 602.762.500 2.203.176.21

0 366%

5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 605.176.090 370.794.300 61%





2014 (Rp)

Naik/ turun (%)

5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 876.312.190 125.009.900 14%

5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 102.899.780 588.199.770 572%

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

107.594.500

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 38.839.000 56.986.400 147%

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 68.755.500 116.444.500 169%

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 37.564.650 83.764.700 223%

VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media

546.307.037

8.1 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah 187.235.800 300.266.350

160%

8.2 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 174.440.950 168.673.200

97%

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat 38.921.000 28.924.500

74%

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui

media Massa 75.927.600 80.097.250

105%

8.5 Pengembangan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat 69.781.687 86.795.220

124%

JUMLAH 4.421.589.676 6.121.385.724 138%


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun dalan rangka pertanggung

jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan

pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam

menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dal

am upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 secara umum untuk penyerapan

anggaran sebesar 88,46 %. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya

terkecil adalah pada kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui

media radio yaitu sebesar 74,12 %. Secara umum capaian kinerja adalah

baik yaitu 96,6%.

Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM)

Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan

KIM, Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro telah melampaui dari target SPM tersebut. Dimana untuk

pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap kecamatan lebih

dari 1), 32 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk

diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin,

implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung

kepada para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama

dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak,

luar ruang dan pertura.


Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima

dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak

terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-

besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun

berikutnya.

Bojonegoro, 24 Agustus 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/4... · informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan

Documents