Home >Documents >KINERJA - 3 PERTAMA LAKIP 2012.pdf · PDF filekepala lembaga teknis daerah, camat maupun...

KINERJA - 3 PERTAMA LAKIP 2012.pdf · PDF filekepala lembaga teknis daerah, camat maupun...

Date post:25-Jun-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

    71

    A. PENGUKURAN KINERJA

    Manajemen kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau

    indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat

    waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur

    kinerjanya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 menetapkan

    indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun

    2012.

    Indikator kinerja kegiatan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

    sebagai pelaksana dari program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran sesuai tugas pokok dan

    fungsinya, terdiri atas :

    1. Indikator input, adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran

    (output) atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

    untuk menghasilkan keluaran berupa dana, sumber daya manusia, informasi,

    kebijakan/peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.

    2. Indikator output, adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau sub

    program dan disediakan untuk target populasi.

    3. Indikator outcome, adalah hasil suatu kegiatan atau konsekuensi dari tindakan-tindakan

    atau kejadian-kejadian. Hasil yang diharapkan adalah perilaku atau kondisi yang ingin

    dicapai/diwujudkan oleh pemerintah serta konsekuensi yang diinginkan dari suatu

    program atau sub program. Hasil yang dicapai adalah apa yang sesungguhnya

    muncul/terjadi. Penetapan indikator outcome ini bertujuan untuk menggambarkan

    hubungan kegiatan dengan sasarannya.

    Sedangkan indikator benefit dan impact belum kami kembangkan sehubungan dengan

    keberadaan indikator benefit dan impact tersebut adalah untuk menggambarkan tingkat

    capaian kegiatan yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan dari organisasi. Indikator

    impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan

    aspek makro pelaksanaan kegiatan.

    Indikator kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja

    intermediate outcomes yang disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya

    BAB

    III AKUNTABILITAS

    KINERJA

  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

    72

    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sehingga dapat menggambarkan kualitas

    kinerja dari pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsinya.

    Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, kami menggunakan

    metode rata-rata dari capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam

    pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut:

    85 X : Sangat Berhasil

    70 X < 85 : Berhasil

    55 X < 70 : Cukup Berhasil

    X < 55 : Tidak Berhasil

    Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

    x = i / n

    dimana :

    _

    X = Rata-rata capaian indikator sasaran

    i = Jumlah capaian masing-masing indikator kinerja sasaran

    n = jumlah indikator kinerja sasaran

    Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul

    dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan

    segala kemungkinan yang akan dan mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan

    kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

    Keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk

    mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan

    tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance

    measure) atau indikator kinerja (performance indicator).

    Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan

    tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci

    kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat

    dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam,

    mengingat rencana strategik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategik

    jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan

  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

    73

    operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-

    langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan

    proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana

    kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah berusaha dan berhasil merumuskan

    dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program, dan kegiatan),

    langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja dengan memperhatikan urusan

    yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan keterbatasan sumber daya yang

    dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta kewenangan yang ada dalam Tahun

    2012 dari 22 sasaran yang ingin dicapai, semua dapat tercapai dengan baik.

    Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan

    pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran

    kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah

    ditetapkan dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi)

    yang objektif dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

    Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam

    rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

    1. Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.

    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan inisiatif untuk melakukan

    pengukuran kinerja dengan membuat laporan akuntabilitas pemerintah daerah

    sebagai komitmen kepala daerah dalam memenuhi tuntutan Inpres Nomor 7 Tahun

    1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang

    disusun telah melibatkan seluruh pimpinan unit organisasi, baik kepala dinas,

    kepala lembaga teknis daerah, camat maupun direktur RSUD Wonosari sebagai

    bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun

    anggaran.

    2. Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yang efektif

    Sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam

    keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian

    tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat

    dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selama

    satu periode tahun anggaran, dilengkapi dengan alasan-alasan keberhasilannya

    berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila

    terjadi kegagalan, maka diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendala-

    kendala yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini

  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

    74

    dapat dijadikan alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di

    masa-masa yang akan datang.

    Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem

    pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (multidirectional),

    baik top-down, bottom up, dan secara horizontal, baik berada di dalam maupun

    lintas instansi pemerintah.

    3. Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat

    Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik untuk menciptakan

    budaya yang positif dalam pengukuran kinerja. Apabila aparatur pemerintah

    memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka

    pemerintah daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai

    dengan kebutuhannya.

    Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan prima kepada

    masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap

    pembangunan perlu ditanggapi secara serius dan proporsional, dengan

    meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.

    B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

    Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

    dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam

    Tahun 2012 berjumlah 22 buah dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut:

    Tabel 3.1

    Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

    Skala Ordinal Predikat Jumlah Sasaran

    85 X Sangat Berhasil 20

    70 X < 85 Berhasil 2

    55 X < 70 Cukup Berhasil 0

    X < 55 Tidak Berhasil 0

    Jumlah Seluruh Sasaran 22

    Ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran di atas menunjukkan bahwa

    sebagian besar indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

    Gunungkidul adalah sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok

    dan fungsi dalam Tahun 2012 sudah baik.

  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

    75

    Capaian Kinerja Sasaran

    Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang

    dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masin

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended