Kewirausahaan Dan Kepemilikan Bisnis Baru

KEWIRAUSAHAAN MELALUI KEPEMILIKAN

BISNIS BARU DAN UKM

TUGAS KELOMPOK 12 :

RUDY SUKANTO

NUR ANISAH

SABATINI PUTRI

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………... ii

KEWIRAUSAHAAN MELALUI KEPEMILIKAN BISNIS BARU DAN UKM…… 1

1. Kewirausahaan………………………………………………………………………... 1

A. Sejarah Kewirausahaan…………………………………………………………... 1

1. Periode Awal………………………………………………………………... 1

2. Abad Pertengahan…………………………………………………………... 1

3. Abad 17……………………………………………………………………... 1

4. Abad 18……………………………………………………………………... 1

5. Abad 19……………………………………………………………………... 2

6. Abad 20……………………………………………………………………... 2

B. Pengertian Kewirausahaan……………………………………………………….. 2

C. Ciri dan Watak Wirausaha……………………………………………………….. 3

D. Jenis dan Tingkat Kewirausahaan……………………………………………….. 4

E. Hambatan dan Tantangan Kewirausahaan……………………………………….. 4

F. Proses Kewirausahaan…………………………………………………………… 5

G. Faktor-faktor Motivasi Berwirausaha……………………………………………. 6

2. Perencanaan Bisnis……………………………………………………………………. 7

3. Usaha Kecil dan Menengah…………………………………………………………... 8

Kondisi UKM di Indonesia Saat Ini…………………………………………………... 8

Pengembangan Sektor UKM………………………………………………………….. 9

Permasalahan yang Dihadapi UKM…………………………………………………... 10

A. Faktor Internal………………………………………………………………. 10

B. Faktor Eksternal…………………………………………………………….. 12

Langkah yang Sudah Ditempuh………………………………………………………. 14

Langkah yang Dapat Ditempuh………………………………………………………. 15

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………….. 18

KEWIRAUSAHAAN MELALUI KEPEMILIKAN

BISINIS BARU DAN UKM

1. KEWIRAUSAHAAN

A. Sejarah Kewirausahaan

Sejarah kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode:

1. Periode awal

Sejarah kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh Marcopolo.

Dalam masanya, terdapat dua pihak yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif

bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak

terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal

tersebut untuk berdagang antara lain dengan mengelilingi lautan. Mereka menghadapi

banyak resiko baik fisik maupun sosial akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar

25%.

2. Abad pertengahan

Kewirausahaan berkembang di periode pertengahan, pada masa ini wirausahawan

dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi

berhadapan dengan resiko namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, yang

biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Tipe wirausahaawan yang menonjol antara lain

orang yang bekerja dalam bidang arsitektural.

3. Abad 17

Di abad 17, seorang ekonom, Richard Cantillon, menegaskan bahwa seorang

wirausahawan adalah seorang pengambil resiko, dengan melihat perilaku mereka yakni

membeli pada harga yang tetap namun menjual dengan harga yang tidak pasti.

Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi resiko.

4. Abad 18

Berlanjut di abad ke 18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik

modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan

membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu

dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu.

5. Abad 19

Sedangkan di abad ke 19 dan 20, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang

yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai

personal.

6. Abad 20

Pada abad 20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa sekarang.

B. Pengertian Kewirausahaan

Ada kerancuan istilah antara entrepreneurship, intrapreneurship, dan entrepreneurial, dan

entrepreneur, yaitu :

1. Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara

ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembentukan perusahaan baru,

aktivitas kewirausahaan juga kemampuan managerial yang dibutuhkan seorang

entrepreneur.

2. Intrapreneurship didefinisikan sebagai kewirausahaan yang terjadi di dalam organisasi

yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar.

3. Entrepreneur didefinisikan sebagai seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga

kerja, material, dan asset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang

lebih besar daripada sebelumnya, dan juga dilekatkan pada orang yang membawa

perubahan, inovasi, dan aturan baru.

4. Entrepreneurial adalah kegiatan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha.

Inventor dan Entrepreneur

Berikut ini beberapa perbedaan antara inventor dan entrepreneur. Inventor

didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja untuk mengkreasikan sesuatu yang baru untuk

pertama kalinya, ia termotivasi dengan ide dan pekerjaannya. Inventor pada umumnya

memiliki pendidikan dan motivasi berprestasi yang tinggi. Menurutnya, standar kesuksesan

bukanlah dari moneter semata tetapi dari hak paten yang didapatnya.

Sedangkan wirausaha atau entrepreneur lebih menyukai berorganisasi daripada

menemukan sesuatu. Ia mengatur dan memastikan agar organisasinya berkembang dan

bertahan. Entrepreneur berupaya mengimplementasikan penemuannya sehingga disukai

publik namun inventor lebih menyukai menemukan atau menciptakan sesuatu.

Kewirausahaan mengacu pada perilaku yang meliputi:

1. Pengambilan inisiatif,

2. Mengorganisasi dan mengorganisasi kembali mekanisme sosial dan ekonomi untuk

mengubah sumber daya dan situasi pada perhitungan praktis

3. Penerimaan terhadap resiko dan kegagalan.

Kewirausahaan meliputi proses yang dinamis sehingga dengan demikian timbul

pengertian baru dalam kewirausahaan yakni sebuah proses mengkreasikan dengan

menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan

memperkirakan dana pendukung, fisik, dan resiko sosial, dan akan menerima reward yang

berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal.

Melalui pengertian tersebut, terdapat empat hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan

yakni :

1. Proses berkreasi yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan

nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata namun

juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut.

2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan.

Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini maka akan

mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan.

3. Memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini resiko yang mungkin

terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik dan resiko social.

4. Memperoleh reward. Dalam hal ini reward yang terpenting adalah independensi atau

kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang

biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya.

C. Ciri dan Watak Wirausaha

Ciri-ciri dan watak kewirausahaan

No. Ciri Watak

1 Percaya diri Keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis,

dan optimisme

2 Berorientasi pada

tugas dan hasil

Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan

dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan

kuat, energetik dan inisiatif

3 Pengambilan

resiko

Kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka

tantangan

4 Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain,

menanggapi saran-saran dan kritik

5 Keorisinilan Keorisinilan Inovatif dan kreatif serta fleksibel

6 Berorientasi ke

masa depan

Pandangan ke depan, perspektif

Sumber : dari Meredith, et.a., dalam Suryana, 2001 : 8.

D. Jenis dan Tingkatan Kewirausahaan

1. Innovating Entrepreneurship

Bereksperimentasi secara agresif, trampil mempraktekkan transformasi-transformasi

atraktif

2. Imitative Entrepreneurship

Meniru inovasi yang berhasil dari para Innovating Entrepreneur

3. Fabian Entrepreneurship

Sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal tetapi yang segera melaksanakan

peniruan-peniruan menjadi jelas sekali, apabila mereka tidak melakukan hal tersebut,

mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan.

4. Drone Entrepreneurship

Drone = malas. Penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan

perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersbut akan

mengakibatkan mereka merugi diandingkan dengan produsen lain.

Di banyak negara berkembang masih terdapat jenis entrepreneurship yang lain yang

disebut sebagai Parasitic Entrepreneurship, dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai

Rent-seekers (pemburu rente).

E. Hambatan dan Tantangan Kewirausahaan

Tantangan dan permasalahan kewirausahaan merupakan suatu kenyataan yang harus

dihadapi oleh seorang wirausahawan. Tantangan dapat bersifat teknologi, sosial, politik dan

lingkungan. Pasar merupakan salah satu tantangan yang memerlukan perhatian yang cukup

besar. Upaya penanggulangan terhadap tantangan dapat dilakukan dengan memilih teknologi

yang sesuai dengan perkembangan zaman, mencermati perkembangan sosial budaya

masyarakat yang menjadi fokus pemasaran, mengikuti perkembangan politik baik di dalam

negeri maupun di luar negeri terutama yang berdampak pada bisnis, dan berusaha memenuhi

persyaratan lingkungan yang ditetapkan, seperti ISO 9000, ISO 14000 dan Eco Label.

F. Proses Kewirausahaan

Seseorang dikatakan sebagai wirausahawan apabila memiliki profil dengan segenap

ciri-ciri dan watak tertentu. Berdasarkan tingkatannya wirausahawan dibagi menjadi tiga

tingkatan, yaitu wirausaha awal, wirausaha tangguh, dan wirausaha unggul, sedangkan dilihat

dari pengelompokannya terbagi ke dalam tiga kelompok: Administrative Entrepreneur,

Innovative Entreprneur, dan Catalyst Entrepreneur. Pemicu kewirausahaan dipengaruhi oleh

faktor internal dan faktor eksternal. Untuk menjadi wirausahawan sukses diperlukan langkah-

langkah tertentu. Model proses kewirausahaan terdiri atas fase awal (perintisan) dan fase

pertumbuhan. Faktor lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah faktor penyebab kegagalan

wirausaha serta keuntungan dan kerugian berwirausaha.

Menurut Carol Noore yang dikutip oleh Bygrave (1996 : 3), proses kewirausahaan

diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengeruhi oleh berbagai faktor baik yang

berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi,

kebudayaan dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas,

keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembangan menjadi

wirausaha yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang bersal dari

individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman. Sedangkan

faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas,

dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembangan menjadi kewirausahaan melalui proses

yang dipengrauhi lingkungan, organisasi dan keluarga.

Secara ringkas, model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap berikut:

1. Proses inovasi

2. Proses pemicu

3. Proses pelaksanaan

4. Proses pertumbuhan

Berdasarkan analisis pustaka terkait kewirausahaan, diketahui bahwa aspek-aspek yang perlu

diperhatikan dalam melakukan wirausaha adalah :

a. Mencari peluang usaha baru : lama usaha dilakukan, dan jenis usaha yang pernah

dilakukan

b. Pembiayaan : pendanaan – jumlah dan sumber-sumber dana

c. SDM : tenaga kerja yang dipergunakan

d. Kepemilikan : peran-peran dalam pelaksanaan usaha

e. Organisasi : pembagian kerja diantara tenaga kerja yang dimiliki

f. Kepemimpinan : kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses manajerial (POAC)

g. Pemasaran : lokasi dan tempat usaha

G. Faktor-faktor Motivasi Berwirausaha

Kompetensi perlu dimiliki oleh wirausahawan seperti halnya profesi lain dalam kehidupan,

kompetensi ini mendukungnya ke arah kesuksesan. Dan & Bradstreet business Credit Service

mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu :

1. Knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata

lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya

dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan.

2. Knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan

bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengenalikan perusahaan,

termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan

kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara,

proses dan pengelolaan semua sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien.

3. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang

dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif

yang sunggung-sungguh dan tidak setengah hati.

4. Having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk

materi tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama

dalam usaha. Oleh karena itu, harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat dan

mental.

5. Managing finances effectively, yaitu memiliki kemampuan / mengelola keuangan, secara

efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannnya secara tepat, dan

mengendalikannya secara akurat.

6. Managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin.

Mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya.

7. Managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan /

memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan.

8. Statisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada

pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat dan

memuaskan.

9. Knowing Hozu to Compete, yaitu mengetahui strategi / cara bersaing. Wirausaha harus

dapat mengungkap kekuatan (strength), kelemahan (weaks), peluang (opportunity), dan

ancaman (threat), dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik

terhadap dirinya dan terhadap pesaing.

10. Copying with regulation and paper work, yaitu membuat aturan / pedoman yang jelas

tersurat, tidak tersirat.

2. PERENCANAAN BISNIS

Rencana bisnis adalah dokumentasi yang dibuat oleh wirausahawan yang merangkum

strategi bisnis untuk usulan perusahaan baru dan cara strategi tersebut diimplementasikan.

Adapun susunan rencana bisnis adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran

Rencana bisnis menggambarkan kecocokan antara kemampuan dan pengalaman

wirausahawan serta dapat menentukan strategi produksi dan pemasaran, unsure-unsur

hokum dan organisasi serta akuntansi dan keuangan.

2. Peramalan Penjualan (sales forecasting)

Rencana bisnis harus mempertimbangkan urutan pengambilan keputsan strategis

dalam perusahaan baru. Ramalan penjulan merupakan salah satu unsur penting dalam

rencana bisnis.

3. Perencanaan keuangan

Rencana keuangan pada umumnya mencakup anggaran tunai, laporan pendapatan,

neraca dan bagian titik impas (breakeven). Anggaran kas yang menunjukan beberapa

banyaknya uang yang dibutuhkan sebelum membuka bisnis sehingga memperoleh

laba merupakan hal terpenting dalam rencana bisnis.

Pengembangan rencana bisnis dapat dilihat dari penilaian-penilaian lingkungan bisnis,

antara lain :

Lingkungan Ekonomi

Analisa seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat.

Lingkungan Industri

Analisa jenis perkembangan industri tersebut.

Lingkungan Global

Analisa selera masyarakat terhadap barang/jasa yang ditawarkan.

3. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam

pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi

dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana

banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

[1] Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak

berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit

usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum

mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UKM perlu mendapatkan

perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih

kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu

meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan

usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.[2]

Kondisi UKM di Indonesia Saat Ini

Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan

statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan

dan Komunikasi; serta (5) Jasa ? Jasa.[3] Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi

unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) Pertambangan dan Penggalian; (2)

Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta (4) Listrik, Gas dan Air

Bersih.[4] Secara kuantitas, UKM memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa

sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan

menengah (UKM). Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset

UKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan

berskalanasional.[5] Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar

sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor

swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk

menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB,

mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.[6]

Pengembangan Sektor UKM

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi

perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di

Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua

usaha besar berawal dari UKM.[7] Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan

(up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM

di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan

berkembang.[8] Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa

langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan

hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang

dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain

Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala

hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan

perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para

investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik

yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini

kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.[9] Secara keseluruhan, terdapat

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha

UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan,

akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan

usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.[10]

Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya

mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan

(khususnya ekonomi) lebih luas.[11] Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan

membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya

pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus

terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara

berkesinambungan.[12] Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang

ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha

besar dan UKM.[13] Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana

untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020.[14] Tahun 2020 adalah

masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa

yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu

komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan jasanya tidak lagi

dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi

UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan

jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya.

Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran

serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional.

Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara

lain meliputi:[15]

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan

suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha

kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya

tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas,

sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh

karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat

dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya

ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai

dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses

terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah

mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya

agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari

mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak

dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan,

hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.[16]

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha

keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi

pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh

terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk

berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya,

unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

1. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai

jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang

rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan

mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar

yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan

teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Mentalitas Pengusaha UKM.

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan

mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu

sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus

berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin

mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari

UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai

contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif

sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan

yang ada.

3. Kurangnya Transparansi. Kurangnya transparansi antara generasi awal

pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi

dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang

selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan

kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun

selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap

penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan

perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah

melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi).[19] Keseluruhan indikator

ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan

pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan

yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.[20]

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun

dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya

kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat

antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk

menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya

prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan

jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan

perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi

lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha .

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak

cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang

diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk

menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat

yang ada kurang strategis.

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi

salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit.

Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya

setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah

mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan

sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah

berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak

segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi

pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan

APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk

bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut

untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat

menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar

kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak

Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak

fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu,

UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan

komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai

produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata

lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan

lama.

7. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat

dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses

terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak

memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha

UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya

produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di

sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar

internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada

akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

Langkah yang Sudah Ditempuh

Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan

UKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk

pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit

Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit

investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku

bunga bersubsidi.[21]

Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara

berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Selain itu, donor internasional

juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah. Antara 1990

dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan Kredit Likuiditas Bank

Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kredit Usaha Tani

(KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha

Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan rakyat.[22] Selain

itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuan kredit di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana

hal ini memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk mengakses

modal dari sisi perbankan.[23]

Selain peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan

lembaga penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk

mengembangkan UKM. Salah satu diantaranya adalah program GTZ-RED yang diadakan

atas dukungan GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003. Program ini

bergerak langsung ke daerah-daerah dengan menggunakan metode enabling environment

dengan fokus pada Business Climate Survey (BCS) dan Regulatory Impact Assessment

(RIA) yang dilakukan oleh Technical Assisstance (TA). Tim TA ini dimotori oleh Center for

Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) Universitas Satya Wacana. Tim ini telah

melakukan survey, pelatihan, workshop terhadap UKM di daerah-daerah, menciptakan

jaringan dengan seluruh pihak terkait UKM termasuk Pemerintah Daerah, serta membuat

daftar Peraturan Daerah yang perlu untuk diperbaiki.

Langkah yang Dapat Ditempuh

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah

yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

[24]

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan

mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur

perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak

memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui

sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan

dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank

antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu

perlu mendorong pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini

LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha

golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu

melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling

menguntungkan (win-win solution).

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara

UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk

menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas

pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan

mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam

maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek

kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam

pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil

pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan

rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan

UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik

internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain

dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk

pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.

Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia

usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan

perkembangan usaha.

10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang

strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis edisi kedelapan, Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, Penerbit Erlangga.

Kewirausahaan, Edisi Revisi, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Kewirausahaan, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

Pengantar Kewirausahaan, Buku I, Jurusan Teknologi Industri IPB, Bogor.

Kewirausahaan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- http://westaction.org/definitions/def_entrepreneurship_1.html

- http://pustaka.ut.ac.id

- http://www.google.co.id/ (searching)