Kewarganegaraan, demokrasi

Kewarganegaraan

Demokrasi

Kelompok 5

• Deshinta Juniati Iswari ()• Ilman Bany Adi()• Taufikkur Rahman()• Wenny safitri (5215116384)

Pengertian Demokrasi

• Menurut Kranenburg demokrasi terbentuk dari dua suku kata yaitu demos dan kratos (cratein). Demos berarti rakyat kratos (cratein) yang berarti pemerintahan. Berarti demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dimana pemerintahan rakyat sangat menetukan.

Pengertian demokrasi• Menurut miriam budiarjo yakni sistem

organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpegaruh

• Menurut Hoogerwarf yakni cara pembentukan kebijakan dengan melibatkan anggota kelompok sebanyak mungkin

• Menurut hans kelsen yakni pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat

• Dll..

Konsep Abraham Lincoln

• Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah the government for, by and from people. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dengan rakyat yang yang menentukan. Kekuasaan tertingginya ditangan rakyat hal tersebutlah yang dikatakan kedaulatan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi

1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif),

2. Pemilu yang bebas

3. Management yang terbuka

4. Kebebasan individu

5. Peradilan yang bebas

6. Pengakuan hak minoritas

7. Pemerintah yang berdasarkan atas hukum

8. Pers yang bebas9. Parpol 10. Konsensus 11. Persetujuan 12. Pemerintah yang konstitusional13. Pengawasan thdp adm neg,14. Adanya ketentuan tentang

pendemokrasian15. Perlindungan Hak Asasi

16. Pemeritahan yang mayoritas17. Persaingan keahlian18. Mekanisme politik19. Kebebasan kebijaksanaan negara20. Pemerintah yang mengutamakan musyawarah

Perkembangan demokrasi di Indonesia

• 1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk, sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS Liberal.

• 1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.

• 1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit

Presiden 5 Juli 59.

☺1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,Demokrasi terpimpin (-).☺1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,Demokrasi Ps (-).☺1998 – sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,Demokrasi Ps (+).

Macam-Macam Demokrasi

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

• Demokrasi Langsung• Demokrasi Tidak Langsung

Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

• Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

• Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :

• Demokrasi Formal• Demokrasi Material• Demokrasi Campuran

Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas :

• Demokrasi Sistem Parlementer• Demokrasi Sistem Presidensial

• Menurut Sklar bentuk demokrasi moder ada lima

1. Demokrasi liberal

2. Demokrasi terpimpin

3. Demokrasi sosial

4. Demokrasi partisipasi

5. Demokrasi konstitusi

14

KRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)

• Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)• Equality before the Law ( Persamaan di

hadapan hukum)• Constitutional guarantee of Human Rights

(Jaminan konstitusional terhadap HAM)• Impartial Tribune (Peradilan yang tidak

memihak)• Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

15

Demokrasi dlm Piagam Madinah(Sukidi dalam Tilaar:1999)

• Kebebasan beragama• Persaudaraan seagama• Persatuan politik dalam meraih cita-cita

bersama• Saling membantu• Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd.

Negara• Persamaan di depan hukum bagi setiap

warga negara

16

Demokrasi dlm Piagam Madinah(Lanjutan)

• Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu

• Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian

• Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

17

PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998)

• DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA• DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN• DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT• DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW• DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA• DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA• DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA• DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH• DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN• DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

Hambatan-hambatan atas kelangsungan demokrasi

1. Pemerintah yang tidak efektif

2. Frekmentasi sosial dan keagamaan

3. Kegagalan ekonomi

4. Erosi etos demokrasi

5. Krisis konstitusional

6. Penyakit sosial

7. Kurangnya rasa percaya diri di masa mendatang

Pendidikan demokrasi

• Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat ( winataputra, 2006 : 12)

Demokratisasi

• Demokratisasi adalah penerapan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya yaitu agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN

UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,

SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA

NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

• (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

Proses-proses Demokratisasi

• Pergantian penguasa non demokratis ke penguasa demokratis.

• Pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi

• Konsolidasi demokrasi• Praktek demokrasi sebagai budaya politik

negara