Nomor Tanggal KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BIRO KOMUNIKASI DAN LA YANAN INFORMASI Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710 _ n Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847 website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: [email protected] : 146 /HMS/2011 ;L9 September 2011 Kementerian Keuangan Selenggarakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Rakernas) pada tanggal 19-20 September 2011 di Jakarta. Acara dibuka oleh Wakil Presiden HI dan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur/Bupati/Walikota, Sekjen/Sekda, Kepala Biro Keuangan/Biro Umum KlL, dan unsur Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Tujuan diselenggarakannya Rakernas adalah untuk meningkatkan dan memelihara komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan di semua pengelola keuangan Negara, mengenai ketentuan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk menghasilkan pertanggungjawaban, yaitu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Oaerah (LKPO) dengan predikat terbaik. Predikat dimaksud dapat dicapai melalui perencanaan strategis yang jelas oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Oaerah, dan sebagai forum interaksi antara pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat daerah, danpejabat pengelola fiskal guna memperoleh pemahaman dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi di bidang pengelolaan keuangan Pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan Rakernas dimaksud guna memberikan informasi mengenai arah pengembangan dan strategi pelaksanaan akuntansi pemerintahan di masa yang akan datang. Akuntansi merupakan elemen yang fundamental dari akurtabilitas dan transparansi setiap organisasi modern. Tradisi akuntansi di lingkungan Pemerintah RI baru dimulai setelah memperoleh landasan hukum, yakni berlakunya UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyelenggaraan akuntansi di suatu instansi Pemerintah dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat yang bersifat komprehensif dan didasarkan pada prosedur akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP diterbitkan pertama kali pada tahun 2005 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2004. BPK memberikan pernyataan Tidak Memberikan 'Pendapat (disclaimer of opinion) sejak pemeriksaannya atas LKPP 2004 sampai dengan LKPP 2008. Namun untuk LKPP 2009 dan 2010, LKPP telah mendapat opini audit Wajar Oengan Pengecualian (qualified opinion) yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan Negara. Peningkatan opini LKPP 2009 dan 2010 tidak Iepas dari upaya-upaya perbaikan yang tidak hanya dilakukan pada tingkat Pemerintah Pusat, namun juga pada tingkat Kementerian Negara/lembaga melalui penyempurnaansistem, prosedur, dan peraturan, peningkatan kapasitas SOM, dan peningkatan sistem pengawasan. Selain itu peningkatan opini audit at as LKPP 2009 dan 2010 juga didukung oleh usaha Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK dengan baik. Hal ini terlihat dari membaiknya opini BPK atas LKKL. Jumlah LKKL yang mendapat opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified), pad a tahun 2006 sebanyak 7 LKKL. Jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 53 LKKL pad a tahun 2010.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor
Tanggal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABIRO KOMUNIKASI DAN LA YANAN INFORMASI
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710_ n
Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847
website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: [email protected]
: 146 /HMS/2011
;L9 September 2011
Kementerian Keuangan Selenggarakan Rakernas Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Rakernas) pada tanggal 19-20 September 2011 diJakarta. Acara dibuka oleh Wakil Presiden HI dan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga,Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur/Bupati/Walikota, Sekjen/Sekda, Kepala
Biro Keuangan/Biro Umum KlL, dan unsur Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Tujuandiselenggarakannya Rakernas adalah untuk meningkatkan dan memelihara komitmen parapenyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan di semua pengelola keuangan Negara,mengenai ketentuan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk menghasilkanpertanggungjawaban, yaitu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), LaporanKeuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Oaerah (LKPO)dengan predikat terbaik. Predikat dimaksud dapat dicapai melalui perencanaan strategis yangjelas oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Oaerah, dan sebagai forum interaksiantara pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat daerah, danpejabat pengelola fiskal guna
memperoleh pemahaman dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dibidang pengelolaan keuangan Pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan Rakernas dimaksudguna memberikan informasi mengenai arah pengembangan dan strategi pelaksanaan akuntansipemerintahan di masa yang akan datang.
Akuntansi merupakan elemen yang fundamental dari akurtabilitas dan transparansisetiap organisasi modern. Tradisi akuntansi di lingkungan Pemerintah RI baru dimulai setelahmemperoleh landasan hukum, yakni berlakunya UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15/2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyelenggaraanakuntansi di suatu instansi Pemerintah dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan instansitersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan pertanggungjawabankeuangan Pemerintah Pusat yang bersifat komprehensif dan didasarkan pada prosedurakuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP diterbitkan pertama kalipada tahun 2005 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2004. BPK memberikanpernyataan Tidak Memberikan 'Pendapat (disclaimer of opinion) sejak pemeriksaannya atasLKPP 2004 sampai dengan LKPP 2008. Namun untuk LKPP 2009 dan 2010, LKPP telahmendapat opini audit Wajar Oengan Pengecualian (qualified opinion) yang mengindikasikan
adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan Negara.
Peningkatan opini LKPP 2009 dan 2010 tidak Iepas dari upaya-upaya perbaikan yang
tidak hanya dilakukan pada tingkat Pemerintah Pusat, namun juga pada tingkat Kementerian
Negara/lembaga melalui penyempurnaansistem, prosedur, dan peraturan, peningkatankapasitas SOM, dan peningkatan sistem pengawasan. Selain itu peningkatan opini audit atasLKPP 2009 dan 2010 juga didukung oleh usaha Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dan
rekomendasi BPK dengan baik. Hal ini terlihat dari membaiknya opini BPK atas LKKL. JumlahLKKL yang mendapat opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified), pad a tahun2006 sebanyak 7 LKKL. Jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 53 LKKL pad a tahun2010.
Mengikuti kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga telahbanyak melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini dapatdilihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD yang meningkat secara
signifikan dari 4 LKPD pada tahun 2007 menjadi 32 LKPD pada tahun 2010. Pemerintah Daerahdiharapkan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang tercerminmelalui peningkatan jumlah LKPD yang mendapat opini audit terbaik dari BPK.
Rakernas tahun ini merupakan wadah yang penting untuk memperbaharui komitmenpara pemimpin instansi Pemerintah terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansipengelolaan keuangan Negara yang semakin meningkat, yang dimulai dari target pencapaianopini audit terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, untuk LKPP 2011, serta rencana penerapanakuntansi berbasis Akrual secara penuh untuk Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimanadiamanatkan oleh PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Related Documents
