FERDINANDUS SETU, SH, MH FERDINANDUS SETU, SH, MH KASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DITJEN DITJEN APLIKASI INFORMATIKA APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pekanbaru , 14 Oktober Pekanbaru , 14 Oktober 2011 2011 1
37
Embed
KETERKAITAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK D ENG AN UU ITE
KETERKAITAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK D ENG AN UU ITE. FERDINANDUS SETU, SH, MH KASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DITJEN APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pekanbaru , 14 Oktober 2011. Kebebasan Berekspresi ( Freedom of expression ). - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FERDINANDUS SETU, SH, MHFERDINANDUS SETU, SH, MHKASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN KASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DITJEN PERATURAN DITJEN APLIKASI INFORMATIKAAPLIKASI INFORMATIKAKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pekanbaru , 14 Oktober Pekanbaru , 14 Oktober 20112011 1
Universal Declaration of Human
Rights
Universal Declaration of Human
RightsUUD 1945UUD 1945
UU Keterbukaan
Informasi Publik
UU Keterbukaan
Informasi Publik
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batasan.
Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memproleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pengelolaan Informasi yang berkualitas; Pelayanan Informasi secara mudah,
cepat, dan biaya ringan; Kinerja Badan Publik yang Transparan,
masyarakat terhadap pelayanan publik Persaingan usaha secara sehat; Terciptanya kepemerintahan yang baik Akselerasi demokratisasi.
6
SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES OLEH
SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
DIKECUALIKAN-BERSIFAT RAHASIA
Access to Government Records and Information merupakan fenomena global
Menanggulangi korupsi dan mismanagement
Memberdayakan Fungsi Kontrol Masyarakat terhadap pemerintah
International Pressure melalui Badan-Badan Internasional yaitu Council of Europe, OAS, Word Bank, IMF
Melalui Perjanjian Internasional yaitu Aarhus Convention on Access to Information (PBB)
Penggunaan Teknologi Informasi yang luas sehingga masyarakat dan Civil Society menuntut hak untuk mendapatkan informasi
Constitutional rights
UU No 36/1999 Telekomunikasi UU No 32/2002 Penyiaran UU No 11/2008 ITE UU NO 14/2008 KIP UU NO 3/2011 Transfer Dana
10
UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DITETAPKAN : 21 APRIL 2008 BERLAKU: 21 APRIL 2008
UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DITETAPKAN: 30 APRIL 2008 BERLAKU: 30 APRIL 2010
11
12
Pasal 28 F UUD NRI 1945
UU KIP UU ITE
Terdiri dari 14 Bab dan 64 Pasal
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA
INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI BAB VII KOMISI INFORMASI BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
KOMISI INFORMASI BAB IX HUKUM ACARA KOMISI BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CAKUPAN MATERI UU KIP
Bab IIAsas dan Tujuan
Bab IIIInformasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik
Bab IVPenyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik
Bab VTransaksi Elektronik
Bab VINama Domain, HKI, danPelindungan Hak Pribadi
Bab I Ketentuan Umum
Bab VIIPerbuatan yang
Dilarang
Bab VIIIPenyelesaian Sengketa
Bab IXPeran Pemerintah Dan Masyarakat
Bab XPenyidikan
Bab XIKetentuan Pidana
Bab XIIKetentuanPeralihan
Bab XIIIKetentuan Penutup
14
Tujuan UU ITEPasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dgn tujuan utk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang utk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
15
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. (UU KIP)
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (UU ITE)
16
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat,dan/atau luar negeri. (UU KIP)
Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (UU ITE)
17
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (UU KIP)
Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (UU ITE)
18
Penyelenggara
PPIDPemohon Informasi
Publik
Pengguna Informasi
Publik
UU ITEPenyelenggar
a
PerseoranganBadan Hukum
Badan Usaha
PENYELENGGARA
PenyelenggaraanInformasi
Publik
Penyelenggaraan
Sertifikasi Keandalan
Sertifikasi Elektronik
Sistem Elektronik
Agen Elektronik
Nama Domain
TTD. Elektronik
Transaksi Elektronik
UU KIP UU ITE
UU KIPKomisi InformasiLembaga mandiri yg berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
UU ITEPemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
21
PASAL 10 UU KIP INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM
22
Informasi Elektronik
PASAL 9BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI
PUBLIK SECARA BERKALA1. BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK
2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK TERKAIT3. LAPORAN KEUANGAN
INFORMASI ELEKTRONIK
PASAL 111. INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI PUBLIK
2. HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK3. SELURUH KEBIJAKAN
4. RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK ANGGARAN TAHUNAN5. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
6. INFORMASI DAN KEBIJAKAN7. PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK
Informasi Elektronik
Alat Bukti Elektronik (UU ITE) Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini:a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; danb. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan (selain UU ITE) termaktub dalam:
a. Pasal 184 KUHAPAlat bukti pidana: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
b. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg serta Pasal 1866 KUHPerdataAlat bukti perdata: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
25
IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. harus diterima di pengadilan (Pasal 5 ayat 1 UU ITE)
IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (Pasal 5 ayat 2 UU ITE)
Pasal 5 ayat (4): Pengecualian terhadap: 1.surat yang menurut UU harus dibuat dalam
bentuk tertulis;2.surat beserta dokumennya yang menurut UU
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- dapat menampilkan DE dan/atau IE kembali secara utuh;
- dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan;
- memenuhi prosedur;- petunjuk yang cukup.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
Tak Dapat Dipungkiri/Non-Repudation
UU ITE telah memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima, dan memberikan prosedur tertentu untuk pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan dan pembuktian.
Jika telah ada UU yang menerima keberadaan sistem security secara baik maka sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh Subjek Hukum yang tercatat oleh sistem tidak dapat menampiknya karena telah “dianggap” sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.
28
UU KIP
Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 40 ayat (1)
Kondisi Eksisting
InternetNama
DomainTransaksi Elektronik
Pemerintah dan/atau Masyarakat
Tak ada Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Justru masuk dalam kategori Badan Publik yang wajib menyediakan Informasi Publik kepada pemohon.