KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA GURU RUADLATUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP MADRASAH) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah diperlukan Petunjuk Teknis; bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diperlukan Petunjuk Teknis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Ruadlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : TAHUN 2019
TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA GURU
RUADLATUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP
MADRASAH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah diperlukan Petunjuk Teknis;bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diperlukan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Ruadlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
1
Republik Indonesia Nomor 4586);3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
2
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Manteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627).
12.Peraturan Manteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA GURU RUADLATUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP MADRASAH).
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Ruadlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam mengelola Kelompok Kerja Guru Ruadlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah).
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 2018
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
KAMARUDDIN AMINLAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR TAHUN 2018TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA GURU RUADLATUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP MADRASAH)
Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangUndang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Selain itu, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, guru harus meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.
Kualifikasi, kompetensi dan sertifkasi adalah rumusan regulatif menjadi guru professional. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan kompetensi guru dilaksanakan dengan professional, terarah, terstandar, mudah diakses dan berkelanjutan, diperlukan wadah pembinaan dan pengembangan profesi guru yang mandiri, professional, dekat dengan
4
tempat kerja guru, serta kontekstual dengan kondisi pendidikan madrasah.
Tempat terdekat bagi guru madrasah untuk mengembangkan kompetensi dan profsi mereka adalah Kelompok Kerja Guru Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah). Mengingat besarnya jumlah guru madrasah yang bukan pegawai negeri, maka KKG RA/MI dan MGMP Madrasah didorong menjadi mesin pengembangan masyarakat belajar madrasah, sehingga para guru merasa rugi bila mereka meninggalkan kegiatan professional dan pengembangan profesi mereka di KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
Untuk mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas dan kinerja Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah yang memuat 8 (delapan) komponen pengembangan kelembagaan, yang meliputi yaitu: (1) organisasi, (2) program dan kegiatan, (3) sumber daya manusia, (4) sarana dan prasarana, (5) pengelolaan, (6) pembiayaan, (7) pemantauan dan evaluasi, serta (8) penjaminan mutu. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah ini merupakan jabaran dari delapan komponen pengembangan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah di atas.
B. Dasar Hukum1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
5
4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomo 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
6
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Manteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627).
12.Peraturan Manteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750).
C. TujuanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) ini bertujuan memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah kepada:
1. Pengambil kebijakan di Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan profesi guru madrasah berbasis KKG RA/MI dan MGMP Madrasah;
2. Pengelola KKG RA/MI dan MGMP Madrasah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, terarah, berjenjang dan berkelanjutan.
D. SasaranSasaran Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) ini adalah: 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
7
2. Inspektorat Jenderal Kementeran Agama;3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian
Agama;4. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan
Madrasah; 5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;7. Pusat Pengembangan Madrasah Kanwil; 8. Pengawas Madrasah;9. Kelompok Kerja Guru Madrasah10.Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah11.Kepala Madrasah;12.Yayasan/lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.13.Guru RA/ Madrasah
B. Ruang LingkupPetunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) ini meliputi;1. Organisasi2. Penyusunan Program3. Sumber Daya Manusia4. Sarana dan Prasarana5. Pengelolaan6. Pembiayaan7. Pemantauan dan Evaluasi8. Penjaminan mutu.
8
BAB IIKELOMPOK KERJA GURU RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH
IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP MADRASAH)
1. Ketentuan Umum Dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah meliputi unsur-unsur
yang harus dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh KKG RA/MI atau MGMP Madrasah yang mencakup: organisasi, program, tata pengelolaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, dan monitoring dan evaluasi, dan penjaminan mutu.
2. Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah (KKG RA/MI) merupakan wadah kolektif guru dalam penciptaan masyarakat belajar dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi para guru Raudlatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di tingkat di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus madrasah.
3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Madrasah adalah wadah kolektif guru dalam penciptaan masyarakat belajar dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi guru mata pelajaran pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/ gugus madrasah. MGMP Madrasah dapat dibentuk berdasarkan setiap mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
4. Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah adalah tim pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai tingkatannya, Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP bertugas:
a. Mendukung Kementerian Agama dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pengembangan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan pengembangan masyarakat belajar dan pengembangan
9
keprofesian berkelanjutan guru di KKG RA/MI dan MGM Madrasah.
b. Menyelenggarakan kegiatan untuk KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dan/atau kegiatan untuk guru madrasah untuk merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan masyarakat belajar di madrasah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru madrasah.
c. Tim Pengembang MGMP Madrasah dapat dibentuk berdasarkan setiap mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
5. Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKM) adalah wadah kerja kepala madrasah di tingkat kabupaten/kota atau satu wilayah di kabupaten/kota dan menjadi pembina organisasi KKG RA/MI atau MGMP Madrasah di wilayahnya.
6. Madrasah Inti adalah madrasah yang dijadikan pusat kegiatan KKG RA/MI dan MGMP.
7. Organisasi adalah struktur kepengurusan dan legalitas administrasi KKG RA/MI /MGMP Madrasah.
8. Program adalah rencana kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah yang mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
9. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan program KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
10. Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik untuk menunjang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
11. Instruktur adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar dalam kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah, dapat berasal dari guru atau non-guru, dan sifatnya temporer.
12. Guru inti adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar dalam kegiatan KGG Madrasah/MGMP Madrasah, dan sifatnya tetap.
13. Pembiayaan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
14. Penjaminan mutu adalah sistem penjaminan mutu pada perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut peningkatan mutu pada
10
program KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dengan standar yang ditetapkan.
15. Pusat Pengembangan Mutu Madrasah (PPMM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah untuk membantu pengembangan madrasah dan penjaminan mutu pendidikan madrasah.
2. Dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Hal ini dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru di mana sebutkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu.
Untuk kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Kedua peraturan tersebut mensyaratkan adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga terkait dengan pengawas, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standard Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang mensyaratkan standar kompetensi pengawas agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik.
Dalam kaitan dengan beberapa peraturan di atas, pemerintah juga menyiapkan perangkat regulasi yang menjamin pemenuhan kewajiban dan hak jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri PAN & RB
11
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Kedua Peraturan ini menegaskan pentingnya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah dalam menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.
RPJMN 2015-2019 yang telah dirancang oleh pemerintah kembali menegaskan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai salah satu strategi dalam memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya di madrasah. Sejalan dengan RPJMN tersebut dan sebagai penjabaran Renstra Kementerian Agama Bidang Pendidikan Islam 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah meluncurkan Grand Design Peningkatan Mutu Madrasah Tahun 2015. Salah satu bagian penting dalam road map peningkatan mutu madrasah tersebut adalah keharusan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas Madrasah.
Sehubungan dengan PPKB tersebut, KKG RA/MI dan MGMP Madrasah memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan masyarakat belajar profesional di kalangan tenaga pendidik madrasah, dan dekat dengan tempat kerja guru madrasah.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG RA/MI dan MGMP) Madrasah, sebagai panduan yang tersandar untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk guru untuk komponen Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif.
3. Tujuan
Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) bertujuan untuk:
1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/ pendekatan/media pembelajaran, sumber
12
belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya;
2. Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik;
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru;
4. Memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas‐tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar;
5. Mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan;
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
7. Mengembangkan kegiatan mentoring dari guru senior kepada guru junior; dan
8. Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik.
9. Menjadikan KKG/ MGMP sebagai wadah dalam Pengembangan Profesi guru
4. Manfaat Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) yang efektif dan profesional akan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Peserta Didik Madrasah a. Peserta didik berpeluang untuk memperoleh proses pembelajaran
yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
13
b. Akumulasi dari proses pembelajaran tersebut di atas, diharapkan akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar peserta didik.
2. Bagi Guru Madrasaha. Terdorongnya semua guru madrasah untuk menciptakan
masyarakat belajar yang efektif, profesional dan dekat dengan tempat kerjanya.
b. Meningkatnya kompetensi guru madrasah dalam menyiapkan rencana pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat penilaian.
c. Meningkatnya kompetensi dalam menyelenggarakan Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
d. Terhimpunnya dokumen portofolio untuk proses sertifikasi, kenaikan jabatan fungsional guru, dan pengakuan hasil belajar.
e. Terfasilitasinya menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi guru yang sesuai dengan bidang yang diampunya.
3. Bagi Madrasah a. Adanya kaitan antara pendidikan dan pelatihan guru di KKG RA/MI
atau MGMP dengan pembenahan pembelajaran di madrasah dan sekolah.
b. Tersedia guru yang profesional dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
c. Kemudahan dalam pengelolaan keikutsertaan guru dalam pendidikan dan pelatihan di KKG RA/MI atau MGMP Madrasah dengan meminimalisasi dampak negatif akibat guru sering meninggalkan tugas mengajar karena keikutsertaan dalam pelatihan‐pelatihan.
4. Bagi KKG RA/MI atau MGMP Madrasah a. Terwujudnya KKG RA/MI atau MGMP Madrasah sebagai
pembentukan masyarkat belajar di lingkungan madrasah, dan sebagai wadah komunikasi, pembinaan, dan peningkatan profesi dan karier guru yang terpercaya, terarah, terukur dan berkelanjutan.
14
b. Diakuinya kegiatan kolektif guru sebagai sebuah proses pengembangan keprofesian berkelanjutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bagi Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Tersedianya model dan sistem pembinaan organisasi profesi guru yang profesional, terpercaya, terarah, terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.
b. Memberikan kemudahan tersedianya data dan peta kompetensi guru madrasah untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru madrasah.
c. Tersedianya organ profesi guru yang dapat didukung secara langsung baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pengembangan kompetensi guru madrasah.
5. Tantangan 1. Secara individual madrasah, mutu peserta didik madrasah dapat
bersaing dengan berbagai Negara dalam beberbagai kejuaraan dan olimpiade akademik. Namun, secara kolektif secara nasional, mutu peserta didik Indonesia saat ini masih kalah bersaing dengan negara‐negara lain, bahkan di kawasan ASEAN. Hal ini terlihat dari beberapa indikator berskala internasional, dimana peserta didik usia 15 tahun (untuk siswa kelas II SMP/MTs) masih menunjukkan prestasi yang kurang menggembirakan.
2. Jumlah guru madrasah yang berstatus non-PNS (GBPNS) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah guru PNS. Demikian juga dengan jumlah madrasah swasta mencapai 95% dari populasi lembaga madrasah secara nasinal. Di samping itu, laju rekruitmen guru yang belum sepenuhnya bisa dikontrol pemerintah, sehingga mutu guru dapat di bawah standar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
15
yang mensyaratkan kualifikasi akademik guru sekurang-kurangnya S1 atau D‐IV.
3. Anggaran yang tersedia di Kementerian Agama melalui Direktorat GTK, Kanwil Kemenag Provinsi, Pudiklat, dan Balai Diklat Keagamaan tidak memungkinkan mencakup keseluruhan guru madrasah yang mencapai 800 ribu orang guru untuk mendukung program pengembnagan profesi mereka secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Tantangan geografis Indonesia yang luas dan belum terintegrasi memperkecil akses guru pada program-program pengembangan profesi mereka yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, dimana anggaran untuk keperluan tersebut juga sangat terbatas.
5. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan tunjangan sertifikasi guru tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan mutu belajar dan capaian belajar peserta didik.
6. Sinergi antar pemangku kepentingan madrasah dan guru madrasah belum maksimal. Pembinaan dan pengembangan kompetensi guru madrasah terlihat sporadis dan belum terstandar. Para pemangku kepentingan madrasah dan guru madrasah belum mampu memaksimalkan peran dan potensi KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dalam pengembangan profesi guru madrasah secara berkelanjutan.
7. Cara pandang dan sikap professional belum menjadi tindak harian dari pada sebagian besar guru madrasah.
16
BAB IIIPENGELOLAAN KELOMPOK KERJA GURU RAUDLATUL
ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN MADRASAH (KKG RA/MI DAN MGMP MADRASAH)
Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Madrasah (KKG RA/MI dan MGMP Madrasah) meliputi: Organisasi, Penyusunan Program, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penjaminan Mutu.
A. ORGANISASI
Organisasi penyelenggaraan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah meliputi prosedur pembentukan Tim Pengembang Tingkat Nasional, Tim Pengembang Tingkat Provinsi, Pengurus KKG atau MGMP, Keanggotaan dan Prosedur Pembentukan Pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah serta Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut.
2.Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional
a. Keanggotaan Tim Pengembang Tingkat NasionalTim ini adalah yang mendukung Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pengembangan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan pengembangan masyarakat belajar dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di KKG RA/MI dan MGMP Madrasah secara nasional. Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi untuk menjalankan program nasional untuk pengembangan KKG RA/MI dan
17
MGMP Madrasah. Anggota Tim Pengembang Tingkat Nasional adalah wakil dari:a. Direktorat GTK, b. Dosen, c. Tim Pengembang PPKB pusat, d. Pokjawas Nasional, e. Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah provinsi yang
ditunjuk;f. Kepala madrasah yang ditunjuk,g. Guru yang ditunjuk,h. Pejabat struktural dan non-struktural terkait sesuai dengan
bidangnya.
b. Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional
Prosedur pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 1. Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi Direktorat GTK Direktorat GTK
menyelenggarakan rapat persiapan pembetukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional
2 Usulan calon Direktorat GTK dan Instansi terkait.
Direktorat GTK berinisiatif menghubungi instansi terkait untuk mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional.
3 Identifikasi dan seleksi calon
Direktorat GTK Direktorat GTK mengidentifikasi dan menyeleksi calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional
4 Pengusulan calon
Direktorat GTK Direktorat GTK mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional kepada Ditjen Pendidikan Islam.
5 Penetapan tim Direktorat GTK Direktorat Jenderal Pendidikan 18
Islam menetapkan tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional.
2.Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi
a. Keanggotaan Tim Pengembang Tingkat Provinsi
Tim ini adalah tim membantu Kanwil Kementerian Agama Provisi dalam penyusunan kebijakan dan atau sosialisasi kebijakan, strategi dan program pengembangan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu pada penyelenggaraan kegiatan pengembangan masyarakat belajar dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di KKG RA/MI dan MGMP Madrasah di tingkat provinsi. Tim Pengembang Tingkat Provinsi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Pengembang Tingkat Nasional dan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah tingkat Kabupaten/Kota untuk menjalankan program nasional dan program provinsi untuk pengembangan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Anggota Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi adalah wakil dari:
a. Kanwil Kemenag, Bidang Pendidikan Madrasah, b. Dosen, c. Tim Pengembang PPKB provinsi, d. Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah kabupaten/kota
yang ditunjuk;e. Instruktur/pelatih,f. Pokjawas provinsi, g. Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) h. Ketua KKM yang ditunjuk,i. Guru Inti yang ditunjuk.
b.Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi
Prosedur pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut: Tabel 2. Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan
MGMP Madrasah Tingkat Provinsi
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi Kanwil Kemenag. Kanwil Kemenag
menyelenggarakan rapat
19
persiapan pembetukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi.
2 Usulan calon Kanwil Kemenag dan Instansi terkait.
Kanwil Kemenag berinisiatif menghubungi instansi terkait untuk mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi.
3 Identifikasi dan seleksi calon
Kanwil Kemenag. Kanwil Kemenag mengidentifikasi dan menyeleksi calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi
4 Pengusulan calon
Kanwil Kemenag. Kanwil Kemenag mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Nasional kepada Kanwil Kemenag.
5 Penetapan tim Kanwil Kemenag. Kanwil Kemenag menetapkan tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Provinsi.
3. Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota
a. Keanggotaan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
KKG RA/MI dan MGMP Madrasah tingkat Kabupten/Kota adalah tim membantu Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan atau sosialisasi kebijakan, strategi dan program pengembangan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu pada penyelenggaraan kegiatan pengembangan masyarakat belajar dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di KKG RA/MI dan MGMP Madrasah di tingkat kabupaten/kota. Tim KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota ini berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Pengembang Tingkat Provinsi dan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah tingkat kecamatan untuk menjalankan program nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten untuk pengembangan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Anggota Tim Pengembang ,KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Kabupaten/kota dari:
a. Kankemenag Kabupaten/Kota, Seksi Pendidikan Madrasah atau seksi yang menangani guru dan tenaga kependidikan madrasah,
b. Dosen,c. Instruktur/pelatih;d. Pokjawas Kabupaten/Kota,
20
e. Kepala KKM Kabupaten/Kota dari setiap jenjang pendidikan madrasah (RA, MI, MTs, MA) yang ditunjuk,
f. Guru Inti Rudlatul Athfal,g. Guru Inti Madrasah Ibtidaiyah, h. Guru Inti mata pelajaran.
b.Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota
Prosedur pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 3. Prosedur Pembentukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi Kankemenag Kankemenag menyelenggarakan
rapat persiapan pembetukan Tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota.
2 Usulan calon Kankemenag dan Instansi terkait.
Kankemenag berinisiatif menghubungi instansi terkait untuk mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota.
3 Identifikasi dan seleksi calon
Kankemenag Kankemenag mengidentifikasi dan menyeleksi calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota
4 Pengusulan calon
Kankemenag Kankemenag mengusulkan calon tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala KanKemenag.
5 Penetapan tim KanKemenag. Kankemenag menetapkan tim Pengembang KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
a. Struktur Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah adalah tim yang melaksanakan dan mengelola kegiatan pengembangan profesional bagi para guru Raudlatul
21
Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan guru mata pelajaran diMadrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah terdiri dari:
a. Ketua KKG/MGMP Madrasah merangkap anggota;b. Sekretaris KKG/MGMP Madrasah merangkap anggota; c. Bendahara KKG/MGMP Madrasah merangkap anggota; d. Bidang-bidang kepengurusan yaitu (1) bidang perencanaan dan
pelaksanaan program; (2) bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana; dan (3) bidang hubungan masyarakat dan kerjasama.
e. Anggota.
b. Keanggotaan dan Prosedur Pembentukan Pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah
Keanggotaan dan Kepengurusan KKG RA/MI atau MGMP Madrasah dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota KKG/MGMP Madrasah. Keanggotaan KKG RA/MI atau MGMP Madrasah melitupi:
a. Keanggotaan KKG RA adalah guru raudlatul athfal dan keanggotaan KKG MI adalah guru kelas, guru agama, dan guru Penjaskes di Madrasah Ibidaiah (MI), yang anggotanya berasal dari 8 – 10 RA atau MI dan direkrut dengan prosedur tertentu. Untuk daerah tertentu anggotanya berasal dari 3 – 5 RA atau MI.
b. Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran yang sama di MTs /MA yang anggotanya berasal dari 8 – 10 madrasah atau sesuai dengan banyaknya Madrasah anggota KKM dan direkrut dengan prosedur tertentu. Untuk daerah terpencil anggotanya berasal dari 3 – 5 madrasah.
Di dalam penentuan kepengurusan KKG RA/MI atau MGMP Madrasah, perlu memperhatikan kesetaraan gender. Penetapan pengurus dimaksud dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengundang pengurus Tim Pengembang KKG Madarasah atau MGMP Madrasah tingkat kbuapaten/kota dan KKM Kabupaten/Kota dan ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah untuk merencanakan pembentukan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah baru atau merevitalisasi KKG RA/MI/MGMP Madrasah yang masa baktinya sudah habis.
b. Pengurus KKM Kabupaten/Kota mengundang kepala madrasah anggota dan guru senior untuk membentuk tim kecil (care-taker) pembentukan baru atau revitalisasi KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
c. Tim kecil menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas Tata Tertib, AD/ART, Program Kerja, dan membentuk tim formatur dan atau memilih pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dan pembahasan lain sesuai kebutuhan daerah.
d. Susunan pengurus diserahkan kepada pengurus KKM Kabupaten/Kota untuk disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
22
Prosedur pembentukan pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 4. Prosedur Pembentukan Pengurus KKG dan MGMP Madrasah No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi Kankemenag Kankemenag menyelenggarakan
rapat bersama KKM dan Tim Pengembangan KKG/MGMP Madrasah kabupaten/kota untuk persiapan pembetukan Tatau revitalisasi KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
2 Pembentukan tim pendiri / caretaker KKG RA/MI/MGMP Madrasah
KKM Kabupaten/kota.
KKM Kabupaten/Kota membentuk tim kecil pembentukan dan atau revitalisasi KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
3 Pembentukan KKG RA/MI/MGMP Madrasah
Tim pendiri / caretaker
Tim kecil menyelenggarakan rapat anggota KKG RA/MI/MGMP Madrasah setidaknya untuk membahas dan menetapkan:
a. Tata Tertib, b. AD/ART, c. Program Kerja, d. Pemilihan tim formatur atau
pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah,
e. Laporan kepada KKM untuk usulan penetepan pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah.
4 Pengusulan pengurus KKG RA/MI DAN MGMP Madrasah
KKM Kabupatne/Kota
KKM Kabupaten/Kota mengusulkan pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah kepada Kepala KanKemenag.
5 Penetapan tim KanKemenag. Kankemenag Kabupaten menetapkan pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
5. Keanggotaan dan Pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah Tingkat KabupatenPengurus dan anggota KKG RA/MI atau MGMP tingkat Kabupaten adalah Ketua atau perwakilan dari pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah ditingkat Kecamatan atau KKM
6. Keanggotaan dan Pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah Tingkat Provinsi
23
Pengurus dan anggota KKG RA/MI atau MGMP tingkat Kabupaten adalah Ketua atau perwakilan dari pengurus KKG RA/MI atau MGMP Madrasah ditingkat Kabupaten/ Kota
7. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diperlukan oleh KKG RA/MI dan MGMP Madrasah sebagai landasan operasional organisasi. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART) sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
a. Mukadimah,b. Nama dan tempat kedudukan,c. Kedudukand. Sifate. Tujuan f. Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasig. Hak dan Kewajiban, h. Masa kepengurusan dan pemilihan pengurusi. Keanggotaan j. Tata laksana organisasi.
B. PENYUSUNAN PROGRAMProgram KKG RA/MI dan MGMP Madrasah menegaskan bahwa KKG RA/MI dan MGMP Madrasah merupakan wadah kolektif guru dalam penciptaan masyarakat belajar madrasah professional dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi para guru madrasah. Oleh karenanya, penyusunan program mencakup: 1. Susunan Visi, Misi, Tujuan, Rencana Kerja (kegiatan, pembiayaan
dan kalender kegiatan).2. Program KKG RA/MI dan MGM Madrasah meliputi aspek:
Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. 3. Program Pengembangan Diri antara lain meliputi:
a. Diklat fungsonal yang bekerjasama dengan Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan, sesuai peraturan yang berlaku.
b. Kegiatan kolektif guru yang antara lain mencakup: i. Pengembangan metodologi pembelajaran ii. Pengembangan bahan/konten pembelajaran iii. Pengembangan media pembelajaran manual, off-line,
dan on-line
24
iv. Pengembangan penilaian pembelajaran dan rapor muridv. Penguatan literasi dan literasi Digitalvi. Lesson Study vii. Pengembangan perangkat pembelajaran viii. Penyusunan kisi-kisi & soal ix. Pengembangan keterampilan pembelajaran HOTS x. Manajemen Perpustakaanxi. Manajemen Laboratorium
4. Program Publikasi Ilmiah guru, antara lain mencakup: a. Menyelenggarakan forum ilmiah untuk presentasi guru anggota;b. Menyelenggarakan publikasi karya ilmiah guru atas hasil
penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;c. Menerbitkan hard copy dan atau on-line karya ilmiah guru,
seperti buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru5. Program Karya Inovatif guru, antara lain mencakup:
a. Memfasilitasi penemuan atau presentasi temuan teknologi tepat guna;
b. Memfasilitasi penemuan atau presentasi temuan ciptaan karya seni;
c. Memfasilitasi pembuatan/modifikasi alat pelajaran/ peraga/praktikum;
d. Menyelenggarakan pengembangan/penyusunan standar pedoman, soal dan sejenisnya.
6. Program kerjasama strategis dengan para pihak di berbagai tingkatan, untuk penciptaan masyarakat belajar professional di madrasah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru madrasah.
7. Program KKG/MGMP diketahui oleh Ketua KKM (Kelompok Kerja Kepala Madrasah) atau Ketua MKKM (Musyawarah Kerja Kepala Madrasah) dan disahkan oleh Kepala Kantor Kemennterian Agama Kabupaten/Kota.
C. SUMBER DAYA MANUSIASumber daya manusia untuk mendukung kegiatan KKG atau MGMP terdiri dari narasumber utama dan narasumber pendukung. Narasumber utama pada kegiatan KKG atau MGMP berasal dari unsur-unsur berikut:
25
1. Guru (anggota)2. Kepala madrasah 3. Pengawas4. Tim Pengembang PPKB Guru 5. Instruktur/fasilitator/widyaiswara6. Dosen
Narasumber pendukung pada kegiatan KKG atau MGMP berasal dari unsur-unsur berikut: 1. Tenaga struktural Kementerian Agama2. Tenaga struktural/non struktural dari instansi lainnya.
Narasumber tersebut harus memiliki kriteria, yaitu:
1. Memahami konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru madrasah.
2. Memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh guru. 3. Memiliki kecapakan dalam pembelajaran orang dewasa. 4. Memiliki kepribadian dan kecapakan social yang baik.
Prosedur Penentuan Narasumber secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 5. Prosedur Narasumber Kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Identifikasi dan
Koordinasi Kebutuhan pengembangan profesi Guru.
Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP berkoordinasi dengan KKM dan Pengawas madrasah tentang kebutuhan pengembangan profesi guru anggotanya berdasarkan hasil penilaian kinerja guru madrasah.
2 Identifikasi dan koordinasi Materi termasuk materi, modul, dan narasumber.
Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP berkoordinasi dengan KKM dan Pengawas madrasah tentang rencana kegiatan pembelajaran, termasuk materi, modul, dan narasumber yang bisa memfasilitasi.
3 Menghubungi Pengurus KKG- KKG/MGMP menghubungi secara 26
narasumber MGMP resmi tertulis tentang rencana kegiatan pembelajaran guru di KKG-MGM, termasuk materi, modul, kesediaan narasumber dan kebutuhan media/alat peraga pembelajarannya.
D. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus tersedia dan terstandar, agar pelaksanaan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah yang efektif dan berkualitas. KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dapat memiliki sarana dan prasarana sendiri – misalnya mendapatkan hibah, atau penggunaan fasilitas di Madrasah Inti, atau bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan, khususnya terkait dengan Sarana dan Prasarana Utama.
Jenis sarana dan prasarana kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah adalah Sarana dan Prasarana Utama (standar minimal) dan Sarana dan Prasarana Tambahan.1. Sarana dan Prasarana Utama sebaiknya tersedia di Madrasah Inti atau di lembaga lain sebagai pusat kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Sarana dan prasarana dimaksud adalah ruang kerja bersama, ruang kegiatan/pelatihan, komputer, LCD proyektor, telepon dan jaringan listrik yang memadai.2. Sedangkan Sarana dan Prasarana Tambahan apabila tersedia di Madrasah Inti, maka kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah diharapkan akan lebih berkualitas. Sarana dan prasarana tambahan dimaksud adalah Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Micro Teaching, Perpustakaan, Perangakat Audio Visual Aid (AVA), Handycam, Kamera Digital, Jaringan Internet, dan Davinet (Digital Audio Visual Network).
Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 6. Prosedur Penyediaan Sarana Prasarana KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
27
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi
Kebutuhan Sarana dan Prasarana kegiatan KKG-MGMP.
Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP bermusyawarah dengan semua pengurus tentang kebutuhan Sarana dan Prasarana kegiatan KKG-MGMP, dengan merujuk pada program kegiatan tahunan KKG atau MGMP.
2 Identifikasi sarana dan prasarana kegiatan.
Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP berkoordinasi dengan KKM, Pengawas dan Madrasah Inti tentang rencana penyelenggaraan kegiatan KKG – MGMP dan kebutuhan akan sarana dan prasarana.
KKG-MGMP melakukan MOU lembaga terkait, bila kebutuhan Sarana dan Prasarana mempergunakan properti milik lembaga non-madrasah.
Pengurus KKG-MGMP melaksanakan rapat khusus, bila akan mendirikan sarana dan prasarana sendiri (misalnya mendapatkan hibah).
3 Persetujuan Kepala dari Madrasah Inti
Kepala dari Madrasah Inti dan Pengurus KKG-MGMP
Kepala dari Madrasah Inti dan KKG/MGMP membuat kesepakatan secara tertulis tentang persetujuan dan penggunaan sarana dan prasarasa di Madrasah Inti untuk kegiatan KKG-MGMP, dan berisi kewajiban dan hak para pihak.
E. PENGELOLAAN Program kerja pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah adalah wujud upaya penciptaan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah sebagai wadah kolektif guru untuk membentuk masyarakat belajar madrasah yang professional dan mengembangkan profesi guru secara berkelanjutan. Pengelolaan program dan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah diarahkan untuk menangani tiga aspek pengembangan profesi guru: Pengembagan Diri, Publikasi Ilmiah
28
dan Karya Inovatif. Setiap program dan kegiatan KKG dan MGMP harus merujuk pada ketiga aspek kompetensi guru.
Dalam setiap aspek kompetensi, program kerja Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah harus memuat sejumlah item-item kegiatan untuk setiap pertemuan. Program untuk satu tahun sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan. Dalam penyusunan program KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dipilih program yang menjadi prioritas, berdasarkan hasil asesmen penilaian kinerja guru atau pertimbangan khusus sebelum tersedianya data asesmen penilaian kinerja guru. Keseluruhan program dan kegiatan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
Dalam pelaksanaan program sangat dimungkinkan untuk melibatkan narasumber serta penggunaan sarana dan prasarana madrasah inti atau lembaga lain yang bekerja sama dengan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
Masing-masing program harus mempunyai penanggungjawab program. Penanggungjawab program bekerja berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh seluruh anggota KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Tugas penanggungjawab program adalah melaksanakan dan mengelola kegiatan sesuai dengan rencana kerja pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah.
Selanjutnya pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah mengadakan koordinasi dengan KKM, Pengawas dan Tim Pengembang Kabupaten/Kota untuk mengefektifkan dan menjaga mutu program dan kegiatan pelaksanaannya. Pengurus dan penanggung jawab program menyusun proposal kegiatan dan menunjuk penanggungjawab pelaksana kegiatan, tim Pemantauan dan Evaluasi, serta tim Penjaminan Mutu Program.
Setelah persiapan dilakukan sesuai program kerja pengurus dan analisis hasil asesmen penilaian kinerja guru penanggungjawab program mengadakan koordinasi dengan pengurus lainnya, KKM, Pengawas dan tim Pengembang Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan kegiatan.
29
Oleh karena itu, penanggungjawab program harus memahami prosedur untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelaksanaan program kerja pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Tim Pemantau dan Evaluasi melakukan pemantauan pada pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan dibawa ke dalam rapat yang dihadiri oleh penanggungjawab pelaksana. Tim Penjaminan Mutu bekerja mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan, penanggungjawab harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
Prosedur pengelolaan program berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan penanggungjawab program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evauasi, penjaminan mutu, serta pelaporan. Prosedur tersebut sebagaimana Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Prosedur Pengelolaan Kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
No
Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan
1 Persiapan (Pemilihan Program, Koordinasi, Menyusun KAK dan Proposal, Penjadwalan, dan Menunjuk Penanggungjawab, Tim Pemantau dan Evaluasi, serta Tim Penjamin Mutu)
Pengurus KKG-MGMP
Analisis hasil asesmen penilaian kinerja guru, atau data lain yang menunjukkan kebutuhan pengembangan profesi guru.
Menentukan program dan kegiatan yang dibutuhkan guru.
Berkoordinasi dengan KKM, Pengawas dan Tim PengembangKabupaten/Kota tentang kebutuhan dan program pengembangan profesi guru.Menunjuk dan menyusun deskripsi kerja penanggungjawab program serta Tim Pemantau dan Evaluasi, Tim Penjaminan Mutu
Mengesahkan penanggungjawab program dan Tim Pemantau dan Evaluasi, dan Tim Penjaminan Mutu.
30
2 Perancangan kegiatan
Penanggung jawab program
Menjelaskan program kepada seluruh anggota penanggungjawab program.Membagi tugas kepada seluruh anggota.Menentukan kriteria dan jumlah peserta kegiatan.Menentukan materi/kegiatanMenentukan instruktur / narasumberMenyusun jadwal kegiatanMembuat undangan dan berkas lain.Mengirim undanganMenyusun pembiayaan kegiatan
Tim Penjamin Mutu
Tim penjamin mutu memastikan perencanaan (tempat, materi, peserta, dan narasumber) sesuai dengan standar yang ditentukan.
3 Pelaksanaan Kegiatan
Penanggung jawab dan panitia pelaksana
Membuat daftar hadir peserta dan narasumberMelaksanakan kegiatan sesuai jadwal acaraMenyediakan bahan pelatihanMenghadirkan instruktur/nara sumberMemandu dan mengarahkan kegiatan sesuai rencana.
Tim Pemantaudan Evaluator
Memantau dan memastikan kelancaran acaraMemantau dan memastikan kelengkapan materiMemantau dan memastikan kehadiran instruktur/nara sumberMemantau interaksi antara peserta dengan instruktur/ fasilitator/narasumberMengidentifikasi hasil kegiatan MGMP
Tim Penjamin Mutu
Memastikan peserta diundang sesuai dengan rencana dengan mengecek Presensi/Daftar Hadir
Memastikan dan mengadakan adanya Pre Test & Post Test pelatihan
Memberikan penilaian perubahan keterampilan dan sikap peserta
Memberikan masukan untuk meningkatkan Proses Kegiatan/Pelatihan, tanpa
31
mengganggu proses kegiatan. Membuat lembar /Check List
Evaluasi Kualitas Pelatihan Menerima dan menindaklanjuti
Respon/Feedback dari evaluasi Peserta
Membuat rekomendasi dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) peningkatan mutu kegiatan.
4 Evaluasi Tim Pemantaudan Evaluator
Mengevaluasi acara/penyelenggaraan
Mengevaluasi tanggapan peserta
Mengevaluasi pemahaman peserta
Mengevaluasi manfaat program / kegiatan
Tim Penjaminan Mutu
Analisa Pre dan Post Test Analisa Respon Evaluasi Peserta Analisa Evaluasi Kualitas
Pelatihan Analisa Laporan Kegiatan Menyimpulkan Permasalahan
Kegiatan5 Perbaikan
KegiatanTim Penjaminan Mutu
Memberikan Rekomendasi perbaikan kegiatan
Menyusun Rencana Aksi Perbaikan
6 Melaporkan Kegiatan
Penanggungjawab program
Membuat laporan setiap kegiatan untuk disampaikan kepada pengurus serta pihak yang terkait.
Pengurus KKG atau MGMP
Menyampaikan laporan kepada KKM, Pengawas, dan Tim Pengembang Kabupaten.
F. PEMBIAYAANPembiayaan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah mencakup penggalangan dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Sumber Dana kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dapat terdiri dari:
a. Iuran anggotab. Iuran madrasahc. Kementerian Agamad. Pemerintah Daerahe. Donaturf. Unit produksig. Kerjasama
32
h. Sponsor yang tidak mengikat, dani. Sumbangan lain yang halal.
Keuangan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana KKG RA/MI dan MGMP Madrasah hanya digunakan untuk pengembangan profesi guru anggota, yang meliputi kegiatan Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif.
Pertanggungjawaban keuangan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah mengacu pada system pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tabel 8. Prosedur Pengelolaan Keuangan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Koordinasi
Kebutuhan dan strategi pembiayaan kegiatan KKG-MGMP.
Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP bermusyawarah dengan semua pengurus tentang kebutuhan, perkiraan pembiayaan, dan strategi pembiayaan KKG-MGMP, dengan merujuk pada program kegiatan tahunan KKG atau MGMP.
2 Sosialisasi Pengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP Mensosialisasikan dengan anggota, KKM, Pengawas kebutuhan, perkiraan biaya dan strategi pembiayaan kegiatan KKG – MGMP.
3 Penyusunan Proposal penggalangan dana
Pengurus KKG-MGMP
Pengurus KKG/MGMP membuat kegiatan penggalangan dana dan mencatatkan setiap pemasukan secara tertulis tentang jumlah dan sumbernya.
4 Penggalangan dana
Pengurus KKG-MGMP
Pengurus KKG/MGMP membuat kegiatan penggalangan dana kepada para sumber pembiayaan kegiatan yang sudah diidentifikasi.
Pengurus KKG/MGMP mencatatkan setiap pemasukan secara tertulis tentang jumlah dan sumbernya.
33
5 Pembelanjaan dana kegiatan
Pengurus KKG-MGMP
Pengurus KKG/MGMP membuat belanja kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati.
Belanja harus mempertimbangan efisiensi dana dan efektifitas pencapaian tujuan kegiatan.
Semua belanja kegiatan harus tercatat dan berbasis bukti belanja.
Pengurus KKG/MGMP bertanggung jawab pada pengarisipan bukti pengeluaran dan pencatatan belajan kegiatan.
6 Penyusunan Laporan Penggunaan dana
Pengurus KKG-MGMP
Pengurus KKG/MGMP membuat laporan hasil penggalangan dana dan belanja kegiatan yang berbasis bukti.
Tim Pemantaudan Evaluator
Memeriksa laporan keuangan dan memastikan transparasi dan akuntabilitas laporan
Tim Penjamin Mutu
Memeriksa laporan keuangan dan memberikan masukan untuk pengembangan laporan keuangan dan pengembangan partisipasi internal dan eksternal dalam pembiayaan keuagnan KKG-MGMP.
7 Penyampaian Laporan
Pengurus KKG-MGMP
Pengurus KKG/MGMP menyampaikan laporan hasil penggalangan dana dan belanja kegiatan yang berbasis bukti kepada penyediaan dana kegaitan KKG-MGMP.
G. MONITORING DAN EVALUASIMonitoring/Pemantauan dan Evaluasi dilakukan sebagai upaya membangun efektifitas kegaitan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah yang memberikan dampak langsung kepada para guru madrasah dalam aspek Pengembagan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Tim Pemantauan dan Evaluasi bekerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tim pemantauan dan Evaluasi memfokuskan diri untuk (1) menjawab permasalahan kenapa
34
satu kegiatan/satu aspek dalam kegiatan berlangsung baik atau tidak berlangsung baik, dan (2) mencari solusi konkrit pada masalah yang terjadi.
Prosedur Pelaksanaan Pamantauan dan Evaluasi secara ringkas dilaksanakan dengan langkah-langkah di tabel berikut:
Tabel 9. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Pembentukan
TimPengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP bermusyawarah dengan semua pengurus tentang kebutuhan dan pembetukan tim Monitoing dan Evaluasi kegiatan KKG-MGMP.
2 Koordinasi Internal
Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim ME berkoordinasi bersepakat dengan pengurus dan panitia pelaksana kegiatan untuk mendesain sasaran yang akan dicapai dan indikator keberhasilan kegaitan KKG – MGMP.
Tim ME menyusun instrument sederhana untuk mengukur efektifitas kegiatan.
3 Memantau Perencanaan
Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim ME berkordinasi dengan pengurus KKG/MGMP dan panitia pelaksana untuk mereview perencanaan kegiatan untuk melihat kesesuaian dengan kebutuhan guru. Memberikan input dan solusi kepada pengurus dan panitia pelaksana untuk meningkatkan efektifias perencanaan kegiatan KKG-MGMP.
4 Memantau Pelaksanaan
Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim ME berkordinasi dengan pengurus KKG/MGMP dan panitia pelaksana untuk memantau pelaksanaan kegiatan untuk melihat kesesuaian dengan perencanaan dan target kegiatan. Memberikan input kepada pengurus dan panitia pelaksana untuk meningkatkan efektifias pelaksanaan kegiatan KKG-MGMP.
5 Melaksanakan Evaluasi
Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim ME mereview data kegaitan yang dimilikinya untuk
35
memberikan evaluasi apakah kegiatan sudah sudah terlaksana efektif dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan.
6 Penyampaian Laporan
Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim ME menyampaikan hasil pematauan dan evaluasi kepada Pengurus KKG-MGMP, yang berisi kekuatan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi perbaikan kegiatan.
H. PENJAMINAN MUTU KKG RA/MI dan MGMP Madrasah Madrasah perlu membangun sistem peningkatan mutu internal dalam melaksanakan kegiatan untuk pengembangan profesi guru. Dengan sistem ini, kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah akan terus ditingkatkan mutunya secara terus menerus. Sehingga, guru akan mendapatkan kegiatan yang bermutu, dan merasa perlu untuk terus hadir dalam kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah sebagai wadah komunitas belajar guru segera tercipta.
Kegiatan Penjaminan Mutu mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeriksaan, dan Perbaikan. Tim Penjaminan Mutu bekerja bersama Pengurus KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dan panitian pelaksana untuk terus meningkatkan mutu di pada tahapan:1. Perencanaan, meliputi kegaitan:
a. Rapat Koordinasi dan Persiapani. Masukkan Kebutuhan (Data & Profil Guru, Data Madrasah)ii. Rekapitulasi Kebutuhaniii. Usulan Kegiatan
b. Perencanaan Kegiatan dan Anggarani. Penyusunan Kegiatanii. Penjadwalan Kegiataniii. Penyusunan Anggaran
c. Pengesahan Anggaran dan Sosialisasi Kegiatani. Rapat Pengesahanii. Sosialisasi Kegiatan
2. Pelaksanaan, meliputi kegaitan: a. Persiapan Kegiatan
i. Undangan Pesertaii. Pemilihan Narasumber/Pelatih
36
iii. Persiapan Akomodasi & Konsumsiiv. Penyediaan Perlengkapan & Pencetakan Modul/Material
b. Pelaksanaan Kegiatani. Presensi/Daftar Hadirii. Pre Test & Post Test iii. Assemen Skill dan Attidude iv. Proses Kegiatan/Pelatihanv. Respon/Feedback Pesertavi. Check List Evaluasi Kualitas Pelatihanvii. RTL (Rencana Tindak Lanjut)
c. Pelaporan Kegiatani. Pelaporan Kegiatanii. Pelaporan Keuanganiii. Pencatatan/Perekaman dalam SIM PPKB*
3. Pemeriksaan, meliputi kegaitan: Rekapitulasi Hasil Kegiatan dan Permasalahan, mencakup:
a. Analisa Pre dan Post Test b. Analisa Respon Pesertac. Analisa Evaluasi Kualitas Pelatihand. Analisa Laporan Kegiatane. Menyimpulkan Permasalahan Kegiatan
4. Perbaikan, meliputi kegaitan: a. Rapat Perbaikan
i. Identifikasi/ Menghimpun Alternatif Solusiii. Memilih solusi
b. Melaksanakan Perbaikan dan Pengamatani. Implementasi perbaikanii. Mengamati hasil perbaikan
c. Dokumentasi Perbaikani. Melihat efektivitas hasil perbaikanii. Mendokumentasikan dalam SOP
Tabel 10. Prosedur Penjaminan Mutu Kegiatan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah
No Kegiatan Pelaksana Uraian Kegiatan1 Pembentukan
TimPengurus KKG-MGMP
KKG/MGMP bermusyawarah dengan semua pengurus tentang kebutuhan dan pembetukan tim Penjaminan Mutu kegiatan KKG-MGMP.
2 Koordinasi Internal
Tim Penjaminan Mutu
Tim PM berkoordinasi dengan pengurus dan panitia pelaksana kegiatan untuk merencanakan pelaksanaan sistem penjamanina mutu kegiatan KKG – MGMP.
Tim ME menyusun langkah-lanhkah dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan,
37
Pemeriksaan dan Perbaikan kegiatan KKG – MGMP.
6 Penyampaian Laporan
Tim Penjaminan Mutu
Tim PM menyampaikan hasil kinerjanya kepada Pengurus KKG-MGMP, yang berisi kekuatan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi perbaikan dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeriksaaan dan Perbaikan kegiatan KKG - MGMP.
BAB IVKERJASAMA
KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diketahui pejabat Kementerian Agama setempat.
BAB VPENGAKUAN KEGIATAN
Semua kegaitan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah yang sesusai dengan standar akan diakui sebagai sebuah proses pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Pengakuan dan nilai kredit kegiatan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.
Sesuai dengan tingkatan kegiatan, Kementerian Agama memberikan pengakuan kegaitan dengan memberikan sertifikat kepada peserta kegiatan.
BAB VIPENUTUP
Dalam kondisi terbatasnya jumlah anggota KKG RA/MI dan MGMP Madrasah, fokus utama kegiatan adalah pelaksananaan kegiatan pengembangan profesi guru itu sendiri dengan pengelolaan KKG RA/MI dan MGMP Madrasah disesuaikan kemampuan dan dengan sadar serta sungguh-sungguh berusaha mencapai standar yang ditetapkan.
Semoga Petunjuk Teknis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang
38
berkepentingan terhadap KKG RA/MI dan MGMP Madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.
39
40
Related Documents
