KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR - kasus kota tangerang

KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAHKESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAHDI KAWASAN JABODETABEKPUNJURDI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

(kasus Kota Tangerang)(kasus Kota Tangerang)

Anyer Anyer –– Serang, 28 Agustus 2008Serang, 28 Agustus 2008

Oleh:Oleh:

Firman M. HutapeaFirman M. HutapeaKasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

Perkotaan dan Metropolitan Wilayah IIPerkotaan dan Metropolitan Wilayah II

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

OUTLINEI. HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007

TENTANG PENATAAN RUANG

II. PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN

RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

III. ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG

BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008

HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007

TENTANG PENATAAN RUANG

1

a. keterpaduan;b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;c. keberlanjutan;d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;e. keterbukaan;f. kebersamaan dan kemitraan;g. pelindungan kepentingan umum;h. kepastian hukum dan keadilan; dani. akuntabilitas.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

ASAS

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan berlandaskan WawasanNusantara dan Ketahanan Nasional

TUJUAN

Ps. 2

Ps. 3

BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN

SISTEM

FUNGSI UTAMA KAWASAN

WILAYAH ADMINISTRATIF

KEGIATAN KAWASAN

NILAI STRATEGIS KAWASAN

Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan

Kws. BudidayaKws. Lindung

PR Wil. Nasional

PR Wil. Provinsi

PR Wil. Kab. / Kota

PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan

PR Kws Strategis Nasional

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota

Ps. 4

Ps. 5 ayat (1)

Ps. 5 ayat (2)

Ps. 5 ayat (3)

Ps. 5 ayat (4)

Ps. 5 ayat (5)BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG

TUR, BIN, dan WAS terhadap :- LAK PR wilayah Nasional, provinsi, &

kabupaten/kota,- LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, &

kabupaten/kota

LAK PR wilayah Nasional

LAK PR kws strategis Nasional

Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi

NEGARA

WEWENANG PEMERINTAH

WEWENANG PEMERINTAH

PROVINSI

WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA

Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

Negara menyelengga-rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat

TUR, BIN, dan WAS terhadap :- LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota,- LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota

LAK PR wilayah provinsi

LAK PR kws. strategis provinsi

Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi

TUR, BIN, dan WAS terhadap :- LAK PR Wilayah kabupaten/kota,- LAK PR kws. strategis kabupaten/kota

LAK PR wilayah kabupaten /kota

LAK PR kws. strategis kabupaten/kota

Kerja sama PR antarkabupaten/kota

Ket:TUR = pengaturanBIN = pembinaanLAK = pelaksanaanWAS = pengawasanPR = penataan ruang

Ps. 7 ayat (1)

Ps. 7 ayat (2)

Ps. 8

Ps. 10

Ps. 11

Seorang Menteri

Ps. 9 ayat (1)


BAB IV. …Lanjutan

Pengaturan

upaya pembentukan landasan hukum bagi

Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam penataan ruang

Perencanaan Tata Ruang

penyusunan rencana tata

ruang

Pemanfaatan Ruang

pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peraturan zonasi

Perizinan Insentif –

disinsentif Pengenaan

Sanksi

penetapan ketentuan peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang

termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat

Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat

Pemantauan Evaluasi Pelaporan

suatu proses untuk

menentukan struktur ruang

dan pola ruang yang

meliputi penyusunan

dan penetapan RTR

upaya untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui

penyusunan dan pelaksanaan

program beserta

pembiayaannya

upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang

Pembinaan

upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan masyarakat

Pelaksanaan

upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pengawasan

upaya agar penyelenggaraan penataan ruang

dapat diwujudkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 10

Ps. 1 angka 11

Ps. 1 angka 12

Ps. 12

Ps. 13

Ps.55 ayat (2)

Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 Ps. 1 angka 15

Ps. 14 ayat (1) Ps. 32 ayat (1) Ps. 35


BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

PENGATURAN

Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang

PEMBINAAN koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; sosialisasi peraturan per-UU-an dan

sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; pemberian bimbingan, supervisi, dan

konsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan

komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang

kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung

jawab masyarakat.

Ps. 13 ayat (2)

Ps.12melalui

melalui

dilakukan kepada Ps. 13 ayat (1)

Pemerintah

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kab/Kota

Masyarakat


BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

PELAKSANAAN

Perencanaan

Tata Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan

RTR

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:

Ps.12

Ps. 1 angka 11

Ps. 1 angka 15Ps. 1 angka 13

Ps. 1 angka 14


BAB VI. …Lanjutan

RENCANA TATA RUANG

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana Sistem Jaringan

Prasarana

Peruntukan Kawasan Lindung

Peruntukan Kawasan Budidaya

Sistem Wilayah

Sistem internal Perkotaan

Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem Persampahan &

Sanitasi

Sistem Jaringan SDA, dll.

Kegiatan Pelestarian

Lingkungan Hidup

Kegiatan Sosial

Kegiatan Budaya

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Pertahanan &

Keamanan

Ps. 17 ayat (1)

Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3)

Ps. 17 ayat (4)

dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS

Ps. 17 ayat (5)


BAB VI. …Lanjutan

RTRWN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)WANUS & HANAS perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian

implikasi penataan ruang nasional upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPN RTR kawasan strategis nasional RTRWP dan RTRWK

tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional

rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama

rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional

penetapan kawasan strategis nasional arahan pemanfaatan ruang yang berisi

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

jangka waktu

penyusunan RPJPN penyusunan RPJPMN pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis nasional

penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

20 tahun

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorial negara

Peraturan Pemerintah

diatur dengan

Ps.19

Ps. 20 ayat (1)

Ps. 20 ayat (2)Ps. 20 ayat (3)

Ps. 20 ayat (4)

Ps. 20 ayat (5)

Ps. 20 ayat (6)


BAB VI. …Lanjutan

RTRWP

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)

disusun dengan memperhatikan

perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi

keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota

daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPD RTRWP yang berbatasan RTR kawasan strategis provinsi RTRWK

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi

rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi

rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi

penetapan kawasan strategis provinsi arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi

yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

jangka waktu

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis provinsi

penataan ruang wilayah kabupaten/kota

20 tahun




perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi

Peraturan Daerah Provinsi

ditetapkan dengan

RTRWN pedoman bidang

penataan ruang RPJPD

Ps. 22 ayat (1)

Ps. 22 ayat (2)

Ps. 23 ayat (1)


Ps. 23 ayat (4)

Ps. 23 ayat (5)

Ps. 23 ayat (6)


BAB VI. …Lanjutan

RTRW Kab.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW Kab.)

disusun dengan memperhatikan

perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten

upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;

keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup RPJPD RTRWK yang berbatasan RTR kawasan strategis kabupaten

tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten

rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten

penetapan kawasan strategis kabupaten arahan pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor

penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis kabupaten

20 tahun




perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.

Peraturan Daerah Kabupaten

Ditetapkan dengan

RTRWN & RTRWP; pedoman & petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

RPJPD

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan &

administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (1)

Ps. 25 ayat (2)

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (2)

Ps. 26 ayat (3)

Ps. 26 ayat (4)

Ps. 26 ayat (5)

Ps. 26 ayat (6)

Ps. 26 ayat (7)


BAB VI. …Lanjutan

RTRW Kota

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota)• perkembangan permasalahan provinsi & hasil

pengkajian implikasi penataan ruang kota• upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan

ekonomi kota;• keselarasan aspirasi pembangunan kota• daya dukung & daya tampung lingkungan hidup• RPJPD• RTRWK yang berbatasan• RTR kawasan strategis kota

• tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem

perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota

• rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota

• penetapan kawasan strategis kota• arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi

program utama jangka menengah 5 tahunan• ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota

yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi

• rencana penyediaan & pemanfaatan RTH• rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka

nonhijau• rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana &

sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah

• penyusunan RPJPD• penyusunan RPJMD• pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor

• penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi

• penataan ruang kawasan strategis kabupaten

20 tahun


ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal:


perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.

Peraturan Daerah Kota

Ditetapkan dengan

• RTRWN & RTRWP;• pedoman & petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

• RPJPD

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan &

administrasi pertanahan

Ps.28


BHK-DJPR/AAS/Presentasi

KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

Dilengkapi peraturan zonasi

(Zoning Regulation)

BAB VI. …Lanjutan


BAB VI. …Lanjutan

RUANG TERBUKA

RUANG TERBUKA HIJAU(MIN 30% LUAS KOTA)

RTH PRIVAT

RUANG TERBUKA NON HIJAU

RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK

RTH PUBLIK(20% LUAS KOTA)

TIPOLOGI RTH

RTH

Fisik Struktur Kepemilikan

RTH Alami

RTH Non-alami

Pola Ekologis

Pola Planologis

RTH Publik

RTH Privat

FungsiEkologis

Sosial/ Budaya

Arsitektural

Ekonomi

RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT


Ps. 29 ayat (3)


Neraca Penatagunaan Tanah

BAB VI. …LanjutanPEMANFAATAN RUANG

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM

dlm penyediaan sarana & prasarana

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg

termuat di dlm RTRW

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg

ditetapkan dlm RTR

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang

wilayah administratif sekitarnya

Penatagunaan Tanah

dikembangkan

Penatagunaan Udara

Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

diselenggarakan kegiatan penyusunan

dan penetapan

Neraca Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak

prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari

pemegang hak atas tanah

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis

kawasan budi daya yg dikendalikan

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

pengembangan kawasan secara terpadu

ditetapkan

SPM bidang penataan ruang

standar kualitas lingkungan

daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

dilaksanakan sesuai

pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

Ps. 32 ayat (1)

Ps. 32 ayat (2)

Ps. 32 ayat (3)

Ps. 32 ayat (4)

Ps. 32 ayat (5)


Ps. 33 ayat (3)

dilakukan

melalui

Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (2)

Ps. 34 ayat (3)

Ps. 34 ayat (4)


BAB VI. …Lanjutan

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penetapan Peraturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif

& Disinsentif Pengenaan Sanksi

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruangsebagai pedoman

sebagai dasar

Rencana Rinci Tata Ruang

disusun berdasarkan

PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional

Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi

Perda kabupaten/kota untuk peraturan zonasi

ditetapkan dengan

Izin Pemanfaatan Ruang

diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut

kewenangan masing-masing)

apabila tidak sesuai RTRW

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar

diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak

sesuai dengan RTRW

batal demi hukum

penggantian / ganti kerugian yg layak

akibat adanya perubahan RTRWN

dapat dibatalkan

tindakan penertiban yg dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR

& peraturan zonasi

Ps. 1 angka15

Ps.35

Ps. 36 ayat (1)

Ps. 37 ayat (6)

Ps. 37 ayat (4)

Ps. 37 ayat (3)

Ps. 37 ayat (1)

Ps. 36 ayat (3)

Ps. 36 ayat (2)


BAB VI. …LanjutanPEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF

Pemberian Insentif

agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

perangkat/upaya utk memberikan imbalan thdpelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR

Pemberian Disinsentifperangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,

/mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham

pembangunan serta pengadaan infrastruktur

kemudahan prosedur perizinanpemberian penghargaan kepada masyarakat,

swasta dan/atau pemerintah daerah

Subsidi

Dukungan Perwujudan RTR

Pemerintah(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah(dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 2(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

kompensasi


Pemerintah & Pemerintah Daerah Swasta / MasyarakatDispensasi


pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemanfaatan ruangpembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti

diberikan oleh:Ps. 38 ayat (5)


Ps. 38 ayat (1)

kepada:


BAB VI. …LanjutanPENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PERKOTAAN: KAWASAN METROPOLITAN:adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi

adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: kawasan perkotaan yang merupakan

bagian wilayah kabupaten kawasan yang secara fungsional berciri

perkotaan yang mencakup 2 atau lebihwilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi

Menurut besarannya dapat berbentuk:kawasan perkotaan kecilkawasan perkotaan

sedangkawasan perkotaan besarkawasan metropolitankawasan megapolitan

RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten

RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah

RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah

Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah


Ps. 41 ayat (1)

Ps. 42 ayat (1)

Ps. 41 ayat (2)

Ps. 43 ayat (1)

Ps. 44 ayat (1)

Ps. 47 ayat (1)


KONSEP KAWASAN METROPOLITAN

KELURAHAN

KEC

AM

ATA

N

KOTA BESAR/ METROPOLITAN/MEGAPOLITAN

UN

IVER

SITA

S

TAMANTAMAN KECAMATAN

TK

RUMAH

SDTAMAN KELURAHAN

KIOS

Pertokoan

STRUKTUR RUANG PERKOTAAN

BHK_DJPR_Dep. PU

Kota Inti

Daerah Pinggiran

Kota Inti

Daerah Suburban

Kota Satelit

Daerah Pinggiran

Ruang Terbuka

hijau

Kota Inti

Daerah Suburban

Kota Satelit

BAB VI. …Lanjutan


Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: pemberdayaan masyarakat perdesaan; pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg

didukungnya konservasi sumber daya alam pelestarian warisan budaya lokal pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan

untuk ketahanan pangan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-

perkotaan

BAB VI. …LanjutanPENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

KAWASAN PERDESAAN: KAWASAN AGROPOLITAN:adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: kawasan perdesaan yang merupakan bagian

wilayah kabupaten kawasan yang secara fungsional berciri

perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

dapat berbentuk kawasan agropolitan

RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten

RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah

RTR kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 atau beberapa wilayah kabupaten

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah


Ps. 49

Ps. 49 ayat (2)

Ps. 51 ayat (1)

Ps. 54 ayat (1)

Ps. 48 ayat (3)

Ps. 48 ayat (4)

Ps. 48 ayat (1)

Pelindungan thd kawasan lahan abadi pertanian pangan

diatur dgn UU Ps. 48 ayat (2)


BAB VII. PENGAWASAN PENATAAN RUANG

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Kinerja PengaturanPenataan

Ruang

dilakukan terhadap

Pemantauan Evaluasi

Pelaporan

terdiri atas

dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah Masyarakat

melibatkan

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah

dan pemerintah daerah

dilakukan dengan

dilakukan dengan

mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan

penataan ruang dgn ketentuan peraturan

per-UU-an

terbukti terjadi penyimpangan administratif

Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil

langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya

Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak

dilaksanakan Bupati/Walikota

dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan

langkah penyelesaian

Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur

dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah

penyelesaian

Kinerja pembinaanPenataan

Ruang

Kinerja Pelaksanaan

Penataan Ruang

kinerja fungsi dan manfaat

penyelenggaraan penataan ruang

kinerja pemenuhan standar pelayanan

minimal bidang penataan ruang

Ps. 55 ayat (1)

Ps. 55 ayat (2)

Ps. 55 ayat (3)

Ps. 55 ayat (4)

Ps. 55 ayat (5)

Ps. 56 ayat (1)

Ps. 56 ayat (2)Ps. 56 ayat (3) Ps. 56 ayat (4)

Ps. 58 ayat (1)


BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

H A K KEWAJIBAN

a. mengetahui RTRb. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai

akibat penataan ruangc. memperoleh penggantian yg layak atas

kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yg sesuai dgn RTR

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yg tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yg tidak sesuai dgn RTR menimbulkan kerugian.

a. menaati RTR yg telah ditetapkan;

b. mematuhi larangan: memanfaatkan ruang tanpa

izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yg dinyatakan oleh peraturan per-UU-ansebagai milik umum

PERAN

a. partisipasi dalam penyusunan RTR

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

setiap orang yang melanggar peringatan tertulis

penghentian sementara kegiatan penghentian sementara pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan izin pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif

Sanksi Administratif

Ps. 60 Ps. 61 Ps. 65 ayat (2)

Ps. 62

Ps. 63


BAB X. PENYIDIKAN

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNStertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidanabidang penataan ruang

Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang:Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yangberkenaan dengan tindak pidana

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukantindak pidana

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan denganperistiwa tindak pidana

Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaandengan tindak pidana

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapatbahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan danpenyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapatdijadikan bukti

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan

Ps. 68 ayat (1)

Ps. 68 ayat (2) 43BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB XI. KETENTUAN PIDANAPidana Pidana Pokok:

penjara; denda;

Pidana Tambahan: Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum

PASALPASAL UNSUR TINDAK PIDANAUNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANASANKSI PIDANA•• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;; dandan•• mengakibatkanmengakibatkan perubahanperubahan fungsifungsi ruangruang..

•• penjarapenjara palingpaling lamalama 33 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jutajuta

•• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;;•• mengakibatkanmengakibatkan perubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;; dandan•• mengakibatkanmengakibatkan kerugiankerugian terhadapterhadap hartaharta bendabenda//rusaknyarusaknya

barangbarang..

•• penjarapenjara palingpaling lamalama 88 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11,, 55 miliarmiliar

•• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;;•• mengakibatkanmengakibatkan perubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;; dandan•• MengakibatkanMengakibatkan KematianKematian orangorang

•• penjarapenjara palingpaling lamalama 1515 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 55 miliarmiliar

•• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatanruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang..

•• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 33 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500jutajuta

•• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatanruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang;; dandan

•• mengakibatkanmengakibatkan perubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;;

•• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11miliarmiliar


•• MengakibatkanMengakibatkan kerugiankerugian thdthd hartaharta bendabenda//kerusakankerusakan barangbarang..

•• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11..55miliarmiliar


•• MengakibatkanMengakibatkan kematiankematian orangorang

•• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 1515 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 55 MMmiliarmiliar

•• TidakTidak mematuhimematuhi ketentuanketentuan yangyang ditetapkanditetapkan dalamdalam persyaratanpersyaratanizinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang..


•• TidakTidak memberikanmemberikan aksesakses terhadapterhadap kawasankawasan ygyg oleholeh peraturanperaturanperundangperundang--undanganundangan dinyatakandinyatakan sebagaisebagai milikmilik umumumum


•• PejabatPejabat pemerintahpemerintah penerbitpenerbit izinizin;; dandan•• MenerbitkanMenerbitkan izinizin tidaktidak sesuaisesuai dengandengan rencanarencana tatatata ruangruang..

•• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun && dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jtjt•• DapatDapat dikenaidikenai pidanapidana tambahantambahan berupaberupa pemberhentianpemberhentian tidaktidak hormathormat

daridari jabatannyajabatannya..

Ps. 73 ayat (2)

Ps. 74 ayat (1)

69 ayat (1)

69 ayat (2)

69 ayat (3)

70 ayat (1)

70 ayat (2)

70 ayat (3)

70 ayat (4)

71

72

73

44BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini.

Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTR harus disesuaikan dgn RTR melalui

kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Pemanfataan ruang yg sah menurut RTR sebelumnya diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian.

Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin

tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yg layak.

Terhadap Peraturan Per-UU-an lain

Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

Ps. 76

Ps. 79 ayat (1)

Ps. 79 ayat (2)

Ps. 79 ayat (3)


BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP

Jenis Jenis PPeraturan eraturan PPelaksanaan elaksanaan yang yang DDiamanatkaniamanatkan

Jangka Jangka WWaktu aktu PPenyelesaianenyelesaian // PPenyesuaianenyesuaian

Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahun Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukanterhitung sejak UU diberlakukan

Peraturan PresidenPeraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahun Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan terhitung sejak UU diberlakukan

Peraturan MenteriPeraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahun Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukanterhitung sejak UU diberlakukan

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalTata Ruang Wilayah Nasional

Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukanbulan terhitung sejak UU diberlakukan

Perda Provinsi tentang Rencana Tata Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiRuang Wilayah Provinsi

Disusun atau disesuaikan paling lambat Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukandiberlakukan

Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaTata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Disusun atau disesuaikan paling lambat Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukandiberlakukan

Ps. 78 ayat (1)

Ps. 78 ayat (2)

Ps. 78 ayat (3)

Ps. 78 ayat (4) a

Ps. 78 ayat (4) b

Ps. 78 ayat (4) c


PERPRES No. 54 TAHUN 2008

TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

2

Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk:

a. keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;

b. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir;

c. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

TUJUAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

1. sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budi daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk;

2. sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu;3. kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektorsektor prioritas dan kawasan-

kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama;

Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah:

a. terwujudnya kerjasama penataan ruang antar pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Kawasan Jabodetabekpunjur yaitu:

SASARAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

b. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan:1. tingkat erosi yang tidak mengganggu;2. tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan yang menjamin

tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum;

3. kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan;4. situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem

Irigasi;5. pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;6. tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan

lingkungan;

1. kegiatan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi;

2. kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah;

3. daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal;

4. pengembangan kegiatan industri yang menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya;

5. kegiatan pariwisata yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata,

6. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk;7. tingkat gangguan pencemaran lingkungan yang serendahrendahnya dari kegiatan

transportasi, industri dan permukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup;

c. tercapainya optimalisasi fungsi budi daya dengan ketentuan:

d. tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya.

SASARAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Fungsi penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

1. Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.

2. Sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas.

3. Sebagian wilayah Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang.

CAKUPAN KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Strategi Penataan Ruanga. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas

keterpaduan antar daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;

b. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;

c. mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Kebijakan Penataan RuangKebijakan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaran penataan ruang kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

1. Pengembangan sistem pusat permukiman diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. Pengembangan sistem pusat permukiman meliputi upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya.

3. Dalam arahan struktur ruang dikembangkan jalan lingkar luar kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.

ARAHAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Kota Inti

Kota satelitSub pusat perkotaan

Struktur ruang merupakan Struktur ruang merupakan rencana pengembangan rencana pengembangan susunan susunan pusatpusat--pusat pusat permukimanpermukiman dan dan sistem sistem prasarana dan saranaprasarana dan sarana yang yang berfungsi sebagai pendukung berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan hierarkis memiliki hubungan fungsional. fungsional.

Sistem Sistem jaringan prasaranajaringan prasaranameliputi meliputi sistem transportasi sistem transportasi darat, darat, laut dan udara, sistem laut dan udara, sistem penyediaan air baku, penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah bahan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, berbahaya dan beracun, drainase dan pengendalian drainase dan pengendalian banjir, banjir, persampahan, persampahan, jaringan jaringan tenaga listrik dan tenaga listrik dan telekomunikasi.telekomunikasi.

Konsep pemanfaatan ruang di Konsep pemanfaatan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur Kawasan Jabodetabekpunjur dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan EcoEco--regionregion berupa pengaturan berupa pengaturan intensitas pengembangan intensitas pengembangan berdasarkan fungsi ekologis berdasarkan fungsi ekologis kawasan (hulu, tengah, hilir). kawasan (hulu, tengah, hilir).

Berdasarkan konsep ini Berdasarkan konsep ini Kawasan Jabodetabekpunjur Kawasan Jabodetabekpunjur dibagi menjadi kawasan lindung dibagi menjadi kawasan lindung (2 gradasi) dan kawasan (2 gradasi) dan kawasan budidaya (budidaya dan budidaya (budidaya dan penyangga)penyangga)

Kaw. Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur)

Kaw. Penyangga DKI (Depok, Bekasi, Tangerang, dll)

DKI Jakarta

Pola ruang rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

ZonaZona NN11 diarahkandiarahkan untukuntukkonservasikonservasi airair tanah,tanah, dandanmencakupmencakup kawasankawasan hutanhutanlindunglindung;; kawasankawasan resapanresapan airair;;kawasankawasan dengandengan kemiringankemiringan didiatasatas 4040%%;; sempadansempadan sungaisungai dandansempadansempadan pantaipantai;; kawasankawasansekitarsekitar danau,danau, wadukwaduk dandan situsitu;;kawasankawasan sektiarsektiar matamata airair;; rawarawa;;kawasankawasan pantaipantai berhutanberhutan bakaubakau;;dandan kawasankawasan rawanrawan bencanabencanaalamalam geologigeologi..

DiarahkanDiarahkan untukuntuk konservasikonservasi airairdandan tanahtanah dalamdalam rangkarangka ::

–– Mencegah abrasi, erosi, Mencegah abrasi, erosi, amblasan, bencana banjir, dan amblasan, bencana banjir, dan sedimentasisedimentasi

–– Menjaga fungsi hidrologi tanah Menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaanair permukaan

–– Mencegah atau mengurangi Mencegah atau mengurangi dampak akibat bencana alam dampak akibat bencana alam geologigeologi

ZonaZona NN22 konservasikonservasi budaya,budaya,perlindunganperlindungan keanekaragamankeanekaragamanbiota,biota, tipetipe ekosistemekosistem sertaserta gejalagejaladandan keunikankeunikan alam,alam, perlindunganperlindunganplasmaplasma nutfahnutfah dandan penelitianpenelitian dandanpengembanganpengembangan ilmuilmupengetahuanpengetahuan.. ZonaZona NN22mencakupmencakup KawasanKawasan SuakaSuaka Alam,Alam,TamanTaman Nasional,Nasional, TamanTaman HutanHutanRaya,Raya, TamanTaman WisataWisata AlamAlam dandanKawasanKawasan CagarCagar BudayaBudaya.. ZonaZonaNN22,, terdiriterdiri atasatas cagarcagar alamalam;; suakasuakamargasatwamargasatwa;; tamantaman nasionalnasional;;tamantaman hutanhutan rayaraya;; tamantaman wisatawisata;;dandan kawasankawasan cagarcagar budayabudaya..

DiarahkanDiarahkan untukuntuk ::–– Konservasi budaya dan Konservasi budaya dan

perlindungan keanekaragaman perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam keunikan alam

–– Pengembangan kegiatan Pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian, pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologisrekreasi dan pariwisata ekologis

ZonaZona BB11 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai dayadaya dukungdukunglingkunganlingkungan tinggi,tinggi, tingkattingkatpelayananpelayanan prasaranaprasarana dandan saranasaranatinggi,tinggi, dandan bangunanbangunan gedunggedungdengandengan intensitasintensitas tinggi,tinggi,DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahanhunianhunian padatpadat (hunian(hunian rumahrumahsusun),susun), perdaganganperdagangan dandan jasa,jasa,industriindustri ringanringan nonnon--polutanpolutan dandanberorientasiberorientasi pasar,pasar, dandandifungsikandifungsikan sebagaisebagai pusatpusatperkembanganperkembangan ekonomiekonomiunggulanunggulan..

ZonaZona BB22 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai dayadaya dukungdukunglingkunganlingkungan sedangsedang dandan tingkattingkatpelayananpelayanan prasaranaprasarana dandan saranasaranasedangsedang..DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahanhunianhunian sedangsedang (hunian(hunian rumahrumahsusun),susun), perdaganganperdagangan dandan jasa,jasa,industriindustri padatpadat tenagatenaga kerjakerja dandandifungsikandifungsikan sebagaisebagai kawasankawasanresapanresapan airair..

ZonaZona BB33 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkunganrencah,rencah, tingkattingkat pelayananpelayanan prasaranaprasaranadandan saranasarana rendah,rendah, dandan merupakanmerupakankawasankawasan resapanresapan airair..DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunianrendah,rendah, pertanianpertanian dandanmempertahankanmempertahankan fungsifungsi kawasankawasanresapanresapan airair..

ZonaZona BB44 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkunganrendahrendah tetapitetapi subursubur dandan merupakanmerupakankawasankawasan resapanresapan air,air, sertasertamerupakanmerupakan arealareal pertanianpertanian lahanlahanbasahbasah bukanbukan irigasiirigasi teknisteknis dandan lahanlahanpertanianpertanian keringkering..DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunianrendah,rendah, pertanianpertanian lahanlahan basahbasah dandanlahanlahan kering,kering, perkebunan,perkebunan, perikanan,perikanan,peternakanpeternakan dandan agroindustri,agroindustri, sertasertahutanhutan produksiproduksi..

ZonaZona BB55 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai kesesuaiankesesuaian lingkunganlingkunganuntukuntuk budidayabudidaya pertanian,pertanian, dandanmempunyaimempunyai investasiinvestasi jaringanjaringan irigasiirigasiteknisteknis..DiarahkanDiarahkan untukuntuk pertanianpertanian lahanlahanbasahbasah beririgasiberirigasi teknisteknis..

ZonaZona BB66 kawasankawasan yangyangmempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkunganrendahrendah dengandengan kesesuaiankesesuaian untukuntukbudidayabudidaya.. PemanfaatanPemanfaatan ruangruang zonazonainiini diarahkandiarahkan untukuntuk permukimanpermukiman dandanfasilitasnyafasilitasnya (KZB(KZB maksimalmaksimal 5050%%))dandan penyanggapenyangga zonazona NN11..

ZonaZona BB77 zonazona yangyang berdekatanberdekatandengandengan ZonaZona NN11 pantaipantai dengandengankarakteristikkarakteristik memilikimemiliki dayadaya dukungdukunglingkunganlingkungan rencah,rencah, rawanrawan intrusiintrusi airair laut,laut,rawanrawan abrasi,abrasi, dengandengan kesesuaiankesesuaian untukuntukbudidayabudidaya.. PemanfaatanPemanfaatan ruangruang untukuntukzonazona iniini diarahkandiarahkan untukuntuk permukimanpermukimandandan fasilitasnyafasilitasnya (KZB(KZB maksimalmaksimal 4040%%),),penjagapenjaga dandan penyangapenyanga ZonaZona NN11 dandandifungsikandifungsikan sebagaisebagai kawasankawasanpengendalipengendali banjirbanjir dengandengan sistemsistem polderpolder..

ZonaZona PP11 zonazona perairanperairan pantaipantai yangyang berhadapanberhadapan dengandengan zonazona NN11,, sehinggasehinggadiarahkandiarahkan untukuntuk menjagamenjaga ZonaZona NN11 daridari tekanantekanan dandan gangguangangguan daridari luar/dalamluar/dalam zonazonasertaserta mencegahmencegah abrasi,abrasi, intrusiintrusi airair laut,laut, pencemaranpencemaran dandan kerusakankerusakan ekosistemekosistem lautlaut..

Zona P2Zona P2 zona perairan pantai yang berhadapan dengan zona N1 sehingga zona perairan pantai yang berhadapan dengan zona N1 sehingga diarahkan untuk menjaga zona N1 dari tekanan dan gangguan luar/dalam zona, diarahkan untuk menjaga zona N1 dari tekanan dan gangguan luar/dalam zona, mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut, serta mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut, serta mempunyai potensi untuk reklamasi.mempunyai potensi untuk reklamasi.Ketentuan :Ketentuan :••KZB maks. 40% dan/atau konstruksi bangunan secara bertahap KZB maks. 40% dan/atau konstruksi bangunan secara bertahap ••berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah ••Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meterKedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meter••Mempertimbangkan karakteristik lingkungan Mempertimbangkan karakteristik lingkungan

Zona P3Zona P3 perairan pantai yang perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 pantai, berhadapan dengan Zona B1 pantai, sehingga diarahkan untuk menjaga sehingga diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B1 dengan tidak fungsi Zona B1 dengan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran, tidak menyebabkan laut dan pelayaran, tidak menyebabkan abrasi pantai, dan mempunyai potensi abrasi pantai, dan mempunyai potensi untuk reklamasi. untuk reklamasi.

Ketentuan :Ketentuan :•• Reklamasi secara bertahap Reklamasi secara bertahap •• berjarak sekurangnya 300 meter dari titik surut berjarak sekurangnya 300 meter dari titik surut

terendah terendah •• Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi

minimal 8 meterminimal 8 meter•• Mempertimbangkan karakteristik lingkungan, Mempertimbangkan karakteristik lingkungan,

jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta pelabuhan pelabuhan

Zona P4Zona P4 zona perairan pantai yang zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai, berhadapan dengan Zona B2 pantai, dan diarahkan untuk menjaga fungsi dan diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B2 dengan tidak mengganggu Zona B2 dengan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; tidak pelayaran, usaha perikanan rakyat; tidak menyebabkan abrasi pantaimenyebabkan abrasi pantai

Mempunyai potensi untuk reklamasi dengan Mempunyai potensi untuk reklamasi dengan ketentuan:ketentuan:

––Reklamasi secara bertahap Reklamasi secara bertahap ––berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah terendah ––Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meterminimal 8 meter––Mempertimbangkan karakteristik lingkungan Mempertimbangkan karakteristik lingkungan

Zona P5Zona P5 zona perairan pantai yang zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6/B7, dan berhadapan dengan Zona B6/B7, dan diarahkan untuk menjaga fungsi Zona diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B6 dan/atau B7 dengan tidak B6 dan/atau B7 dengan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; tidak menyebabkan perikanan rakyat; tidak menyebabkan abrasi pantaiabrasi pantai

Mempunyai potensi untuk reklamasi dengan Mempunyai potensi untuk reklamasi dengan ketentuan:ketentuan:

––Reklamasi secara bertahap dengan KZB maks. 45%Reklamasi secara bertahap dengan KZB maks. 45%––berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah ––Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 metermeter––Mempertimbangkan karakteristik lingkungan Mempertimbangkan karakteristik lingkungan

Di Zona B1 dan B2 dilarang:a. membangun industri yang mencemarkan lingkungan dan banyak

menggunakan air bawah tanah;b. menambah dan/atau memperluas industri di Kecamatan Cimanggis,

Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Gunung Putri.

Di Zona B3, B4, dan B5 dilarang melakukan pembangunan yang:a. mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam;b. mengurangi daya resap air;c. mengubah bentang alam.

PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Di Zona B6 dan B7 dilarang melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kegiatan pembangunan yang diperkenankan di Zona B6 dan B7dilakukan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dansetelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugasnyamengkoordinasikan penataan ruang nasional.


Dalam perencanaan kawasan budi daya ditetapkan kawasan budi daya prioritas dengan kriteria sebagai berikut:


a. memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

b. memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial-ekonomi;

c. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional;

d. memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Kawasan budi daya prioritas meliputi:a. kawasan perbatasan antar daerahb. kawasan pertanian beririgasi teknis;c. daerah aliran sungai yang kritis;d. kawasan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri);e. kawasan sekitar bandar udara;f. kawasan sekitar pelabuhan laut.


Penetapan lokasi kawasan budi daya prioritas yang mencakup 2 (dua) atau lebih daerah ditetapkan dengan keputusan bersama antar daerah.

ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG

BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008

TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

3

Kota Tangerang dikembangkan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan Kota Tangerang dikembangkan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan NasionalPusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, TangerangTangerang, Bekasi, dan kota , Bekasi, dan kota lainnya lainnya

•• Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruasPeningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas--ruas tertentu ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;

•• Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusatPengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat--pusat pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpulpermukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul--simpul simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol; transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol;

•• Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusatDaerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat--pusat di sekitarnya;pusat di sekitarnya;

•• Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non dengan memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

2. Arahan Pengembangan Kota Tangerang … (2)2. Arahan Pengembangan Kota Tangerang … (2)

Kota Tangerang terbagiKota Tangerang terbagimenjadi 2 zona, yaitu:menjadi 2 zona, yaitu:••Zona Budidaya B1, meliputi Zona Budidaya B1, meliputi Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Batuceper, Tangerang, Batuceper, Cipondoh, Ciledug dan sebagian Cipondoh, Ciledug dan sebagian BendaBenda••Zona Budidaya B2, meliputi Zona Budidaya B2, meliputi sebagian Kecamatan Benda yang sebagian Kecamatan Benda yang merupakan Bandara merupakan Bandara Internasional SoekarnoInternasional Soekarno--Hatta.Hatta.

Untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kota Inti dan kota satelit Tangerang dan Untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kota Inti dan kota satelit Tangerang dan antar kota satelit, direncanakan pengembangan jaringan transportasi sebagai antar kota satelit, direncanakan pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut:berikut:

•• Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Tol dari dan ke Kabupaten Tangerang (Pakuhajidari dan ke Kabupaten Tangerang (Pakuhaji--Serpong) Serpong) dan Tol Bandara (Soedyatmo), yang melalui Kecamatan Benda, Tangerang dan dan Tol Bandara (Soedyatmo), yang melalui Kecamatan Benda, Tangerang dan Batuceper (Kota Tangerang). Batuceper (Kota Tangerang). •• Rencana Jalan Arteri:Rencana Jalan Arteri:

•• KalideresKalideres--BatuceperBatuceper--Tangerang Tangerang •• BatuceperBatuceper--CipondohCipondoh--Ciledug Ciledug •• CurugCurug--CipondohCipondoh--DKI Jakarta (Jakarta Barat)DKI Jakarta (Jakarta Barat)

•• Rencana Jalur Angkutan MasalRencana Jalur Angkutan Masal•• DKIDKI--Jakarta (Kalideres)Jakarta (Kalideres)--BatuceperBatuceper--TangerangTangerang•• CipondohCipondoh--CiledugCiledug•• CiledugCiledug--DKI Jakarta (Blok M)DKI Jakarta (Blok M)

TERIMA KASIH

KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR - kasus kota tangerang

Entertainment & Humor

mengakibatkanmengakibatkanperubahanperubahan

rencana jalan

pusat di sekitarnya

lak pr kws

pengelolaan

perdaganganperdagangan

usaha perikanan

serta arahan