Home >Entertainment & Humor >KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR - kasus kota...

KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR - kasus kota...

Date post:03-Nov-2014
Category:
View:508 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008
Transcript:
  • 1. KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAHKESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJURDI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR (kasus Kota Tangerang)(kasus Kota Tangerang) AnyerAnyer Serang, 28 Agustus 2008Serang, 28 Agustus 2008 Oleh:Oleh: Firman M. HutapeaFirman M. Hutapea Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata RuangKasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Wilayah IIPerkotaan dan Metropolitan Wilayah II DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2. OUTLINE I. HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG II. PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR III. ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008 3. HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 1 4. a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. pelindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. BAB II. ASAS DAN TUJUAN ASAS mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional TUJUAN Ps. 2 Ps. 3 BHK-DJPR/Presentasi/DR 5. BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN SISTEM FUNGSI UTAMA KAWASAN WILAYAH ADMINISTRATIF KEGIATAN KAWASAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan Kws. BudidayaKws. Lindung PR Wil. Nasional PR Wil. Provinsi PR Wil. Kab. / Kota PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan PR Kws Strategis Nasional PR Kws Strategis Provinsi PR Kws Strategis Kab./Kota Ps. 4 Ps. 5 ayat (1) Ps. 5 ayat (2) Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (4) Ps. 5 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR 6. BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota LAK PR wilayah Nasional LAK PR kws strategis Nasional Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi NEGARA WEWENANG PEMERINTAH WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Negara menyelengga- rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota, - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR Wilayah kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota LAK PR wilayah kabupaten /kota LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota Ket: TUR = pengaturan BIN = pembinaan LAK = pelaksanaan WAS = pengawasan PR = penataan ruang Ps. 7 ayat (1) Ps. 7 ayat (2) Ps. 8 Ps. 10 Ps. 11 Seorang Menteri Ps. 9 ayat (1) BHK-DJPR/Presentasi/DR 7. BAB IV. Lanjutan Pengaturan upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Perencanaan Tata Ruang penyusunan rencana tata ruang Pemanfaatan Ruang pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peraturan zonasi Perizinan Insentif disinsentif Pengenaan Sanksi penetapan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat Pemantauan Evaluasi Pelaporan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Pembinaan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 10 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 12 Ps. 12 Ps. 13 Ps.55 ayat (2) Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 Ps. 1 angka 15 Ps. 14 ayat (1) Ps. 32 ayat (1) Ps. 35 BHK-DJPR/Presentasi/DR 8. BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG PENGATURAN Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang PEMBINAAN koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ps. 13 ayat (2) Ps.12 melalui melalui dilakukan kepada Ps. 13 ayat (1) Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Masyarakat BHK-DJPR/Presentasi/DR 9. BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PELAKSANAAN Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan: Ps.12 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 15 Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 BHK-DJPR/Presentasi/DR 10. BAB VI. Lanjutan RENCANA TATA RUANG Rencana Sistem Pusat Permukiman Rencana Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR 11. BAB VI. Lanjutan RTRWN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) WANUS & HANAS perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPN RTR kawasan strategis nasional RTRWP dan RTRWK tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional penetapan kawasan strategis nasional arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. jangka waktu penyusunan RPJPN penyusunan RPJPMN pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi penataan ruang kawasan strategis nasional penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal: perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau perubahan batas teritorial negara Peraturan Pemerintah diatur dengan Ps.19 Ps. 20 ayat (1) Ps. 20 ayat (2) Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (4) Ps. 20 ayat (5) Ps. 20 ayat (6) BHK-DJPR/Presentasi/DR 12. BAB VI. Lanjutan RTRWP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPD RTRWP yang berbatasan RTR kawasan strategis provinsi RTRWK tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi penetapan kawasan strategis provinsi arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi jangka waktu penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provins

Popular Tags:
Embed Size (px)
Recommended