KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Seminar KetenagalistrikanPercepatan Pembangunan Ketenagalistrikan Untuk Mendukung

Pertumbuhan EkonomiJakarta, 28 Agustus 2014

© DJK – 2014

2

2

Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan(Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan)

Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 ayat (2)).

Penguasaan dan Pengusahaan Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (pasal 3 ayat (1));

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD (pasal 4 ayat (1));

Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi (pasal 11 ayat (3)).

© DJK – 2014

3

3

DASAR HUKUMUU Ketenagalistrikan

30/2009

PERMEN 42/2012Jual Beli Tenaga Listrik

Lintas Negara

PERMEN 35/2013Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan

PERMEN 62/2012Usaha Jasa Penunjang

Tenaga Listrik

PERMEN ESDM 010/2005Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalitrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan

Transmisi Nasional

PERMEN ESDM 002/2006Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala

Menengah (1-10 MW)

PERMEN ESDM 004/2012Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik

yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga

Listrik (Harga bawah 10 MW)

KEPMEN 1122K/30/MEM/2002

Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik

Skala Kecil Terbesar(di bawah 1 MW)

PERMEN ESDM 004/2007Amendment of PERMEN 001/2006

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan

dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

PERMEN ESDM 15/2010 jo. 01/2012 jo. 21/2013

Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi

Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

PERMEN ESDM 28/2012Tata Cara Permohonan Wilayah

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

PERMEN ESDM 22/2012Penugasan kepada PT PLN (PERSERO) untuk

Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTPb dan Harga Patokan Pembelian Tenaga

Listrik Oleh PT PLN (PERSERO) dari PLTPb

PERPRES 4/2010Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas

PERPRES 71/2006 jo 59/2009 jo 47/2011 jo. 45/2014Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

PERMEN ESDM 12/2014 jo. 22/2014

Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA ≤10 MW oleh PT PLN (Persero)

© DJK – 2014

4

4

PERAN PEMERINTAH DAERAHBerdasarkan UU 30/2009, pasokan listrik masih dikuasai oleh negara, tetapi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui PLN dan badan usaha milik daerah.

Pasal 21

•PJPK memberikan izin usaha listrik kepada departemen terkait, provinsi, kabupaten atau kota tergantung pada lingkup fisik proyek yang ditentukan oleh jaringan proyek yang sudah terkoneksi.

Pasal 34 (1)

dan (2)

•Tarif dasar listrik akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 36

•Pemerintah akan mengumumkan suatu peraturan pemerintah mengenai tata cara penetapan tarif.

© DJK – 2014

5

5

Pelelangan Umum

Pemilihan Langsung

Penunjukan Langsung

- pembelian tenaga listrik dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;

- pembelian kelebihan tenaga listrik;- sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis

atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau- penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat

pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

- dalam rangka diversifikasi energi pembangkitan ke non BBM.

- dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pada dasarnya pembelian tenaga listrik oleh Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum, kecuali memenuhi kondisi untuk dilakukan pemilihan langsung atau penunjukan langsung

RUK dan RUPTL

Operasi KomersialPengujian Laik Operasi

(Disahkan dengan Sertifikat Laik Operasi , SLO)

Mekanisme IUPL, Harga Jual dan Kontrak

Mekanisme Investasi Listrik Swasta (IPP) (Sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012)

© DJK – 2014

6

6

Skema Partisipasi Swasta• Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract

Pemilik proyek adalah PLN. Proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN menyediakan pembiayaan. Contoh: Program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap 1 dan beberapa proyek dalam Program percepatan pembangunan pembangkit Tahap 2.

• Independence Power Producer (IPP)

Pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta. 100% pembiayaan berasal dari swasta dan ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik. Contoh: Proyek-proyek IPP dan beberapa proyek dalam program percepatan pembangunan pembangkit tahap 2.

• Public Private Partnership (PPP) Project

Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau jaminan pemerintah. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, pemerintah dapat memberikan kompensasi. Contoh: Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW.

© DJK – 2014

7

7

RINGKASAN PILIHAN PENGADAAN LISTRIK SWASTA

1

2

Jenis Pembangkit

Listrik

PLN - EPC

Swasta

Jaminan KEMENKEU

(BVGL)

Jaminan IIGF

Comfort letter***

Tender Terbuka

Tidak Ada Jaminan

Tender konvensional di bawah peraturan Kementerian ESDM, dengan minimal 3 penawar di babak pertama *

Tender Terbuka

Tender Terbuka

3Penunjukan Langsung

(termasuk FIT)

Tender Terbuka

PLN mengusulkan untuk menunjuk langsung pemain swasta (atau konsorsium) tanpa tender **

Penunjukan Langsung (termasuk FIT)

3

Jaminan mengikat secara hukum diberikan oleh Menteri Keuangan kepada perusahaan IPP (atau pemberi pinjaman) untuk menutup risiko terutama standar PLN

Jaminan mengikat secara hukum diberikan kepada perusahaan proyek, untuk menutupi pelanggaran risiko kontrak PLN

Tidak ada jaminan yang diberikan baik perusahaan IPP atau pemberi pinjaman

Surat mengikat non-hukum (catatan konfirmasi) diberikan kepada pemberi pinjaman

FTP

PPP

Note:FTP : Fast Track ProgramPPP : Public Private PartnershipBVGL/JKU : Business Viability Guarantee Letter/Jaminan Kelayakan UsahaIIGF/PII : Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/Penjaminan Infrastruktur Indonesia

IPP

IPP

© DJK – 2014

8

8

IPP MENURUT PERATURAN KPS (1)Ada dua peraturan utama dalam IPP menurut kategori KPS:

Topik Peraturan Poin UtamaPeraturan Umum dalam KPS

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan ini mengatur proyek-proyek infrastruktur KPS tertentu. Ini termasuk: bandara, pelabuhan, kereta api, jalan, sistem penyediaan air/irigasi, air minum, air limbah, limbah padat, informasi & teknologi komunikasi, listrik, dan minyak & gas.

Proyek dapat dikembangkan secara solicited atau unsolicited, tetapi dalam semua kasus pemilihan Badan Usaha harus dilakukan melalui proses tender terbuka. “solicited" proyek diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah, sedangkan proyek “unsolicited" diidentifikasi dan diusulkan kepada Pemerintah dengan Badan Usaha.

Badan Persetujuan Pemerintah mungkin di tingkat regional atau nasional. Sebuah proyek KPS mungkin didasarkan pada baik lisensi pemerintah atau Perjanjian Kerjasama (CA). Pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal dan / atau non-fiskal untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur. Proyek harus terstruktur untuk mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko.

2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

© DJK – 2014

9

9

IPP MENURUT PERATURAN KPS (2)Topik Peraturan Poin Utama

Prosedur untuk Memberikan Dukungan Pemerintah Kontinjensi

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 menjelaskan kondisi dan proses untuk memberikan dukungan pemerintah kontingen, yaitu jaminan. Berdasarkan peraturan ini Departemen Keuangan dapat memperpanjang jaminan yang terkait dengan tiga jenis risiko: Risiko Politik, Risiko Kinerja Proyek, dan Risiko Demand.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa permintaan untuk dukungan kontingen harus dilakukan setidaknya sebagian berdasarkan studi kelayakan. Ini adalah persyaratan ketat daripada studi pra-kelayakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006.

Pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk mengelola jaminan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pendanaan proyek infrastruktur KPS dengan meningkatkan kualitas proyek KPS dan kelayakan kredit mereka, dan untuk membantu pemerintah mengelola risiko fiskal lebih baik dengan kewajiban / jaminan Pemerintah.

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi untuk Proyek Infrastruktur KPS yang Perlu Dukungan Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Partisipasi Negara untuk Pendirian Perseroan Terbatas untuk Jaminan Infrastruktur

© DJK – 2014

10

10

PLTU Batang

© DJK – 2014

11

11

© DJK – 2014

12

12

Pengelolaan Proyek

© DJK – 2014

13

13

2011 2015 2020 2025

SC, = 35-40%

USC, 43%

IGCC45-48%

Central Java - PPP(USC 2x1000 MW)

Indramayu #2(USC 1000 MW)

Indramayu #1(USC 1000 MW)

Bekasi(USC 2x600 MW)

2000–3000 MW per year

IGCC 1000 MW Class

Cirebon(SC 1x660 MW)

Paiton 3(SC 1x815 MW)

Roadmap Clean Coal Technology (CCT) di Indonesia

Sumber: The Project for Promotion of CCT in Indonesia, Interim Report, October 2011, Jakarta, JICA Study Team.

SC : Super CriticalUSC : Ultra Super CriticalIGCC : Integrated Gasification Combined Cycle

© DJK – 2014

14

14

CRATA

CBATU

SGLNG

BKASI

CIBNG

CWANG

KMBNG

GNDUL

BRAJA

UJBRG

MDCAN

BDSLN

ADIPALA

RWALO

PEDAN

UNGAR

TASIK

KDIRI

SOLO

GRSIK

SBBRT

DEPOK

PITON

SBSLNNGBNG

CSKAN PS

PLTU 2x1.000 MW

PMLNG

PLTU 1x1.000 MW

CLCAP IPP

BANGIL

NEW ANTOSARI

SRLYAPLTU 4x1.000 MW

MTWAR

IDRMYU

BANTEN

XBOGOR

CGRLNG

MKRNGDKSBI

PRIOK

CLGON

JATENG IPP

TJATI B PLTU 2x1.000 MW

PLTU 2x660 MW

GRATI

TANDES

CBTUBRU

TMBUN

~~~SURALAYA

PLTU Jawa Tengah2x1.000 MW (2018/19)

PLTU Indramayu2x1.000 MW (2022)

Upper Cisokan PS4x260 MW (2017)

PLTU Adipala 660 MW (2014)

PLTU Jawa-72x1.000 MW (2021)

PLTU Banten625 MW (2016)

PLTU Jawa-4 2x1.000 MW (2019/20)

PLTU Jawa-1 1.000 MW (2018)

PLTU Jawa-52x1.000 MW (2019/20)PLTU Jawa-62x1.000 MW (2021)

PLTU Jawa-32x660 MW (2019/20)

Matenggeng PS4x225 MW (2020/21)

PLTU Cilacap614 MW (2016)

PLTGU Jawa-2800 MW (2018)

PLTGU Jawa-1800 MW (2017)

GITET 500 kV

Keterangan :

SUTET 500 kV

Pembangkit

Rencana GITET 500 kV

Rencana SUTET 500 kV

Rencana Pembangkit ~

~

PLTU Clk. Bawang 380 MW (2014/15)

PLTU Madura2x200 MW (2022)

PLTU Pacitan2x315 MW (2013)

PLTU Pelabuhan Ratu 3x350 MW (2013/14)

PLTU Tj. Awar-awar2x350 MW (2014)

PLTA Rajamandala47 MW (2017)

PLTGU Muara Karang450 MW (2016)

PLTGU Grati450 MW (2015/16)

PLTMG Pesanggaran200 MW (2015)

PLTA Jatigede2x55 MW (2017)

PLTU Lontar Exp #4315 MW (2017)

PLTGU Muara Tawar Add-on Blok 2,3,4650 MW (2018)

~

~

~~

~

~

~

~ ~

PLTU Batang dalam Sistem Kelistrikan Jawa Bali

© DJK – 2014

15

15

Status PLTU Batang

• Progress pembebasan lahan untuk area power block s.d. Maret 2014 mencapai 87,41% (197,56 ha) dari total kebutuhan lahan seluas 226 ha

• Pemerintah akan menjalankan proses pembebasan lahan sesuai Undang – Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Dengan demikian, pemerintah akan mengambil kebijakan khusus dalam proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang

• Pembebasan lahan akan dikoordinasikan atau diambil alih PLN, BUMN yang merupakan representasi dari pemerintah. PLN juga yang nantinya akan melanjutkan PLTU Batang bila proses kontrak BOT (Build, Operation, Transfer) dengan BPI telah selesai 25 tahun mendatang. Sehingga, PLN berkepentingan dalam proyek ini.

© DJK – 2014

16

16

Risiko Keterlambatan PLTU Batang• Reserve Margin di bawah Normal yaitu 18% (batas normal : 25 – 30%) : Proyek CJPP 2x1.000 MW diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2018/2019

Proyeksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Prakiraan beban puncak= 34.605 MW

- Prakiraan daya mampu netto= 43.239 MW berkurang menjadi 42.239 MW (asumsi jika proyek CJPP delay 1 tahun).

Reserve Margin sebesar 18% sangat tergantung keberhasilan penyelesaian proyek :

• Mismatch antara Supply vs Demand.

• Reputasi Pemerintah dan PLN atas delay Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pertama yang berdampak kepada tingkat kepercayaan Investor.

© DJK – 2014

17

17

Terima kasihTerima kasih