Home >Documents >Kerangka Konseptual ASP

Kerangka Konseptual ASP

Date post:24-Jan-2016
Category:
View:233 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
hghghg
Transcript:

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangKerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector public seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

1.2 Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor PublikSebagai sebuah siklus, akuntansi sector public terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:1. Perencanaan publik2. Penganggaran publik3. Realisasi anggaran publik4. Pengadaan barang dan jasa publik5. Pelaporan sektor publik6. Audit sektor publik7. Pertanggungjawaban publikKerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut realisasi anggaran. Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa public, sehingga proses ini merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi program.Kerangka konseptual ini selanjutnya akan membahas pelaporan keuangan sector public, yang terdiri dari pelaporan keuangan sector public, termasuk pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sector publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap terakhir dari penentuan ketercapaian atau ketidak tercapaian kualitas program secara keseluruhan.

1.3. Rumusan Masalah1. Bagaimana penyusunan atandar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya?2. Bagaimana cara untuk mengetahui praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum?3. Bagaimana Auditor, BPK dan Kap mengetahui apakah laporan keuangan dibuat sesuai standar yang berlaku umum?Bagaimana cara pemakai laporan kauangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan?

1.4 Tujuan Masalah1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.2. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.3. Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.4. Para pemakai laporan keuangan sector public untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku disektor publik.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kerangka KonseptualKerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector public seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2 Tujuan Kerangka KonseptualKerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya.2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.Kerangka Konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.

2.3 Ruang Lingkup Kerangka konseptual membahas:1. Tujuan kerangka konseptual.2. Lingkungan akuntansi pemerintahan.3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna.4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan.5. Peranan dan Tujuan pelaporan keuangan,Komponen laporan keuangan, serta Dasar hukum;6. Asumsi dasar, Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, serta Kendala informasi akuntansi.7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, Pengakuan unsur laporan keuangan, dan pengukuran unsur laporan keuangan.Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

BAB IIILANDASAN HUKUM

3.1 Landasan Hukum Kerangka KonseptualPelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara.2) Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara.3) Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Daerah tentang APBD.4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.6) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.8) SAP Berbasis Akrual(lampiran IPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.)9) SAP Berbasis Kas Menuju Akrualyang terdapat (lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.)

BAB IVPEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Akuntansi PemerintahanLingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:a. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;b. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antarpemerintah;c. pengaruh proses politik;d. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:a. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;b. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;c. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dand. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.4.1.1 Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan AntarpemerintahSecarasubstansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatanpajakataubukan pajakyang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistembagi hasil,alokasi dana umum,hibah, atausubsidiantarentitaspemerintahan.

4.1.2 Anggaran Sebagai P

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended