KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANGsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170731074618...KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : T E N T A N G PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka

perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

11.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);

12. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008

Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d.melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;

e. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

g. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan

kerjanya;

k. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme

pemberian informasi;

l. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan

dokumentasi untuk dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;

j. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara

anggota PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menunjuk

Sekretaris PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

KELIMA : Sekretaris PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas menyiapkan,

menyediakan, mengumpulkan, mengolah dan menghimpun informasi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota Semarang.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dapat ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KESEMBILAN : Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang ini,

maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 480/219 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang; 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

4. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;

5. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang;

6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 7. Inspektur Kota Semarang;

8. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 9. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

10. Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

11. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang; 12. Kepala Satpol PP; 13. Camat Se-Kota Semarang;

14. Direktur RSUD Kota Semarang; 15. Direktur Perusda di lingkungan Kota Semarang;

16. Arsip.

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA,

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : TANGGAL :

___________________________________

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No BADAN PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1 Sekretariat Daerah Kota Semarang Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Kepala Bagian Umum

3 Inspektorat Kota Semarang Sekretaris Inspektorat

4 Badan Lingkungan Hidup Sekretaris Badan

5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris Badan

6 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat

Sekretaris Badan

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris Badan

8 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretaris Badan

9 Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris Badan

10 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Sekretaris Badan

11 Dinas Bina Marga Sekretaris Dinas

12 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sekretaris Dinas

13 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & Energi

Sumber Daya Mineral

Sekretaris Dinas

14 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sekretaris Dinas

15 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

Sekretaris Dinas

16 Dinas Tata Kota dan Perumahan Sekretaris Dinas

17 Dinas Kebakaran Sekretaris Dinas

18 Dinas Kelautan dan Perikanan Sekretaris Dinas

19 Dinas Pertanian Sekretaris Dinas

20 Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Sekretaris Dinas

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris Dinas

22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretaris Dinas

23 Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bagian Tata Usaha

24 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Sekretaris Dinas

25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris Dinas

26 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah

Sekretaris Dinas

27 Dinas Pasar Sekretaris Dinas

28 Dinas Pendidikan Sekretaris Dinas

29 Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas

30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris Dinas

31 Kantor Ketahanan Pangan Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

32 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

33 Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

34 RSUD Kota Semarang Kepala Bagian Tata Usaha

35 Kecamatan (16 Kecamatan) Sekretaris Kecamatan pada masing-masing

Kecamatan

36 Kelurahan (177 Kelurahan) Sekretaris Kelurahan pada masing-masing

kelurahan

B. BADAN USAHA MILIK DAERAH

No BADAN PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1 Perusda PDAM Tirta Moedal Kepala Bagian Sekretariat

2 Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BKK

Kepala Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum

3 Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pasar

Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

4 Perusda Rumah Pemotongan Hewan dan

Budidaya Hewan Potong Kota Semarang

Kepala Sekretariat

5 Perusda Percetakan Kepala Urusan Umum dan

Keuangan

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA,

HENDRAR PRIHADI