MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 214 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu disusun tata cara dalam tahapan pada pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Mekanisme Persiapan Pelaksanaan Usulan Sewa Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 214 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN
USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Pasal
39 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
perlu disusun tata cara dalam tahapan pada pelaksanaan
pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Mekanisme
Persiapan Pelaksanaan Usulan Sewa Barang Milik
Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2 -
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 540);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
837);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun
2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan
Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1000)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA DAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN USULAN
SEWA BARANG MILIK NEGARA.
- 3 -
PERTAMA : Menetapkan tata cara dan mekanisme persiapan pelaksanaan
usulan sewa barang milik negara sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Sekretaris Jenderal yang secara fungsi dilaksanakan oleh
Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara melakukan monitoring atas pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
- 4 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME
PERSIAPAN PELAKSANAAN USULAN
SEWA BARANG MILIK NEGARA
A. TATA CARA DAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN USULAN SEWA
BARANG MILIK NEGARA
1, Latar Belakang
Bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik
pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di
lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu untuk
melakukan langkah-langkah peningkatan penerimaan negara melalui
optimalisasi pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa.
Keputusan Menteri ini disusun sebagai petunjuk dan pedoman untuk
terselenggaranya pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa
yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan
barang milik negara yang efisien, efektif, dan optimal.
2. Maksud dan Tujuan
2.1. Maksud
Keputusan Menteri ini disusun sebagai petunjuk dan pedoman bagi
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka
mempersiapkan usulan pemanfaatan barang milik negara dalam
bentuk sewa; dan
2.2. Tujuan
Keputusan Menteri ini bertujuan sebagai acuan bagi pelaksanaan
pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara dalam
bentuk sewa pada Kantor/UPT/Satker di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
- 5 -
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Keputusan Menteri ini mencakup:
3.1. barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
3.2. sewa yang dilaksanakan dengan periodesitas sewa per tahun
dan/atau per bulan.
4. Prinsip Pemilihan Calon Penyewa Barang Milik Negara
4.1. Pemilihan calon penyewa barang milik negara dapat dilaksanakan
apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
4.1.1. pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk
sewa merupakan inisiatif dari Kuasa Pengguna Barang;
4.1.2. terdapat 2 (dua) atau lebih permohonan sewa dari calon
penyewa;
4.1.3. terdapat potensi peningkatan penerimaan negara apabila
dilakukan pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang milik
negara dalam bentuk sewa; dan
4.1.4. waktu sewa tahunan dan/atau bulanan.
4.2. Pendelegasian kewenangan dan tugas Pengguna Barang kepada
Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, untuk:
4.2.1. mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Calon
Penyewa Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk
sewa;
4.2.2. melakukan mediasi antara peserta calon penyewa
pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa dengan
panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
4.2.3. membatalkan pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang
milik negara dalam bentuk sewa, dalam hal:
4.2.3.1 pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau
menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
dan/ atau
4.2.3.2 pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
4.2.4. menetapkan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara
dalam bentuk sewa untuk diusulkan persetujuan sewa barang
milik negara kepada Pengelola Barang sesuai batas kewenangan.
- 6 -
5. Tata Cara dan Mekanisme Pengajuan Usulan Penetapan Calon Penyewa
Sewa Barang Milik Negara:
5.1. Kuasa Pengguna Barang mengumumkan pelaksanaan pemanfaatan
barang milik negara dalam bentuk sewa pada website instansi
Pemerintah atau papan pengumuman kantor sekurang-kurangnya
selama 5 (lima) hari kerja, paling sedikit memuat informasi:
5.1.1 deskripsi barang milik negara objek pemanfaatan dalam
bentuk sewa;
5.1.2 jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa;
5.1.3 peruntukan sewa;
5.1.4 syarat peserta sewa; dan
5.1.5 jadwal dan lokasi pemasukan permohonan sewa.
5.2. calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Kuasa
Pengguna Barang dengan disertai:
5.2.1 data permohonan sewa, antara lain:
5.2.1.1 latar belakang permohonan;
5.2.1.2 jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas
sewa;
5.2.1.3 peruntukan sewa;
5.2.1.4 usulan besaran sewa; dan
5.2.1.5 pernyataan untuk menyewakan kembali objek sewa
kepada pihak lain, jika ada.
5.2.2 data barang milik negara yang diajukan untuk dilakukan
sewa, dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di
atas/di bawah permukaan tanah barang milik negara,
disampaikan juga data berupa:
5.2.2.1 gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan
dibangun; dan
5.2.2.2 kajian pendukung penyewaan ruang di atas/ di
bawah lokasi barang milik negara.
5.2.3 data calon penyewa, antara lain:
5.2.3.1 nama;
5.2.3.2 alamat;
5.2.3.3 Nomor Pokok Wajib Pajak;
5.2.3.4 surat permohonan Sewa dari calon penyewa; dan
- 7 -
5.2.3.5 bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi
Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang
sejenis, untuk calon penyewa yang berbentuk badan
hukum/badan usaha.
5.2.4 surat pernyataan/persetujuan, antara lain:
5.2.4.1 pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus,
perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa
pemilik/pengurus, dalam hal calon penyewa
berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
5.2.4.2 pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk
menjaga dan memelihara barang milik negara serta
mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka
waktu sewa.
5.3. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penelitian terhadap
penawaran peserta calon penyewa sewa yang telah mengajukan surat
penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk
memperoleh calon penyewa sewa yang memenuhi kualifikasi dan
persyaratan untuk diajukan penetapan calon penyewa;
5.4. apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon penyewa yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan, Kuasa Pengguna Barang mengajukan
usulan pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara
dalam bentuk sewa kepada Pimpinan Unit Eselon I, disertai data
dukung:
5.4.1 data usulan sewa, meliputi antara lain:
5.4.1.1 dasar pertimbangan dilakukan sewa; dan
5.4.1.2 surat penawaran sewa dari calon penyewa kepada
Kuasa Pengguna Barang beserta data dukungnya.
5.4.2 data barang milik negara yang diusulkan untuk disewakan,
meliputi:
5.4.2.1 foto atau gambar barang milik negara, berupa:
5.4.2.1.1 gambar lokasi dan/atau site plan tanah
dan/atau bangunan yang akan
disewakan;
5.4.2.1.2 foto bangunan dan bagian bangunan
yang akan disewakan; dan/atau
- 8 -
5.4.2.1.3 foto barang milik negara selain tanah
dan /atau bangunan yang akan
disewakan.
5.4.2.2 kuantitas barang milik negara, berupa:
5.4.2.2.1 luas tanah dan/atau bangunan
keseluruhan dan yang akan disewakan;
atau
5.4.2.2.2 jumlah atau kapasitas barang milik
negara selain tanah dan/atau
bangunan.
5.4.2.3 nilai barang milik negara yang akan disewakan,
berupa:
5.4.2.3.1 nilai tanah dan/ atau bangunan
keseluruhan dan yang akan disewakan;
atau
5.4.2.3.2 nilai barang milik negara selain tanah
dan/ atau bangunan yang akan
disewakan.
5.4.2.4 dokumen terkait barang milik negara yang akan
disewakan, berupa fotokopi Penetapan Status
Penggunaan.
5.5. Pimpinan Unit Eselon I melakukan penelitian dari aspek teknis dan
administratif terhadap usulan penetapan calon penyewa pemanfaatan
barang milik negara dalam bentuk sewa; dan
5.6. apabila usulan penetapan calon penyewa pemanfaatan barang milik
negara dalam bentuk sewa dari Kuasa Pengguna Barang disetujui
oleh Pimpinan Unit Eselon I, Pimpinan Unit Eselon I mengajukan
usulan pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara
dalam bentuk sewa kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara disertai
dengan data dukung.
6. Pelaksanaan Pemilihan Calon Penyewa
6.1. pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh
Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara;
- 9 -
6.2. panitia pemilihan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, berjumlah
gasal paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota, dan
dapat mengikusertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang
kompeten dengan Ketua Panitia Pemilihan berasal dari unit kerja
Eselon I pencatat barang milik negara yang bersangkutan;
6.3. panitia pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
6.3.1 memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
6.3.2 memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan barang milik
negara;
6.3.3 mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;
6.3.4 berstatus Pegawai Negeri Sipil;
6.3.5 tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
6.3.6 memiliki kemampuan bekerja secara berkelompok dalam
melaksanakan tiap tugas/pekerjaan.
6.4. pemilihan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara dalam
bentuk sewa dilakukan melalui mekanisme seleksi langsung, dengan
tahapan:
6.4.1 penelitian usulan pemilihan calon penyewa pemanfaatan
barang milik negara dari Pimpinan Unit Eselon I;
6.4.2 negosiasi; dan
6.4.3 pengusulan calon penyewa pemanfaatan barang milik negara.
6.5. negosiasi dilakukan dengan calon penyewa terhadap usulan besaran
sewa barang milik negara;
6.6. segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil
negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon penyewa;
6.7. panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara
negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-
masing peserta calon penyewa; dan
6.8. panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon penyewa
dengan hasil negosiasi terbaik kepada Kepala Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk dapat
ditetapkan sebagai calon penyewa, disertai dengan dasarpertimbangan.
- 10 -
7. Penetapan Calon Penyewa Sewa Barang Milik Negara
7.1. pengusulan peserta pemilihan sebagai calon penyewa pemanfaatan
barang milik negara dalam bentuk sewa disampaikan secara tertulis
oleh panitia pemilihan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan berita acara hasil
negosiasi; dan
7.2. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara menetapkan peserta pemilihan sebagai calon penyewa
pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa dengan
keputusan.
11 -
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Calon Penyewa BMN
No Uraian KegiatanKuasa
PenggunaBarang
Pimpinan Eselon I
Kepala Biro PanitiaPemilihan
Ket
Kuasa Pengguna Barang mengumumkan pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa PCalon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Kuasa Pengguna Barang dengan disertai data dukung sesuai persyaratan
Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penelitian terhadap penawaran peserta calon penyewa yang telah mengajukan surat penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan
Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan calon penyewa BMN kepada Pimpinan Unit Eselon I disertai data dukung sesuai persyaratan
Pimpinan Unit Eselon I melakukan penelitian dari aspek teknis dan administratif terhadap usulan penetapan calon penyewa BMN
Pimpinan Unit Eselon I mengajukan usulan penetapan calon penyewa BMN kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN disertai dengan data dukung
Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menetapkan Panitia Pemilihan calon penyewa BMN
Panitia Pemilihan Calon Penyewa melakukan pemilihan calon penyewa
Panitia pemilihan menyampaikan usulan calon penyewa dengan hasil negosiasi terbaik kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN untuk dapat ditetapkan sebagai calon penyewa, disertai dengan dasar pertimbangan
IKepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menetapkan peserta pemilihan sebagai calon penyewa dengan keputusan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangan
dengan aslinya
O HUKUM,
JI HERPRIARSONO
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.BUDI KARYA SUMADI
Related Documents
