Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Luthfia Masykuroh (3425111417), Mega Ginarsih (3415222425), Putri Octaviani (3425111), Sheilla Angelina (3425111408), Siska Handayani ((3425111429)*

*Corresponding author: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Jl. Pemuda No. 10 Rawamangun, Jakarta Timur. Indonesia. Tel.: +62 21 4894909

E-mail address: [email protected]

MAKALAH ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

BIOLOGI REGULER 2011

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta

karunia yang di berikan-Nya, sehingga makalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang

berjudul “Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi

Sumber Tidak Bergerak” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang

diinginkan. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dosen bidang studi

yang bersangkutan serta teman-teman yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan

makalah ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua yang

telah memberikan dukungan serta do’a dan perhatian yang luar biasa sehingga tugas ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya.

Menyadari bahwa makalah yang telah disusun ini masih banyak kekurangan dan

kesalahan, maka hal itu semua tidak lepas dari ketidak sempurnaan dan kekhilafan yang telah

diperbuat. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangatlah diharapkan.

Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat ke depannya dan dapat menjadi acuan

serta koreksi untuk lebih baik lagi.

Jakarta , Maret 2014

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

Daftar Isi………………………………………………………………………………………. 2.

BAB I Pendahuluan……………………………………………………………………..….… 3

Latar Belakang…………………………………………………………………….….. 3

Tujuan ……………………………………………………………………………..…. 5

BAB II Isi………………………………………………………………………………….…. 6

BAB III. Penutup ……………………………………………………………………………... 30

Kesimpulan …………………………………………………………………………… 30

Saran ………………………………………………………………………………..… 30

Daftar Pustaka ………………………………………………………………………… 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL,

merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin

meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang

menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra

bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta

menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan.

Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan

menghambat pembangunan.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan

hidup daerah kabupaten/kota yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di daerah,

diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya

pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak

lanjut.

Ada banyak sekali perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Studi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , diantaranya yaitu Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Mengenai Baku Mutu Emisi Sumber Tidak

Bergerak, yang mengatur tentang baku mutu emisi untuk industry besi, baja, pulp, kertas, dan

lain sebagainya yang merupakan salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam makalah ini dirumuskan

sebagai berikut :

a. Apa itu AMDAL?

b. Apa saja dasar hukum, tujuan, dan sasaran AMDAL?

c. Apa saja substansi dasar dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

1995 Mengenai Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak?

d. Bagaimana analisis dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

Mengenai Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak?

1.3 Tujuan

Dalam makalah ini , tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui definisi AMDAL

b. Mengetahui dasar hukum, tujuan dan sasaran AMDAL

c. Mengetahui substansi dasar dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

1995 Mengenai Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

d. Menganalisis Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Mengenai

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

BAB II

ISI

2.1 Definisi AMDAL

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pertama kali dicetuskan

berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang No.4 tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanat

pasal 16 tersebut diundangkan pada tanggal 5 Juni 1986 suatu Peraturan Pemerintah No.29

tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Peraturan pemerintah (PP) No.29/ 1986 tersebut berlaku pada tanggal 5 Juni 1987

yaitu selang satu tahun setelah di tetapkan. Hal tersbut diperlukan karena masih perlu waktu

untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan sosial mengingat definisi lingkungan

yang menganut paham holistik yaitu tidak saja mengenai lingkungan fisik/kimia saja namun

meliputi pula lingkungan sosial.

2.2 Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran AMDAL

Dasar hukum AMDAL

Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung oleh paket keputusan

menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan AMDAL dan keputusan kepala BAPEDAL tentang pedoman penentuan dampak

besar dan penting.

Tujuan dan Sasaran AMDAL

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan

pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan

hidup.Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usah dan / atau kegiatan pembangunan

dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan

dampak negatip dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.

2.3 Substansi Dasar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNo. 13 Tahun 1995

Tentang : Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang :

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dari jenis-jenis kegiatan sumber tidak bergerak perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak;

2. Bahwa mengingat keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor :Kep-02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu emisi Udara Sumber Tak Bergerak saat ini perlu dilakukan penyempurnaannya;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentauan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 3538);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi staff Menteri Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan pengendalian Dampak Lingkungan.

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK

Pasal 1 (1) Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan;

2. Emisi adalah makluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambient;

3. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambient;

4. Perencanaan adalah proses kegiatan rancang bangun sehingga siap untuk dilaksanakan pembangunan fisiknya;

5. Menteri adalah proses kegiatan rancang bangun sehingga siap untuk dilaksanakan pembangunan fisiknya;

6. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 7. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I , Gubernur Kepala Daerah khusus

Ibu kota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 2 (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk jenis kegiatan :

1. Industri besi dan baja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A dan Lampiran I B; 2. Industri pulp dan kertas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A dan Lampiran II B; 3. Pembangkit lisrtik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tersebut dalam

Lampiran III A dan Lampiran III B;4. Industri semen sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B;

(2) Bagi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :

1. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2.000;

2. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Emisi Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu emisi Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;

3. Bagi jenis kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang tahap perenacanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini berlaku Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B;

4. Bagi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi jangka waktu selama satu tahun sejak ditetapkannya keputusan ini untuk mencapai baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A;

(3) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

(1) Menteri menetapkan baku mutu emisi untuk kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

(2) Selama baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka jenis kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V keputusan ini.

Pasal 4 Badan melakukan pembinaan , pegembangan pengendalian pencemaran udara, menetapkan pedoman teknis pemantauan kualitas udara, methoda pengambilan contoh dan analisisnya serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

(1) Apabila diperlukan, Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dengan persetujuan Menteri;

(2) Gubernur dapat menetapkan baku mutu emisi untuk jenis-jenis kegiatan di daerahnya lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1);

(3) Dalam menetapkan baku mutu emisi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Gubernur mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan;

Pasal 6

Apabila analisis mengenai Dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku emisi sebagaimana diisyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 7

(1) Setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut : membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman;

(2) memasang alat ukur pemantauan yang melitputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;

(3) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi; (4) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)

kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;

(5) melaporkan kepada Gubernur serta kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui.

(6) Kepala Badan menetapkan pedoman teknis pembuatan unit pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 8Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dicantumkan dalam izin Ortodonansi Gangguan.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Baku Mutu Udara emisi sumber tak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : kep-02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 7 Maret 1995 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd. Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran I-AKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 13 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995

BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA

(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Untuk sumber pembakaran, partikulat dikoreksi sebesar 10% oksigen. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantuan dan dikembangkan

untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu normal selama tiga bulan

Lampiran II-AKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS


Catatan: TRS ditentukan sebagai H2. TRS meliputi adanya senyawa Hidrogen Sulfida, Metil

Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida. - Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2.

Koreksi 8% oksigen untuk Tungku Recovery. Koreksi 7% oksigen untuk Boiler. Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler). Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantuan dan dikembangkan untuk

memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu normal selama tiga bulan.

Lampiran III-A

Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNo. 13 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995

BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

BERBAHAN BAKAR BATUBARA(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3% O2. Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan Tekanan 1 atm). Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk

memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.

Lampiran IV-A

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995

BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal: Kiln) harus dikoreksi sampai 7%

oksigen. Standar diatas berlaku untuk proses kering. Batas maksimum total partikel untuk: (i) Proses basah = 250 mg/m3 (ii) Shaft kiln = 500

mg/ m3 Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk


Lampiran V-A Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN


Catatan: Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm).

Lampiran I-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Untuk sumber pembakaran, partikulat dikoreksi sebesar 10% oksigen. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantuan dan dikembangkan untuk

memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu normal selama tiga bulan

Lampiran II-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS


Catatan: TRS ditentukan sebagai H2. TRS meliputi adanya senyawa Hidrogen Sulfida, Metil

Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida. Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Koreksi 8% oksigen untuk Tungku Recovery. - Koreksi 7% oksigen untuk Boiler. Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler). Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantuan dan dikembangkan untuk

memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Pemberlakuan BME untuk 95% waktu normal selama tiga bulan.

Lampiran III-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

BERBAHAN BAKAR BATUBARA(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3% O2. Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan Tekanan 1 atm). Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk


Lampiran IV-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)

Catatan: Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2. Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm). Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal: Kiln) harus dikoreksi

sampai 7% oksigen. Standar diatas berlaku untuk proses kering. Batas maksimum total partikel untuk: (i) Proses basah = 250 mg/m3 (ii) Shaft kiln = 500

mg/m3 Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk


Lampiran V-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup


BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN


Catatan: Volume Gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 atm).

2.4 Analisis Isi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

ANALISIS KEKUATAN

Dalam pasal pertama ini, keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun

1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak sudah mencanangkan dengan tegas

mengenai pengertian baku mutu emisi sumber tidak bergerak, emisi, batas maksimum, dan

perencanaan yang berhubungan dengan lingkungan. Sehingga mempermudah pembaca

dalam hal ini para pengamat lingkungan termasuk pula masyarakat untuk memahami perihal

yang tercantum didalamnya. Dalam pasal yang selanjutnya tahap perencanaan sebelum

keluarnya keputusan ini telah terlihat sudah terorganisir dengan baik dalam pemenuhan baku

mutu emisi Lampiran A dan Lampiran B serta bagi jenis kegiatan dimana telah ditentukan

waktu yang ditetapkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum keputusan ini

dikeluarkan dan adanya peninjauan secara berkala juga membantu dalam tahap pemantauan

baku mutu emisi tersebut. Dalam pasal yang ketiga lampiran yang tercantum dalam

Lampiran IA dan IB terlihat sudah mendeskripsikan komponen yang tercamtum dildalamnya

dengan jelas . pada pasal selanjutnya telah tercantum dengan jelas poin - poin tugas dari

badan pengendali dampak lingkungan yang ada dalam peraturan ini.

Pada pasal yang kelima peran gubernur dalam mengatur keputusan yang ada sudah

sangat cermat dan bijak karena melibatkan beberapa pihak untuk menetapkan baku mutu

emisi pada suatu daerah.dalam pasal ke enam keputusan yang diambil dalam analisis

mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang mensyaratkan tingkatan baku mutu emisi

sudah sangat tepat karena menyerahkan keputusan pada analisis yang dampak lingkungan

yang telah ditentukan. Dalam pasal yang selanjutnya memperkuat kebijakan keputusan ini

dalam memenuhi tanggung jawab mengenai kegiatan yang berhubungan dengan emisi

sumber tidak bergerak serta mellampirkan laporan dalam jangka waktu yang efisien sehingga

mempermudah dalam pemantauan selain itu peranan kepala badan yang bertanggung jawab

atas penetapan pedoman teknis pembuatan unit pengendalian pencemaran udara juga sangat

baik dalam membantu tercapainya AMDAL yang baik. Secara keseluruhan , keputusan

menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber

tidak bergerak ini memberikan pedoman yang baik dalam terwujudnya AMDAL yang sesuai

dengan peraturan yang ada.

ANALISIS KELEMAHAN

Dalam pasal pertama, keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun

1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak ini terdapat ketidakjelasan mengenai

pengertian menteri, badan dan gubernur sehingga memberikan penafsiran yang kurang dapat

di mengerti oleh pembaca. Dalam pasal kedua tidak terlihat adanya masalah yang berarti atau

dapat dikatakan semua perencanaan telah ditetapkan dengan baik. Dalam pasal selanjutnya

terlihat adanya ketidakjelasan dalam ketetapan menteri mengenai baku mutu emisi.dalam

pasal yang ke empat detail tugas dari badan pengendali dampak lingkungan seharusnya bias

dijelaskan lebih rinci lagi.

Secara keseluruhan semua keputusan dan peraturan yang tercantum dalam ,

keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 1995 tentang baku mutu emisi

sumber tidak bergerak ini tidak terlalu banyak terdapat kelemahan yang berarti karena

sebagian besar keputusan yang ada sudah jelas mencantumkan peraturan yang sesuai dengan

AMDAL.

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

http://alakazam123.blogspot.com/2013/11/kajian-mengenai-amdal.html. Diakses pada 23 Maret 2014 pukul 17.24.

http://alakazam123.blogspot.com/2013/11/kajian-mengenai-amdal.html

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

Documents