-
Pokok-PokokPembinaanPNS 159
Mengingat
bahwa dengan adanya perkembanganstruktur organisasi di
lingkungan Depar-temen Agama dipandang perlu men in-jau kembali
Keputusan-keputusan Men-teri Agama yang mengatur tentangpembuatan
Daftar Penilaian Pelaksana-an Pekerjaan (DP.3) Pegawai NegeriSipil
di lingkungan Departemen Agama.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok
Kepe-gawaian yang telah diubah denganUndang-undang Nemer 43
Tahun1999;
2. Peraturan Pemerintahan Nomer 10Tahun 1979 tentang
PenilaianPelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nemor 60Tahun 1999 tentang
PendidikanTinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Ta-hun 2003 tentang Wewenang
Pe-ngangkatan Pemindahan dan Pem-berhentian Pegawai Negeri
Sipil;
Menimbang
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENIJ:BI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 493 TAHUN
2003
TENTANGPEMBUATAN OAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN (OP3) PEGAWAI NEGERI SIPIL01 LlNGKUNGAN OEPARTEMEN
AGAMA
-
Pokok-PokokPembinaanPNS 160
5. Keputusan Presiden Nomor 102Tahun 2001 tentang
Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Su-sunan Organisasi dan Tata
KerjaDepartemen sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Pre-siden
RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor109 Tahun 2001 tentang
UnitOrganisasi dan Tugas Eselon IDepartemen sebagaimana telahdiubah
dengan KeputusanPresiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor1Tahun 2001 tentang
Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Su-sunan Organisasi dan Tata
KerjaDepartemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor424 Tahun 2001 tentang
Pemberi-an Kuasa dan Pendelegasian We-wenang Pengangkatan
Peminda-han dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dalam lingkungan
De-partemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor373 Tahun 2002 tentang
Organi-sasi dan Tata Kerja KantorWilayahDepartemen Agama Provinsi
danKantor Departemen Agama Ka-bupaten/Kota.
Surat Edaran Kepala 8adan Adminis-trasi Kepegawaian Negara Nomor
021SEl1980 tanggal 11 Pebruari 1980tentang Penilaian Pelaksanaan
Peker-jaan (DP.3)
Memperhatikan
-
Pokok-PokokPembinaanPNS 161
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Departemen adalah Departemen Agama
2. Menteri adalah Menteri Agama selaku Pejabat
PembinaKepegawaian Pusat.
3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal,
InspekturJenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang Agamadan
Diklat Keagamaan.
4. Universitas Islam Negeri adalah Universitas Islam Negeri(UIN)
Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan akade-mik dan atau
profesional dalam bidang Agama Islam, Saintdan Teknologi di
lingkungan Departemen Agama.
5. Institut Agama Islam Negeri (lAIN) adalah Perguruan Ting-gi
yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bi-dang Agama
Islam, di lingkungan Departemen Agama.
6.· Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Sekretaris,
Direktur,Inspektur, Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal dan
Ba-litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kepala Kanwil Oe-partemen
Agama Provinsi/Daerah Istimewa yogyakarta.
7. Sekolah Tinggi Agama Negeri adalah Sekolah TinggiAgama Islam
Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi AgamaHindu Negeri (STAHN), dan
Sekolah Tinggi Agama KristenProtestan Negeri (STAKPN) adalah
Perguruan TinggiAgama yang menyelenggarakan pendidikan akademik
da-lam bidang Agama masing-masing di lingkungan Departe-men
Agama.
Pasal1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TEN-TANG PEMBUATAN DAFTAR PENI-LAIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN(DP3) PEGAWAI NEGERI SIPIL 01LlNGKUNGAN
OEPARTEMENAGAMA.
Menetapkan
-
Pokok-PokokPembinaanPNS 162
11. Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Sub
Oi-rektorat, Kepala Bidang, Panitera/Sekretaris pada PTAdan PA
kelas I.A, Kepala Kantor Oepartemen AgamaKabupaten/Kota, Kepala
Balai.
12. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, KepalaSeksi,
Kepala KUA, Wakil Sekretaris pada PTA dan PA.
8. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Aga-ma yang
meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim,Paniteral Sekretaris,
Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera Pengganti, Kasubbag
Kepegawaian, KasubbagKeuangan, Kasubbag Umum, Kasub Kepaniteraan
Ban-ding/Panitera Muda Banding,Kasub KepaniteraanHukum/Panitera
Muda Hukum dan Unit Kerja lain di ling-kungan Pengadilan Tinggi
Agama.
9. Pengadilan Agama adalah Pangadilan Agama yang terdiridari:a.
PengadiianAgama kelas I.A meliputi Ketua, Wakil Ke-
tua, Majelis Hakim, PaniteralSekretaris, Wakil Pani-tera, Wakil
Sekretaris, Panitera Pengganti, KasubbagKepegawaian, Kasubbag
Keuangan, KasubbagUmum, Kasub Kepaniteraan pennohonan/PaniteraMuda
Pennohonan, Kasub Kepaniteraan GugatanlPanitera Muda Gugatan, Kasub
Kepanitaraan HukumlPanitera Muda Hukum, Juru Sital Juru Sita
Penggantidan unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama.
b. Pengadilan Agama kelas I.B dan II meliputi Ketua,Wakil Ketua,
Majelis Hakim, PaniteralSekretaris, Wa-kil Panitera, Wakil
Sekretaris, Panitera Pengganti, Ke-pala Urusan Kepegawaian, Kepala
Urusan Keuangan,Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan
KepaniteraanPermohonan/Panitera Muda Permohonan, KepalaUrusan
Kepaniteraan Gugatan/Panitera Muda Gugat-an, Kepala Urusan
Hukum/Panitera Muda Hukum, Ju-ru sitalJuru Sita Pengganti dan unit
kerja lain di ling-kungan Pengadilan Agama.
10. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri, MadrasahTsanawiyah
Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan unitkerja lain di lingkungan
Madrasah masing-masing.
-
Pokok-PokokPembinaanPNS 163
PasalS
Pejabat sebagaimana terse but dalam kolom 4 (empat)
wajibmemeliksa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang
Apabila hasil penilaian sebagaimana pasal 2 di atas tidaksesuai
dengan keyakinan pejabat atau pegawai negeri sipilyang dinilai,
maka dapat mengajukan keberatan secara tertuliskepada pejabat
sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat)lampiran keputusan
ini.
Pasal4
Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebutdalam
kolom 3 (tiga) wajib memeriksa dan meneliti hasilpenilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan yangdisampaikan kepadanya.
Pasaf2
Pejabat yang tersebut dalam kotom 2 (dua) membuat
DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Pegawai NegeriSipil
sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) danmengajukan pengesahan
kepada pejabat sebagaimanatersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran
keputusan ini.
Pasal3
14. Pendelegasian wewenang adalah Menteri memberikandelegasi
wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untukmenjatuhkan hukuman
disiplin, selanjutnya pejabat yangmenerima delegasi wewenang tidak
dapat mendelegasi-kan lagi kepada pejabat bawahannya.
15. Pada unit ke~a berarti tidak termasuk satuan kerja di
ba-wahnya.
16. Oi lingkungan unit kerja berarti termasuk satuan kerja
dibawahnya.
13. Pejabat Eselon V adalah Kepala Urusan pada Balai,
padaMadrasah Negeri dan pada Pengadilan Agama Kelas 1.8dan II.
-
Pokok-Pokok Pembinaan PNS 164
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tanun 1980 tentangPembuatan
Penilaian Pelaksanaan Peke~aan (DP.3) Pe-gawai Negeri Sipil dalam
lingkungan Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 654 Tahun 1999tentang Pembuatan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Peker-jan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil
Dalam Lingkungan Seko-lah Tinggi Agama Negeri;
3. Instruksi Menteri Agama Nomer 4 Tahun 1987 tentangPelaksanaan
Keputusan Menteri Agama Nomer 57 Tahun1980;
4. Instruksi Menteo Agama Nomor 1 Tahun 1995 tentangPembuatan
Oaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP.3) Pegawai Negeri Sipil
dalam Lingkungan Departe-men Agama;
5. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1995 tentangPerubahan
Instruksi Menteri Agama Nemer 1Tahun 1995tentang Pembuatan Daftar
Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP. 3) Pegawai Negeri Sipil dalam
LingkunganDepartemen Agama;
6. Instruksi Menteri Agama Nomor 02 Tahun 2000 tentangPembuatan
Daftar Penilaian Pelaksanaan PenilaianPekerjaan (DP.3) 8agi
Penyuluh Agama di lingkunganDepartemen Agama.
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dibuat sekali
dalamsetahun pada tiap-tiap bulan Desember.
Pasal7
disampaikan kepadanya baik ada keberatan maupun tidakterhadap
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalamkolom 3 (tiga)
lampiran keputusan ini.
Pasal6
-
Pokok-PokokPembinaanPNS 165
Ditetapkan di Jakartapada tanggal S Oktober 2003
MENTERI AGAMA R.I
ttd
SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR
Pasal9
Keputusan ini bertaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian han temyata terdapat kekeliruan
dalampenetapan keputusan ini ekan diadakan perbaikansebagaimana
mestinya.
PasalS
-
~'"":z:>-:z:II::::'>--I>-- :z:II::::' C')>->-
:z::z:
C') II::::'~ >-..,.,'"" -I- :z: >-;:lII:: II::::'
::IIICII
== II::::' ~>- '""..c:o. ;:lII:: :z:...0 >- ..-tAl :z:
>--I ~ >->- '""::c :z: :z:c:::: II::::' ~:z: II::::'
'""..-~ ;:lII:: >-- ;:lII::-::IIICII :z:>- ~'"" '"">-
;:lII::::c '""::IIICII.__
>->-:z:-II::::'~tAl-
- zVI .,.. c.o N ~;00:: ;00:: ;00:: ;00:: ;00::..... ..... .....
,....,""'CO -I ""'CO -0 .....".. c::: ".. ".. ""'CO~ ".. ~ ~ ".."..
".. ".. ~;00:: "..VI ..... VI ;:00: !'!2..... ~ ..... "..;:00: C
;00:: :z: c~ == ~ -I "..- ""'CO C :z:-0 C :00:1 c;")..... ;00::
;00:: ""'CO .":z: ;00:: ..... ..... ~c;") ..... :Ie :z: ,.."..
:00:1 ..... S!::e .... :z: ca".. .... S! ,..".. .....VI ""'CO ~
;00:: -I:Ie ..... ".. .":z: ".. :z:".. en :z: :Ie rnc ,.. ".. Z-
::e ".. ;:::".. en cVI ".. ".. ::0 !'!".. VI == "..::c ".. V'I
;00::"..
".. :z:--;00::C-I"..
~ ""'CO ~ ~ ~ - ~ ~.....:z: .":Ie en V'I en c;") ""'CO ""'CO
;00:: ""'CO ;00:: C ""'CO ;00:: ;00:: rnQ c: CD !:; ,.. c ..... :z:
..... c ..... ,...., .... ..... ..... ..... G')=- .... ..... ::e
..... .... V'I ""'CO ..... ..... ""'CO :z: .... ""'CO ""'CO.... c:
C c: :z: ".. ".. :z: ".. ".. en ".. ".. ".. ,..Q CI ".. en - ~ c;")
- .- ".. CCI ~ ~ :IE"" ""'CO =- -0 VI ".. ".. ".. ".. ".. ".. :z:
".. ".. "..Q CD CD :Ie :z: -I ~ :z: -I == -I V'I !:=- = c::: = ,..
..., c;") ..., == .....V'I =- 3 =- en ..., c;") c::: .... c c:::
".. ;00:: Zis: is: c c::: :z: .....:lE c: :00:1 C :z: ~ c :z: :z: ~
:z: :z: ~ rn~ ~ ~ ~ c c;")Q 3 ".. C c;") C c;") - - G')"" Q Q VI
!!:! :Ie :z: ~ :Ie- :z: :z: ~ VI :z: '"Q = = ".. - C -I en cCD ::c
en c :00:1 c;") ..... ".. :z: ".. !!!!"..
-
- -0 00 -.. 0-.... .... .... .... .......... ...... ......
...... ......'"1:1 '"1:1 '"1:1 '"1:1 '"1:1>- >- >- >-
>-,.... ,.... ,.... r- ,....>- >- >- >- >-~ c:
:II: c: :II:"'" -4 "'" >-z: c: '" c: z:"" z: ..">- >- -z:
z: :II:
-4 -4 >->- >- "" .-4 -4>- >-c: c:"" ..">-
>-= =>- >-3: 3:-4 >-"" z:z:
~ - '"1:1 ~ -!'-- - '"1:1 ~ ~z: z:.." .."
.." '"1:1 C') 52 "" '"1:1 .... C') 52 "" '"1:1 .... C').....
..... c: ...... ...... ...... c: ..... ...... ...... c:::::! .._
"'" c: ::::!.._
'"1:1 "'" c: ::!.._
'"1:1 "'">- >- >-z: "" c: "'" z: c:a::I >- c: "'" z:
c:a::I >- c:C') c: C') ,.... c: C') ,....>- ~ ,.. >- 3C
,.. >- :II:.... -4 "" .... -4 .." .... -4>- -4 ,.. >->-
z: ,.. c: '" >- c:-4 ..,., z: -4 ..,., "'" z: z: -4 ..,., "'"
z:0 c: -4 0 c: c: -4 0 c: c: -...... z: >- ...... z: "" ,..
...... z: "" 3:z: C') -4 z: C') >- -4 z: C') ,..C') ~ ,.. C') ~
z: ,.. C') ~ z: ,.."">- 0 c: ,.. 0 -4 c: >- 0 -4z: z: .." z:
z: >- .." z: z: >-C') >- ,.. C') ,.. -4 ,.. C') ,..
-4,.... = ,.... >- = ,.... >-0 ,.. 0 c: ,.. 0 c:,.... -<
,.... -< ,.... -- 3: 0 >- "" 3C 0 >- ..">- ,..z: z: -4
:z: z: = ,.. z: z: =C') C') '" C') C') ,.. z: C') C') ,..>- z:
,.. >-z: .._ :z: .._ 3C z: .._ 3:- ...... ..... -4 - ......
>-- :z: - :z: '" - :z: :z:.._ .._ z: .._0 ,.. 0 >- 0 >-,..
:z: >- :z: >- z:z: C') z: C') z: C')- z: :z: z:- -< -
-< - -- >-
.... .... .... .... .......... ...... ..... ..... ......'"1:1
'"1:1 '"1:1 '"1:1 '"1:1,.. ,.. >- >- ,..,.... ,.... ,....
,.... ,....>- ,.. >- >- >-"" 3C .... 3C !:5!.........
-4 >- >- 0~ '" z: z: ,..z: -4
0 z:"'" C').... .....,...,...... z:3: S!......z: 52-4......
....~ >-,.. z:z: 3C,.. ,..C') 0>- "'"3C ,....",.. ,......
=>-""-....0-4>-
!!:! !!:! !!:! !!:! !!:!0 0 0 0 0>- ,.. >- >- >-:z:
z: z: z: z:C') C') C') C') C')
'"1:1 '"1:1 '"1:1 '"1:1 '"1:1..... ...... ...... ...... .....z:
z: z: z: z:52 52 52 52 52S! 52 52 52 S!.... .... .... .... ....,..
>- >- >- >-z: z: z: ::z: z:3C :II: 3C 3: 3:,.. ,..
>- >- >-0 0 0 0 0
"'" "'" "'" "'" "'",.. ,.. ,.. >- >-"" .." .." .." ..",..
>- ,.. ,.. ,..= = = = =
NPSCN001.pdfNPSCN002.pdfNPSCN001(1).pdfNPSCN001(2).pdfNPSCN002(1).pdfNPSCN003.pdfNPSCN004.pdfNPSCN001(3).pdfNPSCN002(2).pdf