Home >Documents >KEPUTUSAN BUPATI GRESIKdispendik- bupati gresik provinsi jawa timur peraturan bupati gresik nomor 32

KEPUTUSAN BUPATI GRESIKdispendik- bupati gresik provinsi jawa timur peraturan bupati gresik nomor 32

Date post:27-Dec-2019
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • BUPATI GRESIK

    PROVINSI JAWA TIMUR

    PERATURAN BUPATI GRESIK

    NOMOR 32 TAHUN 2018

    TENTANG

    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,

    DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

    FORMAL, SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN GRESIK

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI GRESIK,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan satuan pendidikan sebagai

    Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan

    urusan pendidikan, yang benbentuk satuan pendidikan

    formal dan satuan pendidikan non formal sebagaimana

    amanah Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

    12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan

    Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

    Daerah;

    b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20

    ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

    2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

    Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,

    berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

    Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah

    dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu

    menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit

    Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan

    Pendidikan Non Formal dan Unit Koordinator Wilayah

    Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

  • Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

    Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

    diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

    tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

    dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5234);

    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

    Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5494);

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

    sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

    Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5679);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang

    Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3038);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

  • 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

    Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

    Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

    tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

    tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

    Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

    11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

    2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

    Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

    Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

    2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

    (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

    Nomor 18).

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

    ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT

    PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL,

    SATUAN PENDIDIKAN NON FAROMAL

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

    Gresik;

    3. Bupati adalah Bupati Gresik;

  • 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan kabupaten

    Gresik;

    5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal yang

    selanjutnya di singkat UPT SPF adalah Unit Pelaksana

    Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas

    Pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dan

    Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten

    Gresik;

    6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal

    yang selanjutnya di singkat UPT SPNF adalah Unit

    Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada

    Dinas Pendidikan yang terdiri dari Sekolah Taman

    Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Sanggar Kegiatan

    Belajar Negeri di Kabupaten Gresik ;

    7. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya

    disingkat NPSN adalah Singkatan dari kata Nomor

    Pokok Sekolah Nasional;

    8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan

    pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur

    Formal dan Jalur Non Formal pada setiap jenjang dan

    jenis pendidikan.

    BAB II

    KEDUDUKAN

    Pasal 2

    UPT SPF dan UPT SPNF pada Dinas Pendidikan di pimpin

    oleh seorang Kepala UPT Satuan Pendidikan,

    berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

    Kepala Dinas Pendidikan.

    Pasal 3

    UPT SPF, UPT SPNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

    sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II dan

    Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

    dari Peraturan Bupati ini.

  • BAB III

    SUSUNAN ORGANISASI

    Pasal 4

    (1) Susunan Organisasi UPT SPF dan UPT SPNF

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :

    a. Kepala UPT Satuan Pendidikan

    b. Pelaksana Administrasi

    c. Kelompok Jabatan Fungsional

    (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional

    guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dan

    Kepala UPT Satuan Pendidikan;

    (3) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) huruf b merupakan jabatan fungsional umum;

    (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) huruf c merupakan sekelompok jabatan

    yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

    pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian

    dan keterampilan tertentu.

    Pasal 5

    Struktur Organisasi UPT SPF, UPT SPNF sebagaimana

    dalam Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan

    bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

    BAB IV

    RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

    Pasal 6

    (1) Kepala UPT SPF dan UPT SPNF mempunyai tugas

    membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

    Pendidikan dalam memimpin dan mengkoordinasikan

    pengelolaan lembaga satuan pendidikan;

    (2) Kepala UPT SPF dan UPT SPNF sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas

    bertanggungjawab untuk merencanakan program dan

    kegiatan, membina, membimbing, ketatausahaan,

    Evaluasi, pengendalian dan pelaporan rumah tangga

    Satuan Pendidikan Sekolah.

  • Pasal 7

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 6 ayat (2) Kepala UPT SPF dan UPT SPNF,

    menyelenggarakan fungsi:

    a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan

    kegiatan sesuai visi dan misi Satuan Pendidikan

    sekolah dalam jangka pendek, jangka menengah dan

    jangka panjang;

    b. pelaksanaan koordinasi dengan cara memimpin dalam

    pengambilan keputusan baik internal maupun

    eksternal dan mengkomunikasikan kepada pihak-

    pihak terkait;

    c. pelaksanaan tugas Ketatausahaan dengan cara

    pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar dan

    kegiatan bimbingan, ketenagaan, keuangan, sarana

    prasarana dan rumah tangga Satuan Pendidikan

    sekolah;

    d. pelaksanaan pengendalian dan pengembangan sumber

    data manusia dengan cara membimbing guru dalam

    menyusun dan melaksanakan program pengajaran,

    mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program

    peng

Embed Size (px)
Recommended