Kepmenkominfo No 88 Tahun 2010

5/14/2018 Kepmenkominfo No 88 Tahun 2010

1/10

Menimbang

Mengiingat

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATlKAREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASJ DAN INFORMATIKANOMOR: 88 IKEP/M.KOMINFO/03/2010

TENTANGIZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK TERES TRIALRADIO TRUNKING PT. MAESA NUSATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

a. bahwa PT. MAESA NUsATAMA merupakan badan usaha swastayang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak terestrialradio trunking berdasarkan Keputusan Menteri Perllubungan Nomor:KP. 258 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang IzinPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial Radio TrunkingPT. MAEsA NUSATAMA;

b. bahwa PT. MAESA NUSATAMA telah menyampaikan laporanpeiaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan bergerakterestrial radio trunking selama 5 (lima) tahun:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, dan setelah dilakukan evaluasi menyeluruhdipandang perlu diterbitkan penyesuaian izln penyetenggaraanjaringan bergerak terestrial radio trunking kepada PT. MAESANUSATAMA yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kornunikasidan Informatika;1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 154, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:3881);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor: 3980);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer: 53 Tahun 2000tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer: 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);

4. Peraturan Pemerintah RepubUk Indonesia Nomor: 7 Tahun 2009tentang Jenis dan Tarif Atas Jenls Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20,Tarnbahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor: 4974~ ...

1 .~ V


2/10

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1L Tahun 2005tentang Unit Organisas; dan Tugas Eselon I Kernente-ian NeqaraRepubJik Indonesia sebaqairnana telah diubah terakh.r denganPe ratu ra n P re side n Republ ik lndonesia N om or:. 50 T ah un 2 00 8.;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan Organises; Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Perhubungan N ornor: KM . 4 Tahun 2001 tentangPenetapan Rencana Dasar Teknis Nasiona! 2000 (FundamentalTechnical Plan National 2000) Pembangunan TelekemunikasiNasional sebagaimana felah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Komunikasi dan lnforrnatika Nomor:3A1PERIM.Keminfo/04/2008;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nemer: KM . 21 Tahun .2001 tentangPenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan IntormatikaNomor: 31IPER/M. KominfoI09/2008,;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor:03/PIM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan PadsBeberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang MengaturMateri Muatan KllUSUS di B.idang Pas dan Telekornunikasi:

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor:25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organlsasi dan Tata KerjaDepartemen Komunikasi dan Informatika;11. Peraturan Menter! Kemunikasi dan Intormatlka Nomor:36IPERlM.KOMINFOI10/2008 tentang Penetapan Badan RegutasiTelekomunlkas i Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Komunikasi dan lntorrnatika Nomor:31lPER/M. KOMIN F0/09/2009;

12. Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nemer:o 1/PERIM. KOMI N F O /O 1 / 2 0 . 10 tantang Penyelenggaraan JaringanTelekom unikasi.

Mernperhatlkan : a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pembangunan Jaringan BergerakTerestrial Trunking PT. M.AESA NUSATAMA tanggal 8 April 2009untuk lokasi Tuban, Kuta-Bali.

b. Berlta Acara Pemeriksaan HasH PembangunanJaringan BergerakTerestrial Trunking PT: MAESA NUSATAMA tanggal 14 April 2009untuk lokasi Gunung Tangkuban Perahu, 8andung-Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG

lZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK TERESTRIALRADIO TRUNKING PT. MAESA NUSATAMA.PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama PerusahaanNPWPAlamat

PT. MAESA NUSATAMA01.572.313.3-063.000Menara D EA Lt. 3 S ult.e 30 3J L M e g a K U , .niO, 9 .1-.B a r a t K .3.V. E4.3 No. 1

J ., akarta 12950(f? c : ~~ . h - -2 r


3/10

\IUntuk rnenyelenqqarakan :a. Jaringan bergerak terestrial radio trunking dengan menggunakan

kanal frekuensi radio tertentu;b. Jasa teleponi dasar berbasis jaringan bergerak terestrial radio

trunking.KEDUA a. Penetapan penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilaksanakan melaluianalisa teknis denqan memperhatikan ketersediaan kanal frekuensiradio;

b. Penetapan penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimanadimaksud dalarn Diktum PERTAMA huruf a tidak bersifat eksklus i fsehingga dapat ditetapkan juga untuk pangguna kanal frekuensi radiolainnya.

KETIGA Dalam menyelenggarakan Janngan bergerak terestrial radio t runkinqPT. MAESA NUSATAMA wajib:a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan;b. Melaksanakan ketentuan sebaqa imana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.KEEMPAT lzin penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking ini berlakusampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang PT. MAESA

NUSATAMA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DiktumKEDUA.

KELIMA "iIzin penyelenggaraan jaringan tetap bergei~k te restria I radio trunking inidapat dilakukan evaluasi s etiap tah un nan evaluas i secara rnenyeluruhset iap 5 (lima) tahun.

KEENAM Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP. 258 Tahun 2'004 tanggal 21 Juli 2004 tentang IzinPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial Radio Trunking PT. MAESANLJSATAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, ditetapkan.

SALINAN' Keputusan in; disampaikan kepada :1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;2. Direktur Jenderal Pas dan Telekornunikasf3. Anggota Komite ReguJasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi TelekomunikasiIndonesia (BRTI).

2010

3


4/10

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER. ~ MUNIKASIDAN INFORMATIKANOMOR 88 IKEP/M.KOMINFO/03;..:.010TANGGAL 9 MARET 2010

KETENTUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK TERESTRIALRADIO TRUNKING PT. MAESA NUSATAMA

1. UMUM1.1 Pengertian

Seluruh pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Ketentuan ini adalah sarnadengan pengertian telekomunikasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.1.2 Pemilik Izin

Pemilikizin penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking inj adalahperusahaan perseroan, PT. MAESA NUSATAMA, yang didirikan berdasarkanhukum Republik Indonesia dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalamAkta Notaris Nomor: 57 tanggal 9 Januari 1990 dari Notaris J.E. Maogimon, SH.,Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari DepartemenKehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nornor: C2-4227 HT.01.01.Th.9S tanggal 24 April 1998 dansebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 18 tanggal 16Oktober 2009 dari Notaris Charles Hermawan, SH., Notaris di Tangerang, yang telahmendapat persetujuan dad Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RepuhlikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU-58705.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 Desember 2009tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnyadisebut "PT. MAESA NUSATAMA".

2. HAK PEMILlKIZIN2.1 PT. MAESA NUSATAMA mempunyai hak untuk menyelenggarakan jaringanbergerak terestrial radio trunking sesuai dengan pita frekuensi radio yang ditetapkan.2.2 Dalam menyelenggarakan jarmqan bergerak terestrial radio trunkingPT. MAESA NUSATAMA berhak:

2.2.1 Menyelenggarakan [asa teleponi dasar berbasis jaringan bergerak terestrialradio trunking;2.2.2 Memberlakukanketetapan besaran tarif sewa jaringan bergerak terestrialradio trunking berdasarkan formula yang ditetapkan sesuai ketentuan

perundang-undangan;2.2.3 Memilih dan rnengqunakan teknologi sepanjang memenuhi ketentuanstandar teknis;2.2.4 Mendapatkan penetapan penggunaan kanal spektrum frekuensi radio

sesuai peruntukannya, sesuai perencanaan alokasi frekuensi radio dansepanjang spektrum frekuensi radio yang diperlukan tersediayt

Ct:.~" J rH all carl 7


5/10

2.2.5 Mendapatkan surat keterangan laik operasi untuk. setiap pembangunanjaringan dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasaranapenyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunktnq yangmengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuaiketentuan perundang-undangan;2.2.6 Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap gangguan penggunaan

frekuensi radio dari pengguna frekuensi radio ilegal sesuai ketentuanperundang-undangan;

2.3 PT. MAESA NUSATAMA mendapat jaminan dari Pemerintah/Menteri untukmendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalambutir 2.1 dan butir 2.2 serta dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksuddalam butir 4;

2.4 PT. MAESA NUSATAMA mendapat jaminan dari Pemerintah/Menteri ataskerahasiaan data/informasi yang disampaikan sepanjang dinyatakan rahasia olehPT. MAESA NUSATAMA.

3. KONDISI EKSISTING DAN PENGEMBANGAN WILA YAH LAYANAN3.1 Kondisi Eksisting Jaringan Bergerak Terestrial Radi~ Trunking sId April 2009

TAHUN CAKUPAN AREA LAYANAN SWITCHING REPEATER KAPASITAS(UNIT) (UNIT) PELANGGANJakarta, Bogor, Depok, 1 20 6000Tangerang, BekaslBandung 1 6 300

Eksisting sI d Bali 1 5 30 0April 2009 Cilegon 1 4 300

Merak 1 5 300Balikpapan 1 5 30 0Surabsi'a 1 4 30 0

3.2 Standar Kualitas PelayananTahun 2009Penanganan gangguan dalam 1 hari 2_Oam/kasus)Reliability (%) 95Pelayanan pelanggan Uamll1sri ) 24

3.3 Oalam hal akan dilakukan perubahan dan/atau pengembangan wilayah layanan,PT. MAESA NUSATAMA wajib melaporkan rencana perubahan dan/ataupengembangan wilayah layanan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

4. KEWAJIBAN DAN SANKSI4.1 Kewajiban Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan

4.1.1 PT. MAESA NUSATAMA wajib menjamin kualitas peJayanan sekurang-kurangnya mempunyai Network Monitoring Systems (NMS); J,cf.l I~ r

Hat 2 dari 7


6/10

4.1.2 Standar Kualitas PelayananTahun .) 2010 2011 2012 2013 2014

s I d sI d s I d s i d s i d2011 2012 2013 2014 2015Penanganan gangguan dalam 1 2 2 2 2

,2hari Uam/kasus)Reliability (%) 95 95 95 95 95

Pelayananp:elanggan (jam/hari) 24 24 24 24 24'J Periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin penyelenggaraan.

4.2 Sanksi KewaJiban Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan4.2.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pencapaian standar kualitaspelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1, diberikan peringatantertulis kepada PT. MAESA NUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;4.2.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 tidakdiindahkan, PT. MAESA NUSATAMA dikenakan sanksi denda yangbesarnya sesuai ketentuan perundang-undangan;4.2.3 ApabiJa sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2 tidakdilaksanakan, dapat dilakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh

PT. MAESA NUSATAMA.4.3 Kewajiban Pelayanan

4.3.1 PT. MAESA NUSATAMA wajih menyediakan jasa teleponi dasar berbasisjaringan bergerak terestrial radio trunking;4.3.2 PT. MAESA NUSATAMA wajib mempunyai layanan standar sekurang-kurangnya :4.3.2.1 Perpindahan antar sel otomatis (hand over);4.3.2.2 Fasilitas pengaman dari kecurangan (anti fraud facility);4.3.2.3 Fasilitas supervisi.

4.4 Sanksi Kewajiban Pelayanan4.4.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelayanan sebagaimana dimaksuddalarn butir 4.3, diberikan peringatan tertulis kepada PT. MAESANUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktumasing-masing 7 (tujuh) hari kerja;4.4.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1 tidakdiindahkan, dilakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh PT. MAESANUSATAMA.

4.5 Kewajiban Pelayanan Universal

PT. MAESA NUSATAMA wajib memberikan kontribusi pelayanan universal sesuaiketentuan perundang-undangan.4.6 Sanksi Kewajiban Pelayanan Universal

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban. pelayanan universal sebagajnian~dimaksuddalam butir 4.5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundan~~angan.~

Hal3 dari 7


7/10

4.7 Kewajiban Memenuhi Persyaratan Teknis4.7.1 Dalam membangun [arlnqan, PT. MAESA NUSATAMA wajib mengikuti

ketentuan yang tercantum dalarn rencana dasar teknis nasicnal;

4.7.2 PT. MAESA NUSATAMA wajib menggunakan alat dan/atau perangkattelekomunikasi yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Posdan Telekomunikasi dan berlabel;

4.7.3 PT. MAESA NUSATAMA wajib menggunakan produksi dalarn negerisepanjang alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan digunakantersedia.

4.8 Sanksi Kewajiban Memenuhi Persyaratan TeknisSetiap kelalaian pemenuhan kewajiban persyaratan teknis sebagaimana dimaksuddalarn butir 4.8 dikenakan sanksl sesuai ketentuan perundang-undangan.

4 ..9 Kewajiban Terhadap PelangganPT. MAESA NUSAT AMA waj:ib memenuhi semua kewajiban terhadap pelangganjaringan bergerak terestrial radio trunking sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.10 Sanksi Kewajiban Terhadap Pelanggan4.10.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban terhadap pelanggan sebaqairnanadimaksud dalam butir 4.9, diberikan peringatan tertulis kepada PT. MAESANUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ten9gan9 waktuperingatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;4.10.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.10.1 tidak

diindahkan, dilakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh PT. MAESANUSATAMA.4.11 Kewajiban Izin Stasiun Radio (ISR)

PT. MAESA NUSATAMA wajib rnendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiappenggunaan spektrum frekuensi radio.

4.12 Sanksi Kewajiban Izin Stasiun Radio (ISR)Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 4.11dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.13 Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi danBiaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuens1 Radio4.13. 1 PT. MAESA NUSAT AMA wajib membayar BH P Telekomunfkasi yangbesar dan tata cara pembayarannya sesuai ketentuan perundang-undangan;4.13.2 PT. MAESA NUSATAMA wajib membayar dimuka BHP SpektrumFrekuensi Radio yang besar dan tata cara pembayarannya sesuaiketentuan perundang-undangan.,6. ~,

Hal4 dan 7- -----


8/10

4.14 Sanksi Kewajiban Pernbayaran Biaya Hak Penyeleng araan (BHP)Telekomun.ikasi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spekt,rum FrekuensiRadioSetiap kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan/atauBHP Spe ktrum F re ku en si Radio s eb agaimana d ima ks ud dalam butir 4 ,1 31 dikenakansanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan;

4.15 Kewajiban Uji Laik Operasi4.15.1 PT. MAESA NUSATAMA wajib mengajukan permohonan uji laik operasidan memiliki surat keterangan laik operasi atas setiap pembangunan

jaringan dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasaranapenyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking yangmengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuaiketentuan perundang-undangan;4.15.2 Perubahan teknologi sebagaimana dimaksud pada butlr 4.15.1 meliputiperubahan standar teknologi yang digunakan berdasarkan standarinternasional dari International Telecommunication UnionJITU, perubahan

penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau perubahan penggunaansistem dari analog ke digital.4.16 Sanksi Kewajiban Uji Laik Operasi

4.16.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban uji laik operasi sebagaimanadimaksud dalarn butir 4.15, diberikan peringatan tertulis kepadaPT. MAESA NUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengantenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

4.16.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.16.1 tidakdiindahkan, dilakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh PT. MAESANUSATAMA.

4.17 Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pelanggan4.17.1 PT. MAESA NUSATAMA wajib memberikan ganti rugi kepada pelangganyang dirugikan dalam hal pelayanan yang telah disepakati, kecuali dapatdibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahandan/atau kelalaian PT. MAESA NUSATAMA.4.17.2 Kerugian yang dimaksud dalam butir 4.17.1 adalah terbatas kepadakerug.i.an langsung yang diderita pelanggan atas kesalahan dan/atau

kelalaian PT. MAESA NUSATAMA.4.18 Sanksi Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pelanggan

4.18.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban ganti rugi kepada pelanggansebagaimana dimaksud dalam butir 4.17, diberikan peringatan tertuliskepada PT. MAESA NUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turutdengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujull) hari kerja;

4.18.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butlr 4.18.1 tidakdiindahkan, dilakukan pencabutan izln yang dimiliki oleh PT, MAESANUSATAMA.~ 4~

Hal5 darl 7---------- --


9/10

4.19 Kewajiban Pelaporan4.19.1 PT. MAESA NUSATAMA wajib menyampaikan laporan ...etiap tahunkepada Direktur Jenderal Pas dan Telekomunikasi, sekurang-kurangnya

laporan m engenai :4.19.1.1 Pencapaia n S ta ndar Kualitas Pelayanan;4.19.1.2 Jumlah pelanggan;4.19.1.3 Pembayaran BHP Telekomunikasi dan BHP Spektrum Frekuensi

Radio;4.19.1.4 Kontrlbusi Kewajiban Pelayanan Universal.

4.19.2 PT. MAESA NUSATAMA selain wajjb menyampaikan laporansebagaimana dimaksud butir 4.19.1, apabila diperlukan wajibmenyampaikan laporan setenqah tahunan, informasi atau data terbaru yangdiperlukan untuk pembinaan apabila diminta aleh Menteri.

4.20 Sanksi Kewajiban Pelaporan4.20.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelaparan sebagaimana dimaksuddalam butir 4.19, diberikan peringatan tertulls kepada PT. MAESA

NUSATAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ten99a09 waktumasinq-rnasinq 7 (tuJuh) hari kerja:

4.20.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.20.1 tidakdiindahkan, PT. MAESA NUSATAMA dlkenakan sanksi denda yangbesarnya sesuaiketentuan perundang-undangan;4.20.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 4.20.2 tidakdilaksanakan, dapat dilakukan pencabutan izln yang dimlliki olehPT. MAESA NUSATAMA.

4.21 Pelaksanaah Sanksi4.21.1 Denda sebagaimana dimaksud dalarn butir 4.2 dan 4.20 disetor langsungke Kas Negara melalui rekening bendaharawan penerima DirektoratJenderal Pas dan Telekomunikasi di bank pemerintah yang ditunjuk;4.21.2 Dalarn hal sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.21.1 tidak

dipenuhi, diberikan peringatan tertulis kepada PT. MAESA NUSATAMAsebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing7 (tujuh) hari kerja;

4.21.3 Apabila peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir4.21.2 tidak diindahkan, dan PT. MAESA NUSATAMA tidak dapatmemberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Menteri, maka dilakukanpencabutan izin yang dimiliki oleh PT. MAESA NUSATAMA.

5. LAIN-LAIN5.1 Kesinambungan Pelayanan Atas Pencabutan Izin

OaJam hal terjadi pencabutan izin, PT. MAESA NUSATAMA wajib rnenyaturkankepentingan pelanggan ke penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio trunkinglainnya ~esuai A- dengan area layanannya sepanjang .Iayanan tersedia danmemungklnkan/? ~ ~

Hal 6 dari 7


10/10

5.2: Perubahan Nama, Alamat danlatauKepemHikal1 Perusahaan,5..2 .1 PT . MAESA NUSATAMA wajib m elaporkan kepada Mt'7nteriset iapperubahali nama perusahaan dan/ataualamat perusahaan;5.2.2 Dalarn hal terjadi perubahan nama perusah:aan dan/atau alamat

perusahaan, lzin penyelenggaraan ja ringan berqe rak te restri a I radiotrunking PT . MAESA NUSAT AMA wajih d ila ku kan pen ye su aia n.

5.2.3 Pe rubahan kepem i lik an saham perusahaan :5 .2 .3 .1 D alam h a . l akan d ila ku kan perubahan k ep em J lika n s ah am k ep ad a

pemegang Baham Indonesia dan/atau asing"PT. MAESANUSATAMA wajib melap.orkan rencana perubahan susunankeperni l lkan saham kepada Menteri ;

5.2.3.2 Baham PT. MAESA NlISATAMA 'dapat d im iHk i oleh pemegangsaham aSing sesual ketentuan perundang-undangan.5.~ Penelltlan dan PengembanganTelekoOlunikasi

P T. M A5S A NUSATAMA wa jib mencatokas lkan dana untuk kegiatan peneli t ian danpengembangan dalarn bidang te le kom ~ f:t' fc rmanka., . . . 1 . . . .ME~~'~ U I DANINFORMATIKA,

'0, . , ;, .i.~'

Hal 7 d ,: .a ri 7

Kepmenkominfo No 88 Tahun 2010

Documents