Kepmen Pedoman Pengelolaan DAS

DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

1

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang system kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya. Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement). Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan tidak adanya adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana daerah berlomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Permasalahan ego-sektoral dan ego-kedaerahan ini akan menjadi sangat komplek pada DAS yang lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan dalam DAS maka perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam skala DAS secara efektif dan efisien.


2

1.2 Tujuan Pedoman Teknis Pengelolaan DAS Terpadu Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan arahan umum atau acuan dalam menyelenggarakan pengelolaan DAS dan disesuaikan dengan perkembangan dan pergeseran paradigma dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Pedoman ini sifatnya umum yang dapat digunakan baik untuk pengelolaan DAS lintas propinsi, lintas kabupaten/Kota maupun DAS dalam satu kabupaten/Kota. Karena itu Pedoman ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan spesifik pada masing-masing wilayah dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah terbentuknya persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan pengelolaan DAS sesuai dengan karakteristik ekosistemnya, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya konservasinya dapat dilakukan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Muara dari keseluruhan upaya pengelolaan DAS yang optimal ini adalah terjaganya integritas fungsi DAS dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. 1.3 Ruang Lingkup Pengelolaan DAS Sasaran wilayah pengelolaan DAS adalah wilayah DAS yang utuh sebagai satu kesatuan ekosistem yang membentang dari hulu hingga hilir. Penentuan sasaran wilayah DAS secara utuh ini dimaksudkan agar upaya pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang telah mempertimbangkan keterkaitan antar komponen-komponen penyusun ekosistem DAS (biogeofisik dan sosekbud) termasuk pengaturan kelembagaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang disebutkan terakhir berfungsi sebagai instrumen pengelolaan yang akan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan telah/tidak mencapai sasaran. Ruang lingkup pengelolaan DAS secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi/pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap upaya - upaya pokok berikut: a) Pengelolaan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan (landuse) dan konservasi

tanah dalam arti yang luas. b) Pengelolaan sumberdaya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan dan

pengendalian daya rusak air. c) Pengelolaan vegetasi yang meliputi pengelolaan hutan dan jenis vegetasi terestria l lainnya

yang memiliki fungsi produksi dan perlindungan terhadap tanah dan air. d) Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia termasuk pengembangan kapasitas

kelembagaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperan dalam upaya pengelolaan DAS.

1.4 Terminologi dan Konsep Keterpaduan Pengelolaan DAS Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama dalam pengelolaan DAS adalah sebagai berikut:


3

a) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan dengan

sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografis yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya melalui ke danau atau ke laut secara alami.

b) Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS – Sub DAS.

c) Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih DAS dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil , termasuk cekungan air bawah tanah yang berada dibawahnya.

d) Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, temapat sema kejadian hidrologis seperti proses pengibuhann, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.

e) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan manfaat sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

f) Pengelolaan DAS Secara Terpadu adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan manusia dalam suatu DAS secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar DAS untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

g) Rencana Pengelolaan DAS merupakan konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana berjangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumberdaya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumberdaya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

h) Tata air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran permukaan dan aliran sungai, peresapan, aliran air tanah, evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.

i) Lahan kritis adalah lahan yang keadaan biofisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

j) Konservasi tanah adalah upaya mempertahankan, merehabilitasi dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

k) Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) adalah upaya manusia untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan daya dukung lahan agar berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya.

1.5 Pentingnya Pengelolaan DAS Terpadu Pentingnya asas keterpaduan dalam pengelolaan DAS erat kaitannya dengan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan DAS, yaitu pendekatan ekosistem. Ekosistem DAS merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan berbagai komponen biogeofisik dan sosial ekonomi dan


4

budaya yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Kompleksitas ekosistem DAS mempersyaratkan suatu pendekatan pengelolaan yang bersifat multi-sektor, lintas daerah, termasuk kelembagaan dengan kepentingan masing-masing serta mempertimbangkan prinsip-prinsip saling ketergantungan. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan DAS : a) Terdapat keterkaitan antara berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

pembinaan aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam. b) Melibatkan berbagai disiplin ilmu dan mencakup berbagai kegiatan yang tidak selalu saling

mendukung. c) Meliputi daerah hulu, tengah, dan hilir yang mempunyai keterkaitan biofisik dalam bentuk

daur hidrologi. 1.6 Kerangka Pikir Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS Terpadu pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak - pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan dan konservasi sumberdaya alam pada tingkat DAS. Pengelolaan partisipatif ini mempersyaratkan adanya rasa saling mempercayai, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan mempunyai rasa ketergantungan (interdependency) di antara sesama stakeholder. Demikian pula masing-masing stakeholder harus jelas kedudukan dan tanggung jawab yang harus diperankan. Hal lain yang cukup penting dalam pengelolaan DAS terpadu adalah adanya distribusi pembiayaan dan keuntungan yang proporsional di antara pihak - pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pengelolaan DAS, tujuan dan sasaran yang diinginkan harus dinyatakan dengan jelas. Tujuan umum pengelolaan DAS terpadu adalah : (1). Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS. (2). Terkendalinya hubungan timbal balik sumberdaya alam dan lingkungan DAS dengan

kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pengelolaan DAS yang ingin dicapai pada dasarnya adalah: (1). Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal. (2). Meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat. (3). Tertata dan berkembangnya kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam

penyelenggaraan pengelolaan DAS dan konservasi tanah. (4). Meningkatnya kesadaran dan partisipasi mayarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan

DAS secara berkelanjutan. (5). Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Oleh karena itu, perumusan program dan kegiatan pengelolaan DAS selain harus mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perlu pula disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan DAS, karakteristik biogeofisik dan sosekbud DAS, peraturan dan perundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip


5

dasar pengelolaan DAS. Uraian kerangka pikir tentang pengelolaan DAS terpadu disajikan secara diagramatis sebagaimana tertera pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Kerangka pikir pengelolaan terpadu DAS

- fungsi air : sosial - ekonomi- pemerintah : provider - enabler- pmt: sentralistik - desentralisasi- sist. pembangunan : government

centris - public participation- keputusan: topdown - bottom up

and top down.- otonomi daerah secara nyata

Sesuai dgnsasaran

Permasalahan DAS- kondisi DAS menurun- banjir & kekeringan- erosi & sedimentasi- pencemaran air sungai- pengelolaan tidak terpadu- koordinasi lemah- kesadaran masyarakat rendah- dana pemerintah terbatas- institusi belum mantap- peraturan tumpang tindih- konflik antar sektor/kegiatan- hulu & hilir belum serasi- pengembangan SDA belum

sinkron dengan konservasi

- DAS sebagai ekosistem- geografis & hamparan-

nya lintas daerah- geo-bio-fisik dan

manusia (SDA & SDM)- kegiatan multi sektor- aspek sosial ekonomi

budaya

1. Dilaksanakan secara terpadu, holistik, berkesinambunganberwawasan lingkungan dengan pendekatan DAS yangditerapkan berdasar sistem pemerintahan yang desentralistik

2. Berasas kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian danakuntabilitas

3. Melibatkan stakholders dalam pengambilan keputusan4. Prioritas berdasarkan DAS strategis5. Meliputi manajemen : a) watershed conservation, b) water

resources development, c) pengelolaan tanah/lahan, dand) pengelolaan vegetasi, serta e) pembinaan SDM

6. Efektifitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, monitoring dan evaluasi

7. Peninjauan kembali secara berkala dan Program Lanjutan

Kebijakan danPer-UU-an

Klasifikasi DAS :- Hamparan/letak

geografis DAS- Fungsi strategis- Kesepakatan Pemda

Klasifikasi :- DAS lokal- DAS regional- DAS nasional- DAS internasional - Terbinanya keserasian,

keselarasan, keseimbangandan koordinasi yang berdaya& berhasil guna

- Terselenggaranya koordinasi,keterpaduan dan keserasian,dalam perencanaan, pelaksa-naan, pengendalian, monito-ring dan evaluasi

- Terkendalinya hubungantimbal-balik SDA & SDM(kegiatan) guna kelestarianfungsi lingkungan & kesejah-teraan manusia

- Terciptanya kondisi hidrolo-gis DAS yang optimal : hasilair yang memadai (waktu,ruang, jumlah, mutu), danterkendalinya erosi, sedimen-tasi, banjir dan kekeringan

- Meningkatnya produktivitaslahan

- meningkatnya kesejahteraanmasyarakat

- Terwujudnya pembangunanyang berkelanjutan & berwa-wasan lingkungan

Resources didayagunakan secaraterpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan melaluipendekatan DAS

PEMELIHARAAN

Karakteristik DAS Klasifikasi DAS

Latar Belakang

Pergeseran Paradigma :

Prinsip Dasar Pengelolaan DAS

Tujuan PengelolaanTerpadu DAS

Sasaran PengelolaanTerpadu DAS

ProsesPencapaian

Ya

Tidak


6

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

2.1 Peraturan dan Perundang-undangan Mengkaji Daerah Aliran Sungai dewasa ini tidak mungkin hanya didasarkan kepada satu atau beberapa undang-undang yang sejenis atau sebidang. Daerah aliran sungai harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh-menyeluruh yang terdiri dari daerah tangkapan air, sumber-sumber air, sungai, danau, dan waduk, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara berjenjang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai tersusun dengan urutan sebagai berikut: 2.1.1 Undang-Undang Dasar a) Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. b) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (akan diamandemen). 2.1.2 Ketetapan MPR a) Ketetapan MPR No. IX/ MPR/ 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/ MPR/

1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. b) Ketetapan MPR No. X/ MPR/ 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam

rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 2.1.3 Undang-Undang a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. b) Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. c) Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. d) Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. e) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya. f) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. g) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. h) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. i) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. j) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah. k) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


7

2.1.4 Peraturan Pemerintah a) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang tentang Irigasi. b) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air. d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai. e) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta

Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang. f) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. g) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom. 2.1.5 Keputusan Presiden a) Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air. b) Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. c) Keputusan Presiden No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara. d) Keputusan Presiden No. 183 Tahun 2000 tentang Susunan dan Personalia Kabinet. 2.2 Prinsip dan Kebijakan Dasar Pengelolaan DAS Prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS pada utamanya adalah sebagai berikut: a) Pengelolaan DAS berupa pemanfaatan, pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan

pengendalian sumberdaya dalam DAS. b) Pengelolaan DAS berlandaskan pada asas keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, keadilan,

kemandirian (kelayakan usaha) serta akuntabilitas. c) Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang dilaksanakan berdasarkan

prinsip “satu sungai, satu rencana, satu sistem pengelolaan” dengan memperhatikan sistem pemerintahan desentralistik sesuai jiwa otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

d) DAS merupakan Kesatuan Wilayah Hidrologi yang mencakup beberapa wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

e) Dalam satu sungai hanya berlaku Satu Rencana Kerja yang terpadu (program dan tujuan/sasaran), menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

f) Dalam satu sungai diterapkan Satu Sistem Pengelolaan yang dapat menjamin keterpaduan kebijakan, strategi perencanaan serta operasionalisasi kegiatan dari hulu sampai dengan hilir suatu DAS.


8

Kebijakan Dasar a) Pengelolaan DAS dilakukan secara holistik/integratif, terencana, dan berkelanjutan guna

menopang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

b) Pengelolaan DAS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan menggunakan pendekatan DAS sebagai satuan wilayah pengelolaan.

c) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan.

d) Masyarakat yang memperoleh manfaat atas pengelolaan DAS, baik secara langsung maupun tak langsung, wajib menanggung biaya pengelolaan secara proporsional (prinsip insentif-disinsentif).

e) Sasaran wilayah Pengelolaan DAS adalah wilayah DAS secara utuh sebagai satu kesatuan ekosistem. Penentuan sasaran DAS secara utuh ini dimaksudkan agar upaya penanganan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang utuh, sekaligus berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi DAS yang ditinjau dari aspek tata air, penggunaan lahan, sosial ekonomi dan kelembagaan.

2.3 Pengelolaan DAS dalam Konteks Otonomi Daerah Penyelenggaraan pengelolaan DAS dalam kaitannya dengan penataan ruang (wilayah) dan penatagunaan tanah dalam rangka otonomi daerah haruslah disesuaikan dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: a) Kebijakan penatagunaan tanah di tingkat pusat masih diperlukan jika terdapat kewenangan

yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang meliputi perencanaan nasional, pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pendayagunaan sumberdaya alam, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, kebijakan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan kebijakan standarisasi nasional.

b) Kebijakan penatagunaan tanah di tingkat propinsi sebagai daerah otonom masih diperlukan jika ada kewenangan yang berkaitan dengan : (i ) kebijakan di bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta (ii) kewenangan bidang-bidang tertentu lainnya, yaitu: perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia, dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi; pengendalian lingkungan hidup; promosi dagang dan budaya/pariwisata; dan perencanaan tata ruang propinsi. Di samping itu juga diperlukan keberadaan kebijakan penatagunaan tanah di tingkat propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, dimana kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Gubernur.

c) Kebijakan penatagunaan tanah pada tingkat kabupaten dan kota yang mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam kedua-dua butir di atas.


9

Dengan kata lain, pemerintah pusat mempunyai wewenang pengaturan, pengarahan melalui penerbitan berbagai pedoman, serta pengawasan dan pengendalian berskala makro. Pemerintah propinsi mempunyai wewenang bersifat lintas kabupaten/kota, pemberian perijinan tertentu, penyusunan rencana tertentu serta pengawasan dan pengendalian berskala meso. Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang yang bersifat pemberian perijinan tertentu, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian berskala mikro. Batas DAS atau Wilayah Sungai tidak selalu bertepatan (coincided) dengan batas-batas wilayah administrasi. Oleh karena itu, perlu adanya klasifikasi DAS menurut hamparan wilayahnya dan fungsi strategisnya sebagai berikut: 1. DAS Kabupaten/Kota: terletak secara utuh berada di satu Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau

DAS yang secara potensial hanya dimanfaatkan oleh satu Daerah Kabupaten/Kota. 2. DAS Lintas Kabupaten/Kota : letaknya secara geografis melewati lebih dari satu daerah

Kabupaten/Kota, dan/atau DAS yang secara potensial dimanfaatkan oleh lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Propinsi), dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.

3. DAS Lintas Propinsi: letaknya secara geografis melewati lebih dari satu Daerah Propinsi, dan/atau DAS yang secara potensial dimanfaatkan oleh lebih dari satu Daerah Propinsi, dan/atau; DAS Regional yang atas usulan Pemerintah Propinsi yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Pusat, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat startegis bagi pembangunan nasional.

4. DAS Lintas Negara: letaknya secara geografis melewati lebih dari satu negara, dan/atau DAS yang secara potensial dimanfaatkan oleh lebih dari satu negara, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat startegis bagi pembangunan lintas negara.


10

BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

3.1 Kedudukan dan Fungsi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses kegiatan penentuan tindakan/langkah- langkah yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan DAS dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan pengelolaan DAS merupakan salah satu proses dari rangkaian atau siklus penyelenggaraan pengelolaan DAS yang secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (pengembangan, penggunaan/pemanfaatan, perlindungan,dan pengendalian), pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi akanmerupakan umpan balik untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di DAS.

Adapun fungsi pentng dari rencana yang disusun adalah : (1). Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS dan dapat memberikan

komitmen kepada para pihak untuk melaksanakan kegiatan masa depan. (2). Sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam

pengelolaan DAS (3). Sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS. (4). Sebgai salah satu unsur atau masukan dalam penyusunan, penijauan kembali dana tau

penyempurnaan rencana tat ruang wilayah. (5). Sebagai bukti akuntabilitas publik bagi instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana

pengelolaan DAS.

Dengan adanya rencana pengelolaan DAS, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS diharapkan dapat mengelola berbagai sumberdaya yang ada secara efisien, efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. 3.2 Prinsip Umum Perencanaan Pengelolaan DAS

Pendekatan menyeluruh terhadap perencanaan pengelolaan DAS diperlukan dengan pertimbangan bahwa terganggunya salah satu komponen pada sistem alam sumberdaya alam akan berpengaruh terhadap komponen lainnya dalam sistem. Pendekatan menyeluruh tersebut pada hakekatnya adalah suatu kajian terpadu terhadap keseluruhan aspek sumberdaya alam DAS. Kajian tersebut mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, politik, dan tataguna lahan. Untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi dampak aktivitas pengelolaan DAS terhadap komponen-komponen lingkungan, ekosistem DAS dapat dimanfaatkan sebagai satu unit perencanaan dan evaluasi yang sistematis, logis, dan rasional dimana kondisi tata air sebagai salah satu indikatornya. Perencanaan pengelolaan DAS secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat secara multi-guna kepada para pihak - pihak yang berkepentingan.


11

Landasan untuk pengelolaan secara menyeluruh suatu DAS berawal dari perencanaan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menyeluruh pengelolaan DAS merupakan bagian strategis untuk tercapainya muara dari upaya aktivitas pembangunan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Sasaran dan tujuan fundamental perencanaan menyeluruh pengelolaan DAS adalah perbaikan keadaan sosial-ekonomi pihak - pihak yang berkepentingan dengan tidak mengabaikan keterlanjutan daya dukung dan kualitas lingkungan. Karena pengelolaan DAS dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan tujuan dilakukannya pengelolaan DAS. Tingkat dan intensitas kerjasama tersebut bervariasi dan ditentukan, antara lain, oleh struktur pemerintahan. Suatu pemerintahan, dimanapun berada, dibentuk untuk menga tur kehidupan masyarakat termasuk tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik seharusnya dapat mengupayakan agar kesejahteraan tersebut dapat dirasakan oleh berbagai tingkatan (sosial) yang ada di masyarakat. Prinsip yang berlaku umum mempersyaratkan bahwa perencanaan yang disiapkan secara sistematis, logis, dan rasional seharusnya mengarah pada bentuk pengelolaan yang bijaksana dan implementasi yang efektif. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa proses perencanaan dan implementasi program akan berlangsung dengan efektif apabila disertai pedoman kerja yang berisi prinsip-prinsip perencanaan yang, antara lain, terdiri atas: (1) Tujuan atau sasaran utama pengelolaan DAS secara menyeluruh harus dirumuskan secara

jelas dengan disertai mekanisme sistem monitoring dan evalusi yang dilakukan secara periodik. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya dampak lingkungan yang cukup serius dapat segera ditangani. Seluruh usulan kegiatan dan hasil yang diperoleh harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan capaian kesejahteraan yang berkelanjutan.

(2) Perlu disiapkan mekanisme administrasi yang efisien dengan fokus perhatian pada aspek-aspek sosial-ekonomi-politik dan kerjasama yang harmonis di antara lembaga- lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Proses perencanaan DAS harus dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang dengan metoda partisipatif diantara para pihak yang terkait.

(3) Pengelolaan menyeluruh DAS diarahkan pada penyelesaian konflik yang muncul di antara pihak - pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Pada kasus ketika terjadi konflik, kompromi yang telah dicapai di antara kelompok yang mengalami konflik harus dihormati dan dilaksanakan dengan konsisten. Selain masalah penyelesaian konflik (conflict resolution), pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip upaya pengendalian dan proses umpan balik yang mengarah pada proses pengambilan keputusan yang optimal.

(4) Rencana yang telah tersusun harus merupakan dokumen publik yang diumumkan (bisa diakses) secara terbuka oleh masyarakat dan masyarakat berhak menyatakan keberatan atas rencana yang disusun dalam waktu tertentu. Dengan demikian instansi berwenang harus melakukan peninjauan kembali terhadap rencana pengelolaan DAS sebelum ditetapkan oelh pejabat yang berwenang.

Meskipun disadari bahwa proses perencanaan pengelolaan DAS bervariasi tergantung pada karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal, pembahasan tentang proses perencanaan


12

untuk pengelolaan DAS mengacu pada Gambar 3.3. Dalam proses perencanaan tersebut dalam Gambar 3.3, kedudukan Pusat Perencanaan sangat penting karena akan memberikan arah pengelolaan yang akan dituju serta menunjukkan bentuk koordinasi yang dianggap efektif. Demikian pula, dipandang perlu bahwa dalam struktur organisasi pengelolaan DAS seharusnya memberikan peran lebih penting terhadap Komisi Pengelola DAS dan Komite Penasehat. Tidak kalah pentingnya adalah masukan atau informasi dari masyarakat pada tingkat lokal dalam proses penyusunan rencana. Peran dan fungsi masyarakat dalam proses perencanaan harus dinyatakan dan diatur dengan jelas melalui suatu pedoman kebijakan dan kerangka kerja kelembagaan. Dalam konteks perencanaan pengelolaan DAS, proses perencanaan pengelolaan DAS tersebut dalam Gambar 3.3 mempunyai dasar pertimbangan sebagai berikut: pertama, dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, proses perencanaan tersebut dalam Gambar 3.3 menjadi relevan karena fokus UU No. 22 adalah memberikan peranan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah dan mitranya di daerah. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan ke daerah dan bersifat strategis adalah penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai (Bab II Pasal 2 butir ke 13, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom). Dengan aturan seperti diamanatkan oleh PP No. 25, maka pembentukan Pusat Perencanaan seperti tersebut dalam Gambar 3.3 menjadi sangat relevan. Pertimbangan kedua adalah dengan semakin meluasnya kehendak masyarakat untuk membuat Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam yang akan menaungi dan mengendalikan Undang-Undang pengelolaan sumberdaya alam sektoral yang telah berlaku, misalnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka pola perencanaan menyeluruh pengelolaan DAS tersebut di atas juga menjadi relevan, terutama peran yang akan dimainkan oleh Komisi DAS Nasional.

3.3. Proses Perencanaan Pengelolaan DAS Hal yang penting diperhatikan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS adalah bahwa perencanaan adalah suatu proses berulang (iterative process). Perencanaan tersebut mengatur langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas pengelolaan DAS yang harus dilaksanakan termasuk rencana monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat tercipta suatu mekanisme umpan balik (feedback) terhadap keseluruhan rencana pengelolaan DAS sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap rencana yang telah disusun (Gambar 3.1). Perencanaan pengelolaan DAS terpadu mempersyaratkan adanya beberapa langkah- langkah penting sebagai berikut: 1. Pengumpulan data yang ekstensif, didukung oleh strategi pengelolaan data yang terpadu,

perlu dilaksanakan sebelum rencana pengelolaan DAS dirumuskan. Pengumpulan data ini terutama identifikasi karakteristik DAS yang, antara lain, mencakup batas dan luas wilayah DAS, topografi, geologi, tanah, iklim, hidrologi, vegetasi, penggunaan lahan, sumberdaya air, kerapatan drainase, dan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya.


13

2. Identifikasi permasalahan yang meliputi aspek penggunaan lahan, tingkat kekritisan lahan, aspek hidrologi, sosial ekonomi dan kelembagaan seperti terlihat pada Gambar 3.2. Prakiraan-prakiraan tentang kebutuhan sumberdaya alam (dan buatan) untuk beragam pemanfaatan perlu dilakukan dan dikaji potensi timbulnya konflik di antara pihak - pihak yang berkepentingan.

3. Perumusan tujuan dan sasaran secara jelas, spesifik dan terukur dengan memperhatikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dari ekosistem DAS, peraturan dan kebijakan pemerintah, adat istiadat masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.

4. Identifikasi dan memformulasikan beberapa rencana kegiatan sebagai alternatif. 5. Evaluasi alternatif kegiatan pengelolaan yang akan diimplementasikan sehingga dapat

dihasilkan bentuk kegiatan yang paling tepat (secara teknis dapat dilaksanakan, secara sosial/politik dapat diterima, dan secara ekonomi terjangkau).

6. Penyusunan rencana kegiatan/program pengelolaan DAS berupa usulan rencana yang dianggap paling memenuhi kriteria untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

7. Legitimasi dan sosiallisasi rencana yang telah disusun kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam Gambar 3.1, mekanisme pelaksanaan pengelolaan DAS mempersyaratkan bahwa tahap perencanaan dan implementasi tidak boleh dipisahkan karena informasi yang diperoleh dari implementasi kegiatan dapat dimanfaatkan kembali sebagai umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan rencana yang telah dibuat. Demikian pula, untuk setiap langkah pengelolaan dari mulai alternatif kegiatan hingga implementasi kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (review). Hal ini diperlukan sebagai umpan balik bertahap. Kegiatan yang diusulkan dalam rencana disamping mendukung pencapaian tujuan kegiatan pengelolaan DAS, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang: a) Fungsi dan kedudukan kegiatan dalam konteks pengelolaan DAS. b) Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya kegiatan. c) Kurun waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. d) Cakupan wilayah untuk pelaksanaan kegiatan. e) Pelaksana kegiatan dan kelembagaan yang diperlukan. f) Pembiayaan termasuk sarana dan prasara yang diperlukan. g) Ketatalaksanaan/organisasi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Rencana kegiatan tersebut terinci pada masing-masing program dengan skala prioritas yang jelas, dipilih sesuai dengan permasalahan yang menonjol pada DAS yang bersangkutan. Misalnya kegiatan untuk pengelolaan ruang, lahan dan vegetasi, kegiatan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya air (water resources management), dan kegiatan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (empowering and public participation). Dalam penyusunan rencana kegiatan pengelolaan DAS perlu mengintegrasikan dengan rencana tata ruang dan penatagunaan tanah, mempertimbangkan hubungan daerah hulu dan daerah hilir, serta aspek penanggungan biaya bersama (cost sharing). Seperti telah dikemukakan di muka bahwa batas ekosistem DAS tidak selalu sama (coincided) dengan batas administratif. Satu


14

wilayah administratif secara geografis dapat terletak pada satu wilayah DAS atau sebaliknya. Apabila hal ini terjadi, diperlukan identifikasi tentang wilayah administratif yang termasuk/tidak termasuk dalam DAS yang menjadi kajian. Disamping itu, adanya keterkaitan biofisik antara hulu dan hilir DAS perlu juga dilakukan identifikasi, penentuan lokasi, kategori dan bentuk aktifitas pihak - pihak yang berkepentingan dalam suatu DAS. Selanjutnya, dirumuskan kebijakan pengelolaan DAS yang telah mempertimbangkan mekanisme, regulasi dan pengaturan kelembagaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip insentif dan disinsentif terhadap pihak - pihak yang berkepentingan sesuai dengan kategori dan kedudukannya dalam perspektif prinsip pembiayaan bersama (cost sharing principle). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air di bagian hulu DAS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan adanya biaya dari pihak - pihak yang berkepentingan yang mendapat manfaat sebagai akibat adanya kegiatan tersebut. Dengan mekanisme ini terjadi interaksi di antara pihak - pihak yang berkepentingan di daerah hulu, tengah dan hilir DAS.


15

Gambar 3.1 Proses berulang (iterative process) perencanaan Pengelolaan DAS

Karakteristik DAS Kebijakan, Peraturan,Adat Istiadat

PermasalahanDAS

Tujuan dan sasaranpengelolaan DAS

Alternatif Kegiatan

Evaluasi alternatif kegiatan(lingkungan, ekonomi, sosial)

Pilihan Kegiatan

Rencana Kegiatan

Implementasi

Pemantauan dan EvaluasiSelesai

Identifikasipermintaanmasyarakat

(barang, jasadari DAS)

Kendala :- Biofisik- Manajerial- Teknologi- Modal

REVIEW


16

Gambar 3.2 Diagram Alir Garis Besar Identifikasi Permasalahan DAS

KONDISICATCHMENT

AREAKONFLIK

PERANMASYARAKAT

PRODUKTIVITASLAHAN

BANJIR DANKEKERINGAN

TINGKATBAHAYA EROSI

LUAS AREALLAHAN KRITIS

PENDAPATAN KISS

IDENTIFIKASI TINGKAT PRIORITASPEMECAHAN MASALAH

PRIORITASPEMECAHAN MASALAH

LAHAN

EROSI DANSEDIMENTASI

KEMAMPUANKESESUAIAN

LAHAN

SOSEK

IDENTIFIKASIPERMAALAHAN

HIDROLOGI KELEMBAGAAN

BATAS WILAYAH STUDI(DAS atau SUB DAS)


17

Gambar 3.3 Proses perencanaan pengelolaan DAS

IdentifikasiKebutuhan

InitiatifProses Perencanaan

(pemerintah)

PusatPerencanaan

Tujuan / Sasaran

EvaluasiKendala

Sistem PengumpulanData dan Informasi

FormulasiAlternatif Kegiatan

Analisis Alternatif yang Diusulkan

Aspek Semi-kuantitatif(Dampak Lingkungan,

Dampak Sosial)

Aspek Kualitatif(Dampak Ekologis

Penting)

Aspek Kuantitatif(Analisis Manfaat

dan Biaya

Pemilihan RencanaTerbaik

Implementasi

KomitePenasehat

PartisipasiMasyarakatKomisi DAS Nasional

+ +

Akhir proses perencanaan

3.4 Hirarkhi Perencanaan Pengelolaan DAS Perencanaan pengelolaan DAS dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu dan tujuannya ke dalam Rencana Jangka Panjang (15 tahun), Rencana Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Jangka Pendek (tahunan). Rencana jangka panjang bersifat umum dan strategis yang harus menggambarkan rencana makro pengelolaan DAS terpadu dan memuat karakteristik DAS, permasalahan yang dihadapi, tujuan, sasaran umum, kebijakan, strategi penanganan pemecahan masalah secara terpadu. Rencana


18

jangka panjang ini sebaiknya mengandung arahan umum semua sektor yang terlibat dalam pengelolaan DAS seperti arahan umum penggunaan lahan (tata ruang) berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan, arahan umum rehabilitasi dan konservasi tanah, arahan umum pengelolaan sumberdaya air, urutan prioritas penanganan Sub-DAS dalam DAS yang bersangkutan serta arahan umum pengembangan sosial ekonomi dan kelembagaan. Rencana pengelolaan DAS terpadu ini merupakan “payung atau pengikat” bagi rencana-rencana sektoral dalam DAS yang bersangkutan. Rencana Jangka Menengah lebih bersifat teknis pelaksanaan dari setiap sektor, misalnya Rencana Induk Pengembangan sumberdaya Air atau Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Rencana Teknik Lapangan RHL ini memiliki output yang meliputi rekomendasi teknis kegiatan RHL, proyeksi kegiatan tahunan RHL, analisis manfaat (finansial dan ekonomi), serta rencana monitoring dan evaluasi. Satuan wilayah perencanaan pada rencana jangka menengah ini bisa berupa DAS yang tidak terlalu luas atau suatu Sub DAS yang cukup luas dan dipilih sebagai Sub DAS prioritas pada DAS yang sangat luas. Rencana Jangka Pendek (tahunan) dibuat sangat rinci dan dilengkapi dengan deskripsi jenis, lokasi, volume, waktu dan biaya kegiatan secara rinci. Jenis rencana jangka pendek misalnya Rencana Teknik Reboisasi, Rencana Teknik Penghijauan yang biasanya ditindaklanjuti dengan rancangan kegiatan pembuatan tanaman, pembuatan bangunan-bangunan fisik (check dam, drop structure, terrace). 3.5 Legitimasi dan Sosialisasi Rencana Pengelolaan DAS Agar rencana yang dibuat dapat mengikat semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikannya, maka penyusunan rencana harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan rencana yang dihasilkan harus berkekuatan hukum. Misalnya, rencana dibuat dalam bentuk Keputusan Presiden atau Peraturan Daerah (Perda). Jika rencana tersebut tidak dijadikan sebagai Keputusan Presiden atau Peraturan Daerah yang utuh (tersendiri), maka dalam salah satu pasalnya Rencana tersebut harus tercantum sebagai rujukan dalam pembangunan wilayah atau pengelolaan sumberdaya alam DAS. Karena Rencana merupakan salah satu dasar tahap pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam DAS, maka rencana yang telah ditetapkan tersebut harus didistribusikan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan agar dapat diketahui, dipahami dan kemungkinan adanya penyesuaian sebelum diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 3.6 Ketidakpastian dalam Perencanaan Pengelolaan DAS Memprakirakan kondisi yang akan datang berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan telah menjadi kendala bagi para perencana pengelolaan DAS. Data atau informasi yang akan digunakan untuk menyusun rencana mungkin tidak tersedia sama sekali, atau kalau tersedia, bisa jadi telah kadaluwarsa, tidak lengkap, atau tidak relevan dengan materi perencanaan.


19

Sejumlah ketidakpastian yang berkaitan dengan data dan informasi tampaknya harus dihadapi dalam proses penyusunan rencana pengelolaan DAS. Ketidakpastian umumnya meliputi data iklim, masalah teknis, dan ketidakpastian masalah sosial-ekonomi. Ketidakteraturan pola iklim telah mengakibatkan ketidakpastian prakiraan iklim untuk masa yang akan datang. Pola curah hujan sangat bervariasi dari tahun ke tahun sehingga seringkali sulit untuk melakukan prakiraan curah hujan secara tepat. Meskipun sulit untuk melakukan prakiraan komponen iklim dengan akurasi yang tinggi, tetapi prakiraan pola iklim yang akan terjadi perlu diantisipasi dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rencana pengelolaan DAS. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa penyusunan rencana pengelolaan DAS sebaiknya tidak didasarkan pada keadaan rata-rata karena adanya variabilitas untuk masing-masing lokasi. Ketidakpastian yang bersifat teknis umumnya dijumpai dalam bentuk tidak memadainya pengetahuan tentang hubungan keterkaitan teknis dalam hal aktivitas pengelolaan DAS. Informasi yang akurat tentang dampak jenis vegetasi tertentu terhadap erosi di suatu daerah dengan karakteristik iklim dan tanah tertentu seringkali belum tersedia. Dengan latar belakang tersebut, dalam banyak hal, tim perencana pengelolaan DAS hanya dapat menduga keluaran apa yang akan diperoleh dari pengelolaan yang direncanakan, dan dengan demikian, mereka akan berhadapan dengan ketidakpastian. Apabila dalam masalah teknis saja dijumpai adanya ketidakpastian, maka kadar ketidakpastian dalam masalah sosial-ekonomi tentunya menjadi lebih besar. Data dan informasi yang sering dimanfaatkan untuk perencanaan sosial seperti kekayaan, kesejahteraan, pendapatan, tingkat pendidikan dan lain sebagainya, untuk tempat-tempat tertentu, boleh jadi sulit untuk memperolehnya. Dalam keadaan demikian, prakiraan variabel-variabel sosial untuk waktu yang akan datang akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih besar. Kekacauan sosial dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi dari suatu masyarakat. Keadaan ini, pada gilirannya, dapat juga mengacaukan arah kebijakan dan pengelolaan sumberdaya untuk masa-masa yang akan datang. Ia juga dapat menciptakan ketidakpastian tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem pemilikan tanah dan beberapa hak lain yang dimiliki oleh masyarakat. Perencanaan pengelolaan DAS, karena umumnya berkaitan dengan antisipasi kejadian jangka panjang, maka ia akan lebih banyak menghadapi ketidakpastian. Untuk mengatasi hal tersebut, berikut ini adalah beberapa strategi untuk menghadapi dan menangani berbagai bentuk ketidakpastian yang muncul dalam perencanaan seperti disarankan oleh Lundgren (1983): 1. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan untuk mengatasi keadaan ketidakpastian

adalah dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap situasi dunia atau lingkungan di sekeliling kita. Strategi yang harus dilaksanakan:

(1). Menunda keputusan sambil menunggu lebih banyak informasi yang dapat

dimanfaatkan.


20

(2). Melakukan analisis sensitivitas (sensitivity analysis). Dengan melakukan pengamatan terhadap pengaruh perubahan asumsi (laju inflasi, discount rate, laju erosi-sedimentasi) secara sistematis, dapat diketahui dengan lebih baik bagaimana masalah ketidakpastian tersebut mempengaruhi hasil rencana/prakiraan yang dibuat. Dalam hal ini bagian-bagian kritis yang ada dalam skenario rencana yang dibuat dapat diidentifikasi, untuk kemudian dilakukan penyesuaian seperlunya.

(3). Membuat beberapa skenario (prakiraan) mengenai hal yang diharapkan terjadi pada waktu yang akan datang serta konsekuensi yang dihadapi.

2. Cara lain untuk mengatasi ketidakpastian adalah dengan cara meningkatkan kelenturan

(flexibility) pengelolaan dan organisasi sehingga tanggap terhadap adanya perubahan yang tidak terduga sebelumnya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebaga i berikut:

(1). Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan

berlanjut. Dengan demikian, implementasi program pengelolaan DAS tidak terlalu terikat kaku pada rencana yang telah dibuat, melainkan tanggap terhadap variasi yang dijumpai di lapangan dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

(2). Diversifikasi. Dalam menghadapi ketidakpastian tentang masa yang akan datang, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi. Sebagai contoh, daripada merekomendasi hanya satu jenis vegetasi untuk memenuhi satu tujuan pengelolaan, penanaman beberapa jenis vegetasi untuk memenuhi beberapa tujuan adalah lebih baik.

(3). Rencana contingency. Pelaksanaan program di lapangan seringkali menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, perlu dilakukan identifikasi tentang hal-hal (dalam rencana) yang diperkirakan akan mengalami penyimpangan. Kemudian tentukan konsekuensi apa yang dapat terjadi dan tindakan apa yang harus diambil apabila hal tersebut betul-betul terjadi.

3. Strategi lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketidakpastian dalam

perencanaan pengelolaan DAS adalah dengan mendorong berkembangnya inovasi terhadap pembangunan. Cara yang dapat ditempuh adalah menempatkan personil yang inovatif terhadap program pembangunan sebagai pelaksana program sehingga mereka diharapkan mampu memotivisir masyarakat yang terkait dengan program pengelolaan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pengelolaan DAS. Selain masalah tenaga pelaksana, rencana program itu sendiri harus sedemikian lentur sehingga memungkinkan berkembangnya kreativitas dan diversitas dalam pelaksanaan program di lapangan.

Beberapa strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ketidakpastian dalam merencanakan proyek pengelolaan DAS tersebut di atas hanyalah beberapa cara yang dapat dikemukakan. Masih ada cara lain yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian, strategi apapun yang akan digunakan untuk mengatasi masalah ketidakpastian, ada satu tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya, yaitu bagaimana caranya untuk memasukkan atau menggabungkan strategi-strategi tersebut dalam kerangka perencanaan pengelolaan DAS.


21

IV. PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN DAS

4.1 Pihak - pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan DAS Selama ini sejumlah kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan pengelolaan DAS

telah dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Departemen Pertambangan dan Energi dan pihak-pihak lainnya. Masing-masing instansi mempunyai pendekatan yang berbeda dalam kegiatan pengelolaan DAS baik dalam unit perencanaan maupun implementasinya sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan DAS merupakan hal yang sangat kompleks baik ditinjau dari banyaknya pihak yang terlibat maupun aspek-aspek yang ada di dalam suatu DAS. Dengan kondisi yang demikian maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menciptakan percepatan dalam pengelolaan DAS secara ideal.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing lembaga tersebut cenderung bersifat sektoral, dan oleh karenanya, seringkali terjadi tabrakan kepentingan (conflict of interest) antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Untuk menghindari terjadinya tabrakan kepentingan, diperlukan klarifikasi dan identifikasi secara jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya. Selain masalah tabrakan kepentingan, masalah lain yang umum terjadi dalam pengelolaan sumberdaya yang melibatkan banyak lembaga adalah masalah kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan dan regulasi yang mengatur mekanisme kerja antar lembaga tersebut harus disiapkan dengan matang sehingga dapat menghasilkan pola kerjasama dan koordinasi yang optimal.

Menyadari adanya keterbatasan dalam hal kapasitas kelembagaan dan besarnya tingkat kesulitan dalam melaksanakan pengaturan kelembagaan dalam pengelolaan DAS, terutama dalam sistem pengelolaan yang mengandalkan pada pola kerjasama dan koordinasi antar lembaga, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah: a) Melakukan identifikasi dan membuat daftar seluruh lembaga dan pihak yang berkepentingan

dalam pelaksanaan pengelolaan DAS termasuk mereka yang diprakirakan akan terkena dampak atas pelaksanaan program pengelolaan DAS.

b) Melakukan identifikasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga dan pihak - pihak yang berkepentingan tersebut.

c) Merumuskan bentuk lembaga atau badan pengelola DAS yang sesuai dengan karakteristik biogeofisik dan sosekbud serta letak geografis DAS.

4.2 Wilayah Tanggungjawab Lembaga-Lembaga yang Terkait

Pelaksanaan pengelolaan DAS lazimnya melibatkan lebih dari satu lembaga (pemerintah

dan non-pemerintah) pelaksana. Untuk masing-masing lembaga (pemerintah) di dalamnya terbagi lagi menjadi direktorat-direktorat yang mempunyai kewenangannya masing-masing. Oleh karena


22

itu, dalam perencanaan pengelolaan DAS harus secara jelas disebutkan fungsi pokok termasuk kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organisasi pelaksana pengelolaan DAS. Secara spesifik, peran masing-masing organisasi/lembaga tersebut dalam implementasi program pengelolaan DAS termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi harus secara jelas disebutkan.

Penetapan kewenangan bagi masing-masing organisasi/lembaga pengelola DAS tersebut harus didasarkan pada fungsi masing-masing organisasi/lembaga. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam prakteknya masalah kewenangan antar lembaga ini seringkali tumpang-tindih dan menjadi kendala bagi pengelolaan DAS yang pelaksanaannya banyak menggunakan mekanisme koordinasi antar lembaga.

Dalam pengelolaan DAS, ada lembaga tertentu memiliki tanggung jawab khusus untuk suatu wilayah pengelolaan, misalnya pengurusan konservasi tanah dan air di areal hutan menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan dan Perkebunan (c.q. Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah). Konservasi tanah dan air di lahan-lahan milik di lokasi yang berdekatan dengan hutan menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri (Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah). Demikian pula, pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam satu atau lebih departemen dapat berbeda-beda, misalnya ada bagian yang menangani irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air (hydropower), perikanan, pariwisata, dan seterusnya. Misalnya, dalam program pengelolaan DAS akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembuatan jalan, dam pengendali sedimen, pembuatan reservoir untuk perikanan atau pariwisata, saluran irigasi, penghijauan, dan seterusnya. Tampak bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS tersebut di atas akan melibatkan lebih dari satu lembaga/ departemen, dan dengan demikian, juga kewenangan dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya, penetapan kewenangan yang didasarkan pada fungsi dari masing-masing lembaga/departemen dan/atau masing-masing direktorat dalam satu departemen menjadi penting. Tidak kalah pentingnya adalah mengupayakan bentuk dan mekanisme koordinasi dan kooperasi yang dapat disepakati oleh seluruh pihak - pihak yang berkepentingan, baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Meskipun disadari bahwa masalah koordinasi dan kooperasi antar lembaga tidak mudah untuk dilaksanakan, butir-butir tersebut di bawah ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek koordinasi dan kooperasi antar lembaga: a) Identifikasi seluruh lembaga/organisasi yang akan dipengaruhi dan sekaligus memainkan

peran dalam program pengelolaan DAS. b) Identifikasi wilayah kewenangan masing-masing lembaga/ organisasi tersebut pada butir a). c) Tentukan suatu mekanisme koordinasi dan kooperasi antar lembaga pengelola DAS yang

bersifat menyeluruh dari hulu hingga hilir DAS serta mencakup keseluruhan lembaga/organisasi yang terlibat dalam pengelolaan DAS termasuk kewenangan masing-masing lembaga/organisasi berdasarkan fungsinya.

d) Nyatakan dengan jelas tanggung jawab (termasuk aspek finansial) masing-masing lembaga/organisasi terhadap masing-masing komponen program pengelolaan DAS.

4.3 Alternatif Bentuk Pengelola DAS

Bentuk lembaga pengelola DAS dalam arti mempunyai tugas operasional dapat dipilih dari tiga bentuk lembaga sebagai berikut:


23

1) Badan Koordinasi

Sebagai koordinator adalah instansi yang berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan DAS. Pelaksana operasional dan pemeliharaan dilaksanakan oleh instansi fungsional terkait.

2) Badan Otorita Badan ini dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana dengan tugas mengurus dan mengusahakan pemberdayaan Daerah Aliran Sungai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Air (Komisi DAS).

3) Badan Usaha Badan Usaha (dalam bentuk BUMN atau BUMD) dibentuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditugasi mengusahakan DAS sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Air (Komisi DAS).

4.4 Komisi DAS Kebijakan pengelolaan DAS yang meliputi aspek planning – programming – controling - budgeting dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja yang berbentuk Komisi DAS di dalam struktur Dewan Sumberdaya Air (RUU Sumberdaya Air). a. Tingkatan Komisi DAS.

Komisi DAS dibentuk dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Lingkup Nasional (Komisi DAS Nasional) Berfungsi menetapkan atau merumuskan? Kebijakan, Strategi dan Program pengelolaan DAS pada tingkat Nasional.

2. Lingkup Regional (Komisi DAS Propinsi) Berfungsi menetapkan atau merumuskan? Kebijakan, Strategi dan Program pengelolaan DAS pada tingkat Regional.

3. Lingkup Lokal (Komisi DAS Daerah) Berfungsi menetapkan atau merumuskan? Kebijakan, Strategi, Program, Pelaksanaan dan Pembiayaan pengelolaan DAS pada tingkat Kabupaten/Kota.

b. Keanggotaan Komisi DAS.

Keanggotaan Komisi DAS tersebut terdiri atas wakil seluruh pihak - pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Komisi DAS Nasional:

Wakil Departemen dan Lembaga Tinggi Negara terkait, Pakar/Pemerhati dan wakil pemanfaat untuk tingkat nasional.

2. Komisi DAS Regional: Gubernur atau pejabat yang ditunjuk (sebagai Ketua), instansi yang mengurusi bidang-bidang pengairan, kehutanan, pertanian dan pengendalian dampak lingkungan, instansi


24

yang mengurusi perencanaan pembangunan (sebagai sekretaris), dengan anggota: Bupati/Walikota terkait, wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DAS yang bersangkutan.

3. Komisi DAS Lokal: Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk (sebagai Ketua), instansi yang mengurusi bidang-bidang pengairan, kehutanan, pertanian dan pengendalian dampak lingkungan, instansi yang mengurusi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota (sebagai Sekretaris), dengan anggota: wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan di tingkat DAS.

4.5 Koordinasi dalam Pengelolaan DAS Telah disebutkan di muka bahwa argumentasi perlunya pengelolaan terpadu DAS adalah karena pengelolaan DAS mempersyaratkan pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem adalah kompleks karena melibatkan multi-sumberdaya (alam dan buatan), multi-kelembagaan, multi-pihak yang berkepentingan, dan bersifat lintas batas (administratif dan ekosistem). Dalam konteks Indonesia, pola pengelolaan DAS yang akan diterapkan masih bertumpu pada mekanisme koordinasi dan kooperasi. Oleh karenanya, koordinasi dalam pengelolaan DAS menjadi elemen penting untuk terlaksananya pengelolaan DAS secara optimal. Pada bagian ini secara ringkas akan dikemukakan prinsip-prinsip pengembangan sistem koordinasi pengelolaan terpadu DAS. Sistem koordinasi pengelolaan DAS sebelum taun 2001 diatur dalam Keppres no 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah aliran Sungai. Akan tetapi Keppres tersebut diganti dengan Kepres No.123 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sunmber Daya Air. Dalam Keppres 123 tersebut ditentukan bahwa Ketua Tim Koordinasi adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua adalah Menteri Negara Perncnaan Pembangunan Nasional dan Ketua Harian adalah Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Sedangkan anggotanya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim Koordinasi Sumber Daya Air bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional sumberdya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumberdaya air. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi mempunyai fungsi :

a. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan sumbedaya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak;

b. Melakukan konsultasi internal dan eksternal dengan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya air;


25

c. Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai pengelolaan sumberdaya air;

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya air;

e. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sumberdaya air kepada Presiden.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air yang diketuai oleh Sekretaris I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air yaitu Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas. Sekretariat Tim koordinasi ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah.

Fungsi koordinasi adalah proses pengendalian berbagai kegiatan, kebijakan, atau keputusan berbagai organisasi/lembaga sehingga tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran umum yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, pengertian koordinasi mencakup dua aspek penting, yaitu: (a) koordinasi kebijakan dan (b) koordinasi kegiatan atau program. Koordinasi kebijakan secara umum menyerupai koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Telah disinggung di muka bahwa pengelolaan DAS melibatkan beberapa departemen sektoral yang masing-masing departemen membuat kebijakan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kepentingan sektornya masing-masing. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih kebijakan dan bahkan tabrakan kepent ingan antar departemen sektoral. Untuk mencegah dan/atau menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi. Dalam hal ini, koordinasi dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi: a) Koordinasi kebijakan preventif, yaitu pencegahan sedini mungkin kemungkinan terjadinya

tabrakan kepentingan di antara berbagai instansi yang terkait. b) Koordinasi strategis, lebih diarahkan kepada upaya penyelarasan antara suatu kebijakan

tertentu dengan kepentingan strategis pencapaian tujuan umum yang telah disepakati bersama.

Koordinasi program secara umum lebih berkaitan dengan koordinasi kegiatan administrasi. Secara khusus koordinasi program dibedakan menjadi: a) Koordinasi administrasi prosedural, pada umumnya diarahkan untuk menciptakan

keselarasan berbagai prosedur dan metode administratif. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi administrasi dan konsistensi dalam mencapai tujuan akhir yang telah disepakati bersama.

b) Koordinasi adminstrasi substansial, pada umumnya diarahkan untuk menciptakan keselarasan kerja dan kegiatan (sinergi), bagi setiap unit organisasi termasuk individual


26

dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan akhir yang telah disepakati bersama.

Mengacu pada Kepres No. 123 Tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang Sumberdaya Air (sedang disiapkan), maka koordinasi pengelolaan DAS untuk tingkat nasional adalah bagian dari fungsi dan tugas pokok Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air karena DAS dikategorikan sebagai bagian sumber air selain Waduk, Rawa, dan badan sungai itu sendiri. Dengan fungsi dan tugas serta struktur tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Tim Koordinasi beserta pelaksananya di lapangan dapat klasifikasikan sebagai pelaksana dalam pelaksanaan pengelolaan terpadu DAS. Sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang Sumberdaya Air, Komisi DAS Nasional secara struktural berada di bawah koordinasi Dewan Nasional Sumberdaya Air. Komisi DAS yang terdiri atas para pihak - pihak yang berkepentingan merupakan gabungan dari wakil masyarakat, pakar (universitas), masyarakat industri/bisnis, anggota parlemen bersifat sebagai pengguna/pemanfaat sumberdaya air. Dengan anggota dan kedudukan tersebut di atas, maka Komisi DAS dapat dikategorikan sebagai pengawas ?. Mekanisme kerja antara Tim Koordinasi dan Komisi DAS bersifat kemitraan dimana dalam proses penyusunan kebijakan, kriteria/standar, pedoman, Tim Koordinasi akan mendiskusikannya dengan Komisi DAS Nasional. Dengan demikian, hasil penyusunan kebijakan, pedoman, kriteria/standar dapat diterima semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya air ditingkat propinsi, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Prpinsi yang akan mengkoordinasikan hasil penyusunan kebijakan, kriteria/standar, dan pedoman yang telah dihasilkan Tim Koordinasi tingkat Nasional kepada dinas-dinas terkait di tingkat propinsi. Selain itu, tugas ketua Tim Koordinasi Propinsi adalah mengkoordinasikan mekanisme kerja pengelolaan DAS antar kabupaten/kota dalam DAS lintas kabupaten. Dalam hal ini, sesuai dengan yang diatur dalam RUU Sumberdaya Air, Gubernur dalam menjalankan tugas koordinasinya terhadap dinas-dinas di lingkungan jurisdiksinya akan bekerja sama dengan Komisi DAS Regional yang lebih berperan sebagai “pengawas” dari kinerja Tim Koordinasi Regional Pada tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten, Bupati bisa sebagai koordinator bagi dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dalam DAS satu kabupaten/kota. Pada tingkat ini, kinerja Tim Koordinasi Kabupaten akan dipantau oleh Komisi DAS Lokal. Hubungan kerja Tim Koordiansi Pengelolaan Sumberdaya Air Nasinal dengan Tim Koordiansi tingkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif. 4.6 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Secara sederhana partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.


27

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak (positif dan/atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, tidak hanya menerima hasilnya. a) Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu partisipasi dalam: 1. Tahap pembuatan keputusan. Dalam hal ini, sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam

proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan.

2. Tahap implementasi. Keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan.

3. Tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.

4. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan. b). Tingkatan partisipasi masyarakat Ditinjau dari tingkatannya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut: Tingkatan Partisipasi Lingkup Keterlibatan Derajat Pembagian Wewenang 1. Manipulasi Tercatat sebagai anggota Wewenang mutlak pada initiator kebijakan 2. Menginformasikan Hak dan pilihan masyarakat diidentifikasi Wewenang dominan pada

initiator kebijakan/program 3. Konsultasi Pendapat masyarakat didengar, tetapi belum tentu ditindaklanjuti Wewenang

dominan pada initiator kebijakan/program 4. Kemitraan Saran/pendapat masyarakat dinegosiasikan Wewenang terdistribusikan secara

proporsional di antara pihak - pihak yang berkepent ingan 5. Delegasi wewenang Masyarakat diberi wewenang mengelola sebagian atau seluruh bagian

program Wewenang ada pada masyarakat 6. Kontrol masyarakat dominan dalam merancang dan memutuskan program Wewenang mutlak

pada masyarakat. Dengan adanya tingkatan-tingkatan partisipasi masyarakat seperti tersebut pada tabel di atas, maka perlu diupayakan agar partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar berbentuk keterlibatan semu yang dikategorikan sebagai tingkat partisipasi manipulasi, dimana pada dasarnya tidak ada partisipasi masyarakat, melainkan diupayakan untuk tercapainya tingkat partisipasi dimana masyarakat memiliki wewenang yang cukup dalam kemitraan antara masyarakat dan pemerintah/non-pemerintah sebagai initiator kebijakan/program.

Untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, berikut ini adalah beberapa elemen kunci yang perlu dipertimbangkan: 1. Kompatibilitas yang didasarkan atas kepercayaan dan saling menghargai di antara partisipan.


28

2. Manfaat bagi seluruh partisipan yang terlibat. 3. Wewenang dan keterwakilan yang sederajat. Tingkat partisipasi akan melemah apabila ada

sebagian pihak yang terlalu mendominasi, sementara sebagian lainnya tidak mempunyai wewenang sama sekali.

4. Mekanisme komunikasi yang baik harus dibangun secara internal di antara partisipan dan dengan pihak luar yang relevan.

5. Adaptif terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 6. Integritas, kesabaran dan ketekunan harus diciptakan di antara partisipan. c) Metode Partisipasi Pengelolaan DAS dengan pendekatan partisipatif akan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, diantaranya adalah masyarakat. Salah satu metode pendekatan partisipatif adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), metoda yang dirancang untuk memungkinkan masyarakat/ responden melakukan penelitian atas persoalan yang dihadapinya untuk kemudian memecahkan masalah menurut persepsi dan cara mereka sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.


29

BAB V IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pengelolaan Terpadu DAS pada dasarnya merupakan pengelolaan partisipasi berbagai sektor/sub sektor yang berkepentigan dalam pemanfaatan sumberdaya alam pada suatu DAS, sehingga di antara mereka saling mempercayai, ada keterbukaan, mempunyai rasa tanggung jawab dan saling mempunyai ketergantungan (inter-dependency). Demikian pula dengan biaya kegiatan pengelolaan DAS, selayaknya tidak lagi seluruhnya dibebankan kepada pemerintah tetapi harus ditanggung oleh semua pihak yang memanfaatkan dan semua yang berkepentingan dengan kelestariannya. Untuk dapat menjamin kelestarian DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS harus mengikuti prinsip-prinsip dasar hidrologi. Dalam sistem ekologi DAS, komponen masukan utama terdiri atas curah hujan sedang komponen keluaran terdiri atas debit aliran dan muatan sedimen, termasuk unsur hara dan bahan pencemar di dalamnya. DAS yang terdiri atas komponen-komponen vegetasi, tanah, topografi, air/sungai, dan manusia berfungsi sebagai prosesor. Berikut ini adalah kegiatan yang relevan dengan pengelolaan DAS untuk menjamin kelestarian serta adanya peran para pengelola yang terlibat. 5.1 Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (catchment area) Sesuai dengan rencana makro, rencana kerja jangka menengah dan tahunan konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA/catchment area), Dinas/instansi terkait dan masyarakat, sebagai pelaksana pengelolaan sumberdaya alam di DAS melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan konservasi DTA. Bentuk kegiatan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam di DTA diutamakan untuk meningkatkan produktivitas lahan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat dan sekaligus memelihara kelestarian ekosistem DAS. Kegiatan tersebut dilakukan melalui tataguna lahan (pengaturan tataruang), penggunaan lahansesui dengan peruntukannya (kesesuaian lahan, rehabilitasi hutan dan lahan yang telah rusak, penerapan teknik-teknik konservasi tanah, pembangunan struktur untuk pengendalian daya rusak air, erosi dan longsor. Dilakukan pula kegiatan monitoring kondisi daerah tangkapan air dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan DAS. 5.2 Pengelolaan Sumberdaya Air 5.2.1 Manajemen Kuantitas Air (Penyediaan Air) a. Pembangunan Sumberdaya Air Menyiapkan rencana induk pengembangan sumberdaya air termasuk di dalamnya neraca air, yang melibatkan berbagai instansi terkait serta melaksanakan pembangunan prasarana pengairan (sesuai dengan penugasan yang diberikan) dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air.


30

b. Prediksi Kekeringan Melakukan pemantauan dan pengolahan data hidrologis, membuat prediksi kemungkinan terjadinya kekeringan (mungkin menggunakan fasilitas telemetri dan bantuan simulasi komputer yang dihubungkan dengan basis data nasional dan internasional). c. Penanggulangan Kekeringan Secara aktif bersama Dinas/Instansi terkait dalam Satkorlak-PBA melakukan upaya penanggulangan pada saat terjadi kekeringan yang tidak dapat terelakkan. d. Perijinan Penggunaan Air Memberikan rekomendasi teknis atas penerbitan ijin penggunaan air dengan memperhatikan optimasi manfaat sumber daya yang tersedia. e. Alokasi Air Menyusun konsep pola operasi waduk/alokasi air untuk mendapatkan optimasi pengalokasian air. f. Distribusi Air Melakukan pengendalian distribusi air bersama Dinas/Instansi terkait dengan bantuan telemetri untuk melaksanakan ketetapan alokasi air. 5.2.2 Manajemen Kualitas Air a. Perencanaan Pengendalian Kualitas Air Bersama Dinas/Instansi terkait menyiapkan rencana induk dan program kerja jangka menengah dan tahunan pengendalian pencemaran air dan peningkatan kualitas air. b. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Berdasarkan rencana induk, melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air yang melibatkan berbagai instansi terkait. Pemantauan dilakukan secara periodik (baik kualitas air sungai maupun buangan limbah cair yang dominan) dan melaksanakan pengujian laboratorium serta evaluasi terhadap hasil uji tersebut. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur maupun Bapedalda) dalam upaya pengendalian pencemaran air, penegakan aturan dan peningkatan kualitas air sungai.


31

c. Penyediaan Debit Pemeliharaan Sungai Berdasarkan pola operasi waduk dan/atau kondisi lapangan, dapat disediakan sejumlah debit pemeliharaan sungai setelah mendapatkan pengesahan alokasi dari Dewan DAS Propinsi. d. Peningkatan Daya Dukung Sungai Pelaksanaan peningkatan daya dukung sungai dengan melaksanakan upaya pengendalian di in-stream (penggelontoran, penyediaan debit pemeliharaan, peningkatan kemampuan asimilasi sungai) dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengendalian di off-stream (pada sumber pencemar) melalui instrumen hukum maupun instrumen ekonomi di samping melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kontrol sosial dari masyarakat. e. Bersama dengan instansi/dinas terkait menyelenggarakan koordinasi penyiapan program dan

implementasi pengendalian pencemaran dan limbah domestik, industri dan pertanian. 5.3 Pemeliharaan Prasarana Pengairan a. Pemeliharaan Preventif Melakukan pemeliharaan rutin, berkala dan perbaikan kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan prasarana pengairan yang lebih parah. b. Pemeliharaan Korektif Melakukan perbaikan besar, rehabilitasi dan reaktifikasi dalam rangka mengembalikan atau meningkatkan fungsi prasarana pengairan. c. Pemeliharaan Darurat Melakukan perbaikan sementara yang harus dilakukan secepatnya karena kondisi mendesak/darurat (karena kerusakan banjir dsb-nya). d. Pengamatan Instrumen Keamanan Bendungan Melakukan pengamatan instrumen keamanan bendungan (phreatic line, pore pressure dan lain-lain) serta menganalisis hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui adanya penurunan (settlement), rembesan (seepage) atau perubahan ragawi lainnya terhadap bendungan.


32

5.3 Pengendalian Banjir a. Pemantauan dan Prediksi Banjir

Melakukan pemantauan dan pengolahan data hidrologis, membuat prediksi iklim, cuaca dan banjir dengan menggunakan fasilitas telemetri dan bantuan simulasi komputer yang dihubungkan dengan basis data nasional dan internasional.

b. Pengaturan (distribusi) dan Pencegahan Banjir

Menyiapkan pedoman siaga banjir yang berlaku sebagai SOP (Standard Operation Procedure) pengendalian banjir yang dipergunakan oleh seluruh instansi terkait. Pengendalian banjir dilakukan melalui pengaturan operasi waduk untuk menampung debit banjir, dan pengaturan bukaan pintu air guna mendistribusikan banjir sehingga dapat dikurangi/dihindari dari bencana akibat banjir.

c. Penanggulangan Banjir

Berpartisipasi secara aktif bersama Dinas/Instansi terkait dalam Satkorlak-PBA melakukan upaya penanggulangan pada saat terjadi banjir yang tidak dapat terelakkan.

d. Perbaikan Kerusakan Akibat Banjir

Bersama instansi terkait melakukan perbaikan atas kerusakan akibat terjadinya bencana banjir yang tidak terelakkan.

5.4 Pengelolaan Lingkungan Sungai a. Perencanaan Peruntukan Lahan Daerah Sempadan Sungai

Bersama dinas/instansi terkait menyusun penetapan garis sempadan dan rencana peruntukan lahan daerah sempadan sungai sesuai dengan Rencana detail Tata Ruang Daerah dalam rangka pengamatan fungsi sungai.

b. Pengendalian Penggunaan Lahan Sempadan Sungai

Melakukan pengendalian dan penertiban penggunaan lahan di daerah sempadan sungai bersama dinas/instansi terkait.

c. Pelestarian biota air Mengupayakan peningkatan kondisi sungai yang kondusif untuk pertumbuhan biota air.


33

d. Pengembangan pariwisata, olah raga, dan trasnportasi air

Mengembangkan pemanfaatan sungai dan waduk untuk keperluan wisata, olah raga, dan transportasi air bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

5.6 Pemberdayaan Masyarakat a. Program penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan perdesaan, sehingga

pendapatan petani meningkat. b. Program pengembangan pertanian konservasi, sehingga dapat berfungsi produksi dan

pelestarian sumber daya tanah dan air. c. Penyuluhan dan transfer teknologi untuk menunjang program pertanian konservasi dan

peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengelolaan DAS. d. Pengembangan berbagai bentuk insentif (rangsangan) baik insentif langsung maupun tidak

langsung, dalam bentuk bantuan teknis, pinjaman, yang dapat memacu peningkatan produksi pertanian dan usaha konservasi tanah dan air.

e. Upaya mengembangkan kemandirian dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah, sehingga mampu memperluas keberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi rakyat.

f. Memonitor dan evaluasi terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut berperan serta dalam pengelolaan DAS.


34

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Selain sebagai sistem ekologi yang bersifat kompleks, DAS juga dapat dianggap sebagai sistem hidrologi. Sebagai suatu sistem hidrologi, maka setiap ada masukan (input) ke dalam sistem tersebut dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang berlangsung dengan melihat keluaran (output) dari sistem. Dalam sistem hidrologi DAS, komponen masukan terdiri atas curah hujan sedang komponen keluaran terdiri atas debit aliran dan muatan sedimen, termasuk unsur hara dan bahan pencemar di dalamnya. DAS yang terdiri atas komponen-komponen vegetasi, tanah, topografi, air/sungai, dan manusia dalam hal ini berlaku sebagai prosesor. Ekosistem DAS, terutama DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan bagian DAS. Perlindungan ini, antara lain, dari segi fungsi tata air. Aktivitas perubahan tataguna lahan dan/atau cara bercocok tanam yang dilaksanakan di daerah hulu dapat memberikan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit air dan transpor sedimen serta material terlarut lainnya. Oleh adanya bentuk keterkaitan daerah hulu-hilir seperti tersebut di atas, maka kondisi biofisik dan sosek suatu DAS dapat dimanfaatkan sebagai variabel monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya air. Lebih spesifik, hubungan antara indikator masukan (a.l., curah hujan) dan indikator keluaran (a.l., debit aliran, muatan sedimen, bahan pencemar) dari suatu DAS dapat dimanfaatkan untuk analisis dampak suatu aktivitas pembangunan terhadap lingkungan (hidrologi) di lokasi berlangsungnya aktivitas pembangunan (on-site) dan, terutama pengaruhnya di daerah hilir (off-site). Monitoring didefinisikan sebagai aktivitas pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus atau secara periodik terhadap pelaksanaan salah satu atau beberapa program pengelolaan DAS untuk menjamin bahwa rencana-rencana kegiatan yang diusulkan, jadwal kegiatan, hasil-hasil yang diinginkan dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Karena maksud dilakukannya monitoring adalah untuk memperoleh kinerja pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, dalam hal ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen informasi. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses yang berusaha untuk menentukan relevansi, efektivitas dan dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, evaluasi kegiatan/proyek pengelolaan DAS merupakan suatu proses pengorganisasian dan alat manajemen yang berorientasi pada aktivitas-aktivitas proyek yang perlu dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja kegiatan-kegiatan proyek yang sedang berjalan serta memperbaiki perencanaan dan proses pengambilan keputusan pada masa-masa yang akan datang. Untuk memperbaiki kinerja proyek pengelolaan DAS, komponen-komponen monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam rencana pengelolaan DAS karena dengan cara ini kelompok sasaran (target group) dalam proyek diharapkan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, untuk memperoleh hasil monitoring dan evalusi seperti yang diharapkan, maka kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) tepat waktu, (2) efektif dalam pembiayaan termasuk keterlanjutan dana, (3) mampu mencakup wilayah dan komponen kegiatan proyek


35

secara maksimum, (4) kesalahan dalam prosedur monitoring dan evaluasi diusahakan seminimal mungkin, dan (5) mengurangi segala bentuk subyektivitas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan keragaan DAS, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi DAS, yang ditekankan pada aspek tata air, perubahan penggunaan lahan dan sosial ekonomi. 6.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan utama monitoring dan evaluasi adalah memperoleh data dan info rmasi kondisi sumberdaya DAS yang dapat dimanfaatkan dalam penetuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan DAS, terutama pola pengelolaan yang bersifat holistik/integratif mencakup wilayah hulu-hilir DAS. Program monitoring dan evaluasi juga dianggap penting mengingat bahwa masih banyak pengambil keputusan dalam pengelolaan DAS yang belum menyadari bahwa solusi bagi kebanyakan permasalahan DAS adalah dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi dalam sistem perencanaan pengelolaan DAS. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pada banyak kasus, kebijakan pengelolaan DAS termasuk penyusunan prioritas penanganan masalah yang timbul sebagai akibat aktivitas pengelolaan belum banyak memanfaatkan data yang berasal dari program monitoring dan evaluasi. Apabila dalam rencana program pengelolaan DAS telah disertai dengan program monitoring dan evaluasi, seringkali data/informasi yang dikumpulkan tidak secara langsung berkaitan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kebijakan pengelolaan yang telah dan akan dirumuskan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi termasuk sistem manajemen data. 6.2 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Lahan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan penggunaan lahan pada suatu DAS/Sub-DAS. Data yang dikumpulkan dalam monitoring penggunaan lahan adalah luas masing-masing jenis penggunaan dan penutupan lahan. Tujuan monitoring penggunaan lahan adalah untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan luas masing-masing jenis penggunaan dan penutupan lahan. Evaluasi penggunaaan lahan terutama untuk melihat hubungannya dengan dampak terhadap erosi, sedimentasi, produktivitas lahan dan sosial ekonomi masyarakat. 6.3 Monitoring dan Evaluasi Tata Air Monitoring tata air salah satunya dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air dari DAS/Sub-DAS bersangkutan setelah dilaksanakan kegiatan atau program-program pengelolaan DAS.


36

Data yang dikumpulkan, antara la in: a) Data curah hujan; diperoleh dari stasiun pencatat hujan yang ada di wilayah kerja. b) Data besarnya aliran air sungai (debit sungai) diperoleh dari outlet DAS/Sub DAS. c) Data kualitas air terutama kandungan lumpur terlarut (suspended sediment). Evaluasi tata air didasarkan pada hasil analisis terhadap debit sungai maksimum dan minimum hingga dapat diketahui nilai koefisien rejim sungai (KRS)-nya, hasil perhitungan muatan sedimen sungai sehingga dapat dipakai untuk memperkirakan erosi yang terjadi, membandingkan antara debit sungai dengan curah hujan, sehingga dapat diketahui perubahan koefisien run-off dari tahun ke tahun. 6.4 Monitoring dan Evaluasi Sosial-Ekonomi Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dan hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan kondisi sumberdaya alam (tanah dan air) di dalam DAS. Data yang dikumpulkan dalam monitoring sosial ekonomi mencakup kependudukan dan aspek sosial ekonomi seperti pendapatan, perilaku, pendidikan, persepsi, dan mata pencaharian. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi sebelum ada program pengelolaan DAS dan setelah adanya kegiatan- kegiatan pengelolaan sumberdaya alam seperti rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetativ maupun secara sipil teknis. 6.5 Evaluasi DAS Kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dan aktivitas pengelolaan DAS baik dari aspek fisik, sosial ekonomi, maupun kelembagaan. Tujuan evaluasi DAS untuk menilai tingkat kinerja dan keragaan (performance) pengelolaan DAS. Tolok ukur yang dipakai untuk penilaian adalah perubahan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut, sejak saat perencanaan dan setelah implementasi, yang antara lain meliputi : a) Perubahan karakteristik hidrologi DAS, seperti debit rata-rata, debit puncak, maksimum dan

minimum, koefisien limpasan, produksi dan kualitas air, sedimen terangkut yang keluar dari DAS.

b) Perubahan tataguna lahan yang mencakup perubahan pemanfaatan lahan, dari segi produksinya dan juga tingkat konservasinya.

c) Perubahan sosial ekonomi masyarakat misalnya pendapatan dan persepsi terhadap pengelolaan/konservasi sumberdaya alam tanah dan air dan partisipasi masyarakat terhadap usaha-usaha pengelolaan DAS.


37

BAB VII KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Kriteria pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian tingkat keberhasilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam DAS yang berkelanjutan. Indikator pengelolaan DAS yang berkelanjutan adalah alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaannya. 7.1 Kriteria dan Indikator Kinerja DAS Dalam pedoman pengelolaan DAS, kriteria dan indikator kinerja DAS perlu ditentukan karena keberhasilan maupun kegagalan hasil program pengelolaan DAS dapat dimonitoring dan dievaluasi melalui kriteria dan indikator yang ditentukan khusus untuk maksud tersebut. Perlu ditekankan bahwa kriteria dan indikator yang diusulkan seharusnya bersifat sederhana dan cukup praktis untuk dilaksanakan, terukur, dan mudah difahami terutama oleh para pengelola DAS dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap program pengelolaan DAS. Tabel 7.1 menunjukkan kriteria dan indikator untuk menentukan kinerja DAS. Penetapan kriteria dan indikator kinerja DAS diupayakan agar relevan dengan tujuan penetapan kriteria dan indikator dan diharapkan mampu menentukan bahwa program pengelolaan DAS dianggap berhasil atau kurang/tidak berhasil. Dengan kata lain, status atau “kesehatan” suatu DAS dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria kondisi tata penggunaan lahan, sosial-ekonomi, dan kriteria kelembagaan. Tabel 7.1. menunjukkan kriteria dan indikator yang digunakan untuk menentukan status “kesehatan” DAS termasuk parameter yang digunakan. Pada Tabel 7.1. untuk menentukan kinerja suatu DAS dari aspek tata air, maka diperlukan indikator- indikator: debit aliran, kandungan sedimen dan bahan pencemar lainnya, dan nisbah hantar sedimen (Sediment Delivery Ratio). Untuk masing-masing indikator tersebut di atas, ditentukan parameternya, misalnya parameter untuk debit aliran sungai adalah data serial debit aliran sungai. Dengan cara yang sama, kinerja suatu DAS ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria penggunaan lahan, kriteria sosial-ekonomi, dan kriteria kelembagaan. 7.2 Kriteria Pengelolaan DAS

Pengelolaa DAS yang berkelanjutan mempersyaratkan dipenuhinya criteria dan

indicator untuk setiap komponen/aktivitas pengelolaan DAS yang terdiri atas perencanaan,

pengorganisasian, implementasi, da monitoring dan evaluasi (monev). Untuk masing-masing

komponen pengelolaa DAS tersebut diatas, criteria yang digunakan dan dianggap relevan

untuk menentukan tercapainya pengelolaan DAS yang berkelanjutan adalah :


38

a Ekosistem

b Kelembagaan

c Teknologi

d Pendanaan

7.2.1. Aktivitas Perencanaan Kriteria untuk perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan terpadu DAS terdiri dari : a) Telah digunakannya pendekatan ekosistem, artinya perencanaan bersifat menyeluruh dan

mencakup sub komponen dalam ekosistem DAS yang dikelola. b) Telah memadukan perencanaan pengembangan hulu dan hilir, pengembangan sumberdaya

air dan konservasi DAS. c) Perencanaan didasarkan pada optimalisasi teknologi, organisasi dan sumberdaya yang

potensial termasuk pendanaannya. d) Telah mempertimbangkan daya dukung kelembagaan dan kebijakan baik nasional, regional

maupun daerah/lokal. Tabel 7.1 Kriteria dan Indikator “kesehatan” DAS

KRITERIA INDIKATOR PARAMETER KETERANGAN

A. Penggunaan lahan 1. Penutupan oleh vegetasi 2. Kesesuaian penggunaan 3. Erosi 4. Pengelolaan lahan

IPL=Luas vegetasi permanen Luas DAS

Perbandingan luas

penggunaan lahan yang

sesuai dengan luas DAS

[Tingkat erosi aktual/Erosi yang ditoleransi] Pola tanam (C) dan tindakan konservasi (P)

Informasi dari Peta Penutupan Lahan atau Land Use.

IPL = Indeks

Penutupan Lahan

Rujukan kesesuaian penggunaan lahan adalah RTRW/K dan atau Pola RLKT Perhitungan erosi merujuk pada Pedoman RTL-RLKT, 1998 Perhitungan nilai C & P merujuk Pedoman RTL-RLKT tahun 1998

B. Tata air 1. Debit air sungai 2. Kandungan sedimen 3. Kandungan Pencemaran 4. Nisbah Hantar Sedimen

(SDR)

a. KRS = Q max Q min b. CV = Coef. of Variat ion CV = [Sd/Q rata-rata] c. IPA = Indek Penggunaan air Kadar lumpur dalam air Kadar biofisik kimia SDR = [total sedimen]/[total erosi dari DTA]

Data SPAS PU/BRLKT/HPH KRS = Koef. Regim Sungai Data SPAS IPA = [kebutuhan/persediaan] Menurut standar baku yang berlaku PP 20/1990 SDR = Sediment Delivery Ratio DTA = Daerah Tangkapan Air

C. Sosial 1. Kepedulian individu ∑ Kegiatan positif konservasi Data dari instansi terkait


39

KRITERIA INDIKATOR PARAMETER KETERANGAN

2. Partisipasi masyarakat 3. Tekanan penduduk

terhadap lahan

mandiri % Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama Indek tekanan penduduk (TP) TP = [(1− α) × z × f × Po (1+ r)t]/βL

α = [pend. pertanian/pend.

non-pertanian] β = lahan yg. dpt.

Dimanfaatkan petani t = tahun acuan z = Luas lahan

minimal untuk

hidup layak

ƒ = Proporsi petani thd. Jumlah penduduk

Po = Jumlah penduduk tahun 0 L = Luas lahan petani R = Pertumbuhan penduduk/th

D. Ekonomi 1. Ketergantungan penduduk thd. lahan

2. Tingkat pendapatan 3. Produktivitas lahan 4. Jasa lingkungan (air,

wisata, iklim mikro, umur waduk)

Kontribusi pertanian terhadap total pendapatan Pendapatan keluarga/tahun Produksi/ha/th Internalisasi externalities Pembiayaan pengelolaan bersama (cost sharing)

Dihitung /KK/thn Data dari instansi terkait atau responden Data BPS atau responden Dalam bentuk pajak, retribusi untuk dana lingkungan

E. Kelembagaan 1. Keberdayaan lembaga lokal/adat

2. Ketergantungan masy. kepada pemerintah

3. K I S S 4. Kegiatan bersama

Peranan lembaga lokal dalam pengelolaan DAS

Intervensi pemerintah

(peraturan, kebijakan)

Konflik Jumlah unit

Data hasil pengamatan Data hasil pengamatan Data hasil pengamatan Data dari instansi terkait

7.2.2 Aktivitas Pengorganisasian Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS lebih efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kriteria manajemennya, yaitu : a) Dikembangkan pengorganisasian yang melibatkan seluruh stakeholder. b) Dijalankannya sistem koordinasi yang efektif menurut bentuk kegiatan dan sistem

informasinya. c) Dikembangkannya sistem koordinasi interdependensi sehingga tercipta kerja antar

stakeholder yang bersinergis.


40

7.2.3 Aktivitas Implementasi Pada tahap pelaksanaan program-program yang dirancang haruslah menunjukkan adanya : a) Optimasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien. b) Dorongan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dalam DAS c) Meningkatnya peran stakeholder dan kelembagaan yang terlibat. 7.2.4. Aktivitas Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan DAS Karena pengelolaan DAS bertujuan kearah keberlanjutan pembangunan (sustainable development) dengan asas keterpaduan, maka pengendalian dapat ditunjukkan oleh : a) Pengendalian/pengawasan melekat, secara bersama (sharing control) dan kemitraan

(partnership control). b) Hasil monitoring teranalisis dan evaluasi telah digunakan untuk peninjauan kebijakan dan

perencanaan program lanjutan. c) Mendorong partisipasi dan pengawasan publik dalam aktivitas monitoring dan evaluasi. Uraian di atas menunjukkan bahwa kriteria dan indikator memainkan peran penting bagi tercapainya pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Uraian kriteria dan indikator yang lebih lengkap dan menyeluruh ditunjukkan oleh Tabel 7.2. Tabel 7.2 menunjukkan bahwa pengelolaan DAS yang berkelanjutan mempersyaratkan dipenuhinya kriteria dan indikator untuk setiap komponen/aktivitas pengelolaan DAS yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan monitoring dan evaluasi (monev). Untuk masing-masing komponen pengelolaan DAS tersebut di atas, kriteria yang digunakan dan dianggap relevan untuk menentukan tercapainya pengelolaan DAS yang berkelanjutan adalah: ekosistem, kelembagaan, teknologi, dan pendanaan. Tabel 7.2. Kriteria pengelolaan DAS

Ekosistem Kelembagaan Teknologi Dana

Perencanaan • Mencakup hulu hilir (DAS)

• Mempertimbangkan karakteristik ekosistem

• Menyelaraskan ekonomi & sosial budaya & lingkungan

• Mempertimbangkan batas ekologi dan batas administrasi

• Legitimate • Kejelasan wewenang • Paertisipasi

stakeholder • Lintas sektoral • Koordinasi • Konsultasi publik • Kualitas & jumlah

SDM memadai

• Pemanfaatan peta (Sistem Informasi Geografis)

• Adaptif dan tepat guna

• Ramah lingkungan • Kearifan tradisional • Modeling

• Pemerataan biaya (insentif-disinsentif)

• Multi sumber • Transparan

Kriteria

Akktivitas


41

• Holistik/integratif Pengorganisasian • Multidisplin

• Multisektor

• Bentuk organisasi (Badan usaha, Otorita, Koordinasi)

• Hubungan tata kerja • Menurut klasifikasi

DAS (DAS nasional, regional, lokal)

• Pengelolaan orientasi tujuan/ sasaran

• Efisien • Transparan

Pelaksanaan • Mempertimbangkan batas ekologi dengan batas administrasi

• Optimalnya fungsi peman-faatan SDA (Mempertimbangkan daya dukung lingkungan)

• Konsrvasi SDA • Sesuai dengan

RTRW

• Sinkronisasi • Partisipasi

stakeholders • Komunikasi • Menurut klasifikasi

DAS • Pemberdayaan

masyarakat • Insentif & Disinsentif • Kualitas & jumlah

SDM memadai

• Pemberdayaan stakeholders

• Adaptif dan tepat guna

• Teknologi dan tepat guna

• Teknologi ramah lingkungan

• Pemerataan biaya (insentif-disinsentif)

• Efisien • Berkesinambu

ngan

Monev • Mencakup hulu hilir (DAS sebagai unit analisis)

• Multisektor • Pengawasan publik • Partisipatif • Kualitas & jumlah

SDM memadai

• SIM DAS • WOCAT NOCAT • Modeling • Pemanfaatan peta

• Akuntabilitas publik

• Efisien • Berkesinambu

ngan

Tabel 7.2 menunjukkan bahwa untuk menentukan keberhasilan pengelolaan DAS pada tahap perencanaan mencakup wilayah hulu dan hilir DAS dan tetap mempertimbangkan ekosistem DAS sebagai unit perencanaan. Demikian pula, diharapkan telah mempertimbangkan batas ekosistem dan batas administrasi serta menyelaraskannya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS. Dengan cara yang sama, keberhasilan pengelolaan DAS dapat ditentukan oleh kriteria-kriteria kelembagaan, teknologi, dan pendanaan serta indikator dari masing-masing kriteria.

Kepmen Pedoman Pengelolaan DAS

Documents