KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMEDIASI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40945/1/AKRAM... · KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMEDIASI KONFLIK MESIR

KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM

MEMEDIASI KONFLIK MESIR TAHUN 2011-2013

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

AKRAM HUSNI KAMAL

NIM: 1110113000031

PROGAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMEDIASI

KONFLIK MESIR 2011-2013

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukri bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 6 Juli 2017

Akram Husni Kamal

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Akram Husni Kamal

NIM : 1110113000031

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul:

“KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMEDIASI

KONFLIK MESIR 2011-2013”

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 2017

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing,

M. Adian Firnas, M.Si. Robi Sugara, M.Sc.

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MEMEDIASI KONFLIK MESIR

TAHUN 2011-2013

Oleh

Akram Husni Kamal

1110113000031

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua Sidang

M. Adian Firnas, M.Si

Sekretaris Sidang

Eva Mushoffa, MHSPS

Dosen Penguji I

Dr. Badrus Sholeh, M.A

NIP. 197102111999031002

Dosen Penguji II

Inggrid Galuh M., MHSPS

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada 6 Juli 2017

Ketua Program Studi

M. Adian Firnas, M.Si

iv

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kepentingan Indonesia Dalam Memediasi

Konflik di Mesir pada 2011-2013 yang berawal dari Revolusi di Tunisia pada

2010. Revolusi tersebut berawal dari rakyat Timur Tengah yang menolak adanya

rezim Pemerintahan Tirani, salah satunya berdampak pada Negara Mesir.

Pembahasan skripsi ini adalah kepentingan Indonesia dalam mediasi konflik di

Mesir pada 2011-2013. Kepentingan tersebut mencakup dalam bidang pendidikan,

politik ekonomi, militer dan Sosial budaya. Pertanyaan skripsi ini yaitu apa

kepentingan RI dalam memediasi konflik di Mesir pada 2011-2013. Dalam

menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan tiga konsep penting yaitu

Kepentingan Nasional, tiga konsep Multi Track Diplomacy yaitu track pertama

tentang pemerintah, track kedua tentang non-pemerintah, dan yang ketiga yaitu

track tujuh tentang agama, dan terakhir konsep Mediasi. Penelitian skripsi ini

berdasarkan data kajian pustaka, yakni pengumpulan data dengan mengkaji

berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain seperti internet.

Skripsi ini menemukan bahwa kepentingan ini berdasarkan analisa hubungan

kedua negara Indonesia dengan Mesir serta Kebijakan Luar Negeri Indonesia

yang bersifat bebas-aktif yaitu dengan tercapainya kepentingan di sektor ekonomi,

pendidikan, dan Sosial Budaya. Tercapainya mediasi Indonesia terhadap Mesir

yaitu melalui forum Institute for Peace and Democracy (IPD). Forum ini

melakukan serangkaian workshop yang membahas serta mengkaji isu-isu terkait

dengan demokrasi dan perdamian sehingga kepentingan Indonesia-Mesir sehingga

dapat tercapai dan berjalan seperti yang diinginkan oleh kedua Negara.

Kata Kunci: Indonesia, Mesir, Mediasi, Diplomasi, Konflik, Timur Tengah,

Revolusi

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “KEPENTINGAN

REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMEDIASI KONFLIK MESIR 2011-2013”.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada

berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis

untuk menyelesaikan skripsi, antara lain:

1. Kedua orangtua penulis, bapak Husni Kamal Saabah Lc. juga ibu Prof. Dr.

Amany Lubis, MA. Tidak lupa abang serta adik penulis yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya agar penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

2. Bapak Robi Sugara, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang dalam

kesibukannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya agar penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak M. Adian Firnas, M.Si. selaku ketua program studi Hubungan

Internasional yang telah memberikan saran serta arahannya sehingga penulis

dapat menempuh seluruh program studi perkuliahan juga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluarga KKN Barista, Aulia, Alva, Rian, bang Wahyu, Mulyana, Aceng,

Icang, Ilham, Debi, Arum, Uung, Vera, Syifa, Umi, Kiki, Octa, dan Vale

serta keluarga besar Pak Uus dan bang komeng di Desa Sukajaya, Cigudeg.

5. Teman-teman BARAK, Navis, Murdok, Bewok, Reza, Yuri, Nindy, La Ode,

Edo, MUL, Uda, Bang Way, Farhan, Agoy, Adam. Serta teman-teman

seperjuangan HI A 2010 atas doa dan semangatnya juga kepada semua pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

vi

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi

bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hubungan Internasional.

Jakarta, 2 Maret 2017

Akram Husni Kamal

vii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................ iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Pernyataan Masalah .................................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................ 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 10

D. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11

E. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 12

1. Konsep Kepentingan Nasional ...................................................... 12

2. Konsep Multi Track Diplomacy .................................................... 14

3. Konsep Mediasi ............................................................................ 16

F. Metode Penelitian ..................................................................................... 18

G. Sistematika Penulisan ............................................................................... 19

BAB II MESIR SEBELUM DAN SESUDAH

REVOLUSI……………………………………………………………………...21

A. Rezim Mubarak dan Demokrasi di Mesir……………………………......21

B. Revolusi Januari 2011 di Mesir………………………………………….27

BAB III MEDIASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP

MESIR…………………………………………………………………………...35

A. Respon Indonesia pada Konflik Mesir 2011-2013………………………35

B. Kebijakan Mediasi Indonesia dalam Konflik Mesir….………………….38

viii

BAB IV KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM

PENYELESAIAN KONFLIK MESIR 2011-2013

A. Analisis Sejarah Hubungan Indonesia-Mesir…………………………….42

B. Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif Indonesia…………………………..48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………………53

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...55

ix

DAFTAR SINGKATAN

BPS Badan Pusat Statistik

BUMN Badan Usaha Milik Negara

IAIN Institut Agama Islam Negeri

IPD Institute for Peace and Democracy

KPU Komisi Pemilihan Umum

RI Republik Indonesia

STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

UIN Universitas Islam Negeri

USD United States Dollar

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

Wantimpres Dewan Pertimbangan Presiden

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Skripsi ini membahas tentang kepentingan Indonesia dalam memediasi

Konflik yang ada di Mesir pada tahun 2011 sampai 2013. Kepentingan Indonesia

ini berdasarkan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

1999 tentang Hubungan Luar Negeri.1 Dalam peristiwa ini, Indonesia memediasi

pihak-pihak yang berkonflik di Mesir yaitu, beberapa kalangan seperti militer,

partai politik, pemuda-pemuda, hakim, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Mesir.

Indonesia dan Mesir merupakan dua negara dengan mayoritas muslim dan

minoritas non-muslim yang signifikan. Mesir adalah negara yang pertama kali

melegitimasi kemerdekaan Indonesia pada 18 November 1946. Sejak saat itu,

Mesir menjadi salah satu sahabat Indonesia dalam kancah Diplomatik

Internasional. Indonesia dan Mesir membuka hubungan diplomatik secara resmi

pada tanggal 10 Juni 1947 melalui penandatanganan Treaty of Friendship and

Cordiality atau Perjanjian Persahabatan. Perjanjian ini ditandatangani oleh H.

Agus Salim dari pihak RI serta Mahmoud Fahmi Nokrasyi, Perdana Menteri

Mesir. Pada tangal 7 Agustus 1947, Agus Salim membuka perwakilan RI di Mesir

dan mengangkat H.R. Rasjidi sebagai ketuanya dengan kedudukannya Charge

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

diambil dari http://www.kemlu.go.id/Law/UU%20No.37%20Tahun%201999.pdf diakses pada 11

November 2015.

2

d’Affairs (Kuasa Usaha). Hubungan ini kemudian dilanjutkan dengan pembukaan

Perwakilan RI di Kairo pada tahun 1949.2

Semenjak dibukanya perwakilan Indonesia dan Mesir di masing-masing

negara, hubungan keduanya terlihat erat, harmonis, tidak ada ketegangan ataupun

pemutusan hubungan diplomatik. Bahkan, kedua negara tergabung dalam

beberapa organisasi internasional diantaranya, Organisasi Kerjasama Islam,

Gerakan Non-Blok, kelompok G-20 negara berkembang, dan kelompok 8 negara

berkembang.3 Selain dalam kerjasama internasional, sejak tahun 1960, Indonesia

dan Mesir telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1978-1988, Mochtar

Kusumaatmadja mengatakan bahwa terjadinya hubungan antara suatu negara

dengan negara yang lain karena adanya rasa saling membutuhkan. Selain di

bidang perdagangan, saling membutuhkan juga terjadi di bidang kebudayaan,

ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga.4

Mesir merupakan salah satu negara dengan tujuan pendidikan yang sangat

diminati oleh para penuntut ilmu-ilmu keagamaan Islam dari seluruh dunia

termasuk Indonesia. Terdapat beberapa perguruan tinggi islam yang terkenal salah

satunya ialah Universitas Al-Azhar. Tercatat, Universitas Al Azhar menyediakan

115 beasiswa setiap tahunnya untuk Indonesia serta tiga beasiswa lain yang

2

Lisbet, Krisis Politik di Mesir dan Posisi Indonesia, (Jakarta: 2009, Pusat Pengkajian,

Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI) hlm. 7. Vol. V, No.

14/II/P3DI/Juli/2013. 3

http://www.mfa.gov.eg/English/EgyptianForeignPolicy/EgyptianAsianRelation/News/Pages/New

sDetails.aspx?Source=6781921f-3993-444a-859e-ee26ce851de8&newsID=b81c8bfc-cae6-46ff-

9efb-d46d90870230 4 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta:Binacipta, 1982), 12.

3

ditawarkan oleh Departemen Pendidikan Tinggi.5

Mesir juga memandang

Indonesia sebagai lahan dakwah Islamiyah yang harus selalu dijaga dan ditumbuh

kembangkan. Pengejawatan perhatian ini dapat ditemukan dalam banyaknya

pengiriman tenaga-tenaga pengajar dan da‟i dari Mesir ke Indonesia. Berdirinya

Al-Jami’atul Islamiyyatul Hukumiyyah yang berkembang menjadi Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan

Universitas Islam Negeri (UIN) pada 24 Agustus 19606 merupakan segelintir

buktinya.

Faktor sejarah dan sebagai negara mayoritas muslim, merupakan salah

satu faktor baiknya hubungan Mesir dan Indonesia baik dalam pendidikan dan

budaya. Pada bidang budaya Indonesia aktif dalam melaksanakan Selain

mereformulasi dalam bidang pendidikan, Indonesia juga mereformulasi dalam

bidang social budaya yakni Indonesia aktif dalam melaksanakan beragam

kegiatan budaya baik yang bersifat promosi maupun melalui kerjasama dengan

berbagai pusat-pusat kebudayaan yang ada di Mesir. Pada tahun 2011, setelah

Revolusi Mesir, kegiatan social budaya yang telah dilakukan oleh KBRI di Mesir

di antaranya adalah pagelaran "Ramadhan Lifestyle in Indonesia" pada tanggal 10

Agustus 2011 di Cairo Opera House dan tanggal 12 Agustus 2011 di Opera

Damenhur, peringatan hari anak nasional bekerja sama dengan Yayasan 6

5

http://www.mfa.gov.eg/English/EgyptianForeignPolicy/EgyptianAsianRelation/News/Pages/New

sDetails.aspx?Source=6781921f-3993-444a-859e-ee26ce851de8&newsID=b81c8bfc-cae6-46ff-

9efb-d46d90870230 6 A.M. Fachir, “Potret Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dan di Mesir,”

tersedia di

http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/KERJASAMAPENDIDIKANINDCAIolehA

M.Fachir.pdf, h. 1.

4

Oktober pada 27 Juli 2011, keikutsertaan dalam Festival Music Sufi Internasional

(15-25 Agustus 2011).

Salah satu sarana utama dalam mempromosikan budaya Indonesia kepada

masyarakat Mesir adalah dengan menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia

yang telah diefektifkan sejak tanggal 3 Agustus 2008 oleh Pusat Kebudayaan dan

Informasi (PUSKIN). Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani kedua Negara

dalam meningkatkan people to people contact untuk saling mengenalkan budaya

kedua negara. Hingga bulan September 2011 jumlah alumni dan siswa PUSKIN

berjumlah sekitar 200 orang. Selain belajar bahasa, siswa PUSKIN juga

diperkenalkan dengan budaya-budaya di Indonesia, seperti musik angklung,

kecapi, suling, seni Pencak Silat, nonton bersama (film Indonesia), dan mengenal

kuliner Indonesia.7

Selain faktor pendidikan dan ekonomi, sistem pemerintahan demokrasi

Mesir juga merupakan salah satu yang memiliki kemajuan di antara negara Arab

lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas

dan pemilihan presiden secara demokratis. Presiden pertama yang dipilih melalui

pemilihan demokratis di Mesir ialah Mursi. Terpilihnya Mursi secara demokratis

dianggap sebagai penyelamat kapitalisme di Mesir paska terjadinya revolusi

pemerintahan Husni Mubarak.8

Husni Mubarak ditunjuk sebagai presiden paska tertembaknya Anwar Sadat

pada tahun 1981 ketika sedang melakukan parade militer perayaan kemenangan

7 http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4&l=id di akses pada tanggal 1 Maret

2017 Jam.20.00. 8 Lisbet, “Krisis Politik di Mesir dan Posisi Indonesia,” Info Singkat Hubungan Internasional, Vol.

V No. 14/II/P3DI/Juli/2013, (Juli 2013): 5, tersedia di

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-69.pdf

5

Mesir saat melawan Israel pada 1967.9 Majelis Al-Sya’ab dan Majelis Al-Syuura

Mesir adalah dua lembaga yang mengangkat Mubarak menjadi Presiden Mesir

saat itu. Enam tahun pertama, Mubarak menjalankan politik Mesir sesuai

kebijakan-kebijakan yang dilakukan Sadat. Mubarak juga memperbaiki

perekonomian Mesir yang belum membaik serta menjalin hubungan yang baik

dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan cara meningkatkan pertukaran

kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara.10

Namun, awal tahun 2011 menjadi momentum bersejarah bagi Mesir.

Diawali dengan seorang pengacara Farouk Mohammed Hassan yang menentang

kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga-harga barang pokok kemudian,

seorang warga Mesir yang juga menolak kebijkan pemerintah tersebut dengan

cara menuangkan bensin ke sekujur tubuh dan membakar diri.11

Rangkaian aksi

protes ini dilatar belakangi oleh lamanya Mubarak memimpin Mesir. Setelah

sekian lama Mubarak menjadi presiden, semakin lama pula dia sibuk untuk

menikmati dan menjaga kekuasaannya hingga lupa untuk mensejahterakan rakyat.

Banyak rakyat Mesir yang berpendidikan rendah,12

intel dimana-mana dan siap

menangkap orang-orang yang tidak disukai Mubarak. Tercatat pernah terdapat

1200 anggota Ikhwanul Muslimin yang sedang meringkuk di penjara. Ikhwanul

Muslimin ialah kekuatan oposisi yang cukup kuat dan sangat efektif. Bahkan,

seorang penulis di mesir yang mengamati dan memahami masalah ini mengatakan

9 Riza Sihbudi, et.al., Profil Negara-negara Timur Tengah, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya,

1995): 159-160. 10

Riza Sihbudi, et.al., Profil Negara-negara Timur Tengah, 161-162. 11

Rizfa Amalia, “Kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011),” Fakultas Ilmu

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012. H. 48. 12

“Mubarak Didesak Turun,” Kompas 27 Januari 2011, halaman 10.

6

bahwa, Ikhwanul Muslimin menjadi kelompok alternatif Islamis yang

berpengaruh tetapi antikekerasan.13

Revolusi yang digerakkan oleh rakyat Mesir berawal pada 25 Januari 2011.

Unjuk rasa ini menuntut pengunduruan diri Presiden Mubarak yang berlangsung

selama 18 hari yang berakhir dengan pengunduran diri Mubarak pada 11 Februari

2011.14

Di tengah kekacauan para demonstran, akhirnya Mubarak mengundurkan

diri. Pernyataan pengunduran di ini disampaikan oleh Wakil Presiden Omar

Suleiman.

“Atas nama Allah yang Maha Penyayang, dalam situasi yang sangat sulit

yang dihadapi Mesir. Presiden Husni Mubarak memutuskan untuk

mengundurkan diri sebagai presiden republik dan menunjuk Dewan

Militer untuk menjalankan tugas-tugas negara. Semoga Allah membantu

kita semua”15

Pengumuman yang disiarkan melalui televisi tersebut mendapat sambutan

meriah oleh massa yang berdemonstrasi di Lapangan Tahrir. Di jalan-jalan Kairo

para pengemudi membunyikan klakson untuk merayakan pengunduran diri

Mubarak. Bahkan, seorang Tokoh oposisi Mesir Mohammed El Baradei

menyatakan bahwa hari itu adalah hari paling besar dalam hidupnya dan ia pun

mengatakan setelah penindasan selama puluhan tahun, Mesir akhirnya bebas.16

Gerakan demokrasi di Mesir merupakan rangkaian dari gelombang

demokratisasi yang disebut Arab Spring. Arab Spring telah melanda sejumlah

13

Fawaz A. Greges, Amerika dan Islam Politik. Trans. Kili Pringgodigdo dan Hamid Bayaib.

Jakarta: AlvaBet, 2002. Trans. Of America dan Political islam: Clash of Civilization or Clash of

Interest?, 2001, hal. 226. 14

Indra Pratama, “Motivasi Indonesia menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA)

dengan Mesir tahun 2011,” JOM FISIP Vol. 1 No. 2 (Oktober 2014): 6. 15

“Presiden Mubarak akhirnya Mundur,” BBC Indonesia, 11 Februari 2011, tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_egyptmubarak.shtml 16

“Presiden Mubarak akhirnya Mundur,” BBC Indonesia, 11 Februari 2011, tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_egyptmubarak.shtml

7

negara Arab, termasuk Tunisia, Libya, Mesir Suriah, dan Yaman.17

Proses

demokratisasi yang terjadi di ini mengarah pada tuntutan perubahan sistem

pemerintahan. Keinginan rakyat yang menghendaki sistem yang lebih egaliter dan

aspiratif. Maka dari itu, sasaran utama pergerakan mereka adalah pergantian

pemimpin dan melakukan pemilihan umum yang jujur dan adil. Rakyat menuntut

kebebasan berpendapat dan berserikat serta mendapatkan akses terhadap

informasi.18

Sikap pemerintah Indonesia terhadap apa yang terjadi di Mesir khususnya,

dan kawasan Timur Tengah umumnya, adalah tetap bebas dan aktif. Namun,

terhadap konflik di Mesir pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat

diselesaikan dengan damai. Terdapat beberapa langkah mediasi yang telah

dilakukan yang dapat membantu Mesir untuk keluar dari masa transisi setelah

revolusi tahun 2011. Dewan Pertimbangan Presiden di masa Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah melakukan upaya mediasi untuk mengumpulkan

berbagai pihak yang berseberangan di Mesir dan duduk bersama melakukan

konsolidasi. Untuk itu, tema ini penting untuk dibahas.

Melihat peliknya usaha Republik Indonesia untuk merdeka, bangsa

Indonesia saat ini merasakan nikmatnya hidup berdaulat dan tidak semestinya

melupakan peran bangsa Arab, khususnya Palestina dan Mesir dalam membantu

perjuangan meraih kemerdekaan. Hal ini didukung pernyataan tokoh Indonesia, di

antaranya Drs. Moh. Hatta yang menyatakan:

17

Sita Hidriyah, “Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir,” Info

Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Juli?2012, hal. 1, diakses di

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-13-I-P3DI-Juli-2012-60.pdf 18

Amany Lubis, “Perubahan Sosial Politik di Timur Tengah,” Jurnal Luar Negeri. Jakarta: BPKP.

Hal. 45.

8

"Kemenangan diplomasi Indonesia yang dimulai dari Kairo. Karena

dengan pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya terhadap

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan

tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagai

selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau."

A.H. Nasution juga mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

"Karena itu tercatatlah, bahwa negara-2 Arab jang paling dahulu mengakui

RI dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknja ke Jogja dan jang

paling dahulu memberi bantuan biaja bagi diplomat-2 Indonesia di luar

negeri. Mesir, Siria, Irak, Saudi-Arabia, Jemen, memelopori pengakuan de

jure RI bersama Afghanistan dan Iran Turki mendukung RI. Fakta-2 ini

merupakan hasil perdjuangan diplomat-2 revolusi kita dan simpati

terhadap RI jang tetap luas di negara-2 Timur Tengah merupakan modal

perdjuangan kita seterusnja, jang harus terus dibina untuk perdjuangan

jang ditentukan oleh UUD '45: "ikut melaksanakan ketertiban dunia jang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Langkah-langkah Mediasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun

2011 hingga 2013 di masa revolusi Mesir adalah melakukan lima rangkaian

workshop. Mitra pemerintah RI dalam hal ini adalah Institute for Peace and

Democracy (IPD) dari Universitas Udayana Bali.19

Workshop ini dihadiri oleh

berbagai kalangan yang bersahabat dan yang berseberangan dari Mesir, seperti

partai yang berkuasa Ikhwanul Muslimin, partai sosialis, liberal, sekuler, para

hakim, kelompok pemuda, aktivis perempuan, dan jurnalis.

1. Workshop yang pertama dilakukan di Mesir, Cairo atas inisiatif LSM

bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI yang menghadirkan

Presiden Habibie.

2. Workshop yang kedua dilakukan di Bogor dengan pelaksana Dewan

Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

19

http://peace.unud.ac.id/eng/ diakses tanggal 14 Desember 2015 pukul 1.55.

9

3. Ketiga dilakukan dihotel Four Seasons, Jakarta Selatan. Tema ini

membahas pemilahan militer dan polisi, hubungan agama dan negara,

mekanisme pemilu, peran partai politik, penyusunan konstitusi.

4. Workshop keempat dilaksanakan di Hotel Santika, Serpong, Tangerang.

Tema yang dibahas masih mengenai hubungan agama dan negara, resolusi

konflik internal, reformasi politik, dan persatuan nasional.

5. Workshop terakhir dilaksanakan di Universitas Udayana Bali Mei 2013,

atas kerjasama Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Luar Negeri

RI, dan IPD.

IPD bersama sejumlah kelompok di Mesir menggalang kerja sama,

menyusul perubahan politik di negara yang terletak di kawasan Afrika Utara itu.

"Kami telah melakukan dan akan bekerja sama dalam berbagai kegiatan dengan

beberapa kelompok di Mesir," kata Direktur Eksekutif (IPD) I Ketut Putra

Erawan.20

Dalam hal ini penting dicermati kepentingan Indonesia terhadap

perbaikan kondisi sosial dan politik di Mesir.

Harmonisasi hubungan antara Indonesia dengan Mesir, tentunya tidak bisa

dilepaskan dari sejarah panjang yang melatar belakangi berdirinya kedua bangsa.

Fakta sejarah bahwa Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan

Indonesia secara de facto dan de jure setelah diproklamasikan pada 17 Agustus

1945, telah menjadikan posisi Mesir begitu istimewa di mata Indonesia.21

20

Masuki, “IPD Kerja Sama dengan Kelompok Di Mesir,” Antara 8 Desember 2011

http://bali.antaranews.com/berita/16881/ipd-kerja-sama-dengan-kelompok-di-mesir diakses pada

14 Desember 2015 pukul 2.12. 21

Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang.

10

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan

mengingat betapa pentingnya Mesir bagi Indonesia terlebih dalam upaya

Indonesia memediasi konflik Mesir. Maka dari itu penulis tertarik untuk

menganalisa kepentingan Indonesia dalam memediasi konflik di Mesir tahun

2011-2013.

B. Pertanyaan Masalah

Mengacu pada pernyataan masalah, maka penulis mencoba untuk

menjawabnya melalui pertanyaan yang akan dituangkan melalui penelitian dan

skripsi ini ialah “Apa Kepentingan Pemerintah Republik Indonesia

melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik di Mesir pasca revolusi tahun

2011 hingga 2013?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Bertujuan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam memediasi

konflik Mesir tahun 2011 serta kepentingan Indonesia di Mesir.

2. Berguna sebagai kontribusi keberlanjutan akademik hubungan

internasional.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

11

1. Bermanfaat sebagai analisa baru terhadap politik internasional yang

terjadi di dunia terkhusus pada permasalahan yang diangkat.

2. Bermanfaat untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk

dianalisa dan dikembangkan lebih dalam sebagai kontribusi dalam

dunia hubungan internasional.

3. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah peninjauan kembali pustaka-pustaka terkait. Suatu

tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review pustaka

tentang masalah yang berkaitan. Peninjauan kembali pustaka yang berkaitan

merupakan hal yang mendasar dalam penelitian. Seperti yang dinyatakan Leedy

bahwa, semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami

tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, semakin dapat

dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi.22

Berdasarkan judul pada skripsi ini yang dapat dijadikan acuan dalam

penelitian adalah isu-isu utama fungsi mediasi. Dalam penelitian ini penulis

memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang

akan diteliti. Karya ilmiah pertama ialah tesis Marc Andrew Munro dengan judul

Religion and Revolution in Egypt pada Institute of Islamic Studies, Universitas

McGill, Kanada. Dari penelitian ini diperoleh penjelasan tentang perubahan sosial

yang membawa revolusi. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di masa sebelum

2011, sehingga revolusi terjadi karena adanya tuntutan perubahan sosial.

22

Leedy, Practical Research: Planning and Design,” (New Jersey: Merrill-Prentice Hall, 1997).

12

Penelitian yang kedua ialah karya Caleb Heart Iyer Elfenbein yang berjudul

Differentiating Islam: Colonialism, Sayyid Qutb, and Religious Transformation in

Modern Egypt, disertasi di University Of California, Santa Barbara, Amerika

Serikat, menjelaskan bahwa sejak tahun 2008 telah terjadi transformasi di bidang

keagamaan di Mesir.

Penelitian disusun oleh M. Yaumal Fath, Sholah Taslie, dan Ikhwan

Efendi tentang Perbandingan Politik di Negara-negara Islam, Indonesia dan

Mesir. Penelitian ini mencoba menjelaskan keadaan negara yang berpenduduk

mayoritas Muslim di dunia serta peran agama dalam sistem politik kedua negara

tersebut terjadi. Di dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan bagaimana dampak

Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terhadap hubungan bilateral dengan

Mesir.

4. Kerangka Pemikiran

penulis mencantumkan konsep kepentingan nasional, konsep mediasi serta

beberapa konsep Multi Track Diplomacy kedalam Skripsi ini. Konsep kepentingan

nasional dikemukakan Hans J.Morgenthau didalam "The Concept of Interest

defined in Terms of power", konsep kepentingan nasional (Interest) yang

didefiniskan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar,

akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan

13

fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power

merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.23

1. Konsep Kepentingan Nasional

Interest (kepentingan) adalah setiap politik luar negeri sebuah negara yang

didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi

tiga faktor yaitu, sifat dasar dari Kepentingan Nasional yang dilindungi,

lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut dan

kepentingan yang rasional. Kepentingan Nasional merupakan pilar utama politik

luar negeri dan politik internasional yang realistis karena Kepentingan Nasional

menentukan tindakan politik suatu negara. Oleh karena itu strategi diplomasi juga

berdasarkan Kepentingan Nasional.

Kepentingan Nasional digunakan untuk mengejar power yang biasa

digunakan untuk membentuk serta mempertahankan pengendalian suatu negara

atas negara lain. Lebih lanjut Morgenthau berpendapat bahwa dengan memiliki

power, maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara

sendiri sehingga dapat memenuhi kepentingan negara yang memiliki power.

Konsep power memiliki beberapa karakteristik. Pertama, bersifat dinamis.

Dalam hal ini, power yang dimiliki actor suatu negara dapat berubah (menigkat

atau menurun) sesuai dengan perkembangan nasional negara tersebut. Kedua,

23

Morgenthau, Hans J., 1954. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 2nd ed.,

New York: Alfred A. Knopf.

14

bersifat relative. Dalam arti, bias diperbandingkan dengan power yang dimiliki

aktor negara lainnya. Ketiga, bersifat situasional dan multidimensional. 24

Hakikat Kepentingan Nasional menurut Frankel adalah keseluruhan nilai

yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Kepentingan Nasional dapat

melukiskan aspirasi negara dan dipakai secara operasional yang dapat dilihat

dalam aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana -

rencana yang hendak dituju, akibatnya Kepentingan Nasional menjadi bahan

polemik, bahkan sering memberikan justifikasi bagi tindakan suatu negara.

Adapun tolak ukur Kepentingan Nasional sangatlah kabur karena tidak ada

standar yang bias diterima secara universal untuk dapat memilih politik yang lebih

berguna, efektif, bijaksana dan prudent. 25

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara

berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat.

Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor

berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang

akhirnya diformulasikan ke dalam konsep ‘power’ kepentingan ‘interest’

didefinisikan ke alam terminologi power.26

2. Konsep Multi Track Diplomacy

Multi Track Diplomacy adalah sebuah konsep dimana didalamnya

dijelaskan mengenai proses dari terciptanya peace making internasional. Kegiatan

24

Perwita, Anak Agung Banyu. & Yani, Yanyan Mochamad. (2005). Pengantar ilmu Hubungan

Internasional. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya. 25

Suprapto, R (1997). Hubungan Internasional: Sistem, interaksi dan perilaku, hal. 144. 26

Antonius sitepu, (2006). Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam studi Politik dan

HI, hal. 56.

15

yang mencangkup dalam multitrack diplomasi ini banyak dilakukan oleh individu,

institusi suatu komunitas tertentu, dan lain-lain. Semua konsep ini tujuan

utamanya adalah demi terciptanya perdamaian dunia mulai dari peace making

hingga peace building dimana kesemuanya terintegrasi satu sama lain.27

Track pertama ialah pemerintah, dimana pembuatan kebijakan dan

pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui

aspek-aspek formal dari pemerintah. Seperti masa Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono telah melakukan upaya mediasi untuk mengumpulkan berbagai pihak

yang berseberangan di Mesir dan duduk bersama melakukan konsolidasi. Untuk

itu, tema ini penting untuk dibahas. Kelebihan dari jalur ini ialah keabsahan

kebijakan yang tidak dapat diragukan karena pemerintahan merupakan institusi

formal yang memegang peranan penting dalam sebuah negara. Sehingga dalam

mencapai kepentingan nasionalnya, ia dapat dengan bebas menggunakan segala

macam sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Akan tetapi

kekurangannya ialah sifat elitismenya yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan karena mereka memiliki wewenang untuk menciptakan aturan

(Diamond&John, 1996).

Track kedua ialah non-pemerintah atau professional. Dimana pada jalur

ini, seorang professional non-pemerintah mampu mewujudkan perdamaian

melalui resolusi konflik untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta

mengakomodasi konflik internasional dengan cara komunikasi, pemahaman, dan

membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama.

27

Diamond, Louise and Mc.Donald, John (1996) Muti-track diplomacy: A system Approach to

Peace-3rd ed. New York: Kumarian Press.

16

Seperti contoh yang sesuai dari tema skripsi ini adalah langkah Mediasi

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 di masa revolusi

Mesir adalah melakukan lima rangkaian workshop. Mitra pemerintah RI dalam

hal ini adalah Institute for Peace and Democracy (IPD) dari Universitas Udayana

Bali. Workshop ini dihadiri oleh berbagai kalangan yang bersahabat danyang

berseberangan dari Mesir, seperti partai yang berkuasa Ikhwanul Muslimin, partai

sosialis, liberal,sekuler, para hakim, kelompok pemuda, aktivis perempuan, dan

jurnalis. Aktor-aktor disini tentu memiliki potensi yang besar untuk menciptakan

perdamaian dengan caranya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Kelebihan

pada jalur ini ialah dapat menunjukkan isu yang dihadapi dengan jelas serta

mampu mencari jalan alternatif dan improvisasi dalam pemecahan masalah yang

mungkin saja tidak terjangkau oleh pemerintah. Namun kekurangannya ialah

pencapaian konsensus membutuhkan waktu yang lama dan tidak terikat oleh

hukum karena terbatasnya legitimasi yang dimiliki oleh seorang aktor non-

pemerintah (Diamond&John, 1996).

Track seven: religion. Track ketujuh dari Konsep multi track diplomacy

ini membahas tentang komunitas agama. Komunitas agama ini berasal dari

berbagai agama yang aktif melalukan visi dan misi perdamaian pada level lokal,

nasional dan level internasional. Komunitas agama tersebut adalah Katolik,

Protestant Evangelis, mainstream Protestant, Yahudi, Buddha, Hindu, Baha‟I,

Native American, Quaker, Mennonite dan New Age. Mereka membawa persfektif

agama terhadap pembuat kebijakan dunia atau untuk studi ilmu pengetahuan

dalam menciptakan perdamaian.

17

Beberapa elemen dari komunitas agama ini merupakan level tertinggi

dalam Multi-Track Diplomacy, dimana mereka melakukan public lecture, public

and elite education, konferensi internasional, penelitian, diskusi dan mediasi

konflik, dialog, aksi protes, media commentary, publikasi dan bekerja dalam

lembaga tertentu dalam menanggapi isu-isu tertentu.

3. Konsep Mediasi

Secara umum terdapat empat unsur dalam mediasi. Unsur pertama adalah

pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Mediator diharapkan dapat bertugas

secara netral dan tidak memihak, namun pada dasarnya tidak ada entitas yang

sepenuhnya netral.28

Maka dari itu, sedikit banyak dari pihak mediator memiliki

tendensi untuk memihak terhadap suatu pihak. Pendapat Lewicki tersebut

didukung oleh pernyataan Carnevale dan Conlon dalam bukunya menyatakan

bahwa terdapat dua bentuk keberpihakan mediator, yaitu keberpihakan yang

bersifat umum serta spesifik dalam ruang lingkup mediasi. Secara spesifik, tidak

ada persyaratan mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, namun mediator

sebisa mungkin merupakan pihak yang mampu mengakomodasi kepentingan

kedua belah pihak serta berposisi senetral mungkin. Unsur kedua dari mediasi

adalah permasalahan yang perlu diselesaikan dengan cara mediasi. Umumnya,

permasalahan dalam mediasi adalah permasalahan-permasalahan yang

membutuhkan penilaian dari pihak selain negosiator karena masing-masing

negosiator tidak mencapai titik temu yang merupakan unsur ketiga dari mediasi.

28

Lewicki, Roy, et.al. (2012). Negosiasi. Jakarta: Salemba Humanika

18

Untuk mendapatkan titik temu tersebut, masing-masing negosiator perlu

melakukan unsur keempat yaitu kompromi dalam memilih mediator.29

Terdapat tiga jenis mediasi, yaitu facilitative mediation, evaluative

mediation, dan transformative mediation. Facilitative mediation merupakan jenis

mediasi yang menempatkan mediator sebagai pihak pendorong terjadinya

mediasi. Peran mediator pada jenis mediasi ini relatif minim dibandingkan dengan

jenis mediasi lain. Evaluative mediation menempatkan mediator sebagai pihak

yang mengevaluasi posisi negosiator. Mediator berperan sebagai pihak yang

memberikan saran-saran pengambilan keputusan kepada masing-masing pihak.

Transformative mediation menempatkan mediator sebagai pihak yang aktif dan

manipulatif. Mediator akan mempengaruhi negosiator untuk mengambil suatu

keputusan tertentu berdasarkan penilaian dari perspektif pihak lain.30

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan

sebuah usaha menengahi suatu permasalahan dengan menggunakan bantuan pihak

ketiga. Terdapat empat unsur mediasi yaitu mediator, permasalahan, kebutuhan

akan keberadaan pihak mediator, dan kompromi untuk memilih mediator. Tidak

ada persyaratan khusus untuk menjadi mediator, namun mediator diharapkan

merupakan pihak yang netral. Usaha yang dilakukan Republik Indonesia dalam

memediasi konflik di Mesir adalah sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi

pihak-pihak yang bertikai agar dapat berunding dan secara damai.

5. Metode Penelitian

29

Carnevale, P.J.D., & Conlon, D.E. 1990. Effects of Two Forms of Bias in Mediation of Disputes. 30

Palmer, M. & Roberts, S. (1998). Dispute Processes: ADR and Primary Forms of Decision

Making. London: Butterworth

19

Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data Library

Research. yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya.

Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan

situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan

yang akan penulis teliti.

Setelah pengumpulan data tersebut telah terkumpul, maka penulis

menganalisa dari tiap variabel yang relevan yang kemudian dikaitkan dengan

konsep-konsep yang digunakan oleh penulis, sehingga penelitian ini dapat

dikatakan bersifat deskriptif-analitis.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab. Tiap bab terdiri dari

sub-sub bab dengan rincian:

BAB I : Pendahuluan berisikan tentang pernyataan masalah, pertanyaan

masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang Kebijakan Luar Negeri Republik

Indonesia dalam memediasi konflik di Mesir pada 2011-2013. Dalam bab ini

terdapat dua sub bab yaitu hubungan bilateral RI-Mesir dan Kebijakan mediasi

Indonesia terhadap Mesir guna memperdalam pembahasan dalam bab ini.

20

BAB III : Pada bab ini berisi tentang bagaimana dan mengapa Republik

Indonesia dalam memediasi konflik yang terjadi di Mesir. Terdapat dua poin

dalam bab ini yaitu respon Indonesia pada konflik Mesir dan kebijakan mediasi

Indonesia dalam konflik Mesir.

BAB IV : Bab ini berisi tentang apa kepentingan Indonesia dalam

penyelesaian konflik di Mesir. Maka bab ini secara lebih lanjut mengungkapkan

sejarah hubungan bilateral Indonesia-Mesir dan mengacu pada Kebijakan Luar

Negeri Indonesia yang bersifat bebas namun aktif dalam penyelesaian konflik

Mesir.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan gambaran secara

singkat dari hasil penelitian yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya

serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang dianggap penting.

21

BAB II

MESIR SEBELUM DAN SESUDAH REVOLUSI

Dalam bab dua ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kondisi di

Mesir sebelum dan sesudah revolusi Mesir pada 2011. Fokus bab ini ialah,

pertama, pada mula rezim Husni Mubarak dan demokrasi di Mesir. Kedua,

dimulainya revolusi Januari 2011 di Mesir. Adapun pembatasan periodisasi pada

bab ini ialah pada saat dimulainya rezim Husni Mubarak yang menjadi pemimpin

pemerintahan Mesir selama 30 tahun.

A. Rezim Mubarak dan Demokrasi di Mesir

Husni Mubarak merupakan presiden keempat untuk masa jabatan 30 tahun

sejak 1981. Sebagai presiden Mesir, Mubarak dianggap sebagai pemimpin yang

paling berkuasa di wilayah Mesir. Secara resmi, Presiden Republik Arab Mesir

dipilih untuk menjabat komandan tertinggi untuk angkatan bersenjata dan kepala

eksekutif pemerintahan Mesir. Sampai saat ini dalam Undang-undang tidak ada

batasan konstitusional tentang berapa periode seorang dapat menjabat sebagai

presiden.31

Mubarak tidak banyak melakukan perubahan sejak menggantikan Anwar

Sadat sebagai presiden. Dalam menjalankan kepentingan negaranya, Mubarak

tetap melanjutkan visi Anwar Sadat, yaitu menjadi kekuatan moderat di Timur

31

Tamburaka Apriadi, “Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan para penguasa otoriter di negara-

negara Timur Tengah”. Narasi, 2011. Hal. 69.

22

Tengah. Status inilah yang membuat Mesir negara yang pertama berdamai dengan

Israel.

Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden Mesir

menuju ke pemilu multikandidat pada akhir Februari 2005. Untuk pertama kalinya

sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih langsung

pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga

menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh tidak bisa bersaing dalam

pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu pada saat itu.32

Kendali Hosni Mubarak sangat kuat terhadap masyarakat Mesir, sebagai

contoh Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok yang memiliki pengaruh

kuat dalam masyarakat tidak bisa membentuk sebuah partai, Disebabkan adanya

pelarangan membentuk partai berdasarkan agama. Walaupun dalam sejarah

politik Mesir, memang Ikhwanul Muslimin pernah dinyatakan sebagai organisasi

yang terlarang oleh pemerintah, dan juga pada saat itu elit organisasi tersebut

banyak yang ditahan termasuk pendirinya Hassan al-Banna. Bahkan ia dibunuh

oleh agen dinas rahasia pemerintah Mesir pada 12 Februari 1949.33

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, pemerintahan Presiden Mubarak,

menghadapi masalah yang serius, seperti membengkaknya angka pengangguran,

pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan, naiknya harga-harga bahan

pokok, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ancaman kaum militan. Mubarak yang

namanya bersinar sebagai panglima AU dalam perang Arab-Israel tahun 1973,

pada tahun pertama pemerintahannya juga menghadapi situasi regional yang

32

Berita Internasional, “Demokrasi Mulai Merebak di Timur Tengah”, Media Indonesia, 2 Maret

2005, hal 25. 33

Khamami Zada, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP, 2004), 48.

23

cukup sulit, yaitu terisolasinya Mesir dari dunia Arab akibat perjanjian damai

Camp David dengan Israel tahun 1979.

Mubarak kemudian berhasil mengembalikan Mesir ke dunia Arab dan

pindahnya lagi markas besar Liga Arab dari Tunisia ke Cairo. Dalam proses

damai dengan Israel, Mubarak berhasil mengembalikan sisa-sisa tanah Gurun

Sinai pada April 1982. Ia juga terus melanjutkan hubungan strategisnya dengan

AS yang telah dirintis oleh pendahulunya, Anwar Sadat.

Dalam konteks ekonomi, Mubarak telah menerapkan reformasi ekonomi

terbatas sejak pertengahan tahun 1980. Mubarak juga melakukan demokratisasi

secara sangat terbatas pula dengan terus memperkuat sistem multipartai dan

kebebasan pers maupun berpendapat. Namun, langkah demokratisasi yang

dilakukan Mubarak masih menuai kritik dari kelompok oposisi karena masih

berjalannya undang-undang darurat dan dibatasinya gerak partai politik.34

Dalam konteks hubungannya dengan kelompok Islam di Mesir, Hosni

Mubarak pada awal masa kekuasaannya mencoba melakukan rekonsiliasi dengan

kelompok Islam. Kelompok tersebut mengalami hubungan yang sangat buruk

dengan pemerintah pada akhir masa jabatan Anwar Sadat yang tewas oleh

kelompok Islam militan. Mubarak melapaskan tahanan tokoh-tokoh Islam, ia juga

membuka secara luas aktivitas dakwah dan menambah acara keislaman di radio

dan televisi. Mubarak juga mengijinkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin

bergabung dengan partai lain, seperti Partai Buruh, untuk memperebutkan kursi

parlemen.

34

Musthafa Abd Rahman, “Inisiatif Mubarak dan Geliat Reformasi di Mesir”, KOMPAS, 6

Maret 2005, hal 4.

24

Pemerintah Mesir memilih sikap konfrontatif dengan gerakan militan,

karena kalau Mesir membuka diri bagi gerakan Islam Militan dalam aktivitas

politik, maka akan mengantarkan mereka pada kekuasaan dan selanjutnya

mengislamisasi pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan versinya yang anti-

demokrasi dan pluralisme. Dalam waktu yang sama, pemerintah itu dapat

meningkatkan tingkat hidup dan pelayanan masyarakat.

Pengumuman Mubarak yang meminta kepada parlemen untuk

mengamandemen pasal 76, dan pemilihan presiden secara langsung, merupakan

langkah signifikan pertama menuju pembaruan politik dalam beberapa dekade

terakhir. Tentu saja hal itu sangat penting karena bagaimanapun Mesir merupakan

negara terkemuka di dunia Arab. Gema perubahan itu sendiri amat terasa karena

sudah selama lebih dari setengah abad terakhir negara itu menganut pemerintahan

satu partai, mengarah pada pembentukan rezim yang demokratis.

Semenjak awal abad ke-21, demokrasi menjadi tema umum yang menarik

perhatian banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa

Timur, Timur Tengah, Asia dan Afrika mempunyai keinginan menyuarakan

tentang perlunya power sharing kekuasaan. Dalam power sharing kekuasaan yang

menjadi bagian penting demokrasi itu terdapat aspek partisipasi,representasi, dan

perlindungan warga negara.

Pada demokrasi juga meniscayakan adanya akuntabilitas pemerintahan,

aturan hukum, dan keadilan sosial. Pada banyak negara dan masyarakat Islam,

agama menduduki posisi yang signifikan dalam perkembangan tatanan demokrasi.

Peran agama menjadi penting, apakah ia akan mendukung demokratisasi ataukah

25

justru ia menjadi penghalang bagi penciptaan sebuah masyarakat yang demokratis.

Ditambah lagi, institusi agama juga banyak menyediakan pelayan sosial, lembaga

pendidikan, sarana kesehatan, yang tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi

masyarakat.35

Dalam kasus Mesir, Presiden Mesir dipilih parlemen dan kemudian nama

presiden yang disetujui parlemen itu diajukan kepada rakyat untuk diminta

persetujuan melalui referendum. Kemudian nama yang disetujui parlemen itu

diajukan kepada rakyat melalui referendum, yang juga selalu mendapat dukungan

lebih dari 90 persen. Mubarak yang berkuasa di Mesir sejak tahun 1981, dalam

forum pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah di Universitas

Menoufia, sekitar 70 kilometer arah utara kota Cairo menegaskan, negara ini

butuh kebebasan dan demokrasi lebih besar.36

Husni Mubarak berkeinginan untuk menata pemerintahan Mesir kearah

yang lebih demokratis. Presiden Mesir yang telah menjabat selama empat periode

itu mengatakan, inisiatif perubahan tersebut butuh konsolidasi bagi upaya lebih

terciptanya kebebasan dan demokrasi. Ia mengungkapkan lebih lanjut,

amandemen konstitusi itu akan ditawarkan kepada rakyat melalui referendum

sebelum sistem tersebut dilaksanakan secara resmi pada pemilu presiden,

September 2005. Ini merupakan sejarah dalam politik di Mesir, dimana

kesempatan diberikan kepada semua orang yang mampu mewujudkan aspirasi

35

John L. Esposito, Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle

East, 2003. 36

Berita, “Mesir Akan Gelar Pemilu Presiden Secara Langsung”, KOMPAS, 27 Februari 2005, hal

1.

26

rakyat dan keamanan untuk maju dalam pemilihan presiden dengan dukungan

parlemen dan rakyat.

Dari pernyataan Mubarak inilah yang membuat dampak bagi Mesir dan

juga Dunia Arab. Akibatnya tekanan berasal dari dalam dan dunia internasional

menguat. Didalam negeri, gerakan menolak perpanjangan jabatan Presiden

Mubarak dan peralihan kekuasaan dengan sistem waris/keturunan untuk

mencegah putra Mubarak, Jamal Mubarak, dicalonkan, semakin kuat. Pengaruh

Jamal Mubarak terakhir ini semakin kuat berkat jabatannya sebagai Kepala Biro

Politik Partai Nasional Demokrasi yang berkuasa.37

Dalam sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Al-Jazeera Net

menunjukkan mayoritas mutlak menolak perpanjangan jabatan Presiden Mesir

Hosni Mubarak dengan suara 90,7 persen dan hanya 9,3 persen yang setuju. Jajak

pendapat itu melibatkan 46.942 responden. Hasil jajak pendapat itu menunjukkan

popularitas Mubarak turun drastis. Mubarak juga mendapat tekanan karena dinilai

telah membuka jalan bagi putranya, Jamal Mubarak untuk menggantikannya.38

Dengan pertimbangan usia yang sudah tidak muda lagi, Mubarak praktis

hanya mampu memperpanjang satu masa jabatan lagi. Jika Mubarak

memenangkan pemilu bulan September 2005, berarti usia pada akhir jabatannya

mencapai 82 tahun. Maka tak ada pilihan lain bagi Mubarak kecualai

memperbaiki citranya diakhir periode jabatannya, dengan menerapkan sistem

demokrasi yang hakiki sesuai tuntutan internal dan internasional.

37

KOMPAS, 27 Pebruari 2005, hal 11. 38

Musthafa Abd Rahman, “Tekanan AS dan Domestik Paksa Mesir Berubah”, KOMPAS, 28

Pebruari 2005, hal 3.

27

Meskipun prinsip demokrasi dan hak asasi manusia berlaku universal,

dalam penerapannya sangat bergantung pada kondisi ril sebuah negara dan bangsa.

Kualitasnya tidaklah sama karena sangat bergantung pada mutu kehidupan setiap

bangsa. Perlu diakui pula bahwa proses demokratisasi tidaklah sekali jadi, tetapi

memakan waktu dan berbelit-belit. Tidak jarang mengalami jatuh bangun, ritme

dan dinamikanya berbeda-beda setiap negara, sangat bergantung pada budaya,

tingkat kemajuan sosial ekonomi dan politik.

B. Revolusi Januari 2011 di Mesir

Revolusi Mesir 2011 adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di

seluruh Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama

30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Aksi ini merupakan salah satu aksi

revolusi seperti yang terjadi di Tunisia. Pemerintah berusaha meredam usaha para

demonstran yang menggalang aksinya dari internet dengan cara memberhentikan

saluran internet dan komunikasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Putra

dari Presiden, Gamal Mubarak dilaporkan telah meninggalkan Mesir dan menuju

London bersama keluarga. Setelah demonstrasi berlangsung selama 18 hari,

akhirnya Presiden Mubarak mundur pada tanggal 11 Februari 2011.

Demonstrasi massa yang memprotes kepemimpinan Mubarak di Tahrir

Square sejak 25 Januari 2011 berhasil menumbangkannya pada 12 Februari 2011.

Meskipun Mubarak berencana menggelar pemilu presiden pada bulan September.

Ia pun menjanjikan amandemen konstitusi. Tetapi, para demonstran menekannya

untuk mundur secepatnya. Pada 10 Februari beredar rumor bahwa Mubarak akan

mundur. Puncaknya, Wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan mundurnya

28

Mubarak melalui televisi nasional Mesir dan menyerahkan kekuasaannya kepada

militer.

Awal dari revolusi Mesir pada 2011 terjadi pada 25 Januari 2011 terjadi

disebabkan oleh warga Mesir yang berdemonstrasi serta para pengunjuk rasa

menentang pemerintah yang diikuti ribuan warga di Kairo dan berbagai propinsi

lainnya. Demonstrasi yang disebut dengan nama “Hari Kemarahan” itu

berlangsung atas permintaan para aktivis Mesir melalui jejaring sosial Facebook.

Empat orang termasuk seorang aparat keamanan tewas dalam bentrokan antara

para demonstran dan aparat.

Demonstrasi tetap berlanjut pada 26 Januari 2011 meski Kementerian

Dalam Negeri Mesir telah mengeluarkan peringatan menyusul peningkatan

jumlah korban tewas mencapai lima orang, dan puluhan cedera. Ratusan orang

ditangkap termasuk delapan wartawan dan jurnalis. Seluruh jaringan internet

diputus dalam rangka mencegah tersebarnya berita soal tuntutan reformasi ke

seluruh Mesir.39

Pada 27 Januari 2011 demonstrasi di Kairo dan sejumlah kota besar Mesir,

Tahrir dan Giza selama tiga hari mengarah anti-rezim Mubarak. Bentrokan antara

ratusan demonstrasi dan aparat keamanan semakin meningkat. Pasukan antihuru-

hara menggunakan gas air mata dan peluru karet di Propinsi Ismailiyah dan kota

Suez. Ketua Dewan Nasional untuk Reformasi, Mohammad El Baradei, meminta

Hosni Mubarak untuk segera turun. El Baradei juga menyampaikan kesiapannya

39

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_egyptmubarak tanggal 4 April 2016

pukul 22:27 WIB.

29

untuk memegang kontrol pemerintahan transisi jika Mubarak bersedia turun.

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menekankan bahwa tindak kekerasan

bukan solusi yang tepat untuk kondisi Mesir, dan diperlukan reformasi politik

demi menjaga kepentingan rakyat.

Pada 28 Januari 2011 pemerintah Mesir memutus seluruh saluran internet

dan mengerahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar di Kairo. Hal ini dipicu

terjadinya bentrokan antara polisi dan para demonstran di kota Suez. Tewas dan

cederanya puluhan orang serta ditangkapnya ratusan orang dalam demonstrasi

yang digelar setelah shalat Jumat di beberapa kota besar termasuk ibukota, Kairo.

Sejumlah kantor milik partai berkuasa pimpinan Hosni Mubarak, juga dibakar di

berbagai kota. Pada akhirnya Husni Mubarak membubarkan kabinetnya dan

membentuk pemerintahan baru.

Pada 29 Januari ketua Dinas Intelijen Mesir, Omar Suleiman, diangkat

sebagai Wakil Presiden, dan Ahmad Shafiq, yang dulu menjabat sebagai menteri

penerbangan sipil, ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru. Berlanjutnya

demonstasi di Kairo dan kota-kota Mesir paca pidato Mubarak terjadi di saat para

demonstran tetap menuntut lengsernya Mubarak. Reuters juga melaporkan bahwa

jumlah korban tewas mencapai 68 orang. Peningkatan jumlah korban tewas di

berbagai wilayah Mesir di hari kelima demonstrasi. Polisi sudah tidak dapat

menangani situasi. Personil militer dikerahkan untuk memulihkan kondisi. Terjadi

30

pemberontakan di sejumlah penjara Mesir, serta aksi tembak para sipir penjara

terhadap para tahanan.40

Para warga asing yang berdomisili di Mesir mulai dievakuasi menyusul

peningkatan instabilitas. Jumlah demonstran di Bundaran Tahrir, Kairo mencapai

puluhan ribu orang. Menteri Luar Negeri Amerika Serika, Hillary Clinton,

menuntut penyusunan perencanaan di Mesir yang tidak menyebabkan kekosongan

kekuasaan. Clinton menyatakan bahwa penentuan wakil presiden tidak cukup.

Mendagri Mesir menginstruksikan penempatan pasukan keamanan di seluruh kota

Mesir kecuali di Bundaran Tahrir, Kairo. Obama menyatakan mendukung proses

peralihan kekuasaan secara damai yang menjawab tuntutan rakyat Mesir.

Pemerintah Mesir menutup aktivitas jaringan televisi Aljazeera di Mesir dan

menutup transmisi sinyal satelit Nilesat untuk program Aljazeera di sebagian

kawasan Timur Tengah.

Pada 31 Januari 2011 Husni Mubarak menginstuksikan perdana menteri

barunya untuk mulai berunding dengan kelompok oposisi dan berupaya

menyediakan lapangan kerja baru dan juga untuk mengakhiri inflasi. - Ketua

Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, meminta Mubarak segera

berunding dengan kelompok oposisi. Mubarak menunjuk wakilnya, Omar

Suleiman untuk berunding dengan seluruh kelompok oposisi guna membicarakan

amandemen undang-undang dasar dan reformasi dewan yudikatif.

Pada 1 Februari 2011 ditandai lebih dari satu juga warga berdemonstrasi di

lapangan Tahrir mengajukan tuntutan berbagai kelompok oposisi yang tetap

40

Alin Hurin Hayati. “Kondisi Mesir Tahun 2011-2012 Dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya

Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011”. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5

No. 1, Hal. 249-257. Februari 2016.

31

melanjutkan demonstrasi hingga runtuhnya rezim Mubarak. Husni Mubarak

dalam pidatonya di televisi bersikeras akan mempertahankan jabatannya namun

tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Ia juga menyatakan akan

berupaya keras menyerahkan kekuasaan secara damai. Sekelompok badui dan

para preman bayaran Mubarak, mendadak muncul di Bundaran Talat di dekat

Bundaran Tahrir dan menyerang warga yang tengah berdemonstrasi.

Pada 2 Februari 2011, hari Jumat, para demonstran memaksa Husni

Mubarak meletakkan jabatannya. Sekejen Liga Arab, Amr Moussa, mengatakan

akan memikirkan secara serius pencalonan dirinya dalam pemilu presiden

mendatang. Ketua Parlemen Mesir menyatakan akan melakukan sejumlah

perubahan dalam undang-undang dasar. Ia juga mengkonfirmasikan pembekuan

seluruh aktivitas parlemen sampai lembaga ini selesai meninjau protes

menyangkut pemilu presiden sebelumnya. Lapangan Tahrir di Kairo kembali

rusuh dan para demonstran menolak meninggalkan lapangan tersebut.

Pada 3 Februari 2011 ditandai dengan kelompok oposisi utama Mesir

menolak usulan Perdana Menteri Mesir, Ahmad Shafiq, untuk berunding.

Perundingan ini hanya akan dilakukan setelah Mubarak mundur dan pembentukan

pemerintahan persatuan nasional, Sehingga ini membuat Omar Suleiman

menyatakan bahwa Mubarak dan putranya tidak akan ikut dalam pemilu presiden

mendatang. Ia juga menginstruksikan penindakan tegas terhadap para pelaku

kerusuhan dan instabilitas di Bundaran Tahrir. Mubarak menyatakan bersedia

32

meletakkan jabatannya, namun ia khawatir aksinya ini akan menyeret negara ke

dalam instabilitas yang lebih mendalam.41

Pada 4 Februari 2011 para demonstran yang lebih dari satu juga warga

Mesir menggelar shalat Jumat di lpangan Tahrir, dan khatib shalat menuntut

masyarakat untuk tetap bertahan hingga tergulingnya rezim Mubarak. Sejumlah

kota lainnya juga mengikuti demonstrasi yang berlangsung dahsyat di Kairo dan

beberapa kota besar Mesir.

Para anggota partai berkuasa pada 5 Januari 2011 mengundurkan diri dan

Hisam Badrawi ditunjuk sebagai ketua baru. Adapun jabatan sekjen penentu

kebijakan partai tersebut yang sebelumnya milik Jamal Mubarak, diserahkan

kepada Sifwat Sharif. Delegasi khusus Amerika Serikat, Frank Wisner berkunjung

ke Mesir dan menyatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, Mubarak harus

tetap bertahan di kekuasan untuk mengatur perubahan “ideal” dalam proses

transisi kekuasaan secara damai. Namun Juru bicara Kementerian Luar Negeri

Amerika Serikat, Philip Crowley, menilai pernyataan Wisner itu sebagai pendapat

pribadi dan dalam hal ini ia tidak mengkonfirmasikannya terlebih dahulu dengan

Washington. Panglima Militer Mesir, Hasan al Rudaini, meminta masyarakat

untuk mengosongkan Bundaran Tahrir. Mubarak bersidang dengan para menteri

ekonomi, perdagangan, dan perminyakan di kabinet barunya. Pada 6 Februari

2011, sejumlah kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin berunding dengan

41

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/crisis-group-statement-

situation-egypt. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017.

33

Wakil Presiden, Omar Suleiman. Tewasnya 300 orang dalam demonstrasi di

Mesir. Para demonstran memblokade gedung parlemen dan kabinet.42

Dalam bentrokan antara pasukan polisi dan para demonstran di kota al

Kharga, di Propinsi al Wadi al Jadid, lima orang tewas dan 100 orang cedera.

Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir menggelar sidang tanpa kehadiran

Hosni Mubarak dan merilis deklarasi nomor satu serta menegaskan bahwa dewan

ini akan menggelar sidang secara berlanjut untuk mengontrol kondisi Mesir.

Sekitar tiga juga demonstran berkumpul di Bundaran Tahrir, di jembatan-

jembatan dan tempat-tempat umum menuntut pengunduran diri Mubarak.

Mubarak merespon tuntutan rakyat dan menyatakan tidak akan mengundurkan

diri dari kekuasaan sampai masa tugasnya berakhir, dan menyerahkan wewenang

kepada wakilnya Omar Suleiman. Omar Suleiman juga berpidato setelah pidato

Mubarak. Suleiman berusaha meyakinkan rakyat Mesir bahwa Mubarak

berkomitmen untuk melimpahkan kekuasaan secara damai dan bertindak

berdasarkan undangundang dasar. Oleh karena itu, Suleiman berharap agar segera

pulang ke rumah mereka masing masing. Para demonstran mengamuk setelah

mendengar pidato Omar Suleiman dan Husni Mubarak. Tekad mereka untuk

menggulingkan rezim diktator Mubarak semakin membara. 43

Bertepatan pada tanggal 11 Februari 2011 jutaan warga Mesir di Kairo dan

di berbagai kota berdemonstrasi. Di sisi lain, ribuan orang berarak menuju istana

presiden di ibukota. Jumlah demonstran saat menunaikan shalat Jumat mencapai

42

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_egyptmubarak diakses tanggal 4 April

2016 pukul 22:27 WIB. 43

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_egyptmubarak tanggal 4 April 2016

pukul 22:27 WIB.

34

lebih dari juga orang. Militer merilis deklarasi nomor dua yang di dalamnya

disebutkan kondisi darurat dan berjanji akan mencabutnya setelah situasi kembali

normal. Pelaksanaan pemilu bebas dan transparan juga di antara janji-janji militer.

Omar Suleiman secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri Mubarak

dari kekuasaan yang telah dicengkeramnya selama 30 tahun. Seluruh wewenang

Mubarak diserahkan kepada militer Mesir. Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata

Mesir merilis deklarasi nomor tiga yang menyebutkan bahwa dewan ini akan

menggantikan pemerintahan posisi pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyat

Mesir. Kegembiraan dan suka cita menyelimuti seluruh rakyat Mesir dan dunia

Arab setelah rezim Mubarak secara resmi terguling akibat perlawanan rakyat

Mesir selama 18 hari.

Setelah Revolusi Mesir tahun 2011, Husni Mubarak yang menjabat selama

14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011 dipaksa untuk mengundurkan diri dari

jabatannya. Pada 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden

kepada Wakil Presiden Omar Suleiman, sehingga menjadikan Suleiman sebagai

presiden de facto. Setelah pengunduran diri Mubarak, posisi Presiden Mesir

secara resmi kosong dan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata pimpinan Field

Marshal Mohamed Hussein Tantawi mengontrol penuh kekuasaan eksekutif. Pada

30 Juni 2012, Mohamed Mursi dilantik sebagai Presiden Mesir, setelah

memenangkan pemilu presiden Mesir 2012 pada 24 Juni.

Tepat pada tanggal 25 Januari 2012, revolusi yang terjadi di Mesir

merupakan pengalaman yang kelam dalam sejarah politik di Mesir. Lengsernya

Mubarak menjadi awal era baru Mesir setelah dilantiknya Presiden Mesir,

35

Muhammad Mursi. Pada awal kepemimpinannya, Mursi merumuskan beberapa

kebijakan-kebijakan yang terkait permesalahan yang terjadi di Mesir, yaitu:

1. Menghidupkan kembali Parlemen. Setelah dilantik sebagai Presiden

Mesir tanggal 30 Juni 2012, Presiden Muhammad Mursi pada tanggal

10 Juli 2012 menghidupkan kembali parlemen yang sebelumnya

dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi Mesir.

2. Membentuk Kabinet Baru. Presiden Muhammad Mursi membentuk

kabinet baru yang terdiri dari 35 Menteri baru.44

3. Membebaskan tahanan militer. Presiden Muhammad Mursi juga mem

bebaskan 572 tahanan militer yang terlibat dalam revolusi 25

Januari 2011.

4. Dekrit Presiden dan referendum. Tanggal 22 November 2012, Presiden

Mursi menetapkan Dekrit Presiden yang isinya adalah memecat

Jaksa Agung. Sebulan kemudian digelar referendum untuk

memutuskan Konstitusi Baru yang menjamin posisi Presiden agar

tidak mudah dijatuhkan oleh Jaksa Agung.

5. Memilih anggota penasehat. 27 Agustus 2012, Presiden

Muhammad Mursi memilih 21 anggota penasehat terdiri 3 orang

wanita dan 2 penganut Kristen.45

44

Linda Nur Ramly dan Rr. Terry Irenewaty. Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai

Presiden Mesir(2012-2013). SOCIAVol. 12 No. 2 September 2015. Hal 95. 45

Linda Nur Ramly dan Rr. Terry Irenewaty. Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai

Presiden Mesir(2012-2013). SOCIAVol. 12 No. 2 September 2015. Hal 96.

34

BAB III

MEDIASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MESIR

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana mediasi pemerintah Republik

Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Mesir. Mengapa Indonesia menjadi

negara yang memiliki peran penting terkait konflik yang terjadi di Mesir? serta

bagaimana mediasi Indonesia terhadap pihak yang berkonflik di Mesir?. Untuk

menjawab pertanyaan ini, terdapat dua poin penting yang akan dijelaskan pada

bab ini.

A. Respon Indonesia pada Konflik Mesir 2011-2013

Konflik politik di Mesir yang diwarnai oleh kudeta militer, mengarah pada

instabilitas keamanan, memicu respon berbagai negara di dunia. Baik respon

dalam konteks politik Internasional, diplomatik antar negara maupun dalam

bentuk solidaritas kemanusiaan. Beberapa negara memiliki pola respon yang

berbeda dalam mempersepsikan fenomena yang terjadi di Mesir.

Pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan salah satu pihak yang

menunjukkan sikap responsif terhadap perkembangan politik di Mesir. Respon

dan sikap pemerintah, direpresentasikan oleh statement Presiden SBY, Menteri

Luar Negeri, dan Duta Besar Indonesia di Mesir. Di sisi lain, kalangan legislatif,

dalam hal ini anggota DPR dari komisi terkait maupun kader partai politik, juga

memberikan respon terhadap persoalan ini. Pada tingkat yang lebih luas, respon

37

muncul dari berbagai elemen masyarakat: tokoh, ulama, pimpinan organisasi-

LSM dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam dan

berharap agar situasi di Mesir dapat kembali normal sehingga proses demokrasi

dapat berjalan dengan baik, tertib, dan damai sesuai dengan harapan dan

keinginan bangsa serta rakyat Mesir. Pemerintah Indonesia pun telah memastikan

bahwa tidak terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam

aksi unjuk rasa tersebut sehingga tindakan evakuasi tidak perlu dilakukan.

Harapan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa

bahwa “Mesir adalah negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. Harapan

kita ke depannya, konsolidasi ke arah demokrasi Mesir akan semakin kuat,

terutama hak-hak dari seluruh elemen bangsa termasuk kelompok oposisi betul-

betul dihormati," katanya.46

Akan tetapi, ungkapan keprihatinan maupun harapan ini tidaklah cukup.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peluang besar

untuk dapat berperan aktif dalam kondisi Mesir saat ini. Terutama melihat sejarah

hubungan kedua negara yang sudah terjalin baik sejak lama. Indonesia seharusnya

melakukan upaya diplomasi aktif guna membangun proses demokrasi dan

perdamaian di Mesir. Apalagi mengingat jumlah WNI yang berada di sana pun

cukup banyak.

Sikap pemerintah Indonesia terhadap apa yang terjadi di Mesir khususnya,

dan kawasan Timur Tengah umumnya, adalah tetap bebas dan aktif. Namun,

46

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=57343 diakses pada 3 Maret 2015

pukul 16:00 WIB.

38

terhadap konflik di Mesir pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat

diselesaikan dengan damai. Melihat peliknya usaha Republik Indonesia untuk

merdeka, bangsa Indonesia saat ini merasakan nikmatnya hidup berdaulat dan

tidak semestinya melupakan peran bangsa Arab, khususnya Palestina dan Mesir

dalam membantu perjuangan meraih kemerdekaan. Hal ini didukung pernyataan

tokoh Indonesia, di antaranya Drs. Moh. Hatta yang menyatakan:

"Kemenangan diplomasi Indonesia yang dimulai dari Kairo.

Karena dengan pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya

terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

penuh, segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau

memungkiri janji, sebagai selalu dilakukannya di masa-masa yang

lampau."

A.H. Nasution juga mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

"Karena itu tertjatatlah, bahwa negara-2 Arab jang paling dahulu

mengakui RI dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknja ke

Jogja dan jang paling dahulu memberi bantuan biaja bagi diplomat-

2 Indonesia di luar negeri. Mesir, Siria, Irak, Saudi-Arabia, Jemen,

memelopori pengakuan de jure RI bersama Afghanistan dan Iran

Turki mendukung RI. Fakta-2 ini merupakan hasil perdjuangan

diplomat-2 revolusi kita. Dan simpati terhadap RI jang tetap luas di

negara-2 Timur Tengah merupakan modal perdjuangan kita

seterusnja, jang harus terus dibina untuk perdjuangan jang

ditentukan oleh UUD '45: "ikut melaksanakan ketertiban dunia

jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial".47

Indonesia sendiri telah mempunyai pengalaman dalam menjalankan proses

demokrasi di dalam negeri. Indonesia pun punya pengalaman dalam penyelesaian

konflik-konflik di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya

dapat membagikan pengalaman-pengalaman tersebut ke pemerintahan Mesir.

Pengalaman-pengalaman ini nantinya dapat berguna bagi Mesir sebagai bahan

47

Muhammad Zein Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri: Perjoangan

Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah (Bulan Bintang, 1980), 13.

39

acuan ataupun perbandingan dalam penyelesaian konflik serta dalam pelaksanaan

proses demokrasi di dalam negerinya kendati ada perbedaan-perbedaan yang

dimiliki oleh kedua negara.48

Indonesia dan Mesir memiliki relasi yang cukup kuat. Apa yang

berkembang di satu negara, memacu respon aktif dari negara lainnya. Respon

yang muncul bukan sebatas pada tingkat diplomatik, tapi berkembang pada level

aksi kemasyarakatan. Kemanusiaan menjadi faktor dominan yang membuat

sebagian masyarakat Indonesia demikian responsifnya terhadap perkembangan

politik yang terjadi di Mesir. Faktor kedua adalah persinggungan historis antar

kedua negara yang cukup erat di masa lalu. Faktor terakhir adalah alasan

solidaritas sesama Muslim. Persingungan historis menjadi salah satu kekhasan

tersendiri yang mewarnai relasi politik Indonesia-Mesir.

Ketika terjadi fenomena serupa di kawasan timur tengah, masyarakat

Indonesia menunjukkan respon yang serupa. Namun, hanya didasari oleh dua

alasan yaitu, kemanusiaan dan solidaritas sesama muslim. Dalam konteks Mesir,

tambahan berbagai macam persinggungan historis menjadi nilai lebih yang

membuat tingkat rekatan relasi antara keduanya lebih tinggi dibanding negara di

kawasan serupa.

B. Kebijakan Mediasi Indonesia dalam Konflik Mesir

Sebagaimana diketahui, Mesir adalah negara pertama yang mengakui

kedaulatan Indonesia. Harmonisasi hubungan antara Indonesia dengan Mesir,

tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang melatar belakangi

48

“Memori Historis Indonesia – Mesir: Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Oleh Dunia

Internasional,” http://politik. kompasiana.com/2012/07/18, 16 Juli 2015.

40

berdirinya kedua bangsa. Fakta sejarah bahwa Mesir adalah negara pertama yang

mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure setelah

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, telah menjadikan posisi Mesir begitu

istimewa di mata Indonesia.49

Terhadap apa yang terjadi di Mesir, Indonesia tentu mempunyai peran

yang sangat penting dikawasan Timur Tengah, khususnya Mesir. terhadap konflik

di Mesir pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk dapat diselesaikan

dengan damai. Terdapat beberapa langkah mediasi yang telah diformulasikan

menjadi forum internasional agar dapat membantu Mesir untuk keluar dari masa

transisi setelah revolusi tahun 2011. Kebijakan Dewan Pertimbangan Presiden di

masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan upaya mediasi untuk

mengumpulkan berbagai pihak yang berseberangan di Mesir dan duduk bersama

melakukan konsolidasi.

Langkah-langkah Mediasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun

2011 hingga 2013 di masa revolusi Mesir adalah melakukan lima rangkaian

workshop. Mitra pemerintah RI dalam hal ini adalah Institute for Peace and

Democracy (IPD) dari Universitas Udayana Bali.50

Workshop ini dihadiri oleh

berbagai kalangan yang bersahabat dan yang berseberangan dari Mesir, seperti

partai yang berkuasa Ikhwanul Muslimin, partai sosialis, liberal,sekuler, para

hakim, kelompok pemuda, aktivis perempuan, dan jurnalis.

49

Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang. 50

http://peace.unud.ac.id/eng/ diakses tanggal 14 Desember 2015 pukul 1.55.

41

1. Workshop yang pertama dilakukan di Mesir, Cairo atas

inisiatif LSM bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI yang

menghadirkan Presiden Habibie.

2. Workshop yang kedua dilakukan di Bogor dengan

pelaksana Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

3. Yang ketiga dilakukan di hotel Four Seasons, Jakarta

Selatan. Tema ini membahas pemilahan militer dan polisi, hubungan

agama dan Negara, mekanisme pemilu, peran partai politik, penyusunan

konstitusi.

4. Workshop keempat dilaksanakan di Hotel Santika, Serpong,

Tangerang. Tema yang dibahas masih mengenai hubungan agama dan

negara, resolusi konflik internal, reformasi politik, dan persatuan nasional.

5. Workshop terakhir dilaksanakan di Universitas Udayana

Bali Mei 2013, atas kerjasama Dewan Pertimbangan Presiden,

Kementerian Luar Negeri RI, dan IPD.

Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) bersama sejumlah kelompok di

Mesir menggalang kerja sama, menyusul perubahan politik di negara yang

terletak di kawasan Afrika Utara itu. "Kami telah melakukan dan akan bekerja

sama dalam berbagai kegiatan dengan beberapa kelompok di Mesir," kata

Direktur Eksekutif (IPD) I Ketut Putra Erawan PhD.51

Dalam hal ini penting

dicermati kepentingan Indonesia terhadap perbaikan kondisi sosial dan politik di

Mesir.

51

http://bali.antaranews.com/berita/16881/ipd-kerja-sama-dengan-kelompok-di-mesir diakses

pada 14 Desember 2015 pukul 2.12.

42

Topik diskusi akan disempurnakan sesuai dengan kepentingan

keanggotaan Mesir dan sebagai perkembangan terjadi, tetapi mungkin termasuk:

1. Menetapkan agenda bagi pembaruan ke arah demokrasi,

menghormati hak asasi manusia dan promosi pembangunan.

2. Peran militer dalam masa transisi dan posisi mereka di dalam

masyarakat yang demokratis di masa mendatang.

3. Konstitusional dan reformasi politik hukum.

4. Mengembangkan pemilihan kepemerintahan: UU Pemilu dan

komisi pemilihan umum dan komisi independen.

5. Membangun pemerintahan yang representatif: Peran partai-partai

politik dan masyarakat sipil.

6. Islam, Politik dan Negara.

7. Peran media massa dalam demokrasi transisi dan konsolidasi.

8. Memastikan penuh partisipasi perempuan dalam proses politik

(Institute for Peace and Democracy, 30 April, 2011).

Peserta yang hadir dalam worksop IPD 2011 ini adalah para akademisi,

perwakilan kelompok Think-Thank, tokoh partai politik, jurnalis, analis politik,

LSM, kelompok advokasi tentang demokrasi, pembaharu pemilu, aktivis

perempuan dan asosiasi buruh. Mereka adalah personal yang akan dibangun

kapasitasnya sebagai pelaku proses demokratisasi di Mesir. Untuk itu, materi yang

diberikan pun mendukung, yakni posisi militer, reformasi konstitusi, proses

pemilu, peran partai politik, LSM dan media. Diskusi dalam kelompok tidak antar

43

pemerintah tapi diharapkan para peserta dapat berperan dalam proses perubahan

politik di Mesir.52

Hasil dari workshop IPD 2011 adalah terbentuknya pemahaman tentang

protes demokratisasi dan pembaharuan di bidang hukum, politik, dan partisipasi

perempuan dalam proses politik. Reformasi merupakan hasil yang diharapkan

dalam menyusun sistem pemerintahan dengan cara penerbitan undang-undang

pemilu dan partai dan pembentukan komisi pemelihihan umum serta badan

pengawasnya.

Worksop IPD 2011 telah memenuhi target awal, yakni mengantarkan

Mesir dalam menghadapi transisi demokrasi. Berbagai kalangan peserta worksop

telah melakukan studi banding tentang budaya politik Indonesia. Mesir dapat

menghindari kesalahan-kesalahan Indonesia dalam masa transisi pada 1998.

52

Term of Reference Institute for Peace and Democracy Workshop on Egypt-Indonesia Dialogue

on Democratic Transition. 25-27 May 2011.

41

BAB IV

KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK MESIR 2011-2013

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kepentingan RI dalam penyelesaian

konflik Mesir pada 2011-2013. Karenanya, deskripsi dari bab ini meliputi sejarah

hubungan keduanya (Mesir-Indonesia) dan merujuk pada Kebijakan Luar Negeri

Indonesia yang bebas serta aktif dalam penyelesaian konflik di Mesir.

Analisis sejarah hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir dan hasil dari

upaya pemerintah Indonesia yang dilandasi pada Kebijakan Luar Negeri

Indonesia merupakan faktor terpenting dalam menuntaskan skripsi ini.

A. Analisis Sejarah Hubungan Indonesia-Mesir

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada

tanggal 18 November 1946, mesir telah menjadi salah satu sahabat dekat Republik

Indonesia dalam kancah diplomatik Internasional. Indonesia dan Mesir membuka

hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 10 Juni 1947 melalui

penandatanganan Perjanjian Persahabatan (Treaty of Friendship and Cordiality).

Perjanjian ini ditandatangani oleh H. Agus Salim dari pihak RI dan Mahmoud

Fahmi Nokrasyi, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, dari pihak

Mesir. Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1947 Agus Salim

membuka perwakilan RI di Mesir dan mengangkat H.R Rasjidi sebagai ketuanya

45

dengan kedudukan Charge d’ Affairs (Kuasa Usaha). Hubungan ini dilanjutkan

dengan pembukaan Perwakilan RI di Kairo pada tahun 1949.53

Harmonisasi hubungan antara Indonesia dengan Mesir, tentunya tidak bisa

dilepaskan dari sejarah panjang yang melatarbelakangi berdirinya kedua bangsa.

Fakta sejarah bahwa Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan

Indonesia secara de facto dan de jure setelah diproklamasikan pada 17 Agustus

1945, telah menjadikan posisi Mesir begitu istimewa di mata Indonesia.54

Tidak memiliki persamaan dalam hal sejarah hubungan pemerintahan

negara dan institusi Islam Politik, tetapi terdapat beberapa hal lagi yang sama

antara kedua negara tersebut, misalnya kedua negara tersebut sama-sama

merupakan anggota OIC (Organization of Islamic Conference) yang memiliki

pengaruh kuat di kawasan masing-masing, yakni kawasan Asia Tenggara dan

kawasan Timur Tengah.

Kedua negara memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di kawasan

masing-masing dengan mayoritas Islam yang beraneka ragam. Indonesia dan

Mesir juga memiliki hubungan bilateral yang bersejarah dalam hampir seluruh

bidang terutama bidang pendidikan, agama dan politik yang terbukti secara nyata

dengan saling mendukung pada masa sulit, baik pada masa penjajahan asing

maupun pada masa pasca-kemerdekaan.55

Melihat hubungan yang dijalin oleh negara-negara Timur-Tengah kepada

Indonesia atau sebaliknya, maka akan mendapati hubungan solidaritas yang

53

Penulis mengutip oleh Tesis Ferliansyah Zais, Peran Indonesia dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi Republik Arab Mesir Pasca Revolusi 25 Januari 2011. 54

Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang. 55

5A.M. Fachir (ed.), Potret Hubungan Indonesia Mesir. Cet.1. Cairo: KBRI, 2009, hlm.1.

46

didasari atas rasa persaudaraan (ukhwah Islamiyah). Upaya diplomasi Indonesia di

kawasan Timur-Tengah, yang difokuskan pada dua target utama, yakni

peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara di

kawasan Timur-Tengah, khususnya dalam bidang ekonomi dan maksimalisasi

peran Indonesia dalam proses perdamaian Timur-Tengah.56

Awal tahun 2011 merupakan momentum bersejarah dalam perkembangan

politik di Timur Tengah, termasuk di Mesir. Revolusi yang digerakkan oleh

rakyat Mesir berawal pada 25 Januari 2011, menuntut pengunduran diri Presiden

Mubarak. Unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 18 hari, berakhir

dengan pengunduran diri Mubarak pada 11 Februari 2011. Pemerintahan Mesir

diambil alih oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (Supreme Council

of the Armed Forces/SCAF), dengan Ketua Dewan Tertinggi, Marsekal Hussein

Tantawi, sebagai Pimpinan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan politik tersebut, dalam hal ini

Mesir menilai bahwa proses reformasi dan demokratisasi Indonesia yang berawal

pada tahun 1998 merupakan contoh nyata yang dapat menjadi rujukan Mesir

dalam menjalani masa demokratisasi saat ini. Hal ini nampak pada upaya Mesir

menggandeng Indonesia untuk melakukan sharing of experience proses transisi

menuju demokrasi, yang dituangkan dalam berbagai bentuk dialog bilateral dan

sharing of experience tersebut, antara lain:

IPD Workshop on Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic

Transition,Jakarta, 25–26 Mei 2011;

56

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kebijakan+politik+luar+negeri+Indonesia+terhadap

+timur-tengah. Di akses pada tanggal 20 Desember 2014 pukul 20.00 WIB.

47

Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) mengenai Perubahan di Timur Tengah:

Pengaruh dan Interdependensinya dalam Tatanan Global, Jakarta, 30 Mei

2011;

partisipasi Indonesia pada Forum Internasional mengenai Pathways of

Democratic Transitions: International Experiences, Lessons Learnt, and

the Road Ahead, Cairo, 5–6 Juni 2011;

IPD Workshop on Building Electoral Democracy in Egypt: Lessons

Learned From the Indonesian Experience, Cairo, 25-26 Juli 2011.57

Kerjasama antara kedua negara ini dalam bidang pendidikan, sosial, dan

budaya, hubungan kedua negara bisa dikatakan tengah mencapai puncaknya. Di

Al-Azhar Mesir yang merupakan universitas Islam terkemuka di dunia, terdapat

tidak kurang dari 3.700 mahasiswa Indonesia yang menempuh berbagai program

studi. Para mahasiswa tersebut menjadi duta Indonesia di Mesir karena mereka

selain belajar juga menjadi salah satu pilar people to people contact antara

Indonesia dan Mesir.

Dalam menjelaskan hubungan bilateral yang dijalankan pemerintah

Indonesia dengan Mesir, hubungan bilateral tidak terlepas dari kata „cooperation‟.

Cooperation atau kerjasama tentu didukung oleh aktor-aktor yang menjalankan

kerjasama dan kepentingan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini aktor

dapat berupa negara ke negara, negara ke organisasi pemerintah, maupun negara

ke organisasi non-pemerintah. Fungsinya tentu kembali pada subjek yang

57

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=43&P=Bilat

eral&l=id di akses pada tanggal 25.3.2012 jam.10.15.

48

menjalankan kerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh Kusumo Hamidjojo

tentang hubungan bilateral adalah;

“Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan

secara geografis ataupun jauh diseberang lautan dengan sasaran

utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan

politik, kebudayaan, dan stuktur ekonomi.”58

Hubungan bilateral terbentuk dilihat dari kondisi diplomatik yang terjalin

antara kedua negara. Mesir dan Indonesia merupakan negara dengan persahabatan

yang berlangsung cukup lama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didi Krisna,

bahwa hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya

hubungan yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik diantara

kedua belah pihak atau didalam kedua negara.59

Keuntungan timbal balik yang

demikian jika hasil positif lebih didominasi maka akan terjadi tindakan saling

ketergantungan (interdependensi) yang akan mengakibatkan kerjasama

berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Karena hubungan Indonesia dan Mesir terjadi cukup lama, maka secara

tidak langsung terjadi suatu dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua

negara akibat adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Seperti

halnya dalam kerjasama yang terjalin cukup lama dapat memudahkan dilakukan

kerjasama-kerjasama baru dalam bidang lain. Sehingga jika suatu saat dari salah

satu pihak akan tidak enggan dalam memberikan bantuan yang pada dasarnya

kembali lagi demi kepentingan nasionalnya.

58

Budiono Kusumohamidjojo. Op.Cit. Hal.48. 59

Didi Krisna. 1993. Hubungan Bilateral dan Politik Internasional. Jakarta: Gramedia. Hal.18.

49

Konsep kepentingan nasional menjadi bagian penting guna menganalisa

dinamika hubungan panjang Indonesia dengan Mesir. Kepentingan ini dapat

dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan

sosial-budaya. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari

kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat

internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari

kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara

konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu

negara.60

Hans J. Morgenthau mendukung bahwa kepentingan nasional adalah

kebutuhan negara. ia mengungkapkan bahwa “Kemampuan minimum negara-

negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan

kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin

suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain

bersifat kerjasama maupun konflik”.61

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau ditentukan oleh

tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan

oleh negara yang bersangkutan.62

Jadi, kepentingan nasional sebuah negara

bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi

partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara

tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi

60

P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163. 61

Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. Op.Cit. Hal.115. 62

P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163.

50

dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya dari dalam

karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat

menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama. Maka

dari itu, Indonesia memiliki peran penting guna menjalankan kepentingan

nasionalnya terhadap Mesir yang sedang berkonflik didalamnya.

B. Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, Politik luar negeri suatu negara berisikan nilai,

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Pada dasarnya

untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri,

serta sekaligus untuk menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu

internasional.

Tanpa politik luar negeri suatu negara dalam menjalankan hubungan luar

negeri akan mengalami kesimpang-siuran karena tidak ada tujuan. Politik luar

negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aspirasi yang berkembang di

dalam negeri negara tersebut, demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia

tak dapat dilepaskan dari falsafah dan ideologi Pancasila maupun UUD 1945

sebagai sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, Sejak kemerdekaan 17

Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945 telah dijadikan landasan utama bagi

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri adalah kumpulan

kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia

merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional semata-mata dimaksudkan untuk

mengabdi kepada tujuan-tujuan yang sedang dihadapi, lazim disebut kepentingan

51

nasional. Pada hakikatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap

lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang

berinteraksi dengan persepsi pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan yang

biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam

konstitusi.63

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau

unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan

nasional spesifik, yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.64

setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur

hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia, kebijakan

tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan

dari kepentingan nasionalnya.

Kebijakan politik luar negeri merupakan alat bagi Indonesia untuk

membangun peranan dalam lingkup regional ataupun global, kebijakan yang

dibuat pun tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan Indonesia, sebagai salah

satu aktor dalam sistem internasional. Menurut Holsti, Lingkup kebijakan luar

negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara terhadap lingkungan

eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta

63

Riza Sihbudi. 1997. Indonesia Timur-Tengah Masalah Dan Prospek. Jakarta:Gema Insani Press,

Hal.59. 64

Teuku May Rudy. Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung:. Penerbit

Angkasa. Hal 100.

52

hirau akan berbagi dalam kondisi internal yang menopang formulasi tindakan

tersebut.65

Kebijakan Luar Negeri suatu negara akan berjalan sesuai dengan

perkembangan internasional dan domestik. Kebijakan Luar Negeri Indonesia

sangat di pengaruhi oleh konstalasi politik di dalam negeri. Dalam rezim

pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, nampak jelas pada pola

kebijakan yang diambil pada masing-masing pemerintahannya yang dipengaruhi

oleh politik dunia serta juga disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi di

dalam negeri.66

Sebagaimana politik luar negeri pada umumnya, maka politik luar negeri

Indonesia memiliki tujuan yakni mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk itu tugas pokok politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam

alinea keempat pembukaan Undang-undang dasar 1945. Adalah “...ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial....”. Berdasarkan keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005

tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009, telah

digaris bawahi bahwa untuk memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia

dan meningkatkan kerjasama Internasional.

Pancasila dan UUD 1945 khusus pembukaannya merupakan landasan

konstitusional politik luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang diabadikan

kepada kepentingan nasional, terutama kepentingan penyelesaian konflik di Mesir,

65

KJ.Holsti,1992.Politik Internasional:suatu kerangka analisis. Bandung: Bina Cipta. Hal 21. 66

Teuku Rezasyah. 2008. Politik luar negeri Indonesia antara idealisme dan praktik.

Humaniora:Bandung. Hal. 22.

53

merupakan tujuan pokok sehingga pada intinya dapat dirumusakan sebagai upaya

untuk menegakkan kemerdekaan, perdamaian serta keadilan di dunia melalui

pembangunan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama bilateral,

regional dan internasional atas dasar persamaan derajat, kepentingan dan

kemanfaatan bersama.67

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Bebas adalah dalam

pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada

dasarnya tidak sesuai dengan keprebadian bangsa sebagaimana dicerminkan

dalam pancasila, Aktif adalah berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan

luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian

internasionalnya, melainkan bersikaf aktif.68

Prinsip dari politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri

Indonesia yang “bebas aktif”, dan politk bebas aktif pun ditetapkan sebagai

landasan operasional politik luar negeri Indonesia, sebagai sebuah landasan

operasional, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif namun selalu merujuk

pada apa yang menjadi kepentingan nasional, yang dimaksud dengan bebas aktif

adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bebas menetukan sikap dan

kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri pada salah

satu kekuatan dunia. Dengan kata lain dalam menjalankan politk luar negeri,

Indonesia tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi amanat UUD 1945 dan rasa

67

Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. 2003 .Buku putih politik luar negeri Indonesia.

Kementerian luar negeri. Jakarta Hal . 9-10. 68

Mochtar kusumadja. 1983. politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaanya dewasa ini.

Bandung: Penerbit Alumni Hal. 7.

54

nasionalisme serta menolak ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat

mengurangi kedaulatan Indonesia.69

Prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam perspektif Bung Hatta pernah

disampaikan melalui slogan politik luar negerinya, yang menyatakan bahwa frase

tersebut bukan hanya sebuah retorika tetapi ada makna penting yang tersimpan di

baliknya. Makna pertama ialah politik luar negeri bebas aktif tidak bisa dilepaskan

dari nila-nilai pancasila yang tertanam di dalamnya. Kedua, bahwa politik luar

negeri bebas aktif harus bertujuan sebagai penyelamat dan penuntun bangsa

Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga, bahwa dalam

pencapaian guna mendapat apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa

Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat independen, dan yang

terakhir bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dibangun secara

praktis melalui pencarian solusi yang sesuai dengan its own national interest dan

melihat pada situasi juga fakta yang ada.70

Maka dari itu dengan menjalankan prinsip politik yang bebas aktif ini,

Indonesia dapat menyelesaikan konflik yang ada di Mesir dengan melakukan

mediasi penyelesaian konflik sebagai mediator yang pada intinya menjembatani

serta berunding terhadap pihak-pihak yang bertikai. Ini semua guna untuk

mencapai kepentingan nasional Republik Indonesia itu sendiri.

69

Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. 2003 .Buku putih politik luar negeri Indonesia.

Kementerian luar negeri. Jakarta Hal . 9-10. 70

http://setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3405. Di akses pada tanggal 17.2.2012. Jam.

13.00.

52

BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia melakukan mediasi untuk penyelesaian

konflik di Mesir pasca revolusi tahun 2011 hingga 2013 dikarenakan dua faktor

utama. Faktor pertama adalah karena terkait dengan hubungan historis antara

Indonesia dan Mesir. Indonesia di masa lalu tentunya tidak bisa dilepaskan dari

sejarah panjang yang melatar belakangi berdirinya kedua bangsa. Fakta sejarah

bahwa Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia

secara de facto dan de jure setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, telah

menjadikan posisi Mesir begitu istimewa di mata Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia terhadap Mesir khususnya, dan kawasan

Timur Tengah pada umumnya, adalah tetap bebas dan aktif. Namun, terhadap

konflik di Mesir pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat

diselesaikan dengan damai. Terdapat beberapa langkah mediasi yang telah

dilakukan yang dapat membantu Mesir untuk keluar dari masa transisi setelah

revolusi tahun 2011. Dewan Pertimbangan Presiden di masa Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah melakukan upaya mediasi untuk mengumpulkan

berbagai pihak yang berseberangan di Mesir dan duduk bersama melakukan

konsolidasi. Untuk itu, tema ini penting untuk dibahas.

Motivasi pertama yang membuat Indonesia memediasi konflik di Mesir

adalah berdasarkan konsep multi track diplomacy. Track one: Government, track

56

two: Professional conflict resolution dan track seven: religion. Kedua, penulis

mencantumkan konsep mediasi dalam memediasi konflik di Mesir. Selanjutnya

penulis akan membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Indonesia serta

dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan bilateral Indonesia kepada Mesir.

Dalam mediasi konflik yang ada di Mesir, Indonesia dalam memediasi

konflik di Mesir menggunakan model mediasi facilitative mediation. mediasi

merupakan sebuah usaha menengahi suatu permasalahan dengan menggunakan

bantuan pihak ketiga. Terdapat empat unsur mediasi yaitu mediator, permasalahan,

kebutuhan akan keberadaan pihak mediator, dan kompromi untuk memilih

mediator. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi mediator, namun mediator

diharapkan merupakan pihak yang netral. Usaha yang dilakukan Republik

Indonesia dalam memediasi konflik di Mesir adalah sebagai mediator yang

bertugas memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai agar dapat berunding dan secara

damai.

Resolusi konflik merupakan suatu proses penyelesaian masalah dalam

konflik. Pengambilan keputusan adalah bagian yang penting dalam resolusi

konflik. Sebelum menyimpulkan analisis pengambilan keputusan, ada beberapa

hal yang perlu dipertimbangkan, seperti mengenai perbedaan persepsi pihak yang

bertikai, perselisihan yang dinegosiasikan, isu-isu yang krusial untuk mencari

penyelesaian. Resolusi konflik sebagai alternatif untuk menyelesaikan

permasalahan dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan.

Indonesia telah melakukan mediasi dan resolusi konflik terhadap pihak-

pihak elit politik di Mesir antara 2011 hingga 2013. Hal ini berdampak positif

57

bagi penguatan integrasi nasional di Mesir. Sayangnya, pengaruh Arab Spring

sangat kuat di Mesir. Sementara politik terus berjalan mengikuti dinamika

regional di negara-negara Teluk.

58

DAFTAR PUSTAKA

Antonius sitepu, Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam studi Politik

dan HI.

Apriadi, Tamburaka. 2011. Revolusi Timur Tengah. Jakarta: PT Buku Seru.

Burton, John, 1990. Conflict: Resolution and Prevention. ST. MARTIN‟S PRESS,

INC., New York. Diakses pada 3 Desember 2015 Pukul 03:22 WIB.

Carnevale, P.J.D., & Conlon, D.E. 1990. Effects of Two Forms of Bias in

Mediation of Disputes. Paper presented at the third International

Conference of The International Association of Conflict Management.

Canada: Vancouver, B. C.

Diamond, Louise and Mc.Donald, John (1996) Muti-track diplomacy: A system

Approach to Peace-3rd ed. New York: Kumarian Press.

Elfenbein, Caleb Heart Iyer. 2008. “Differentiating Islam: Colonialism, Sayyid

Qutb, and Religious Transformation in Modern Egypt”, disertasi di

University of California, Santa Barbara.

Fath, M. Yaumal, Sholah Taslie, dan Ikhwan Efendi, Perbandingan Politik di

Negara-negara Islam, Indonesia dan Mesir.

Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta:

Bulan Bintang.

Lewicki, Roy, et.al. (2012). Negosiasi. Jakarta: Salemba Humanika.

LINDA NUR RAMLY DAN RR. TERRY IRENEWATY (2015) Vol.12, No. 2.

Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir(2012-2013).

Lubis, Amany. 2011. “Peran Pemuda dan Media Sosial dalam Proses

Demokratisasi di Timur Tengah”. Rapat Terbatas di Kantor Dewan

Pertimbangan Presiden, Jakarta.

Morgenthau, Hans J., 1954. Politics among Nations: The Struggle for Power and

Peace, 2nd ed., New York: Alfred A. Knopf.

Munro, Marc Andrew, 1981. “Religion and RevoIution in Egypt”, Institute of

Islamic Studies, tesis pada Universitas McGill, Montreal, Kanada.

59

Spencer D and Attobelli T, 2005. Dispute Resolution in Australia: Cases,

Commentary and Materials. Australia: Lawbook Co. Diakses pada 3

Desember 2015 Pukul 03:32 WIB.

Term of Reference Institute for Peace and Democracy Workshop on Egypt-

Indonesia Dialogue on Democratic Transition. 25-27 May 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri diambil dari :

http://www.kemlu.go.id/Law/UU%20No.37%20Tahun%201999.pdf

diakses pada 11 November 2015 pukul 17:28 WIB.