Kepatuhan dan Hukum Perbankan

BAB XIII dan XVKEPATUHAN DAN HUKUM PERBANKAN

Dosen Pengampu : Rudy, S.E., M.M., Akt

Emilia Kristiani120.111.484

1

ARTI PENTING FUNGSI KEPATUHAN

• Kepatuhan terhadap hukum, aturan-aturan, dan norma- norma

membantu memelihara reputasi bank dimata masyarakat secara

keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan

akan berhadapan dengan compliance risk. Bassel Commite on Banking

Supervision mendefinisikanya sebagai resiko hokum atau sanksi-sanksi

hukum, kerugian keuangan atau materi, dan tercemarnya reputasi

bank akibat dari pelanggaran dari hukum. Sedangkan Bank Indonesia

(BI) mendefinisikan resiko kepatuhan sebagai resiko yang timbul

akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip

syariah bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2

KONSEP DASAR DAN PRINSIP KEPATUHAN

• Pengertian Risiko Kepatuhan

Bank Indonesia (BI) memberikan pengertian resiko kepatuhan

sebagai resiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

yang berlaku.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah

untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat

meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku bank

yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara

umum, ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.3

Penerapan Manajemen Resiko Kepatuhan Perbankan Nasional

Fungsi kepatuhan bank meliputi beberapa tindakan yakni :

• Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan

organisasi dan kegiatan usaha bank.

• Mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank

• Memastikan agak kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta

kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan

ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Mamastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh

bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

4

Organisasi Manajemen Resiko Kepatuhan

Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang

independen

dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab

setidaknya

sebagai berikut :

• Membuat kangkah-langkah dalam rangka mendukung

tercptanya budaya kepatuhan pada bank.

• Memiliki program kerja tertulis dan melakukan

identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian

terkait dengan manajemen resiko kepatuhan.5

•Menilai dan mengevaluasi efektifitas dan

kesesuaian kebijakan yang dimiliki bank dengan

peraturan yang berlaku.

•Melakukan review atau menyempurnakan

kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur

yang dimiliki oleg bank agar sesuai dengan

ketentuan BI dan peraturan perundang-

undangan.

6

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

kepatuhan maka bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap

aspek,

Sebagai berikut :

• Penyusunan strategi untuk resiko kepatuhan harus selaras dengan

strategi manajemen resiko bank secara keseluruhan.

• Dalam hal tingkat resiko yang akan diambil (risk appatite) dan

toleransi resiko (risk tolerance), bank seharusnya tidak memiliki

toleransi sama sekali atas resiko kepatuhan dan mengambil

langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani resiko

ini.7

PROSES MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

•Organitasation for Economic Co-Operation Development (OECD) merupakan sebuah model yang menggambarkan proses manajemen resiko kepatuhan. Model tersebut menjelaskan suatu proses manajemen resiko kepatuhan yang dapat diterapkan oleh suatu unit kerja di sebuah perusahaan.

Lihat Gambar 13.1. the Complience Risk Manajemen ProcessHalaman 9

8

Pengukuran Risiko Kepatuhan

• Dalam mengukur resiko kepatuhan, suatu bank

dapat menggunakan indicator/ parameter berupa

jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran

terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak

kepatuhan bank, perilaku yang mendasari

pelanggaran, seperti pada gambar dibawah ini :

• Gambar 13.1. Contoh Parameter Resiko Inheren atas

Resiko Kepatuhan

• Halaman 109

Pemantauan Risiko Kepatuhan

• Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhn maka

pengukuran resiko kepatuhan harus ditindaklanjuti

dengan melakukan aktivitas pemantauan . oleh karena itu

unit kerja yang melaksanakan Fungsi Manajemen Resiko

Kepatuhan wajib memantau dan melaporkan resiko

kepatuhan yang terjadi pada direksi bank, baik sewaktu-

waktu maupun berkala. Contoh format pelaporan internal

bank sebgai hasil pemantauan resiko kepatuhan (lihat

table dibawah) halaman 11

10

• Sementara untuk plaporan eksternal kususnya

penyimpanagn internal (internal fraud) yang

mempengaruhi kondisi keuangan bank secara

signifikan dan/atau dampak penyimpanganya

lebih dari Rp. 100.000.000,00, Bank Indonesia

telah memberikan format sbb:

• Lihat Tabel halaman 1211

Pengendalian Risiko Kepatuhan

Bank harus memastikan bahwa ia memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku.

• Sistem Informasi Manajemen Resiko Kepatuhan

Ini merupakan bagian dari system informasi manajemen yang harus dimiliki bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank untuk menerapkam manajemen resiko yang efektif.

• System Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan manajemen resiko kepatuhan bank perlu memiliki system pengendalian intern untuk pengendalian resiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsive terhadap penyimpangan akan standar yang berlaku secara umum/ peraturan perundang-undangan. 12

HUKUM PERBANKANDalam melakukan kegiatan perbankan di Indonesia, masyarakat perbankan di Indonesia

berkorelasi langsung dengan dengan prinsip-prinsip hukum publik dan hokum privat (hukum

perdata).

A. HUKUM PUBLIK

• Saat ini operasional perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun

1998). Terkait pula dengan kegiatan usaha bank di Indonesia adalah UU No.21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula UU No.7 Tahun 2009 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi UU, dan

ketentuan pelaksanannya.

• Perhatikan contoh diagram (halaman 14) berikut untuk memahami pemberlakuan hukum

bagi kegiatan perbankan di Indonesia bagi suatu lembaga perbankan di Indonesia. Contoh

lembaga perbankan berbentuk badan hokum perseroan terbatas yang terbuka, Badan

Usaha Milik Negara, yakni PT Bank xxx (Persero) Tbk. 13

Hal-hal yang perlu dipahami dari hukum perbankan di Indonesia.Rahasia BankRahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali dalam hal:• Ada perintah tertulis dan izin dari pimpinan Bank Indonesia dalam

rangka perpajakan.• Adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia kepada polisi, jaksa,

atau hakim sehubungan kepentingan peradilan• Terjadinya perkara perdata antara bank dengan nasabah yang

bersangkutan• Adanya permintaan,persetujuan, atau kuasa dari nasabah

penyimpan.

Ketentuan untuk menjaga rahasia bank juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi antara lain :• Anggota dewan komisaris,pengawas, direksi, pejabat atau

karyawan bank.• Anggota pengurus, pengawas, atau pengelola.• Pihak yang memberikan jasanya pada Bank.• Pihak yang menurut bank turut serta mempengaruhi pengelolaan

bank.

14

Bank IndonesiaDasar HukumUU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.• Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.• Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.• Bank Indonesia merupakan Badan Hukum yang

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dapat mempunyai kantor-kantor didalam dan luar wilayah Negara Republik Indonesia.

• Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah.

• Bank Indonesia bertugas untuk: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, (3) mengatur dan mengawasi bank.

15

Ketentuan Lain

•Selain pemahaman terhadap UU

Perbankan yang menjadi perhatian adalah

ketentuan-ketentuan lain yang terkait

sebagaimana diatur dalam UU tentang

OJK, UU tentang LPS, UU tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.16

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan di bentuk OJK

adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan :

• Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel

• Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil.

• Mampu melindungi kepentingan konsumen dan stabil

• Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

17

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• LPS berfungsi untuk (a) menjamin simpanan nasabah

penyimpan, (b) memelihara stabilitas system perbankan.

Selain fungsi utama tersebut LPS juga bertugas untuk

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan

penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan

simpanan.

• LPS mempunyai wewenang, antara lain menetapkan dan

memungut premi penjaminan. Hal tersebut terkait karena

setiap bank yang melakukan kegiatan di wilayah NKRI wajib

menjadi peserta penjaminan. Jumlah atau besarnya simpanan

yang dijamin diatur dalam ketentuan hukum. 18

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

• Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang

menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang patut diduga

hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan

asal-usul harta kekayaan dengan pidana penjara paling

lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.19

B. HUKUM PRIVAT (PERDATA)

Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Bentuk perjanjian

tersebut dapat berupa perjanjian notarill, perjanjian dibawah

tangan, dan perjanjian yang dilagalisi oleh notaries untuk

menjamin kebenaran tanda tangan. Perjanjian tersebut dapat

diberlakukan terhadap setiap hubungan hokum antara nasabah

dan bank yang mengatur tentang transaksi perbankan

sehingga perjanjian antara bank dan nasabahnya baik yang

menyangkut anatara bidang funding dan bidang kredit.20

Surat Kuasa

• Dalam dunia perbankan selain perjanjian ada pila yang

disebut surat kuasa (perwakilan). Surat kuasa dapat

dibuat dibawah tangan atau notarill, kuasa tersebut

berakhir apabila ditentukan oleh UU, penarikan kembali

kuasa sipenerima kuasa, adanya pemberitahuan

penghentian kuasanya, meninggalnya, terjadi

pengampuan dan adanya pailit, baik sipemberi maupun

penerima kuasa, dan adanya kuasa baru untuk urusan

yang sama. 21

HUKUM AGUNANDalam pemberian kredit atau pemiayaan berdasarkan prinsip syariah ada dua agunan yaitu agunan utama dan agunan

tambahan. Dalam UU perbankan diatur bahwa bank dalam memberikan keredit

berdasarkan prinsip syariah Bnak Umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

pinjaman sesuai dengan perjanjian.

HUKUM PENANGGUNGAN UTANG

Penanggungan utang memiliki posisi sebagai agunan/jaminan.

Penanggungan baru ada apabila ada tansaksi pokok (underlying

transaction). Ada dua macam penanggungan yaitu Corporate Guarante

dan Personal Guarante. 22

HUKUM SURAT BERHARGA

•Surat berharga dalah surat yang memiliki

nilai negotiable, dan mudah untuk

dialihkan. Melihat fungsi dari surat

berharga itu sendiri adalah sebagai

alat/instrument pembayaran (Cek,bilyet

giro, dan wesel bayar), surat bukti adanya

investasi baik itu yang bersifat utang

(promes dan obligasi) dan yang bersifat

ekuitas (surat saham).

23

TERIMAKASIH …