Top Banner

of 26

Kenyamanan Perjalanan Kaki Dan Fasilitas Pejalan Kaki Dadang Rukmana

Jan 08, 2016

Download

Documents

Kenyamanan Pejalan kaki
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Kebutuhan Terhadap Pedoman Pejalan Kaki

    26 Oktober 2013

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

    disampaikan oleh: DR. Dadang Rukmana

    Direktur Perkotaan

  • Outline Pentingnya Jalur Pejalan Kaki Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki Kendala dalam Mewujudkan Peraturan Perundangan Terkait Perlunya Pedoman Kedudukan Pedoman Tujuan Pedoman Konsep-Konsep Penting dalam Pedoman

  • Pentingnya jalur pejalan kaki

    Jalur pejalan kaki diperlukan sebagai komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas warga di perkotaan.

    Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman,

    dan manusiawi di kawasan perkotaan belum dapat memenuhi kebutuhan warga baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya.

    Selain itu keterpaduan antarjalur pejalan kaki dengan tata

    bangunan, aksesibilitas antarlingkungan, dan sistem transportasi masih belum terwujud.

  • Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia (1)

    DKI Jakarta

    Kota Surabaya

    Kota Semarang

    Kota Medan

  • Dimanfaatkan oleh PKL

    Kondisi jalur rusak

    Jalur diserobot pengendara motor

    Dimanfaatkan sbg tempat parkir

    Gambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia (2)

  • Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki*

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

    Jalan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang

    Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang

    Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang

    Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan

    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

    *) list peraturan lebih lengkap dapat dilihat di bagian akhir paparan ini.

  • UU Nomor 26 / 2007 Pasal 28 huruf c

    Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki

    rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah

    Pasal tersebut menunjukkan perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.

  • Kendala dalam Mewujudkan Peraturan Perundangan Terkait

    Kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberadaan jalur pejalan kaki masih kurang.

    Komitmen seluruh stakeholders (pemerintah, swasta, dan

    masyarakat) terhadap penyediaan sarana prasarana jalur pejalan kaki masih belum kuat.

    Selain itu, acuan lengkap untuk merencanakan,

    menyediakan, dan memanfaatkan sarana prasarana pejalan kaki belum tersedia.

  • Pentingnya Pedoman

    Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perkotaan

    Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU telah menyusun peraturan baru yaitu Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.

    Pedoman tersebut hingga saat ini sedang dalam proses legalisasi.

  • Kedudukan Pedoman

    - Peraturan/Kebijakan terkait (PP, Keppres, Permen, Kepmen) - Standar- Literatur Lainnya

    Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan

    Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

    Pedoman Perancangan (Kementerian Perhubungan,

    Kementerian PU Ditjen Binamarga)

    RTRW Nasional

    RTRW Provinsi

    RTRW Kabupaten

    RTRW Kota

    Rencana Umum

    Rencana RinciRTR Kawasan Strategis

    RDTR Kabupaten/Kota

    Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan

    Perkotaan

    RTBL/Rencana Teknis Lainnya

    DED (Detailed Engineering Design)

    UU 26/2007Undang-Undang terkait

    Spt. UU 38/2004 dan UU 22/2009

  • Tujuan Pedoman

    mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih senang berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik. Fokus Pedoman

    pedoman ini lebih merupakan Pedoman Perencanaan bukan Pedoman Perancangan (design standard/guideline)

    Akan tetapi, pedoman tidak hanya memuat aspek perencanaan, namun

    sekaligus juga aspek penyediaan, dan pemanfaatannya.

  • Ketentuan Perencanaan Sarana Prasarana Jaringan

    Pejalan Kaki

    Pertimbangan penentuan

    kriteria perencanaan adalah kepekaan pejalan kaki dengan berdasar pada aspek-aspek normatif :

    Perencanaan =

    proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan

    keamanan kenyamanan keselamatan

  • Prinsip perencanaan :

    1. memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan

    jarak sedekat mungkin; 2. menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan

    adanya konektivitas dan kontinuitas; 3. menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan

    bangunan dan lingkungan, aksesilibitas antarlingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi;

    4. mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik;

    5. mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik turun;

  • 6. memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara mandiri; 7. mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi pejalan kaki; 8. mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi; dan 9. menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan

  • Dalam perencanaan prasarana jaringan pejalan kaki perlu memperhatikan kebutuhan ruang jalur pejalan kaki, antara lain berdasarkan:

    - dimensi tubuh manusia - jarak minimum jalur pejalan kaki dengan

    bangunan - kemiringan jalur pejalan kaki, dan - ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus

    (bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel)

  • Jalur pada Ruas Pejalan Kaki Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki berkebutuhan Khusus

  • Ketentuan Penyediaan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan Kaki

    Penyediaan berdasarkan karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat-pusat kegiatan harus memperhatikan pola perjalanan pejalan kaki dan lokasi.

    pengembangan dapat berupa : kawasan transit atau Transit

    Oriented Development (TOD); dan/atau pengembangan kawasan khusus pejalan kaki (pedestrian mall).

    Pedestrian mall umumnya dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat arus pejalan yang tinggi (kawasan perdagangan) untuk revitalisasi kawasan

    Pengadaan dan/atau perwujudan

    penyediaan =

  • TOD & Rencana Pedestrian Mall

    Jenis Pedestrian Mall: Enclosed mall, transit mall, semi mall, full mall

  • Ketentuan standar pelayanan jalur pejalan kaki

    STANDAR D para pejalan kaki dapat berjalan dengan arus normal, namun harus sering berganti posisi dan merubah kecepatan karena arus berlawanan pejalan kaki memiliki potensi untuk dapat menimbulkan konflik.

    STANDAR E para pejalan kaki dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, namun pergerakan akan relatif lambat dan tidak teratur ketika banyaknya pejalan kaki yang berbalik arah atau berhenti.

  • Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki Berdasarkan Fungsi Jalan

    dan Penggunaan Lahan

    Ilustrasi Rencana Penyediaan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki

    Jaringan Pejalan Kaki

  • Perspektif Ruas Pejalan Kaki di Sisi Jalan

    Perspektif Ruas Pejalan Kaki di Tepi Air

  • Ketentuan Pemanfaatan

    Ketentuan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan Kaki

    Prinsip pemanfaatan: tidak menggangu fungsi utama prasarana

    dan sarana jaringan pejalan kaki tingkat pelayanan jalur pejalan minimal C pemanfaatan selain untuk berjalan kaki

    diperkenankan selama tidak mengganggu fungsi utama

    pemanfaatan harus mempertimbangkan: Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Aksesibilitas, Keindahan, dan Interaksi sosial

    pola pemanfaatan mengacu pada kebijakan formal yang telah dikeluarkan

    setiap pemanfaatan ruang pejalan kaki diatur berdasarkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna, dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi

    Pemanfaatan =

    aktivitas penggunaan

  • Ketentuan Pemanfaatan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki untuk Bersepeda

  • Ketentuan untuk KUKF (Kegiatan Usaha Kecil Formal)

    Ketentuan untuk Kegiatan Pameran di Ruang Terbuka

  • Terima Kasih

  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

    Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

    Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,

    Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman

    Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis

    Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum

    Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

    Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman

    Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

    Peraturan Perundangan Terkait

    Kebutuhan Terhadap Pedoman Pejalan KakiOutlinePentingnya jalur pejalan kakiGambaran Kondisi Jalur Pejalan Kaki di Indonesia (1)Slide Number 5Peraturan Perundangan terkait Jalur Pejalan Kaki*Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Kedudukan Pedoman Slide Number 11Ketentuan Perencanaan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan KakiSlide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Ketentuan Penyediaan Sarana Prasarana Jaringan Pejalan KakiSlide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26