Top Banner
8 Kendari Pos |Jumat, 9 Desember 2011 Kendari, KP Sepanjang tahun 2011, Polda Sultra dan jajarang memberi- kan sanksi pemberhentian tid- ak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap 19 oknum polisi yang terbukti melanggar kode etik kepolisian. Upacara pemecatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Brigjen Pol. Drs. Sigit Sudarmanto di Mapolda Sultra, kemarin. Dalam upacara pelepasan baju korps tersebut, hanya satu orang yang menghadiri kegia- tan tersebut yakni Bripda Yu- nus, mantan anggota Direktorat Sabara Polda Sultra. Sedang 18 19 Oknum Polisi di Sultra Dilucuti Nama Satuan Kasus 1. Briptu La Bimade Polda Sultra Asusila 2. Briptu Depit Polda Sultra Asusila 3. Briptu Rahman Polda Sultra Asusila 4. Bripda Yunus Polda Sultra Asusila 5. Bripka Albar Zahabu Brimob Sultra Asusila 6. BripdaBagusSaktiKurniawanPolres Konsel Asusila 7. Briptu Muh. Yusuf Polres Konsel Mangkir 8. Bripda Frendy Jufri Polres Konsel Mangkir 9. Bripda Domardin Polres Konsel Asusila 10. Bripda Ridwan Polres Konsel Mangkir 11. Bripda Erwin Setiawan Polres Bombana Asusila 12. Brigadir Muhtar Kusuma Polres Kolaka Mangkir 13. Briptu Jumardin Brimob Sultra Asusila 14. BriptuAskarMutmainnah Polres Bombana Asusila 15. Briptu Wawan Polres Buton Mangkir 16. BrigadirRustamSupendi Polres Buton Mangkir 17. Brigadir Hasan Aswad Polresta Kendari Asusila 18. BriptuDewaPutuKarsana Polresta Kendari Asusila 19. Bripda Sugianto Brimobda Sultra Mangkir SUMBER: PROPAM POLDA SULTRA 2011 Nama Satuan Kasus 19 oknum polisi yang dipecat selama tahun 2011 Jakarta, KP Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FIT- RA) mendesak Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) proyek program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Jika tidak, DPR disebut main mata juga di proyek yang ber- nilai Rp5,9 triliun, itu. Koordi- nator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA, Uchok Sky Khadafi menga- takan jika Komisi II DPR tak segera membentuk Panja e- KTP, semakin menguatkan ke- curigaan masyarakat Senayan ‘main mata’ dalam proyek be- sar ini. “Kalau Komisi II tidak mau membentuk panja, berarti te- lah ‘masuk angin’ dalam melakukan pengawasan proyek e-KTP," kata Uchok di Jakarta, Kamis (8/12) ke- pada pers. Fitra menuding Proyek ini kental penyimpan- gan dari perencanaan dasar, bermuatan politis, dan ter- indikasi korupsi. Sehingga, Uchok mengung- kapkan sudah bukan rahasia umum lagi proyek ini ditang- gapi miring masyarakat. “Proyek ini diduga sarat ko- rupsi dan muatan kepentin- gan politis antar partai poli- tik tertentu dengan pemerin- tah atau Menteri Dalam Neg- eri,” tegasnya. Ia menjelaskan, indikator proyek e-KTP sarat kepentin- gan politik karena DPR sama sekali mengabaikan pengawas- an atas realisasi program terse- but, padahal pelaksanaan di lapangan sangat carut marut. "Bahkan, dalam pengadaan beberapa komponen e-KTP ada keterlibatan petinggi fraksi parpol di DPR RI," katanya. Uchok mengungkapkan, ke- curigaan adanya korupsi di mega proyek itu karena Lem- baga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) tidak ikut melakukan pendampingan kepada panitia tender. Uchok menegaskan, karena fungsi LKPP sangar besar, sep- erti bisa melakukan koreksi Jakarta, KP Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK) akhirnya men- gakui bahwa pihaknya tidak "berminat" sepenuhnya untuk mendalami laporan rekening mencurigakan yang dimiliki para pegawai negeri sipil (PNS) muda. Pasalnya, lembaga an- tikorupsi itu menerangkan bahwa yang pihak-pihak yang dilaporkan memiliki rekening dengan jumlah mencurigakan bukan termasuk penyelengga- ra negara. "Kalau PNS itu bukan ter- masuk penyelenggara negara, berarti yang lebih berwenang ya polisi dan kejaksaan," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di kantornya kemarin (8/ 12). Seperti yang diatur dalam peraturan, pegawai yang dikat- agorikan sebagai penyelengga- ra negara adalah pejabat es- elon II ke atas. Memang, Haryono sendiri mengatakan bahwa laporan- laporan Pusat Pelaporan Anal- isa dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang PNS muda yang masuk ke KPK keban- yakan merupakan pegawai dengan golongan rendahan. Namun, KPK berjanji akan mendalami laporan tersebut apakah melibatkan atasan- atasan pegawai tersebut. Karenanya, Haryono pun meminta agar PPATK mengir- imkan secara lebih terperinci tentang pegawai yang punya rekening dengan jumlah selan- git. "Yang kami terima hanya data-data lama. Tapi kami juga belum merinci tentang laporan- laporan tersebut," kata Haryono. Pimpinan yang akan mening- galkan jabatan sebagai pimpi- nan KPK pada 17 Desember mendatang itu lantas berharap agar para penegak hukum lain- nya juga mendalami laporan- laporan tentang PNS yang di- Jakarta, KP Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani mengatakan, in- siden pengusiran Wamen- kumham, Denny Indrayana oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsudin dalam rapat kerja kemarin, merupakan suatu kebebasan berekspresi. “Saya rasa itu hal biasa saja di DPR. Nah itulah kebebasan yang diberikan dan itu hanya hal biasa-biasa saja tidak ada masalah,” kata Yani usai sidang judicial review UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, di Gedung MK, kemarin. Yani juga mengaku tidak tahu motif Azis emosi dan mengusir Wamenkumham saat rapat ker- ja tersebut, apakah karena ber- bisik-bisik dengan Menkum- ham Amir syamsyudin atau ada unsur dendam dibalik itu. “Saya tidak bisa mempresen- tasikan apa yang ada di dalam diri Pak Azis. Karena saya tid- ak mempunyai kemampuan ilmu untuk menganalisis secara psikologis, jadi saya tidak bisa mengkomentari lebih jauh,” tegasnya. Diketahui, Rapat Kerja (Ra- pat Kerja) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men- kumham) Amir Syamsudin serta jajarannya dengan Komisi III DPR RI, Rabu (7/ 12), di Jakarta, dihujani in- terupsi. Raker membahas ke- bijakan Menkumham tentang moratorium remisi terhadap koruptor dan teroris ini ber- langsung panas. Anggota Komisi III DPR RI dibuat kesal dengan jawa- ban mengambang yang dis- ampaikan Amir. Interupsi pun tak terhindarkan. Kebi- jakan moratorium remisi dianggap bertentangan den- gan hukum. Bahkan, dalam Raker itu, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsudin, sempat mengusir Wakil Men- kumham Denny Indrayana, dari ruang rapat. Aziz terlihat emosi, karena ketika mencecar Amir, Denny berbisik kepada Menkumham. “Saya tidak izinkan Denny Indrayana ber- bicara. Bila perlu keluar dari ruangan ini,” bentak Aziz den- gan sorot mata tajam sambil menunjuk ke arah Denny Indrayana.(kyd) KPK-Mabes Polri Lepas Tangan Aroma Korupsi Tercium di Proyek e-KTP Pengusiran Wamenkumham, Kebebasan Berekspresi Baca DILUCUTI di Hal. 7 Baca e-KTP di Hal. 7 Kasus Rekening Miliaran PNS Muda Baca KPK di Hal. 2 SUWARJONO/KP Kapolda Sultra, Brigjen Pol Sigit Sudarmanto melepas baju seragam kepolisian yang dikenakan salah seorang anggotanya yang dipecat (kiri). Setelah baju polisi dilepas, Brigjen Sigit kemudian menggantinya dengan kemeja putih (kanan).
3

Kendari Pos (9 Desember 2011)

Mar 23, 2016

Download

Documents

MEDIA ICMI

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kendari Pos (9 Desember 2011)

8 Kendari Pos |Jumat, 9 Desember 2011

Kendari, KPSepanjang tahun 2011, Polda

Sultra dan jajarang memberi-kan sanksi pemberhentian tid-ak dengan hormat (PTDH) ataupemecatan terhadap 19 oknumpolisi yang terbukti melanggarkode etik kepolisian. Upacarapemecatan dipimpin langsungoleh Kapolda Sultra, BrigjenPol. Drs. Sigit Sudarmanto diMapolda Sultra, kemarin.

Dalam upacara pelepasanbaju korps tersebut, hanya satuorang yang menghadiri kegia-tan tersebut yakni Bripda Yu-nus, mantan anggota DirektoratSabara Polda Sultra. Sedang 18

19 Oknum Polisi di Sultra DilucutiNama Satuan Kasus

1. Briptu La Bimade Polda Sultra Asusila 2. Briptu Depit Polda Sultra Asusila 3. Briptu Rahman Polda Sultra Asusila 4. Bripda Yunus Polda Sultra Asusila 5. Bripka Albar Zahabu Brimob Sultra Asusila 6. Bripda Bagus Sakti KurniawanPolres Konsel Asusila 7. Briptu Muh. Yusuf Polres Konsel Mangkir 8. Bripda Frendy Jufri Polres Konsel Mangkir 9. Bripda Domardin Polres Konsel Asusila10. Bripda Ridwan Polres Konsel Mangkir

11. Bripda Erwin Setiawan Polres Bombana Asusila12. Brigadir Muhtar Kusuma Polres Kolaka Mangkir13. Briptu Jumardin Brimob Sultra Asusila14. Briptu Askar Mutmainnah Polres Bombana Asusila15. Briptu Wawan Polres Buton Mangkir16. Brigadir Rustam Supendi Polres Buton Mangkir17. Brigadir Hasan Aswad Polresta Kendari Asusila18. Briptu Dewa Putu Karsana Polresta Kendari Asusila19. Bripda Sugianto Brimobda Sultra Mangkir

SUMBER: PROPAM POLDA SULTRA 2011

Nama Satuan Kasus

19 oknum polisi yang dipecat selama tahun 2011

Jakarta, KPForum Indonesia untuk

Transparansi Anggaran (FIT-RA) mendesak Komisi II DPRRI membentuk Panitia Kerja(Panja) proyek program KartuTanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kementerian DalamNegeri.

Jika tidak, DPR disebut mainmata juga di proyek yang ber-nilai Rp5,9 triliun, itu. Koordi-nator Advokasi dan InvestigasiSekretariat Nasional FITRA,Uchok Sky Khadafi menga-takan jika Komisi II DPR taksegera membentuk Panja e-KTP, semakin menguatkan ke-curigaan masyarakat Senayan‘main mata’ dalam proyek be-sar ini.

“Kalau Komisi II tidak mau

membentuk panja, berarti te-lah ‘masuk angin’ dalammelakukan pengawasanproyek e-KTP," kata Uchokdi Jakarta, Kamis (8/12) ke-pada pers. Fitra menudingProyek ini kental penyimpan-gan dari perencanaan dasar,bermuatan politis, dan ter-indikasi korupsi.

Sehingga, Uchok mengung-kapkan sudah bukan rahasiaumum lagi proyek ini ditang-gapi miring masyarakat.“Proyek ini diduga sarat ko-rupsi dan muatan kepentin-gan politis antar partai poli-tik tertentu dengan pemerin-tah atau Menteri Dalam Neg-eri,” tegasnya.

Ia menjelaskan, indikatorproyek e-KTP sarat kepentin-

gan politik karena DPR samasekali mengabaikan pengawas-an atas realisasi program terse-but, padahal pelaksanaan dilapangan sangat carut marut.

"Bahkan, dalam pengadaanbeberapa komponen e-KTP adaketerlibatan petinggi fraksiparpol di DPR RI," katanya.

Uchok mengungkapkan, ke-curigaan adanya korupsi dimega proyek itu karena Lem-baga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah(LKPP) tidak ikut melakukanpendampingan kepada panitiatender.

Uchok menegaskan, karenafungsi LKPP sangar besar, sep-erti bisa melakukan koreksi

Jakarta, KPKomisi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) akhirnya men-gakui bahwa pihaknya tidak"berminat" sepenuhnya untukmendalami laporan rekeningmencurigakan yang dimilikipara pegawai negeri sipil (PNS)muda. Pasalnya, lembaga an-tikorupsi itu menerangkanbahwa yang pihak-pihak yangdilaporkan memiliki rekeningdengan jumlah mencurigakanbukan termasuk penyelengga-ra negara.

"Kalau PNS itu bukan ter-

masuk penyelenggara negara,berarti yang lebih berwenangya polisi dan kejaksaan," kataWakil Ketua KPK HaryonoUmar di kantornya kemarin (8/12). Seperti yang diatur dalamperaturan, pegawai yang dikat-agorikan sebagai penyelengga-ra negara adalah pejabat es-elon II ke atas.

Memang, Haryono sendirimengatakan bahwa laporan-laporan Pusat Pelaporan Anal-isa dan Transaksi Keuangan(PPATK) tentang PNS mudayang masuk ke KPK keban-yakan merupakan pegawaidengan golongan rendahan.Namun, KPK berjanji akanmendalami laporan tersebut

apakah melibatkan atasan-atasan pegawai tersebut.

Karenanya, Haryono punmeminta agar PPATK mengir-imkan secara lebih terperincitentang pegawai yang punyarekening dengan jumlah selan-git. "Yang kami terima hanyadata-data lama. Tapi kami jugabelum merinci tentang laporan-laporan tersebut," kata Haryono.

Pimpinan yang akan mening-galkan jabatan sebagai pimpi-nan KPK pada 17 Desembermendatang itu lantas berharapagar para penegak hukum lain-nya juga mendalami laporan-laporan tentang PNS yang di-

Jakarta, KPAnggota Komisi III DPR RI,

Ahmad Yani mengatakan, in-siden pengusiran Wamen-kumham, Denny Indrayanaoleh Wakil Ketua Komisi IIIDPR RI, Azis Syamsudindalam rapat kerja kemarin,merupakan suatu kebebasanberekspresi.

“Saya rasa itu hal biasa sajadi DPR. Nah itulah kebebasanyang diberikan dan itu hanyahal biasa-biasa saja tidak adamasalah,” kata Yani usai sidangjudicial review UU Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemda, diGedung MK, kemarin.

Yani juga mengaku tidak tahumotif Azis emosi dan mengusirWamenkumham saat rapat ker-ja tersebut, apakah karena ber-bisik-bisik dengan Menkum-ham Amir syamsyudin atau adaunsur dendam dibalik itu.“Saya tidak bisa mempresen-tasikan apa yang ada di dalamdiri Pak Azis. Karena saya tid-ak mempunyai kemampuanilmu untuk menganalisis secarapsikologis, jadi saya tidak bisamengkomentari lebih jauh,”tegasnya.

Diketahui, Rapat Kerja (Ra-pat Kerja) Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia (Men-kumham) Amir Syamsudinserta jajarannya denganKomisi III DPR RI, Rabu (7/12), di Jakarta, dihujani in-terupsi. Raker membahas ke-bijakan Menkumham tentangmoratorium remisi terhadapkoruptor dan teroris ini ber-langsung panas.

Anggota Komisi III DPR RIdibuat kesal dengan jawa-ban mengambang yang dis-ampaikan Amir. Interupsipun tak terhindarkan. Kebi-jakan moratorium remisidianggap bertentangan den-gan hukum.

Bahkan, dalam Raker itu,Wakil Ketua DPR RI FraksiPartai Golkar, Aziz Syamsudin,sempat mengusir Wakil Men-kumham Denny Indrayana,dari ruang rapat. Aziz terlihatemosi, karena ketika mencecarAmir, Denny berbisik kepadaMenkumham. “Saya tidakizinkan Denny Indrayana ber-bicara. Bila perlu keluar dariruangan ini,” bentak Aziz den-gan sorot mata tajam sambilmenunjuk ke arah DennyIndrayana.(kyd)

KPK-Mabes Polri Lepas Tangan

Aroma Korupsi Tercium di Proyek e-KTP

PengusiranWamenkumham,KebebasanBerekspresi

Baca DILUCUTI di Hal. 7

Baca e-KTP di Hal. 7

Kasus RekeningMiliaran PNS Muda

Baca KPK di Hal. 2

SUWARJONO/KP

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Sigit Sudarmanto melepas baju seragam kepolisian yang dikenakan salah seorang anggotanya yangdipecat (kiri). Setelah baju polisi dilepas, Brigjen Sigit kemudian menggantinya dengan kemeja putih (kanan).

Page 2: Kendari Pos (9 Desember 2011)

Jumat, 9 Desember 2011 Langganan Dalam Kota Rp. 65.500,-

Gunakan SeragamSMAN 6 Kendari,Ternyata Bukan Pelajar Kendari, KP

Tim patroli siswa kembali menang-kap 34 siswa yang mangkal di warnetmaupun berkeliaran di jalan saat jambelejar. Mereka berasal dari SMAN 1Kendari, SMA Oikumene, SMA Satria,SMA Idhata, SMA Muhammadiyahdan MTs Pesri. Beberapa siswa keda-patan sedang asyik on line di warnet.

Lainnya ditemukan sedang berkeliarandi jalan raya dan lorong-lorong. SiswaOikumene dan SMA Satria, dikemba-likan ke sekolah masing-masing, se-dangkan siswa yang lain dilepaskansetelah mereka cukp alasan, bahwasaat itu sudah pulang sekolah.

Selain siswa, tim patroli juga men-gamankan seorang remaja yang meng-gunakan seragam SMAN 6 Kendari,ketika sedang nongkrong di WarnetCinta. Setelah diancam akan dikem-

Puluhan Siswa Digrebek di Warnet

Baca puLuhan di Hal 10

Pengedar SabuDiringkusKendari, KP

Setelah membekuk Maikel Roberto, tersangka narkoba yang digrebek di Jalan Syech Yusuf, Rabu (7/12), polisi sukses me-ringkus pengedarnya dalam tempo yang hampir bersamaan.Pengedarnya bernama Andi Roni Munseto (27), di Jalan BungaKamboja, depan Warnet Morini, Kelurahan Kemaraya pada hariyang sama, sekitar pukul 17.30 Wita. Kedua pelaku penyalahgu-naan narkotika itu diboyong ke Mapolres Kendari untuk proseshukum lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Kendari, AKP Anwar Toro mengungka-pkan, transaksi sabu antara Maikel dan Andi Roni dilakukan didepan Warnet Morini. Usai transaksi, Maikel berhasil dibekukdi Jalan Syach Yusuf. Satu paket bungkus kecil narkoba ditemu-kan dikantong celana tersangka.

“Setelah itu, kami kembangkan. Maikel menyebut jaringan-nya bernama Andi Roni. Kami berusaha mengidentifikasi ke-beradaan Andi Roni. Ternyata, dia belum beranjak dari depanWarnet Morini. Kami langsung meringkus dan melakukanpenggeledahan. Ternyata, masih ada 1 paket sabu di saku celana

Baca pengeDar di Hal 10

Kendari, KPMinuman keras (miras) ilegal kem-

bali dimusnahkan Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan cukai Tipe A3Kendari. Sebanyak 4356 botol miras takmemiliki cukai dihancurkan di halamankantor Bea Cukai.

“Hari ini kami melakukan pemusna-han barang hasil penindakan berupaminuman yang mengandung alkohol se-banyak 4.365 botol dari 354 karton,” ujarKepala Seksi Penindakan dan PelayananKantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai, Berbadette Bayu Cahya.

Produk yang dihancurkan adalahTopi Bintang ukuran satu liter sebanyak263 karton dengan tingkat alkohol 14,57persen. Selain itu Bendi Jenniver 28 kar-ton ukuran 620 ml dengan tingkat alkohol

14,75 persen dan Bendi Star ukuran 320 mldengan kandungan lakohol 14,75 persen.

“Ini sesuai dengan Undang-undangRepublik Indonesia nomor 11 tahun 1995tentang cukai yang diubah dalam Un-dang-undang Republik Indonesia nomor39 tahun 2007 Dalam pasal 14 dinyatakanbahwa pengusaha pabrik, pengusahatempat penyimpanan, importir barangkena cukai, penyalur atau pengusahatempat penjualan eceran wajib memi-liki ijin berupa nomor pokok pengusahabarang kena cukai dari menteri. Kewa-jiban memiliki ijin untuk menjalankankegiatan sebagaimana dimaksud ber-laku untuk etil alokohol dan minumanyang mengandung etil alkohol,” paparKepala Kantor Pengawasan dan Pelay-anan Bea dan Cukai, Swoko Adi.

Miras tersebut merupakan barangtemuan dalam kurun waktu Januarihingga Juli 2011. Namun pemusnahanbaru bisa dilaksanakan setelah melaku-kan penelitian dan pelengkapan doku-men. Sebelumnya, pihaknya juga takluput untuk memberikan sosialisasi ten-tang UU nomor 11 tahun 1995 tersebutdi beberapa kabupaten mulai Kendari, Baubau dan Muna.

“Tentu sebelum melakukan raziaatau penangkapan kami terlebih dahu-lu melakukan sosialisasi. Bahkan daritahun ke tahun, distributor atau agenyang memiliki ijin semakin meningkat.Pada tahun 2008 hanya dua yang punyaijin, tahun 2009 7, tahun 2010 26.Saat inisudah 42 yang memiliki ijin,” tandas Swoko Adi. (M2)

4356 Miras DimusnahkanKendari,KP

Untuk yang pertama, dari sekian kali dihelatsilaturahmi kerja nasional (Silaknas) IkatanCendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), akanmenghasilkan rumusan dalam bentuk piagamKendari. Hal ini terungkap saat konferensi persdi Aula Rujab gubernur Sultra.

“Ada sesuatu trade mark pada Silaknas ICMIdi Sultra, yaitu deklarasi Kendari dengan nama

piagam Kendari. Ini merupakan monumentalsekaligus hystorical, karena yang pertama kaliSilaknas ICMI melahirkan piagam,” ujar Guber-nur Sultra, Nur Alam di depan awak media cetakdan elektronik.

Karena itu dirinya meminta media untuk gen-car mempublikasikan ajang nasional yang di-

Silaknas ICMI Hasilkan Piagam Kendari

Baca siLaKnas di Hal 11

foto: wulan/kp

Miras tanpacukai yangdimusnahkandi halamankantor Bea danCukai kemarin.

foto. suwarjono/kp

Siswa yangterjaring tim patrolimenyembunyikanwajahnya saaatdibidik wartawan

foto:suwarjono/kp

Tersangka narkoba mendapat wejangan dariKasat Narkoba Polresta Kendari, Anwar Toro.

foto:suwarjono/kpKetua Presidium ICMI Pusat, Ilham Habibie mewakili Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie saat pertemuanpers (kanan),didamping Gubernur Sultra Nur Alam dan Yusuf Abadi.

Page 3: Kendari Pos (9 Desember 2011)

11 Kendari Pos | Jumat, 9 Desember 2011 MetroBJ HabibieBerkunjung di LapuluKendari, KP

Salah satu rangkaian program BJ Habibie selama berada di Kendariadalah mengunjungi lokasi pembuatan ikan asin. Kegiatan itu dipusatkandi Kelurahan Lapulu. Berdasarkan jadwal, mantan orang nomor satu diIndonesia itu, hari ini berkunjung kesana.

Kadis Kelautan dan Perikanan Agus Salim Safrullah mengatakan, ke-datangan BJ Habibie di Lapulu dalam rangka menyambut hari nusantaratanggal 13 Desember mendatang. Selain itu, Habibie juga akan mengun-jungi lokasi trans nelayan di kelurahan itu yang merupakan sentra pen-golahan ikan kering.

Rencananya, Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu akan me-lihat langsung bagaimana proses pengolahan ikan kering, yang menjadisalah produk andalan kota Kendari dari sektor perikanan dan kelautan.“Kita tentu bangga dan mengapresiasi rencana kehadiran mantan orangnomor satu di negeri ini, untuk melihat langsung aktifitas pengolahan ikan kering yang dilakukan masyarakat. Mudah-mudahan, ini bisa men-jadi awal perkembangan kegiatan pengolahan ikan, di Kota Kendari,”harapnya.

Agus Salim juga mengatakan, jika produksi lokal ikan asin di Kota Ken-dari bisa dilirik pemerintah pusat, tentu itu akan menjadi hal yang mem-banggakan. Setidaknya, bukan hanya bisa masuk pasar nasional, nantinyajuga bisa tembus pasar internasional. (fya)

percayakan dihelat di Kota Kendari.Silaknas pada tahun-tahun sebelum-nya selalu dilaksanakan di kota-kotabesar sekelas Makassar.

“Menjadi tuan rumah Silaknasmerupakan kebanggaan sekaligustantangan bagi Sultra untuk mem-buktikan mampu menghelat ajangnasional. Apalagi dampak positif dari iven nasional ini terhadap pere-konomian masyarakat,” ungkap-nya.

Sementara itu, Ketua PresidiumICMI Pusat, Ilham Habibie mewakiliKetua Dewan Kehormatan ICMI Pu-sat menjelaskan, alasan dipilihnyaSultra menjadi tuan rumah Silak-nas Tahun 2011 yaitu karena ICMIsangat mendukung daerah-daerahberpotensi besar. “Sultra dan KotaKendari adalah simbol potensi luarbiasa yang ada di Indonesia bagiantimur, tidak hanya potensi daratantetapi juga maritimnya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Prof BJ Habibie yang tidak sempatmengadiri konferensi pers kare-na harus beristirahat setiba dariBandara Haluole.

Lebih lanjut dituturkannya ICMImerupakan organisasi kemasyar-akatn yang tidak hanya berang-gotakan kumpulan orang-orangakademik, tetapi kumpulan orang-orang intelektual dan mau beraksi.

“Menurut ICMI, cendekiawanyaitu orang yang mencari solusi daripermasalahan yang dihadapi dan tu-rut serta mengimplementasikan so-lusi tersebut, dengan prinsip kerja5 K yaitu kualitas iman dan takwa,pikir, bekerja, karya dan hidup,” tu-turnya.

Mengenai program kerja ICMI2010-2015 dibeberkannya yaitu pem-berdayaan akar rumput, dengantiga bidang pemberdayaan meliputiekonomi, pendidikan dan keseha-tan.

“ICMIi juga telah melaunchingprogram i-Masjid yaitu mentrasn-

formasikan masjid selain sebagaitempat ibadah, juga menjadi tempatlayanan masyarakat seperti berda-gang, pendidikan dan kesehatansehingga dibutuhkan teknologi,”bebernya.

Secara terperinci Ketua PanitiaICMI Pusat, Aksan Alala menga-takan sebanyak 350 orang akan da-tang memenuhi undangan SilaknasICMI diantaranya dari 33 Organisa-si Wilayah (Orwil) ditambah Orwildari luar negeri seperti Timur Ten-gah dan Timur Leste.

“Kontingen paling besar yaitu dariAceh mencapai 50 orang. Mudah-mu-dahan melalui iven ini, Sultra dapatmenjadi barometer bagi daerah lain,untuk berbuat serupa menjadi tuanrumah Silaknas ICMI,” rincinya.

Orwil ICMI Sultra, Prof Yusuf Abadi mengungkapkan tema yangdiangkat pada Silaknas 2011 yaituhijrah moral untuk kebangkitan In-donesia.

“Tema ini diangkat karena saatini terjadi kebebasan, tetapi sisi

Silaknas...lain terjadi degradasi moral yangmengindikasikan telah terjadidemokrasi kebablasan,” ungkap Yu-suf Abadi.

Senada dengan itu Ketua PanitiaDaerah, Prof Bahrun membeberkanSilaknas bertujuan melakukan eval-uasi program kerja yang belum dantelah dilakukan, mempersiapkanprogram kerja yang belum dilak-sanakan tahun 2011 lalu dan telahdilaksanakan tahun 2012 nanti sertaup dating permasalahan bangsa.

“Semoga Silaknas ICMI 2011 diKendari dapat melahirkan kontri-busi pemikiran rujukan, sebagaisolusi degradasi moral pembangu-nan yang sedang terjadi saat ini,”harapnya.

Untuk diketahui pada SilaknasICMI Tahun 2011, persidangan plenodan komite akan berlangsung hariini (9/12) di Swissbel-Hotel Kend-ari. Pihak panitia juga melakukanpameran produk lokal untuk mem-familiarkan produk Sultra kepadapeserta. (fas)

Mencari Solusi Degradasi Moral