Kemiskinan Masih Menjangkit 69

Kemiskinan Masih Menjangkit 69.249 Desa di Indonesia

JAKARTA, 23 December 2011,suaramerdeka.com - Indonesia merupakan negara

dengan 69.249 desa yang memiliki beragam kendala. Berbagai kendala tersebut

diantaranya kemiskinan, terisolir dan dilanda penyakit, harus segera dipecahkan,

mengingat sebagian besar Warga Negara kita tinggal di desa.

Demikian dikatakan Dr Eko Prasetyanto staf khusus Dirjen Pembangunan Masyarakat

Desa (PMD) Kemendagri, dalam seminar Isu Startegis UU Pemda dan Pengaturan

Desa, di Hotel Sultan siang ini (21/12).

"Banyak desa yang warganya belum mendapatkan pelayanan sebagaimana layaknya

Warga Negara. Kantor Desa saja tidak punya, begitu juga peralatan penunjangnya. Ini

fakta. Dan banyak daerah yang masih abai dengan kondisi seperti ini," kata Eko.

Menurut Eko, sudah saatnya pemerintah turun langsung ke Desa, untuk ikut

menyelesaikan berbagai permasalahan disana, melalui mekanisme dana bantuan dan

sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat pedesaan Sutoro Eko MSc mengatakan

bahwa aspirasi dari desa yang makin menguat adalah permintaan agar ada Alokasi

Dana Desa yang jumlahnya 10 persen dari APBN, serta pengangkatan aparat Desa

sebagai PNS.

"Tuntutan ini berdasarkan fakta bahwa selama ini alokasi dana dari Kabupaten untuk

desa adalah 'sisanya dana sisa'. Jadi tidak bisa buat menyelesaikan masalah di desa-

desa yang ada," kata Sutoro.  

Sutoro berharap pemerintah dan DPR segera memutuskan langkah yang tegas untuk

membangun desa, agar tersedia pelayanan bagi masyarakat disana. Selain itu perlu

diciptakan kesadaran bersama yang mempunyai cara pandang, bahwa Kepala Desa

adalah sosok yang mengayomi, melayani serta pemimpin perubahan.

"Jadi bukan lagi sosok yang powerfull, namun korup. Banyak penelitian yang

menyebutkan banyak kepala Desa yang korup, sehingga dirancang mekanisme

bantuan langsung kepada masyarakat, tanpa melalui aparat desa," katanya.

Warga Miskin di Banyumas Kian Terdesak

Banyumas, CyberNews. Ketiadaan lapangan kerja membuat warga pedesaan di berbagai wilayah Kabupaten Banyumas harus kehilangan lahan sekaligus mata pencaharian utama mereka. Mereka jatuh miskin dan berada dalam situasi rawan pangan yang mengkhawatirkan. Hingga akhir 2011, jumlah warga yang masuk kategori rawan pangan mencapai 270,000 jiwa atau 18 persen dari jumlah penduduk Banyumas.

Pada Grumbul Watujaran, Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, sekitar 62 KK dari 171 KK dikategorikan rawan pangan. Kades Sikapat, Badarudin, kemarin mengemukakan meski daerahnya memiliki lahan perkebunan luas, tetapi semua sudah bukan milik warga. Lahan yang ditanami pohon-pohon bernilai jual tersebut kini dimiliki orang kota.

”Rata-rata tanah kebun dan pekarangan sudah bukan milik warga lagi, kebanyakan dimiliki orang kota. Warga lokal bekerja menjadi buruh lepas harian saja yang penghasilannya cenderung minim untuk kehidupan sehari-hari,” ungkap dia.

Ketua RW 04 Grumbul Watujaran, Sukaryo, mengatakan upah warga hanya berkisar Rp 5,000 hingga Rp 30.000. Bahkan, penghasilan tetap di lingkungan masyarakatnya paling tinggi hanya Rp 300.000 atau kurang dari setengah UMK 2011 yang mencapai Rp 750.000 per bulan.

”Kalau pun ada warga yang upahnya mencapai Rp 30.000 per hari, tidak tentu setiap ada pekerjaan. Kadang mereka baru dapat dua atau tiga hari sekali dalam seminggu,” paparnya.

Berdasar Data Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas hingga September 2011, setidaknya ada 8.211 pencari kerja baru yang berasal dari seluruh jenjang pendidikan. Dari jumlah tersebut, menurut Kepala Dinsosnakertrans Kartiman, yang sudah terserap di pasar kerja baru setengahnya atau hanya 4.000 orang.

Merantau

Selain itu, mereka terserap umumnya juga tidak di Banyumas melainkan pergi merantau hingga ke wilayah luar Pulau Jawa. ”Jumlah yang terserap di Banyumas, dan di luar Banyumas hampir sama. Tujuan di luar kota beragam, salah satunya adalah Batam.”

Ia mengatakan, penyediaan lapangan kerja memang erat kaitannya dengan investasi, sehingga penyerapan tenaga kerja amat bergantung pada ketersediaan lapangan kerja. Di Banyumas saat ini investasi yang ada kebanyakan berupa usaha di bidang jasa, bukan manufaktur.

Ia mencontohkan, ketika investor mencari lokasi untuk dibangun sebagai tempat usaha, seringkali timbul persoalan terkait harga tanah. Kondisi demikian tentu menghambat tumbuhnya investasi. ”Masyarakat harus berpikir jauh, jadi jangan mentang-mentang lahannya mau dibeli untuk usaha lantas harganya dinaikkan setinggi-tingginya. Jika lokasi usaha sudah jadi, pasti dampak positif terkait perekonomian bagi warga juga ada,” katanya.

”Kami masih bergantung pada raskin dari pemerintah, meski tidak banyak membantu. Meski harganya Rp 1.500 per kilogram, tetap saja kebutuhan pelengkapnya bergantung dari tanaman seperti daun ketela dan pepaya yang ditanam,” ujar Sukaryo, warga Watujaran.

Meski Sekolah Ambruk, Siswa Tetap Belajar

Liputan6.com, Sampang: Kondisi sekolah rusak, tapi tidak menyurutkan semangat

anak-anak untuk terus bersekolah dan mengikuti ujian. Itulah yang terlihat di SDN

Pangilen Satu, Sampang, Madura, Jawa Timur. Para siswa tetap antusias mengikuti

ujian akhir semester dengan menumpang di bangunan sekolah lain. Bangunan sekolah

SDN Pangilen Satu, Sampang pekan lalu ambruk. Para siswa akhirnya harus

diungsikan dan dipindahkan ke sekolah lain menumpang di sebuah sekolah madrasah

yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi sekolahan mereka yang sebagian besar

ruangannya telah roboh. Kepala Sekolah SDN Pangilen Satu Sampang, Marjono

mengatakan siswa kelas V dan VI tetap mengikuti ujian di sekolah. Mereka

menempati ruang kelas yang masih bisa ditempati meski terlihat rusak di sana sini.

Marjono menambahkan bahwa dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kabupaten

Sampang akan membangun gedung baru untuk SDN Pangilen Satu. (Vin)

Harian Kompas (5/12) menurunkan tulisan yang cukup mengerikan bagi penduduk Jakarta. Walau hal ini sudah lama saya dengar dari para ahli yang mengatakan bahwa

di Jakarta telah terjadi penurunan tanahnya, namun selalu hilang ditelan angin begitu saja hingga ada yang mengingatkan lagi. Menurunnya permukaan tanah di Jakarta setiap tahun hingga 28 cm (cukup besar) dan juga kenaikan muka air laut rata-rata 9 cm. Sehingga setiap tahun cowong sekitar 37 cm (hampir setengah meter). Serem dan mengerikan.

Sebabnya banyak. Para ahli mengatakan karena adanya kepadatan gedung, perkantoran, mal, hotel, apartmen, hunian yang hampir menutupi 90 % ruang wilayah Jakarta yang cuma 660 km persegi dan 9,6 juta jiwa di malam hari. Di siang konon mencapai 12 juta lebih. Tentu saja dengan hal itu penyedotan air tanah oleh warga menyebabkan terjadinya rembesan air laut ke dalam tanah. Hal ini sudah sampai ke kawasan Tugu Monas. Tentu saja penyedotan air tanah ini juga menyebabkan penurunan permukaan tanah di berbagai kawasan di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, dan  Pusat. Bahkan di kawasan elite Kuningan sejak tahun 2007 sudah turun 5 m. Selain penyedotan air tanah yang menyebabkan turunnya permukaan tanah di Jakarta, juga beban pembangunan gedung-gedung pencakar langit berkontribusi terhadap hal tersebut.

Bagi orang kaya Jakarta tidak ada masalah. Mereka sudah mempunyai tanah dan villa di berbagai kawasan sejuk di pinggir ibu kota, terutama kawasan Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Namun bagi kalangan ekonomi lemah dan sebagian besar penduduk Jakarta masalah yang dihadapi menjadi semakin ruwet. Kemiskinan dan penderitaan insidental sehari-hari akhirnya menjadi akrab dengan mereka. Semakin ke depan semakin sulit. Apalagi harga-harga properti yang semakin ‘gila’ saja harganya, mustahil dapat terbeli oleh warga kecil. Jangankan mendapatkan hal-hal yang sifatnya sekunder dan tersier, yang primer saja masih susah.

Jadi, bersiaplah dengan tenggelam di wilayah Jakarta. Kalau tidak generasi kita, tapi generasi anak-cucu kita sudah hampir terbukti. Mari kita cari alternatif bagi ibu kota baru. Malaysia sudah memulainya dengan Putra Jaya, Pakistan dengan Islamabad, India dengan New Delhi dan banyak negara lainnya, Indonesia masih wacana.

JAKARTA (Suara Karya): Program pengentasan kemiskinan dinilai gagal. Penggelontoran dana dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 94 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2011 ternyata tidak

secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. "Saat ini angka kemiskinan di Indonesia mencapai 12,49 persen dari jumlah penduduk. Ini berarti jumlah penduduk miskin masih sekitar 30 juta orang. Jika ditambah dengan penduduk yang hampir miskin dan mendekati miskin, jumlahnya akan lebih besar lagi," kata Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini dalam acara Editor Meeting dengan Pimpinan BKKBN di Jakarta,Menurut Hendri Saparini, jika melihat postur APBN 2011 yang senilai Rp 1.400 triliun, maka dapat dilihat sejauh mana efektivitas program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakan pemerintah. Setidaknya pos-pos anggaran yang besar dari APBN antara lain fungsi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian Rp 95,6 triliun, pendidikan Rp 81,98 triliun, serta subsidi energi sebesar Rp 133,806 triliun.Program pengentasan kemiskinan yang saat ini diintensifkan meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap tahunnya, untuk PNPM mandiri dialokasikan dana Rp 9 triliun dari APBN ke seluruh kecamatan di Indonesia yang dinilai layak menjalankan program pengentasan kemiskinan. Untuk KUR, setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 20 triliun bekerja sama dari perbankan untuk menjangkau debitur di daerah.Pemerintah juga meluncurkan program keluarga harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan yang menyedot uang negara Rp 1,6 triliun per tahun. Selain itu dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang besarnya sekitar Rp 16,8 triliun setiap tahun. Ada juga program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang menyedot anggaran sekitar Rp 15 triliun per tahun dan beragam program lainnya seperti Jamkesmas yang yang menyedot dana Rp 5,6 triliun per tahun.Jika semua program pengentasan kemiskinan itu dijumlahkan, maka mencapai Rp 68 triliun per tahun. Nilai ini seharusnya bisa memangkas penduduk miskin Indonesia sekitar 20,98 juta jiwa per tahun, yaitu dengan terjaminnya makan dengan asupan 2.000-2.500 kalori per hari. Namun, meski sudah berjalan bertahun-tahun, program-program pengurangan kemiskinan setiap tahunnya hanya bisa mengurangi sekitar 1,5 juta orang saja. "Artinya, program-program yang dirancang sedemikian rupa gagal untuk mengentaskan kemiskinan," kata Hendri.Tidak hanya itu, dari segi kualitasnya, program-program yang ada juga tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. "Kita dapat mengambil contoh PNPM yang kebanyakan alokasi anggarannya digunakan untuk perbaikan dan atau pembangunan infrastruktur di desa dan kota. Wjar jika penduduk yang bebas dari jerat kemiskinan sedikit," tuturnya. (Singgih BS)

Program Pengentasan Kemiskinan Gagal

PNPM Tanggulangi Kemiskinan

MAJALENGKA,(GM)-

Permasalahan yang selalu dialami masyarakat adalah kemiskinan yang cukup

kompleks. Hal itu membutuhkan penanganan yang terkoordinasi secara sistematis dan

menyeluruh oleh setiap pelaku kegiatan di lapangan.Program PNPM Mandiri

Perdesaan merupakan salah satu program untuk penanggulangan kemiskinan yang

diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat perdesaan. "Untuk itu diperlukan

keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar PNPM Mandiri dapat

mendorong terciptanya perangkat sistem sosial yang bersifat dinamis," demikian

ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada acara Gebyar Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Gubernur Saba

Desa di Kecamatan Cingambul, Kab. Majalengka, Kamis (15/12).

Gubernur menegaskan, salah satu fokus program pembangunan yang dilaksanakan

Pemerintah Provinsi Jabar adalah pembangunan perdesaan, salah satunya adalah

program Gubernur Saba Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi

perdesaan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, menurut ketua pelaksana yang juga Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jabar, Dadang Mohamad, Ph.D., tujuan

penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk memasyarakatkan pelaksaan kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jabar dan audiensi dengan penerima manfaat.

Meningkatkan motivasi dan wawasan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

"Unjuk kerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Jabar. Meningkatkan sinergi

silaturahmi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan para

pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Mengoptimalkan kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan di Jabar," kata Dadang. (B.24)**

Upaya Nyata Pengentasan KemiskinanSelasa, 13 Desember 2011

JAKARTA (Suara Karya): Upaya pengentasan kemiskinan akan efektif jika dilakukan secara nyata dan langsung kepada kelompok keluarga miskin. Apalagi disertai dengan perubahan pemikiran tentang kemiskinan yang tujuannya memotivasi si miskin untuk berkembang dan lebih maju. "Kemiskinan itu menyangkut persepsi. Jika diikuti dengan program dan tindakan nyata, mereka (masyaraat miskin) akan mampu mengubah diri sendiri," kata Pembina Yayasan Amalo Widya Saraswati di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, masyarakat miskin selalu dililit perasaan miskin dan menjadi tergantung pada belas kasihan orang lain. Padahal penanganan masalah kemiskinan tidak cukup hanya dengan belas kasihan. Artinya, diberikan pengertian bahwa mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Memang awalnya diperlukan bantuan, seperti pendidikan, pembinaan, dan lainnya. "Kami datang langsung ke masyarakat di berbagai wilayah yang membutuhkan. Bantuan berupa sembako dan dana untuk pendidikan," ucap Widya. Pada Januari 2012 (Imlek), Yayasan Amalo akan mengunjungi masyarakat miskin di Tangerang untuk memberikan bantuan sembako, pelayanan terapi maupun beasiswa pendidikan. Selain itu, Yayasan Amalo juga memberikan bantuan untuk masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur. Yayasan Amalo terbentuk dari sekelompok pengusaha, artis, dan masyarakat yang peduli masalah sosial di Indonesia. (Indra)

Kulon Progo akan luncurkan album kemiskinan

Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meluncurkan album kemiskinan yang berisi daftar dan profil kepala keluarga miskin di daerah itu.

“Rencananya peluncurannya pada Jumat (23/12) malam, dengan menghadirkan penyanyi Ebiet G Ade,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Wates, Kamis.

Ia mengatakan album tersebut disusun berdasarkan data yang dikumpulkan setiap pedukuhan atau dusun di kabupaten ini.

Dengan adanya album kemiskinan itu, kata bupati diharapkan menjadi tolok ukur untuk kebijakan pembangunan daerah.

Menurut dia, album kemiskinan ini merinci secara detil mengenai keluarga miskin di Kulon Progo, dari nama kepala keluarganya, anggota keluarga, serta alamatnya.

“Dari album kemiskinan ini akan terlihat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya,” katanya.

Artinya, kata dia, jika pembangunan berhasil, maka angka kemiskinan akan terus berkurang, tingkat kesehatan semakin tinggi, dan tingkat pendidikan masyarakat khususnya warga kurang mampu juga semakin tinggi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan peluncuran album kemiskinan ini akan dihadiri sekitar 1.000 tamu undangan.

“Kami mengundang seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, bahkan pengurus paguyuban warga perantauan asal Kulon Progo di berbagai kota,” katanya.

Ia mengatakan album kemiskinan tersebut menggambarkan jumlah keluarga miskin di Kulon Progo yang saat ini tercatat 34.089 KK (111.672 jiwa), atau 24,30 persen dari total penduduk kabupaten ini.

Di dalam album ini juga dituliskan penyebab kemiskinan, misalnya karena kepala keluarganya seorang janda tua, atau miskin karena anggota keluarganya ada yang sakit sehingga harus berobat secara rutin sehingga menghabiskan biaya banyak, atau miskin karena tidak memiliki lahan dan pekerjaan.

Ia mengatakan para tamu undangan yang hadir dalam acara peluncuran album kemiskinan tersebut akan diminta untuk ikut membantu keluarga miskin di kabupaten ini, dengan memilih keluarga yang akan dijadikan binaannya.

Menurut dia, rencananya bupati akan mengetuk hati para pengusaha dan tokoh masyarakat untuk ikut membantu menolong sesama.

“Di lingkungan pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo gerakan optimalisasi membayar zakat, peruntukkannya juga untuk membantu mereka yang masih miskin,” katanya. (ANT-159/M008)

SELASA, 20 DESEMBER 2011 17:05 WIB

Atap Sekolah Ambruk

Sejumlah guru tetap beraktivitas di ruang kelas yang sebagian atap plafonnya telah

ambruk di SDN Kemirimuka 2, Beji, Depok, Selasa (20/12). Atap plafon ruang kelas

yang ambruk tersebut, diakui para guru sangat mengganggu kegiatan belajar

mengajar, terlebih saat ini para siswa sedang menghadapi Ujian Akhir Semester

sehingga harus bergantian belajar di ruang kelas lainnya. Selain itu, musim hujan juga

sangat mengancam karena dapat mengakibatkan ambruknya seluruh atap ruang kelas

yang hanya ditopang dengan sebilah bambu.

Duh!..Lagi-lagi Ada Bangunan Sekolah Ambruk

JAKARTA] Tampaknya setiap hari selalu saja ada pemberitaan mengenai bangunan

sekolah yang ambruk atau rusak. Atap gedung SD dan SMP di Pulau Sebira,

Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, yang sedang direhab ambruk.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu Bowo Irianto, Kamis (8/12)

mengatakan, ambruknya atap tersebut karena kesalahan kerja.

"Secara detail saya belum tahu, kami akan secepatnya akan mengecek ke lokasi

tersebut di Pulau Sebira melihat langsung," katanya.Ambruknya atap Sekolah Satu

Atap Pulau Sebira, Kepulauan Seribu Utara, saat dilakukan rehab. Saat itu para

pekerja sedang melakukan rehap di gedung sekolahan tersebut.

Namun, saat pengerjaan itu dilakukan tiba-tiba atap itu ambruk dan pekerja terjatuh

dan tertimpa material kayu. Akibatnya, satu pekerja mengalami luka parah akibat

terjatuh dan tertimpa kayu.bangunan itu mengatakan, meminta pihak kontraktor

bertanggung jawab."Kontraktor harus bertanggung jawab, karena peristiwa itu terjadi

karena kesalahan prosedur kerja yang dilakukannya," tegasnya

Selain itu, dirinya meminta Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu mengkaji standar

keselamatan kerja yang diterapkan pihak ketiga. "Standar keselamatan pekerja harus

juga diperhatikan"Bahkan Bupati juga berharap, kesalahan prosedur kerja ini segera

diperbaiki.

Tiga Kelas Rusak, Siswa SDN I Pangelen Belajar di Ruang Terbuka

[SAMPANG]  Siswa SDN I Pangelen, Sampang, Madura, Rabu, terpaksa belajar di

ruang terbuka, menyusul ambruknya tiga ruang kelas di lembaga itu pada Selasa

(6/12).

Sekolah yang menampung siswa sebanyak 181 orang ini ambruk sebelum kegiatan

belajar mengajar di lembaga itu berlangsung.Ambruknya bangunan sekolah ini,

karena kondisi bangunan memang sudah rapuh dimakan usia. Tidak ada korban jiwa

dalam peristiwa tersebut.Menurut Kepala SDN Pangelen Sumarjono, kegiatan belajar

mengajar hari ini terpaksa digelar di ruang terbuka di depan sekolah mereka, karena

materi yang disampaikan hanya bersifat pengarahan, yakni persiapan ujian semester

yang rencananya akan berlangsung pekan depan.Selain itu, sambung dia, aksi ini juga

sebagai bentuk protes kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, karena pengajuan

dana untuk perbaikan lembaga pendidikan tersebut, tidak diperhatikan, sehingga

bangunan sekolahnya ambruk."Dengan cara seperti ini mungkin dinas bisa lebih

memperhatikan, sehingga secepatnya sekolah ini diperbaiki," ucap Sumarjono.

Sebab menurut dia, pihaknya telah lama mengajukan anggaran perbaikan di

lembaganya, namun tidak diindahkan, bahkan sekolah yang kondisinya lebih baik

yang justru mendapatkan bantuan perbaikan lebih dahulu.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sampang Hery Purnomo mengatakan, SDN

Pangelen I tahun ini sebenarnya telah mendapatkan anggaran perbaikan gedung dari

Pemkab Sampang.Akan tetapi karena tanah yang ditempati lembaga tersebut

bermasalah, yakni masih atas nama milik orang lain, maka Disdik menangguhkan

pengucuran dana tersebut, sesuai dengan instruksi Pemkab Sampang.

"Saat ini kami sedang mengajukan anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk

perbaikan sejumlah sekolah yang rusak, termasuk di SDN Pangelen I itu," papar Hery

Peristiwa sekolah ambruk di wilayah Kabupaten Sampang kali ini merupakan kali

kedua dalam dua bulan terakhir ini.Sebelumnya pada awal November lalu, SDN IV

Torjun Sampang juga ambruk karena dimakan rayap. Akibatnya, kegiatan belajar

mengajar di lembaga itu terhenti selama dua hari. [Ant/L-9]

\

3 Tahun Gedung Sekolah Rusak, Murid Banyak Bermain Ketimbang Belajar

Garut - Kondisi bangunan SDN Mekarsari 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong,

Kabupaten Garut Jawa Barat, dibiarkan saja rusak berat selama 3 tahun terakhir.

Akibatnya, para murid di SD tersebut banyak bermain daripada belajar.

"Ya, mungkin terlalu lama dibiarkan rusak, murid kurang semangat belajar," ujar

Kepala Sekolah, Aam Salamah kepada wartawan, Jumat (23/12/2011).

Pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan pembangunan SDN Mekarsari 3,

namun hingga saat ini belum dikabulkan. Padahal sejak dibangun, sekolah tersebut

belum pernah mengalami perbaikan sama sekali.

"Akibat lapuk dimakan usia, kondisi bangunan sekolah semakin rusak," ungkap Aam.

Agar kegiatan belajar mengajar tetap belajar, pihak sekolah mempergunakan gedung

serba guna milik warga setempat sebagai tempat belajar. "Ya namanya juga bangunan

serba guna, tetap saja belajar anak tidak optimal," cerita Aam.

Aam menuturkan, saat ini 3 lokal kelas dalam kondisi rusak berat, 3 lokal kelas

lainnya dalam kondisi rusak dan rawan roboh jika sedang dipergunakan belajar.

"Kalau sedang belajar turun hujan, pasti kita mengungsi karena atap dan gentingnya

sebagian besar sudah jebol," tambahnya.

Padahal, lanjut Aam, jumlah murid di SD tersebut saat ini mencapai 150 orang siswa,

dan tiap tahun jumlah pendaftar kelas 1 cukup banyak. "Di sini minat belajar siswa

cukup tinggi," pungkas Aam.

\

\

Atap 3 Ruangan di SDN Gadog Roboh, Kegiatan Belajar Terganggu

Tangerang - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kawasan

Tangerang sore kemarin mengakibatkan 3 ruangan di SD Negeri Gadog, Tangerang

roboh. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, kegiatan belajar mengajar telah selesai

sehingga tidak ada murid yang menjadi korban.

Kejadian itu terjadi pada pukul 15.00 WIB. 3 Ruangan yang roboh adalah 2 ruangan

belajar mengajar dan satunya merupakan ruang guru yang dalam kondisi paling parah.

Salah seorang guru di sekolah tersebut, Sulhi, menjelaskan sebelum insiden itu terjadi

sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa 3 ruangan itu akan roboh.

"Sudah ada tanda-tandanya akan roboh. Ditambah ada hujan dan angin kencang.

Langit-langitnya sudah turun, bahkan plafon sudah berjatuhan," ujar Sulhi yang

mengajar di kelas IV ketika ditemui di sekolah yang beralamat di Kampung Gadog,

Desa Klutuk, Kecamatan Mekar Baru Rabu, (14/12/2011).

Khusus yang di ruang guru, ketika insiden itu terjadi guru-guru yang berada di dalam

langsung lari berhamburan keluar. Tak lama, warga yang mengetahui kejadian itu

kemudian berdatangan membantu.

"Kami sudah menduga akan roboh. Warga pun akhirnya membantu menggotong

barang-barang yang ada di dalam ruang guru untuk dibawa keluar," terangnya.

Akibat kejadian ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut tentunya menjadi

terganggu. Karena, kelas 1,2 dan 3 kini belajar hanya jam 7.15-10.00 WIB, sedangkan

kelas 4,5 dan 6 masuk jam 10.00-12.00 WIB. Padahal biasanya kegiatan belajar

mengajar dari pukul 07.15-12.15 WIB.

"Mereka belajar bergantian kelas. Selain itu juga ada yang belajar di luar kelas dengan

papan tulis terpasang pada dinding kelas yang akan roboh," jelasnya.

Bangunan sekolah itu menurut Sulhi telah dibangun sejak tahun 1995 dan terakhir

diperbaiki ulang pada tahun 2008 lalu.

"Sebanarnya kita sudah meminta dibangun ulang. Tetapi tidak juga di bangun,

padahal sudah lama seperti ini," tandasnya.

10 Siswa SD Tertimpa Tembok Roboh di Kranji Bekasi

Jakarta - 10 Orang siswa SDN Kranji III dan SDN Kranji XV, Kota Bekasi

mengalami luka-luka akibat tertimpa tembok yang ambruk di sekitar sekolah mereka.

Selain melukai murid, reruntuhan tembok itu juga menimpa pedagang yang berjualan

di sekitar sekolah itu."Korbannya ada 12 orang. 10 Orang anak dan 2 orang

pedagang," kata Kapolres Kota Bekasi Kombes Priyo Widyanto Priyo mengatakan

peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.15 WIB. Saat itu tembok yang sudah berusia tua

di sekitar sekolah itu tiba-tiba saja runtuh. "Temboknya memang sudah tua, sehingga

roboh," katanya. Priyo menyatakan, kebanyakan korban mengalami luka memar.

Namun ada satu pedagang yang menderita luka cukup parah akibat peristiwa itu.

"Satu pedagang diperban lehernya akibat peristiwa itu," katanyaPriyo menyatakan,

petugas masih melakukan olah TKP di sekitar lokasi peristiwa tersebut. Sehabis olah

TKP baru akan dilakukan pemeriksaan saksi. "Nanti kita periksa juga saksi-saksi,"

katanya.

Ruang Kelas SDN Gebang Roboh, Dua Pelajar Luka-lukaJember - Sebanyak 603 bangunan SD Negeri di Kabupaten Jember kondisinya rusak.

Salah satu bangunan SD yang rusak dengan kondisi kayu penyangga rapuh, roboh.

Akibatnya dua siswa mengalami luka-luka tertimpa plafon yang runtuh.

Kondisi ini dialami oleh SD Negeri Gebang 03 Jalan Manggar Kecamatan Patrang

Jember. Dua siswa yang luka yakni Yofan Gilang Setiawan dan Ananda Rizki

Yulianto. Saat itu keduanya sedang mengikuti pelajaran matematika.

Jika Yofan Gilang Setiawan masuk sekolah hari ini, sementara Ananda Rizki Yulianto

absen karena masih sakit. "Yofan ada dikelas tapi Rizki hari ini tidak masuk sekolah,"

ungkap salah seorang guru kepada wartawan, Kamis (24/11/2011).

Sementara plafon roboh karena kayu penyangga lapuk sudah dilaporkan ke Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember. Namun dijanjikan direnovasi tahun depan.

"Kalau tidak ada perubahan tahun depan sekolah kami akan mendapatkan bantuan

untuk memperbaiki kerusakan yang ada di ruang kelas," tegas Indra Setia Hadi,

Kepala Sekolah SDN Gebang 03.

Sementara Kepala Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jumari

mengaku sekolah-sekolah yang rusak akan mendapat bantuan dari APBD Jember

untuk segera direnovasi sehingga sekolah bisa kembali layak digunakan untuk belajar.

"Data di kami ada sebanyak 603 sekolah dasar negeri di Jember ini yang rusak," ujar

Jumari.

Dana BOS Triwulan Pertama akan Cair 6-16 Januari 2012

andung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meyakinkan bahwa pencairan dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2012 akan cair tepat waktu. Untuk

pencairan dana BOS triwulan pertama, Dinas Pendidikan Jabar ditargetkan untuk

mentransfer dana ke sekolah sekitar tanggal 6 hingga 16 Januari.

Hal itu diungkapkan Heryawan saat ditemui usai acara Penyerahan DIPA tahun 2012

di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro, Kamis (22/12/2011).

"Mulai tahun 2012 dana BOS yang sebelumnya dikelola kabupaten dan kota akan

kembali dikelola oleh provinsi. Kalau tahun 2011 kan ada keterlambatan dana BOS,

sampai bulan April dan Juni ada yg belum cair, kita harapkan itu tidak terjadi di

2012," ujar Heryawan.

Dana BOS untuk Jabar yang besarnya mencapai Rp 4,1 triliun itu dikatakan

Heryawan akan masuk ke APBD Provinsi terlebih dahulu baru kemudian disalurkan

ke rekening masing-masing sekolah.

"Bedanya, dulu dana yang tidak masuk ke APBD Provinsi jadi masuk dulu ke APBD

Provinsi, baru kemudian dicairkan ke rekening," katanya.

Ia menuturkan, Dinas Pendidikan ditargetkan dapat menyalurkan dana bos dalam

rentang waktu yang ditentukan yaitu 6 hingg 16 Januari 2012. "Itu targetnya,

harapannya ya tidak ada keterlambatan lagi," tutur Heryawan.

Disebutkan Gubernur, jumlah sekolah yang menerima dana BOS di Jabar ada sekitar

38 ribu sekolah. "Jadi tugas Disdik adalah mentranser dana ke 38 ribu rekening

sekolah," ucapnya.

Komisi Anak Kutuk Kekerasan di Bima Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk kekerasan yang

terjadi di Bima, NTB. Seharusnya penegakkan hukum dilakukan dengan cara yang

tidak melawan hukum. Korban anak pun bisa dicegah.

"Dalam insiden kekerasan tersebut, salah satu korban tewas adalah Saiful yang masih

berusia 17 tahun. Seharusnya polisi hadir untuk menjaga ketertiban umum,

memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap warga," terang Wakil

Ketua KPAI Asrorun Niam Saleh dalam pernyataannya, Minggu (25/12/2011).

Pria yang akrab disebut Niam ini menjelaskan, dalam situasi konflik sekalipun, polisi

harus tetap memberikan perlindungan pada anak-anak.

"KPAI juga menyesalkan pelibatan anak-anak dalam konflik tersebut," jelasnya.

Pelibatan anak-anak dalam unjuk rasa tidak dibenarkan. Namun bagaimanapun polisi

tidak bisa sembarang melakukan tindakan atas dasar penegakkan hukum.

"Pelibatan anak dalam konflik melanggar UU dan bertentangan dengan prinsip

perlindungan anak," jelasnya.

2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya

tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima,

NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak

sumber air

Bandung - Odih Juanda, terdakwa perkara dugaan suap pada hakim Imas Dianasari

dituntut penjara 4,5 tahun dan denda sebesar Rp 150 juta. Tuntutan tersebut jauh lebih

ringan dibandingkan Imas yang dituntut 13 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan uang

pengganti sebesar Rp 456 juta.

Sidang pembacaan surat tuntutan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Bandung,

Jalan LRE Martadinata, Rabu (21/12/2011).

"Kepada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini, kami menuntut

agar terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dipotong

masa tahanan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dengan catatan harus

dilakukan penahanan," ujar JPU yang diketuai Riyono di ruang sidang I.

Hal-hal yang dianggap memberaktkan tuntutan yaitu karena perbuatan terdakwa

dinilai mencederai lembaga pengadilan. "Perbuatan terdakwa mencederai pengadilan

yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh keadilan," katanya.

Sementara hal yang meringankan yaitu terdakwa memberikan keterangan secara terus

terang dan mengakui perbuatannya. "Terdakwa juga menyatakan menyesal. Selain itu

terdakwa belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan," lanjut Riyono. Odih

terlihat tenang selama mendengarkan surat tuntutan.

Hakim Imas dan OJ ditangkap petugas KPK di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam,

30 Juni 2011. Saat menangkap mereka, KPK menyita barang bukti berupa uang

sejumlah Rp200 juta dan sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor

polisi D 1699 VN milik Imas.

Korupsi memang tindakan menyebalkan yang dilakukan pejabat publik yang seharusnya memegang teguh sumpah jabatannya. Alhasil, ketika pelanggaran jabatan dilakukan dan pejabat itu korup, publik pun sebal bukan kepalang pada pelakunya.

Hatri-hari terakhir ini, media seperti disibukkan dengan pemberitaan berbagai kasus korupsi. Pemberitaan penangkapan tersangka korupsi yang dilakukan parat peegak hukum begitu gencar dikabarkan media massa. Meski isyu korupsi mungkin bukan isyu yang cukup “seksi” untuk menarik perhatian khalayak, media selalu memberitakan banyak soal korupsi ini.

Namun bila disimak, media sangat gencar memberitakan penangkapan tersangka. Porsi beritanya juga cukup besar. Siapa yang jadi tersangka bisa mengejutkan publik. Bisa juga merupakan figur yang jauh berada di atas awang-awang yang tak ada hubungannya langsung dengan publik. Mereka mnenjadi selebritas baru karena media cenderung berlebihan dalam memberitakan penangkapan tersangka.

Sayangnya, media tak memberikan perhatian besar pada saat pengadilan. Berita agak besar biasanya hanya pada liputan pada peradilan di tingkat pertama. Begitu terdakwa naik banding atau mengajukan kasasi pemberitaannya mekin kecil. Seolah-olah media membalikan sendiri piramida pemberitaannya. Makin tinggi taraf pengadilannya, makin kecil pemberitaannya.

Pemberitaan berlebihan pada kasus penangkapan dan agak sepi pada pemberitaan proses peradilan akhirnya bisa membuat publik muak. Bukan muak pada perilaku korupnya melainkan muak pada pemberitaannya. Itu sebabnya, berita korupsi akhirnya hanya menarik untuk segelintir orang dan daya pikatnya mungkin jauh di bawah daya tarik pertandingan sepakbola atau gosip selebritas.

Muak pada pemberitaan korupsi ini. karena media sendiri asyik dengan proses penangkapan. Seolah-olah penangkapan tersangka jauh lebih bernilai bagi publik dibanding proses peradilannya.

Apalagi publik sendiri berhadapan dengan kenyataan bahwa uang seringkali menjadi sarana komunikasi yang paling baik dalam berurusan dengan birokrasi. Fakta kehidupan berhadapan dengan realitas media. Publik lebih memilih kisah nyata kehidupan ketimbang realitas yang disajikan media. Itu sebabnya, tidak mengherankan bila publik akhirnya muak pada berita korupsi.

Cuma Sampah yang Ditemukan

KOMPAS.com - Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai yang melintasi Ibu Kota DKI Jakarta. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km melewati Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. Kompas.com berkesempatan menyusuri sungai yang paling luas di Jakarta tersebut, Sabtu (24/12/2011).

Titik pemberangkatan adalah Pondok Cina, Depok dengan menggunakan perahu karet dengan titik pemberhentian di Balekambang, Condet, Jakarta Timur. Penyusuran ini ditemani oleh Ahmad Fadel, salah seorang komunitas pecinta Kali Ciliwung yang selama ini melakukan berbagai usaha perbaikan kondisi Kali Ciliwung.

Dengan arus sungai yang tidak terlalu deras, perahu karet kami mulai menyusuri kali Ciliwung yang penuh liku. Pepohonan rindang, tembok-tembok rumah serta gubug-gubug semi permanen menjadi pemandangan silih berganti di sepanjang perjalanan tersebut, tentunya selain sampah. Dari titik pemberangkatan, sampah memang menjadi pemandangan dominan. Berbagai jenis sampah mulai dari styrofoam, plastik, sampah rumah tangga bahkan kasur dan sofa bisa ditemukan di sana.

"Wah, dulu malah saya pernah dapat kulkas pas lagi nyelam," ujar Fadel sambil tertawa. Mesin perahu karet yang kami tumpangi pun kerap mati mendadak saat perjalanan, "Wah, ada kain nih di mesinnya," ujarnya sambil membersihkannya kembali.

Fadel menambahkan bahwa dari titik pemberangkatan hingga titik pemberhentian nantinya, ada 38 tempat pembuangan sampah ilegal di mana warga biasa membuang sampah sehari-harinya. Berton-ton sampah tersebut menumpuk hingga menyerupai gunungan sampah yang tak sedap dipandang mata. Bau busuk pun keluar dari gunungan tersebut.

Ironisnya, beberapa pihak mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah ilegal tersebut. Hingga kini, masyarakat di sepanjang Sungai Ciliwung seperti belum sadar betul akan bahaya membuang sampah di bantaran kali. Hal ini ditunjukkan dari

kebanyakan komunitas pecinta Ciliwung berasal dari orang yang bukan tinggal di sepanjang sungai tersebut, melainkan pemuda dari dari luar. Namun kondisi demikian tak membuat mereka patah arang.

Fadel bersama teman-temannya tetap aktif melakukan penyuluhan bagi masyarakat di sepanjang sungai tersebut. "Ya target kita minimal ke anak-anak deh, supaya enggak kaya orang tuanya," ujar Fadel.

Perjalanan pun berlanjut, kami menemui sebuah rumah permanen yang memiliki tembok berada persis di tepi sungai Ciliwung. "Yang seperti ini sebenernya enggak boleh nih, minimal 15 meter dari bibir sungai, tapi ya mau gimana lagi," lanjut Fadel.

Tembok tersebut pun tak lepas dari sampah plastik yang menyangkut di ranting pohon. Di beberapa bagian sungai juga terdapat bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu. Bangunan tersebut menjorok ke dalam sungai sehingga menyebabkan penyempitan aliran sungai, padahal kondisi tersebut berbahaya jika permukaan air naik dan terjadi arus yang deras.

Terdapat beberapa pabrik tahu dan tempe di sepanjang sungai Ciliwung. Ironisnya, limbah produksi mereka langsung dibuang melalui pipa ke aliran sungai. Cairan berwarna putih memancur tanpa ada peralatan penyaring, turut menambah masalah di sungai terlebar di Jakarta tersebut.

Meski kondisi air sungai sedemikian buruk, anak-anak kecil tak peduli dangan hal tersebut, mereka tetap riang gembira bermain di sungai tersebut. "Coba agak bersihan, kan enak mau nyebur kaya gimana juga," ujarnya.

Setelah lima setengah jam mengarungi sungai Ciliwung, akhirnya sampai di tempat Komunitas Ciliwung Condet yang berada di daerah Balekambang, Condet, Jakarta Timur. Dengan melihat langsung kondisi sungai Ciliwung yang sedemikian kritis, para pejuang komunitas pecinta Ciliwung di sepanjang aliran mulai dari Bogor hingga Jakarta tetap optimistis bahwa sungai tersebut ke depan akan tertata.

"Kalau Ciliwung bersih dari hulu sampai hilir kan enak, jadi sedap Jakarta kita lama-lama," tutupnya.

Naiknya dana BOS buka peluang korupsi

MEDAN - Naiknya dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk provinsi Sumatera

Utara dari sekitar Rp1,1 triliun menjadi Rp.1,5 triliun semakin membuka peluang

korupsi yang besar.

Peluang korupsi dana BOS sangat terbuka lebar dengan dinaikkannya anggaran, kata

analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan hari ini

kepada Waspada Online. Peluang korupsi yang dilakukan oleh oknum pendidikan

khususnya untuk alokasi dana BOS nampaknya memang menjadi lahan bagi kalangan

tertentu untuk memeperkaya diri.

Selama ini pengawasan, evaluasi dan implementasi dari alokasi dana BOS tersebut

masih lemah. Idealnya dana BOS yang digulirkan oleh pemerintah setiap tahunnya

harus terus dianalisa dan evaluasi, agar penyimpangan-penyimpangan anggaran dapat

diminimlisir.

Begitu juga dengan kulitas pendidikan, harapannya dengan semakin ditingkatkan

anggaran pendidikan melalui dana BOS ini hendaknya dapat menaikkan mutu

pendidikan. Bukan saja berpatokan terhadap kuantitas jumlah anggaran saja.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi Untuk

Hak dan Pendidikan Rakyat (SAHdaR), Arif Faisal, yang mengatakan bahwa biaya

pendidikan masih saja tinggi dan belum dapat dijangkau oleh sebahagian golongan

masyarakat kita. Anggaran BOS naik, tapi tidak berbanding lurus dengan banyaknya

jumlah anak yang putus sekolah, katanya.

Dia mengakui selama ini ada tidak ada dana juga tidak mempengaruhi tinggi biaya

untuk mengecap pendidikan di negara kita. Sebagai gambaran saat ini masih

menemukan tingginya biaya tersebut dilapangan. Biaya untuk masuk ke Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di patok dengan kisaran biaya 10-30 juta per tahun. Dan

semakin meningkatnya anggaran BOS ini juga tetap membuka peluang korupsi

dilingkungan pendidikan kita, katanya.

Dia juga mengaharapkan kepada institusi penegak hukum seperti KPK agar lebih

fokus mengawasi alokasi dana BOS tersebut. Karena anak yang putus sekolah harus

menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dan pemerintah. Hukum

kumulatif berlakukan terhadap mereka yang memakan anggran pendidikan, tegasnya.

LPSK Minta Korupsi BOS Segera DitanganiVIVAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak aparat

penegak hukum segera menyelesaikan perkara hukum kasus dugaan korupsi dana

BOS di SD RSBI 012 Rawamangun, Jakarta Timur.

Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi tekanan psikologis berkepanjangan pada

saksi atau korban yang melapor adanya dugaan korupsi tersebut.

"Laporan yang masuk pun seharusnya ditindaklanjuti dengan cepat, dengan segera.

Sehingga tidak tertunda-tunda. Karena semakin lama penundaan proses, tentunya

intimidasi terhadap orangtua ataupun pelapor juga semakin lama," ujar Ketua LPSK

Abdul Haris Semendawai dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Senin, 11 Juli

2011.

Dalam kasus dugaan korupsi dana BOS di SD RSBI 012 saat ini masih ditangani

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berlarut-larutnya kasus dugaan korupsi dana BOS di SD RSBI 012 Rawamangun,

Jakarta yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menurut Semendawai, akan

memberikan efek psikologis yang buruk pada pelapor. Khususnya, siswa.

Namun, dalam kasus tersebut, LPSK telah memberikan perlindungan kepada pelapor,

yakni Tayasmen Kaka orangtua dari Shafa Ayuthaya, dan Handaru Widjatmoko

orangtua dari Aria Bismark Adhie.

Karena itu, belajar dari kasus tersebut, Semendawai meminta kepada seluruh orangtua

murid untuk berani melaporkan adanya dugaan korupsi maupun suap di sekolah.

"Kalau ada orang tua lain, silahkan melapor ke LPSK. Kita akan terima. Ini jadi

tanggungjawab kita semua, bukan hanya LPSK. Dari Kemendiknas juga harus aktif

membersihkan praktik ini. Aparat penegak hukum, segera tindaklanjuti laporan,

jangan ditunda," tuturnya.

Permasalahan ini berawal saat Tayasmen dan Handaru melaporkan adanya dugaan

penggelapan dana BOS di SDN RSBI Rawamangun. Karena tidak transparan, sekolah

dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 25 Agustus 2008. Namun, dalam

proses penyelidikan yang dilakukan, tiba-tiba berhenti.

Dengan didampingi Indonesia Corruption Watch, kedua orang tua tersebut kembali

mendesak Kejaksaan untuk kembali menyelidiki kasus tersebut. Tetapi hingga kini,

Kejaksaan belum juga menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam prosesnya, kedua pelapor dan anak-anaknya mendapat berbagai ancaman dan

intimidasi dari sekolah.

Adhi Bismark, anak dari Handaru tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk

kelulusan kelas 6.

"Yang sangat mengejutkan, dikeluarkannya instruksi tertulis Nomor 001 tahun 2010

oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung Drs. H. Usman

untuk mengeluarkan anak-anak kami. Saya sebagai orangtua tentu sangat cemas

dengan ancaman ini," ungkap Tayasmen.

Lalu, untuk melindungi diri dari berbagai ancaman dari sekolah, dirinya bersama

Handaru didampingi ICA meminta perlindungan LPSK pada 25 Mei 2010. "LSPK

mengabulkan permohonan kami pada 28 Juni 2010. Anak saya dilindungi, dan tidak

jadi dikeluarkan dari sekolah," ucapnya.

Walaupun anaknya kini sudah lulus dan menyelesaikan sekolahnya di SDN 012

Rawamangun, Tayasmen dan Handaru berharap, Kejaksaan Tinggi DKI dapat

menyelesaikan kasus di sekolah tersebut.

Dia juga mengajak seluruh orangtua siswa untuk berani melaporkan tindakan-

tindakan pihak sekolah yang disinyalir melakukan praktik korupsi. "Saya berharap

orangtua diseluruh Indonesia untuk berjuang, jangan khawatir. Dengan adanya UU

LPSK ini bisa menjadi penjamin, ini bisa jadi tempat berlindung kita," ucapnya

ICW: Penggunaan Dana BOS Boros!

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pemborosan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2009-2011 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri dalam jumpa pers review kebijakan dana BOS, Rabu (14/12/2011), di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, pemborosan itu terjadi karena dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS, pemerintah secara jelas mewajibkan sekolah untuk membeli beberapa buku teks pelajaran menggunakan dana BOS. Menurutnya, juknis itu tak menjadi masalah jika  buku teks pelajaran yang dibeli benar-benar diperlukan. Misalnya, untuk mata pelajaran yanng diujikan dalam ujian Nasional (UN), seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Namun, kata Febri, ada pula pembelian buku teks pelajaran yang tingkat keperluannya kurang mendesak, seperti buku untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, mau pun Seni Budaya dan Keterampilan.

Dalam juknis penggunaan dana BOS tahun 2011, Kemdiknas mewajibkan sekolah membeli buku teks pelajaran. Untuk jenjang SD, sekolah diwajibkan membeli buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan untuk jenjang SMP sekolah juga diwajibkan membeli buku mata pelajaran yang sama ditambah mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan.

“Analisa kami, ada pihak lain yang mempengaruhi Kemdiknas untuk mewajibkan pembelian buku-buku tersebut,” kata Febri.

Ia menambahkan, berdasarkan analisa ICW di Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Tenggara, terdapat banyak buku mata pelajaran tersebut yang ditumpuk berdus-dus dan tidak digunakan karena memang tingkat keperluannya kurang mendesak, dan bukan prioritas.

“Pelajaran itu kan lebih kepada praktik, bahkan buku untuk SD dicetak dengan huruf yang kecil-kecil. Padahal, anak kelas 1 atau 2 SD jelas tidak akan tertarik dengan buku yang muatan gambarnya sangat sedikit. Pertanyaannya, kenapa ditegaskan, dan wajib,” ujar Febri.

Adapun, dalam lembar akhir juknis penggunaan dana BOS 2011, tambahnya, juga terdapat lembaran yang wajib diisi oleh pihak sekolah untuk disetorkan kepada Kemdikbud. Dalam lembar tersebut, sekolah wajib menguraikan buku mata pelajaran apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan nama penerbit.

Menurutnya, lembar tersebut sangat mencurigakan. ICW menduga, lembaran tersebut nantinya akan menjadi bahan ‘diskusi’ antara pihak Kemdikbud dengan konsorsium buku.

“Sekolah tidak terlalu memerlukan buku tersebut, tapi dalam sisi lain semuanya diatur dalam juknis sehingga sekolah terpaksa membelinya. Itu adalah pemborosan. Dalam perhitungan kami nilainya mencapai triliunan, dan akan kami telusuri,” papar Febri. Kompas.com