KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan
mengemukakan atau menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga
Negara baik secara lisan maupun tulisan, namun harus bertanggung
jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari
hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal
Hak Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 seperti
tertulis berikut ini.1. Pasal 19Setiap orang berhak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk
kebebasan mempunyai pendapat pendapat dengan tidak mendapat
gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan
keterangan dan pendapat pendapat dengan cara apapun juga dan tidak
memandang batas batas.2. Pasal 20Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak
atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.Ayat 2: Tidak ada seorang
juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.Di
Indonesia, ketentuan yang mengatur dan menjamin kebebasan
mengeluarkan pendapat dapat dilihat pada berbagai ketentuan
berikut.1. Pasal 28 UUD 1945Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya
ditetapkan dengan undang undang.2.Pasal 28E UUD 1945 Ayat 3Setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.3.Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pandapat di muka umum.Dalam Pasal 2 Undang Undang ini
disebutkan sebagai berikut.a.Setiap warga Negara, secara perorangan
atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak
dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.b.Penyampaian pendapat di muka umum
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang ini.Dengan
jaminan berbagai ketentuan di atas maka seharusnya tidak ada
pengekangan terhadap seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya,
sehingga setiap warga Negara dapat mengeluarkan segala pikiran, dan
pendapatnya dengan bebas.Apabila kebebasan tersebut dikekang, maka
akan timbul gejolak gejolak ataupun ganjalan ganjalan dalam hati
banyak orang, yang suatu ketika dapat meledak dalam bentuk sikap
sikap dan perbuatan yang tidak baik. Dan jika pendapat orang lain
benar dan baik, sudah sepantasnya kita mendukungnya. Namun, jika
yakin pendapat kita benar, kita dapat mempertahankannya dengan cara
yang baik dan sopan, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kita
juga harus mampu memberikan argumentasi atau alasan alasan yang
masuk akal. Oleh karena itu,pendapat yang kita sampaikan sebaiknya
bersifat seperti :a. Bukan semata untuk kepentingan pribadi ataupun
golongan,b.Dapat diterima akal dan mutu,c.Tidak menimbulkan
perpecahan,d.Sesuai dengan norma yang berlakue.Tidak menyinggung
perasaan orang lain.B. Akibat Pembatasan Mengemukakan PendapatDalam
pemerintahan yang otoriter, kebebasan mengemukakan pendapat,
apalagi di muka umum, sangat dibatasi oleh pemerintah. Hal demikian
sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Memang, hak kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak boleh digunakan
sekehendak hati karena di dalam hak tersebut juga melekat kewajiban
untuk menghargai dan menghormati hak yang sama yang dimiliki orang
lain. Akan tetapi, apabila pembatasan atau pengekangan dilakukan
pemerintah terhadap rakyat demi kepentingan kekuasaan pemerintah
semata, hal ini sungguh merupakan sebuah kesalahan yang amat fatal.
Semakin banyak pemerintah di berbagai Negara yang menghormati dan
menghargai hak kemerdekaan mengemukakan pendapat. Meskipun
demikian, masih ada juga pemerintah yang melakukan pembatasan
pembatasan. Pengekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat
oleh pemerintah yang berkuasa sebenarnya dapat menimbulkan akibat
yang kurang baik bagi rakyat, pemerintah, ataupun bangsa. 1. Akibat
bagi RakyatBagi rakyat, adanya pembatasan oleh pemerintah akan
berakibat terjadinya hal berikut, yakni:a.Berkurang atau hilangnya
hak kemerdekaan mengemukakan pendapat,b.Munculnya sikap apatis
(tidak peduli) dari rakyat atau masyarakat terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara,c. Kekecewaan yang dalam terhadap
pemerintah,d.Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,
dane.Pembangkangan terhadap pemerintah. 2. Akibat bagi
PemerintahBagi pemerintah, adanya pembatasan oleh pemerintah akan
berakibat terjadinya hal berikut:a. Berkurang atau hilangnya
kepercayaan rakyat,b.Berkurang atau hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan masukan atau aspirasi dari rakyat untuk kemajuan
masyarakat, bangsa dan bernegara,c.Berkurang atau hilangnya
dukungan rakyat, dand.Perlawanan rakyat. 3. Akibat bagi Bangsa dan
NegaraBagi bangsa dan negara, adanya pembatasan oleh
pemerintahterhadap hak warganya akan berakibat terjadinya hal
berikut:a. Dengan sedikitnya masukan dan dukungan dari rakyat, maka
pembangunan bangsa dan Negara dapat terhambat,b. Stabilitas
nasional dapat terganggu, danc.Negara kehilangan pikiran pikiran
dan ide-ide kreatif dari rakyat.C. Konsekuensi Mengemukakan
Pendapat Tanpa Batas Di muka telah dikatakan bahwa meskipun kita
memiliki hak kemerdekaan mengemukakan pendapat, tetapi dalam
penggunaannya tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati atau
sebebas-bebasnya. Hak kemerdekaan yang kita miliki tetap dibatasi
oleh hak kemerdekaan yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.
Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan
pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang
dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan
juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa
dan negara.Apabila hak kebebasan mengemukakan pendapat tersebut
digunakan tanpa batas atau tidak bertanggung jawab, maka dapat
mengakibatkan orang atau pihak lain tersinggung perasaannya, bahkan
dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Jika situasinya sudah
meresahkan masyarakat, maka pemerintah dengan segala kewenangannya
dapat mengambil tindakan pembatasan pembatasan yang diperlukan demi
terhentinya keresahan yang ada dalam masyarakat. Jadi jelas
sekarang, bahwa penggunaan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat
yang tanpa batas atau tidak bertanggung jawab dapat merusak sendi
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.D. Sikap
Positif terhadap Penggunaan Hak Mengemukakan Pendapat Secara Bebas
dan Bertanggung JawabKemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, selain dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip
hukum internasional sebagaimana terccantum dalam Pasal 29 Deklarasi
Universal Hak Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan
sebagai berikut:1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap
masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas
dan penuh.2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus
tunduk semata mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan
terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi
syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta
kesejateraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.3. Hak dan
kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara
bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB).Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdapat lima
asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam
berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Kelima asas tersebut, yaitu1. Asas Keseimbangan antara hak dan
kewajiban,2. Asas Musyawarah dan Mufakat,3. Asas Kepastian hukum
dan keadilan,4. Asas Proporsionalitas, serta5. Asas Mufakat.Yang
dimaksud asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala
kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik
yang dilakukan oleh warga negara,institusi, maupun aparatur
pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan
etika institusional.Agar setiap warga negara dapat menggunakan hak
kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan baik, maka setiap warga
Negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga Negara dalam
mengemukakan pendapat.1.HakWarga negara yang menyampaikan pendapat
di muka umum berhak untuk Mengeluarkan pikiran secara bebas, dan
Memperoleh perlindungan hukum2.KewajibanWarga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk Menghormati hak hak an kebebasan orang lain,
Menghormati aturan aturan moral yang diakui umum, Mentaati hukum
dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Menjaga
dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan Menjaga keutuhan
persatuan dan kesatuan bangsa.E. Menghargai Cara Mengemukakan
Pendapat yang Dilakukan secara Benar dan Bertanggung JawabSemua
orang akan menghargai cara cara penyampaian pikiran, pendapat,
ataupun aspirasi dengan cara cara yang baik, santun, dan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Cara penyampaian
yang demikian akan menimbulkan simpati dan sambutan yang baik dari
semua pihak.Negara kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum,
tata cara penyampaiannya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 9
Tahun 1998 khususnya Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, yang pada
pokoknya berisi sebagi berikut.1. Pasal 19 Ayat 1Bentuk penyampaian
pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan cara:a. Unjuk rasa
atau demonstrasib. Pawaic. Rapat umum, dand. Mimbar bebas1. Pasal 9
Ayat 2Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum boleh dilaksanakan di
tempat tempat terbuka untuk umum, kecuali di tempat tempat yang
dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum,
yaitu:a.Lingkungan Istana kepresidenanb.Tempat Ibadahc.Isntalasi
Militerd.Rumah Sakite.Pelabuhan Udara dan Lautf.Stasiun Kereta
Apig.Terminal Angkutan Darath.Objek objek vital nasionalPada hari
besar nasional masyarakat juga dilarang melakukan kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum.1. Pasal 10Penyampaian pendapat
di muka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Polri
setempat secara tertulis selambat lambatnya 3 X 24 jam sebelum
kegiatan dimulai.1. Pasal 11Surat pemberitahuan memuat, antara lain
adalah :a. maksud dan tujuanb.tempat lokasi dan rutec.waktu dan
lamanyad.bentuke.penanggung jawabf.nama dan alamat organisasi,
kelompok, atau perorangang.alat peraga yang digunakanh.jumlah
peserta1. Pasal 12 Ayat 3Seratus orang pelaku atau peserta unjuk
rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seseorang sampai lima
orang penanggung jawab.1. Pasal 13 Ayat 1Setelah menerima surat
pemberitahuan, Polri berkewajiban untuk melakukan hal berikut,
yaitu:a.memberikan surat tanda terima pemberitahuanb. Berkoordinasi
dengan penanggung jawabc. Berkoordinasi dengan pemimpin isntansi
atau lembaga yang akan di demo, dand. Mempersiapkan pengamanan
tempat, lokasi, serta rute.1. Pasal 13 Ayat 2Dalam pelaksanaan,
Polri wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau
peserta demonstrasi.1. Pasal 14Pembatalan pelaksanaan demonstrasi
disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab
kepada Polri selambat lambatnya 24 jam sebelum waktu
pelaksanaan.RANGKUMAN1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan
salah satu hak asasi manusia.2. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat
dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(HAM) PBB.3. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum
diatur dalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998.4. Ada lima asas yang
menjadi landasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.5.
Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat terbuka
untuk umum, kecuali pada tempat tempat yang dilarang berdasarkan
undang undang.6. Pada hari besar nasional dilarang melakukan
kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.7. Kegiatan penyampaian
pendapat di muka umum harus dilaporkan sebelumnya kepada POLR
Contoh,gambar dan pendapat Masyarakat Mrngemukakan
Pendapat,,,,,1.contoh,Mengemukakan Pendapat dengan cara
Demonstrasi.
Keterangan :Ini adalah demo menolak kenainkan BBPendapat
:Demonstrasi seperti ini yang sangat bagus karna mereka tidak ber
Demonstrasi dengan cara tawuran,dll..2.contoh, Mengemukakan
Pendapat dengan cara menulis di buku Surat Kabar
Keterangan :Ini adalah Surat Kabar,surat kabar inih biasanya
berbentuk Buku,selembaran ada juga di Koran-koranPendapat :Surat
Kabar inih sangat baik,karna dengan adanya inih jadi masya rakat
tidak perlu demo,unjuk rasa,dll yang bisa memancingkeributa.
3. contoh, Mengemukakan Pendapat dengan cara berPidato
Keterangan : Ini adalah Pidato,,Pidato biasanya dilakukan ketika
sedang berdemokrasiPendapat :Berpidato lebih baik dari pada
membrokir jalan-jalan umum4. contoh, Mengemukakan Pendapat dengan
cara Rapat Umum
Keterangan : Ini adalah Rapat Umum DPR dan MPR,membicarakan
Kenaikan BBMPendapat :Rapat Umum itu sangant baik karna Bisa
Memecahkan Masalah5. contoh, Mengemukakan Pendapat dengan cara
Pawai