KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - akademik.polsri.ac.idakademik.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/2601328219.pdf · menteri negara riset dan teknologi republik indoneisa peraturan

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONEISA

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/M/PER/VI/2010TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJAKEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan prioritas pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3-IPTEK), serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka perlu menata dan menyusun organisasi dan tata kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Republik Indonesia Bersatu II;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 1

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam suratnya Nomor : B/1240/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 7 Juni 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB IKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1(1) Kementerian Riset dan Teknologi adalah unsur pelaksana pemerintah dalam

rangka penajaman, koordinasi, sinkronisasi program pemerintah.(2) Kementerian Riset dan Teknologi dipimpin oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

BAB IISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4(1) Kementerian Riset dan Teknologi terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian;b. Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;c. Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;d. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;e. Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;f. Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;


g. Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian; h. Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju;i. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi;j. Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat; k. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan; danl. Inspektorat.

(2) Susunan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) selengkapnya dalam lampiran peraturan ini.

BAB IIISEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian PertamaKedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5(1) Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi adalah unsur pembantu

Menteri Negara Riset dan Teknologi.(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negera Riset dan Teknologi.

Pasal 6Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 7Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi;b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Riset dan

Teknologi;c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset dan Teknologi;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dang. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi.


Pasal 8Sekretariat Kementerian terdiri atas:a. Biro Perencanaan;b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; danc. Biro Umum.

Pasal 9Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran, dukungan administrasi kerjasama luar dan dalam negeri, serta ketatausahaan Dewan Riset Nasional.

Pasal 10Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;c. pelaksanaan dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri; dand. penyiapan bahan sidang dan sosialisasi hasil sidang Dewan Riset Nasional.

Pasal 11Biro Perencanaan terdiri atas:a. Bagian Program dan Anggaran;b. Bagian Monitoring dan Evaluasi;c. Bagian Kerja Sama; dand. Bagian Tata Usaha Dewan Riset Nasional.

Pasal 12Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 13Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan program;b. penyusunan anggaran; danc. pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan.

Pasal 14Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan


c. Subbagian Sistem Informasi Manajemen Perencanaan.

Pasal 15(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program.

(2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran, satuan biaya kegiatan dan revisi anggaran.

(3) Subbagian Sistem Informasi Manajemen Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data program dan anggaran.

Pasal 16Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Pasal 17Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran; danc. penyusunan laporan.

Pasal 18Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program;b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran; danc. Subbagian Pelaporan.

Pasal 19(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program.(2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan monitoring dan evaluasi anggaran.(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

laporan program dan anggaran.

Pasal 20Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 21


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan dukungan administrasi kerja sama dalam negeri; danb. pelaksanaan dukungan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 22Bagian Kerja Sama terdiri atas:a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; danb. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 23(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan dukungan administrasi kerja sama dalam negeri.(2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan dukungan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 24Bagian Tata Usaha Dewan Riset Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sidang dan sosialisasi hasil sidang Dewan Riset Nasional.

Pasal 25Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Tata Usaha Dewan Riset Nasional menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan penyiapan bahan sidang Dewan Riset Nasional; danb. pelaksanaan penyiapan bahan sosialisasi hasil sidang Dewan Riset

Nasional.

Pasal 26Bagian Tata Usaha Dewan Riset Nasional terdiri atas:a. Subbagian Penyiapan Bahan Sidang; danb. Subbagian Penyiapan Bahan Sosialisasi.

Pasal 27(1) Subbagian Penyiapan Bahan Sidang mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan sidang Dewan Riset Nasional.(2) Subbagian Penyiapan Bahan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan sosialisasi hasil sidang Dewan Riset Nasional.

Pasal 28Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan administrasi perizinan penelitian asing.


Pasal 29Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;b. pelaksanaan bantuan hukum; c. penyelenggaraan hubungan masyarakat; d. pengelolaan data dan penyajian informasi; dane. pelaksanaan administrasi perizinan penelitian.

Pasal 30Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Hukum;b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;c. Bagian Data dan Informasi; dand. Bagian Administrasi Perizinan Penelitian.

Pasal 31Bagian Hukum mempunyai tugas membuat perancangan peraturan, penyusunan perjanjian dan kontrak serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 32Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;b. penyusunan naskah perjanjian dan kontrak;c. pelaksanaan bantuan hukum; dand. pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum.

Pasal 33Bagian Hukum terdiri atas:a. Subbagian Perancangan Peraturan;b. Subbagian Perjanjian dan Kontrak; danc. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 34(1) Subbagian Perancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan, penelaahan dan analisis, penyempurnaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Perjanjian dan Kontrak mempunyai tugas melakukan penyiapan


bahan, penelaahan dan analisis, pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian kerjasama dan kontrak.

(3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan inventarisasi, abstraksi, pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum.

Pasal 35Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan urusan protokol.

Pasal 36Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan kegiatan pelayanan informasi dengan pers dan media;b. pelaksanaan publikasi;c. pengelolaan dokumentasi; dand. pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 37Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:a. Subbagian Pers dan Media;b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; danc. Subbagian Protokol.

Pasal 38a. Subbagian Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

konferensi pers, pers tour, peliputan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi, pemantauan media massa dan opini publik, dan penyiapan bahan masukan pimpinan ke media masa.

b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan bahan-bahan penerbitan lainnya, serta pengelolaan dokumentasi.

c. Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan protokol.

Pasal 39Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi.

Pasal 40Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data;b. pengelolaan jaringan dan sarana; dan


c. penyajian informasi.

Pasal 41Bagian Data dan Informasi terdiri atas:a. Subbagian Pengolahan Data;b. Subbagian Jaringan dan Sarana; danc. Subbagian Penyajian Informasi.

Pasal 42(1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

pengolahan, dan kompilasi data. (2) Subbagian Jaringan dan Sarana mempunyai tugas melakukan urusan

pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan dan sarana.

(3) Subbagian Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyajian informasi dalam situs Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 43Bagian Administrasi Perizinan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan administrasi perizinan penelitian.

Pasal 44Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Administrasi Perizinan Penelitian menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan administrasi perizinan penelitian bagi peneliti asing; danb. pelaksanaan administrasi perizinan penelitian bagi peneliti beresiko tinggi

dan berbahaya.

Pasal 45Bagian Administrasi Perizinan Penelitian terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Perizinan Peneliti Asing; danb. Subbagian Administrasi Perizinan Peneliti Beresiko Tinggi dan Berbahaya.

Pasal 46(1) Subbagian Administrasi Perizinan Peneliti Asing mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, pengolahan, dan kompilasi data yang berkaitan dengan pemberian izin penelitian asing.

(2) Subbagian Administrasi Perizinan Peneliti Beresiko Tinggi dan Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan kompilasi data yang berkaitan dengan pemberian izin penelitian beresiko tinggi dan berbahaya.

Pasal 47


Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian dan organisasi, keuangan, perlengkapan serta tata usaha pimpinan.

Pasal 48Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan petunjuk pembinaan, pengelolaan dan pelaksanaan

administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana;b. pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan;c. pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi perlengkapan; dand. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 49Biro Umum terdiri atas:a. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;b. Bagian Keuangan;c. Bagian Perlengkapan; dand. Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 50Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.

Pasal 51Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:a. penelaahan dan analisis kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai;b. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi pengadaan dan mutasi pegawai;c. pelaksanaan dan penyelenggaraan program pengembangan pegawai; dand. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 52Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:a. Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai;b. Subbagian Pengembangan Pegawai; danc. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 53(1) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengadaan, administrasi pengangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun


pegawai.(2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan program pengembangan pegawai.(3) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan evaluasi dan pengembangan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 54Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran verifikasi dan pembukuan serta perbendaharaan dan gaji.

Pasal 55Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan petunjuk pembinaan, pengelolaan dan pelaksanaan

administrasi pertanggungjawaban anggaran;b. pelaksanaan verifikasi dan pembinaan pembukuan; c. penyusunan laporan keuangan;d. pengelolaan dan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; dane. pengelolaan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai.

Pasal 56Bagian Keuangan terdiri atas:a. Subbagian Pelaksana Anggaran; b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan; danc. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji.

Pasal 57(1) Subbagian Pelaksana Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan petunjuk pembinaan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban anggaran.

(2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penyusunan laporan keuangan dan pembinaan pembukuan.

(3) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji serta penyelesaian kerugian negara.

Pasal 58Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan sarana dan prasarana, urusan dalam serta pemeliharaan dan pengelolaan aset.

Pasal 59Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :


a. pengelolaan dan pelaksanaan proses pengadaan sarana dan prasarana;b. pengelolaan dan pelaksanaan urusan dalam;c. pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan aset; dan d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan aset.

Pasal 60Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan Sarana dan Prasarana;b. Subbagian Urusan Dalam; danc. Subbagian Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset.

Pasal 61(1) Subbagian Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan proses pengadaan sarana dan prasarana.

(2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi keamanan dan keselamatan, kebersihan, serta tata tertib lingkungan kantor.

(3) Subbagian Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan inventarisasi aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 62Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan tata usaha pimpinan dan arsip.

Pasal 63Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan pengelolaan persuratan;b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; danc. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan.

Pasal 64Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Persuratan;b. Subbagian Kearsipan;c. Subbagian Tata Usaha Menteri;d. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian;e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi; f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan


Teknologi;g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi; dani. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.

Pasal 65(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan dan pengelolaan administrasi persuratan.(2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan dan pengelolaan administrasi kearsipan.(3) Subbagian Tata Usaha Menteri, Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha bagi Pimpinan, yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan yang dilayani.


BAB IV

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Pasal 66(1) Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.(2) Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Deputi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 67(1) Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 68Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan

dan teknologi;b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan

dan teknologi;c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi.

Pasal 69Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan;b. Asisten Deputi Penataan Kelembagaan; c. Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan;d. Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dane. Asisten Deputi Budaya dan Etika.


Pasal 70Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang pengembangan kelembagaan.

Pasal 71Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan di bidang pemetaan;b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan di bidang analisis; danc. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan di bidang program.

Pasal 72Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan terdiri atas:a. Bidang Pemetaan;b. Bidang Analisis; dan c. Bidang Program.

Pasal 73Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dalam penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan.

Pasal 74Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Pemetaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada

perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan

usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 75Bidang Pemetaan terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

danb. Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang.

Pasal 76(1) Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


(1) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 77Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan.

Pasal 78Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada

perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan


Pasal 79Bidang Analisis terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;


Pasal 80(1) Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 81Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan program dalam penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan.

Pasal 82Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada

perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan



Pasal 83Bidang Program terdiri atas: a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 85Asisten Deputi Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang penataan kelembagaan.

Pasal 86Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Penataan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan di bidang

pemetaan;b. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan di bidang analisis;

danc. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan di bidang program.

Pasal 87Asisten Deputi Penataan Kelembagaan terdiri atas:a. Bidang Pemetaan; b. Bidang Analisis; danc. Bidang Program.

Pasal 88Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dalam penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan.

Pasal 89Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Pemetaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan

tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan


b. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.




mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 92Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan.

Pasal 93Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan

tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada badan usaha

dan lembaga penunjang.




mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.



Pasal 96Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan program dalam penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan.

Pasal 97Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan

tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada badan usaha

dan lembaga penunjang.

Pasal 98Bidang Program terdiri atas: a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;


Pasal 99(1) Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan

Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 100Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang kompetensi kelembagaan.

Pasal 101Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan di bidang

pemetaan;b. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan di bidang

analisis; c. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan di bidang

program; dand. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan di bidang

evaluasi.


Pasal 102Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan terdiri atas:a. Bidang Pemetaan;b. Bidang Analisis;c. Bidang Program; danc. Bidang Evaluasi.

Pasal 103Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dalam penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan.

Pasal 104Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Pemetaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan

tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada badan


Pasal 105Bidang Pemetaan terdiri atas: a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 107Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan.

Pasal 108Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan







mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 111Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan program dalam penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan.

Pasal 112Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan



Pasal 113Bidang Program terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.



Pasal 115Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan.

Pasal 116Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan

kebijakan kompetensi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan kompetensi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 117Bidang Evaluasi terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;


Pasal 118(1) Subbidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan kompetensi kelembagaan pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 119Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 120Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Asisten Deputi Legislasi Ilmu pengetahuan dan teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang pemetaan;b. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang analisis; danc. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang program.


Pasal 121Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Pemetaan;b. Bidang Analisis; danc. Bidang Program.

Pasal 122Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dalam penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 123Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Pemetaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 124Bidang Pemetaan terdiri atas: a. Subbidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 126Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 127Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi







Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 130Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan program dalam penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 131Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Program menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi






mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan legislasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.



Pasal 134Asisten Deputi Budaya dan Etika Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang budaya dan etika Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 135Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Asisten Deputi Budaya dan Etika Ilmu pengetahuan dan teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika Ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang pemetaan;b. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika Ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang analisis; c. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika Ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang program; dand. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika Ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang evaluasi.

Pasal 136Asisten Deputi Budaya dan Etika Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Pemetaan; b. Bidang Analisis;c. Bidang Program; dan d. Bidang Evaluasi.

Pasal 137Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dalam penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 138Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Pemetaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan

teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.





mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 141Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 142Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan

teknologi pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan





mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 145Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan program dalam penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 146Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan


teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan





Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 149Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 150Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan

budaya dan etika pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan budaya dan etika pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 151Bidang Evaluasi terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;



mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan


teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan budaya dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.


BAB V

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Pasal 153(1) Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.(2) Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh

Deputi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 154(1) Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 155Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan

dan teknologi;b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan

dan teknologi;c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi.

Pasal 156Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;b. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;c. Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;d. Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dane. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.


Pasal 157Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang investasi Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 158Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang industri;b. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; c. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada badan usaha dan lembaga penunjang; dand. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada masyarakat.

Pasal 159Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Industri;b. Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;c. Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang; dand. Bidang Masyarakat.

Pasal 160Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri.

Pasal 161Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang industri kecil menengah dan koperasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang industri besar.

Pasal 162Bidang Industri terdiri atas:a. Subbidang Industri Kecil Menengah dan Koperasi; danb. Subbidang Industri Besar.


Pasal 163(1) Subbidang Industri Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi.

(2) Subbidang Industri Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.

Pasal 164Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 165Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada perguruan tinggi; danb. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 166Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi; danb. Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 167(1) Subbidang Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.

(2) Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 168Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 169Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang menyelenggarakan fungsi :


a. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penunjang.

Pasal 170Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang terdiri atas:a. Subbidang Badan Usaha; dan b. Subbidang Lembaga Penunjang.

Pasal 171(1) Subbidang Badan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha.

(2) Subbidang Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penunjang.

Pasal 172 Bidang Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 173Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada masyarakat perkotaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi

pada masyarakat pedesaan.

Pasal 174Bidang Masyarakat terdiri atas:a. Subbidang Perkotaan; danb. Subbidang Pedesaan.

Pasal 175(1) Subbidang Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat perkotaan.

(2) Subbidang Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan investasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat pedesaan.


Pasal 176Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 177Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang industri;b. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 178Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas: a. Bidang Industri; b. Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dand. Bidang Masyarakat.

Pasal 179Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri.

Pasal 180Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang industri besar.




melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi.

(2) Subbidang Industri Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.

Pasal 183Bidang Perguruan Tinggi, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 184Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi pada perguruan tinggi; dan b. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.



bahan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.

(2) Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya manusia Ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 187Bidang Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 188Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang


Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi pada masyarakat perkotaan; dan b. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan

dan teknologi pada masyarakat pedesaan.



perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat perkotaan.

(2) Subbidang Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat pedesaan.

Pasal 191Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 192Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang industri;b. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 193Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Industri;b. Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; danc. Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang.


Pasal 194Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri.

Pasal 195Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi industri di bidang industri kecil menengah dan koperasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang industri besar.



melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi.

(2) Subbidang Industri Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.

Pasal 198Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 199Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi pada perguruan tinggi; danb. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 200Bidang Perguruan Tinggi dan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:a. Subbidang Perguruan Tinggi; dan


b. Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan.


bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.

(2) Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 202Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha dan lembaga penunjang.

Pasal 203 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi pada badan usaha; danb. penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan

dan teknologi pada lembaga penunjang.

Pasal 204Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang terdiri atas:a. Subbidang Badan Usaha; danb. Subbidang Lembaga Penunjang. W2

Pasal 205(1) Subbidang Badan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada badan usaha.

(2) Subbidang Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penunjang.

Pasal 206Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 207Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri;

b. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 208Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas: a. Bidang Industri;b. Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; danc. Bidang Masyarakat.

Pasal 209Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri.

Pasal 210Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi; dan b. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang industri besar.

Pasal 211Bidang Industri terdiri atas: a. Subbidang Industri Kecil Menengah dan Koperasi; danb. Subbidang Industri Besar.

Pasal 212 (1) Subbidang Industri Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi.

(2) Subbidang Industri Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.

Pasal 213Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 214Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi pada perguruan tinggi; dan b. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.



bahan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.

(2) Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 217Bidang Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 218Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi pada masyarakat perkotaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi pada masyarakat pedesaan.



perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat perkotaan.


(2) Subbidang Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat pedesaan.

Pasal 221Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 222Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri; b. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 223Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Industri;b. Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; danc. Bidang Masyarakat.

Pasal 224Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri.

Pasal 225Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.


Pasal 226Bidang Industri terdiri atas:a. Sub Bidang Industri Kecil Menengah dan Koperasi; danb. Sub Bidang Industri Besar.


melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri kecil menengah dan koperasi.

(2) Subbidang Industri Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri besar.

Pasal 228Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 229Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bidang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi; danb. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.



bahan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.

(2) Subbidang Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga penelitian dan pengembangan.


Pasal 232Bidang Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 233Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Bidang Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pada masyarakat perkotaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pada masyarakat pedesaan.



perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat perkotaan.

(2) Subbidang Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kekayaan intelektual dan standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat pedesaan.


BAB VI

DEPUTI BIDANGJARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Pasal 236(1) Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.(2) Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh

Deputi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 237(1) Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 238Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1), Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan

teknologi;b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan

teknologi;c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi.

Pasal 239Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Asisten Deputi Jaringan Penyedia;b. Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna;c. Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi;d. Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan

Daerah; dane. Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional.


Pasal 240Asisten Deputi Jaringan Penyedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang jaringan penyedia.

Pasal 241Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Asisten Deputi Jaringan Penyedia menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang

perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia d bidang analisis dan

perancangan; danc. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang

pemberdayaan.

Pasal 242Asisten Deputi Jaringan Penyedia terdiri atas:a. Bidang Perkembangan;b. Bidang Analisis dan Perancangan; danc. Bidang Pemberdayaan.

Pasal 243Bidang Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia.

Pasal 244Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bidang Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang inventarisasi;

danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang pemetaan.

Pasal 245Bidang Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; danb. Subbidang Pemetaan.

Pasal 246(1) Subbidang Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang inventarisasi.(2) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang pemetaan.


Pasal 247Bidang Analisis dan Perancangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perancangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia.

Pasal 248Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Analisis dan Perancangan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang perancangan.

Pasal 249Bidang Analisis dan Perancangan terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Perancangan.

Pasal 250(1) Subbidang Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang analisis.(2) Subbidang Perancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang perancangan.

Pasal 251Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia.

Pasal 252Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang fasilitasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang pemanfaatan.

Pasal 253Bidang Pemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Fasilitasi; danb. Subbidang Pemanfaatan.

Pasal 254(1) Subbidang Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang fasilitasi.(2) Subbidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia di bidang pemanfaatan.


Pasal 255(1) Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang jaringan penyedia dengan pengguna.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas sebagai pengelola kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong.

Pasal 256Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang perancangan dan pemberdayaan;c. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang pengelolaan keamanan dan keselamatan; dand. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang pengembangan sarana kawasan.

Pasal 257Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna terdiri atas:a. Bidang Perkembangan;b. Bidang Perancangan dan Pemberdayaan; c. Bidang Keamanan dan Keselamatan; danc. Bidang Pengembangan Sarana Kawasan.

Pasal 258Bidang Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna.

Pasal 259Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bidang Perkembangan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang inventarisasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang pemetaan.

Pasal 260Bidang Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; dan


b. Subbidang Pemetaan.


perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang inventarisasi.

(2) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pemetaan.

Pasal 262Bidang Perancangan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pemberdayaan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna.

Pasal 263Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bidang Perancangan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang perancangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang pemberdayaan.

Pasal 264Bidang Perancangan dan Pemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Perancangan; danb. Subbidang Pemberdayaan.

Pasal 265(1) Subbidang Perancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang perancangan.

(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pemberdayaan.

Pasal 266Bidang Keamanan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pengelolaan keamanan dan keselamatan.

Pasal 267Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Keamanan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang pengelolaan keamanan; dan


b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pengelolaan keselamatan.

Pasal 268Bidang Keamanan dan Keselamatan terdiri atas:a. Subbidang Keamanan; danb. Subbidang Keselamatan.

Pasal 269(1) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pengelolaan keamanan.

(2) Subbidang Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pengelolaan keselamatan.

Pasal 270Bidang Pengembangan Sarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang pengembangan sarana kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 271Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Pengembangan Sarana Kawasan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang sarana teknik; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di

bidang sarana penunjang.

Pasal 272Bidang Pengembangan Sarana Kawasan terdiri atas:a. Subbidang Sarana Teknik; danb. Subbidang Sarana Penunjang.

Pasal 273(1) Subbidang Sarana Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang sarana teknik.

(2) Subbidang Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan pengguna di bidang sarana penunjang.


Pasal 274Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang jaringan penyedia dengan lembaga regulasi.

Pasal 275Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang analisis dan perancangan; danc. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang pemberdayaan.

Pasal 276Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi terdiri atas :a. Bidang Perkembangan;b. Bidang Analisis dan Perancangan; danc. Bidang Pemberdayaan.

Pasal 277Bidang Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi.

Pasal 278Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bidang Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang inventarisasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang pemetaan.



perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang inventarisasi.


(2) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang pemetaan.

Pasal 281Bidang Analisis dan Perancangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perancangan dalam perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi.

Pasal 282Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bidang Analisis dan Perancangan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang perancangan.



perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang analisis.

(2) Subbidang Perancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang perancangan.

Pasal 285Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi.

Pasal 286Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang fasilitasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi

di bidang pemanfaatan.

Pasal 287Bidang Pemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Fasilitasi; dan


b. Subbidang Pemanfaatan.


perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang fasilitasi.

(2) Subbidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi di bidang pemanfaatan.

Pasal 289Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah.

Pasal 290Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang analisis dan perancangan; danc. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang pemberdayaan.

Pasal 291Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah terdiri atas:a. Bidang Perkembangan;b. Bidang Analisis dan Perancangan; danc. Bidang Pemberdayaan.

Pasal 292Bidang Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah.

Pasal 293Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bidang Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang inventarisasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi


pusat dan daerah di bidang pemetaan.



perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang inventarisasi.

(2) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang pemetaan.

Pasal 296Bidang Analisis dan Perancangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perancangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah.

Pasal 297Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bidang Analisis dan Perancangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang perancangan.



perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang analisis.

(2) Subbidang Perancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang perancangan.

Pasal 300Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah.


Pasal 301Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang fasilitasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

pusat dan daerah di bidang pemanfaatan.

Pasal 302Bidang Pemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Fasilitasi; danb. Subbidang Pemanfaatan.


perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang fasilitasi.

(2) Subbidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi pusat dan daerah di bidang pemanfaatan.

Pasal 304Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Pasal 305Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang analisis dan perancangan; danc. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang fasilitasi.

Pasal 306Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional terdiri atas:a. Bidang Perkembangan;b. Bidang Analisis dan Perancangan; danc. Bidang Fasilitasi.


Pasal 307Bidang Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Pasal 308Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Bidang Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang akses basis data; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang fasilitas publikasi internasional.

Pasal 309Bidang Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Akses Basis Data; danb. Subbidang Fasilitas Publikasi Internasional.

Pasal 310(1) Subbidang Akses Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang akses basis data.

(2) Subbidang Fasilitas Publikasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang fasilitas publikasi internasional.

Pasal 311Bidang Analisis dan Perancangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perancangan dalam perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Pasal 312Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Bidang Analisis dan Perancangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang fasilitas kerjasama penyedia; danb. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang fasilitas kerjasama penyedia dengan negara sahabat.

Pasal 313Bidang Analisis dan Perancangan terdiri atas:a. Subbidang Fasilitas Kerjasama Penyedia; danb. Subbidang Fasilitas Kerjasama Penyedia dengan Negara Sahabat.


Pasal 314(1) Subbidang Fasilitas Kerjasama Penyedia mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang fasilitas kerjasama penyedia.

(2) Subbidang Fasilitas Kerjasama Penyedia dengan Negara Sahabat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang fasilitas kerjasama penyedia dengan negara sahabat.

Pasal 315Bidang Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Pasal 316Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bidang Fasilitasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

internasional di bidang analisis kesertaan dalam organisasi internasional; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang fasilitas kesertaan dalam organisasi internasional.

Pasal 317Bidang Fasilitasi terdiri atas:a. Subbidang Analisis Kesertaan dalam Organisasi Internasional; danb. Subbidang Fasilitas Kesertaan dalam Organisasi Internasional.

Pasal 318(1) Subbidang Analisis Kesertaan dalam Organisasi Internasional mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang analisis kesertaan dalam organisasi internasional.

(2) Subbidang Fasilitas Kesertaan dalam Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional di bidang fasilitas kesertaan dalam organisasi internasional.


BAB VII

DEPUTI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian KeenamKedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 319(1) Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.

(2) Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Deputi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 320(1) Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 321Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu

pengetahuan dan teknologi;b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu

pengetahuan dan teknologi;c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 322Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;b. Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;c. Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


Strategis;d. Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masyarakat; dane. Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri.

Pasal 323Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 324Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang perkembangan kebijakan strategis;b. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang petarencana;c. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang skenario kebijakan; dand. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang evaluasi.

Pasal 325Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Perkembangan Kebijakan Strategis;b. Bidang Petarencana;c. Bidang Skenario Kebijakan; dand. Bidang Evaluasi.

Pasal 326Bidang Perkembangan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perkembangan kebijakan strategis dalam perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 327Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Bidang Perkembangan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang inventarisasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang analisis.


Pasal 328Bidang Perkembangan Kebijakan Strategis terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; dan b. Subbidang Analisis.


perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang inventarisasi.

(2) Subbidang Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis.

Pasal 330Bidang Petarencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petarencana dalam perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 331Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Petarencana menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan



Pasal 332Bidang Petarencana terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; danb. Subbidang Analisis.




Pasal 334Bidang Skenario Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang skenario kebijakan.


Pasal 335Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Skenario Kebijakan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan



Pasal 336Bidang Skenario Kebijakan terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; danb. Subbidang Analisis.




Pasal 338Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 339Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan

kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemetaan data kebijakan; dan

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis kinerja kebijakan.

Pasal 340Bidang Evaluasi terdiri atas:a. Subbidang Pemetaan Data Kebijakan; danb. Subbidang Analisis Kinerja Kebijakan.

Pasal 341(1) Subbidang Pemetaan Data Kebijakan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang


pemetaan data kebijakan.(2) Subbidang Analisis Kinerja Kebijakan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi kebijakan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis kinerja kebijakan.

Pasal 342Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 343Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang perkembangan program; b. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang insentif riset;c. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang sinergi program; dand. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang evaluasi.

Pasal 344Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Bidang Perkembangan Program;b. Bidang Insentif Riset; c. Bidang Sinergi Program; dand. Bidang Evaluasi.

Pasal 345Bidang Perkembangan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perkembangan program dalam perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 346Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Perkembangan Program menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang inventarisasi; danb. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan


di bidang analisis.

Pasal 347Bidang Perkembangan Program terdiri atas:a. Subbidang Inventarisasi; dan b. Subbidang Analisis.


perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang inventarisasi.

(2) Subbidang Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis.

Pasal 349Bidang Insentif Riset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang insentif riset.

Pasal 350Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bidang Insentif Riset menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang model sistem insentif; danb. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang fasilitasi insentif.

Pasal 351Bidang Insentif Riset terdiri atas:a. Subbidang Model Sistem Insentif; danb. Subbidang Fasilitasi Insentif.

Pasal 352(1) Subbidang Model Sistem Insentif mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang model sistem insentif.

(2) Subbidang Fasilitasi Insentif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang fasilitasi insentif.

Pasal 353Bidang Sinergi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sinergi program.


Pasal 354Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Sinergi Program menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang model sinergi; danb. penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang mekanisme sinergi.

Pasal 355Bidang Sinergi Program terdiri atas:a. Subbidang Model Sinergi; danb. Subbidang Mekanisme Sinergi.

Pasal 356(1) Subbidang Model Sinergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang model sinergi.

(2) Subbidang Mekanisme Sinergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mekanisme sinergi.

Pasal 357Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 358Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi

program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemetaan data program; dan

b. penyiapan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis kinerja program.

Pasal 359Bidang Evaluasi terdiri atas:a. Subbidang Pemetaan Data Program; danb. Subbidang Analisis Kinerja Program.

Pasal 360(1) Subbidang Pemetaan Data Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemetaan


data program.(2) Subbidang Analisis Kinerja Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan relevansi program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis kinerja program.

Pasal 361Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis.

Pasal 362Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang riptek hankam;b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang riptek energi dan material maju;c. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang riptek kesehatan, obat, pangan dan pertanian; dan

d. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang riptek teknologi informasi dan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 363Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategis terdiri atas:a. Bidang Riptek Hankam;b. Bidang Riptek Energi dan Material Maju;c. Bidang Riptek Kesehatan, Obat, Pangan dan Pertanian; dand. Bidang Riptek TIK dan Transportasi.

Pasal 364Bidang Riptek Hankam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dan keamanan.

Pasal 365Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Riptek Hankam menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang analisis; dan


b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang model fasilitasi.

Pasal 366Bidang Riptek Hankam terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.


perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang analisis.

(2) Subbidang Model Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang model fasilitasi.

Pasal 368Bidang Riptek Energi dan Material Maju mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi energi dan material maju.

Pasal 369Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bidang Riptek Energi dan Material Maju menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang model fasilitasi.

Pasal 370Bidang Riptek Energi dan Material Maju terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.





Pasal 372Bidang Riptek Kesehatan, Obat, Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, obat, pangan dan pertanian.

Pasal 373Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bidang Riptek Kesehatan, Obat, Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan


Pasal 374Bidang Riptek Kesehatan, Obat, Pangan dan Pertanian terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.




Pasal 376Bidang Riptek TIK dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi strategis di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 377Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bidang Riptek TIK dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi strategis di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan produktivitasi riset ilmu pengetahuan dan


Pasal 378Bidang Riptek TIK dan Transportasi terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.





Pasal 380Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 381Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang pemetaan riptek masyarakat; b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang fasilitasi riptek masyarakat;c. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang evaluasi riptek masyarakat; dand. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang akselerasi riptek masyarakat.

Pasal 382Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Riptek Masyarakat;b. Bidang Fasilitasi Riptek Masyarakat;c. Bidang Evaluasi Riptek Masyarakat; dand. Bidang Akselerasi Riptek Masyarakat.

Pasal 383Bidang Pemetaan Riptek Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang pemetaan riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 384Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bidang Pemetaan Riptek Masyarakat menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis data potensi; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis data produk.

Pasal 385Bidang Pemetaan Riptek Masyarakat terdiri atas:a. Subbidang Analisis Data Potensi; dan b. Subbidang Analisis Data Produk.

Pasal 386(1) Subbidang Analisis Data Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis data potensi.

(2) Subbidang Analisis Data Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis data produk.

Pasal 387Bidang Fasilitasi Riptek Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang fasilitasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 388Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bidang Fasilitasi Riptek Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang model fasilitasi.

Pasal 389Bidang Fasilitasi Riptek Masyarakat terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model.


perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis.

(2) Subbidang Model mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang model fasilitasi.


Pasal 391Bidang Evaluasi Riptek Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 392Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Evaluasi Riptek Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan

kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang evaluasi produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat; dan

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang evaluasi dampak riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 393Bidang Evaluasi Riptek Masyarakat terdiri atas:a. Subbidang Evaluasi Produktivitas Riptek Masyarakat; danb. Subbidang Evaluasi Dampak Riptek Masyarakat.

Pasal 394(1) Subbidang Evaluasi Produktivitas Riptek Masyarakat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang evaluasi produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

(2) Subbidang Evaluasi Dampak Riptek Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang evaluasi dampak riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 395Bidang Akselerasi Riptek Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang akselarasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 396Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Bidang Akselerasi Riptek Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi masyarakat di bidang analisis percepatan pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang dukungan percepatan pengembangan riset


ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 397Bidang Akselerasi Riptek Masyarakat terdiri atas:a. Subbidang Analisis Percepatan Pengembangan Riptek Masyarakat; dan b. Subbidang Dukungan Percepatan Pengembangan Riptek Masyarakat.

Pasal 398 (1) Subbidang Analisis Percepatan Pengembangan Riptek Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang analisis percepatan pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

(2) Subbidang Dukungan Percepatan Pengembangan Riptek Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang dukungan percepatan pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 399Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri.

Pasal 400Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Asisten Deputi Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri kreatif;

b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri material;

c. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri manufaktur; dan

d. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri agro.

Pasal 401Asisten Deputi Produktivitas Riptek Industri terdiri atas:a. Bidang Riptek Industri Kreatif;


b. Bidang Riptek Industri Material;c. Bidang Riptek Industri Manufaktur; dand. Bidang Riptek Industri Agro.

Pasal 402Bidang Riptek Industri Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri kreatif.

Pasal 403Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bidang Riptek Industri Kreatif menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi industri di bidang analisis; danb. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan

teknologi industri di bidang model fasilitasi.

Pasal 404Bidang Riptek Industri Kreatif terdiri atas : a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.


perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang analisis.

(2) Subbidang Model Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang model fasilitasi.

Pasal 406Bidang Riptek Industri Material mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri material.

Pasal 407Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bidang Riptek Industri Material menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan



Pasal 408Bidang Riptek Industri Material terdiri atas:


a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.




Pasal 410Bidang Riptek Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri manufaktur.

Pasal 411Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bidang Riptek Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan



Pasal 412Bidang Riptek Industri Manufaktur terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.




Pasal 414Bidang Riptek Industri Agro mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri agro.

Pasal 415Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bidang Riptek Industri Agro menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang analisis; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi industri di bidang model fasilitasi.

Pasal 416Bidang Riptek Industri Agro terdiri atas:a. Subbidang Analisis; danb. Subbidang Model Fasilitasi.





BAB VIII

DEPUTI BIDANGPENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Pasal 418(1) Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi.

(2) Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Deputi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 419(1) Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 420Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi;b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi;c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan

Teknologi.

Pasal 421Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:a. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah;b. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat;c. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis;d. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah;

dan


e. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar.

Pasal 422(1) Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas sebagai pengelola Agroteknologi Terpadu.

Pasal 423Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang pemetaan perkembangan; b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang penguasaan dan pengembangan;c. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang transfer; dand. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang diseminasi.

Pasal 424Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Perkembangan;b. Bidang Penguasaan dan Pengembangan;c. Bidang Transfer; dand. Bidang Diseminasi.

Pasal 425Bidang Pemetaan Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah.

Pasal 426Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Bidang Pemetaan Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang identifikasi perkembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 427Bidang Pemetaan Perkembangan terdiri atas:


a. Subbidang Identifikasi Perkembangan;dan b. Subbidang Identifikasi Kebutuhan.

Pasal 428(1) Subbidang Identifikasi Perkembangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang identifikasi perkembangan.

(2) Subbidang Identifikasi Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 429Bidang Penguasaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang penguasaan dan pengembangan.

Pasal 430Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Bidang Penguasaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang penguasaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang arah dan strategi pengembangan.

Pasal 431Bidang Penguasaan dan Pengembangan terdiri atas:a. Subbidang Penguasaan; dan b. Subbidang Arah dan Strategi Pengembangan.

Pasal 432(1) Subbidang Penguasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang penguasaan.

(2) Subbidang Arah dan Strategi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang arah dan strategi pengembangan.

Pasal 433Bidang Transfer mempunyai tugas melaksanakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di Agroteknologi Terpadu dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah.

Pasal 434Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Bidang Transfer menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang mekanisme transfer; dan

b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang difusi.

Pasal 435Bidang Transfer terdiri atas:a. Subbidang Mekanisme Transfer; danb. Subbidang Difusi.

Pasal 436(1) Subbidang Mekanisme Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang mekanisme transfer.

(2) Subbidang Difusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang difusi.

Pasal 437Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah.

Pasal 438Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang promosi; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemerintah di bidang pemasyarakatan.

Pasal 439Bidang Diseminasi terdiri atas:a. Subbidang Promosi; danb. Subbidang Pemasyarakatan.

Pasal 440(1) Subbidang Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang promosi.

(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah di bidang pemasyarakatan.

Pasal 441(1) Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi


pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas sebagai pengelola peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 442Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang pemetaan perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang penguasaan dan pengembangan;c. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang transfer; dand. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang diseminasi.

Pasal 443Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Perkembangan;b. Bidang Penguasaan dan Pengembangan; c. Bidang Transfer; dand. Bidang Diseminasi.

Pasal 444Bidang Pemetaan Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 445Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Bidang Pemetaan Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang identifikasi perkembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 446Bidang Pemetaan Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Identifikasi Perkembangan; danb. Subbidang Identifikasi Kebutuhan.



penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang identifikasi perkembangan.

(2) Subbidang Identifikasi Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 448Bidang Penguasaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang penguasaan dan pengembangan.

Pasal 449Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Bidang Penguasaaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang penguasaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang arah dan strategi pengembangan.



perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang penguasaan.

(2) Subbidang Arah dan Strategi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang arah dan strategi pengembangan.

Pasal 452Bidang Transfer mempunyai tugas melaksanakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 453Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Bidang Transfer menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang mekanisme transfer; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi


masyarakat di bidang difusi.



bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang mekanisme transfer.

(2) Subbidang Difusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang difusi.

Pasal 456(1) Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi dalam

perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

melaksanakan diseminasi peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 457Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang promosi; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi

masyarakat di bidang pemasyarakatan.



perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang promosi.

(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang pemasyarakatan.

Pasal 460Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan


dan teknologi industri strategis.

Pasal 461Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang pemetaan perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang penguasaan dan pengembangan;c. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang transfer; dand. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang diseminasi.

Pasal 462Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Perkembangan;b. Bidang Penguasaan dan Pengembangan; c. Bidang Transfer; dand. Bidang Diseminasi.

Pasal 463Bidang Pemetaan Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis.

Pasal 464Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Bidang Pemetaan Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang identifikasi perkembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 465Bidang Pemetaan Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Identifikasi Perkembangan; dan b. Subbidang Identifikasi Kebutuhan.


penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang identifikasi perkembangan.


(2) Subbidang Identifikasi Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 467Bidang Penguasaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penguasaan dan pengembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis.

Pasal 468Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Bidang Penguasaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang penguasaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang arah dan strategi pengembangan.



perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang penguasaan.

(2) Subbidang Arah dan Strategi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang arah dan strategi pengembangan.

Pasal 471Bidang Transfer mempunyai tugas melaksanakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan tekologi industri strategis.

Pasal 472Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Bidang Transfer menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang mekanisme transfer; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang difusi.


Pasal 473Bidang Transfer terdiri atas:a. Subbidang Mekanisme Transfer; dan b. Subbidang Difusi.


bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang mekanisme transfer.

(2) Subbidang Difusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang difusi.

Pasal 475Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis.

Pasal 476Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang promosi; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

strategis di bidang pemasyarakatan.



perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang promosi.

(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri strategis di bidang pemasyarakatan.

Pasal 479Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah.


Pasal 480Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang pemetaan perkembangan;b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang penguasaan dan pengembangan;c. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang transfer; dand. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang diseminasi.

Pasal 481Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Perkembangan; b. Bidang Penguasaan dan Pengembangan;c. Bidang Transfer; dand. Bidang Diseminasi.

Pasal 482Bidang Pemetaan Perkembangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan perkembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan tekologi industri kecil menengah.

Pasal 483Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Bidang Pemetaan Perkembangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang identifikasi perkembangan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 484Bidang Pemetaan Perkembangan terdiri atas:a. Subbidang Identifikasi Perkembangan; danb. Subbidang Identifikasi Kebutuhan.


penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang identifikasi perkembangan.


(2) Subbidang Identifikasi Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang identifikasi kebutuhan.

Pasal 486Bidang Penguasaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penguasaan dan pengembangan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah.

Pasal 487Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Bidang Penguasaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang penguasaan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang arah dan strategi pengembangan.



perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang penguasaan.

(2) Subbidang Arah dan Strategi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang arah dan strategi pengembangan.

Pasal 490Bidang Transfer mempunyai tugas melaksanakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan tekologi industri kecil menengah.


kecil menengah di bidang mekanisme transfer; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang difusi.




bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang mekanisme transfer.

(2) Subbidang Difusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang difusi.

Pasal 494Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah.

Pasal 495Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang promosi; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

kecil menengah di bidang pemasyarakatan.

Pasal 496Bidang Diseminasi terdiri atas:a. Subbidang Promosi; danb. Subbidang Pemasyarakatan


perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang promosi.

(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri kecil menengah di bidang pemasyarakatan.

Pasal 498Asisten Deputi llmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar.


Pasal 499Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang pemetaan penguasaan;b. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang transfer; danc. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang diseminasi.

Pasal 500 Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar terdiri atas:a. Bidang Pemetaan Penguasaan;b. Bidang Transfer; danc. Bidang Diseminasi.

Pasal 501Bidang Pemetaan Penguasaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan penguasaan dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan tekologi industri besar.

Pasal 502Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Bidang Pemetaan Penguasaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang identifikasi kebutuhan; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang strategi penguasaan.

Pasal 503Bidang Pemetaan Penguasaan terdiri atas:a. Subbidang Identifikasi Kebutuhan; danb. Subbidang Strategi Penguasaan.

Pasal 504(1) Subbidang Identifikasi Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang identifikasi kebutuhan.

(2) Subbidang Strategi Penguasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang strategi penguasaan.


Pasal 505Bidang Transfer mempunyai tugas melaksanakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan tekologi industri besar.


besar di bidang mekanisme transfer; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang difusi.



bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang mekanisme transfer.

(2) Subbidang Difusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang difusi.

Pasal 509Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi dalam penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar.

Pasal 510Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang promosi; danb. penyiapan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri

besar di bidang pemasyarakatan.




perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang promosi.

(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi industri besar di bidang pemasyarakatan.

BAB IX

STAF AHLI MENTERI

Pasal 513Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu pimpinan yang membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 514(1) Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memberikan

telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah pangan dan pertanian.

(2) Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah energi dan material maju.

(3) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi.

(4) Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah kesehatan dan obat.

(5) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah pertahanan dan keamanan.


BAB X

INSPEKTORAT


Pasal 515(1) Inspektorat Kementerian Riset dan Teknologi adalah unsur pengawasan

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 516(1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan interen di

lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 517Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 518Inspektorat terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 519(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha

Inspektorat.(2) Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan.


Pasal 520(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu

Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

(4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 521Di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 522(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi atasannya setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XII

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 523(1) Sekretaris Kementerian, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a;(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya

eselon II.a;(3) Kepala Biro, Inspektur, dan Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon

II.a;(4) Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;

dan(5) Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon

IV.a.

Pasal 524(1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

usul Menteri Negara Riset dan Teknologi.(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Negara Riset dan Teknologi. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh

Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 525Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan tunjangan eselon I.a.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 526Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, para Deputi, dan para Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 527Sekretaris Kementerian, para Deputi, dan para Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 528Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji ulang.


Pasal 529Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, serta dengan instansi lain di luar Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 530Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 531Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 532Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 533Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 534Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka mengadakan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.


BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 535Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 536Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, maka: 1. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 02/M/PER/III/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 06/M/PER/VII/2006;

2. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 07/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Riset Nasional;

3. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 08/M/PER/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Agro Teknologi Terpadu; dan

4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 10/M/PER/XII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 537Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 538Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juni 2010

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARNA SURAPRANATA


KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - akademik.polsri.ac.idakademik.polsri.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/2601328219.pdf · menteri negara riset dan teknologi republik indoneisa peraturan

Documents