KEMENTERIAN P E K E R J A A N U M U M - Biro Hukumbirohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/39.pdf · OUTLINE 1. Hirarki Rencana Tata Ruang dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang 2. Kedudukan

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

K E M E N T E RI AN P E K E R J A A N U M U M

Jakarta, 1 November 2011

OUTLINE

1. Hirarki Rencana Tata Ruang dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang

2. Kedudukan RTRW

3. Muatan RTRW

4. Prosedur Umum Penyusunan RTRW

5. Struktur Data dan Analisis

6. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

7. Penetapan Pusat Kegiatan

8. Pengaturan dan Sistem pada RTRW

9. Rencana Pola Ruang

10.Penetapan Kawasan Stategis

11.Arahan Pemanfaatan Ruang

12.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

13.Peran Masyarakat

14.Kelembagaan

15.Waktu Pelaksanaan dalam Penyusunan RTRW

KAWASAN STRATEGIS MELIPUTI: 1. ASPEK EKONOMI 2. ASPEK LINGKUNGAN 3. ASPEK SOSIAL BUDAYA 4. ASPEK PENDAYAGUNAAN SDA & TEKNOLOGI

TINGGI 5. ASPEK LAINNYA MENURUT KEPENTINGAN

PEMBANGUNAN PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Catatan:

Kaw Strategis pada aspek hankam hanya pada sistem nasional karena

urusan hankam menjadi wewenang pemerintah.

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 10

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DISTANDARISASI SUSUNAN NYA

MINIMUM MENCAKUP 2 KELOMPOK YAITU PERWUJUDAN STRUKTUR

RUANG DAN PERWUJUDAN POLA RUANG

PERWUJUDAN STRUKTUR DIBAGI DALAM :

PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN / SISTEM PERKOTAAN

PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA

PERWUJUDAN POLA RUANG DIBAGI 2 KLASIFIKASI,

PERWUJUDAN KAW BUDIDAYA DAN

PERWUJUDAN KAW LINDUNG.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 11

N o Program Utama

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Dana

Pelaksana

PJM - 1

( x1 - x 5 )

PJM - 2

(x 6 - x 10 )

PJM - 3

( x 11 - x 15 )

PJM - 4

( x 16 -

x 20 )

A

Lokasi Prakiraan Sumber Instansi

Perwujudan Struktur Ruang

1 Perw ujudan Pusat

Kegiatan

1.1 ........................

1.2 ........................

2 Perujudan Sistem

Prasarana

2.1 transportasi

* ....................

* ....................

2.2 Pengairan

* ....................

* ....................

B Perwujudan pola ruang

1 Perwujudan kaw

lindung

* ...........................

* ...........................

2 Perwujudan kaw

budidaya

* ...........................

* ...........................

… lanjutan

Sekurang-kurangnya, memuat: Arahan, ketentuan umum kegiatan yang

diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, terbatas, dan dilarang

Arahan, ketentuan umum KDB maksimum, KLB Maksimum, KDH minimum, serta ketentuan sempadan

Prasarana dan sarana minimum yg dibutuhkan agar zona dapat berfungsi optimal

Ketentuan khusus lainnya

Peraturan Zonasi

… lanjutan

Lembaga Formal Pemerintahan Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang yang menjadi

stakeholders dari kegiatan penyusunan RTRW adalah lembaga formal pemerintahan dari daerah yang terkena dampak dari kegiatan penataan ruang di wilayah yang direncanakan maupun daerah yang dapat memberikan dampak kepada daerah yang sedang disusun perencanaan RTRW nya

Lembaga fungsional. BKPRD yang menjadi stakeholders dari kegiatan penyusunan RTRW, mencakup:

BKPRD dari daerah yang sedang melakukan penyusunan RTRW BKPRD dari daerah yang dapat terkena dampak penataan ruang dari daerah yang

sedang disusun RTRW nya BKPRD dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di

daerah yang sedang disusun RTRW nya.

Organisasi kemasyarakatan yang menjadi stakeholders dalam penyusunan RTRW meliputi:

Organisasi masyarakat dari daerah yang sedang melakukan penyusunan RTRW Organisasi masyarakat dari daerah yang dapat terkena dampak penataan ruang

dari daerah yang sedang disusun RTRW nya Organisasi masyarakat dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi

penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW nya.

Perwakilan Masyarakat Umum lainnya, yang tidak terorganisir dalam lembaga/paguyuban/perkumpulan (tokoh individual)

STAKEHOLDERS DLM PENYUSUNAN RTRW

14

PERSIAPAN PENYUSUNAN LEGALISASI

Persiapan teknis dan

non teknis sebelum

pelaksanaan

penyusunan RTRW

Analisis

Perumusan Konsep

RTRW Pengumpulan &

Kompilasi Data

(primer &

sekunder)

Tahapan

Uraian

kegiatan

Waktu yang

dibutuhkan

Review RTRW

Prov sebelumnya

(jika sudah pernah

disusun) Konsep

RencanaRencana

1. Konsep Raperda

2. Persetujuan

Substansi

3. Pengesahan

1-3 bulan 1-3 bulan 1-6 bulan 3-6 bulan 2- 6 bulan -

8 – 24 bulan

REVIEW

WAKTU PELAKSANAAN DALAM PENYUSUNAN RTRW 15