KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN … Tindak Lanjut Hasi… · BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEMORANDUM NOMOR. 8*8 ... Badan Karantina

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

MEMORANDUMNOMOR. 8*8 /BKIPM.2/RC.- /X/2016

Yth. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan KeamananHasil Perikanan

Dari Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati IkanHal Laporan Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Kuota

Ekspor NapoleonTanggal 28 Oktober 2016

Sehubungan dengan undangan rapat NomorUn.131/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2016 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan KuotaEkspor Ikan Napoleon di wilayah Natuna dan Anambas, yang dilaksanakan di ruangrapat Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok I. Lt. 8Gedung Manggala Wanabakti Jakarta Pusat, dengan ini kami sampaikan hasil rapatsebagai berikut:

1. Latar belakang dilakukannya rapat koordinasi kuota ekspor ikan napoleon adalahsebagai berikut:a. Adanya kehawatiran masyarakat penangkar ikan Napoleon di wilayah Natuna

terkait ekspor dan aturan internasional tentang CITES, yang menerangkanbahwa di dalam hal pengangkutan komoditi terkait CITES hanya dapatdilakukan melalui transportasi udara, sedangkan transportasi yang dapatdilakukan di wilayah Natuna hanyalah melalui transportasi laut.

b. Jumlah kuota ekspor ikan napoleon yang sangat terbatas, tidak sebandingdengan hasil tangkar masyarakat dengan jumlah yang sangat banyak. Datajumlah kuota ekspor nasional ikan napoleon adalah sebanyak 2000 ekor,sedangkan jumlah kuota ekspor ikan napoleon di wilayah Riau adalahsebanyak 800 ekor. Hal tersebut tidak sebanding dengan hasil tangkaran ikannapoleon oleh masyarakat Natuna sebanyak 30.000 ekor pertahun.

c. Belum tersedianya kantor perwakilan instansi terkait yang menangani ekspordi wilayah Natuna.

2. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, diperolehbeberapa rumusan kesepakatan, sebagai berikut:a. Disepakati akan diterbitkan kuota tangkap (benih) dan ekspor di wilayah

Natuna dan Anambas dengan mengikuti rekomendasi Scientific Authority(SA) yaitu LIPI dan selanjutnya manajemen authority/KemenLHK akanmenerbitkan kuota tangkap dan kuota ekspor sesuai potensi yang ada danmemperhatikan kelestarian potensi ikan napoleon. Untuk penentuan kuotatangkap dan ekspor sepenuhnya diserahkan kepada LIPI.

b.aari nasn penangkaran aaiam bentuk rancning/pembesaran.

c. Kuota tangkap dan ekspor disepakati setelah hasil kajian LIPI dan akandimasukkan dalam kuota tahun 2017.

d. Pemerintah kabupaten agar membuat surat resmi kepada Menteri LHK,Menteri Keuangan up. Dirjen Bea Cukai, Menteri Perdagangan maupunMenteri Kelautan dan Perikanan, untuk mensepakati dalam hal pelaksanaanekspor di Natuna dan Anambas dengan tembusan Kemenko Maritim.

e. Disepakati ekspor melalui Pelabuhan Laut Sedanau serta Pelabuhan LautTarempa dan selanjutnya manajemen authority/KemenLHK akanmenyampaikan notifikasi kepada sekretariat CITES dengan lampirandokumen Bupati Natuna dan Bupati Kepulauan Anambas.

f. Untuk usulan kuota 2017 agar kepala BBKSDA Riau bersama-sama denganKKP dan Pemda agar segera mengusulkan kuota atas usulan DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambaskepada Ditjen KSDAE cq. Dit. KKH sebagai manajemen authority danselanjutnya Ditjen KSDAE segera menyampaikan kepada LIPI untukpermintaan kuota 2017.

g. Terkait perijinan kapal pengangkut ikan hidup, agar perusahaan pemilikSIKPI mengajukan kepada Ditjen Perikanan Budidaya terkait penyesuaianruang lingkup perijinan sehingga dapat digunakan untuk mengangkut ikannapoleon melalui laut.

h. Kelompok nelayan agar membangun penangkaran sebagai tempat ranchingdan pembinaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu diucapkanterima kasih.

Riza Priyatna