KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … file11 ACEH 5,247,257 12 SUMATERA UTARA 14,874,889 13 SUMATERA BARAT 5,519,245 14 RIAU 6,074,100 15 JAMBI 3,493,357 16 SUMATERA SELATAN

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

PADA PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DALAM MENDUKUNG PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JAKARTA, 12 FEBRUARI 2019

Disampaikan pada: Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019

Oleh : Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DATA PENDUDUK SEMESTER II

2018

TOTAL : 265,185,520

KODE WILAYAH JUMLAH 11 ACEH 5,247,25712 SUMATERAUTARA 14,874,88913 SUMATERABARAT 5,519,24514 RIAU 6,074,10015 JAMBI 3,493,35716 SUMATERASELATAN 8,217,55117 BENGKULU 1,999,53918 LAMPUNG 9,095,59119 KEPULAUANBANGKABELITUNG 1,379,76721 KEPULAUANRIAU 1,929,40031 DKIJAKARTA 10,846,14532 JAWABARAT 45,161,32533 JAWATENGAH 36,364,07234 DAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA 3,631,01535 JAWATIMUR 40,479,02336 BANTEN 10,722,37451 BALI 4,216,171

DATA PENDUDUK SEMESTER II

2018

TOTAL : 265,185,520

KODE WILAYAH JUMLAH 52 NUSATENGGARABARAT 5,270,24753 NUSATENGGARATIMUR 5,411,32161 KALIMANTANBARAT 5,422,81462 KALIMANTANTENGAH 2,570,28963 KALIMANTANSELATAN 4,023,04964 KALIMANTANTIMUR 3,552,19165 KALIMANTANUTARA 648,40771 SULAWESIUTARA 2,641,88472 SULAWESITENGAH 2,955,56773 SULAWESISELATAN 9,426,88574 SULAWESITENGGARA 2,635,46175 GORONTALO 1,180,65176 SULAWESIBARAT 1,559,98481 MALUKU 1,847,09782 MALUKUUTARA 1,307,80391 PAPUA 4,340,34892 PAPUABARAT 1,140,701

DATA KEPENDUDUKAN SEMESTER 2 TAHUN 2018

PENYERAHAN DAK2 UNTUK PILEG DAN PILPRES OLEH MENDAGRI KEPADA KETUA KPU

DAK2 untuk Pileg telah diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU pada tanggal 27 November 2017 sejumlah 261.142.385 terdiri dari Laki-laki 132.399.457 dan Perempuan 128.742.928. (Data Semester 1 Tahun 2017)

PEMANFAATAN DATA

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

43 K/L Sudah

Menandatangani MoU

1.170 Ø Lembaga Pengguna Yang Telah Melakukan Penandatangan PKS

Jumlah Akses Data Kependudukan oleh Lembaga

Pengguna Sebanyak

2.552.335.857 NIK (9 FEBRUARI 2018) 601

Lembaga Pengguna Terkoneksi ke DWH Ditjen Dukcapil

11. BKN SSCN 2017 12. BPN 13. SMARTFREN 14. KORLANTAS POLRI 15. KEMENTERIAN KESEHATAN 16. BANK BNI 17. BANK MANDIRI 18. ADIRA FINANCE 19. BANK DANAMON 20. BANK BTN

1.  TELKOMSEL 2.  KEMENTRIAN SOSIAL 3.  INDOSAT SELULAR 4.  XL SELULAR 5.  BPJS KESEHATAN 6.  BPJS KETENAGAKERJAAN 7.  BANK BRI 8.  HUTCHINSON 3 SELULAR 9.  PANSELNAS 2016 10.  BANK BCA

20 Lembaga Akses NIK Terbanyak

15.990 Alat Pembaca KTP-El (Card

Reader)

907 Ø Lembaga Pengguna Yang Telah Melakukan Penandatangan JUKNIS

PKS SETJEN KEMENDIKBUD

PKS ANTARA DITJEN DUKCAPIL DENGAN SETJEN KEMENDIKBUD

NO : 119/10638/DUKCAPIL dan 37504/A.13/HK/2018 (26 JUNI 2018) BERAKHIR 31 AGUSTUS 2021

AKSES DATA SETJEN KEMENDIKBUD MULAI AKSES

6 FEBRUARI 2019

Jumlah User : 1 USER Total hak akses : 50 PER HARI

TOTAL AKSES HINGGA 10 FEBRUARI 2019 SEJUMLAH

39 NIK

ELEMEN DATA YANG DIAKSES

1. Nomor Kartu Keluarga (No. KK) 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Agama 8. Nama Ibu Kandung 9. Alamat Sekarang

ELEMEN DATA BALIKAN YANG WAJIB DIBERIKAN

1. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 2. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 3. Nomor Registrasi Guru 4. Nomor Kartu Indonesia Pintar

MANFAAT SINKRONISASI NIK – NISN

Sinkronisasi NIK dan NISN saling menguatkan

Data lebih valid karena adanya verifikasi 1 NIK untuk 1 NISN

Apabila NISN dilacak, bisa diketahui record-nya pada saat sekolah formal

atau sekolah non formal

NISN telah terintegrasi dengan beberapa program Kemendikbud seperti

BOS, PIP, Bidikmisi, SNPTP dan SBMPTN, Ujian Nasional (tercantum di

Ijazah), Belajar Bersama Maestro dan lain-lain

PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN

1.  Sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) baik

melalui pemadanan data maupun menggunakan akses web service Data Warehouse (DWH)

Ditjen Dukcapil.

2.  Pelibatan masyarakat dalam membangun budaya tertib administrasi khususnya dalam

kependudukan misalnya dengan melaporkan proses pindah datang kepada Disdukcapil

kabupaten/kota setempat. Apabila terdapat data tidak sesuai antara dokumen kependudukan

yang dipegang oleh Penduduk dengan sistem DWH Ditjen Dukcapil, mohon untuk melaporkan

ke Disdukcapil kabupaten/kota setempat dan Call Center Ditjen Dukcapil 1500537.

3.  Sistem Zonasi Pendidikan yang diterapkan oleh Kemendikbud menggunakan Data Pokok

Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodikbud) dengan update data dari sekolah dasar sampai

menengah. Sistem Zonasi Pendidikan diharapkan akan dilaksanakan secara bertahap.

DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran. Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu:

1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan.

Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya. Acuan Program Pembangunan/Pembinaan

Sumber Data yang sama (DAPODIK)

EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK

Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.)

Program Pembangunan/Pembinaan

KONSEP MASTER DATA POKOK PENDIDIKAN

PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN

DAPODIKBUD Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan

Merupakan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan

yang Terintegrasi, untuk menunjang Tata Kelola Data dan

Informasi yang terpadu

SATU DATA

Tran

sact

iona

l Sys

tem

D

SS

EIS

Menurut fungsi Sistem

DATA POKOK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALUR DATA OPERATIONAL DATA STORE

(ODS)

Sekolah Sekolah Sekolah

DirektoratDikdasmen(Sekretariat)

PusatDatadanStatistik

PendidikandanKebudayaan

(PDSPK)

Provinsi/LPMP

Sekolah

DirektoratPAUDDikmas

(Sekretariat)

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

PemanfaatanDatauntukProgram

Sertifikasi,Tunjangan,dll

DataDasarBantuan Verivikasi

danValidasi

Statistik

Kebutuhan Akan Informasi •  Sekolah •  Daerah

Pelibatan Publik Data Berkualitas

MEKANISME PENGELOLAAN

DAPODIK

Kab-Kota Provinsi Pusat Sekolah Tidak Memiliki Fungsi Update Data Fungsi Update Data

DATA PENDIDIKAN

Point Penting

Kebutuhan Akan Informasi •  Sekolah •  Daerah

CALL CENTER DITJEN DUKCAPIL

KUALITAS LAYANAN DATA DAN KEPUASAN MASYARAKAT

KUALITAS

LAYANAN DATA 90% SANGAT

BAIK

KEPUASAN

MASYARAKAT 91% SANGAT

BAIK

Lembaga Pengguna Menerima Pelayanan Dengan

Cepat, Valid dan Update

Proses Layanan Masyarakat Cepat, Tepat dan Akurat

SKALA PENILAIAN

1 2 3 4 5

Kurang sekali

Kurang Sedang Baik Baik sekali

0 – 20 1

21 – 40 2

41 – 60 3

61 – 80 4

81 – 100 5

DATA BALIKAN YANG DIBERIKAN

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERBANKAN à CIF

SEKURITAS à SID FINANCE à NO. KONTRAK

ASURANSI à NO. PROFIL ID

SELULER à NO. PONSEL

LEMBAGA PEMERINTAHAN : •  NO ID PMI (Pekerja Migran

Indonesia) •  NO PBA

•  NO PENCARI KERJA •  NO. NPWP

(singel Investor Indetification)

(Customer Information System)

JENIS LAYANAN DATA YANG BANYAK DIGUNAKAN

Untuk kebutuhan registrasi dan verifikasi data-data

nasabah

PEMBUKAAN REKNING & CREDIT CARDPelayanan verifikasi data

pengguna jaminan kesehatan

JAMINAN KESEHATAN

Dalam pengisian data cukup menunjukan KTP-el

PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Jaminan hari tua, kecelakaan diri, jaminan

pensiun dan kematian

ASURANSIPROSES VALIDASI & VERIFIKASI

Untuk kebutuhan pada kasus terorisme, Narkotika, Tindak

Pidana/Pencucian Uang

Untuk verifikasi nomor MSISDN yg telah teregistrasi

berdasarkan NIK

SELULER

LAPORAN, PERMASALAHAN DAN MASUKAN LAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

•  Pemanfaatan data masih menggunakan manual CEK NIK dan Webservice dan Bank menjadi Pilot projek simplifikasi pembukaan rekening Effek dan RDN

•  Untuk memverifikasi nasabah

•  NIK diperlukan untuk pembuatan SRE dan SID calon nasabah dalam proses pembuatan rekening

•  Penambahan Validasi seperti sidik jari, Penambahan Foto

Laporan Masukan

Kulitas layanan data yang diberikan dari dukcapil baik memberikan kelancaran dan efektifitas dalam pengaksesan data

•  Kualitas layanan data untuk ditingkatkan

Masih ditemukannya NIK nasabah yang tidak singkron dengan data yang ada di webservice dukcapil

Layanan Data

Umpan Balik

•  Agar pihak dukcapil responsif Terhadap laporan permasalahan

PERMASALAHAN

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DATA GANDA Ditemukannya data ganda dengan data kependudukan sama, namun memiliki

NIK lebih dari satu.

NIK Data NIK tidak ditemukan à Penduduk

yang telah memiliki NIK dan masuk dalam KK, namun tidak ditemukan

data kependudukannya pada inquery NIK/No. KK

FOTO Perbedaan foto penduduk atau foto tidak muncul.

JARINGAN DATA Koneksi Intermittent volume relatif

kecil.

TANGGAPAN ATAS PERMASALAHAN DATA GANDA Dilakukan Pembersihan data, data mana yg akan dipakai

NIK TIDAK DITEMUKAN Dilakukan Pengecekan NIK melalui Aplikasi SIAK Konsolidasi;

FOTO Dilakukan pengecekan foto, waktu melakukan perekaman awal

JARINGAN Dilakukan pengecekan konfigurasi dan penambahan kapasitas bandwidth apabila data yg diakses melebihi kapasitas. .

1.  DATA GANDA 2.  NIK TIDAK DITEMUKAN 3.  FOTO BERBEDA 4.  JARINGAN INTERMITTENT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

USULAN/MASUKAN LEMBAGA PENGGUNA

Agar pihak Ditjen Dukcapil dapat memberikan akses informasi

data foto dan biometrik karena informasi itu dapat

mempermudah verifikasi dan validasi.

AKSES FOTO, TTD

Proses pemberian data balikan yang sebelumnya dilakukan secara manual copy manual

data melalui hardisk, agar ditingkatkan dengan cara tersistem atau terotomasi

pertukaran data melalui sistem Web Service.

DATA BALIKAN

Agar data kependudukan dapat Update berkala dan jika dimungkinkan dapat dilakukan secara real time online sehingga penduduk/calon nasabah yg melakukan perubahan data dpt langsung terupdate & saat akses sudah sesuai dengan kondisi terkini.

UPDATE DATA

mohon dapat disosialisasikan penggunaan Aplikasi Data Agregat Kecamatan/ Kab-Kota/ Provinsi.

DATA AGREGAT

01 02

03 04

Ditjen Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kementerian Dalam Negeri

Terima Kasih Atas perhatiannya

SUMATERA KALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA