Kelompok IV Revisi 2

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali

diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatan

kesejahteraan rakyat. Sayangnya, terdapat kesan bahwa program ini kurang

berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat

baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini tidak terlepas dari

kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa

pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit

sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit)

yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Dengan persepsi ini yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa program

pemberdayaan sering kali dikemas dalam kerangka program pengentasan

kemiskinan.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas

tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya

didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan

“mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab

dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik,

lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya

masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Adapun lembaga-Lembaga yang digunakan dalam pemberdayaan

masyarakat antara lain LKMD, P3MD, PKK, PMT-AS, UPMP/Raskin, UPMP,

dan masih banyak contoh lainnya. Salah satu program pemberdayaan

masyarakat adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. LKMD pada

zaman Orde Baru merupakan organisasi kemasyarakatan tingkat desa

dimaksudkan menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan dan

pertumbuhan masyarakat desa. Suatu organisasi lokal akan tumbuh dan

berkembang karena diperlukan sebagai sarana untuk melayani kepentingan

bersama dalam proses pembangunan masyarakat desa yang dinamis.

Sejalan dengan dinamika peruhahan bentuk dan fungsi organisasi LKMD

akan terus berubah sampai peruhahan itu selesai.

1

Adapun latar belakang kami membahas LKMD dalam hal ini yang

terdapat di Desa Tiga Juhar adalah ingin mengetahui seberapa jauh LKMD

tersebut mampu melaksanakan fungsinya. Apakah LKMD sudah berhasil

melaksanakan fungsi utamanya sebagai sarana pelayanan untuk kepentingan

masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dibentuknya

LKMD ini.

Hal yang lebih jauh akan kami bahas dalam makalah ini.

2

PERUMUSAN MASALAH

Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa. LKMD pada zaman Orde Baru merupakan

organisasi kemasyarakatan tingkat desa dimaksudkan menjadi salah satu

unsur penting dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat desa.

Keberadaan LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat diatur dalam

Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri dalam

Negeri No. 17 Tahun 1984. Peran srta masyarakat dalam pembangunan

ditingkat desa/kelurahan yang pengelolaannya melalui wadah LKMD semakin

dirasakan.Hal ini dimungkinkan karena di desa/kelurahan terdapat berbagai

potensi disamping harapan-harapan yang mereka inginkan.

Suatu organisasi lokal akan tumbuh dan berkembang karena diperlukan

sebagai sarana untuk melayani kepentingan bersama dalam proses

pembangunan masyarakat desa yang dinamis.

Selanjutnya dengan mengetahui pemberdayaan LKMD, diharapkan akan

turut diketahui pula tingkat keberdayaan maupun faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu

lembaga telah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Rumusan

masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam bentuk pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Pengertian, tugas dan fungsinya serta hal lain yang berhubungan

dengan LKMD khususnya LKMD yang ada di STM HULU

2. Proses Kegiatan LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu

3. Pencapaian target LKMD

4. Kendala-kendala yang dihadapi

3

KERANGKA TEORI

Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga

menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam pembangunan diperlukan

komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar

pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan

serta masyarakat dapat mengkoordinasi pembangunan sehingga

pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Hal yang terlibat dalam pembangunan dijelaskan sebagaimana di bawah

ini.

A. Peranan Pemerintah

Penyelenggaraan tugas pembangunan merupakan peranan pemerintah

untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan budaya, politik,

pembangunan ekonomi dan sosial serta infrastruktur yang keseluruhannya

bertumpu atau diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat bangsa.

Beberapa peranan pemerintah dalam pembangunan antara lain :

1. Membuat kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan

Kebijakan Negara atau public policy merupakan serangkaian tindakan

yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah

yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh masyarakat.

Implikasinya adalah sebagai berikut:

bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa

penetapan tindakan – tindakan pemerintah.

bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan

tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.

4

bahwa kebijaksanaan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi

kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Peran pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui perumusan, penetapan,

pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan.

2. Mengikutsertakan (partisipasi) masyarakat dalam

pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa

adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan

masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat

merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan

yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak

diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai

dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi

pembangunan. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari

pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses

pembangunan sosial.

Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat

penting.

Pertama, partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap

masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyekproyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan

lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka

akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa

memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong

adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan

5

konsep mancetered development yaitu pembangunan yang diarahkan

demi perbaiakan nasib manusia.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peranan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten dan kota sebagai

fasilitator sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Fasilitasi tidak

diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi

langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non

teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong

dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan,

membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana. alam upaya

mengoptimalkan peran daerah sebagai fasilitator, daerah juga perlu

mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan

prasarana dan sarana. Dalam upaya mengoptimalkan peran daerah sebagai

fasilitator, daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang

berkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana

B. Pemberdayaan masyarakat1

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan

potensi dan kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan

kreativitas. Dalam penjelasan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 pasal 92

ayat 2, dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan kepemilikan dari prasarana dan sarana yang dibangun.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan

proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu

menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam

memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan

dalam jangka panjang.

1 http://docs.google.com/ tentang pemberdayaan masyarakat

6

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable

development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat

utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa

masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi

yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara

lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui

upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan

untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta

terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan

ekologinya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat

dengan sustainable development

1. Perencanaan partisipatif 2

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia atau dengan kata lain kegiatan untuk merealisasikan

kondisi yang diinginkan, menganalisa keadaan, dan menyelesaikan masalah

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling

berkaitan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya

berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk

dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan.

Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan

meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan

kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu

dilakukan.

Partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang

akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan

hanya untuk didengar suaranya tanpa betulbetul memberi peluang bagi

mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang

partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang

2 http://www.slideshare.net/DadangSolihin

7

harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus

dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidaksepakatan.  

Substansi Partisipasi terdiri dari:

a. Voice, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan

aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap

komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

b. Akses, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam

arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan

serta terlibat aktif mengelola barangbarang publik.

c. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun

proses politik yang terkait dengan pemerintah.

Perencanaan yang ideal sebenarnya memilki 3 prinsip, yaitu :

a. Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari

perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

b. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu

tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan

terusmenerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi

kemunduran.

c. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya

tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat

dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah tiga unsur di

bawah ini:

a. Pendekatan kelompok, adalah perencanaan desa yang disusun oleh

masyarakat secara bersama. Dalam arti bahwa seluruh masyarakat

terlibat dalam menyusun perencanaan. Pendekatan ini adalah suatu

pendekatan yang sesuai untuk masyarakat desa

8

b. Metode Perencanaan adalah suatu metode yang mudah dimengerti

dan mudah digunakan oleh masyarakat. Metode perencanaan ini

berangkat dari permasalahan yang nyata dirasakan oleh masyarakat

dan dilanjutkan dengan cara langkah demi langkah

c. Alat peraga merupakan alat bantu diskusi yang sesuai untuk

melakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah alat

peraga, yang memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap

dan kartukartu berwarna.

2. Pelaksanaan Partisipaif

Hasil dari perencanaan yang dilakukan secara partisipatif kemudian

digunakan sebagai acuan dasar untuk prorses selanjuutnya yaitu

pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam

pelaksanaan perlu dilakukan sosialisasi sehingga menciptakan budaya yang

lebih partisipatif dan aktif dari pihak-pihak atau institusi yang bersangkutan.

Selain itu, hal lain juga yang perlu diperhitungkan adalah memperhatikan

pelaku atau pelaksana kegiatan (rekrutmen tennga kerja) untuk

mempertahankan sinkronisasi program yang dijalankan, pengadaan bahan

dan pengintegrasian. Pengintegrasian harus memperhatikan siklus program

dan siklus perencanaan reguler. Pengintegrasian disini dimaksudkan sebagai

salah satu alternatif untuk menjawab kesenjangan yang terjadi dalam proses

kerangka regulasi yang tumpang tindih.

Pelaksanaan program jadinya lebih aplikatif terhadap konteks sosial,

ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan

masyarakat. Dalam pelaksanaan diharapkan dapat menciptakan rasa

memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam

merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu

pula program itu sendiri berkesinambungan. Perlunya memberikan peran bagi

semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan

dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua

orang yang terlibat (terberdayakan). Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi

9

lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan dan pelaksanaan program

pembagunan lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.

3. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian

kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan

pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.

Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk

meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk

unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin

terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam

tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih

dalam tahap perencanaan.

Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah,

tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam

kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap

pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan

profesionalismenya.

Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen,

termasuk manajemen pembangunan. Pengawasan bersifat berjenjang dan

dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan

dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal.

4. Monitoring dan Evaluasai Partisipatif

Monitoring dan Evaluasi adalah sub sistem dari keseluruhan sistem

pengelolaan program. Monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan

yang utuh dan berkesinambungan, dalam pelaksanaan program

pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan merupakan suatu

alat yang sangat efektif untuk memperkuat proses pengambilan keputusan,

mengukur output, pengaruh dan dampak program. Proses ini berguna untuk

10

meningkatkan rasa percaya diri, keahlian fasilitasi, mengidentifikasi alat dan

indikator yang sesuai, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pemanfaat

program dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui analisis

yang kritis.

Monitoring adalah proses untuk mengikuti jejak/ mengawasi penyaluran

input dan ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas pembandingan antara

tingkat pencapaian aktual dengan target pencapaianya. Monitoring difokuskan

kepada pengumpulan informasi secara reguler untuk mengikuti jejak atau

mengawasi pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan isyarat peringatan

apakah hasil-hasil yang telah dicapai sudah sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. Monitoring yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap

program dan proyek

Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis, reguler dan obyektif

mengenai relevansi, kinerja dan keberhasilan kegiatan yang sedang berjalan

dan telah diselesaikan. Evaluasi dapat dilakukan secara selektif.

Penilaian terhadap penerima manfaat

Keterlibatan masyarakat yang situasinya dicerminkan dalam monitoring

dan evaluasi merupakan pendekatan yang dianjurkan. Dengan

memperbanyak suara dari masyarakat yang merupakan ”subyek”

pembangunan, maka penilaian terhadap manfaat akan memperkuat mereka

untuk membantu diri sendiri. Penilaian terhadap manfaat merupakan media

interaksi dan negosiasi untuk menciptakan saling pengertian diantara

stakeholder bahwa kelestarian manfaat program dan proyek pembangunan

bergantung kepada mereka.

Prosedur dan langkah-langkah monitoring dan evaluasi partisipatif.

Terdapatnya berbagai pendekatan baru dalam monitoring dan evaluasi

seperti halnya metode partisipatif lainnya, tidak dimaksudkan untuk

menggantikan metode-metode monitoring dan evaluasi konvensional.

Seringkali pendekatan-pendekatan tersebut menjadi metode yang berguna

11

lebih tepat dan efektif. Sedangkan pendekatan yang logis baru bertujuan

untuk membuat metode menjadi cocok dengan masyarakat dan situasinya,

bukan sebaliknya dan ini merupakan kekuatan dirinya.

Monitoring dan evaluasi partisipatif mensyaratkan keterlibatan masyarakat

dalam beberapa langkah:

a. Merumuskan bidang bidang apa yang akan dipantau dan dievaluasi.

b. Memilih indikator untuk monitoring dan evaluasi

c. Merancang sistem pengumpulan data

d. Menyusun dan mentabulasi data

e. Menganalisis hasil

f. Menggunakan informasi monitoring dan evaluasi.

Proses monitoring dan evaluasi partisipatif pada hakekatnya adalah

proses penilaian secara partisipatif. Kelompok masyarakat mengumpulkan

data mengenai hal-hal kunci dalam kehidupan dan lingkungan mereka dan

ikut serta menganalisis hasilnya.

C. Undang-Undang dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat3

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas

tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya

didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan

“mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab

dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga

politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga

swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah

3 http://www.kalteng.go.id/INDO/pemberdayaan_masyarakat2003.htm

12

mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan

prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Undang-Undang lain yang menjadi dasar dalam pemberdayaan

masyarakat, dalam bidang:

A. SEKRETARIAT

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam

bidang sekretariat terdapat dalam:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1981 tentang

Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

B. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam

bidang ketahanan sosial budaya masyarakat terdapat dalam:

1. Keputusan Presiden RI Nomor: 49 Tahun 2001 tentang Penataan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

2. Instruksi Presiden RI Nomor: 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan

Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.

3. Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan

Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 25 Tahun 1996 tentang Data

Dasar Profil Desa/Kelurahan.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 2002 tentang

Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.

13

6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 18

Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 9

Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 53

Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK).

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 1990 tentang

Peningkatan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 1996 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan

Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 1984 tentang

Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 1985 tentang

Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.

C. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam

bidang usaha ekonomi masyarakat terdapat dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tentang

Pengesahan ILO CONVENTION Nomor: 182 Mengenai Pelarangan dan

Tindakan Segera Pengha-pusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak.

2. Keputusan Presiden RI Nomor: 124 Tahun 2001 tentang Komite

Penanggulangan Kemiskinan.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 5

Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

14

4. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor:

412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Proyek PMPD/CERD.

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1824/PMD tanggal 12

Desember 2000 Tindak Lanjut Program Dana Pembangunan

Desa/Kelurahan (DPD/K).

D. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat dalam

bidang pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna terdapat dalam:

1. Instruksi Presiden RI Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 4

Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli

2002 Petunjuk Teknis Operasional PPK.

4. Surat Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas

Nomor: 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pedoman Umum

Pengembangan Prasarana Perdesaaan (P2D).

Lembaga-Lembaga yang digunakan dalam pemberdayaan

masyarakat adalah: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),

Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (P3MD),

Pemberdayaan dan Kesejahte-raan Keluarga (PKK), pemasyarakatan

Konvensi Hak Anak (KHA), Konpensi Penghapusan Diskriminasi Wanita

(KPDW), Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), Peranan Wanita

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) , Program Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMT-AS), Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

(UPMP/Raskin), Pengembangan peran Unit Pengaduan Masyarakat dan

Pemantauan (UPMP) dalam Pengelolaan Program Konpensasi Pengurang-an

15

Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BPM), Lembaga Keuangan Mikro

Perdesaan, Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K), dan masih banyak contoh lainnya.

16

DESKRIPSI WILAYAH

A. Data Wilayah Kecamatan STM Hulu

Kabupaten Deli Serdang mempunyai beberapa kecamatan, salah satunya

Kecamatan STM Hulu dengan ibukota kecamatannya Tiga Juhar yang

mempunyai luas wilayah 223.38 Km2. Sebagian besar kawasan STM Hulu

dikategorikan sebagai kawasan hutan. Seluruh aktivitas yang menyangkut

soal hutan, terlebih-lebih pengelolaan kayu di kawasan itu diwajibkan memiliki

dokumen yang jelas.

B. Data Penduduk Kecamatan STM Hulu

Berikut ini data penduduk di Kecamatan STM Hulu yang didapat dari

lapangan, antara lain:

Mata pencaharian 80 % (delapan puluh persen) Petani

PNS 10 %

Buruh Harian Lepas 10 %

Jumlah Desa : 20 Desa serta bagian pengurusnya lengkap.

Jumlah penduduk awal

: Laki-laki : 6.045

Perempuan : 6.076+

Jumlah :12.121

Jumlah kelahiran : Laki-laki : 6 orang

Perempuan : 1 orang

Jumlah kematian : Laki-laki : 1 orang

Perempuan : 3 orang

Jumlah Pendatang : Laki-laki : 22 orang

17

Perempuan : 19 orang

Jumlah Kepindahan : Laki-laki : 6 orang

Perempuan : 5 orang

Jumlah Penduduk Akhir : Laki-laki : 6.064 orang

Perempuan : 6.695 orang +

Jumlah Keseluruhan : 12.759 orang

Jumlah kepala keluarga: 3.572 kk

Kecamatan STM Hulu sebagai kawasan hutan. Bagaimana bisa

dikembangkan kecamatan kalau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan.

Untuk itu, diminta permasalahan tersebut menjadi perhatian serius, terutama

instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya dengan merevisi SK tersebut

secepatnya.

C. Struktur Pengurus LKMD di desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu

Struktur Pengurus LKMD di desa Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu untuk

periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

Pembina : Calon Perangin –Angin /Kepala Desa Tiga Juhar

Ketua : Nuah Efendi barus

Sekretaris : M. Husin

Bendahara : Bangun Ginting

Seksi-seksi:

1. Sie Agama

a) Paulus Sembiring

18

b) Sherman Tarigan

c) Amiruddin Barus

2. Sie Keamanan, ketentraman dan Ketertiban:

a) Darmai Barus

b) Amir Ginting

c) Gelora Sinuhaji

3. Sie Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga:

a) Terang tarigan

b) Ir. Bernando Munthe

c) Ir. Daniel Barus

4. Sie Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup

a) Saleh tarigan

b) Rincan Barus

c) Elni Sutra Br Sembiring

5. Sie Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana:

a) Sehat Perangin-Angin

b) Sentosa Lubis

c) Reh Sempana Br Sembiring

6. Sie Kesejahteraan Sosial:

a) Aman Barus

b) Jansen Sembiring

c) Jamukur Barus

Sumber Dana LKMD desa Tiga Juhar kecamatan STM Hulu terdiri atas:

1. Bantuan Pemerintah Desa

2. Bantuan Pemerintah Kabupaten

3. Bantuan Pemerintah Propinsi

19

4. Bantuan lain yang sah/ usaha desa

20

PEMBAHASAN

A. Pengertian, tugas dan fungsinya serta hal lain yang berhubungan

dengan LKMD khususnya LKMD yang ada di STM HULU

Tujuan pemberdayaan masyarakat4 adalah meningkatkan keberdayaan

masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat

setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat,

peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat

untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain

ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah

mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan

prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua kebijakan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“.

Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan

secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi

daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan

penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya

pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

adalah lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan yang tumbuh dari

dan untuk masyarakat desa dan merupakan wahana partisipasi masyarakat

dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan

pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan

ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, agama dan pertahanan keamanan.5

4 UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA)5 Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980

21

LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) adalah lembaga

ketahanan masyarakat yang dibentuk atas hasil musyawarah tokoh

masyarakat, tokoh Agama, PKK, Perangkat desa/Kepala Dusun, dan

lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan STM Hulu –Desa Tiga Juhar

LKMD adalah merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang

Perencanaan Pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat desa

secara aktif dan positif utnuk menumbuhkan kondisi dinamis .

Adapun tugas dari LKMD Desa Tiga Juhar adalah:

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif

2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya, LKMD atau sebutan lain mempunyai

fungsi :

a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

Desa dan Kelurahan;

b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;

c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan dari lembaga-lembaga

kemasyarakatan;

d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;

e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk

pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Untuk memperkuat peran dan fungsi LKMD atau sebutan lain dilakukan

kegiatan penataan dan inventarisasi lembaga masyarakat yang ada disetiap

desa/kelurahan, mengidentifikasi kader pemberdayaan masyarakat dan

penyelenggaraan pelatihan kelompok masyarakat.6

6 sesuai Kepres No 49 Tahun 2001

22

Sasaran LKMD khususnya di dalam perencanaan pembangunan desa

dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Susunan Organisasi dan Keanggotaan LKMD terdiri dari:

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Bendahara

4. Seksi-seksi sebagai Anggota yang terdiri dari

a. Seksi Agama, Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

b. Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

c. Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup

d. Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

e. Kesejahteraan Sosial

Setiap seksi diketuai oleh ketua seksi.

Persyaratan untuk menjadi anggota LKMD adalah:

1. Usia minimal 20 tahun, maksimal 60 tahun

2. Sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di kecamatan STM

Hulu Desa Tiga juhar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

3. Pendidikan minimal SLTP yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah

4. Mempunyai kemauan untuk memajukan desa dan dapat bekerjasama

dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa

Tata cara pembentukan kepengurusan LKMD:

1. Pembentukan kepengurusan dihadiri oleh pengurus LKMD yang lama,

tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa/kepala dusun dan lembaga-

lembaga lain yang ada di Kecamatan

2. Membentuk panitia pemilihan anggota LKMD yang dipandu oleh Kepala

Desa Tiga Juhar

3. Melaksanakan pemilihan dengan cara musyawarah

4. Anggota LKMD yang terpilih melaksanakan rapat untuk menentukan

jabatan dalam kepengurusan LKMD setiap periodenya

23

5. Hasil rapat pembentukan susunan pengurus LKMD dituangkan dalam

surat keputusan (SK) Kepala desa Tiga Juhar

Masa Kepengurusan LKMD adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal. Surat

Keputusan Kepala Desa Tiga Juhar tentang Susunan Pengurus LKMD

ditandatangani.

B. Proses Kegiatan LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu

Proses Kegiatan LKMD adalah menyurati Kepala Desa, Kepala Desa

mengundang LKMD, kadang ada tembusan dari pihak LKMD.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LKMD Desa Tiga Juhar Kecamatan

STM Hulu memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat

mendukung berjalannya proses kegiatan tersebut. Lembaga-lembaga

tersebut antara lain:

1. PKK

2. POLMAS

3. Posyandu

4. Setiap Desa membentuk sejenis Karang Taruna

Yang berpartisipasi dalam LKMD yaitu:

1. Tokoh agama

2. Tokoh adat

3. Masyarakat

4. Serta Pemerintah (memberikan bantuan PNPM Mandiri)

Sosialisasi LKMD ke masyarakat ada, caranya dengan melakukan

musyawarah atau mufakat.

Pengawasan terhadap LKMD itu dilakukan oleh PMD yaitu Bapak Jujuran

Tarigan. Pengawasan ini berbentuk pengawasan administrasi.

24

Adapun peran pemerintah adalah dengan memberikan bantuan dana dan

fasilitas. Peran serta dari Pemerintah untuk LKMD di Desa Tiga Juhar

Kecamatan STM Hulu:

1. Adanya bantuan sekisar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per tahun

termasuk untuk Kecamatan

2. Kertas

3. Buku Agenda

4. Buku Ekspedisi

5. Biaya Rapat yaitu makan dan minum

6. Perjalanan Dinas Ketua LKMD

7. Perjalanan Dinas Sekretaris LKMD

8. Perjalanan Dinas Bendahara LKMD

9. Buku Folio

10. Spidol Marker

C. Pencapaian target LKMD

Pencapaian target LKMD sampai saat ini berkisar 80% sudah berjalan,

karena sudah melaksanakan tugas, fungsinya dan mencapai tujuann lembaga

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat;

2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

kemampuan setempat;

3. Terselenggaranaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi

secara lintas sektoral;

4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;

5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;

6. Pemerataan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat;

7. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat

akan manfaat pembangunan;

8. Adanya peningkatan dan pemerataan masyarakat;

9. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian

bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan

dan perubahan ke arah kemajuan;

25

10.Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar

umat beragama;

11.Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan

dan ketenteraman dirinya terjamin.

Dengan berfungsinya LKMD maka lembaga ini memungkinkan untuk

menyusun rencana yang bersumber dari masyarakat sendiri, sesuai dengan

kebutuhan yang dirasakan mendesak yang mengandung harapan agar ada

keserasian dan keterpaduan perencanaan yang bersumber dari masyarakat

sendiri dan dari pemerintah yang melembaga sehingga pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat dapat mencapai hasil yang

optimal.

D. Kendala-kendala yang dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: adanya beberapa

pengurus LKMD yang masih tamatan SD dengan alasan karena belum

tersedianya SDM dan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang jauh.

Selain itu, walaupun sudah melakukan musyawarah di Desa dan

mengadakan Musrembang di Kecamatan. Setelah hasil Musrembang dari

Desa dibawa ke Kabupaten ternyata tujuannya tidak tercapai.

Kendala lain yang dihadapi LKMD adalah menyangkut dana, pelatihan/

pembekalan, orientasi masyarakatnya yang kurang dan kurangnya sosialisasi

atau penyuluhan terhadap masyarakat misalnya Undang-Undang

Pemerintahan Desa.

Kendala Pengawasan: Pengawasan hanya dilakukan 1 (satu) orang saja

yaitu Kepala PMD.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) adalah

lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan yang tumbuh dari dan

untuk masyarakat desa dan merupakan wahana partisipasi masyarakat

dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan

26

pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan

ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, agama dan pertahanan keamanan

2. Dalam proses kegiatannya, ada Kerja sama yang terjadi

antara LKMD dengan Pemerintahan Desa atau Kelurahan serta

lembaga/organisasi kemasyarakatan yang lain

3. Dari beberapa kendala yang dihadapi, maka saran dari kami

antara lain:

a. Perlu adanya pemerataan pendidikan oleh pemerintah agar

tersedia SDM yang terampil

b. Pemerintah perlu menyikapi segala aspirasi atau kebutuhan

masyarakat seperti melalui kebijakan-kebijakan yang tidak

bertentangan atau sejalan dengan aspirasi masyarakat

c. Adanya dana, pelatihan/ pembekalan, sosialisasi atau

penyuluhan yang cukup bagi masyarakat

d. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang atau

pihak tertentu saja tetapi juga dari berbagai kalangan yang terkait.

27

13 INDIKATOR FUNGSI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN:

1. Tujuan, seperti kita ketahui bahwa tujuan LKMD adalah :

a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

Desa dan Kelurahan;

b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;

c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;

d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;

e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk

pembangunan di Desa dan Kelurahan.

2. Kerja sama yang terjadi dalam LKMD adalah antara Pemerintahan Desa

atau Kelurahan serta lembaga/organisasi kemasyarakatan yang lain

3. Proses Kegiatan, kegiatan yang dilakukan adalah :

a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;

b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

4. Sarana yang diberikan adalah dalam bentuk alokasi dana desa (ADD) dan

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

5. Rasionalitas, pemerintah sebagai pemberi dana harus dapat mengawasi

kegiatan LKMD tersebut sehingga dana yang diberikan tidak terbuang sia-

sia.

6. Efektivitas, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam LKMD sudah

dapat dikatakan efektif karna berjalan sesuai dengan tujuan awal.

7. Efisiensi, dana yang disalurkan oleh pemerintah telah dapat dimanfaatkan

se-efisien mungkin agar bermanfaat.

28

8. Formulasi, kebijaksanaan yang diambil harus benar-benar dapat dirasakan

manfaatnya, seperti musyawarah untuk mufakat.

9. Pengaturan Pengendalian, pelaksanaan kegiatan LKMD benar-benar

mendapat pengawasan dari semua kalangan, baik masyarakat maupun

pemerintah.

10.Dinamika Administrasi, kepemimpinan yang baik seharusnya dapat

memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui LKMD.

11.Mendorong Proses Perubahan, bila LKMD berjalan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, maka LKMD dapat membawa perubahan bagi

kesejahteraan masyarakat.

12.Keterkaitan dan keterpaduan, semua kegiatan dalam LKMD tersebut

berdasarkan tugas dan fungsinya seharusnya terkait antara satu kegiatan

dengan kegiatan lainnya agar LKMD tersebut dapat berjalan sebagaimana

mestinya.

13.Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat, LKMD sebagai lembaga sosial

atas prakarsa masyarakat sendiri diharapkan dapat mendorong partisipasi

aktif dari masyarakat itu sendiri.

29

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs. Ketaren, Nurlela. 2009. Administrasi Pembangunan.Medan

hal 1-3

2. Bpk. Tarigan, Jujuran, SPd. Sekretaris Kecamatan STM Hulu

3. http://www.slideshare.net/DadangSolihin

4. http://docs.google.com/

5. http://www.kalteng.go.id/INDO/

pemberdayaan_masyarakat2003.htm

30