Kelembagaan tata ruang

PENGEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKKAN RENCANA TATA

RUANG

OLEHDEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD

2007

[email protected]

RUANG ADALAH WADAH YANG MELIPUTI RUANG DARATAN, RUANG LAUTAN, DAN RUANG UDARA SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH, TEMPAT MANUSIA DAN MAKHLUK LAINNYA HIDUP DAN MELAKUKAN KEGIATAN SERTA MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUPNYA

DEFINISI RUANG

ADALAH WUJUD STRUKTURAL DAN POLA PEMANFAATAN RUANG BAIK DIRENCANAKAN MAUPUN TIDAK

TATA RUANG

ADALAH PROSES PERENCANAAN TATA RUANG , PEMANFAATAN RUANG, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENATAAN RUANG

ADALAH HASIL PERENCANAAN TATA RUANG

RENCANA TATA RUANG

1. KAWASAN LINDUNG.2. KAWASAN BUDI DAYA.

PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI UTAMA KAWASAN

1. RUANG WILAYAH NASIONAL2. RUANG WILAYAH PROPINSI3. RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PENATAAN RUANG BERDASARKAN ASPEK ADMINISTRATIF

1. KAWASAN PERDESAAN BAG DARI RTRWK

2. KAWASAN PERKOTAAN3. KAWASAN TERTENTU BAG DARI

RTRWPATAU RTRWK

DITE-TAPKAN

DENGAN KEPPRES

PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN DAN ASPEK

KEGIATAN

1. DINAMIS,2. POLA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK,3. ARAHAN UNTUK MASYARAKAT DALAM

MEMILIH LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

4. POLA KETERKAITAN ANTARA ASPEK FISIK, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK

5. MEMADUKAN ASPEK SOSIOLOGI, EKONOMI, EKOLOG, DAN GEOGRAFI DALAM PEMBANGUNAN FISIK

SIFAT RENCANA TATA RUANG

MENURUT UU 24 / 92 TENTANG PENATAAN RUANG:

1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP)3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA (RTRWK)

(SECARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL RENCANA-RENCANA TERSEBUT ADALAH BERHIRARKI, UNTUK MENJAMIN KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

RTRWPRTRWP

RTRWN

RTRWK/KabRTRWK/Kab

Rencana Rinci Tata Ruang KawasanRencana Rinci Tata Ruang Kawasan

PEDOMAN:

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH NASIONAL

2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

3. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

4. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH SECARA NASIONAL

5. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA NASIONAL

6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

PEDOMAN:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN

RUANG PROPINSI2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PROPINSI3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN

KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM PROPINSI

4. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

5. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROPINSI

6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

PEDOMAN:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN

RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN

KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR

4. PENETAPAN LOKASI INVESTASI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

5. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA

6. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA/KABUPATEN

RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

HARUS BERISI

1.RENCANA TATA GUNA TANAH2.RENCANA TATA GUNA AIR3.RENCANA TATA GUNA UDARA4.RENCANA TATA GUNA SUMBER DAYA

ALAM LAINNYA

DASAR HUKUM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

1. RTRWN DENGAN PP2. RTRWP DENGAN PERDA

PROPINSI3. RTRWKAB/KOTA DENGAN PERDA

KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN

PERENCANAANDARI SISI

TEKNOKRATIS

PERENCANAANDARI SISI

POLITIS

KESEPAKATANDISTORSI

RENCANA

PENGEDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. DILAKUKAN DENGAN “PERIZINAN”2. HANYA DILAKUKAN “GANJARAN”

(INSENTIF) YAITU PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK BAGI LOKASI YANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG

1. NASIONAL: BADAN TATA RUANG NASIONAL

2. PROPINSI: DINAS TATA RUANG PROPINSI

3. KABUPATEN/KOTA: - DINAS TATA KOTA

- DINAS TATA BANGUNAN

LEMBAGA PENEGAK TATA RUANG WILAYAH

TERIMA KASIH