Top Banner
KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
24

KELAS XI Semester 1

Jan 20, 2016

Download

Documents

birch

APBN DAN APBD. KELAS XI Semester 1. DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK. Editor: Iqbal Fauzi Rakhmat Sri Nur Mulyati. MENU UTAMA. STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI. Standar Kompetensi. Memahami APBN dan APBD. DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK. Kompetensi Dasar. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KELAS XI  Semester 1

KELAS XI Semester 1

DRS. TRI NARDONO

SMA N 1 DEPOK

Page 2: KELAS XI  Semester 1

MENU UTAMA

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

MATERI

Page 3: KELAS XI  Semester 1

Memahami APBN dan APBDMemahami APBN dan APBD

Standar Kompetensi

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 4: KELAS XI  Semester 1

Kompetensi DasarKompetensi Dasar

Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBDAPBD

Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerahpemerintah pusat dan pemerintah daerah

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 5: KELAS XI  Semester 1

INDIKATOR

Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD.

Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

Menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian

Page 6: KELAS XI  Semester 1

APBN?

APBD?

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Tujuan APBN Asas

anggaran

Format APBN

Page 7: KELAS XI  Semester 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran negara dalam satu tahun

Page 8: KELAS XI  Semester 1

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi APBN

Page 9: KELAS XI  Semester 1

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lanjutan….

Page 10: KELAS XI  Semester 1

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA

PENERIMAAN DALAM NEGERI

HIBAH

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 11: KELAS XI  Semester 1

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dari Pajak

Penerimaan Bukan Pajak

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DCCEPOK

Page 12: KELAS XI  Semester 1

PembelanjaanNegara

Belanja PemerintahPusat

Dana Perimbangan

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 13: KELAS XI  Semester 1

Tujuan APBN

Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan

keputusan mengenai pengeluaran tahunan

Page 14: KELAS XI  Semester 1

Asas anggaran:

Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara

Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara

Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara

Page 15: KELAS XI  Semester 1

FORMAT APBNFORMAT APBNURAIANURAIAN APBN 2004APBN 2004

( dalam rupiah )( dalam rupiah )

APBN 2005APBN 2005

(dalam rupiah )(dalam rupiah )

A.A. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam NegriI. Penerimaan Dalam Negri

II. HibahII. Hibah

B.B. Belanja NegaraBelanja Negara

I. Belanja Pemerintah PusatI. Belanja Pemerintah Pusat

II. Belanja DaerahII. Belanja Daerah

C.C. Keseimbangan PrimerKeseimbangan Primer

D.D. Surplus / Defisit Anggaran ( A – Surplus / Defisit Anggaran ( A – B )B )

E.E. PembiayaanPembiayaan

I. Pembiayaan Dalam NegeriI. Pembiayaan Dalam Negeri

II. Pembiayaan Luar NegeriII. Pembiayaan Luar Negeri

403.769,6403.769,6

403.031,8403.031,8

737,7737,7

430.041,2430.041,2

300.036,2300.036,2

130.005,0130.005,0

36.956,136.956,1

(26.271,6)(26.271,6)

26.271,626.271,6

50.050,550.050,5

(23.778,9)(23.778,9)

380.771,1380.771,1

379.627,1379.627,1

750,0750,0

397.769,3397.769,3

266.220,3266.220,3

131.549,1131.549,1

46.744,646.744,6

(17.392,2)(17.392,2)

17.392,217.392,2

37.585,837.585,8

(20.193,6)(20.193,6)

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 16: KELAS XI  Semester 1

NoNo UraianUraian Dalam Dalam Jutaan Jutaan RupiahRupiah

1.1.

2.2.

Pendapatan NegaraPendapatan Negara

1.1. Penerimaan dalam negeriPenerimaan dalam negeri

2.2. HibahHibah

Belanja NegaraBelanja Negara

1.1. Belanja Pemerintah PusatBelanja Pemerintah Pusat

2.2. Anggaran Belanja Untuk Anggaran Belanja Untuk DaerahDaerah

300,19300,19

210,5210,5

0,300,30

327,86327,86

229,34229,34

98,5298,52

Data Pendapatan dan Pengeluaran Negara X Tahun 2004 (miliar rupiah)

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 17: KELAS XI  Semester 1

Pengaruh APBN terhadap perekonomian

Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi)

Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga (deflasi)

Page 18: KELAS XI  Semester 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam satu tahun

Page 19: KELAS XI  Semester 1

Anggaran pendapatan daerah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain

Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Page 20: KELAS XI  Semester 1

Anggaran pengeluaran daerah :

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Page 21: KELAS XI  Semester 1

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Page 22: KELAS XI  Semester 1

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Page 23: KELAS XI  Semester 1

BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM DIBANGUN DENGAN

UANG DARI PAJAKDRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Page 24: KELAS XI  Semester 1

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK