KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA - mnj.my.id · PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • UU Keuangan Negara telah mengatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

Dra Nia Kania Winayanti, S.H.,M.H

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

• UU Keuangan Negara telah mengatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

• Presiden selaku Kepala Pemerintahan (Chief of Executive)berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Chief Executive Officer (CEO) sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

• Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negaraa. Dikuasakan kepada :

1. Menteri Keuangan2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga

b. Diserahkan kepada :Gubernur/Bupati/Walikota( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )

• Kekuasaan tersebut dibantu oleh :• Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO)• Menteri/pimpinan lembaga : Chief Operational Officer (COO),

Comptabel beheeradministratief beheer

PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

PERINTAH PEMBAYARAN

PENGUJIANPENCAIRAN

DANA

Pemisahan Kewenangan

Menteri Teknis Menteri Keuangan

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN

DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam

bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief

Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada

hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO)

untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

UU No. 17 tahun 2003

Presiden

Men.Keu Men.Teknis Gub/Bpt/ Ka. Lbg W.kota

KPPN KPA KPA SKPD

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pentingnya Pembagian kekuasaan pengelolaankeuangan ini untuk :

1. Ada kejelasan pembagian wewenang dan tanggungjawab

2. Terjadinga mekanisme Checks and balances3. Sbg upaya peningkatan profesionalisme dlm

penyelenggaraan pemerintahan

• Bank sentral : Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga, & mengatur kelancaran sistem pembayaran

Kekuasaan dimaksud :

• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

• tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara :1. Digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.2. Setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai

tugas sebagai berikut :

• a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;• b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;• c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;• d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;• e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah

ditetapkan dengan undang-undang;• f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;• g) menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;• h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal

berdasarkan ketentuan undang-undang.

( UUNo. 17/2003 Bab II Psl 8 )

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

• menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;• melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang

dipimpinnya;• melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan

menyetorkannya ke Kas Negara;• mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;• mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian

negara /lembaga yang dipimpinnya;• melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah :

• dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;

• dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sbb :

• menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

• menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

• melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

• melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

• menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sbb:

• menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;• melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya;• melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;• mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;• mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Men.keu Men/k.l. Gub/bpt/w.k.

Presiden

kppn

KPA

KPA

PPK

B.O.

PPSPM

KPA

Pihak.III

Pjbt/Panitia

Pengadaan

B.Penerima

Bendahara

PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA

• Pengurusan terhadap keuangan negara terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus.

• Pengurusan umum, pejabat yang melaksanakan kewenangan pengurusan anggaran negara dapat diklasifikasi atas dua macam :– Otorisator– Ordonatur

• Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yg dapat mengakibatkan uang negara keluar, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat.

• Wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara berkurang atau bertambah.

Otorisasi dpt diklasifikasikan menjadi 2 macam :

• Otorisasi umum : otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum.

• Contohnya : Peraturan pensiun dan UU pajak.

• Otorisasi yg berbentuk surat keputusan Yg khususnya mengikat orang/pihak tertentu,

• Misalnya : surat keputusan pegawai negeri dan otorisasi untuk proyek.

• Pejabat yang berwenang menjalankan tindakan sebagai otorisator adalah :

• Presiden sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945• Semua menteri yang menguasai anggaran

ORDONATUR

• Ordonator adalah pejabat yang melakukan pengawasan terhadapotorisator agar otorisator tersebut dalam melaksanakan tidakan/keputusannya selalu demi kepentingan umum.

• Tugas utama ordonator adalah melaksanakan pengujian dan penelitian terhadap penerimaan maupun terhadap pengeluaran uang negara.

• Oleh karena itu ordonator dIbedakan :• Ordonator pengeluaran negara

– Yaitu pejabat yang dalam hal ini ditunjuk Menteri keuangan Negara dan sebagai pelaksana adalah Direktorat jenderal Anggaran, yang untuk daerah dilaksanakan oleh kantor perbendaharaan negara.

• Tugas Ordonator Pengeluaran Negara adalah :•

• Ordonator penerimaan negara

Pendelegasian Kewenangan BUN

• Selaku Bendahara Umum Negara

( BUN ), pelaksanaan anggaran di daerah dikuasakan kepada :

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara ( Kuasa BUN ), sesuai dengan batas kewenangannya.

( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )

Bandung, 30 Oktober 2017Penulis,

Dra. Hj. Nia Kania Winayanti, S.H.,M.H.