Kekuasaan dan Proses Pembuatan Kebijakan - Blog Staffpemerintah1.pdf · kanker payudara Perubahan kebijakan vaksin . Tahap pembuatan kebijakan Identifikasi masalah & isu Perumusan

KMA

Kekuasaan & Proses Pembuatan Kebijakan

Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

Proses Pembuatan Kebijakan

Teori Makro

Teori makro difokuskan pada pengaruh sistem

politik

Teori makro dibedakan menjadi

konflik dan konsensus

Teori Mikro

Teori mikro lebih difokuskan pada mekanisme dan

administrasi rutin dalam pembuatan

kebijakannya daripada sistem

politik

Siapa yang Mempengaruhi Kebijakan?

Demokrasi: masyarakat

berpartisipasi dalam

pembuatan kebijakan

Masyarakat yg dimaksud adalah

hanya sekelompok kecil saja

Kelompok kecil pada

masyarakat yang merupakan kelompok elite

Kelompok elite tsb yg terlibat

dalam pembuatan kebijakan

Masyarakat

Kelompok Pluralis

Kekuasaan adalah difusi sosial

Menerapkan demokrasi liberal

Negara bersifat netral

Tidak ada kaum elite yang berkuasa

Outcome: kebijakan yang mencakup kepentingan publik

Kelompok Elite

Kekuasaan ada di tangan Elite

Mendominasi pada pembuatan kebijakan

Di beberapa negara, kaum elite dapat dikenali dari nama keluarga mereka

Kebijakan

Melibatkan satu

rangkaian keputusan yang lebih

spesifik dan dalam urutan rasional

Keputusan

Seleksi eksplisit dari pilihan yang besar atau kecil ketika kebijakan dilibatkan dalam pengambilan dan

penerapannya

Tipe dan tingkatan kebijakan

Politik Tinggi Politik Rendah (biasa)

Tipe Kebijakan Kebijakan Makro Kebijakan Sistemik

Kebijakan mikro Kebijakan sektoral

Tingkatan Kebijakan

Pemerintah nasional Pemerintah lokal Pemerintah Regional

Departemen Kesehatan Otoritas lokal bidang kes Institusi (klinik, RS)

Contoh Kebijakan Peraturan sektor swasta Perubahan kondisi pelayanan pemerintah dan gaji

Pengenalan skrining kanker payudara Perubahan kebijakan vaksin

Tahap pembuatan kebijakan

Identifikasi masalah &

isu

Perumusan kebijakan

Implementasi kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan menurut Kingdon (1984: 3)

Pengaturan agenda

Alternatif spesifik dari pilihan yang

akan dibuat

Pilihan yang berwenang

diantara alternatif spesifik

Implementasi dari keputusan

.

Proses pembuatan kebijakan menurut

Hogwood dan Gunn (1984)

Keputusan untuk memutuskan

(mencari isu dan mengagendakannya) Keputusan

bagaimana cara memutuskan

(menyaring isu)

Definisi isu

Peramalan

Pengaturan prioritas dan

tujuan

Analisis pilihan

Implementasi kebijakan,

monitoring & kontrol

Evaluasi & review

Pemeliharaan kebijakan,

penghentian atau rangkaian

Model pembuatan kebijakan

Model Synopsis atau Rasional

Model Incrementalist

Model Campuran Scanning

Model Sinopsis Atau Rasional

Pembuat kebijakan berhadapan dengan masalah tertentu &

memisahkannya serta

membandingkannya dengan

permasalahan lain

Pembuat kebijakan melihat tujuan,

sasaran atau nilai-nilai terkandung di

dalam masalah tersebut

Berbagai alternatif yang berhubungan

dengan masalah yang perlu

dipertimbangkan

Mempertimbangkan setiap

konsekuensi (biaya dan manfaat/keuntungan)

dari dipilihnya alternatif

tersebut

Alternatif yang dipilih beserta

konsekuensinya dibandingkan

dengan alternatif lain

Pemilihan alternatif (dan konsekuensinya)

mengacu pada pencapaian tujuan,

sasaran atau nilai-nilai

Model Incrementalist

Pembuat kebijakan memperhatikan sejumlah kecil

alternatif dari masalah

Pembuat kebijakan cenderung memilih

pilihan yang berbeda dari kebijakan yang

ada

Perlu pertimbangan dari masing-masing alternatif

dan konsekuensi yang penting

Tidak ada pilihan kebijakan optimal karena pengujian dari

keputusan yang baik memerlukan persetujuan

pembuat kebijakan tanpa melihat pilihan keputusan tersebut adalah pilihan yang terbaik

Pembuatan kebijakan Incremental lebih mengutamakan perbaikan &

memfokuskan pada perubahan kecil dari kebijakan tersebut daripada

mempertimbangkan kebijakan utama masa depan

Model Campuran Scaning dan

Model Optimal Normatif

Model ini berada di tengah-tengah antara Model rasional &

Model incrementalist

Menggunakan suatu contoh pengaturan sistem pengamatan

cuaca di seluruh dunia yang menggunakan satelit cuaca

Dengan pendekatan ini, dilakukan survei kondisi cuaca yang

menyeluruh dengan menggunakan kamera yang mampu melakukan

pengamatan terperinci

Model ini akan membedakan keputusan kedalam keputusan

makro (fundamental) dan mikro (kecil)

Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan

Partai Politik : berjanji dan memenuhi janji ?

Partai Politik

Membuat dokumen kebijakan atau pernyataan sebelum pemilihan

untuk menunjukkan kebijakan apa yang akan dibuat bila terpilih masuk

ke dalam pemerintahan

Mungkin menjanjikan perubahan, tetapi tidak dapat memenuhinya

ketika berada di dalam kekuasaan

Partai Politik

Sistem Multi Partai

Partai politik

Terlibat dalam tahap pertama

identifikasi kebijakan

Menyatakan perubahan

Apa yang direncanakan

untuk disampaikan

Hal baru apa yang akan

ditambahkan dalam agenda

kebijakan

Merumuskan kebijakan ketika ada

dalam pemerintahan

Partai Politik

Sistem Partai Tunggal

Partai adalah lembaga tertinggi pembentuk

kebijakan

Partai politik merumuskan semua

kebijakan

Pemerintah yang menentukan cara

terbaik untuk menerapkannya

Parlemen bertindak sebagai sebuah forum

untuk diskusi

Lembaga Legislatif

mayoritas negara adikuasa

ekspresi kedaulatan dan lembaga tinggi

negara yang membuat keputusan

Fungsi

mewakili rakyat melaksanakan legislasi

mengawasi lembaga eksekutif

Ideal

mempunyai berbagai

pengaturan konstitusi

kekuasaan yang berbeda dengan

kekuasaan lembaga eksekutif

Kenyataannya lembaga legislatif lebih sebagai lembaga yang menyetujui keputusan

Lembaga legislatif = bark without bite

Lembaga Eksekutif

Di banyak negara dengan sistem multi partai, sebagian besar kekuasaaan pembuatan kebijakan ada pada lembaga eksekutif Perdebatan tentang dominasi pembuatan kebijakan:

Lembaga eksekutif mendominasi pembuatan kebijakan

Pegawai sipil atau birokrat yang mengawasi proses kebijakan

Lembaga Eksekutif

Dalam semua sistem, ada sejumlah pemeriksaan & penilaian untuk mengawasi kekuasaan eksekutif dan aturan partai Salah satu yang terpenting adalah pemisahan sistem hukum yang dapat mengembalikan aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat menunjukkan apabila para eksekutif melanggar konstitusi

Lembaga Eksekutif

Jumlah para eksekutif terbilang sangat sedikit, intinya terdiri dari sekelompok politisi yang bekerja di sekeliling pimpinan eksekutif

Mereka yang menjalankan kabinet atau kementerian adalah pembuat kebijakan yang sebenarnya

Pemerintahan

Mesin pemerintahan Administrasi/

Birokrasi

Birokrasi

institusi yang menjalankan fungsi

negara

dibuat oleh pegawai sipil atau birokrat dalam departemen atau kementrian

mengumpulkan informasi dan data

merencanakan bagaimana kebijakan disebarluaskan,

dilaksanakan, diawasi

menerapkan kebijakan publik yang menyediakan pelayanan

dan barang publik

mengatur dan menegakkan

kebijakan

mengumpulkan pajak

Kekuatan birokrasi berbeda antar negara

Kementrian Kesehatan

Hirarki Kementrian Kesehatan

berada di bawah Kementerian Keuangan,

Pertahanan, Luar Negeri, Industri, Perencanaan &

Pendidikan

Kementrian Kesehatan

Status Kementerian Kesehatan yang relatif rendah mempunyai implikasi dalam hubungannya dengan kementerian lainnya, dimana kebijakan juga mempunyai efek pada kesehatan masyarakat

Sebagai contoh, departemen lain yang bertanggung jawab pada bidang pengairan, pertanian dan pendidikan memiliki tujuan & target masing-masing sehingga tidak menaruh perhatian pada isu-isu kesehatan

Departemen-departemen tersebut tentu menjadi tidak siap untuk mengambil peran aktif dalam kebijakan dan perencanaan kesehatan

Kementrian Kesehatan

Kementerian kesehatan merupakan organisasi

yang kompleks dan memiliki kekhususan dalam status yang tinggi dari penasehat-penasehat profesional

Tenaga dokter, dokter gigi, perawat, farmasi mempunyai posisi resmi dalam Kementerian Kesehatan dan memberikan pendapat teknis kepada administrator atau birokrat di kementerian

Penasehat

Di banyak negara, Penasehat mendominasi kementerian sebagai pimpinan bagian

Penasehat diperlukan karena dapat terjadi konflik antara tenaga kesehatan yang berstatus tinggi dengan birokrat lain dalam kementerian

Bila menteri adalah seorang dokter, terdapat kemungkinan perbedaan antara tujuan politik dan profesional

Konsultasi Ahli

Cara Konsultasi

melalui komite penasehat yang telah ada

[termasuk pihak luar dengan keahlian tertentu]

melalui pertemuan khusus atau kelompok kerja yang

dipersiapkan untuk memberikan nasehat

terhadap masalah tertentu

Konsultasi Ahli

Selama konsultasi, dapat terjadi ketegangan antara menteri dengan pihak luar dan antar bagian yang berbeda dalam satu kementerian

Di dalam kementrian, setiap orang memiliki kecenderungan menjadi otonom dan bebas

Institusi Sub-nasional

Kementerian kesehatan sangat sentralistis, mempunyai garis vertikal kekuasaan & tidak banyak memberi kesempatan bagi level kekuasaan yang lebih rendah untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan

Namun, saat penerapan kebijakan, kementerian kesehatan pusat tergantung dengan kekuasaan regional, provinsi atau distrik

Pemerintah pusat menyerahkan beberapa tanggung jawabnya dalam perencanaan dan manajemen ke tingkat sub pusat atau dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah (desentralisasi)

Institusi Sub-nasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi

ukuran pengawasan pada tingkat sub nasional

Kemampuan lembaga setempat untuk mempengaruhi penerapan & pembuatan kebijakan

kemampuan lembaga sub nasional untuk mengawasi sumber daya & membangun dukungan politik

Institusi Sub-nasional

Desentralisasi Jenis utama

(Rondinelli, 1983)

dekonsentrasi

devolusi

delegasi

privatisasi

Institusi Sub-nasional

Manfaat Desentralisasi

Dapat digunakan untuk menciptakan

atau meredakan konflik sosial dan

politik

Dapat memperkuat akses pembuatan keputusan pada

kelompok dominan setempat

Dapat memperkuat posisi partai yang

berkuasa & pemerintah tingkat

daerah

Institusi Sub-nasional

Fungsi Kementerian kesehatan Pusat

•perumusan kebijakan

•pengembangan strategi kesehatan

•alokasi sumber daya

Fungsi Kementerian kesehatan tingkat

regional dan provinsi

•pengawasan perencanaan dan program kesehatan regional

•mengkoordinasikan kegiatan kesehatan

•anggaran dan keuangan

•pemberdayaan dan pengawasan sebagian atau seluruh tenaga kerja kesehatan

Fungsi distrik (tingkat administrasi terbawah di

bawah kementerian kesehatan atau

pemerintah setempat)

•mengatur dan menjalankan rumah sakit distrik dan pelayanan perawatan utama

•menyusun dan mengawasi anggaran kesehatan setempat.

Lembaga Yudikatif & Lembaga Keamanan

Peran Lembaga Yudikatif & Keamanan

terpisah dari pemerintahan

menjadi aktor penting dalam perumusan

kebijakan

memainkan peran secara langsung atau tidak

langsung dalam usaha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan

pemerintah

-END-