KEGIATAN SOSIALISASI - BPKA Kota Padangbpka.padang.go.id/files/2017/05. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi... · kegiatan sosialisasi lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik

KEGIATAN SOSIALISASI

LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN dan PARTAI POLITIK TENTANG HIBAH DAN BANSOS

PADANG 2017

UNDANGAN

PERSERTA

UNDANGAN

PERMINTAAN

NARASUMBER

DAFTAR

HADIR

PESERTA

DOKEMENTASI

KEGIATAN

LAPORAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI LEMBAGA SOSIAL

KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK TAHUN 2017

I. DASAR PEMIKIRAN

Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok untuk

mencapai sutau tujuan tertentudengan cara tertentu dan aturan tertentu.

Secara umum tujuan daripada organisasi adalah untuk mencapai tujuan

individu yang dilaksanakan dengan cara berkelompok. Jenis daripada

organisasi sangat beragam, seperti : organisasi keluarga, organisasi

masyarakat,organisasi sekolah, organisasi politik, organisasi internasional

dan lain sebagainya. Setiap jenis organisasi ini mempunyai tujuan dan

mekanisme yang berbeda-beda. Organisasi masyarakat adalah organisasi

yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dalam mencapai tujuan untuk

kepentingan bersama suatu masyarakat tertentu. Organisasi ini mempunyai

badan hukum yang jelas yang tertuang dalam undang-undang Dasar 1945

pasal 28

Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai

sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok

orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat

umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan

yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang memiliki peran

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM

dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis

organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda

dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta (private

sector)sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat

dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. Berbeda dengan

organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang

berorientasi komersial, secara konsepsional LSM memiliki karakteristik

yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat

sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM

dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik

dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat

menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak

begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta. Sistem politik

Indonesia,di dalamnya terdapat partai politik sebagai pilar utama yang

menjadi alat politik rakyat untuk melakukan perubahan,karena partai politik

telah dijamin dengan undang-undang menjadi media bagi rakyat untuk

terlibat dalam kekuasaan. Partai politik digunakan sebagai sarana

perubahan kearah yang lebih baik. Namun yang terjadi saat ini rakyat

belum merasakan kesejahteraan seperti yang diinginkan. Partai politik

termasuk lembaga-lembaga politik kenegaraan lainnya dianggap lemah

dalammenjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa

sehinggamembiarkan terjadinya dominasi dan manipulasi Negara terhadap

masyarakat. Dari sinilah gerakan LSM muncul secara alami sebagai reaks

iatas kondisi sosial politik termasuk kondisi ekonomi

Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah

dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal

peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi

menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga

masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk

mengungkapkan pikiran dan tuntutannya. Dengan kehidupan politik yang

lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan

strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin

kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini

tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu,meskipun demikian masih

terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial

menjadi pengekang rakyat. Lembaga swadaya masyarakat mempunyai

peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Termasuk

perannya dalam membantu melindungi hak-hak masyarakat yang tidak

terlindungi atau mendapat perlindungan yang tidak maksimal dari

pemerintah. Hak-hak masyarakat Sangat dekat kaitannya dengan

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.Bentuk perlindungan yang

diberikan dapat berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki

kekuatan hukum pasti.

Hibah adalah pemberian uang /barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain,badan usaha

milik Negara/badan usaha milik daerah, badan,lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikatserta

tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah .

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu,keluarga kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Didalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan hibah masih

dapat ditemukan di lapangan tidak tepat sasaran ,

Dengan melihat realita tersebut diatas Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik kota Padang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pemberdayaan

Lembaga Sosial kemasyarakatan dan Partai Politik Tahun 2016 dengan

tema “ Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Sosial

Kemasyarakatan dalam mendukung program Pemerintah melalui

Akuntabilitas Pelaporan “

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara tahun 2014 nomor 224,Tambahan Lembaran

Negara nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2015 (Lembaran

Negara tahun 2015 nomor 24 tambahan Lembaran Negara 5657 ).

2. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189)

3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kota Padang (Lembaran Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran

Daerah Tahun 2008 nomor 17sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran

Daerah Tahun 2012 Nomor 15)

4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017(

Berita Daerah Tahun 2017 nomor 104);

5. Keputusan kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang no

200..VIII.83.a/Kesbangpol/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang

Panitia Penyelenggaraan Pemberdayaan LSK dan Partai Politik

Tahun 2017

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberdayakan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik

untuk berperan serta dalam berbagai program pembangunan kehidupan

Demokratis di Tengah-tengah masyarakat Kota Padang

2. Tujuan

Setelah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan ini diharapkan kiranya

secara bertahap dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang alur

dan prosedur dana hibah serta pelaporannya.

IV. TEMA DAN SIFAT KEGIATAN

1. Tema

“Melalui Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Kita Wujudkan

Pembangunan Kota Padang”.

2. Sifat kegiatan

Berupa Sosialisasi dan dilaksanakan dalam 1 Hari

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2017 bertempat di Ruangan Bagindo

Aziz Chan Kompleks Balaikota Aie Pacah Padang yang dibuka oleh Bapak

Suardi SH. M.Hum Staf Ahli Bidang Politik dan Kemasyarakatan

VI. JUMLAH PESERTA

Diikuti sebanyak 75 Orang peserta terdiri dari unsur Partai Politik ,Ormas,

Yayasan, OKP. Cabor dan penerima bantuan sosial perorangan Se Kota

Padang

VII. RANGKAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan

dan Partai Politik dilakukan dalam bentuk ceramah berupa penyampaian

materi dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab oleh peserta dan

dipandu oleh moderator dengan materi dan nara sumber sebagai berikut :

1. Prosedur dan tata cara pengajuan dana hibah dan bansos oleh Kepala

BPKA Kota Padang

2. Sosialisasi peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri

Nomor 6 Tahun 2017 oleh Kepala BPKP RI Perwakilan Sumbar

3. Partisipasi penerima hibah dan bansos dalam mendukung

pembangunan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prop. Sumatera Barat

4. Sistem pelaporan dana hibah dan bansos oleh kepala Inspektorat Kota

Padang

5. Pelaksanaan hibah dan bansos dipandang dari sisi hukum oleh kepala

kejaksaan negeri padang

Didalam pelaksanaan kegiatan begitu antusiasnya peserta dalam Tanya

jawab karena peserta yang kita undang merupakan penerima hibah

dan bansos tahun 2017 dan mereka berharap dalam penerimaan

hibah dan bansos ini tidak terjadi kesalahan administrasi pelaporan

Sesi Tanya jawab

Forum kota sehat (Ramani ) ditujukan kepada Kesbangpol.

Propinsi Sumatera Barat.

- Pertanyaan : Seperi apa pelaporan yang baik dana hibah

digunakan agar tidak tersangkut hukum??

- Jawab: Format laporan pertangungjawaban dana hibah

berdasarkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan

Bukti-bukti pengeluaranan dana serta dokumentasi kegiatan.

Majelis talim (Tati ) ditujukan kepada Inpektorat Kota Padang

- Pertanyaan :

Format laporan bagaimana dan jika terjadi perubahan RAB

dalam tahun berjalan apakah bisa dirobah atau ditukar??

- Jawab:

Sebelum APBD tahun 2017 disahkan sudah ada format

laporannya.

Perubahan RAB tidak bisa dilakukan karena pada saat

merealisasikan harus sesuai dengan proposal dan harus ada

konfirmasi perubahan tujuan dan sasaran ke OPD pengelola

hibah.

Pertanggungjawaban keuangan harus menurut SAB yang

berlaku dan kalau tidak ada SAB maka akan dilihat menurut

kewajaran pasar. Dan apabila kelebihan harga maka dana

tersebut akan disetor kembali.

Tambahan dari Kejaksaan ; Perubahan boleh dilakukan

dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabka.

Nilai di atas 200 juta harus dilelang melalui ULP Kota Padng.

Forum nelayan (Anwar) kepada Kejaksaan Negeri Padang

- Pertanyaan:

Bagaimana pengawasan secara langsung dari pemerintah ke

Forum Nelayan sesuai Undang-undang.

- Jawab: Pemerintah memfasilitasi layak atau tidaknya

penerimaan hibah oleh SKPD terkait.

Apabila tidak ada Badan Hukum / SKT apakah berhak

mendapatkan dana hibah.

- Jawab: Ada Kelompok hibah tertentu yang Apabila Tidak ada

Badan Hukum / SKT dapat menerima hibah sesuai dengan

aturan yang berlaku. Apabila tidak ada SKT berhak dalam

pengusulan penerimaan hibah pada SKPD terkait. Kelompok

Nelayan harus ada SKT.

Partai Amanat Nasional (Hendrik Margaret)

- Pertanyaan:

Bagaimana system rekomendasi dana hibah.

- Jawab: Salah satu untuk mendapatkan dana hibah adalah

ormas harus berbadan hukum dan Kesbangpol memfasilitasi

Proposal yang masuk, dalam penggangaran dana hibah dan

bansos harus tepat sasaran.

VIII. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan dilaksanakan pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan

dan Partai Politik ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan yang

demokratis ditengah-tengah masyarakat dan secara bertahap

meningkatkan kesadaran dan pemahamam masyarakat terhadap hak dan

kewajiban di era otonomi daerah

IX. PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul dibebankan sepenuhnya pada APBD Kota

Padang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesbangpol Kota Padang

Tahun Anggaran 2017 kegiatan Pemberdayaan Lembaga Sosial

Kemasyarakatan dan Partai Politik Tahun 2017 dengan nomor rekening

1.19.01.21.08.5.2.01.01.

X. SUSUNAN PANITIA

Terlampir

XI. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaaan kegiatan Sosialisasi pemberdayaan

lembaga sosial kemasyarakatan dan Partai Politik disampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan bagi

Pemerintah Kota Padang dalam rangka pemberdayaan lembaga Sosial

Kemasyarakatan dan Partai Politik

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA,

d.t.o

MURSALIM, AP., M.Si.

NIP. 19740608 199311 1 001