KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT · PDF fileujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. ... Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu? ... pelayanan administrasi

http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

Tugas Makalah

Sosiologi Kesehatan

KEEFEKTIVAN PUSKESMAS

BAGI MASYARAKAT INDONESIA

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2012



NAMA TIM PENYUSUN:

1) M. Alhada FuadIlah Habib (071114030)

2) Galang Putra Bangsa (071114065)

3) Mukhammad Fatkullah (071114035)

4) Yeni Meytasari (071114038)

5) Rafelita Nian Sari (071114019)


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor

kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh merekaini

akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitandengan

konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupansehari-hari,

kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salahsatu contoh

kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan.

Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya

dengankesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara

danaparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan

mudahdidapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di

bidangkesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas

adalahmenyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif

terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke

bawah.

Dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas”

karenaPuskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmasmerupakan

ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu?

2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas?

3. Apasaja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkungan

puskesmas?


4. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas?

5. Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas

2. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di

lingkupPuskesmas.

4. Mencari dan menemukan faktor- faktor penyebab terjadinya masalah-masalah

dilingkup Puskesmas.

5. Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.

1.4 Manfaat

Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini, diharapkan

dapatmemberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan

fungsiPuskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan

olehPuskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam

pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor- faktor

penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas, sekaligus dapat

mengetahuisolusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.

1.5 Metode

1.Studi Pustaka

2.Internet

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

1.2Rumusan Masalah


1.3Tujuan

1.4Manfaat

1.5Metode

1.6Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Birokrasi

2.2 Pengertian Pelayanan Publik

2.3 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik

2.4 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

BAB III ISI

3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas

3.2 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

3.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

3.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

3.6 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yangdijalankan

oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Berbagai

tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi.Berikut ini adalah

beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh :

1.Bintoro TjokroamidjoyoBirokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan

pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat

spesialisasi, dilaksanakan dalamsistem administrasi dan khususnya oleh aparatur

pemerintah (Tjokroamidjoyo,Bintoro : 1998).

2.Soerjono Soekamto (mengutip Weber)Birokrasi merupakan suatu organisasi yang

dimaksud untuk mengerahkan tenagadengan teratur dan terus menerus, untuk

mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto,Soerjono : 1982).

Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki

beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama,yaitu :

1)Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke

bawahdalam organisasi.

2)Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing-masing memiliki tugas

dantanggung jawab yang tegas.

3)Adanya-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata

kerjaorganisasi dan tingkah laku para anggotanya.

4)Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar

karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.


Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia :

1.Birokrasi pemerintahan umum

Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi- fungsi dasar pemerintahan dan

keamanan,hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukupketat, luas,

dan efektif.

2.Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, birokrasi

diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan.

3.Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepadamasyarakat.

2.2 Pengertian Pelayanan Publik

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaanketentuan

peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itusesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya,

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayanidirinya

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yangmemungkinkan

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dankreativitasnya demi mencapai

tujuan bersama (Rasyid, 1998). Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik

(public services) oleh birokrasi publik merupakan salahsatu perwujudan dari fungsi aparatur

negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagaiabdi negara. Pelayanan publik (public

services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga


negara). Pelayanan umum oleh LembagaAdministrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala

bentuk kegiatan pelayanan umumyang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di

Daerah dan di lingkungan BadanUsaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau

jasa baik dalam rangka upayakebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan

sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telahditetapkan.

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di

dalammemberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan

di ketahui sacara pasti oleh masing-masing.

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisikebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi

danefektifitas.

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberikeamanan,

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

4. Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal,maka

instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluangkepada

masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

A.Transparansi


Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak

yangmembutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

B.Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C.Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

D.Partisipatif

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

E.Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,gender,

dan status ekonomi .

F.Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibanmasing-

masing pihak.

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

A.Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudahdilaksanakan.

B.Kejelasan

1.Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik


2.Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalammemberikan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketadalam pelaksanaan pelayanan

publik

3.Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C.Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telahditentukan.

D.Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

E.Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum.

F.Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

G.Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnyayang

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

H.Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau

olehmasyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.

I.Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin,sopan dan santun, ramah,

sertamemberikan pelayanan ikhlas.

J.Kenyamanan


Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang bersih,rapi,

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,

seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

1.Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.

2.Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampaidengan

penyelesaian pelayanan.

3.Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian

pelayanan.

4.Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan.

5.Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan publik.

6.Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan, keahlian,

keterampilan,sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2.3 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat

kegiatandalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, dapat


dibedakanmenjadi: (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003)

1. Jenis Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan

keputusan,dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya, sertifikat, ijin- ijin,

rekomendasi, keterangantertulis dan lain- lainnya.Contoh jenis pelayanan ini adalah :

pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan

(KTP, NTCR, akta kelahiran/kematian).

2. Jenis Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau

sebagaiindividual) dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut

menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap

benda yangmemberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya.Contoh jenis

pelayanan ini adalah : pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanantelepon.

3. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya

berdasarkansuatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa

jasa yangmendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai

dalam jangka waktu tertentu.Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan angkutan

darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan

pelayanan pemadamankebakaran.

4. Jenis Pelayanan Regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi

kehidupanmasyarakat.

2.4 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik, maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi. Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikandalam

pemerintahan, karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara. Birokrasi pemerintah

tentu berbeda dengan birokrasi swasta, dimana birokrasi swasta lebih berorientasi pada


benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi pemerintahan memiliki fungsi

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di eraotonomi daerah seperti ini yang

mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelolasegala urusannya sendiri dan tidak

tergantung kepada pemerintah pusat. UU No. 32tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut

sehingga segala urusan di daerah dapat dikeloladengan baik tak terkecuali masalah pelayanan

publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas

pelayanan publik yangdilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya. Pelayanan publik

sampai saat ini masih banyak kekurangan, terutama pada posisi dan peran birokrasi yang

belum profesionaldan independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga.

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar, akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini. Birokrasi masih belumefisien,

yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansidan masih

banyak fungsi- fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepadamasyarakat masih

ditangani pemerintah. Dengan makin besarnya peran yang dijalankanoleh masyarakat, maka

seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang

dilakukan oleh negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi

sebagai motivator dan fasilitator gunatercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat

termasuk dunia usaha.Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai

consensus building,yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan

masyarakat. Peran iniharus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen

pembaharuan danfasilitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan

memeloporisuatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan sebagai fasilitator, birokrasi harus

dapatmemfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor

swastamaupun kepentingan negara.


BAB III

ISI

3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas

a. Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)

“Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada

di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan,

yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam

menentukan kegiatan pelayanan namuntidak mencakup aspek pembiayaan”.

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada palingdekat

ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit pelayanan

kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri). Fungsi Puskesmasadalah

mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring denganmisinya. Pelayanan

kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut dengan Comprehensive

Health Care Service yang meliputi aspek promotive, preventif, curative, dan rehabilitatif.

Prioritas yang harus dikembangkan olehPuskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan

kesehatan dasar (basic health care services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan

pencegahan (public health service).

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka Puskesmas dituntut untuk mandiri

dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan. Tetapi pembiayaannya

tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi pelayananmandiri, kewenangan yang

dimiliki Puskesmas juga meliputi : kewenanganmerencanakan kegiatan sesuai masalah

kesehatan di wilayahnya, kewenanganmenentukan kegiatan yang termasuk public goods atau

private goods sertakewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi

Puskesmas. Jumlahkegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai

kebutuhanmasyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun Puskesmas

tetapmelaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional.


Jadi, yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagaiujung

tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek

kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b.Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)

1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka

meningkatkankemampuan untuk hidup sehat

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepadamasyarakat

di wilayah kerjanya.

Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:

a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalamrangka

menolong dirinya sendiri.

b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali

danmenggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan

medismaupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan

tersebuttidak menimbulkan ketergantungan.

d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakanprogram


3.2Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat2010.

Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan

Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada

masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai(benchmark). Pelaksanaan

Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)diatur dalam Surat Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-

SPM yang wajib diselenggarakan olehseluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-

SPM spesifik yang hanyadiselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan

setempat. UW-SPM wajibmeliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar,

penyelenggaraan perbaikan gizimasyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit

menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi

pelayanan kesehatankerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini

diperkuat denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang

PedomanPenyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANANMINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1. PenyelenggaraanPelayanan

KesehatanDasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi

baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak

pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia

sekolah danremaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan / perawatan


2. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatanrujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4

kompetensi dasar (kebidanan, bedah,

penyakit dalam, anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan

yangmendukung upaya kesehatan

perorangan dankesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan

kesehatan

3. Penyelenggaraan pemberantasan

penyakitmenular

Penyelenggaraan penyelidikan

epidemiologidan penanggulangan

Kejadian Luar Biasa(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan

penyakit polio


penyakit TB paru


penyakitmalaria


penyakit kusta


penyakit ISPA


penyakit HIV-AIDS


penyakit DBD


penyakit diare


penyakitfliariasis


4. Penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5. Penyelenggaraan promosikesehatan Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan

masyarakat dalamupaya kesehatan

6. Penyelenggaraankesehatan

lingkungan dansanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan

fisik, kimia, biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat

umum

7. Pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zatadiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan

danPenanggulangan Penyalahgunaan

NAPZA)yang berbasis masyarakat

8. Penyelenggaraan pelayanan

kefarmasiandan pengamanan

sediaanfarmasi, alat kesehatanserta

makanan danminuman

Penyediaan obat dan perbekalan

kesehatanuntuk pelayanan kesehatan

dasar

Penyediaan dan pemerataan

pelayanankefarmasian di saranan

pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat

kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun

fasilitasnya,karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun

demikiankegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )


2. Keluarga Berencana

3. Usaha Peningkatan Gizi

4. Kesehatan Lingkungan

5. Pemberantasan Penyakit Menular

6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8. Usaha Kesehatan Sekolah

9. Kesehatan Olah Raga

10. Perawatan Kesehatan Masyarakat

11. Usaha Kesehatan Kerja

12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13. Usaha Kesehatan Jiwa

14. Kesehatan Mata

15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17. Kesehatan Usia Lanjut

18. Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai

satuanmasyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk

kepentingankesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap

kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan

MasyarakatDesa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok

Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk

melaksanakan programkesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi

Nasional ). Dalam haldemikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan

diberikan oleh PemerintahPusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai

kesehatan dapat terjadi,misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana

alam. Untuk mengatasikejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda

kegiatan lain.

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1. Azas pertanggungjawaban wilayah


a. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya.

b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling

2. Azas pemberdayaan masyarakat

a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar

berperanaktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b. Potensi masyarakat perlu dihimpun

3. Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

a. Keterpaduan lintas program

UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro,

Remaja,Kesehatan Jiwa

b. Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan

camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi,

PKK

Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan

camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama

4. Azas rujukan

a. Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

ilmu pengetahuan

b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional


3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak

pelayanankesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat

dalammemberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan.

Pelayanankesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat

yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan

praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat

terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan

seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalammemberikan pelayanan kepada

masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananyamaupun dari tenaga medis atau

anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannyasehari-hari. Sehingga banyak sekali

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itutidak sesuai dengan Standar Operating

Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:sikap tidak disiplin petugas medis pada unit

pelayanan puskesmas Peudada, yangdikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan

kurang baik oleh para petugas medisyang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya

persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa

membeli obat padaapotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh

sakit saatmengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain

mengantarnya kePuskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka

(perawat-red)mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra

Puskesmassebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat

membantudalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar

pelayanankesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang

berkaitandengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif.

Menurutmasyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu

ketikakeluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi

buruk atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP,

puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawatmelakukan

pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasiendengan

membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak adasupervisi dari

siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.Tenaga perawat


seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karenamungkin tugas

kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatanmasyarakat, status gizi,

penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dananak tidak mendapatkan porsi

yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatanmasyarakat. Kalaulah memang tugas

tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arahkuratif, maka Puskesmas menjadi unit

dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakitakan memiliki banyak sumber daya manusia

dan fasilitas medik. Tapi kalaulahPuskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif

dan preventif maka tugaseksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi

bagian dari unit Dinaskesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat

dalam mengatur program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator,

pemberi danadan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan

kepadaPuskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahanyang

muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkathanya

sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmasyang kurang

memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belumterbiasa

mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawanyang

berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas.

3.4. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-masalah.

Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan olehfaktor- faktor

sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)

Faktor Internal

o Pelaksanaan ManajemenPelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang

menentukan dalammencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan

Puskesmas. Dimanafungsi manajemen itu untuk planning, organaizing,

leading, dan controling.Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali

tidak berjalan sehinggakegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang

dianggap „baik/sudah biasa‟. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya

upaya pengembangan.Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan


kendali mutu pelayanan yangdisebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan,

dan perhatian tersita padaupaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala

Puskesmas lebih sibuk padamasalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus

klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala

Puskesmas dan rendahnyadisiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur

manajemen ini tidak berjalan. Tentuhal ini menghambat kinerja Puskesmas

untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.

o Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting

dalam mencapaitarget dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang

terjadi padaPuskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah

denganalasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana

dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa

alatmedis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan

yangdimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun

menjadirendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.

o Tenaga medisJumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan

ketidakmampuannyamelaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya

program Posyanduyang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit

karena insentif dari pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang

hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka

adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di

Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan

cara memenuhikebutuhan hidupnya.

o Sumber keuangan PuskesmasSumber keuangan dari pemerintah pusat maupun

daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran operasional

Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana

yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga

hal ini berdampak kepadamasyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja

yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber

keuangan Puskesmas sebagai berikut:


Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahapke

Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas

yangmembiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan

besarnyaditentukan oleh Pemerintah Daerah.

PT. ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagaiimbal

jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT. JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang

peruntukannyasebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai

/ karyawanyang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat

membiayaioperasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan

oleh beberapa faktor yaitu, birokratisasi penyaluran keuangan dari

pemerintahsampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola

manajemenPuskesmas.

o Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk Perbedaan psiko-sosial

antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmasdengan penduduk

menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanankesehatan

Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri

dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerahtersebut, sehingga

penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang

digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka

akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.


Faktor Eksternal

o Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok

atausetingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah

memilkikeadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan

kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan

satuPuskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim

didekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari

Puskesmas.Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan

alat-alattransportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga

penduduknyalebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas.

o Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas

pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak

legslatif daneksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan

sebagaitulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan

tualng punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan

masyarakatsejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan

UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan

kesejahteraanrakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai

daerahmencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar.

o Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya

mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara

Indonesiamayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana

kondisiekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan

yangmemperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas.


o Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat

pelayananyang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan

pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa

masih rendah,maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau

bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-

sifat tradisionalyang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan

lingkungannya.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memilik i

tingkat pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk

Indonesialulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga

hal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam

mewujudkanmasyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas

yang letaknyadekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan

Rumah Sakitlebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas

merupakan pelayanankesehatan yang paling dasar dalam lingkungan

masyarakat setempat.

o Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk

dibandingkandengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai

upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakankuratif

dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain ituDinas

Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.

3.5 Solusi Mengatasi Masalah Yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai

kewenangan yang besar dalam menciptakaninovasi model pelayanan kesehatandi daerah.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan atau meratakan kualitas

dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar


dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisiensi puskesmas,peningkatan jumlah dan

kualitas tenaga kesehatan atau revitalisasi kader PKK,pembentukan standar pelayanan

kesehatan untuk kinerja sistem kesehatan yang komperehensif,serta memperbaiki sistem

informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak kasus yang terjadi di banyak

daerah,jelas bahwa puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang,terutama

jika dilihat dari sarana,puskesmas tidak memilki fasilitas yang lengkap walaupun sudah

mendapat dana dari dinas kesehatan.

3.6 Analisis kasus penyelenggaraan pelayanan Puskesmas di kecamatan Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkanbagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja,tetapi juga diperuntuukan

bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Namun pada kenyataannya

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung lebih buruk

dibandingkan dengan wilayah perkotaan.Hal ini terjadi karena wilayah pedesaankurang

mendapat perhatian dari pemerintah pusatdan pemerintah daerah,sehingga penyelenggaraan

pelayanan di pedesaan terkesan buruk.Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan

puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari standar minimal pelayanan kesehatan.

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35km

dari ibukota kabupaten kepulauan Sangihe,Privinsi Sulawesi Utara adalah satu-satunya unit

pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi sarana dan

prasarana,Puskesmas ini memiliki satu rumah dokter dan empat rumah para medis. Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan, Puskesmas Tamako memilki tiga puskesmas

pembantu,dua diantaranya tidak berpenghuni,dua pos obat desa,sebelas posyandu,dan

didukung oleh satu puskesmas keliling. Namun dengan jejaring seperti itu,pada kenyataan

tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang

diselenggrakan oleh puskesmas Tamako ini. Ketidakterjangkauan ini umumnya disebabkan

karena jauhnya jarak puskesmas dengan pemukiman warga,sulitnya medan,dan tantangan

cuaca. Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga nampak di puskesmas Tamako ini.

Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini mebutuhkan 1092 jenis obat,sementara yang

tersedia di gudang farmasi kabupaten (GFK) hanya 996jenis obat,yang mana 560 (51%)

diantaranya adalah obat generic. Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak

sesuaidengan permintaan. Ada obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan,dan


jikalau diberikan jumlahnya sangat sedikit. Sebaliknya,obat-obatan yang tidak diminta justru

diberikan terus-menerus.

Lalu,jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM),kualitas dan kuantitas tenaga

medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako. Status Puskesmas Tamako yang

merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis yang cukup.

Namun,pada kenyataannya hal tersenut tidak dapat tercapai karena distribusi tenaga medis di

Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang belum berimbang ini jelas mempengaruhi

pelayanan kesehatan di kecamatan Tamako ini. Kemudian dari segi pembiayaan atau

keuangan Puskesmas Tamako. Secara umum terlihat adanya upaya peningkatan alokasi

anggaran untuk pembangunan sector kesehatan di wilayah ini.

Dari tahun ketahun terlihat adanya upaya untuk lebih menambah kepedulian terhadap

sector kesehatan yang Nampak pada penganggaran distribusi APBN dan APBD yang

semakin meningkat. Namun lagi- lagi pada kenyatannya,hal tersebut tidak seirama dengan

upaya-upaya teknis yang ada di lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan

masyarakat. Realisasi proyek pembanguan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya pernah terjadi saat rehabilitasi

Puskesmas pembantu,seng yang sudah tua dibalik,lalu dicat,kemudian dipasang dinding

beton yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton asli. Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan

tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas. Contohnya antena SSB yang sudah ada,ditambah

lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi pemasangan di halaman

Puskesmas,sehingga halaman yang sudah sempit menjadi semakin sempit. Sementara itu

anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji pegawai,sehingga sangat sedikit yang

dialokasikan untuk dana rutin lain seperti pemeliharaan gedung. Oleh sebab itu perbaikan

pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako ini tidak dapat dilaksanakan efektif karena

adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri,yang seharusnya

dana yang diberikan pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau sarana dan

prasarana Puskesmas,sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako

tidak dapat berkembang dengan baik.


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat te rnyata masih

menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak

hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang memadai,tetapi juga dari segi tenaga medis

yang demikian pula adanya. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerinyah

dalam memberikan pelayanan kesehatan dari masyarakat serta komitmen untuk merubah

sistem pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Saran

1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh.

2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

3. Merestruturisasikan peran Puskeksmas

4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, Reformasi Administrasi dan PembangunanNasional .

1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:

Jakartawww.dinkesjatim.go.idwww.litbang.depkes.go.idwww.litbang.depkes.go.iddefinisi-

puskesmas.htmlmodel-puskesmas-era-desentralisasi.html

http://one.indoskripsi.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://muharrikyanuar.wordpress.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://groups.yahoo.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://els.bappenas.go.id, diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://alfredsaleh.files.wordpress.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012


http://www.dinkesjatim.go.id/data-informasi.html?page=10




http://www.litbang.depkes.go.id/.../yankes%20dasar%20puskesmas.htm

http://one.indoskripsi.com/

http://muharrikyanuar.wordpress.com/

http://muharrikyanuar.wordpress.com/

http://groups.yahoo.com/

http://groups.yahoo.com/

http://els.bappenas.go.id/

http://alfredsaleh.files.wordpress.com/

KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT · PDF fileujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. ... Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu? ... pelayanan administrasi

Documents