Home >Documents >KEEFEKTIFAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI ...pse.· membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan

KEEFEKTIFAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI ...pse.· membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan

Date post:11-Mar-2019
Category:
View:214 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

40

KEEFEKTIFAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN STRATEGIPENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH1

Saptana dan Valeriana Darwis

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi PertanianJl. A. Yani 70 Bogor 16161

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategis seperti globalisasi ekonomi dan otonomi daerah menuntut perubahan cara beroperasi kelembagaan-kelembagaan, termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran,keterbelakangan dan keterpurukan. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukanuntuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan erat dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan: (1) merupa-kan masalah yang tidak dapat ditunda; (2) harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan; (3) sesuai dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan; dan (4) merupakan komitmen nasional yang harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah memiliki keterbatasan baik dari segi organisasi, managemen teknis dan operasional, serta keuangan atau pendanaan. Melalui KEPPRES No. 124 Tahun 2001 jo No. 8 Tahun 2002 pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang secara khusus menyele-nggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholders pada semua tingkatan (pemerintah, swasta, LSM dan kelompok masyara-

1 Makalah disampaikan pada seminar :Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Deputi Bidang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 24 September 2004.

41

kat). KPK menjalankan fungsi sebagai forum koordinasi, mediasi, dan fasilitasi agar lebih terpadu, terarah, dan berkesinambunangan.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk :

1. Melihat gambaran makro dan mikro kemiskinan serta beberapa faktor penye-bab kemiskinan;

2. Mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kemiskinan dan pentingnya aspek gender dalam penanggulangan kemiskinan;

3. Evaluasi kinerja program dan sistem koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perspektif otonomi daerah;

4. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah;

5. Mengetahui keefektifan koordinasi kelembagaan penaggulangan kemiskinan di daerah;

6. Mengetahui strategi dan langkah nyata yang diperlukan dalam peningkatan dan atau mempertahankan keefektifan kelembagaan penanggulangan kemis-kinan di daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada awal tahun 1970-an Hayami dan Rutan menggulirkan pemikiran mereka dengan apa yang disebut Induced Innovation Model, yang terkenal itu. Dalam model tersebut dijelaskan adanya keterkaitan antara empat faktor, yaitu: (1) resource endowment, (2) cultural endowment, (3) technology, dan (4) institutions. Dalam kontekspenanggulangan kemiskinan dipandang sangat tepat bahwa pelaksanaan berbagai program yang selama ini cenderung melalui entry point teknologi dan bantuan modal perlu dilengkapi dengan pendekatan kelembagaan, terutama melalui koordinasi antar-kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Ada tiga pilar yang menopang kehidupan masyarakat tercakup dalam hal ini komunitas masyarakat miskin yaitu kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (voluntary sector), kelembagaan pasar (private sector) sejalan dengan keterbukaan ekonomi, dan kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, maka keberhasilan pemberda-yaan masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat lokal akan bergantung kepada ketiga bentuk utama kelembagaan tersebut. Didasari pendapat tersebut, Esman dan Uphoff (1984) dan Uphoff (1986) mengklasi-

42

fikasikan kelembagaan lokal ke dalam enam kategori, yaitu: administrasi lokal, peme-rintah lokal, organisasi-organisasi yang beranggotakan komunitas masyarakat, organi-sasi kerjasama usaha, organisasi-organisasi pelayanan, dan bisnis swasta. Penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat daerah dan di tingkat lokal dengan sasaran kelompok masyarakat miskin harus mampu mendorong berkembangnya sistem jaringan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumberdaya lokal dalam memasuki pasar, baik lokal, regional, maupun global. Diharapkan pemberdayaan ekonomi rakyat pada kelompok masyarakat miskin secara bertahap dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, dan global. Kerangka pemikiran pengkajian ini ini diilustrasikan dengan Gambar 1.

GAMBARAN MAKRO KEMISKINAN NASIONAL DAN PENYEBAB KEMISKINAN

Gambaran Makro Kemiskinan

Masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan basic needs dalam kehidupan; (2) melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness); (3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi (inaccessibility); (4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability); dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no freedom for poor) seperti dikemukakan Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002.

Harus diakui bahwa sejak dilaksanakan pembangunan di Indonesia, jumlah penduduk miskin selama periode (1976-1996) telah mengalami penurunan secara drastis. Sebagai ilustrasi: periode (1976-1981) turun dari 54,2 juta jiwa (40,1%) menjadi 40,6 juta jiwa (26,9%); pada tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1%); pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa atau (11,2%). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin melonjak kembali, tahun 1998 jumlah penduduk miskin tercatat menjadi 49,5 juta jiwa (24,23%) dan sedikit menurun pada tahun 1999 menjadi 47,9 juta jiwa atau mencapai 23,4 persen dari total jumlah penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk miskin memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Hingga periode sebelum terjadinya krisis moneter jumlah penduduk miskin telah mengalami penurunan secara signifikan, persentasi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih besar dibandingkan penurunan penduduk miskin di kota; (2) Namun begitu terjadi krisis moneter jumlah penduduk miskin baik di desa maupun di kota meningkat lebih dari dua kali lipat; (3) Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada periode (2002-2003) relatif tinggi, di desa 25,1 juta dan di kota (12,2-13,3 juta) jiwa,

43

44

meskipun secara relatif pada periode tersebut sedikit telah mengalami penurunan; dan (4) Dari aspek gender jumlah penduduk miskin laki-laki mencapai 18,81 juta dan perempuan mencapai 18,53 juta jiwa, hal ini menunjukkan tidak bias gender dalam hal perbandingan jumlah penduduk miskin (Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1990-2003

Laki-Laki PerempuanNo. Tahun

Jumlah (Jiwa) % Jumlah (Jiwa) %1. 1999 24.000.260 23,42 23.974.340 23,31

2. 2000 18.765.670 19,07 18.491.230 18,83

3. 2001 18.555.580 18,37 18.552.820 18,42

4. 2002 17.759.100 17,49 17.921.380 17,66

5. 2003 18.811.700 17,47 18.527.700 17,40Sumber : Kementerian Negara Kesejahteraan Rakyat, 2004

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Wilayah Desa-Kota, Tahun 1990-2003

Penduduk MiskinDesa Kota Desa+KotaNo. Tahun

(Juta Jiwa) (Juta Jiwa) %1. 1990 9,4 17,8 27,2 15,1

2. 1996 7,2 15,3 22,5 11,3

3. 1999 15,6 32,3 47,9 23,3

4. 2002 25,1 13,3 38,4 18,2

5. 2003 25,1 12,2 37,3 17,4Sumber : Kementerian Negara Kesejahteraan Rakyat, 2004

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59 persen jumlah penduduk miskin berada di Pulau Jawa-Bali, 16 persen di Sumatera, dan 25 persen di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan konfigurasi sebaran penduduk, yang sebagian besar terkonsentrasi di Jawa-Bali (BPS, 2003).

Terdapat keterkaitan antara Gross Regional Domestic Bruto (GRDB)) dengan Human Development Index (HDI), meskipun tidak selalu sejalan (BPS-Statistic Indonesia, Bappenas, and UNDP, 2004). Sebagai ilustrasi di wilayah kajian Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada tahun 2002 masing dengan GRDB sebesar Rp. 2.357.000 dan Rp. 1.714.000 per kapita per tahun atau masing-masing secara nasional berada pada urutan ke-7 dan ke-16, sementara itu HDI masing-masing 68.8 dan 67.5.

45

Posisi HDI di kedua lokasi penelitian termasuk pada tingkat yang moderat, sebagai pembanding di DKI dengan GRDB Rp. 7.705.000 per kapita per tahun dengan HDI

Embed Size (px)
Recommended