KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE · 2017. 4. 1. · Nyoman Ariasih, Made Rai Wardana, Ida Bagus Ngurah Tri Pramana, S.S., Made Diah Ayuni Karang, Komang Pramana Putra, Desak

SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL

DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999)

IDA AYU PUTU WIDYA INDAH SARI

NIM. 1203005051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

ii

KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL

DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999)

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

IDA AYU PUTU WIDYA INDAH SARI

NIM. 1203005051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

iii

Lembar Persetujuan Pembimbing

iv

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL : 15 APRIL 2016

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, skripsi yang berjudul

“KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM

PEMBUKTIAN KASUS KARTEL DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999)” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir

mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada

berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H.,M.H., Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

3. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak I Made Dedy Priyanto, S. H., M.kn., selaku Sekretaris Bagian Hukum

Perdata.

5. Dr. I Gede Artha, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Akademik yang telah

membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

vi

6. Dr. I Ketut Westra, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan,

masukan serta motivasinya selama penyelesaian skripsi ini.

7. Dr. I Made Udiana, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II atas waktu, bimbingan,

dan masukan yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Udayana yang telah sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan

selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

9. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

10. Untuk orang tua penulis, Ida Bagus Surya Wedanta, Cokorda Istri Agung

Nilam Kencana Dewi, Ida Ayu Resi Sudewi, S.T., dan Bobby Setyo Nugroho

atas dukungan semangat, materi dan doa selama penulis menempuh studi di

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

11. Untuk kakak Muhammad Zainal Abidin Koa, S.H. dan I Wayan Arya

Kurniawan, S.H., yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada

penulis dari awal menjadi mahasiswa Fakultas Hukum sampai pada tahap

penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk sahabat, Nik Mirah Mahardani, Ni Made Asri Mas Lestari, Gede

Angga Prawirayuda, Made Mas Maha Wihardana, I Gst Ngr Satria Wibawa,

Zhafran Raihan Zaky, Zhanniza Elrian Angelita, S.H., Ayu Lahuru, teman-

teman ALSA serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

vii

13. Untuk bapak I Made Ardika, S.H.,M.H., selaku kepala stasiun RRI Denpasar,

bapak Nyoman Ariadi Putra, S.H., Ibu I Gst Ayu Kt Rasminiati, S.H.,

Nyoman Ariasih, Made Rai Wardana, Ida Bagus Ngurah Tri Pramana, S.S.,

Made Diah Ayuni Karang, Komang Pramana Putra, Desak Putu Kurnia Dewi,

Yogi Ari Dwipayana serta rekan-rekan lainnya di Programa 2 RRI Denpasar

yang telah membantu penulis untuk mengatur jadwal siaran dan selalu

memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selalu

memberi doa, dukungan, bantuan, atau pun semangat yang tiada henti-

hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan

hasil penelitian ini, meskipun demikian penulis tetap bertanggung jawab terhadap isi

skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Denpasar, Februari 2016

Penulis

viii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan

Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi

manapun dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah

tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 4 Februari 2016

Yang menyatakan,

(Ida Ayu Putu Widya Indah Sari)

NIM. 1203005051

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... iii

HALAMAN PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI ................................... iv

KATA PENGANTAR ................................................................................ v

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................ viii

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix

ABSTRAK .................................................................................................. xii

ABSTRACT ................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………….. 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah………………………………………. 6

1.4 Orisinalitas Penelitian…………………………………………. 6

1.5 Tujuan Penelitian………………………………………………. 8

1.5.1 Tujuan Umum .................................................................... 8

1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................... 8

1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................... 8

1.6.1 Manfaat Teoritis ................................................................. 8

1.6.2 Manfaat Praktis .................................................................. 9

1.7 Landasan Teoritis ........................................................................ 9

1.8 Metode Penelitian ....................................................................... 12

1.8.1 Jenis Penelitian ................................................................... 12

x

1.8.2 Jenis Pendekatan ................................................................ 13

1.8.3 Bahan Hukum .................................................................... 16

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................. 17

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .......................................... 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE,

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA,

DAN KARTEL

2.1 Pengertian Tentang Circumstantial Evidence……………………. 19

2.1.1 Jenis-jenis Circumstantial Evidence…………………….. 22

2.2 Pengertian Tentang Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha 22

2.2.1 Teori Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha…….. 26

2.2.2 Pendekatan Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha 28

2.2.3 Alat Bukti Dalam Hukum Persaingan Usaha…………….. 31

2.3 Pengertian Tentang Kartel………………………………………… 40

2.3.1 Landasan Hukum Kartel…………………………………. 45

2.3.2 Jenis-Jenis Kartel………………………………………… 47

2.3.3 Dampak Kartel………………………………………….. 47

BAB III PENGATURAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DALAM RANGKA PEMBUKTIAN KASUS KARTEL DI INDONESIA

3.1 Circumstantial Evidence Dalam Pembuktian Kasus Kartel 50

3.2 Prinsip Rule Of Reason Dalam Pembuktian Kasus Kartel di Indonesia 53

xi

3.3 Pengaturan Circumstantial Evidence Dalam Peraturan

Perundang Undangan Dalam Rangka

Pembuktian Kasus Kartel Di Indonesia 57

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL DI INDONESIA

4.1 Perkembangan Circumstantial Evidence Dalam Pembuktian Kasus

Kartel di Indonesia ……………………………………………….. 65

4.2 Analisis Circumstantial Evidence Dalam Putusan KPPU

Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Kasus Kartel Fuel Surcharge 67

4.3 Kedudukan Hukum Circumstantial Evidence Dalam Putusan KPPU

Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Kasus Kartel Fuel Surcharge 71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan……………………………………………….. 73

5.2 Saran…………………………………………………….... 73

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

xii

ABSTRAK

Kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian pelaku usaha yang dilarang

dalam hukum persaingan usaha karena berdampak buruk bagi perekonomian negara.

Dalam mengungkap kasus kartel, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha

di Indonesia menggunakan alat bukti circumstantial evidence, yaitu berupa bukti

ekonomi dan bukti komunikasi. Circumstantial evidence digunakan dalam

pembuktian kasus kartel sebagai implikasi dari penerapan prinsip rule of reason

dalam Pasal 11 UU No. 5/1999, yaitu adanya penilaian dampak yang ditimbulkan

dari perjanjian pelaku usaha yang bersengkongkol untuk melakukan praktik kartel.

Namun, dalam pasal 42 UU No. 5/1999 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai

kedudukan hukum circumstantial evidence ke dalam jenis alat-alat bukti yang

digunakan dalam penanganan kasus persaingan usaha. Dari uraian tersebut,

permasalahan yang dapat diangkat ialah bagaimana pengaturan hukum serta

kedudukan hukum dari circumstantial evidence dalam pembuktian kasus kartel di

Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah

penelitian hukum normatif, karena pembahasan karya ilmiah ini menganalisis

undang-undang dan beberapa literatur terkait. Adapun pendekatan masalah yang

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan

konseptual analisis.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, Pengaturan

circumstantial evidence dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

pembuktian kasus kartel di Indonesia tidak diatur secara jelas dan tidak termasuk ke

dalam jenis alat bukti yang dalam pasal 42 UU No. 5/1999 jo. pasal 72 ayat (1)

Peraturan KPPU No. 1/2010. Circumstantial evidence merupakan fakta- fakta yang

mampu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap alat bukti yang termuat dalam

pasal 42 UU No. 5/1999 jo. pasal 72 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1/2010 dan hal ini

telah digunakan dalam salah satu kasus kartel di Indonesia, yaitu kasus fuel

surcharge. Kedudukan hukum dari circumstantial evidence dalam pembuktian kasus

kartel adalah sebagai alat bukti pendukung dari jenis alat bukti lainnya yang tertera

dalam Pasal 42 UU No. 5/1999.

Kata Kunci: Circumstantial Evidence, Alat Bukti, Kartel

xiii

ABSTRACT

Cartel is a form of agreement which is prohibited in antitrust law, because of

its bad impact for the country's economy. In revealing cartel cases, KPPU as

business competition controller uses circumstantial evidence, in the form of economic

analysis and communications evidence. Circumstantial evidence used in proving the

cartel case, as the implications of the rule of reason principle in Article 11 Act No.

5/1999, namely the impact assessment of the businesses agreement between parties

for cartel practices. However, in article 42 of Act Number 5 of 1999 do not explicitly

clarify legal position of circumstantial evidence to the types of evidence used in

handling business competition cases. Thus, from description above, the problem that

can be raised is how the rule of law and legal position of circumstantial evidence

applied as proof of cartel cases in Indonesia.

The method used in writing this study is a normative legal research, due to its

discussion analyzing the legislation and some related literature. This study use

several approaches, they are statutory approach, cases approach, and analytical

conceptual approach.

The finding shows that although, the role of circumstantial evidence in

handling Indonesia’s cartelis not clearly regulated and does not belong to the kind of

evidence based in legislation as mentioned on the article 42 Act No. 5/1999 jo.

Article 72 paragraph (1) Commision Regulation No. 1/2010. Circumstantial evidence

are facts that provide further explanation of the evidence contained in article 42 of

Act No. 5/1999 jo. Article 72 paragraph (1) Commision Regulation No. 1/2010, it has

been used in handling a cartel case in Indonesia, namely the case of the fuel

surcharge. The legal position of circumstantial evidence in cartel cases is used as

supporting evidence of other types evidence listed in Article 42 Act Number 5/1999.

Keywords: Circumstantial Evidence, Evidence, Cartel