kedeputian bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup (sdalh)

KEDEPUTIAN BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP (SDALH)

13 AGUSTUS 2015

1

ISI

I. STRUKTUR DAN SUMBERDAYA MANUSIA

II. ISU STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019

III. MITRA KERJA

IV. KEANGGOTAAN EX-OFFICIO

V. TUGAS STRATEGIS LAIN

2

I. STRUKTUR DAN SDM

DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN

NONO RUSONO

DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

DIREKTURKONSERVASI SD AIR DAN KEHUTANAN

BASAH HERNOWO

DIREKTURKELAUTAN DAN

PERIKANAN

PLT. WahyuningsihDarajati

DIREKTUR ENERGI, SD MINERAL DAN PERTAMBANGAN

J. RIZAL PRIMANA

DIREKTURLINGKUNGAN

HIDUP

WAHYUNINGSIH DARAJATI

3

SUMBERDAYA MANUSIA

DIREKTORAT (Subdit) S3 S2 S1

Pangan dan Pertanian (4) 1 + 1 TBLN 6 3

Kehutanan dan Konservasi SD Air (3) 2 5 2

Kelautan dan Perikanan (3) 0 8 0

SD Energi, Mineral dan Pertambangan (3) 1 5+1 TBLN 3

Lingkungan Hidup (3) 1+ 1 TBLN 3+1 TBLN 2

TOTAL = (43+4tbln) 5 + 2 TBLN 27 + 2 TBLN 11

4

II. ISU STRATEGIS NASIONALRT RPJMN 2015-2019 (BUKU I)

• KETAHANAN PANGAN (bagian dari AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)

DIT. PANGAN DAN PERTANIAN

• KETAHANAN AIR (bagian dari AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)

DIT. KKSDA

• AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTANDIT. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

• KETAHANAN ENERGI (bagian dari AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)

DIT. SEDMP

• AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA

DIT. LINGKUNGAN HIDUP

5

AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI: PENGUATAN SEKTOR PRIMER UNTUK: (i) meningkatkan produksi komoditas primer; (ii) menyiapkan komoditas primer untuk agroindustri, industri perikanan, agroforestry dan pengolahan hasil tambang.

III. MITRA KERJA

• KEMENTERIAN PERTANIAN

• PERUM BULOG DIT. PANGAN DAN

PERTANIAN

• KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDIT. KKSDA

• KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIT. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

• KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIT. SEDMP

• KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

• BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)

DIT. LINGKUNGAN HIDUP

6

IV. KEANGGOTAAN EX-OFFICIO

Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi:1. Anggota Dewan Ketahanan Pangan

Perpres No. 83/20061. Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)

Keppres No. 21/20072. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Perpres No.

26/20083. Anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) –

Perpres No. 46/2008 – sekarang DEWAN PEMBINA PERUBAHAN IKLIM

4. Anggota Dewan Sumberdaya Air Keppres No.43 Tahun 2014

7

V. TUGAS STRATEGIS LAIN1. PERUBAHAN IKLIM

KOORDINASI UNTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM PERPRES 61/2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL GERAKAN RUMAH KACA a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan RAN GRK: (i) Tim

Koordinasi Perubahan Iklim; (ii) 33 RAD GRK.b. Koordinasi untuk Indonesia Climate Change Trust Fund – ICCTF

2. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN3. AGENDA PASKA 2015

Koordinasi untuk keanggotaan Indonesia dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals (SDG) di PBB bersama dengan Kementerian Luar Negeri (selesai, akan dilanjutkan dalam proses antar negara oleh Kemlu sampai dengan 2015, pada saat MDG berakhir dan Agenda Pembangunan Global Paska 2015 tersusun dan disepakati).

4. “GREENING MP3EI”- penerapan prinsip berkelanjutan ke dalam MP3EI

5. PENYUSUNAN KONSEP POROS MARITIM8

LAMPIRAN

9

RPJMN 2015-2018

DALAM LINGKUP TUGAS

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Slide - 10

MENCAKUP ISU STRATEGIS DI 3 AGENDA PEMBANGUNAN:

1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI: Ketahanan pangan, Ketahanan Energi, Ketahanan Air

2. AGENDA PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA

3. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN MARITIM

KERANGKA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

• KUALITAS KONSUMSI

(Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi)

• KETERSEDIAAN

(Produksi, Cadangan & Impor)

• AKSESIBILITAS

(Distribusi & Harga Terjangkau)

• MASALAH PANGAN

(Kemiskinan & Bencana Alam)

KEMANDIRIAN PANGAN

“kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”

KEDAULATAN PANGAN

“Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

11NEXT

INDIKATOR 2014

(baseline)2019

Kementerian Terkait

Ketahanan Pangan

- Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Kementan

- Jagung (Juta Ton) 19,13 24,1 Kementan

- Kedelai (Juta Ton) 0,92 2,6 Kementan

- Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 Kementan

- Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 Kementan

- Ikan (juta ton) 12,4 18,8 KKP

Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan irigasi air permukaan, air

tanah dan rawa (juta ha)

8,9 9,89 Kemen PU Pera

Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan,

air tanah dan rawa (juta ha)2,71 3,01 Kemen PU PEra

Pembangunan dan Peningkatan irigasi

tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Kemen PU Pera

Pembangunan waduk 21 49 Kemen PU Pera

Slide - 12

Ketahanan Pangan

ARAH KEBIJAKAN:• Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

dengan peningkatan prouduksi pangan pokok• Stabilisasi harga bahan pangan• Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat• Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan• Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani,

nelayan, dan pembudidaya ikan

PROGRAM PRESIDEN:1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan

produksi pangan pokok :a. Perluasan sawah baru selauas 1 juta ha di luar Pulau Jawab. Revitalisasi system perbenihan nasional dan daerah termasuk pengembangan

1.000 desa berdaulat benihc. Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu, revitalisasi pabrik gulad. Penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatane. Peningkatan laus tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau

Jawa dan Bali, serta pengembangan 1.000 desa pertanian organic.f. Penciptaan daya Tarik sector pertanian bagi petani/tenaga kerja muda.g. Pengembangan techno park dan science parkh. Peningkatan layanan jaringan irigasi, rehabilitasi 10 juta ha jaringan irigasi rusak

dan 50 bendungan.2. Peningkatan stabilitasi harga melalui peningkatan kualitas distribusi pangan dan

aksesbilitas masyarakat terhadap pangan : a. Pembangungan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra

produksi.b. Pengendalian atas impor pangan antara lain melalui pemberantasan terhadap

mafia imporc. Penguatan cadangan pangan terutama beras, kedelai dan gulad. Peningkatan peranan perum Bulog atau BUMN pangan untuk stabilisasi pasokan

dan harga pangan pokok3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarkat :

a. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat danhalal

b. Peningkatan konsumsi protein hewan, sayur, buah dan ikan; serta peningkatanpemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan kawasan rumah panganlestari ( KRPL)

4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan : a. Penyediaan dan penyaluran input produksi, yang bermutu dan adaptif terhadap

perubahan iklim, bagi petani dan pembudidaya iklanb. Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan

nelayan5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan :

a. Penyediaan dan penyempurnaan system penyaluran subsidi input, pengamanaharga produksi hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resikousaha tani.

b. Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garammelalui peningkatan keterampilan, akses terhadap permodalan dan asset, melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land perform dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Quick Wins Pangan dan Pertanian

No. Program Kementerian Terkait

1. Peningkatan Produksi: Beras, Jagung, Kedelai, Garam, Umbi-umbian dan

bahan pangan pokok lainnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan;Kementan

2. Pembentukan Badan Otorita Pangan yang menyatukan Bulog dan Dewan

Ketahanan Pangan (cek: menyatukan Badan Ketahanan Pangan dan DKP)

3. Pencanangan Pembangunan 100 Techno Park berbasis pertanian dan/atau

perikanan rakyat di tingkat Kabupaten/Kota, dan Pembangunan Science

Park di 34 Provinsi;

Kementan, KKP, Kemen Pariwisata

4. Mengubah PP No. 72/2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan

desa sebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pemanfaatan tanah

dan hutan, dan memfokuskan core business Perum Perhutani ke

pengolahan hasil hutan, SDA dan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan

tugas pengelolaan hutan kepada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH);

Kemen LH & Kehutanan

5. Perancangan Sistem Penyediaan Benih dan Pupuk Tepat Waktu Kementan

6. Persiapan Program 1.000 Desa Mandiri Benih Kementan

7. Revitalisasi Tahap Awal Sekolah-sekolah Lapang Kedaulatan Pangan dari

Target 1000 Desa Mandiri Benih dan TeknologiKementan

13


No. Program Kementerian

Terkait

Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Ekonomi

1. Inpres percepatan penetapan lahan pertanian pangan

berkelanjutan agar kepala daerah dan K/L menetapkan lokasinya.

Kementan

2. Perbaikan Irigasi pada Daerah Lumbung Padi (Contoh: Cianjur,

Pare-Pare), revitalisasi bendungan, dan pembuatan bendungan

baru

Kemen PU & Pera

3. Inventarisasi Lahan Terlantar Ex. Pertambangan. BPN

4. Pemantapan Sistem Penanganan Pasca Panen untuk TanamanPangan

Kementan

5. Pembuatan atau Pembelian 2 Unit kapal khusus pengangkut

daging dan ternak

Kementan

6. Inpres Pencanangan Kawasan Terpadu pembangunan sentra

produksi serta Pasar Tradisional Pertanian untuk mendukung Tol

Laut.

Kementan

Quick Wins Pangan dan Pertanian

14

INDIKATOR 2014

(BASELINE)2019

Kementerian Terkait

Pemenuhan kebutuhan air sehari-hari

Kapasitas air baku

nasional51,44 m3/det

118,6

m3/det

Kemen. PU dan Perumahan

Ketersedian air irigasi

bersumber dari waduk11% 20%

Kemen. PUdan Perumahan

Pengelolaan DAS dan catchment area:

Mengurangi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan

hutan seluas 2,5 juta ha

Kemen LH dan Kehutanan

Penyelesaian pengelolaan 180 DAS terpadu dan

revitalisasi 4 DAS nasional

Kemen LH dan Kehutanan

Slide - 15

Ketahanan Air

ARAH KEBIJAKAN:• Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi

masyarakat.• Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif• Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya• Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk

perubahan iklim

PROGRAM PRESIDEN:1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dan

jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

2. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif

3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim

INDIKATOR 2014

(baseline)2019

Kementerian Terkait

Kedaulatan Energi

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700 Kemen. ESDM

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1,224 1,295 Kemen. ESDM

- Batubara (Juta Ton) 421 400 Kemen. ESDM

Penggunaan gas bumi DN 53% 64% Kemen ESDM

Penggunaan batubara DN 24% 60% Kemen ESDM

Pembangunan kilang minyak - 1 Kemen ESDM

Pembangunan Rgasification

/LNG Termin I (unit)

2 7 Kemen ESDM

Jaringan pipa gas (km) 11.960 18.322 Kemen ESDM

Pembangunan SPBG (unit) 40 117 Kemen ESDM

Jaringan gas kota (sambungan

rumah)

200 ribu 1,1 jt Kemen ESDM

Slide - 16

Kedaulatan Energi

ARAH KEBIJAKAN: • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi• Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi• Meningkatkan aksesbilitas Energi• Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik• Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan

tepat sasaran• Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA

PROGRAM PRESIDEN:1. Membangun terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi

minyak bumi :a. Pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan

eksploitasi migas;b. Pembangunan pipa gas;c. Peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi (Pertamina, PLN, PGN);d. Memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan

meningkatkan kembali produksi minyak melalui penggunaan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR);

e. Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dengan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta

f. Penyusunan sistem fiskal yang fleksibel yang mengakomodasi perbedaan setiap ladang minyak mempunyai karakter tersendiri dan mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda

g. Pemberian kemudahan administrasi dalam kegiatan investasi h. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun

industri migas nasional yang kuat berorientasi pada kedaulatan energi, dengan cara merevisi UU Migas Merah Putih

i. Berkomitmen mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murahj. Merelokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar impor) ke biofuel

(berbasis domestik)k. Berkomitmen mencapai industri migas yang kuat dan tangguh dengan

mengoptimalkan dana APBN melalui lifting, merumuskan strategi reserve replacement. Dengan komitmen ini akan mendorong revisi UU migas dengan berbasis pada pasal 33 UU D 1945;

l. Pembangunan energi baru terbarukan m. cerdas mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi,

mengeliminasi subsidi dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen

n. Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, percepatan pembangunan SPBG, infrastruktur hulu dan hilir seeprti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker agar mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan juga agar energi yang diproduksi di alam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif yang tidak memenuhi MOPS

2. Komitmen agar penguasaan SDA lebih banyak dilakukan oleh pengusaha tambang nasional;

3. Masyarakat lokal di sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang diwilayahnya


Quick Wins: Energi


1.

1. Penerbitan Keppres percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis

cluster sumber energi atau Keppres percepatan pembangunan pembangkit

listrik di mulut tambang

2. Merevisi Permen ESDM No. 10/2014 untuk memberikan insentif yang lebih

baik kepada PLTU Mulut Tambang

KemenkoPerekonomian, Kemen ESDM

2.Penerbitan Keppres tentang penetapan harga beli sumber energi untuk pembangkit

listrik (menjadi berdasarkan harga di pelabuhan penerima)

Kemenko Perekonomian dan Kemen ESDM

3.

Keppres tentang pembentukan komite integrasi kebijakan energi, infrastruktur,

kawasan industri, transportasi dan sistem logistik nasional (belum diberikan

catatan)

Kemenko Perekonomian

4.Relokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan dengan target 600 ribu nelayan

(nilai penghematan Rp 13 T/tahun)Kemen ESDM dan KKP

5. Kartu pra bayar penggunaan BBM bersubsidi Kemen ESDM

6.Pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar (India, Korea, Jepang, Middle East untuk melepasketergantungan kilang Singapura)

Kemen ESDM

7.Peningkatan kapasitas tangki/terminal penerimaan minyak mentah, BBM, dan LPG Pertamina

Kemen ESDM

17


Quick Wins: Energi


1.Penugasan kepada PLN dengan pembiayaan APBN/APLN/IPP untuk melakukanelektrifikasi 100% pulau-pulau dan desa-desa terpencil dengan energi surya danenergi terbarukan lainnya

KemenkoPerekonomian, Kemen ESDM

2. Implementasi fuel blending untuk biodiesel dan bioetanolKemen ESDM, Pertamina

3.Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk Kemen ESDM dan

kemenhub

4.

Launching program FTP 3: 34 ribu MWMenunjuk atau menyeleksi secara terbatas IPP yang telah terbukti mampuPembebasan lahan dilakukan oleh pemerintahMeningkatkan koordinasi pemerintah (ESDM, Keuangan, Kehutanan) dalam halperijinan

Kemen ESDM

5.

Program-program hemat listrik:• Kampanye hemat listrik (kampanye di institusi pendidikan)• Program desa nelayan berdaya (93.323 sambungan)• Listrik bersubsidi hanya bagi pemakaian listrik di bawah 30-60 kWh

(dilanjutkan dengan penetapan tarif dan subsidi berdasarkan region padatahun 2017)

• Percepatan penggantian pemakaian BBM ke sumber energi lain yang lebihmurah (misal: batubara, geothermal) untuk pembangkit listrik

• Proyek percontohan petani bioenergi di Malang, Kaur (Bengkulu), dan Nias• Pembangunan energi kincir angin dan air

Kemen ESDM

18

INDIKATOR 2014

(BASELINE)

2019Kementerian

Terkait

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-

pulau kecil ke PBB -

Selesai

tahun 2017KKP dan Kemlu

Termanfaatkannya sumber daya kelautan

untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l :

Produksi perikanan tangkap dan budidaya

(juta ton )

12,4 18.76 KKP

Terwujudnya pelayanan angkutan laut

dalam rangka meningkatkan konektivitas

laut

Lht sasaran

infrastrukturKemenhub

Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l.

melalui:

- Peningkatan luas kawasan konservasi laut

(%)

15,7 juta ha

20 juta ha KKP

- Peningkatan cakupan pengawasan sumber

daya perikanan dan kelautann.a. 84.8 %

KKP,

BakorKamla

Slide - 19

Agenda: Percepatan Pembangunan Kelautan

PROGRAM PRESIDEN:1. Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat

menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019

2. Penerapan best aqua culture practices untuk komoditas-komoditas unggulan

3. Peningkatan luas kawasan konserrvasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta ha dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 ha.

4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan

5. Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan over fishing dan dan pengaturan penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian

6. Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dilengkapidengan penyimpanan dan pengholahan produk perikanan

7. Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing

8. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN:1. Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) penyelesaian tata batas;

menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penyelesaian penamaan pulau2 dan pendaftarannya; (b) pengaturan dan pengendalian ALKI; (c) pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; penyusunan rencana aksi dan roadmap pembangunan kelautan dan kemaritiman; (d) peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan.

2. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a0 pengembangan industri kelautan berkelanjutan; (b) pengembangan konektivitas laut (tol laut) dan sistem logistik laut; (c) pengembangan kawasan dan potensi baru; (d) inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya kelautan;

3. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut

4. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan5. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.



Maritim Dan Kelautan

1. Keamanan lauta. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan komando Keamanan Laut

Menko Polhukam, Menko Maritim

b. Pemb. Sarana dan Prasarana utk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

Menko Polhukam, Menhan

2. Mewujudkan Tol Lauta. Optimalisasi kapasitas pelabuhan tj Perak dan Tj Priok

Kemen Perhubungan

b. Regulasi kewajiban Impor dari Asia Timur/Eropa Barat bongkar muat melalui pelabuhan Bitung/Kuala Tanjung atau Batam

Kemendag, Kemenhub

c. Peningkatan Kapasitas Peralatan Surveilance Kemenhub

d. Sistem Perijinan satu Atap Kemenhub, Menko Perekonomian

e. Pengaturan yang tegas pemisahan fungsi operator dan regulator utk mencegah monopoli Kemenhub

3 Pelayanan Penumpang kapal

a. Ground Breaking rekonstruksi terminal penumpang Kemenhub

b. Perbaikan jalan Akses menuju terminal penumpang/dermaga kapal Kemenhub

c. Ground Breaking pemb. Dermaga kapal penumpang dan ferry Kemenhub

d. Pengadaan 10 unit armada ferry dg alokasi: 5 unit utk penyeberangan merak-bakauheni dan 5 unit utk bbrp rute penyeberangan lainnya

Kemenhub

4 Pekan Olahraga maritimPencanangan pekan olahraga maritim pada perayaan hari nusantara

Kemenpora

Quick Wins Maritim, Kelautan Dan Perikanan

20



Nelayan

1.

Membangun gerakan nelayan hebata. Pengembangan 25 armada kapal perikanan tangkap 30 GT di

wilayah perbatasan

KKPKemenhub

b. Pengemb. Sistem logistik ikan dlm rangka stabilisasi harga ikan dgn menyediakan 1 cold storage di setiap sentra perikanan

KKP

c. Pengemb. Sistem informasi nelayan pintar utk akses informasi cuaca, wil tangkap dan pasar di 100 sentra nelayan

KKP

d. Jaminan pasokan BBM nelayan 1,6 juta kilo liter KKP , Kementerian ESDM

e. Sertifikasi 30 ribu persil tanah nelayanKKP, BPN/KementerianAgraria dan Tata Ruang

2. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikana. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada 8200

pembudidaya ikan tersertifikasiKKP

b. Penjaminan mutu benih unggul pada 465 unit UPR dan unit perbenihan lainya

KKP


21



Terkait

2.

c. Pengembangan 100 kebun bibit rumput laut KKP

d. Pengembangan teknologi biofloc untuk produktivitas budidaya lele dan patin di 20 lokasi

KKP

3. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi kawasan pesisirDi Pantura Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah, 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hibrid

KKP, Kemenhut dan LH

4.

Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari hasil Lauta. Lomba dan bazaar aneka masakan dari hasil laut

KKP, Kemendag, Kemenperin

b. Lomba inovasi menu masakan hasil laut (dibuka oleh Ibu Negara)KKP, Kemendag,

Kemenperin

c. Pendirian, atau penataan sentra-sentra kuliner masakan hasil laut di Kota-kota Pesisir

KKP, Kemendag, Kemenperin


22

INDIKATOR 2014

(baseline)2019

Kementerian Terkait

Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan

hutan- 100%

Kemen LH &

Hut

Operasionalisasi KPH 120 629Kemen LH &

Hut

Indeks Kualitas LH (IKLH) 63.0-64.0 66,5-68,5Kemen LH &

Hut

Pengelolaan Bencana

Meningkatnya ketangguhan

masyarakat dalam menghadapi

bencana

- - BNPB

Meningkatnya sistem peringatan dini

untuk pelayanan informasi cuaca dan

iklim, serta penanganan bencana

- - BIG

Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan

informasi MKG.- - BMKG

Slide - 23

Agenda: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

PROGRAM PRESIDEN:

1. . Mengintensifkan kerjasama internasional dalam

mengatasi masalah-masalah global seperti

perubahan iklim, penyebaran penyakit

2. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan

lautan;

3. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang

dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi

dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta

hektar dan penambahan kawasan konservasi

seluas 700 hektar;

4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih

efektif terhadap pelaku illegal logging

ARAH KEBIJAKAN:1. Konservasi dan tata kelola hutan berkelanjutan• Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan

dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak• Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal• Meningkatkan kapasitas pengelola dan sarana prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk

masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan2. Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup• Peningkatan kualitas lingkungan hidup• Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup• Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penguatan system pemantauan kualitas lingkungan hidup• Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian dan keanekaragaman hayati• Penegakan hokum lingkungan

ARAH KEBIJAKAN:

3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana• Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah• Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana• Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat dalam penanggulangan bencana4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan• Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian

informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan



Berdikari dalam Bidang Ekonomi: Agenda Strategis 11 Penguatan Sektor Kehutanan

1.

PANGAN DAN PERTANIAN : Mengubah PP No.72 /2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan desa sebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pamanfaatan tanah dan hutan, memfokuskan core business Perum Perhutani ke pengolahan hasil hutan, SDA dan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan tugas pengelolaan hutan kepada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)

Kementerian Kehutanan

2.PANGAN DAN PERTANIAN :Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian EkonomiInventarisasi lahan terlantar ex pertambangan

Kementerian Kehutanan, Dinas

Kehutanan (daerah), Dinas ESDM (daerah)

3.REFORMASI BIROKRASI Pilot project pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatantindak pidana kehutanan

Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kehutanan

4.

REFROMASI BIROKRASIPilot project Integrasi Database Spasial Sumber Daya Alam dalam One Map Policy untuk perizinan pemanfaatan sumber daya alam dan terkait bencana alam yang dipusatkan di UKP4 didukung oleh BPN dan BIG.

BIG dan LAPAN

Quick Wins Kehutanan

24



Terkait

5.

PERDAGANGANMeningkatkan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional, indikator:Penanganan kasus dalam rangka pengamanan eksporMeningkatkan promosi citra produk ekspor (nation branding)Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri

Kementerian Kehutanan

6.

NELAYANGerakan Cinta laut dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir di Pantura Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hibrid

Kementerian LH dan Hut,

Kementerian Kelautan dan

Perikanan

7.LINGKUNGAN HIDUPPemulihan 4 DAS Kritis (Ciliwung, Citarum, Kapuas dan Siak)

Kemen LH dan Hut dan Menko

Perekonomian

8.LINGKUNGAN HIDUP: Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Hutan Perhutani kepada Desa Untuk Pemanfaatan olek Kelompok Petani Hutan

Kementerian LH dan Hut

9.LINGKUNGAN HIDUP: Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Petani Hutan

Kementerian LH dan Hut

Quick Wins Kehutanan

25



Terkait

Berdikari dalam Ekonomi: Program Aksi ke 12: Tata Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan

1.Penerbitan Inpres dan Road Map Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

KLH dan Kehutanan, Bappenas, Menko (inti), Berkoordinasi dengan K/L lain yang terkait

4. Program 1.000 Bank Sampah Baru

Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

8. Gerakan TIGA JARI Pengelolaan Sampah kerjasama masyarakat, industri dan Pemda, dicanangkan 1 Januari 2015

Kementerian LH dan Kehutanan, Kemenperin, dan Pemda

Quick Wins Lingkungan Hidup

26

INDIKATOR 2014

(baseline)2019

Kementerian Terkait

Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)

n.a 4Kementan,

KKP, Kemen LH & hut

• Produksi Perkebunan (ribu ton)

(i) Kelapa Sawit 29.513 36.420 Kementan

(ii) Karet 3.204 3.810 Kementan

(iii) Kakao 817 913 Kementan

Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun)

n.a 7,1 KKP

• Ekspor hasil perikanan (US$ miliar)

5 9,5 KKP

• Produk olahan hasil perikanan (juta ton)

5,2 6,8 KKP

Produksi kayu bulat HA*) (juta m3) 5,5 13 Kemen LH & Hut

Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) 26 35 Kemen LH & Hut

Hutan Rakyat (juta m3) 3 22 Kemen LH & Hut

Pertumbuhan PDB Migas danPertambangan (%)

n.a 1,8 Kemen ESDM

Pembangunan fasilitas smelter - 30 prsh Kemen ESDM

Slide - 27

penguatan sektor primer untuk peningkatan industri berbasis SDA

ARAH KEBIJAKAN:1. Penguatan basis industri pertanian:• Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat• Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil

pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina danpengawasan keamanan hayati

• Pengembangan agroindustri perdesaan• Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha

pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-

sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar• Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta

komoditas prospektif 2. Penguatan basis industri perikanan:• Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan• Penyempurnaan Kelembagaan• Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan3. Penguatan basis Industri hasil hutan• Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance)• Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan• Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil

hutan bukan kayu4. Penguatasn basis industri mineral: • Meningkatkan keterpaduan pengembangan industri mineral• Memperkuat penanganan PETI dan rehabilitasi pasca tambang

PROGRAM PRESIDEN:

1. . Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging

2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan

3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk non kayu yang ramah lingkungan

4. Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perijinan

V. TUGAS STRATEGIS LAIN

28

5.1. PERUBAHAN IKLIM

1. PELAKSANAAN KOMITMEN INDONESIA:

A. MITIGASI PI – langkah pencegahan emisi

B. ADAPTASI PI – menyesuaikan diri dengan dampak PI

2. PERAN KEMEN PPN/BAPPENAS:

a. Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan RAN/RAD GRK dan RAN ADAPTASI PI

b. Review RAN GRK dan Penyusunan INDC

c. Mendukung DELRI dalam KTT Perubahan Iklim.

d. Ketua: dana Wali Amanah Perubahan Iklim (Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF)

29

30

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15

Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

26% 26+15=41%

Upaya sendiri Upaya Sendiri danDukungan internasional

KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

PERTANIAN

ENERGI DAN TRANSPORTASI

INDUSTRI

LIMBAHPerpres No. 61/2011

RAN-GRKPerpres No. 71/2011

GHG Inventory dan MRV

TARGET PENURUNAN EMISI GRK NASIONAL

(MITIGASI)

31

Alokasi Penurunan Emisi di 5 Sektor/ Bidang Utama

Pada Tahun 2020

• Identifikasi Program Sektoral Penurunan Emisi

SEKTORTARGET PENURUNAN (Gton CO2e)

26% 41%

Kehutanan dan Lahan Gambut

0.672 1.039

Pertanian 0.008 0.011

Energi dan Transportasi

0.036 0.056

Industri 0.001 0.005

Limbah 0.048 0.078

Total 0.767 1.189

1. Target Emisi dan alokasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan metodologi. Koord revisi Bappenas

2. Pedoman RAD-GRK selesai dalam 3 bulan.

3. RAD-GRK selesai disusun dalam 1 tahun.

Pembagian Tugas (Perpres No. 61/2011 dan Perpres 71)

32

•Melaksanakan RAN-GRk pada bidang masing-masing

•Melakukan inventarisasi pada bidang masing-masing

•Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK kepada Menko Perkonomian, Bappenas, dan KLH

Kementerian/

Lembaga

•Wajib Menyusun RAD-GRK (12 bulan setelah Perpres RAN-GRK) di-datandangani bedasarkan Rencana Aksi Kabupaten/Kota

•Menyampaikan Laporan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Daerah (Gubernur)

BAPPENAS

•Koordinasi evaluasi dan kajiulang RAN-GRK

•Menyusun Pedoman RAD-GRK

•Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK

•Melaporkan hasil-hasilnya kepada Menko Perekonomian

KLH

•Mengkoordinasikan inventasisai GRK

•Menyusun Pedoman MRV


•Melaporkan hasil-hasilnya Kepada Menko Perekonomian

MENKO

PEREKONOMIAN

• Koordinasi Pemantauan

• Menetapkan perubahan Matriks

• Melaporkan kepada Presiden

KementerinDalam Negeri


MENKO

Kesejahteraan Rakyat

•Koordinasi Pemantauan Inventory GRK, penyusunan pedoman dan metodologi MRV

PERPRES 61

PERPRES 71

RAD GRK DAN KOORDINASI PELAKSANAAN

33

KOORDINASI PENYUSUNAN RAD GRK DAN SURAT BERSAMA KEPADA GUBERNUR UNTUK PENYUSUNANNYA

1. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI KETUA TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM –ANGGOTA K/L PENANGGNGJAWAB DAN STAKEHOLDER LAIN

2. SEKRETARIAT RAN/RAD GRK UNTUK FASILITASI PELAKSANAANNYA

3. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN OLEH PEMDA

DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI DIDUKUNG BERBAGAI NEGARA/LEMBAGA INTERNASIONAL TERKAIT: JICA, GIZ DAN KERJASAMA LAIN SECARA ADHOC

RAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIMMemperkuat daya tahan masyarakat dan pembangunan terhadap dampak

perubahan iklim

• Berbagai kejadian dan analisis scientific menyatakan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan

• Adaptasi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan mempersiapkan masyarakat agar dapat siap dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim.

• TUJUAN: menyusun rencana aksi yang terkoordinasi untuk memperkuat masyarakat menghadapi perubahan iklim dan mengamankan tujuan pembangunan.

• MANFAAT: (i) sebagai bahan arahan adaptasi PI; (ii) dasar untuk mainstreaming; (iii) dasar untuk langkah jangka pendek; (iv) alat koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan stakeholders.

• Air: (i) Ketersediaan menurun; (ii) berlebihan/banjir; (iii) kekeringan.

• Pantai: abrasi dan terbenam karena peningkatan muka air laut

• Kesehatan: (i) peningkatan malaria; (ii) peningkatan demam berdarah

• Pangan: penurunan produksi karena kekeringan dan banjir yang tidak berpola

• Kebakaran lahan dan hutan meningkat karena kekeringan.

34

LATAR BELAKANG

DAMPAK YANG DIANTISIPASI SHG PERLU ADAPTASI

TUJUAN DAN

MANFAAT RAN API

STRATEGI ADAPTASI PI

35

ECOSYSTEM RESILIENCE

LIVELIHOOD RESILIENCEECONOMIC RESILIENCE

RESILIENCE IN SPECIAL REGIONS/

AREAS

SUPPORT SYSTEM

KNOWLEDGE MANAGEMENT

MONITORING AND EVALUATIONCAPACITY BUILDING

PLANNING AND BUDGETING

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADAPTIVE TO CLIMATE CHANGE

15 PRIORITAS AREA UNTUK ADAPTASI PI

No Provinsi/Kabupaten/KotaSkore

kerentananAspek Kerentanan

1 Provinsi Bali 5 Pertanian

2 Kota Semarang 5 Infrastruktur, permukiman dan ekonomi

3 Kota Pekalongan 5 Permukiman, Infrastruktur dan ekonomi

4 Provinsi Jawa Barat 5 -

5 Kota Blitar 5 Pertanian, Air dan kesehatan

6 Kota Bandar Lampung 5 Infrastruktur, peirkanan dan kesehatan

7 Provinsi Jawa Timur 4 Kesehatan dan Air

8 Kota Malang 4 Kesehatan, air, tanah longsor

9 Kota Batu 4 Pertanian

10 Kabupaten Malang 4 Pertanian, air, tanah longsor dan kesehatan

11 Provinsi NTB 4 -

12 Pulau Lombok 4 Pertanian, pesisir dan perikanan, air dan kesehatan

13 Kabupaten Tarakan 4 Kesehatan

14 Provinsi Sumatera Selatan 4 Pertanian, pantai dan kesehatan

15 Provinsi Sumatera Utara 4 Pertanian, Air, perkotaan dan pesisir

36

KOORDINASI PERUBAHAN IKLIMDEWAN PENGARAH PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TINGKAT

NASIONAL

37

WAMEN PPN/WAKA BAPPENAS

DEPUTY BAPPENAS-DEPUTY MOE

WG

WG

WG

WG

Panel of

expertWG

PEMBINA (MEN KLHK, MENPPN, MENKEU, MENLU, MENSESNEG, UTSUS PI)

KETUA: P SARWONOSEK: BU YETI

WG PROGRAM, RISET, FORUM DONOR DAN

AGENDA INTERNASIONAL

WG M-ALANDSCAPE

WGENERGY

BASE

WGWASTE

POLICY COORDINATION FORUM (SEMUA STAKEHOLDERS DAN MITRA INTERNASIONAL)

AKAN DITERUSKAN

PERTEMUAN KOORDINASI ANTAR K/L ANGGOTA UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI

WGMONEV &

LAPOR

Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN “PENGGUNAAN DAN RENCANA FREDDI”

PERKEMBANGAN ICCTF SAAT INI

RENCANA PENGELOLAAN DANA REDD+ OLEH ICCTF

TINDAK LANJUT

LATAR BELAKANG

38

3.2 PERUBAHAN STRUKTUR• Struktur Awal • Struktur Terkini

Steering Committee

Plenary Members

Observer/Resources Person

GOI Members(Chairman and Vice

Chairman from Bappenas)

Technical Committee

GOI Members(Chair& Co-Chairs from Bappenas &

Ministry of Finance)Representatives of Plenary Members

ICCTF Secretariat

Executing Agency (Central Govt. Agency)/Implementing Agency (Govt. Agency, University,

CSO/NGO, Private Sector)

FUND MANAGEMENT

Bank Mandiri(National Fund

Manager)

UNDP(Interim Fund

Manager)

Legend :

Project Proposal

Approval and Assignment Fund

Channeling

Monitoring and Supervision

* Dalam proses finalisasi Environmental and Social Safety safeguard (ESS) yang difasilitasi oleh GIZ, Adapt Asia dan CDKN).

Penguatan utk Freedi

Kementerian PPN/Bappenas

KTT PERUBAHAN IKLIM1. KTT PERUBAHAN IKLIM DI PARIS OKT/DES 2015:

Kehadiran Presiden atau Utusan Khusus Perubahan Iklim – Bp. Rachmat Witoelar untuk menyampaikan Pidato: (i) melaporkan pelaksanaan PI di Indonesia; (ii) menyampaikan komitmen baru beyond 2020.

2. Focal Point adalah Kemen LH dan Kehutanan

3. Peran Kemen PPN/Bappenas:

a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

b. Penyusunan bahan untuk komitmen baru (INDC) –penurunan emisi GRK 2021-2030.

c. Ikut hadir dalam KTT – mengisi kegiatan di Pavillion Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di atas (tidak selalu hadir).

39

Outline INDC Indonesia

I. Introduction– Indonesia supports convention objectives by contributing in global emission

reduction efforts. Indonesia has implemented RAN-GRK to fulfill its commitment for period of 2010-2020. Indonesia believe adaptation equally important with mitigation. During 2010-2014, Indonesia has spent USD 17.48 billions for mitigation, adaptation and supporting activities. Furthermore, Indonesia plan to allocate USD 55 billions for period of 2015-2019.

II. Target: III. Information to facilitate clarity, transparency and understanding of Indonesia’s

INDC.3.1 Base year:3.2. Scope of Indonesia INDC3.3 Mitigation policies and actions 3.4. Financing3.5 Assumption and Methodology: 3.6 Metric applied:3.7 Approach to accounting for agriculture, forestry and other land uses3.8. National planning process and development of INDC3.9. Fairness and ambition3.10. International market based mechanism

IV. Information related to AdaptationV. Disclaimer: Indonesia reserves its right to revisit the INDC. VI. Follow up

5.2. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

41

Pilar Sosial

• Kesetaraan• Kesehatan• Pendidikan• Perumahaan• Keamanan• Kependudukan

Pilar Ekonomi

• Struktur Ekonomi• Pola Konsumsi dan

Produksi (SCP)

Pilar Lingkungan

• Atmosfer (emisi)• Lahan• Laut dan Pesisir• Air Bersih• Keanekaragaman

Hayati

Pilar Tata kelola • Kerangka Kerja

Kelembagaan• Kemampuan

Institusi

Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB

Framework for Construction of Suistainable Development Indicators, September, 2001

MDG

Governance: Tata Kelola Pembangunan

Ekonomi Hijau (Green Economy)

Lingkungan danBiodiversity/bioresource

3+1 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

42

Internalisasi prinsip ramah ingkungan ke dalam pilar sosial dan pilar ekonomi

Pentahapan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

43

PENUANGAN DI RPJMN 2015-20191. UMUMA. PENGARUSUTAMAAN – MAINSTREAMING

Saat ini: Pembangunan berkelanjutan sebagai pengarusutamaan pembangunan setiap bidang pembangunan menerapkan prinsip berkelanjutan – IKLHBaru: Mengarusutamakan prinsip keberlanjutan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

B. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: RAN GRK (dan 33 RAD GRK) proses internalisasi ramah lingkungan secara konkrit ke dalam kegiatan berbagai bidang/sektor.

44

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

1. PENERAPAN PEMANTAUAN KUALITAS LH LEBIH LUAS - IKLH

2. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

45

PENERAPAN PEMANTAUAN KUALITAS LH LEBIH LUAS – IKLH: jangka pendek

1. IKLH digunakan dalam RT RPJMN 2015-2019:

a. Komponennya: IKU, IKA serta IKL

b. IKLH provinsi.

2. Mantapkan konsepsi saat ini:

a. Metodologi IKLH dibakukan.

b. Kerangka keterkaitan dengan unit kerjaKLH lain: (i) program; (ii) instrumen lain.

46

INDIKATOR KUALITAS SDA LAIN(1) DEPLESI (KERUSAKAN ALAM)

DATA KERUSAKAN SDA DAN LH

BPSKLH

KEMENKEU BAPPENAS

DATA DEPLESI: SATU DATA DAN DICATAT BPS SECARA

RUTIN

47

• KEMEN ESDM• KEMEN LH dan

KEHUTANAN • KEMEN PERTANIAN• KEMEN KELAUTAN

DAN PERIKANAN• BPN• BIG• LAPAN

JENIS:• HASIL TAMBANG• KUANTITAS SUMBER AIR• STOCK IKAN• LAHAN PERTANIAN • LAHAN HUTAN

RENCANA

PETA KUALITAS LH – PEMANTAUAN KUALITAS LH

KLH

EKO REGION

BPLH BPLH BPLH BPLH

DATA KLHS MP3EI (dan data lainnya)

48

Data PETA DAYA DUKUNG (KUALITAS LH)

• Hierachy pengumpulan data pemantauan kualitas LH

• Update Peta Daya Dukung/Kualitas LH

RENCANA

Kerangka Pemantauan Kualitas LH

KLH

KANTOR EKO REGION

BPLH

BPLH

KANTOR EKO-REGION

BPLH

49

Dana dekonsentrasi

DAK DAN APBD

APBN UTK KLH

PEMANTAUAN PERILAKU LH

PETA DAYA DUKUNG LH UTK REGION

IKLH (NASIONAL DAN PROVINSI)BASIS DATA LH

NASIONAL

RENCANA

PENGELOLAAN KEHATI1. Update Indonesia Biodiversity Stategy Action Plan 2003-

2020 (IBSAP) – Kemen PPN/Bappenas mengkoordinasikan penyusunan bersama Kemen LHK dan LIPI.a. Memasukkan peluang pelestarian kehati sekaligus

pemanfaatan ekonomi (bioresources) sebagai sumber pendapatan baru masyarakat

b. Memasukan komitmen Aichi target: (i) target terukur untuk kelestarian kehati; (ii) pola “benefit sharing” antar negara (masyarakat lokal dengan swasta asing) dan antara masyarakat dengan swasta di sutau negara.

c. Update sesuai perkembangan: (i) merevitalisasi sistem pendataan dan koleksi; (ii) kelembagaan kehati (Komite Biodiversity); (iii) Sistem “clearing house” pengelolaan kehati.

2. Peluncuran Buku IBSAP 2015-2020 bersama Kemen LH dan Kehutanan serta LIPI dalam peringatan hari Konservasi (semula rencana tanggal 22 Agt 2015)

50

5.3. AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL PASKA 2015

51

1). Koordinasi penyusunan Agenda Paska 2015

1. Deputi SDA dan LH, mewakili dan mendukung Kementerian Luar Negeri dalam Forum Open Working Group (OWG) on SDG di PBB NY, tahun 2013/14.

2. Mendukung proses negara finalisasi bahan Agenda Pembangunan Paska 215 yang akan dideklarasikan oleh para Kepala Negara dalam UNGA Septemver 2015 di NY.

3. Menselaraskan masukan dalam forum tersebut dengan RPJMN 2015-2019.

4. Proses antar negara sudah diselesaikan 1 Agustus 2015 dan sedang dalam tahap finalisasi oleh Sekretariat UN untuk disepakati dalam UNGA September 2015.

52

2). UN GA SEPTEMBER 2015

1. United Nation General Assembly, akhir September 2015 di New York:a. Presiden menugaskan WaPres untuk hadir

mewakilib. Agenda: Memberikan Sambutan: (i)

Penyelesaian Agenda Pembangunan Global Millenium Development Goals; (ii) Menyetujui Agenda Pembangunan Paska 2015-Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

2. Biasanya Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi anggota DELRI dalam UNGA, terutama dalam kaitannya degan peran di dalam MDG (dan nanti SDG)

53

3). PERAN KEMEN PPN/BAPPENAS DALAM MDG DAN AGENDA PASKA 2015/SDG

1. Koordinasi Pelaksanaan MDG – Deputi SDM dan Kebudayaan (Kedeputian SDA dan LH pendukung untuk beberapa goal)

2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan dan Pelaksanaanya mulai 2016:i. Mainstreaming SDG ke dalam RPJMN 2015-

2019 indikator pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

ii. Mempersiapkan Sekretariat MDG menjadi Sekretariat SDG (Deputi SDA dan LH bersama Deputi SDM dan Kebudayaan)

iii. Koordinasi Pelaksanaan mulai tahun 2016.

54

17 goal SDGsNo GOAL TARGET MOI

1 End Poverty in all forms everywhere 5 2

2 End Hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

5 3

3 Ensure healthy lives and promote well-being at all ages 9 4

4 Ensure inclusive and equitale quality education and promote lifelong learning opportunities for all

7 3

5 Achieve gender equality and empower all women and girls 6 3

6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

6 2

7 Ensure access to afforadable, reliable, sustainable and modern energy for all

3 2

8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employement and decenet work for all

10 3

9 Build resillient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

5 3

55

Dok 1 Agustus 2015

17 goal SDGsNo GOAL TARGET MOI

10 Reduce inequality within and among countries 7 3

11Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

7 3

12 Ensure sustainable consumption and production patterns 8 3

13 Take urgent action to combat climate change and its impact 3 2

14Coserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

7 3

15

Potect, restore and promote sustaianble use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

9 3

16Promote peaceful and inclusive societies for sustaianabledevelopment, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

10 2

17Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

- 19

107 6356

5.4. KLHS – MP3EI

PENERAPAN PRINSIP BERKELANJUTAN DALAM

MP3EI

Latar Belakang - 1

1. Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan mengkaji langkah-langkah untuk menginternalisasikan prinsip keberlanjutan ke dalam MP3EI. Kedeputian SDALH dan Tim Kerja Konektivitas membentuk Tim untuk melaksanakan langkah ini.

2. Bentang Koridor Ekonomi berpotensi dampak terhadap:– Kawasan Andalan Nasional dan tata ruang;

– Ekosistem alam dan habitat keanekaragaman hayati;

– Daya dukung dan daya tampung: air dan ambang polusi setempat;

– Masyarakat setempat dan adat.

3. Prinsip keberlanjutan (sustainability) telah tercantum dokumen MP3EI (Perpres No.32/2011), namun perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut.

4. Perlu dilakukan kajian kemungkinan ketidaksesuaian di atas dan menyusun rekomendasi untuk menyempurnakan pelaksanaan MP3EI dan mempersiapkan (mitigasi) penanganan apabila timbul masalah di kemudian hari .

58

Latar Belakang - 2

5. Tahapan.– Kawasan Andalan Nasional dan tata ruang;

– Ekosistem alam dan habitat keanekaragaman hayati;

– Daya dukung dan daya tampung: air dan ambang polusi setempat;

– Masyarakat setempat dan adat.

6. Pelaksanaan KLHS-MP3EI dilaksanakan dengan bantuan Danida melalui ESP3.

7. Konsorsium DHI dan Integra terpilih sebagai tenaga ahli dengan ruang lingkup:– KLHS Kebijakan MP3EI ;

– KLHS 6 Koridor Ekonomi MP3EI;

– Sistem Manajemen Database;

– Capacity Building.

8. Tujuan utama: Menyelaraskan MP3EI dengan tujuan keberlanjutan dan memberikan rekomendasi/input untuk RPJMN 2015-2019.

59

KLHS - MP3EI

Tujuan

a. Identifikasi risiko terhadap lingkungan hidup.

b. Identifikasi penyempurnaan dan penerapan prinsip berkelanjutan kajian menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan rencana, disain, rencana pelaksanaan dan pilihan teknologi yang akan digunakan, pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran.

•Menentukan permasalahan utama

•Analisis dasar(baseline)

•Pelingkupan

•Mengkaji dampakrencana

•Merumuskan langkah-langkah mitigasi

•Pelaporan

Tahap Pelaksanaan

60

Tingkatan/Leveling

Definisi Isu Strategis

Definisi

Isu strategis adalah kondisi di mana suatu kebijakan dan perencanaan strategis tidak selaras, atau bahan bertentangan, dengan:

– Undang-undang, peraturan, ataukebijakan

– Sasaran & tujuan pembangunan

– Komitmen atau perjanjian Internasional

Baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang telah ditetapkan.

Kategori

• Kualitas lingkungan: Udara dan Iklim; Air; Lahan dan Tanah

• Ekosistem: Hutan, Keanekaragaman Hayati, Wilayah Pesisir

• Aspek Sosial/Ekonomi: Kesehatan Manusia; Livelihood dan Komunitas Lokal

• Pengelolaan Lingkungan: Industri & Pertambangan, Energi & Limbah, Tata Kelola Lingkungan

61

Agro-forestry Kelapa Sawit di KalimantanRisiko:

Adanya keterkaitan antara perluasanperkebunan kelapa sawit dengan deforestasi.

Risiko dampak deforestasi terhadapkeanekaragaman hayati.

Kemungkinan lainnya:• Emisi gas rumah kaca• Konflik sosial

Dampak kumulatif dengan rencana-rencanasektor lain di Pulau Kalimantan.

62

Contoh 1

Rekomendasi:

Menyusun regulasi dan pedoman yang sepenuhnya bisa diterapkan untuk mengintegrasiprinsip-prinsip serta kriteria yang telahdikembangkan ISPO/Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Membuat ketentuan yang jelas tentang ukuran 'areal perkebunan produktif' dan mempromosikankerja sama antar pemerintah daerah untuk efisiensi sekaligus mengoptimalkan area konsesi perkebunan yang ada.

Memperluas penetapan status wilayah/kawasan konservasi terutama untuk kawasan ekologis sensitif atau lokus kritis keanekaragaman hayati.

62

Industri Berat di Barat-Laut Pulau Jawa

Risiko: Tingkat pencemaran udara dan air eksisting.

Pengembangan industri-industri baru berisikomenyebabkan urbanisasi dan menambah bebanpencemaran udara dan air (kumulatif).

Risiko lainnya:• Dampak terhadap kesehatan manusia• Konflik sosial

• Emisi GRK

Contoh 2

63

Rekomendasi:

Menerapkan ‘pendekatan BAT(Best Available Technique)’ terhadap perizinan operasional industriuntuk mencapai produksi bersih dan efisiensienergi.

Memperketat standar kualitas udara dan air.

Menetapkan skema pengendalian dan kerangkapendanaan untuk memastikan bahwa rencanapenutupan dan reklamasi daerah tambang dapatdilaksanakan.

5.5. KAJIAN UNTUK PENYUSUNAN KONSEP POROS MARITIM

64

Merupakan kajian – prakarsa strategis Deputi SDA dan LH

Dalam proses

Kajian untuk Penyusunan Konsep Poros Maritim Dunia:a. Apa/seperti apa gambaran/visi betuk Poros Maritim

b. What does it take to get there?c. How to get there?

d. When and from which aspect/action to start?

TUJUAN KAJIAN:

a. Teridentifikasinya isu-isu strategis dan aspek-aspek utama dalam pengembangan poros maritim;

b. Terpetakannya tantangan utama di setiap sektor yang terkait dengan persoalan kemaritiman;

c. Tersusunnya agenda pembangunan disetiap sektor untuk mendukung poros maritim;

d. Terbangunnya sinergitas program lintas pelaku dan lintas sektor dalam mendukung perwujudan poros maritim;

e. Tersusunnya skenario dan kerangka kerja pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

65

OUTLINE KONSEP POROS MARITIM

I. PENDAHULUANII. BAGIAN I – ASSESSMENT: ASPEK PEMBANGUNAN

KELAUTAN DAN KEMARITIMAN2.1. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MARITIM

2.2. PELUANG INTERNASIONAL DAN NASIONAL

III. BAGIAN II KERANGKA DAN ARAH PEMBANGUNAN POROS MARITIM3.1. BANGUN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

3.2. GEOSTRATEGI (GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI) POROS MARITIM

IV. BAGIAN III: THE WAY FORWARD3.1. ROADMAP (INDIKATOR PEMBANGUNAN MARITIM)

3.2. PENTAHAPAN3.3. LANGKAH PERTAMA/AWAL

66

BAB II. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN POROS MARITIM2.1. PEMAHAMAN NEGARA POROS MARITIM2.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MARITIM2.3. PELUANG INTERNASIONAL DAN NASIONAL

BAGIAN I. ASSESSMENT

67

Kerangka pikir Bagian I. Assessment:

1. Sering bingung istilah: bahari, kelautan dan maritim perlu pengertian yang tepat

2. Mengapa poros maritim perlu (aset and liability)a. Asset apa yang dimiliki oleh laut Indonesia:

i. Perikanan (sebagian, pakai data sendiri)ii. Migas dan mineral (belum, pakai data sendiri)iii. Transportasi laut (tol laut) dan industri maritim (FGD 1)iv. Potensi: energi, wisata, dan potensi soft lainnyav. Pesisir dan Pulau Kecil

b. Dengan potensi tersebut, perlu pengelolaan yang tepat:i. Pengaturan ruang laut (FGD 3)ii. Pengaturan keamanan transportasi laut dan penggunaan alur (transportasi,

perikanan tangkap, sarpras/bangunan laut) serta pengawasan lalu lintas laut (FGD 1, FGD 3)

iii. Pengawasan (FGD 2)iv. Hankam (FGD 2)v. Iptek (FGD 4)vi. Budaya (ocean literacy: knowhow, know the facts and skill) dan SDM (FGD 4)vii. Kualitas dan Daya Dukung Laut (ocean health index)

3. Peluang nasional dan Internasional

68

BAGIAN II KERANGKA DAN ARAH PEMBANGUNAN

POROS MARITIM

3.1. RANCANG BANGUN: PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

3.2. GEOSTRATEGI (GEOEKONOMI DAN GEOPOLITIK) POROS MARITIM (memanfaatkan aset/isi dan posisi ditengah-tengah negara dan dunia)

69

Kerangka pikir Bagian II. RANCANG BANGUN

I. PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN UNTUK BANGSA INDONESIAi. Pengembangan Industri Perikanan Berkelanjutanii. Pembangunan Migas dan mineral untuk Ekonomi Nasionaliii. Laut sebagai Jembatan Kesejahteraan yang Berkualitasiv. Pengembangan Ekonomi Baru (energi, wisata, dan potensi soft lainnya)v. Pesisir dan Pulau Kecil yang Asri dan Mensejahterakan

II. MEMBANGUN LANDASAN YANG KOKOH BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN UNTUK BANGSA INDONESIA

i. Mewujudkan Tata Ruang laut yang Ramah ii. Keamanan Laut Indonesia yang Berdaulat (SIPIL)iii. Mempertahankan Negara Kepulauan (Bahari) Indonesia (HANKAM)iv. Pembangunan SDM dan Iptek Kelautan yang Unggul dan Mensejahterakanv. Budaya Bahari/Laut Bangsa Indonesiavi. Menjaga Kualitas dan Daya Dukung Laut bagi Keberlanjutan Bangsa dan Negara

Indonesiavii. Membangun Politik dan Diplomasi Kelautan Indonesia

III. LANGKAH UNTUK MEWUJUDKANi. Bangun Kelembagaan yang Memperkuat dan Menumbuhkanii. Pembiayaaniii. Kerjasama yang Menjaga Kedaulatan.

70

BAGIAN III

3.1. ROADMAP ( DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MARITIM -OUTCOME)

3.2. PENTAHAPAN (2015-2019; 2020-2025; 2025-2050)

3.3. LANGKAH PERTAMA

71

ROADMAP

2025

2050 2100

Bidang Indikator

1. Ekonomi (makro)

% PDB ekonomi berbasis laut dan maritim

2. Kegiatan Ekonomi dan sosial

a. Transportasi % dari transportasi nasional (moda)

b. Ekonomiberbasis laut

- Magnitude industri perikanan- Magnitude industri perkapalan- Wisata bahari- Industri lain: kehati dll

c. Tk kesra masyarakatpesisir dan pulau kecil

- Pendapatan - Akses pelayanan dasar dan

keterisolasian

3. Politik dan hankam:

a. Kekuatan pertahanan laut

b. Cakupan pengawasan laut

72

GAMBARAN 2050 DAN 2100 YANG INGIN DIWUJUDKAN (ide kasar)

1. Makro ekonomi2. Mikro capaian share masing-masing aspek

pembangunan kelautan dan kemaritiman: perikanan, transportasi laut, industri maritim dbs

3. Coverage pengawasan dan pengendalian ruang laut

4. Pertahanan laut5. Penerapan azas cabotage6. Lainnya ..

73

SELESAI

74

kedeputian bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup (sdalh)

Documents