Assaalamualaikum Wr. Wb
Konsep Materi Bab 5 Kedaulatan Rakyat1.Pengertian
Kedaulatan3.Kedaulatan rakyat di Indonesia2.Pengertian Kedaulatan
Rakyat4.Sistem Pemerintahan Konstitusional5.Sistem Pemerintahan
Negara menurut UUD456.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD, BPK,
MA, PemDa, DPRD)7.Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan
rakyat8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem pemerintahan di
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
1
Kedaulatan berasal dari bahasa Arab,yaitu Daulat(Daulah).Yang
artinyaKekuasaan Pemerintahan.Dalam bahasa Inggris,kedaulatan sama
artinya dengan sovereign (Kekuasaan yang tertinggi/kekuasaan yang
tidak berada di bawah kekuasaan lain).Kedaulatan ada 2
pengertian,yaitu : a.Kedaulatan ke dalam b.Kedaulatan ke
luar1.Pengertian Kedaulatan
a.Kedaulatan ke dalam :Kedaulatan suatu negara untuk mengatur
rakyat tanpa bantuan negara lain.
b.Kedaulatan ke luar :Kedaulatan untuk membentuk suatu
hubungan/kerjasama dengan negara lain yang bertujuan untuk
kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu tokoh pencetus kedaulatan adalah Jean Bodin.Beliau
adalah tokoh yang berasal dari Perancis. Menurutnya,kedaulatan ada
4 sifat pokok,yaitu : Permanen,Asli,Bulat,&Tidak terbatas.
1.Permanen :Kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri
2.Asli :Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih
tinggi 3.Bulat :Kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang
tertinggi 4.Tidak terbatas :Kedaulatan tidak ada yang membatasi
Nama Teori, Tokoh, Masa Perkembangan, dan Latar
BelakangPokok-Pokok Ajaran1.Kedaulatan
Tuhan-Agustinus(354-430),Thomas Aquino(1225-1274),Marsilius,FJ
Stahl(1802-1861)-Berkembang pada abad V-VX-Dilatarbelakangi oleh
perkembangan agama Kristen dan maraknya
Pantheisme.1.Pemerintah/Raja/Ratu mendapat kekuasaan tertinggi dari
Tuhan.Segala peraturan bersumber dari Tuhan.Oleh sebab itu,rakyat
harus patuh dan tunduk terhadap peraturan penguasa.2.Penguasa
dianggap sebagai utusan Tuhan/titisan Dewa(Penjelma
Wisnu)2.Kedaulatan Raja-Machiavelli,Jean Bodin,Thomas
Hobbes,Hegel-Berkembang sekitar abad VX-Latar belakangnya karena
perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari gereja.1.Kedaulatan
berada di tangan Raja2.Raja harus berkuasa dan tidak terbatas3.Raja
merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi,dan rakyat
hatus menurut kepadanya.
Teori teori Kedaulatan :
3.Kedaulatan Negara-George Jellinek,Paul Laband.-Berkembang
antara abad XV-XIX-Di ilhami oleh gerakan renaisance dan ajaran
Nicolo Machiavelli tentang negara sebagai pusat kekuasaan1.Negara
sebagai sumber kedaulatan & negaralah yang menciptakan hukum
& semua harus tunduk kepada negara.2.Negara yang abstrak
kekuasaannya diserahkan kepada raja atas nama negara4.Kedaulatan
Hukum-Krabbe,Immanuel,Kranenburg-Berkembang setelah Revolusi
Perancis-di ilhami oleh semboyan bangsa Perancis,yaitu :
Liberte(Liberty=Kebebasan),Egalite(Equality=Persamaan)&Fraternite(Fraternity)=Persaudaraan1.Kekuasaan
hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara2.Semua
harus tunduk kepada hukum dan pemerintah hanya berperan melindungi
HAM dan tidak boleh ikut campur urusan sosial ekonomi masyarakat
serta wajib mensejahterakan masyarakat5.Kedaulatan
Rakyat-Solon,John Locke,Montesquieu-Sifat : -Kesatuan,Bulat,Tidak
boleh diserahkan,Tetap tidak berubah Demokrasi,rakyat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada
penguasa untuk kepentingan bersama- Penguasa dipilih dan di
tentukan atas dasar kehendak rakyat/umum melalui perwakilan
Kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah Kedaulatan
Rakyat.Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan
melalui demokrasi langsung dan melalui perwakilan.Makna Kedaulatan
Rakyat adalah :Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatKekuasaan
pemerintah/penguasa berasal dari rakyatPemerintah atau penguasa
bertanggung jawab kepada rakyat & bekerja untuk kesejahteraan
rakyat2.Pengertian Kedaulatan Rakyat
1.Kesatuan (unite)Kesatuan terlihat pada pembuatan UUD
menyatakan perang penuntutan keadilan dan menjunjung suatu negara
atau rakyat.2.Bulat, tidak berbagi bagi (indivisivilitie)Kedaulatan
tidak pecah pecah, Apabila kedaulatan rakyat, maka hanya rakyatlah
yang memegang kedaulatan.3.Tidak boleh diserahkan
(inalienabilitie)Kedaulatan itu tidak boleh dijual dan digadai,
karena kedaulatan adalah kepunyaan segala bangsa yang turun
temurun.4.Tetap tidak berubah (imprescriptibilitie)Kedaulatan itu
berada ditangan rakyat, tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan
bukanlah benda yang boleh hilang melainkan kekuasaan tertinggi yang
abadi.Sifat sifat Kedaulatan Rakyat
a.Alenia ke-4 Pembukaan 1945 yang menyatakan ....Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat....
b.Pancasila sila ke-4 menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
c.Pasal 1 ayat (2) UUD45 yang berbunyi Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD3.Kedaulatan rakyat di
Indonesia
Negara Indonesia,selain menganut kedaulatan rakyat juga menganut
: -Kedaulatan TuhanKedaulatan Tuhan tercermin dalam pembukaan UUD45
alinea ke-3 -Kedaulatan NegaraKedaulatan Tuhan tercermin dalam
pembukaan UUD45 alinea ke-4 -Kedaulatan HukumKedaulatan Hukum
tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD45
1. Kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat disalurkan lewat
lembaga perwakilan rakyat.2. Lebih mengutamakan kebersamaan,
persatuan,dan kesatuan bangsa.3. Ada jaminan kebebasan kepada
rakyat untuk menyampaikan pendapat,gagasan,ide selagi tidak
bertentangan terhadap pancasila dan tidak mengganggu stabilitas
nasional.4. Dijiwai ketuhanan,semangat kekeluargaan dan
kebersamaan.5.Menjunjung HAM dan hak warga negara.6.Mengutamakan
kepentingan negara daripada pribadi
Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat
berikut :
Saat ini Indonesia menganut Sistem Pemerintahan
PresidensialSistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur
bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara.Secara umum
sistem pemerintahan dibagi 3,yaitu :a.Sistem Pemerintahan
Presidensialb.Sistem pemerintahan Parlementerc.Sistem pemerintahan
Semi Presidensial4.Sistem Pemerintahan Konstitusional
Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa sistem,antara
lain :a.Pemerintahan Konstitusional di IndonesiaPemerintahan yang
berdasarkan kepada konstitusi atau UUD,bukan absolutisme.Hal ini
didasarkan pada UUD 45 yaitu :1. Pasal 1 ayat 2 berbunyi :
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD2.
Pasal 4 ayat 1 berbunyi : Presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
1.Membatas kekuasaan pemerintahHal hal untuk membatasi kekuasaan
pemerintah :a.Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima
tahunb.Presin dan Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannnya
oleh MPR atas usul DPRc.Presiden tidak dapat membubarkan
DPRd.Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai
pengganti UU, dengan persetujuan DPRCiri ciri Negara
Konstitusional
5.Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan
DPR6.Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
MA7.Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
DPR8.Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian,
dan perjanjian.2.Menjamin hak warga negara & HAMUntuk menjamin
HAM & hak warga negara maka dalam UUD berikut :1. Pasal 27-34
mengenai hak dan kewajiban warga negara2. Pasal 28A-28J mengenai
HAM
Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 45
hasil amandemen :
1.MPR 4.BPK2.DPR 5.KPU3.BPK 6.Lembaga Kehakiman
MAMKKYb.Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 45
6.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD, BPK, MA, PemDa,
DPRD)
Lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat,yaitu :
1.Legislatif MPR,DPR,DPD 2.Eksekutif Presiden dan wapres
3.Yudikatif MK,MA,KYLembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat oleh
anggota MPR.Pemegang kekuasaan konstitutif sekaligus wakil
rakyat.Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD451.Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
1.Menetapkan dan mengubah UUD 19452.Melantik dan memilih
presiden dan wapres3.Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode etik
MPR4.Memberhentikan presiden dan wapresTugas MPR :Wewenang MPR
:1.Membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara
lain2.Memberikan penjelasan bersifat penafsiran terhadap putusan
majelis.3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat
presiden dan wapres
a.Pimpinan Majelisb.Badan pekerja majelisc.Komisi
majelisd.Panitia Ad Hoc3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat presiden dan wapres4.Meminta dan menilai
pertanggungjawabannya presiden.5.Mengambil dan memberi keputusan
kepada anggota yang melanggar.Alat kelengkapan MPR :
Merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur
aspirasi rakyat yang berkedudukandi tingkat pusat.Lembaga ini
beranggotakan para wakil dari partai politik dengan masa jabatan 5
tahun.Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota
MPR.2.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Fungsi DPR :1.Legislasi
(Membentuk UU)2.Anggaran/Budget (Menetapkan APBN)3.Pengawasan
(Mengawasi jalannya pemerintahan)
1.Membentuk UU bersama Presiden2.Membahas dan memberikan
persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU3.Menerima dan
membahas usulan RUU yang diajukan DPD dalam bidang tertentu dan
mengikutsertakannya dalam pembahasan.Tugas dan wewenang DPR
:4.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.5.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU,
APBN, serta kebijakan pemerintah6.Memberikan persetujuan kepada
Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial.
7.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.8.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh
BPK.9.Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh
KY.Hak - hak DPR :1.INTERPELASI : Hak DPR untuk MEMINTA KETERANGAN
kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang
tertentu.2.ANGKET : Hak DPR untuk MENGADAKAN PENYELIDIKAN sendiri
atas suatu masalah yang terjadi di lingkungan eksekutif.
3.MENYATAKAN PENDAPAT : Hak DPR untuk menyatakan penilaiandan
pandangan atas keterangan mmaupun tindakan pemerintah.4.BUDGET :
Hak untuk menetapkan APBN5.INISIATIF : Hak untuk mengajukan
RUU6.AMANDEMEN : Hak untuk mengubah RUU1.Mengajukan RUU, pertanyaan
dan pendapat2.Memilih dan dipilih3.Membela diri Immunitas dan
Protokoler4.Keuangan dan administratifHak setiap anggota DPR :
1.Mengamalkan Pancasila dan UUDNRI 19452.Menaati segala
peraturan perundang-undangan3.Melaksanakan kehidupan
demokrasi4.Mempertahankan dan memelihara NKRI5.Menampung aspirasi
masyarakat dan mendahulukan kepentingan negaraKewajiban setiap
anggota DPR :5.Badan Urusan Rumah Tangga6.Badan kerjasama antar
Parlemen7.Panitia Anggaran,dll.Alat Kelengkapan DPR
:1.Pimpinan2.Komisi3.Badan musyawarah4.Badan Legislasi
NoKomisiBidang1IPertahanan,luar negeri, dan
informasi2IIPemerintahan Dalam Negeri, Otonomi, Aparatur Negara,
dan Agraria3IIIHukum dan perundang-undangan, HAM, dan
Keamanan4IVPertanian, perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan,
dan Pangan5VPerhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan umum, dan
Perumahan Rakyat6VIPerdagangan, Industri, Investasi, Koperasi, UKM,
dan BUMN7VIIEnergi, SDM, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup
Komisi komisi DPR :
8VIIIAgama,Sosial,Pemberdayaan
Perempuan9IXKependudukan,Kesehatan,Tenaga Kerja dan
Transmigrasi10XPendidikan,Pemuda,Olahraga,Pariwisata,Kesenian dan
Kebudayaan11XIKeuangan,Perencanaan Pembangunan
Nasional,Perbankan,Lembaga Keuangan Bukan Bank
3.Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Merupakan bagian dari keanggotaan
MPR yang dipilih melalui PEMILU dari setiap provinsi (pasal 2 (1)
dan pasal 22C (1) hasil amandemen).
DPD merupakan wakil-wakil provinsi (pasal 32 uu No.22 Tahun
2003).Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah
pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota
negara RI (Pasal 22(4) dan UU No.22 tahun 2003)1.Pengajuan
Usul2.Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.3.Memberikan
pertimbangan dan ikut serta dalam pembahasan.Fungsi DPD :
Tugas dan wewenang DPD :1.Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan
dengan otonomi daerah.2.Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah.3.Mengawasi pelaksanaan UU mengenai otonomi
daerah.1.Mengajukan RUU2.Membahas RUUHak DPD :Alat Kelengkapan DPD
:1.Pimpinan2.Panitia Ad Hoc3.Badan Kehormatan dan panitia yang
diperlukan
Merupakan kepala Negara sekaligus Kepala pemerintahan RI dengan
masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah 1
kali masa jabatan.4.PresidenWewenang, Kewajiban, Hak, dan Kekuasaan
Presiden :1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan
kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU2.Mengajukan RUU kepada DPR
(Pasal 23 ayat (2) UUD45)3.Menetapkan Peraturan Pemerintah
pengganti UU dan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2))
4.Membuat UU bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
20)5.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD45)6.Menyatakan
keadaan bahaya (Pasal 12 UUD45)7.Mengangkat dan menerima duta dan
konsul dengan memperhatikan pertimbangan (Pasal 13 UUD45)8.Memberi
grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal
3 UUD45)9.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD45)
10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat
kepada Presiden (Pasal 16 UUD45)11.Memberi gelar dan tanda jasa
(Pasal 15 UUD45)12.Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri
(Pasal 17 UUD45)13.Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR
dengan pertimbangan DPD14.Menetapkan hakim agung dan hakim
konstitusi yang diusulkan oleh KY, Presiden, MA, dan disetujui
DPR
1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2.WNI sejak lahir3.Tidak
mengkhianati negara4.Mampu secara rohani dan jasmani5.Bertempat
Tinggal di NKRI6.Bersedia untuk dipilih dan memilih7.Memiliki
daftar riwayat hidup8.Memiliki nomor pokok wajib pajak9.Tidak
pernah melakukan perbuatan tercela10.Tidak memiliki utang, dicabut
hak pilihnya, dinyatakan pailit.Syarat menjadi Presiden :
merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas
khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 23 E (1) UUD45 hasil amandemen).5. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)Tugas BPK :Mengawasi kebijakan dan arah keuangan
negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan
tertib.Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
(Pasal 23 (2) UUD45 hasil amandemen)
Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang
kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di
Indonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Dalam pasal 24
ayat (2) UUD 1945 MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan,
yaitu: Peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Peradilan
Tata Usaha Negara
5. Mahkamah Agung (MA)
1.Mengadili pada tingkat kasasi2.Memeriksa dan memutuskan
sengketa tentang kewenangan mengadili3.Meninjau kembali putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap4.Menguji peraturan
perundang-undangan dibawah UU terhadap UU5.Melaksanakan wewenang
lain yang diberikan oleh UUTugas MA :
Pemerintah daerah merupakan Eksekutif daerah.Pemerintah daerah
terdiri atas kepala daerah bersama perangkat daerah lainnya.Kepala
Daerah Provinsi GubernurKepala Daerah Kabupaten BupatiKepala Daerah
Kota Wali Kota.Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah,
Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.6. Pemerintah
Daerah (PemDa)
DPRD merupakan badan legislatif di daerah berkedudukan sejajar
dan menjadi mitra/partner pemerintah. Lembaga pemerintahan daerah
ada 2, yaitu: Pemerintah daerah sebagai badan Eksekutif Pemerintah
daerah sebagai badan LegislatifDPRD dibagi menjadi 3, yaitu: DPRD
Provinsi DPRD Kabupaten DPRD KotaMasa jabatan DPRD 5 tahun, DPRD
dipilih melalui pemilihan umum.7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil
Gubernur,Bupati/wakil bupati, walikota/wakil wali kota. Bersama
dengan kepala daerah membentuk perda dan menetapkan APBD.
Melaksanakan pengawasan terhadap: pelaksanaan perda, keputusan
kepala daerah, APBD. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan
masyarakat.Tugas dan wewenang DPRD :
Meminta keterangan kepada pemerintah daerahMengadakan
penyelidikanMengadakan perubahan atas rancangan peraturan
daerahMengajukan pernyataan pendapatMengajukan rancangan
perdaMenentukan anggaran belanja DPRDMenetapkan peraturan tata
tertib DPRDHak DPRD :Mempertahankan dan memelihara keutuhan
NKRIMengamalkan pancasila dan UUD 1945Memperhatikan dan menyalurkan
aspirasiMembina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerahMeningkatakan kesejahteraan rakyat didaerah berdasarkan
demokrasi ekonomiSistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada
konstitusi, tidak bersifat absolutismeKewajiban DPRD :
Contoh sikap positif :a.Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan
Indonesia terdapat di dalam UUD45b.Mematuhi segala bentuk peraturan
perundang undangan yang berlakuc.Menghargai pendapat orang lain dan
tidak memaksakan kehendak kepada orang laind.Musyawarah harus
didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhure.Bersedia
menerima saran dan kritik dari orang lain.7.Sikap positif terhadap
perwujudan kedaulatan rakyat
A.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan keluarga1.Mengamalkan
nilai nilai Pancasila dan disiplin membayar pajak2.Mematuhi segala
peraturan yang berlakuB.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan
masyarakat1.Mematuhi berbagai norma yang berlaku2.Membantu pejabat
negara (RT/RW) dalam melaksanakan tugasC.Penerapan kedaulatan dalam
kehidupan sekolah8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem
pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
1.Mengikuti upacara dan melaksanakan tugas seesuai tanggung
jawab masing masing2.Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di
sekolah
D.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan Negara1.Aktif
menyampaikan saran kepada pejabat2.Mematuhi hukum yang
berlaku3.Menghormati pejabat negara yang bertugasContoh Penerapan
Prinsip Kedaulatan Rakyat di berbagai kehidupan :
Dalam kehidupan pribadi dilingkungan keluargaPenyusunan tata
tertib dalam keluarga melalui musyawarahMenerima saran dan kritik
sesama anggota keluargaTidak memaksakan kehendak kepada sesama
anggota keluargaHubungan sesama anggota keluarga didasari rasa
kasih sayangSesama anggota keluarga saling
berdialog,diskusi,mengungkap-kan permasalahan
B. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakatPembentukan pimpinan
masyarakat secara demokratisPenyusunan norma/tata tertib dalam
masyarakat melalui musyawarahBersedia dipilih dan memilih pimpinan
masyarakatMengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan
pribadiMenghargai perbedaan pendapat dalam masyarakatMenghargai
suara/ kehendak mayoritas dari masyarakat
C. Dalam kehidupan di sekolahBersedia dipilih/memilih pengurus
OSIS, pengurus kelas, pengurus koperasi dll...Menghargai perbedaan
pendapat di antara temanMemutuskan masalah yang menyangkut
kepentingan kelas, OSIS, dll...Menghormati pimpinan kelas, pengurus
OSIS, dll...
D. Kehidupan dilingkungan kenegaraan Penyusunan peraturan UU
dengan memperhatikan aspirasi rakyatAktif dalam kegiatan
politikBersedia menerima kekalahan dalam pemilihan pemimpinBersedia
memberikan saran, masukan, kritik terhadap pejabat negaraMenghargai
suara/kehendak mayoritas dari masyarakat
Xt???, ???, ??(Suzy)???? OST Part.1, track 12011O161796.83ind -
http://ihoneydew.com/