HAKIKAT BANGSA HAKIKAT BANGSA & & NEGARA NEGARA
HAKIKAT BANGSAHAKIKAT BANGSA&&
NEGARANEGARA
(Indikator)(Indikator) Siswa dapat menjelaskan kronologis Siswa dapat menjelaskan kronologis
terjadinya suatu bangsaterjadinya suatu bangsa Siswa dapat menjelaskan pengertian bangsaSiswa dapat menjelaskan pengertian bangsa Siswa dapat menyebutkan unsur Siswa dapat menyebutkan unsur
terbentuknya suatu bangsa terbentuknya suatu bangsa Siswa dapat menjelaskan pengertian negaraSiswa dapat menjelaskan pengertian negara Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang
menjadi syarat terbentuknya suatu negaramenjadi syarat terbentuknya suatu negara
Bangsa Bangsa & Negara& Negara
ManusiaManusia
BangsaBangsa
M. IndividuM. Individu
M. SosialM. Sosial
Pendapat AhliPendapat Ahli 1.1. Ir. SoekarnoIr. Soekarno2.2. Ernest RenannErnest Renann3.3. Otto BauerOtto Bauer
Pengertian NegaraPengertian Negara Pendapat Pendapat AhliAhli
1.1. G. JellinekG. Jellinek2.2. Kranenburg, dllKranenburg, dll
Terjadinya NegaraTerjadinya Negara
Unsur-unsur Terben-Unsur-unsur Terben-tuknya Negaratuknya Negara
1.1. RakyatRakyat2.2. WilayahWilayah3.3. Pem Yg BerdaulatPem Yg Berdaulat
1.1. TeoritisTeoritis2.2. Primer & SekunderPrimer & Sekunder3.3. FaktualFaktual
1.1. Manusia Sebagai Makhluk Individu & SosialManusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial
BANGSABANGSA
Ir. SoekarnoIr. Soekarno(Ras, Volk, (Ras, Volk,
Natie) Natie)
ERNEST RENANERNEST RENAN(Sejarah dan (Sejarah dan
Cita)Cita)
Otto BauOtto Bauerer(karakter dan (karakter dan
nasib)nasib)
Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri : ciri-ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama & solidaritas tertentubudaya yang sama & solidaritas tertentu
TerbentuknyTerbentuknya suatu a suatu bangsabangsa
1. Adat Istiadat.
2. Agama .
3. Bahasa
4. Kesamaan Politik
5. Kesamaan keturunan
6. Perasaan
7. Wilayah
Negara adalah organisasi yang Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).
Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara sosial (masyarakat) yang diatur secara
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.bersama.
NEGARA
George Jellineck
Mr. Kranenburg
UNSUR-UNSUR UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA TERBENTUKNYA
NEGARANEGARA DEKLARATIDEKLARATIFF
DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE
TIDAK TIDAK MUTLAKMUTLAK
KONSTITUTIFKONSTITUTIF
RAKYATRAKYAT WILAYAHWILAYAH PEMERINTAPEMERINTAH H
BERDAULATBERDAULAT
MUTLAKMUTLAK
Unsur-unsur Terbentuknya Unsur-unsur Terbentuknya NegaraNegara
RAKYATRAKYAT
BUKAN BUKAN PENDUDUPENDUDU
KK
PENDUDUPENDUDUKK
WARGA WARGA NEGARANEGARA
BUKAN BUKAN WARGA WARGA NEGARANEGARA
RakyaRakyatt
Wilayah NegaraWilayah Negara
Wilayah Wilayah NegaraNegara
* * DARATDARAT* LAUT* LAUT
* * UDARAUDARA
Batas Batas Wilayah Wilayah DaratanDaratan
1. Batas Alamiah
2. Batas Buatan
3. Batas Geografis
Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau & sungai dalam batas wilayah danau & sungai dalam batas wilayah negara. negara.
Wilayah LautanWilayah Lautan
DARATANNEGARA LAUT
12 Mil 200 Mil12 Mil
200 M
≥ 200 Mil
(LANDAS KONTINEN)
(ZEE)(LB)
(LT) (ZB)
Batas Batas Wilayah Wilayah UdaraUdara
1.1.Teori Udara Teori Udara BebasBebas
2.2.Teori Negara Teori Negara Berdaulat di Berdaulat di UdarUdar
Daerah ekstrateritorial Daerah ekstrateritorial mencakup :mencakup :
Daerah perwakilan diplomatik di Daerah perwakilan diplomatik di suatu negara.suatu negara.
Kapal yang berlayar di bawah Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. bendera suatu negara.
Wilayah EkstrateritorialWilayah Ekstrateritorial
Hakikat Bentuk Negara
BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
Negara Kesatuan
Sistem Negara Kesatuan
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam
sistem, yaitu:
Sentralisasi
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal
diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan
daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.
Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan
sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem sentralisasia) adanya
keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;b) adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;c) penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasia) bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahanb) peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/kebutuhan daerah;c) daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;d) rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;e) keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Desentralisasi
Keuntungan dan kerugian sistem desentralisasi
Keuntungan Kerugiana) pembangunan daerah akan
berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
e) penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
Kedaulatan
Ke dalam
Ke luar
Pemerintah Yang BerdaulatPemerintah Yang Berdaulat
Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulahdaulah (Arab) (Arab) sovereignitysovereignity (Inggris), (Inggris), souvereiniteitsouvereiniteit (Perancis), (Perancis), supremussupremus (Latin), dan (Latin), dan souvranitasouvranita ((Italia), yang berarti ((Italia), yang berarti
“kekuasaan tertinggi”. “kekuasaan tertinggi”.
Menurut Menurut Jean Bodin Jean Bodin (1500-1596), bahwa (1500-1596), bahwa kedaulatan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.menentukan hukum dalam suatu negara.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :pokok :
AsliAsli PermanenPermanen TunggalTunggal Tidak terbatasTidak terbatas
PENGAKUAN DARI PENGAKUAN DARI NEGARA LAINNEGARA LAIN
DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE
BERSIFAT BERSIFAT SEMENTARASEMENTARA
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT PENUHBERSIFAT PENUH
UNSUR UNSUR DEKLARATIFDEKLARATIF
Pengakuan Dari Negara LainPengakuan Dari Negara Lain
Sifat Sifat HakikaHakika
t t NegaraNegara
1. Sifat Memaksa (negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal.
2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap-kan tujuan bersama masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua (All-Embracing), yaitu semua peraturan perundang-undangan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.