KEBIJAKAN(UMUMSEKTORPERTAMBANGAN( - …dpekepri.org/files/media/file/sdmineral/Kebijakan Mineral dan... · Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KEBIJAKAN ... Penerapan Good

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEBIJAKAN  UMUM  SEKTOR  PERTAMBANGAN  

Disampaikan  pada  Diklat  Evaluasi  RKAB  Perusahaan  Pertambangan  Batam,    Juli  2011  

1. Kondisi Saat Ini 2. Regulasi dan Kebijakan 3. Kegiatan Prioritas Tahun 2012 4. Kesimpulan

2

POKOK BAHASAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

3

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN

BATUBARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM

MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT PEMBINAAN

PENGUSAHAAN MINERAL

DIREKTORAT PEMBINAAN

PENGUSAHAAN BATUBARA

DIREKTORAT TEKNIK DAN

LINGKUNGAN MINERAL DAN

BATUBARA

TUGAS DAN FUNGSI Tugas : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara. Fungsi : v  perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara; v  pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara; v  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

mineral dan batubara; v  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral

dan batubara; dan v  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara.

KONDISI  SAAT  INI  

5 5

1.  Sumber  daya  mineral  dan  batubara    Indonesia  masih  cukup  besar.  

ü Sumber  daya  batubara  105,18  miliar  ton  (MT)  dan  cadangan  sebesar  21.13MT  ;  ü Sumberdaya   komodiD   utama   :   nikel   2,05   MT,   tembaga   sebesar   82,5   juta   ton,  bauksit  sebesar  614  juta  ton,  Dmah  2,06  juta  ton  dan  emas  6,5  ribu  ton.  

2.  Saat   ini   terdapat   13   KK   (mineral),   49   PKP2B   (batubara)   yang   sudah   dalam   tahap  produksi    dan  IUP  sebanyak  5.086  buah  KP  telah  dirubah  menjadi  IUP  (Status  Maret  2011).  

3.  Terbitnya  UU  No  4/2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  memberikan  arah   baru   terhadap   kebijakan   pertambangan   mineral   dan   batubara   ke-­‐depan,  termasuk:  pengaturan  DMO,  produksi  minerba,  nilai  tambah  produk  pertambangan,  good  mining  pracDce  dll.    

4.  Sektor   pertambangan   memberikan   kontrbusi   yang   signifikan   bagi   pembangunan  ekonomi   IndonesiA   (Investasi,   Penerimaan   negara,   tenaga   Kerja,   Comdev,   nilai  tambah,  dll)  

PERKEMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN KONDISI  SAAT  INI  

PENERIMAAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

(Milyar Rp)

2009 2010*) 2011 2012Penerimaan Pertambangan Umum

51.138,90 66.738,00 66.000,12 70.400,00

a. Pajak Pertambangan Umum

36.087,90 48.038,00 49.500,00 52.507,67

b. PNBP Pertambangan Umum

15.051,00 18.700,00 16.500,12 17.892,33

PNBP Panas Bumi * 425,07 - - -

Realisasi Rencana**)

*) PNBP Panas Bumi sejak tahun 2010 sudah tidak di Ditjen Mineral dan Batubara **) Rencana sementara/ akan berubah setelah APBN-P 6

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

2009 2010*) 2011 2012

- - -

Penerimaan Pertambangan Umum a. Pajak Pertambangan Umum b. PNBP Pertambangan Umum PNBP Panas Bumi *

Milyar Rp

KONDISI  SAAT  INI  

INVESTASI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

7

Realisasi Rencana

KONDISI  SAAT  INI  

RencanaMineral Satuan 2009 2010*) 2011

Tembaga (ton) 999.259 878.376 665.158Emas (kg) 128.844 104.536 102.562Perak (kg) 327.794 278.780 278.431Ni+Co in matte (ton) 68.228 77.185 70.500Logam Timah (ton) 54.801 49.496 75.000Bijih Nikel (ton) 6.099.673 7.522.759 8.500.000Feronikel (mt) 12.550 18.688 18.000Bauksit (mt) 5.424.113 15.595.048 10.000.000Bijih Besi (mt) 5.172.443 3.865.385 5.000.000Granit (m3) 1.730.370 2.343.133 2.500.000

Realisasi

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

*) Update data 24 Februari 2011 Terjadi penurunan produksi disebabkan: - Terjadi tanah longsor di tambang PT FI dan NNT - Penggalian bahan tambang kadar tinggi (di daerah longsoran) tidak optimal, pemindahan

penggalian di daerah aman namun kadar berkurang

PRODUKSI MINERAL

8

KONDISI  SAAT  INI  

PRODUKSI BATUBARA

9

(Juta  Ton)

2008 2009 2010 2011 2012Produksi   240 250 275 327 332Domestik   54 49 67 79 82Ekspor   163 191 208 248 250

Rencana  

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012

Produksi Domestik Ekspor

Juta Ton

KONDISI  SAAT  INI  

10

Pembangunan Nasional

Penerimaan negara 2011 : Rp 16.5 triliun *)

Perkiraan CD 2011: Rp 1.2 triliun

Sumber

Penerimaan Negara

Pembangunan Daerah

Neraca Perdagangan

Investasi Energi &

Bahan Baku Domestik

Efek Berantai/ Ketenagakerjaan

*) Hanya untuk komoditi strategis tertentu

Rencana produksi batubara 2011 : 327 juta ton

Rencana Investasi 2011: 3.372 juta USD

Rencana DMO batubara 2011: 79 juta ton

Perkiraan tenaga kerja 2011: 145.910 orang

SASARAN  STRATEGIS  BIDANG  MINERBA  TAHUN  2011  

KONDISI  SAAT  INI  SASARAN STRATEGIS MINERBA TAHUN 2011

1)  Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan dan tumpang tindih kebijakan lintas sektoral;

2)  Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan, pertanahan, peraturan daerah dan tata ruang) dan/atau antara pusat dan daerah;

3)  Belum adanya legislasi peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian;

4)  Masih lambatnya proses rekomendasi dari Pemerintah Daerah; 5)  Investasi terhambat akibat kepastian hukum yang belum sepenuhnya

kondusif 6)  Terbatasnya sarana prasarana (infrastruktur) yang dimiliki oleh pemerintah

daerah dalam pengelolaan pertambangan (khususnya pembangunan rel kereta api angkutan batubara)

7)  Masih adanya tumpang tindih lahan 8)  Belum optimalnya sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

11

KONDISI  SAAT  INI  

1)  Koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan terkait sektor pertambangan antar Kementerian dan/atau antara Pusat dan Daerah

2)  Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melengkapi peraturan pelaksananya untuk mewujudkan kepastian hukum

3)  Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pendidikan informal seperti diklat, in House Training, seminar, workshop, dll.

4)  Meningkatkan investasi melalui : v  Promosi pengusahaan pengolahan dan pemurnian, dll v  Pelayanan informasi pengusahaan mineral terpadu (pusat dan daerah) v  Mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan v  Inventarisasi investasi IUP dan usaha jasa

5)  Memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi khususnya investasi dalam bidang infrastruktur (jalan, pelabuhan, rel kerta api, dll) dan fasilitas pengolahan dan pemurnian

UPAYA PENYELESAIAN

12

KONDISI  SAAT  INI  

v ng

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3

UU No.4/2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara

Regulasi Pendukung

(PP, Permen, Kepmen,dll)

Tujuan : Memanfaatkan Sumber daya Alam ,khususnya mineral dan batubara untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang sebesar-besarnya

LANDASAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN REGULASI  

22 pasal pada UU No. 4/2009 mengamanatkan diatur lebih lanjut dengan PP, yang selanjutnya dikelompokan menjadi PP. 3 PP yang sudah diterbitkan adalah sebagai berikut: 1.  PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan (pelaksanaan dari Pasal 12, Pasal

19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89); 2.  PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (pelaksanaan dari : Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116 dan Pasal 156);

3.  PP 55/2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pelaksanaan dari Pasal 144

4.  PP 78/2010 tentang reklamasi dan Pasca Tambang pelaksanaan dari Pasal 101

PERATURAN PEMERINTAH REGULASI  

Pengaturan dan

Perencanaan Pertambangan

Potensi kekayaan Minerba

INVENTARISASI

•  Nilai tambah mineral nasional

•  Manfaat lokal •  Lingkungan •  Kepentingan

industri nasional •  Devisa negara

PENDAYAGUNAAN

•  Pencadangan Minerba

•  Optimalisasi penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian

KONSERVASI

Eksplorasi, eksploitasi,

pengolahan dan/atau pemurnian

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN USAHA

INDUSTRI STRATEGIS (LISTRIK, FABRIKASI,

MANUFAKTUR, dll)

Sub Sektor Pertambangan (Industri Primer) Sub Sektor Perindustrian (Industri sekunder)

Data hasil eksplorasi dan produksi

PENGEMBANGAN (IPTEK/SDM)

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA KEBIJAKAN  

2011

Infrastruktur Terbatas

Kemampuan Teknologi terbatas

2011-2015 2015-2025

1.  Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri

2.  Memberikan kepastian dan transparansi didalam kegiatan pertambangan (regulasi pendukung UU Minerba, sanksi pelanggaran ketentuan, dll)

3.  Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan

4.  Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang (a.l. pengolahan, pemurnian, local content, local expenditure, tenaga kerja dan CSR)

KEBIJAKAN:  

1.  Kaitan industri hulu dan hillir mineral nasional yang terjalin dengan kokoh

2.  Industri nilai tambah produk pertambangan nasional berkontribusi pada perekonomian nasional

3.  Kemampuan teknologi industri nilai tambah sudah kuat dan kokoh

4.  Kemampuan SDM sudah berkembang dan menguasai teknologi.

1.  Tercapainya pelaksanaan good mining practice

2.  Tercapainya peningkatan produksi, penjualan investasi dan penerimaan negara

3. Mendorong pengolahan mineral

1.  Sumber daya dan cadangan tersebar dan jumlahnya terbatas

2.  Kebutuhan domestik meningkat 3.  Pengolahan dan Pemurnian

terbatas 4.  Infrastruktur terbatas 5.  Keahlian SDM masih terbatas 6.  Kemampuan teknologi terbatas

ARAH  KEBIJAKAN  MINERAL  DAN  BATUBARA    

UU No.4/2009 dan Peraturan Pendukungnya

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kondisi saat ini

Kondisi yang Diharapkan

1.  UU Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) , bahwa : “Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”.

2.  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Pasal 84 ayat (1) : “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.”

3.  Peraturan Menteri Nomor. 34 Tahun 2009 Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.

4.  Keputusan Menteri Nomor. 1604.K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri tahun 2010

5.  Keputusan Menteri ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (end user domestic) oleh pemakai batubara Tahun 2011

DMO  MINERAL  DAN  BATUBARA  

17

KEBIJAKAN  

PENYELESAIAN REGULASI PENDUKUNG

§  Telah diselesaikan 4 PP ( PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No.55/2010 Tentang Pembinaan Pengawasan, PP No.78/2010 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang )

§  Telah diterbitkannya 3 (tiga) Permen ESDM dan 5 (lima) Kepmen

ESDM §  Saat ini 20 Permen masih dalam proses penyelesaian (Peningkatan

nilai tambah, Tatacara Penetapan WUP, WIUP, dll)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN  

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

§  Sebanyak 5.086 buah KP telah  dirubah  menjadi  IUP  (Status  Maret  2011).   §  Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan pembinaan

ü  Inspeksi terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah ü  Pengawasan pelaksanan DMO minerba seluruh wilayah ü  Penyiapan inspektur tambang

§  Kerjasama dengan Tim OPN BPKP untuk melakukan audit terhadap perusahaan tambang di daerah.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN  

MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN NEGARA

§  Pelayanan informasi pengusahaan mineral dan batubara terpadu (pusat dan daerah)

§  Inventarisasi data potensi pengembangan hilir §  Peningkatan promosi investasi pertambangan mineral §  Mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan

dan pemurnian mineral §  Fasilitasi penanganan permasalahan investasi (desk

crisis) §  Pengembangan infrastruktur untuk industri

pertambangan §  Fasilitasi pengembangan infrastruktur pertambangan §  Mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN  

PERT

AMBA

NGAN

MINERAL  LOGAM  

MINERAL  NON-­‐LOGAM  

BATUAN  

BATUBARA

Bauksit, Pasir besi, Bijih besi, Nikel, Tembaga, Timah

Zirkon, Felspar, Batu Gamping, Bentonit, Kaolin

Batu Mulia,Granit, Marmer, Andesit

§ Optimalisasi nilai tambang § Penyediaan bahan baku industri § Penyerapan tenaga kerja § Peningkatan penerimaan negara

Bahan  Baku  Industri  Bahan  Bangunan  

KETAHANAN  ENERGI  

Pemilahan Tergantung Kepada Kebutuhan dan Kebijakan Pembangunan Nasional

PENINGKATAN NILAI TAMBAH

21

KEBIJAKAN  

22

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012 NO KEGIATAN

1. Peningkatan pengawasan kegiatan pertambangan

2. Penerapan Good Mining Practice

3. Pengawasan kebijakan DMO mineral dan batubara

4.

‒ Menyelesaikan regulasi terkait subsektor mineral dan batubara (Permen dan Kepmen)

‒ Harmonisasi regulasi bidang pertambangan mineral dan batubara dengan sektor lain

5. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor mineral dan batubara

6. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tambang

1.  Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan diharapkan akan memajukan dan mengembangkan sub sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia yang akan semakin meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

2.  Prinsip dari kebijakan tersebut akan mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip berkelanjutan (sustainable).

3.  Kebijakan Pengusahaan Mineral dan Batubara dikelola berdasar asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan bersifat strategis sehingga dapat menguntungkan bagi para investor dan tentu saja mendatangkan manfaat bagi negara.

23

PENUTUP

Terima Kasih www.djmbp.esdm.go.id