Top Banner
EDISI III TAHUN 2011
60

Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Aug 21, 2015

Download

Real Estate

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

EDISI III TAHUN 2011

Page 2: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

2

Tidak terasa tahun 2012 telah menjelang, dan Inforum kali ini merupakan edisi terakhir pada tahun 2011. Tentu saja banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh Inforum.

Diantaranya semakin luasnya jangkauan Inforum, yang terlihat dari beragamnya surat masuk ke Redaksi. Mulai dari Duta Besar, pemerhati, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Hal ini tidak terlepas dari upaya pengelola Inforum membenahi sistem distribusi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, peningkatan kualitas materi Inforum pun tetap mendapat perhatian dengan melibatkan tenaga berpengalaman dalam susunan dewan redaksi, walaupun seluruhnya masih berasal dari internal Kemenpera. Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan kami pada tujuan keberadaan Inforum sebagai pembawa pesan dari dan untuk pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam beberapa bulan terakhir, di antara gegap gempita pembangunan perumahan, menyeruak isu tabungan perumahan. Hal ini tidak terlepas dari sedang berlangsungnya upaya penyusunan Undang-Undang Tabungan Perumahan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum ingin memanfaatkan momentum ini dengan baik. Sebagai bagian dari keluarga besar pemangku kepentingan pembangunan perumahan, Inforum turut berupaya memberi sumbangsih dengan memanfaatkan keberadaannya untuk menjadi saluran penyampaian aspirasi terkait penyusunan undang-undang tersebut.

Disadari betul bahwa pemikiran dan pandangan yang berseliweran di sekitar kita perlu diwadahi agar dapat tersalurkan kepada pemerintah dan legislatif yang berkutat menyelesaikan undang-undang ini. Adapun pemikiran dan pandangan dari berbagai pihak tersebut, kami kemas dalam beberapa bentuk rubrik diantaranya laporan utama, opini, wawancara, termasuk juga manajemen pengetahuan dengan menampilkan sumber-sumber informasi terkait berupa situs internet. Upaya ini setidaknya kami harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan penerimaan masyarakat terhadap isi Undang-Undang Tabungan Perumahan kelak.

Akhir kata, kami mewakili pengelola dan dewan redaksi Inforum menyampaikan selamat tahun baru 2012. Semoga di tahun mendatang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.

Desain cover: Agus SumarnoFoto cover depan: Inforum/Ristyan Mega Putra

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 2.000 kata.Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email: [email protected] atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id

Pelindung Menteri Perumahan Rakyat

Penasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pembiayaan PerumahanDeputi Bidang Pengembangan KawasanDeputi Bidang Perumahan SwadayaDeputi Bidang Perumahan Formal

Pemimpin RedaksiOswar M. Mungkasa

Dewan RedaksiRifaid M. NurHardi SimamoraEko D. HeripoerwantoLukman Hakim

Redaksi PelaksanaMoch. Yusuf HariagungEko SuhendratmaDavid Agus Sagita

Penyunting dan Penyelaras Naskah Hotman Sahat GayusLeonardus P. Harryadhi

Reporter Akbar Pandu Pratamalistya Ristyan Mega Putra

Desain dan Produksi Aris KarnadhiRuby MarchelinusAgus Sumarno

Distribusi Saiful Anwar Nurul Prihatin Fenty Meilisya S. Jadima Lumban R. Riesa Anandya

Promosi dan Pameran Arief Karyawan Jafry Tri Pujiastuti Sri Rahmi Purnamasari Pustika Chandra Kasih Rossi Dwi A.

KontributorLusia Nini PurwajatiRidho Fauzy

KorespondenR. Budiono SubambangToni Rusmarsidik B. EkoputroCut LisaBambang Sucipto Yuwono

Pergudangan dan LogistikAhmad Sudibyo

Alamat Redaksi Inforum:Bagian Humas dan Protokol Kementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta SelatanTelp./Fax. : (021) 7264786/72800145Email : [email protected] Website : www.kemenpera.go.id

Page 3: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

TERIMA KASIHYth. Pemimpin Redaksi INFORUM Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah menerima Majalah Inforum Edisi 2 Tahun 2011. Kami ucapkan terima kasih banyak semoga majalah tersebut dapat bermanfaat dan kami simpan sebagai bahan referensi di kemudian hari. Yousif Rashid Alsharhan, Duta Besar Uni Emirat Arab

Yth. Pem-Red INFORUMSaya mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman majalah-majalah Inforum. Majalah-majalah tersebut akan banyak manfaatnya bagi pekerjaan saya sebagai dosen di bagian Arsitektur, Universitas Pelita Harapan.Karawaci, 24/11/11Bianpoen

Yth. Pemimpin Redaksi Majalah INFORUMSehubungan dengan penyampaian Majalah Inforum Edisi 2 Tahun 2011, kami mengucapkan terima kasih atas pengiriman majalahnya. Bersama ini pula kami menyampaikan 2 (dua) eksemplar majalah Kawasan Industri Edisi ke-1 untuk melengkapi bacaan/koleksi Perpustakaan Kementerian Perumahan Rakyat. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.Budhi Setyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian R.I.

KONTRIBUTOR INFORUMSalam,Apakah sampai sekarang majalah Inforum masih eksis?Bila masih, terbitnya berapa bulan sekali?Bolehkah saya berpartisipasi sebagai kontributor artikel?Mohon Informasi.Yudianto – Kudus

Yth. Sdr. Yudianto di KudusMajalah Inforum sampai saat ini masih terbit setiap 4

bulan sekali. Untuk edisi digital majalah Inforum dapat diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.bpa.kemenpera.go.id. Kami sangat senang jika anda ingin berkontribusi sebagai penulis artikel. Tulisan dapat dikirimkan melalui email [email protected] dengan syarat tulisan dapat berbentuk tulisan sendiri atau terjemahan dengan maksimal kata sebanyak 1.000 kata. Jika tulisan merupakan terjemahan harap disertakan sumber tulisannya. Jika tulisan akan diberikan ilustrasi maka ilustrasi harap dikirimkan secara terpisah tidak dalam file word dengan resolusi minimal 300 dpi. Terima Kasih dan kami tunggu tulisannya.Redaksi Pelaksana Inforum

LANGGANAN INFORUMYth. Pimpinan Majalah InforumSaya tertarik untuk berlangganan majalah Inforum, dimana saya bisa mendapatkan dan bagaimana? Oya, untuk buku-buku di bawah ini, dimana juga saya bisa dapatkan: (a)Pembangunan dan Permukiman di Indonesia Penerbit Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2010, (b) CD Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2011, (c) Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan PermukimanDemikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.Ernawati

Yth. Ibu ErnawatiTerima kasih atas ketertarikannya kepada Majalah Inforum. Saat ini Majalah Inforum hadir dalam 2 versi cetak dan digital. Edisi cetak akan kami kirimkan. Versi digital Majalah Inforum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dapat diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.bpa.kemenpera.go.id. Terkait Buku Pembangunan Perumahan dan Permukiman silahkan menghubungi ke Direktorat Perumahan dan Permukiman BAPPENAS di telepon (021) 31934819. Untuk buku Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Permukiman, silahkan kontak melalui email [email protected]. Terima Kasih.Redaksi Pelaksana Inforum

Edisi 3Tahun 2011

3

Page 4: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

4

Dari Redaksi 02

Surat Pembaca 03

Daftar Isi 04

Laporan Utama 06

Wawancara Khusus 20

Wacana 22

Liputan 37

Tips 45

Tanya Jawab 46

Intermezzo 47

Pengelolaan Pengetahuan 48

Fakta 55

Praktek Unggulan 56

Galeri Foto 57

Agenda 58

Tabungan Perumahan:Bukan Tabungan Biasa

Djan Faridz: “Saya siap lanjutkan program Kemenpera”

39

Pelaksanaan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat , tentang keberlanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011.

Apabila lontaran pemikiran tentang tabungan perumahan memang sungguh-sungguh, berarti tabungan perumahan ini luar biasa peranannya, karena telah disetarakan dengan investasi pertumbuhan ekonomi. Mendongkrak kemampuan masyarakat, badan usaha dan pemerintah sekaligus.

Laporan Utama

Intermezzo

KIP sebagai Investasi Prasarana Dasar PermukimanPerbaikan kampung merupakan bentuk partisipasi oleh pemerintah kepada upaya besar yang sebelumnya telah dilakukan warga setempat. Never in human history has so many done so much with so little….sebagai gambaran sebuah kampung.

Menurut Djan Faridz, masalah perumahan rakyat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenpera. Namundemikian, dibutuhkan konsep yang jelas serta program yang ada harus terintegrasi dengan program yang ada di kementerian atau instansi lainnya.

Liputan

Kampung Kemasan GresikGresik yang berjarak kurang lebih 18 sebe-lah utara kota Surabaya atau 30 menit berkendara dengan kendaraan pribadi, merupakan sebuah kota pelabuhan yang sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah kota, Gresik sangat menarik untuk dijadikan daerah tujuan berlibur dari rutinitas sehari-hari.

6

22Wacana

47

Daftar Isi

“BapertarumSekarang Lebih Gampang Prosesnya”

M. Yasin Kara:Wawancara Khusus

20

Page 5: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

5

Bank Gakin “Grameen Bank” di IndonesiaBank ini secara khusus memang dirancang untuk melayani orangmiskin sehingga disebut ‘banking for the poor’. Sebagaimana halnya Grameen Bank, Bank Gakin di Jember juga menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya.

56 Praktek UnggulanBuku Kata Fakta Jakarta merupakan kumpulan catatan lintas masa mengenai Jakarta sejak tahun 1998 hingga tahun 2011. Buku ini terdiri dari kumpulan data dan fakta serta kumpulan berbagai tulisan dari berbagai aspek.

48 Resensi Buku

CD Himpunan Perundang-Undangan bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanDalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam mengetahui dan memahami kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Kementerian Permahan Rakyat telah melakukan inventarisasi

dan menghimpun berbagairegulasi terkait perumahan

dan permukiman yangtelah ada sampai saat ini. Hasil inventarisasi tersebut disajikan dalam bentuk CD Interaktif Himpunan Perundang-

undangan Bidang Perumahan dan

Permukiman.

49 Info CD

“Ubah Dunia Kita” - Hari Pemuda Internasional 2011Soekarno pernah berkata seribu orang tua hanya dapat bermimpi tapi satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Peran pemuda menjadi semakin krusial dalam pembangunan bangsa, tidak dapat ditunda lagi bahwa pemuda harus menjadi bagian dari solusi dan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari masalah.

58 Agenda

Kota-Kota Unik di DuniaKota sebagai sebuah medan garap ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Definisi tentang kota pun amat beragam tergantung pada cabang ilmu pengetahuan apa kota akan ditempatkan sebagai obyek pembahasan.

55Fakta

50 Info Pustaka

www.smf-indonesia.co.id

54 Info Situs

Dari situs ini kita dapat mengakses beberapa layanan dan produk PT. SMF seperti sekuritisasi, pinjaman, standarisasi dokumen KPR, surat utang dan beberapa informasi mengenai pelatihan-pelatihan yang diberikan.

Page 6: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

6

Tabungan perumahan bakal diatur dengan undang-un-dang tersendiri. Begitulah

amanat pasal 124, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe-rumahan dan Kawasan Permukiman. Apakah amanat UU yang diprakarsai oleh DPR ini memang telah dilandasi oleh telaah yang mendalam dan kon-sep yang kuat, belum banyak dike-tahui. Konsep tabungan perumah an belum merupakan pengetahuan yang eksplisit, tetapi masih tersimpan di dalam benak perorangan. Walau-pun demikian ada bocoran gagasan tabung an perumahan tersebut yang muncul di ruang publik dan memang masih perlu diklarifikasikan.

Konon tabungan perumahan di-tujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki simpanan guna membeli ru-mah. Selanjutnya tabungan perumah-an diharapkan akan menggairahkan investasi di sektor properti dan juga akan mengurangi beban APBN. Arti-nya tabungan perumahan akan mem-bantu masyarakat lapisan bawah, juga mendorong bisnis properti dan mem-bantu mengurangi beban pemerintah bukan untuk meningkatkan penda-patan pemerintah. Tambahan tujuan-nya adalah membangkitkan kesadaran menabung untuk dapat “memiliki” rumah.

Apabila lontaran pemikiran ten-tang tabungan perumahan memang sungguh-sungguh, berarti ta bung an perumahan ini luar biasa peranannya, karena telah disetarakan dengan in-vestasi pertumbuhan ekonomi. Men-dongkrak kemampuan masyarakat, ba dan usaha dan peme rintah seka-ligus, walaupun hanya dalam sektor perumahan.

Sesungguhnya pemerintah telah mempunyai pengalaman menyeleng-garakan tabungan perumahan. Sejak tahun 1993 telah diselenggarakan ta bungan (wajib) perumahan pega-wai negeri sipil. Upaya ini dapat di-anggap sebagai jawaban atas salah satu dari tiga permasalahan pokok

Tjuk Kuswartojo

Tabungan Perumahan:

Bukan Tabungan Biasa

Laporan Utama

Page 7: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

7

pembangun an perumahan yaitu: ke-lem bagaan, pembiayaan dan perta-nah an. Mungkin kebijakan tersebut hadir memang dalam rangka menang-gapi Lokakarya Nasional 1992 atau mungkin saja kebetulan mempunyai pikiran dan perasaan yang sama. Ta-hun 1993 setelah lokakarya nasional, Presiden Suharto menerbitkan kepu-tusan tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil sebagai upaya mengatasi permasalahan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang khusus ditujukan untuk pegawai negeri sipil.

Apabila kita simak Keputusan Presiden tentang Tabungan Perumah-an bagi PNS tersebut, pertimbangan-nya antara lain adalah bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kendala untuk memiliki rumah yang layak kare na terbatasnya kemampuan membayar uang muka pembelian rumah de-ngan fasilitas kredit pemilikan rumah. Keputusan ini tampaknya memang serius, tercermin dari adanya Badan Pertimbangan Tabung an Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang diketuai Presiden sendiri. Walaupun demikian apabila dipelajari pertimbangan yang menjadi dasar ke-wajiban menabung tersebut sederha-na saja. Agar pegawai negeri mampu membayar uang muka kredit pemilik-an rumah.

Sampai saat ini realitanya Baper-tarum-PNS masih ada, dengan Men-teri Perumahan Rakyat selaku ke tua harian. Menurut laporan keuangan tahun 2009 Bapertarum-PNS mem-punyai aktiva bersih sebesar Rp. 5,5 triliun. Iuran tabungan perumahan (taperum) yang diterima dan disim-pan telah mecapai Rp. 4,7 triliun. Se-lama enam belas tahun keberadaannya memang telah terjadi penumpukan iuran taperum dengan penggunaan yang relatif rendah. Menurut laporan 2008-2009, realisasi pinjaman uang muka tidak lebih dari Rp. 80 milyar

padahal dari bunga deposito, obligasi dan sebagainya yang diterima lebih dari Rp. 100 milyar. Justru penggu-naan untuk keadaan darurat seperti pinjaman lunak untuk bencana alam yang lebih besar.

PNS yang diwajibkan menabung justru tidak memperoleh manfaat dari tabungannya seperti yang diperkira-kan. Para penabung nampaknya juga cuek saja, apalah artinya potongan Rp. 10.000 sebulan. Pelajaran yang bisa ditarik dari tabungan perumah-an pegawai negeri ini adalah bahwa mengumpulkan uang kecil sehingga menjadi besar lebih mudah daripada menggunakannya.

Belajar dari Taperum PNSTabungan perumahan PNS ada-

lah contoh kebijakan pemupukan da na dengan sasaran pembiayaan yang kurang jelas. Benarkah bahwa yang paling dibutuhkan PNS ada-lah memiliki rumah dan uang muka untuk membeli rumah? Bukankah tempat tinggal yang dekat tempat kerja, tersedianya fasilitas yang me-madai, nyaman dan aman lebih dibutuhkan daripada memiliki? Bu-kankah pemilikan rumah yang lokasinya jauh dari tempat kerja malah men-jadi beban pengeluaran? Keadaan semacam ini be-nar nyata dan terbukti.

Banyak sekali (puluh-an ribu) PNS yang telah memiliki rumah melalui koperasi atau lain-lain ternyata tidak ditempati dan bahkan dibiarkan puso. Karena rumah miliknya terletak 30 km dari tempat kerja tanpa dukungan pe-layanan kota yang memadai. Penge-luaran pegawai ini menjadi besar dan setiap hari mesti berjuang mela-wan kemacetan. Selain itu, kenaikan harga rumah makin tidak sebanding

de ngan pendapatan PNS. Biaya izin membangun sering dikemukakan se-ba gai biang kerok harga rumah, tetapi se sungguhnya dibandingkan de ngan kenaikan harga tanah, harga bahan bangun an, harga pembangunan pra-sarana mungkin biaya perizinan tidak seberapa. Realitanya tabungan peru-mahan pegawai negeri tidak dapat menolong atau membantu meng atasi kebutuhan tempat tinggal si pegawai negeri tersebut. Tabungan para pe-tinggi yaitu para bapak dirjen atau direktur, tetap tidak dapat memban-tu pesuruh atau sopir memperoleh tempat tinggalnya. Bahkan nyanyian bang-bing-bung, yang katanya jangan dihitung tahu-tahu dapat untung, ternyata tidak cocok untuk tabungan perumahan PNS.

Tabungan perumahan seperti yang telah dimiliki oleh pegawai negeri sipil tidak terasa manfaatnya bagi si penabung. Si penabung yang sete ngah terpaksa menabung selama puluh-an tahun tersebut tetap tidak dapat mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan tempat tinggal

yang pantas. Akumu-lasi tabungan tidak da-pat mengejar inflasi dan harga rumah. Karena itu akan sulit ditemukan- mungkin memang tidak ada- pegawai negeri sipil yang berhasil mendapat-kan tempat tinggal dari tabungan perumahan-nya

Dari pengalaman ter-se but jelas bahwa tabu-ngan perumahan PNS

bukan panacea yang dapat meng obati segala macam penyakit. Jangankan menggairahkan usaha properti dan mengurangi beban APBN, untuk mem bantu para penabungnya pun ter nyata juga tidak bisa. Karena itu, upaya memperluas dan mengembang-kan tabungan perumahan se hingga

tabungan perumahan

akan membantu masyarakat

lapisan bawah, juga mendorong bisnis properti

Page 8: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

8

menjadi taperum umum, per lu dikaji benar. Berapa kemampuan menabung serta bagaimana komposisinya agar tabungan itu dapat digunakan untuk mendapatkan rumah perlu ditelaah dengan seksama.

Sistem Pembiayaan dan Tanggungjawab PemerintahPengembangan sistem pembiayaan

penyelenggaraan perumahan memang menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah. Walaupun demikian se ring timbul pertanyaan, apakah pemba ngunan, pemanfaatan dan pe-meliharaan rumah memang meru-pakan tanggungjawab pemerin tah. Bukankah rumah digunakan pribadi, mengapa pemerintah mesti repot-repot mengatur pembiayaannya. Ke-sadaran bahwa rumah adalah tang-gungjawab pribadi secara diam-diam telah menyelinap juga dalam benak kalangan yang ber ada dalam peme-rintahan. Ujungnya adalah perhatian setengah hati.

Secara konstitusional tanggung-jawab pemerintah dalam penyeleng-garaan perumahan diamanatkan oleh pasal 28 H (ayat 1) dan 28 I (ayat 4) UUD 45 yang telah diamandemen. Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak mem-peroleh pelayanan kesehatan. Sedang Pasal 28 I ayat 4 menyatakan per-lindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pe-merintah.

Tanggung jawab pemerintah terse-but tentu saja tidak sebatas melak-sanakan pasal 28 l tersebut, karena pemerintahan memang dibentuk un tuk melindungi segenap bangsa Indo nesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan perumahan

dan kawasan perumahan tidak bisa tidak berkaitan dengan tanggung-jawab tersebut. Pemerintah tidak bo leh membiarkan upaya pemenuh-an kebutuhan rumah secara pribadi ternyata menghalangi kesempatan orang lain untuk dapat memenuhi ke-butuhannya. Juga apa yang dimaksud dengan kesejahteraan umum, harus dipahami sebagai kesejahteraan ber-sama bukan oasis di tengah keseng-saraan pihak lain.

Realita dan praktek yang telah berlangsung selama ratusan tahun memang menunjukkan bahwa pem-bangunan rumah dilakukan secara pribadi atau paling jauh oleh komuni-tas. Karena itu bisa dimengerti apabila pejabat pemerintah kurang perhatian terhadap pembangunan rumah. Pem-bangunan perumahan menjadi me-narik perhatian ketika rumah men-jadi barang dagangan yang memberi manfaat juga bagi para pejabat peme-rintahan. Oleh karena itulah keluhan para pembuat rumah sebagai barang dagangan lebih sering mendapatkan perhatian.

UU Nomor 1/2011 yang merupa-kan pelaksanaan konstitusi menegas-kan apa tanggungjawab pemerintah. Untuk itu telah dipilah adanya ru-mah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Untuk rumah ko mersial pe-merintah bertanggung jawab me-lindungi konsumen dan menjaga ke-tertiban pembangunan. Sedangkan untuk jenis rumah lain pemerintah membantu dan memfasilitasi, bahkan mena ngani secara langsung. Terutama jenis rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem pembiayaan secara jelas dan tegas memang ditujukan hanya untuk memfasilitasi dan mendukung rumah umum dan swadaya bagi masyarakat berpenghasil an rendah.

Mempelajari apa yang dilakukan negara-negara Eropa (terutama Ing-

gris) sejak seabad yang lalu, kebijakan perumahan umumnya memang pada awalnya mengutamakan perumahan publik. Perumahan pu blik disiapkan dalam rangka menanggapi urbanisasi oleh industrialisasi. Sampai tahun 80an sekitar 60% persediaan rumah adalah perumahan publik yang diba-ngun pemerintah dan disewakan ke-pada rakyat dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Ini semacam rusunawa di Indonesia. Pemerintah Inggris secara besar-besaran dan terus menerus selama sekitar 100 tahun memang membangun perumahan publik. Perumahan publik ini berbe-da dengan rumah umum seperti yang tercantum dalam UU. Program pemi-likan rumah dan privatisasi dilakukan justru ketika masyarakat mulai men-capai tingkat kemakmuran tertentu dan pemerintah merasa telah tiba waktunya untuk melepaskan beban tanggungjawabnya atas perumahan publik. Meskipun begitu pemerintah tidak pernah lepas kendali. Asosiasi pemilikan rumah dan kendali harga rumah dengan pemeringkatan rumah terus dikembangkan.

Sejak awal pemerintah Indonesia ikut campur dalam pembangunan perumahan, kerangka pemikirannya adalah semacam program pemilikan rumah. Bagaimana agar masyarakat yang melarat sekalipun juga bisa memiliki rumah. Pernyataan politik yang dilontarkan oleh para pejabat pemerintah dan politisi pada umum-nya berupa kerisauan oleh banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki rumah. Padahal ada kecenderungan bahwa di kota besar pemilikan rumah makin mengecil, karena yang dibu-tuhkan memang tempat tinggal bu-kan kepemilikan rumah.

Realita juga menunjukkan bahwa sebagian besar, sekitar 70% sampai 80% persediaan rumah (housing stock) yang ada di Indonesia, adalah hasil masyarakat secara swadaya. Persoalan-

Laporan Utama

Page 9: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

9

nya adalah banyak rumah hasil swa-daya yang terwujud ka rena ketidak-berdayaan masyarakat dan keti dak berdayaan pemerintah untuk men-dampingi dan memfasilitasi. Berkem-banglah kemudian permukim an tidak layak yang disebut permukiman ku-muh.

Boleh dibilang bahwa permukim-an kumuh adalah hasil ketidak mam-puan peme rintah untuk menata, mengatur dan memfasilitasi pemba-ngunan perumah an swadaya. Apakah sistem pembiayaan juga mesti dituju-kan untuk meningkatkan kualitas dan mencegah munculnya permukiman-permukiman kumuh? Jawabnya tentu ya, tetapi apakah ini bisa didukung oleh tabungan perumahan, tentu mem butuhkan telaah dan penga-jian yang mendalam. Apa yang perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh adalah upaya untuk mengerahkan dan memupuk dana melalui tabung-an, jangan digunakan hanya sebatas pembangunan baru. Kebutuhan un-tuk melakukan perbaikan dan pening-katan kualitas justru membutuhkan upaya yang jauh lebih besar. Apalagi pembangunan baru yang telah ba-nyak dilakukan, bukannya mengatasi masalah tetapi malah menimbulkan masalah.

Pengerahan dan Pemupukan Dana UU Nomor 1/2011 mengamanat-

kan agar pemerintah dan atau peme-rintah daerah mengupayakan sistem pembiayaan penyelenggaraan peru-mahan dan kawasan permukim an. Sistem pembiayaan antara lain meli-put pengerahan dan pemupukan dana yang bersumber dari masyarakat. Ama nat ini menunjukkan adanya kesadaran atas keterbatasan dana peme rintah untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan meski hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tampaknya ada antisipasi

atau pelajar an dari negara lain bahwa dana pemerintah yang bersumber dari sumber konvensional seperti pajak, cukai, iuran, pungutan, hasil usaha negara dan sebagainya tidak akan cu-kup untuk memberi kemudahan dan memfasilitasi perumahan dan kawasan permukiman. Atau memang dianggap bukan proritas yang patut mendapat alokasi dari anggaran belanja negara tersebut. Karena itu mesti dikerahkan dana masyarakat melalui cara inkon-vensional antara lain berupa tabung-an perumahan dan mungkin sistem pengerahan dana yang lain.

Dalam mengerahkan atau memo-bilisasi dana masyarakat tersebut ada asas yang perlu dipegang teguh. Asas itu adalah bahwa pengerahan dana tersebut bisa berasal dari pena bung ke-cil atapun penabung besar, tetapi per-untukannya harus untuk masyarakat lapisan bawah. Harus dihindarkan benar, agar pengumpulan uang receh yang ternyata setelah terkumpul jus-tru dinikmati atau paling tidak yang memanfaatkan adalah para pemilik dana besar. Walaupun itu de ngan alas an membantu memupuk agar tabung an kecil bisa menjadi besar. Ini perlu selalu diingatkan, karena atas nama bisnis yang bisa memberi kon-tribusi besar pada negara lewat pajak, ba nyak praktek pemodal besar me-nyedot uang receh masyarakat kecil. Memang ada sedikit yang dicecerkan berupa hiburan, olah raga atau taman kecil, tetapi sesungguhnya le bih ditu-jukan untuk menjaga citra dan nama dagang annya disebut de ngan termi-nologi yang gaya yaitu: corporate social tersponsibility (CSR).

Sekiranya memang ada niat tu-lus para pemegang dana besar untuk membantu masyarakat kecil, cara yang ditempuh pebisnis Filipina bisa dipertimbangkan untuk dicontek. Ta hun 70an, sejumlah pebisnis Fi-lipina mendirikan Phillipnes Business for Social Progress (PBSP) dan sam-

pai kini masih ada dan beraktivitas. Artinya PBSP sudah berusia 40 tahun lebih tua dari REI di Indonesia. Me-reka mendirikan yayasan tanpa nama perusahaan anggotanya yang misinya adalah mereduksi kemiskinan Filipina dengan arah yang jelas yaitu memban-tu menangani pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lingkungan. Me-mang tidak dikaitkan dengan peru-mahan, tetapi bantuan tanpa nama perusahaan memungkinkan dapat di be dakan apakah yang mereka lalu-kan merupakan kegiatan sosial atau advertensi dengan nama sosial.

Di Amerika Serikat memang ada bank yang secara khusus mengurus tabungan dan pinjaman perumahan (Home Savings and Loan Bank). Bank ini memberi pinjaman untuk pem-belian rumah kepada penabung yang tabungannya telah mencapai jum-lah tertentu. Penabung ini tentu saja bukan penabung uang receh, tetapi penabung yang memang telah mem-punyai kemampuan membeli rumah asal tidak harus membayar kontan. Home Savings Bank ini juga memberi-kan pinjaman hipotek hingga USD 50.000 dengan bunga 3% sampai 4% per tahun serta jangka waktu pinjam-an hingga 30 tahun. Pada umum nya dana tersebut berasal dari tabungan jang ka panjang seperti dana pensiun dan asuransi jangka panjang. Inflasi yang rendah dan tabungan berjang-ka panjang tersebut memungkinkan dana yang tersimpan dapat diguna-kan untuk kredit pembelian rumah dalam jangka panjang dan bunga ren-dah. Dengan demikian lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaat-kannya. Karena itu dapat dimengerti apabila di negara yang mempunyai iklim dan sistem semacam itu, seper-ti Amerika Serikat, Australia, Ing-gris dan lain-lainnya besarnya kredit pemilikan rumah dapat mencapai 40% sampai 60% PDB-nya. Jauh dari kondisi Indonesia dan negara berkem-

Page 10: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

10

bang lainnya yang hanya mencapai 2% PDB-nya.

Di India mobilisasi dana perumah-an masyarakat lapisan bawah dikem-bangkan melalui keuangan mikro (microfinance). Keuangan mikro ini memberi pinjaman yang relatif kecil, dengan pengembalian cepat dan bu-nga tinggi. Pinjaman ini ditujukan untuk usaha kecil, tetapi ternyata 25% diantaranya digunakan untuk rumah (baca Global Urban Develop-ment Magazine 2006). Kredit sebesar antara USD 500 s/d USD 5.000 de-ngan bunga antara 2% sampai 3% per bulan dengan masa pengembalian maksimum selama 36 bulan dapat di-akses dengan mudah, karena berada di lingkungan komunitas. Dana itu ternyata juga digunakan untuk mem-perbaiki atau meningkatkan kualitas rumah, bahkan membeli tanah dan membangun rumah yang dilakukan secara sepotong-sepotong. Kredit mi-kro ini tidak untuk membeli rumah jadi, tetapi untuk membangun rumah secara swadaya serta bertahap tanpa jadwal yang jelas. Kredit mikro inilah yang kemudian dihubungkan dengan tabungan kecil yang bisa untuk ru-mah. Subsidi dan bantuan pemerintah serta fasilitasi organisasi non pemerin-tah digabung dengan tabung an dan kredit mikro ini se hingga bisa untuk memperbaiki atau membangun se-bagian rumahnya. Cara memba ngun secara inkremental ini tentu tidak bisa dibangun di kota besar yang dikenai aturan pengendalian yang ketat.

Tabungan Perumahan Bukan Tabungan Biasa.Menurut amanat UU Nomor

1/2011, tabungan perumahan akan diatur dengan Undang-Undang. Ar-tinya tabungan perumahan memang dianggap bukan tabungan biasa ka-rena itu diupayakan agar mempunyai kedudukan legal yang khusus. Apa kekhususan tabungan perumahan itu

sehingga harus dengan susah payah dibuat undang-undangnya? Apakah benar tabungan perumahan memang ada keistimewaannya? Ataukah un-dang-undang tabungan perumahan itu sesungguhnya hanya ambisi lem-baga penyelenggara perumahan atau upaya badan usaha perumahan yang mau numpang kemudahan? Perta-nyaan ini tentu belum bisa dijawab, karena rancangan undang-undang itu belum ada. Mungkin harus disiap-kan naskah akademik yang jitu yang menunjukkan bahwa tabungan peru-mahan pantas diatur dengan undang-undang.

Apabila ditelisik praktek yang telah dilakukan di berbagai negara dan juga di Indonesia memang ada kekhususan tabungan perumahan yang membu-tuhkan pengaturan, antara lain seba-gai berikut:

Tabungan perumahan untuk men-a. jamin tempat tinggal yang sesuai dengan dinamika penabungnya. Misalnya karena pekerjaannya si-penabung harus tinggal di Medan, setelah dua tahun pindah ke Sura-baya dan satu tahun kemudian pindah ke Bandung. Berdasarkan besaran tabungannya di setiap ko-ta dimana penabung ini berada akan selalu bisa mendapatkan pin-jaman untuk mengontrak tempat tinggal. Di negara maju, dilakukan pendataan rumah kosong (vacant house) dan pemerintah akan mem-beri dorongan pembangunan ru-mah apabila jumlah rumah kosong terlampau kecil (kurang dari 3%). Dinamika ini tidak hanya dalam artian lokasi, bisa juga dikaitkan dengan perkembangan keluarga. Rumah awalnya adalah rumah bu-jangan kemudian harus mencari tempat tinggal yang lain ketika berkeluarga dan pindah lagi ketika punya beberapa anak. Bisa juga dinamika itu adalah peningkatan status sosialnya.

Tabungan perumahan dikaitkan b. dengan kredit dan subsidi. Inti-nya adalah subsidi pemerintah, tetapi untuk meniadakan efek negatif subsidi tersebut dikaitkan-lah de ngan sistem simpan pinjam. Se perti yang banyak terjadi sub-sidi peme rintah bisa menyebabkan inisiatif masyarakat padam, me-nimbulkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah, tanggung-jawabnya kurang dan juga sering disusupi upaya manipulasi untuk dapat subsidi lebih besar. Sistem tabungan dan kredit pa ling tidak bisa dijadikan alat untuk mengen-dalikan subsidi. Tabungan perumahan untuk c. mem peroleh kredit pemilikan ru-mah. Ini adalah tabungan anggota masyarakat yang secara sungguh-sungguh ingin dan perlu memi-liki rumah dan yang benar-benar rumah tersebut akan ditempati. Se telah tabungannya mencapai jumlah tertentu (bisa diatur misal-nya 20% dari harga rumah) pena-bung dapat memperoleh kredit kepemilik an rumah.Dengan demikan jelas bahwa ta-

bungan perumahan bukan tabungan biasa, tetapi suatu jenis tabungan yang dikaitkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Tabungan perumahan adalah pengerah an dana yang khusus diperuntukkan meng-atasi masalah kebutuhan tempat ting-gal masyarakat lapisan menegah ke bawah. Pengerahan dana ini tidak untuk investasi atau usaha lain, tetapi untuk menjamin agar subsidi peme-rintah tepat sasaran. Pengaturannya tidak hanya mengenai pengerahan dan penyimpanannya seperti tabung-an biasa, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengatur penggunaannya.

* Pemerhati masalah permukiman, perkotaan dan lingkungan hidup.

Laporan Utama

Page 11: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

11

Sri Hartoyo

Pada saat ini kebutuhan nasional terhadap penyediaan rumah layak dan terjangkau adalah

sangat besar. Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah ru-mah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah adalah sebanyak 13,6 juta Rumah Tangga. Sementara itu, pertumbuhan keluarga baru sekitar 800 ribu setiap tahunnya memerlu-kan tambahan rumah baru. Dengan demikian, kebutuhan perumahan di Indonesia pada saat ini sesungguh-nya sangat besar sekali. Pemenuhan kebutuhan atas rumah tersebut pada dasarnya dapat diselenggarakan de-ngan berbagai cara, yaitu melalui ru-mah umum, rumah khusus, rumah negara, dan/atau rumah khusus; yang penghuniannya dapat dengan cara sewa maupun milik sesuai segmentasi kebutuhan yang ada.

Untuk penghunian dengan cara milik, upaya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau tersebut masih menghadapi sejum-lah kendala, diantaranya adalah: (i) rendahnya pendapatan masyarakat yang berdampak kepada terbatasnya daya beli sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (ii) Belum terben-tuknya praktek penyediaan dana mu-rah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan, baik pada sisi permintaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR), maupun pada sisi pasokan untuk kre dit konstruksi/modal kerja; (iii) terjadi-nya maturity mismatch pembiayaan perumahan mengingat pembiayaan perumahan dari perbankan/lembaga pembiayaan pada umumnya berasal dari dana dana jangka pendek seperti

tabungan dan deposito, sementara pembiayaan perumahan merupakan jenis pembiayaan jangka panjang; dan (iv) terbatasnya kapasitas pembiayaan perbankan dalam penyediaan dana pokok pembiayaan (landing capacity) dalam pemilikan maupun pemba-ngunan rumah layak dan terjangkau khususnya bagi MBR.

Upaya pengerahan dana murah jangka panjang yang sudah dilakukan pada saat ini melalui pembentukan PT (Persero) SMF (Sarana Multigriya Finansial) masih banyak menghadapi kendala, seperti: (i) suku bunga yang diminta investor di pasar modal atas produk sekuritisasi KPR yang dilaku-kan PT. SMF masih relatif cukup ting-gi yang pada umumnya sekitar 200 basis point diatas imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN); (ii) im-bal hasil dari SUN sangat dipe ngaruhi oleh peringkat utang Indonesia (Ba1). Sebagai gambaran pada saat ini im-bal hasil atas SUN jangka waktu 19 tahun adalah sebesar 8,17%; dan (iii) Belum signifikannya kebijakan insen-tif bagi lembaga keuangan khususnya bank untuk melakukan sekuritisasi atas portofolio KPR yang telah diter-bitkannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada saat ini pemerintah te-lah melakukan terobosan penyedia-an kebutuhan dana murah jangka panjang melalui kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Pada sisi demand, sejak bulan Okto-ber 2010 pemerintah telah meluncur-kan kebijakan bantuan pembiayaan rumah sejahtera yang didukung oleh fasilitas likuiditas pembiayaan peru-mahan (FLPP) yang bersumber dari Pos Pembiayaan APBN. Dana ini selanjutnya dicampur dengan dana

Bank Pelaksana Penerbit KPR mela-lui mekanisme blended-financing akan menghasilkan KPR dengan suku bunga di bawah dua digit dan tetap (fixed) selama masa pinjaman (tenor). Pada sisi supply, pola blended-financing untuk pembiayaan KPR juga dikem-bangkan untuk Kredit Konstruksi (KK) pembangunan rumah sejahtera yang spesifikasi teknisnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perumah-an Rakyat. Selanjutnya angsuran KPR yang didukung oleh dana FLPP terse-but akan menjadi dana bergulir untuk mendukung pembiayaan perumahan.

Namun mengingat masih sangat besarnya kebutuhan pembiayaan se-iring dengan meningkatnya kebutuh-an penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, maka kebutuhan dana FLPP yang berasal dari Pos Pembia-yaan APBN tersebut pada dasarnya masih cukup besar, sementara kapasi-tas APBN yang terbatas tidak bisa se-lamanya dijadikan satu-satunya sum-ber pendanaan murah jangka pan-jang. Untuk itu, perlu dicari sumber pendanaan pengganti APBN.

Urgensi Tabungan PerumahanBerangkat dari latar belakang

tersebut, maka keberadaan dana mu-rah jangka panjang merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan peme-nuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan bagian terbe-sar (80%) dari masyarakat Indonesia. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-mahan (FLPP) yang telah beroperasi sejak bulan Oktober 2010 tidak da-pat selamanya bergantung dari sum-ber dana APBN. Solusi sumber dana pengganti APBN dapat terjawab

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan

Page 12: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

12

apabila kita bisa melembagakan mo-bilisasi atau pengerahan dana murah jangka panjang melalui penyelengga-raan tabungan perumah an.

Pelembagaan tabungan perumah-an secara nasional merupakan amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukim an. Disamping itu, pengembangan tabungan peru-mahan secara nasional guna mening-katkan aksesibilitas masyarakat ber-penghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga meru-pakan amanat dari Peraturan Presi-den Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Hasil rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional (Proleg nas) Ran-cangan Undang Undang Prioritas Tahun 2012 yang telah di selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 8-9 November 2012 di Hotel Sahira Bogor menyata-kan bahwa RUU Tabungan Perumah-an sudah diagendakan dalam Daftar Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Usul-an Prolegnas RUU Prioritas 2012 di Lingkungan Pemerintah.

Konsep Tabungan Perumahan Penyediaan dana jangka panjang

untuk pembiayaan perumahan pada dasarnya dapat dilakukan melalui skema tabungan dan/atau pasar mo-dal. Dua model skema tabungan yang banyak digunakan di berbagai negara, adalah tabungan kontraktual (Con-tractual Savings for Housing-CSH) dan tabungan wajib (Housing Provident Fund - HPF). Sebenarnya HPF pun merupakan suatu bentuk tabungan kontraktual, biasanya contractual sa-vings mengacu pada skema tabungan yang bersifat sukarela, sementara HPF

bersifat wajib.Tabungan kontraktual adalah per-

janjian antara peserta dan lembaga keuangan, yang nasabah menyatakan komitmennya untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu selama suatu periode tertentu yang disebut perio-de menabung. Setelah akhir perio-de menabung, dan setelah melalui masa tunggu (waiting period), peserta berhak untuk memperoleh pinjam-an dengan jumlah tertentu, yang besarnya disesuaikan dengan besar/kecilnya tabungan tersebut. Adapun sistem HPF muncul sebagai upaya

untuk mengatasi masalah yang timbul dalam per-ekonomian yang memi-liki tingkat inflasi tinggi dan belum memiliki pasar modal yang berkembang. Situasi ini menyebabkan minat masyarakat untuk menabung rendah sehing-ga menghambat kegiatan-kegiatan yang memerlukan

pendanaan jangka panjang. Dalam hal ini, pemerintah perlu turun tangan untuk meningkatkan kinerja tabung-an perumahan dengan menerapkan asas gotong royong, ke terjangkauan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

HPF merupakan institusi keuang-an khusus yang mengumpulkan iuran wajib yang dikumpulkan dari pekerja sektor swasta maupun pub-lik. Iuran yang dikumpulkan meru-pakan persentase tertentu dari gaji para pekerja, dan biasanya pemberi kerja turut memberikan kontribusi iuran yang besarnya proporsional terhadap iuran pekerja. HPF kemu-dian me ngelola iuran tersebut dan melakukan pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi. HPF biasanya terintegrasi dengan sistem jaminan hari tua, di mana peserta dapat menarik simpanan dan hasil pengembangannya setelah mereka pensiun.

Penyiapan Draft Naskah Akademis dan RUU Tabungan PerumahanPada saat ini telah disiapkan Draft

Naskah Akademis dan RUU tentang Tabungan Perumahan dengan tujuan untuk: (i) memberikan landasan pe-nyelenggaraan tabungan perumahan sebagai salah satu sumber pembiayaan murah jangka panjang bagi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau; (ii) menjadikan tabungan perumahan sebagai acuan bagi kepastian hukum mengenai pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pemenuhan kebutuhan perumahannya; (iii) mewujudkan tanggungjawab nega-ra dalam penyediaan akses pembiayaan perumahan bagi setiap warga negara; dan (iv) menetapkan peran stakeholder dalam membangun skema tabungan perumahan dalam skala nasional. Sub-tansi Pokok RUU Tabungan Perumah-an setidaknya akan meliputi: (i) penge-rahan dana tabungan perumah an; (ii) pemupukan dana tabungan perumahan; (iii) pemanfaatan dana tabung an peru-mahan; dan (iv) kelembagaan tabungan perumahan.

Keberadaan Undang-Undang ten-tang Tabungan Perumahan ini mem-punyai posisi yang sangat stratejik un-tuk melengkapi keberadaan dua Un-dang-Undang yang terkait sebelum-nya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten-tang Rumah Susun. Melalui penye-lenggaraan tabungan perumahan ini diharapkan dapat diwujudkan dana murah jangka panjang untuk pembi-ayaan perumah an yang berbasis ke-pada kemandirian masyarakat peserta tabungan yang di selenggarakan dan dikelola secara kredibel dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memper-cepat upaya pemenuhan kebutuhan perumahan secara nasional.

* Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

Laporan Utama

Istimewa

Page 13: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

13

Rahmat Hidayat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dari rumahlah bermula aktivi-

tas manusia. Dalam perspektif Islam dikenal konsep “baity jannaty, “ru-mahku surgaku”. Dari konsepsi terse-but, rumah mempunyai peran penting dan strategis bagi kehidupan seseorang dan keluarganya. Rumah selain men-jadi simbol status sosial ekonomi se-seorang, ia juga berperan membentuk watak, akhlak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, ber-jati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengamanat-kan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan se-hat, aman, serasi dan teratur.

Harus diakui bahwa pembangunan perumahan belum mencapai kondisi ideal seperti diharapkan. Masih ba-nyak rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dengan du-kungan prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU) yang ter-batas dan kurang memadai. Demiki-an pula jumlah kekurangan rumah

(backlog) terus meningkat akibat daya dukung penyediaan rumah baru tidak sebanding dengan pertambahan jum-lah rumah tangga baru.

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah masalah pembi-ayaan, yaitu kondisi keuangan negara belum mampu sepenuhnya membi-ayai pembangunan perumahan. De-mikian pula daya beli (affordability) masyarakat masih rendah dan belum mampu menyesuaikan dengan harga pasar perumahan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi hak dasar mereka akan rumah layak huni. Di-samping itu, perkembangan tingkat suku bunga dan inflasi yang cen-derung fluktuatif berpengaruh ter-hadap sistem pembiayaan perumahan yang pada gilirannya akan membe-ratkan masyarakat sebagai end-user. Demikian pula, belum terintegrasinya sistem pembiayaan perumahan me-nyebabkan terjadinya ketidak sesuaian (mismach) pembiayaan, ketika sum-ber pembiyaan perumahan berjangka pendek digunakan untuk membi-ayai kredit/pembiayaan perumahan berjangka panjang. Oleh karena itu, perlu digali sumber daya alternatif, antara lain melalui penyelenggaraan tabungan perumahan (TP).

Urgensi dan Potensi TPDalam pasal 119 UU Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dikatakan bah wa sumber dana untuk pemenuh-an kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan huni-an perkotaan dan perdesaan berasal dari APBN, APBD; dan/atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Da-lam pasal 121 ayat (1) UU tersebut dijelaskan, pemerintah dan/atau pe-merintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembi-ayaan untuk penyelenggaraan peru-mahan dan kawasan permukiman. Dalam pasal 121 ayat (2) dijelaskan, pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: lembaga pembiayaan; pengerahan dan pemupukan dana; pemanfaatan sumber biaya; dan ke-mudahan atau bantuan pembiayaan. Kemudian dalam pasal 123 ayat (1) UU tersebut dikatakan, pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) meliputi: dana masyarakat; dana

Menggagas

Tabungan PerumahanIstimewa

Page 14: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

14

tabungan perumahan termasuk ha-sil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-dangan.

Kendala dalam pelaksanaan pem-bangunan perumahan adalah keter-batasan anggaran, masih rendahnya daya beli masyarakat terutama MBR, serta terjadinya ketidak sesuai an da-lam pembiayaan perumahan. Se-mentara UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pen-tingnya pengembangan sistem pembi-ayaan antara lain melalui pengerahan dan pemupukan dana TP. Berdasar-kan pemikiran tersebut, maka rencana penyelenggaraan TP merupakan ke-niscayaan serta menemukan relevansi dan urgensinya.

Ada beberapa negara telah menye-lenggarakan semacam sistem TP. Mi-salnya Perancis dengan nama Compte D’epargne Logement (CEL) yang diperkenalkan pada tahun 1965 serta Plan D’epargne Logement (PEL) yang diperkenalkan pada tahun 1970 dan sekaligus merupakan bentuk penyem-purnaan dari program CEL; Jerman dengan nama “Bauspar”; Singapura dengan model Central Provident Fund (CPF), Malaysia yang dikenal dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Employees Provident Fund (EPF), RRC dan India dengan nama Housing Provident Fund (HPF); dan Amerika Serika dengan nama Set-tlement Housing Fund (SHF).

Ada beberapa cara dalam menghi-tung potensi peserta TP ini. Pertama, berdasarkan angka backlog. Sebagai gambaran jumlah penduduk yang tidak punya rumah sebanyak 13,6 juta orang. Kalau kita asumsikan, diantara mereka masuk kriteria mis-kin (13,2% sementara ditanggung oleh negara), maka peserta potensial dari program TP ini adalah sebanyak 11.832.000 orang (untuk 2010). Jika

setiap peserta setiap bulannya mena-bung Rp. 100.000,-, maka setiap bu-lan akan terkumpul dana TP sebesar Rp. 1,26 triliun dan setiap tahunnya mencapai Rp. 14,2 triliun. Jika setiap peserta setiap bulannya menabung Rp. 500.000,-, maka setiap bulan akan terkumpul dana TP sebesar Rp. 5,9 triliun dan setiap tahunnya men-capai Rp. 70,1 triliun. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat di tabel-1 di bawah ini.

Berdasarkan hasil exercise seba-gaimana tabel-1, maka dapat dilihat: (a) potensi TP sangat besar; (b) pada tahun ke-5 peserta dengan jumlah cicilan tertentu layak mendapatkan fasilitas pinjaman KPR karena nilai tunainya rata-rata sudah lebih dari 30% (tergantung dari harga rumah), dan jumlah nilai tunai setara (equival-en) 30%, maka dapat dijadikan uang muka (down payment) pinjaman KPR.

Nilai tunai tersebut masih meru-pakan “nilai tunai murni” dan akan ba nyak jika mereka mendapatkan bagian keuntungan dari investasi (pemupuk an) dana TP tersebut. Ber-dasarkan exercise ini pula dapat dide-sain berapa sebenarnya jumlah iuran tabungan yang wajar yang akan dibe-bankan kepada peserta agar mereka dapat segera mendapatkan fasilitas pembiayaan KPR.

Kedua, menghitung jumlah peker-

ja di sektor formal yang jumlahnya diperkirakan 40 juta dan mereka yang bekerja di sektor informal yang jumlahnya diperkirakan berkisar 100 juta. Kemudian dari kedua kelompok ini dikurangi dengan jumlah pekerja yang penghasilannya dibawah Peng-hasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan asumsi kedua ini, maka potensi peserta program TP juga sa-ngat besar.

Mekanisme Operasional TPHal penting yang perlu diperhati-

kan dalam rencana penyelenggaraan TP adalah bagaimana mekanisme operasional dari TP tersebut. Dalam mendisain mekanisme operasionalnya penyelenggaraan dan pengelolaan dana TP, penulis menjadikan penyelengga-raan dan pengelolaan dana haji baik di Indonesia maupun Malaysia sebagai “bench mark”. Hal ini disebabkan ka-rena ada kemiripan dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya secara relatif sama. Sebagai contoh, dalam penye-lenggaraan dan pengelolaan dana haji, ada unsur masyarakat (publik), Bank Pelaksana (BP), pemerintah, lembaga pengelola dan objek (program)-yakni haji atau rumah, serta ada unsur in-vestasi untuk pemupukan (pengem-bangan) dana peserta.

Disamping itu, sesuai dengan pasal 121 ayat (2) UU Nomor 1 Ta-hun 2011 tentang Perumahan dan

Tabel-1: Potensi Tabungan Perumahan Keterangan Jumlah Dana TP Jumlah TP Tiap Peserta

Jumlah Nilai Per Bulan Per Tahun 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun

11.832.000 100.000 1.183.200.000.000 14.198.400.000.000 1.200.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000

11.832.000 150.000 1.774.800.000.000 21.297.600.000.000 1.800.000 9.000.000 18.000.000 27.000.000

11.832.000 200.000 2.366.400.000.000 28.396.800.000.000 2.400.000 12.000.000 24.000.000 36.000.000

11.832.000 250.000 2.958.000.000.000 35.496.000.000.000 3.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000

11.832.000 300.000 3.549.600.000.000 42.595.200.000.000 3.600.000 18.000.000 36.000.000 54.000.000

11.832.000 400.000 4.732.800.000.000 56.793.600.000.000 4.800.000 24.000.000 48.000.000 72.000.000

11.832.000 500.000 5.916.000.000.000 70.992.000.000.000 6.000.000 30.000.000 60.000.000 90.000.000

Laporan Utama

Page 15: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

15

Kawasan Permukiman, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendisain mekanisme operasional dari TP tersebut.

Pertama, aspek kelembagaan. Ba-gai mana bentuk kelembagaan yang akan menyelenggarakan program TP ini, apakah akan menggunakan kelem-bagaan yang ada (existing), atau mem-buat kelembagaan baru, dan bagaima-na hubungan antara lembaga terkait dan apa peran masing-masing lem-baga, serta siapa yang akan berpe ran sebagai regulator, pelaksana dan eva-luator. Hubungan kelembagaan dan meka nisme operasional penyelengga-raan TP dapat dilihat pada gambar-1.

Kedua, aspek pengerahan dana. Apakah tabungan perumahan ini ber-sifat sukarela (voluntary) atau wajib (mandatory), terbuka (open) atau ter-tutup (closed), serta bagaimana meka-nisme pengerahan dananya. Ada dua

model tabungan perumahan yang banyak diadopsi di berbagai negara, yaitu tabungan kontraktual (contrac-tual savings) dan Housing Provident Fund (HPF). Tabungan kontraktual adalah suatu bentuk perjanjian antara nasabah dengan sebuah lembaga keuangan, yang nasabah menyatakan komitmennya untuk menyetorkan dana sejumlah tertentu dalam suatu periode tertentu (periode menabung). Setelah melalui masa tunggu (wait-ing period), nasabah tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman de-ngan jumlah tertentu, yang besarnya disesuaikan dengan besar/kecilnya ta-bungan nasabah tersebut. Model ini sebenarnya merupakan pengembang-an dari sistem mutual building society yang dikembangkan di Inggris pada abad ke-19, ketika sekelompok indi-vidu yang ingin memiliki rumah ber-gabung dan secara rutin menyimpan

sejumlah uang hingga terkumpul cu-kup uang untuk membangun sebuah rumah yang akan dialokasikan untuk salah satu anggotanya melalui undian. Seluruh anggota kelompok tersebut akan terus menyetorkan uang hingga seluruh anggotanya telah memperoleh rumah. Sistem inilah yang kemudian dikembangkan menjadi tabungan kon traktual yang dijalankan di ber-bagai negara, antara lain Prancis dan Jerman, dan juga telah banyak dia-dopsi di kawasan Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika Utara dan beberapa wilayah di Amerika Latin.

Terdapat dua sistem tabungan kontraktual, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka ada-lah sistem tabungan kontraktual yang pesertanya memiliki hak untuk segera mengajukan kredit/pembiayaan se-telah masa menabungnya selesai, dan pihak pengelola dapat menggunakan

SecondaryMortgage Facilities

Gambar-1 : Sistem Pembiayaan Perumahan dan Mekanisme Operasional TP

= Aliran Dana Asal

KEBUTUHANPASOKAN

Pembangunan perbaikan rumahswadaya melalui KPRS FLPP

= Aliran Pengembalian Dana (Repayment)

Pembelian rumahmelalui KPR FLPP

Rumah Jadi/Kavling Tanah Matang

Rumah SwadayaIuran Tabungan Perumahan

Pinjaman lunak

Mengembangkan/membangunperumahan

Rumah SejahteraTapakRumah Susun

Kasiba/Lisiba BS

PengadaanTanah dan

PengelolaanKawasan

Page 16: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

16

Laporan Utama

sumber-sumber dana di luar simpan-an peserta untuk memenuhi kebutuh-an dana untuk dipinjamkan kepada peserta. Sedangkan dalam sistem ter-tutup pengajuan kredit/pembiayaan oleh peserta ditentukan oleh pengelo-la tabungan berdasarkan urutan dan sumber dana yang digunakan untuk pemberian pinjaman sepenuhnya ber-asal dari dana tabungan peserta.

HPF muncul sebagai respon atas masalah yang timbul dalam pereko-nomian yang memiliki tingkat inflasi tinggi dan belum memiliki pasar mo-dal yang berkembang. Hal ini telah menyebabkan minat masyarakat un-tuk menabung rendah, sehingga pada akhirnya menghambat kegiatan-kegi-atan yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Sistem atau model ini digunakan di Singapura, Malaysia, RRC dan India. Di Indonesia, bagi PNS dan pekerja di sektor formal se-baiknya diterapkan kepesertaan wajib baik bagi mereka yang belum punya rumah maupun yang sudah punya rumah dengan cara memotong gaji/penghasilan dengan persentase ter-tentu. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di sektor informal sebaiknya diterapkan kepesertaan suka rela baik bagi yang belum punya rumah mau-pun bagi mereka yang sudah punya rumah. Bagi yang belum punya rumah tentu mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman KPR, sedangkan bagi mereka yang sudah punya rumah, mereka akan menda-patkan dana pengembalian ditambah dengan imbal hasil (keuntungan) dari pemupukan dana TP.

Ketiga, aspek pemupukan dana. Ada beberapa cara yang dapat dilaku-kan dalam memupuk/mengembang-kan dana TP antara lain, yaitu: (1) Dana yang terkumpul diakumulasikan dan digabungkan (blended) dengan dana FLPP dan BP serta digunakan sebagai sumber dana murah untuk pinjaman KPR atau kredit/pembi-

ayaan kontruksi; (2) Kelebihan dana (yang belum digunakan untuk KPR dan pembiayaan kontruksi) diman-faatkan untuk membiayai produk/proyek investasi perumahan seperti regulated mortgage loan dan mortgage bond market; (3) Diinvestasikan di sektor lain yang halal dan punya nilai ekonomi tinggi dan menguntungkan (profitable).

Keempat, aspek pemanfaatan/penyaluran dana. Aspek ini harus direncanakan dan didesain secara baik. Misalnya bagaimana penentuan ke lompok sasaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi, skemanya seperti apa, mekanisme penyaluran (delivery sys-tem-nya) dan mekanisme pengenda-lian seperti apa, serta obyek yang da-pat dibiayai oleh dana TP ini berupa pembelian/pembangunan/perbaikan unit rumah pertama?

Akad-akad yang Dapat Digunakan dalam TPPenyelenggaraan dan operasio nali-

sasi TP dapat dilaksanakan secara kon-vensional atau syariah. Terkait dengan penyelenggaraan dan operasionalisasi TP secara syariah, maka perlu diper-hatikan akad-akad yang akan dipergu-nakan.

Berdasarkan gambar-1, akad-akad yang kemungkinan muncul/terjadi sekaligus dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan dan operasi-onalisasi dana TP dapat dikelompok-kan sebagai berikut: (1) pada saat pe-serta membuka rekening TP di Bank Pelaksana (BP), maka akad yang dapat dipergunakan adalah akad Wadi’ah atau Mudharabah; (2) kemudian dana TP masyarakat tersebut dipercaya-kan kepada Pelaksana/Penyelenggara untuk dikelola, maka akad yang da-pat digunakan adalah akad Wakalah Bil Ujrah; (3) selanjutnya dana TP tersebut di pupuk (dikembangkan) dalam bentuk blended dengan dana FLPP dan BP untuk selanjutnya

disalurkan dalam bentuk: (a) pem-biayaan KPR, dapat menggunakan akad Murabahah, Istis’na’, Ijarah Al-Muntahiya Bi-Attamlik (IMBT) atau Musyarakah Mutanaqishah (MMQ); (b) pembiayaan konstruksi dengan menggunakan akad Murabahah atau Istisna’; atau (4) diinvestasikan ke sektor/bisnis yang halal (tidak ber-tentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan) terutama untuk bidang-sektor yang terkait dengan perumahan atau bi-dang lain sepanjang tidak bertentang-an dengan prinsip syariah dan pera-turan perundang-undangan se perti sukuk, obligasi syariah, reksadana syariah, medium term note (MTN). Untuk investasi ini dapat mengguna-kan akad: Mudharabah, Murabahah, Istis’na’, dan Ijarah. Selanjutnya hasil dari pemupukan(pengembangan) se-bagian masuk ke fulling fund dan se-bagiannya masuk ke rekening peserta. Dengan demikian, maka dana TP baik yang dalam bentuk fulling fund maupun di masing-masing peserta akan berkembang. Dengan demikian, dana TP ini akan terus berkembang dan peserta akan untung serta akan dapat mendapatkan fasilitas pinjaman untuk perumahan sebagaimana yang diharapkan.

Dari berbagai pemikian di atas, TP ini potensinya sangat besar dan dapat dikelola secara konvensional mau-pun syariah. Dengan demikian, maka penting untuk dilaksanakan. Ke-beradaan TP ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber alternatif pem-biayaan pembangunan perumah an dan permukiman di Indonesia, serta dapat memberikan manfaat dan keun-tungan masyarakat khususnya peserta, sehingga mereka dapat memenuhi ke-butuhan dasarnya akan rumah yang layak, nyaman dan terjangkau.

* Kepala Bidang Inovasi Pembiayaan Syariah, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi

Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

Page 17: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

17

Berdasarkan data BPS di tahun 2010, kekurangan (backlog) perumahan di Indonesia mencapai 13,6 juta unit (perhitungan lain hanya 8 juta – red.) atau

setara dengan 22% dari total rumah tangga dengan rincian sebesar 10,32% rumah tangga tinggal di rumah sewa dan 11,68% rumah tangga tinggal di rumah orang tua, rumah dinas dan lainnya.

Kekurangan (backlog) perumahan akan semakin membesar apabila tidak ada upaya yang nyata untuk mengatasi dan pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 17,9 juta unit.

Oleh sebab itu, diperlukan intervensi peme-rintah dalam mengatasi kekurangan (backlog) perumahan ini yaitu melalui efisiensi seluruh komponen rantai pasokan perumahan yang salah satunya adalah melalui penyediaan dana murah jangka panjang dengan memberikan stimulan di sepanjang rantai pasokan perumah-an terutama perumahan sejahtera.

Stimulan yang diberikan dapat berupa pe-motongan biaya dana (cost of fund) pembiayaan yang suku bunga dasar kredit (base lending rate) yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih rendah daripada suku bunga komersial yang menyebabkan mekanisme pasar dapat bergerak lebih cepat.

Stimulan yang diberikan dikemas dalam bentuk produk-produk pembiayaan melalui pem biayaan bersama dengan Lembaga Keuang-an terutama Perbankan.

Pendanaan dan PembiayaanPemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pemberdayaan pendanaan dan sistem pembiayaan yang dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah (Pasal 118 UU 1/2011).

Sesuai dengan amanat UU 1/2011 Pasal 119 bahwa sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peran Tabungan Wajib Perumahan Sebagai Sumber Dana Alternatif Dalam Mengatasi Kekurangan Perumahan di Indonesia

sumber: Badan Pusat Statistik

78.00%Memiliki Rumah

11.68%

10.32%Sewa

Lainnya:- Tinggal dengan orangtua- Rumah dinas- Lainnya

Rumah Tangga Indonesia berdasarKepemilikan Rumah (2010)

* Margustienny Oemar Ali

Mengatasi backlog perumahan dilakukan dengan mengefisienkan rantai pasokan perumahan secara sistemik.

Standar pelayanan untuk setiap pemangku kepentingan

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

Page 18: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

18

Laporan Utama

Pasal 120 UU 1/2011 menyatakan, dana sebagaimana dimaksud Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendu kung:

a. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permu-kim an; dan/atau

b. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus melaku-kan upaya pengembangan sistem pembiayaan yang meliputi Lembaga Pembiayaan, Pengerahan dan Pemupukan dana, Pemanfaatan sumber biaya dan Kemudahan atau bantuan pembiayaan (Pasal 121).

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiaya-an konstruksi, perolehan rumah, pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharan dan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman (Pasal 125).

Kebutuhan DanaKebutuhan dana untuk membiayai 1,4 juta unit dalam

periode 2010 – 2014 dengan asumsi alokasi dana murah sebesar Rp. 34.000.000,00/unit akan membutuhkan dana sebesar Rp. 44.828.784.000.000,00.

Sedangkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar Rp. 20.699.494.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan dana sebesar Rp. 24.129.290.000.000,00 selama 5 tahun (periode 2010 – 2014), atau sebesar Rp. 4,8 Trilliun per tahun.

Oleh sebab itu, diperlukan pengerahan dan pemupukan dana yang berasal dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa pengerahan dan pemupukan dana untuk mengembangkan sistem pembiayaan untuk menyelenggarakan perumahan meliputi dana masyarakat, dana tabungan perumahan dan dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dimungkinkan untuk mencari sumber dana lainnya yang berasal dari dana masyarakat, dana tabungan perumahan bahkan dana lainnya seperti dana sosial dari pihak luar baik berupa organisasi skala nasional maupun skala internasional.

Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011

Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

Page 19: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

19

Tabungan Wajib Perumahan Merupakan tabungan wajib bagi setiap penduduk In-

donesia. Sumber dana deposit dapat berasal dari pekerja dan pemberi kerja dengan porsi tertentu dari penghasil-an pekerja. Mekanisme penyetorannya dapat menggu-nakan mekanisme yang dilakukan oleh Jamsostek dalam melakukan pungutan jaminan sosial atau menggunakan meka nisme penyetoran pajak melalui lembaga perbankan menggunakan MPN (Modul Penerimaan Negara).

Pengelola Dana Bergulir Perumahan yang dalam hal ini adalah BLU – Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera akan melakukan investasi terhadap dana ke pasar modal atau surat berharga yang hasil investasinya akan dikembalikan ke peserta dalam bentuk:

1. Tabungan Wajib Perumahan Pertumbuhan dana peserta yang lebih besar daripada

tabungan konvensional dan dapat digunakan sebagai Uang Muka atau dicairkan pada saat pensiun.

2. KPR Sejahtera Kekurangan dari mekanisme ini adalah belum

mampu untuk melakukan pungutan bagi pekerja informal di Indonesia.

ManfaatManfaat dari tabungan perumahan dapat dirasakan

oleh seluruh pemangku kepentingan industri perumahan sejahtera dengan adanya dana likuiditas pembiayaan perumahan (dana murah jangka panjang) yang ber ke-lanjutan sehingga adanya kepastian stimulan pembiayaan.

Manfaat yang dirasakan oleh pekerja adalah adanya fasilitas tabungan yang mendapatkan return (imbal hasil) yang lebih tinggi dari pada produk tabungan yang tersedia, memastikan adanya uang muka untuk pembelian rumah, dan dapat dicairkan pada saat pensiun.

Sedangkan untuk pemberi kerja mendapatkan manfaat kepastian hunian buat pekerjanya, sehingga menjamin kesejahteraan dari para pekerjanya.

PotensiBerdasarkan asumsi yang terdapat pada berikut, potensi

pendanaan tabungan wajib perumahan minimal (1%) sebesar Rp. 8 Triliun pada tahun 2010 dan maksimal (3%) Rp. 48 Triliun pada tahun 2014.

Dengan asumsi terdapat kekurangan dana sebesar Rp. 24 Trilliun pada tahun 2014 dan rasio pungutan terhadap potensi sebesar 30%, maka dengan 1% total pendanaan sebesar Rp. 17 Trilliun masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 6.3 Trilliun.

Kekurangan ini dapat diatasi dengan memperbesar porsi (2% - 3%) dari penghasilan namun akan memberatkan pekerja atau dengan cara mencari sumber lain seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu dana masyarakat dan dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

*Pemimpin Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat

Sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

Page 20: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

20

Wawancara Khusus

Keberadaan Bapertarum-PNS dimaksudkan untuk memfasilitasi PNS memiliki rumah. Seberapa jauh peran ini berhasil dilaksanakan oleh Bapertarum-PNS?

Tujuan dari Bapertarum-PNS itu adalah menanggulangi hal yang paling krusial bagi PNS dalam kepemilikan rumah yaitu down payment (uang muka). Fungsi uang muka bagi perbankan sangat vital baik secara subtansial pengelolaan kredit perbankan maupun terkait peraturan Bank Indonesia. Karena PNS itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang berpendapatan tetap atau fix income rate group cenderung kesulitan untuk mengumpulkan dana untuk pembayaran uang muka. Sementara itu, uang muka itu dipersyaratkan, dalam kondisi demikianlah Bapertarum-PNS dibutuhkan. Berdasarkan hal itu, kemudian pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS berdasarkan pada Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun 2011 Bapertarum-PNS telah menyalurkan bantuan uang muka kepada 986.059 PNS dan telah melakukan kewajiban pengembalian tabungan perumahan kepada 1.128.050 PNS di seluruh Indonesia.

Berdasar evaluasi yang dilaksanakan terhadap keberadaan Bapertarum-PNS, apakah dianggap keberadaannya sudah cukup membantu para PNS yang berminat memiliki rumah? Apa saja kendala yang dihadapi?

Bapertarum-PNS masih memiliki tantangan yang luar biasa karena backlog perumahan untuk PNS masih tinggi. Menurut catatan kami, masih ada kurang lebih 1.3 juta PNS belum memiliki rumah, walaupun tidak persis sama orang yang tidak memiliki rumah dengan orang yang ingin membeli rumah, antara backlog dengan demand itu selalu tidak persis sama, namun jika diambil 60% diantaranya ingin punya rumah dikalikan dengan

1.3 juta maka akan ada sekitar 780.000 PNS yang ingin memiliki rumah tetapi belum dapat memiliki rumah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dilihat dari signifikansinya, Bapertarum-PNS sangat signifikan dalam memberikan bantuan. Persoalannya setelah krisis moneter kemarin peran Bapertarum-PNS benar-benar menurun. Puncak peran Bapertarum-PNS bisa dilihat sebelum krisis moneter tahun 1997. Itu yang ingin kita kejar saat ini, tapi masalah lainnya adalah walaupun ada 700-800 ribu PNS yang ingin memiliki rumah tapi animo

untuk memanfaatkan bantuan Bapertarum-PNS itu kecil. Kenapa? Karena pada waktu itu nilai bantuannya juga kecil. Oleh karena itu, melalui Permenpera Nomor 12 Tahun 2011 nilai bantuannya dinaikkan menjadi Rp. 15 juta.

Alhamdulillah animonya sudah muncul kembali. Sebenarnya ini tidak bisa didefinisikan sebagai pasar karena ini merupakan program kesejahteraan. Program ini harus disosialisasikan kepada PNS, bahwa bantuan tidak lagi hanya satu koma sekian tetapi sudah mampu menutupi

“BapertarumSekarang Lebih Gampang Prosesnya”

Puncak peran Bapertarum-

PNS bisa dilihat sebelum krisis moneter tahun

1997

M. Yasin Kara:

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Selama 18 tahun perjalanannya, Bapertarum-PNS telah membuat beberapa kebijakan dalam upayanya

meningkatkan pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil. Inforum berkempatan untuk mewawancarai M. Yasin Kara Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS disela-sela kesibukannya.

Inforum/Ristyan Mega Putra

Page 21: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

21

uang muka yang dibutuhkan oleh PNS untuk membeli rumah seharga Rp. 70 juta, Rp. 80 juta bahkan mungkin bisa membeli rumah seharga Rp. 150 juta. Misalnya harga rumah Rp. 150 juta dengan 10% kewajiban maka sama dengan Rp. 15 juta, tapi tergantung dengan kemampuan PNS mencicil. Kendala lainnya misalnya peraturan presidennya belum diubah dan juga pengaturan likuditas yang harus diatur aliran keuangannya sehingga maksimal yang bisa dilayani untuk saat ini hanya 25 hingga 30 ribu PNS per tahun. Tapi kalau iurannya ini sudah berubah menjadi 2.5% dari gaji pokok maka Bapertarum-PNS akan mampu memberikan bantuan untuk sekitar 125 ribu PNS per tahun. Jika demikian saya berharap 8 sampai 10 tahun ke depan masalah perumahan untuk PNS bisa teratasi.

Jika dalam pelaksanaan tabungan perumahan ini pemotongan dana yang akan digunakan sangat mudah, bagaimana dalam hal penggunaannya, apakah juga sangat mudah dan memudahkan?

Ha...ha...ha...betul itu merupakan pertanyaan yang sangat krusial. Saya ingin jawab jujur. Dia (PNS-red.) harus membuktikan diri sebagai PNS atau membuktikan diri sudah pensiun bahkan dia harus bersungguh-sunguh membuktikan diri sebagai pemilik kartu PNS yang ada kepada channeling Bapertarum-PNS. Kebetulan channeling kita untuk pengembalian adalah Bank Rakyat Indonesia. Memang harus diakui bahwa sistem Bapertarum-PNS sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu sangat parah. Kenapa? Salah satunya karena basis data Bapertarum-PNS belum terbangun dan sebagainya. Cuma sekarang ini Insya Allah mudah-mudahan lebih baik paling tidak sudah lebih gampang-lah. Jadi jika datang ke Bapertarum-PNS tinggal menunjukan...ini KTP saya...ini berkas pendukungnya...kemudian kita samakan dengan data yang kami miliki. Setelah itu, akan kita beritahukan posisi tabungannya di Bapertarum-PNS, kemudian jika setuju dengan posisi tersebut bisa langsung dicairkan, jika tidak baru mengajukan complain. Sekarang juga situs kita sudah bisa melakukan perhitungan posisi iuran PNS.

Terkait dengan akan disusunnya Undang Undang Tabungan Perumahan, isu apa saja yang perlu menjadi perhatian atau fokus dalam undang-undang tersebut?

Bagi Bapertarum-PNS, isu utama yang seharusnya menjadi perhatian atau fokus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Nasional adalah Lembaga Pelaksana Tabungan Perumahan. Secara de jure dan de facto Bapertarum-PNS merupakan satu-satunya

lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sepenuhnya dalam menyelenggarakan tabungan perumahan di Indonesia, sehingga diharapkan Bapertarum-PNS dapat ditunjuk dan ditingkatkan statusnya sebagai suatu badan hukum pelaksana dan pengelola Tabungan Perumahan secara nasional. Harapan ini sejalan dengan wacana kebijakan dilakukannya moratorium pembentukan lembaga negara baru yang selama ini telah disampaikan oleh Komisi II DPR-RI. Dan dalam penyiapannya Bapertarum-PNS terlibat bersama-sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam memberikan masukan.

Bagaimana nantinya sebaiknya keberadaan dan peran Bapertarum-PNS setelah terbitnya undang-undang tersebut?

Sesuai dengan jawaban di atas, maka idealnya Bapertarum-PNS dikelola dengan serius, diperlukan supervisori yang sangat ketat dari pemerintah, kehadiran Presiden dan Menteri dalam strukturnya sangat penting.Menteri bisa memberikan masukan-masukan dalam pelak-sanaannya. Nah, pada jajaran eksekutifnya harus benar-benar profesional, karena ini mengelola keuangan. Di dalamnya harus ada tertib administrasi, akuntabilitasnya jelas – audit kontrolnya baik, sistem organisasinya jelas, itu sangat penting. Nantinya jajaran eksekutifnya harus mampu mengoptimalkan dana yang ada, harus tahu bagaimana berinvestasi walaupun peran utamanya bukan investasi tetapi melayani para pembayar iuran untuk memperoleh rumah. Boardnya tetap pemerintah, eksekutifnya profesional. (DVD/RMP)

Inforum/Ristyan Mega Putra

Page 22: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Wacana

Walau upaya perbaikan kam-pung telah dilakukan sejak zaman pemerintah an ko-

lonial (Surabaya-Semarang mengawali tahun 1924), tetapi dalam perjalan-annya tersendat karena ke terbatasan dana pemerintah. Namun kota Sura-baya melanjutkan dengan keikut-ser-taan warga setempat. Ketika Jakarta dan Surabaya melakukan perbaikan kampung (Kampung Improvement Programme = KIP) akhir dasawarsa enam-puluhan, terdapat prinsip yang sangat beda dengan yang dilakukan zaman kolonial yaitu perubahan dari pendekatan humanis ke pembangun-an. Masih ada satu ke salahpahaman yang terus bergulir yaitu kampung tidak dilihat sebagai upaya pengadaan rumah melalui proses inkrimental yang mandiri. Perbaikan kampung merupakan bentuk partisipasi oleh pemerintah kepada upaya besar yang sebelumnya telah dilakukan warga setempat. Never in human history has so many done so much with so little…. sebagai gambaran sebuah kampung.

KIP sebelum perang dilaksanakan (dengan keengganan berat) akibat de-sakan kalangan oposisi di parlemen sejalan dengan politik etis yang saat itu berlaku. Elemen KIP hanya aspek sanitasi yang menggunakan penutup saluran pematusan sebagai jalan seta-pak. Di beberapa kampung Surabaya, hasil KIP pada waktu itu masih dapat dilihat. KIP pada awal Orde Baru di-lakukan karena hendak membawa pem bangunan kota secara nyata sam-pai di depan pintu masuk rumah war-ga di kampung yang merupakan bagi-an paling tertinggal di sebuah kota. Jakarta walau tidak ikut melaksanakan KIP sebelum perang menguasai sum-ber dana cukup besar hingga dapat melaksanakan KIP secara komprehen-sif. Sedangkan Surabaya menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana

untuk KIP sehingga pelaksanaan ha-rus melibatkan warga setempat untuk mengkonstruksi bahan yang disedi-akan pemerintah kota. Hal ini secara nyata menguatkan keterlibatan warga dalam meningkatkan mutu prasarana dasar permukiman di kampungnya.

KIP Menuju KeberlanjutanKetika Bank Dunia mengikutkan

Surabaya (1976) bersama Jakarta (1974) untuk melanjutkan KIP, ter-dapat perbedaan yang nyata antara apa yang dilakukan di Jakarta de ngan Surabaya. Perencanaan KIP di Sura-

baya sepenuhnya memakai pendekatan community based. Mulai penentuan prioritas kampung yang akan diper-baiki sampai bagian kam-pung yang akan ditangani diputuskan bukan oleh pe merintah kota. Warga dengan didampingi kalang-an perguruan tinggi (ITS)

melakukan proses perencanaan ber-sama pemerintah kota. Sedangkan di Jakarta pendekatan yang dilakukan le-bih pada target oriented sesuai standar yang ditetapkan, kurang melibatkan masyarakat.

Johan Silas dan Rita Ernawati

KIP sebagai Investasi Prasarana Dasar Permukiman

Alokasi Dana KIP-K

Hibah(30%)

Bergulir(70%)

- Peningkatan SDM- Perbaikan Lingkungan

- Pinjaman Bergulir

Perbaikan Jalan Kampung yang Dilakukan dengan Program KIP Wilayah Kebalen.

dok. Lab. Perumahan dan Permukiman, Arsitektur ITS

22

Page 23: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Dari segi pembiayaan, kegiatan KIP di Jakarta mengelola dana yang lebih besar hampir dua kali dana alokasi un-tuk Surabaya. Dua per tiga dari alokasi dana KIP Surabaya digunakan untuk perbaikan jalan setapak. Sedang kan yang terjadi di Jakarta ada lah sebalik-nya, termasuk 70% dana digunakan untuk membangun jalan mobil ber-aspal. Hal ini kemudian mem buka peluang rumah kampung di Jakarta dikuasai oleh pemodal sehingga kam-pung berangsung-angsur menghilang hingga nyaris tidak tersisa.

Seiring dengan perkembangan po-

la KIP, mulai berkembang menjadi KIP Komprehensif yang melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan yang terorganisir. Pola pembiayaan berubah dengan adanya dana bergulir yang dikelola oleh koperasi, yang ber-tujuan untuk memberdayakan masya-rakat melalui stimulan pinjaman modal usaha. Koperasi memberikan pinjam-an secara berkelompok yang disebut Kelompok Swadaya Warga (KSW)

dengan sistem “tanggung renteng”, di-mana sistem ini akan meminimalisir tunggakan karena tunggakan anggota KSW akan menjadi tanggungan selu-ruh anggo ta kelompok. Secara umum, sistem ini cukup berhasil de ngan in-dikasi berkembangnya koperasi hasil bentukan KIP Komprehensif hingga saat ini.

Konsep KIP Komprehensif se-cara nasional dilakukan dengan pola yang sama melalui beragam kemasan dan nama seperti P2KP, NUSSP, Pe-ningkatan Kualitas Kampung, Bedah Kampung. Program-program tersebut

secara fisik mampu menunjukkan ha-sil namun tidak dapat bertahan lama. Ego setiap program untuk menon-jolkan hasil masing-masing, dan ba-nyaknya lembaga yang dibentuk serta tidak adanya koordinasi dengan pro-gram yang telah ada membuat pro-gram tersebut tidak berlanjut secara efektif. Yang sering dilupakan dari e sensi program KIP adalah pendekat-an kemanusiaan (humanis) yang tidak bertumpu pada standar kaku (target oriented) dan kepemilikan proyek yang tidak jelas.

KIP dan Investasi PerumahanApakah KIP dari sisi pemerintah

merupakan investasi Perumahan? KIP sebenarnya menjadikan rumah yang belum layak menjadi rumah yang la-yak. KIP di Surabaya, tidak memberi ganti rugi atas bagian kampung yang harus dibebaskan agar implementasi fisik terlaksana (menggusur sebagian lahan warga), membuat investasi sebe-sar $ 1 dapat mencapai hasil antara $ 5 sampai $ 7 dalam bentuk prasarana yang baik dan layak untuk dinikmati masyarakat luas. Bila yang dihitung rumah layak yang dihasilkan nilainya cukup besar, dan tanpa menyulitkan pemerintah. Kondisi para doksal jus-tru muncul karena dana untuk KIP sangat kecil dibandingkan dengan dana yang disediakan untuk mem-bantu pembangun an rumah baru.

KIP di Surabaya bertransformasi menjadi program kampung unggulan (generasi ketiga) menekankan pada pembentukan masyarakat yang man-diri secara mantap dan berkelanjutan, tentu dengan lingkungan kampung yang baik. Program perbaikan kam-pung sudah tidak dapat lepas dari pembangunan kota secara umum umum. Di kota Surabaya, pemba-ngunan penghijauan yang dilakukan secara intensif dan program kompetisi di bidang lingkungan, telah memicu perbaikan kampung secara swadaya

23

Edisi 3 Tahun 2011

Kisah Sukses KIP - Koperasi BUM

Koperasi Bina Usaha Mandiri (BUM) yang

didirikan berdasarkan badan hukum nomor

31/BH/402.4.13/V/2002 tanggal 15 Mei 2002

merupakan bentukan dari implementasi

kegiatan KIP Komprehensif Kota Surabaya ta-

hun 2002 yang masih bertahan hingga saat

ini. Hingga tahun 2010, koperasi BUM telah

berkembang cukup pesat baik secara kuali-

tas maupun kuantitas. Jumlah anggota saat

ini mencapai 64 KSW (Kelompok Swadaya

Warga), dengan total 429 orang yang dila-

yani. Jumlah dana yang digulirkan mencapai

Rp. 40.479.000; pada tahun 2010 dari dana

awal sebesar Rp. 24.929.000; pada tahun

2002. Bentuk pinjaman yang dilayani adalah

pinjam an untuk modal usaha dan untuk per-

baikan rumah. Saat ini inventaris koperasi

telah mencapai ratusan juta baik berupa ba-

ngunan kantor maupun peralatan. Atas kon-

sistensi pelaksanaan dan prestasi Koperasi

BUM telah menerima penghargaan sebagai

Juara I (KSU) Lomba Koperasi Berprestasi

Tingkat Kota Surabaya.

dok. Lab. Perumahan dan Permukiman, Arsitektur ITS

Eksistensi Koperasi BUM sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah Kelurah an Kupang Krajan

Page 24: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

24

oleh masyarakat. Kesadaran masyara-kat tidak serta merta muncul, tanpa adanya pembinaan yang dilakukan melalui program KIP. Integrasi antara pembangunan kota dan kebutuhan masyarakat untuk berkembang dilaku-kan melalui penyediaan fasilitas sesuai karakteristik kehidupan kampung. Penyediaan taman kota yang dapat di-akses secara luas masyarakat, mampu mengakomodasi kebutuhan sarana hiburan yang murah bagi warga kam-pung. Pemberdayaan pasar tradisional yang melayani warga kampung (baik sebagai pembeli maupun pedagang) dilakukan agar dapat berdampingan secara setara dengan mini-market.

KIP yang Meng-GlobalProgram KIP di Surabaya telah

mendapat pengakuan dari dunia in-ternasional. Tercatat tiga penghargaan telah diperoleh dari upaya perbaikan kampung yaitu The Aga Khan Award-for Architecture (1986), The UNEP Award (1990), dan The Habitat Award (1991). Dengan keberhasilan terse-but, program KIP Komprehensif mu-lai ditiru untuk diimplementasikan di wilayah lain (Solo, Pekalongan). Thai-land dengan program Baan Mankong yang dikelola oleh CODI (Commu-nity Organization Development Insti-tute) juga belajar dari KIP Indonesia, bahkan berhasil lebih baik karena be-sarnya dukungan pemerintah.

Keberhasilan Program KIP ha-rus dilihat secara integral terhadap pembangunan kota. Kampung yang merupakan bagian urat nadi ke-hidupan kota harus diberdayakan agar dapat menopang perkembangan pembangunan yang semakin pesat. Masyarakat (manusia) merupakan obyek utama pembangunan yang menentukan berhasil tidaknya pem-bangunan kota secara jangka panjang. Pendekatan pembangunan kampung yang bertumpu pada masyarakat ter-bukti mampu secara luas memberikan

Kondisi Kampung Perkotaan di Surabaya; Kampung Maspati (atas) Kampung Gundih (bawah)

dampak yang besar terhadap stabilitas kehidupan kota, sehingga masya rakat memiliki sarana aktualisasi untuk membentuk manusia yang cerdas dan beradab.

Johan Silas, Pakar Perumahan Permukiman-ITS SurabayaRita Ernawati, Peneliti Laboratorium Perumahan Permukiman-

ITS Surabaya

dok. Lab. Perumahan dan Permukiman, Arsitektur ITS

dok. Lab. Perumahan dan Permukiman, Arsitektur ITS

KIP yang Meng-GlobalKeberhasilan KIP Komprehensif di Kupang

Krajan terutama Koperasi BUM telah

menjadi rujukan bagi daerah lain bahkan

negara lain untuk menerapkan sistem

pemberdayaan masyarakat dalam pem-

bangunan. Hal ini terbukti dari banyak-

nya kunjungan studi banding beberapa

pemerintah daerah dan akademisi baik

dalam dan luar negeri. Selain itu pengu-

rus koperasi juga mendapat kesempatan

untuk bertukar pengalaman pada bebe-

rapa peristiwa internasional diantaranya

Habitat Day di Bangkok Thailand dan

Kamboja.

Wacana

Page 25: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

25

KIP yang Meng-GlobalKeberhasilan KIP Komprehensif di Kupang

Krajan terutama Koperasi BUM telah

menjadi rujukan bagi daerah lain bahkan

negara lain untuk menerapkan sistem

pemberdayaan masyarakat dalam pem-

bangunan. Hal ini terbukti dari banyak-

nya kunjungan studi banding beberapa

pemerintah daerah dan akademisi baik

dalam dan luar negeri. Selain itu pengu-

rus koperasi juga mendapat kesempatan

untuk bertukar pengalaman pada bebe-

rapa peristiwa internasional diantaranya

Habitat Day di Bangkok Thailand dan

Kamboja.

Salah satu kesulitan utama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli

rumah melalui Kredit Pemilikan Ru-mah (KPR) adalah kemampuannya yang rendah dalam menyediakan uang muka 15-30% dari harga jual rumah. Dari kacamata perbankan, semakin besar uang muka yang dapat disedia-kan calon debitur, maka semakin nya-man perbankan memberikan KPR. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, semakin besar uang muka yang da-pat disediakan calon debitur, semakin besar pula kemauan debitur untuk melunasinya, sehingga kemungkinan kredit macet akan semakin kecil. Ke-dua, semakin besar uang muka yang dapat disediakan oleh calon debitur, semakin rendah pula perhitung an Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sehingga semakin kecil pula modal yang harus disediakan bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR). Tetapi dari sudut pandang MBR, masalah penyediaan uang muka terse-but bukanlah suatu hal yang mudah. Ironisnya, ketika uang muka tersebut terkumpul, katakanlah dengan cara menabung selama 5 tahun, ternyata harga rumah sudah naik 100%.

Saat ini, setidaknya ada tiga macam pendekatan yang dapat dilakukan un-tuk meningkatkan keterjangkauan uang muka ini (affordable down pay-ment). Pertama, melalui mekanisme subsidi. Kelemahan dari kebijakan ini adalah adanya keterbatasan kemam-puan keuangan pemerintah dalam menyediakan dana subsidi. Kedua, melalui mekanisme tabungan uang muka. Kelemahan dari kebijakan ini adalah tingginya tingkat inflasi dan laju kenaikan harga rumah di In-

donesia. Kedua hal tersebut dapat menggerus nilai dari tabungan yang terkumpul. Ketiga, melalui penerap-an Mortgage Insurance (MI). Melalui MI ini diharapkan bank akan masih merasa nyaman memberikan KPR dengan uang muka yang cukup ren-dah, katakanlah sebesar 5%, karena sebagian risiko (maksimum 25%) su-dah dipindahkan (risk transfer) kepada pihak perusahaan asuransi/penjamin. Akibatnya eksposur risiko yang di-hadapi bank hanyalah sebesar 70%, sesuai dengan ambang batas dalam prinsip kehati-hatian bank (prudential banking).

DefinisiSecara umum terdapat empat ke-

lompok asuransi yang sudah berkem-bang di dunia dalam hal pembiayaan perumahan, yakni mortgage protection insurance, property (hazard) insurance, mortgage insurance, dan title insurance (Merril, 2003). Untuk dua jenis asu-ransi yang terakhir saat ini belum ada di Indonesia. Perbedaan mendasar antara mortgage protection insurance dan mortgage insurance adalah asu-ransi perlindungan hipotik (mortgage protection insurance) ini memberikan perlindungan bagi debitur terhadap nilai KPR apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran akibat kematian, cacat, ke-hilangan pekerjaan akibat terkena pe-mutusan kerja, atau menderita penya-kit yang kritis.

Sedangkan asuransi hipotik (mort-gage insurance) adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kreditur dari risiko kemacetan kredit

(default) dari debitur atas pembelian rumah dengan uang muka yang relatif rendah. Memandang hubungan para pihak dalam mekanisme mortgage in-surance ini yang terdiri dari tiga pihak (kreditur, debitur, dan lembaga pen-jamin/asuransi), maka dapat dikata-kan bahwa definisi yang tepat untuk mortgage insurance sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah Penjaminan KPR (mortgage guarantee). Untuk membe-dakannya dengan penjaminan kredit seperti Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana lingkup pen-jaminannya (coverage) sekitar 70%, maka istilah mortgage insurance dapat disebut sebagai Penjaminan Uang Muka KPR (PUM KPR), untuk lebih membedakan dan memudahkan pemahamannya.

Skim dan MekanismePada prinsipnya PUM KPR ini di-

tujukan agar perbankan masih merasa tetap nyaman untuk memberikan KPR dengan uang muka yang lebih rendah, sehingga realisasi akad kredit dari debitur yang berasal dari MBR dapat lebih cepat untuk mengurangi risiko kenaikan harga. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, walau-pun perbankan memberikan kredit senilai 95% dari harga rumah, tetapi potensi risiko kredit macet yang di-

Penerapan Mortgage Insurance Sebagai Alternatif Mewujudkan Keterjangkauan Perumahan

Kreshnariza Harahap

Page 26: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

26

Wacana

hadapi oleh perbankan hanya sebesar 70% dari nilai rumah karena sisanya sudah ditanggung oleh debitur sebe-sar 5% dan oleh Perusahaan Asuransi/Penjaminan sebesar 25%. Tentu pihak Perusahaan Asuransi/Penjamin akan meminta premi tertentu sebagai imbal jasa penjaminan yang telah diberikan.

Masa pertanggungan dari perusa-haan asuransi/penjamin atas PUM KPR ini adalah sejak ditandatangani-nya akad KPR oleh debitur hingga rasio perbandingan antara nilai KPR dan nilai rumah, atau dikenal rasio LTV (loan to value), turun kurang dari 70%. Adapun nilai pertang-gungan maksimum dari perusahaan asuransi/penjamin adalah 25% dari nilai rumah, yaitu selisih antara uang muka KPR yang ideal (30%) dan kemampuan debitur MBR menye-diakan uang muka KPR (5%). Untuk sementara ini perhitungan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dalam PUM KPR diperkirakan sekitar 1-1,5% dari nilai rumah dan dibayar sekaligus oleh de-bitur di depan (single bullet payment). Rendahnya perkiraan IJP dalam PUM KPR ini dibandingkan Pro-gram Penjaminan KUR disebabkan nilai pertanggungan yang lebih ren-dah, masa pertanggungan yang lebih pendek, dan adanya rumah sebagai jaminan (collateral). Sehingga MBR cukup menyediakan uang 6-6,5% dari harga jual rumah untuk bisa me-nandatangani akad KPR.

Peluang dan TantanganPeluang pasar dari produk PUM

KPR ini justru ada pada MBR dengan penghasilan maksimum Rp 2,5 juta. Namun, belajar dari krisis subprime mortgage yang telah menggoncang-kan perekonomian Amerika Serikat dan dunia, maka penerapan PUM KPR ini perlu dilakukan secara hati-hati. Beberapa rekomendasi dalam penerap annya.

Pertama, untuk tahap awal mort-

gage insurance ini dapat diterapkan secara terbatas kepada MBR yang be-rasal dari PNS dan TNI/Polri. Hasil penelitian atas kinerja KPR Bersub-sidi yang lalu menunjukkan tingkat non performing loan (NPL) dari kedua jenis debitur tersebut cukup rendah dibandingkan jenis debitur lainnya. Mungkin 10-15 tahun lagi, setelah diperoleh past historical data atas ki-nerja mortgage insurance ini terbentuk, maka MI ini dapat diperluas keikutser-taannya kepada MBR berpenghasil an tidak tetap.

Kedua, untuk tahap awal PUM KPR ini dapat diterapkan untuk men-jamin KPR Sejahtera dalam Program FLPP. Pengalaman krisis subprime mortgage di Amerika Serikat membuk-tikan bahwa debitur KPR suku bunga tetap (fixed rate mortgage, FRM) meng-alami kemacetan kredit relatif lebih rendah, walaupun dari sisi bank jenis FRM ini berpotensi untuk mengu rangi tingkat keuntungannya saat terjadi ke-naikan suku bunga pasar. Potensi pe-nyalahgunaan PUM KPR untuk aksi spekulasi memborong properti juga dapat terhindari karena syarat calon de bitur FLPP adalah MBR yang be-lum memiliki rumah. Yang terakhir, pasar KPR Sejahtera yang sudah ter-jamin ini juga dapat menarik minat perusahaan asu ransi untuk memasuki bisnis penjamin an ini.

Ketiga, penyertaan dana dari de-bitur masih diperlukan minimum sebesar 5-10% untuk uang muka KPR di samping adanya penjaminan uang muka ini. Peniadaan sama sekali uang muka akan menimbulkan moral hazard dari debitur karena kurang-nya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap rumah tersebut. Akibatnya potensi terjadinya kredit macet akan semakin tinggi.

Ditinjau dari sisi regulasi asu ransi, potensi penerapan PUM KPR ini tidak akan menemui masalah karena sudah dipayungi dalam PMK No-

mor 124/PMK 010/2008. Penerapan PUM KPR ini hanyalah masalah di-versifikasi dan inovasi produk asuransi kredit. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PUM KPR justru ada pada sisi perbankan, baik regulasi maupun pelakunya. Saat ini belum ada insentif perhitungan ATMR bagi bank dalam menggunakan PUM KPR ini. Pihak bank juga masih ragu menerapkan PUM KPR ini karena pasar utamanya adalah MBR yang dipersepsikan ma-sih kurang layak KPR. Padahal adanya PUM KPR ini memungkinkan bank melakukan diversifikasi produk kare-na sisa kelebihan uang muka debitur dapat dialihkan untuk produk bank lainnya. Untuk itu kombinasi pembe-rian insentif perhitungan ATMR dari Bank Indonesia dan penerapan terba-tas PUM KPR pada PNS dan TNI/Polri diharapkan menumbuhkan mi-nat bank menerapkannya.

Penjaminan Uang Muka KPR (mortgage insurance) dapat dijadikan sebagai alternatif dan dapat mendu-kung kebijakan tabungan perumahan karena cocok dengan karakter ekono-mi Indonesia yang memiliki tingkat in-flasi yang cukup tinggi dan fluktuatif. Melalui penerapan Penjaminan Uang Muka ini realisasi akad KPR oleh MBR dapat dipercepat untuk mengunci har-ga rumah dari kemungkinan kenaikan-nya. Namun penerapan Penjaminan Uang Muka ini perlu dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan tetap memper-syaratkan uang muka paling sedikit 5-10%. Penerapan PUM KPR saat ini belum dapat diterapkan bagi MBR dengan penghasilan tidak tetap karena belum terbentuknya past historical data yang mendukungnya. Memang tidak ada satu jenis obat yang dapat menyem-buhkan semua jenis penyakit; wallahu-alam…!

* Kepala Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, Asisten Deputi Pendayagunaan

Sumber Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

Page 27: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

27

Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga.

Sebagai contoh di USA, biaya untuk sewa rumah dan biaya sarana utilitas sebesar 20-30 persen dari pengeluar-an personalnya. Kemudian setiap tahunnya biaya tersebut akan terus meningkat dan jumlah permintaan juga akan terus meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap negara.

Pembiayaan perumahan akan mempengaruhi perkem-bangan ekonomi karena rumah berkaitan dengan pe-ngeluaran konsumsi (consumption expenditure). Pembi-ayaan perumahan juga merupakan bagian dari pasar keuang an baik domestik maupun global. Tingkat kredit atas rumah dari waktu ke waktu terus me ningkat khususnya pada negara-negara maju yang kredit pemilikan rumahnya sebesar 1/3 dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai contoh di USA, pada tahun 1984, kredit rumah sebesar 1/3 dari PDB USA, rasio ini me ningkat sebesar 74% pada tahun 2005. Kemudian Australia, Belanda, Irlandia dan Spanyol mengalami peningkatan tingkat kredit atas rumah setiap tahunnya sebesar 20% sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat suku bunga pasar yang semakin rendah.

Sebaliknya, kondisi di negara berkembang, tingkat pasar kredit atas rumah masih rendah, berada di bawah 10% dari PDB. Sebagai contoh pasar kredit rumah di Chi-na, yang dimulai pada awal tahun 1990an, telah berkem-bang setiap tahunnya lebih dari 40%, mencapai 11% dari PDB nya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Sama hal nya dengan China, di India telah berkembang sebesar 30% per

tahun dan beberapa negara seperti Hungaria, negara-negara Baltik serta Kazakhstan juga

telah berkembang lebih dari 20% per tahun. Namun kondisi pasar kredit perumahan di Indonesia

lebih mengenaskan dibandingkan dengan negara berkem-bang lainnya, kontribusi kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, masih sangat rendah - hanya sekitar 2% karena segmen pasarnya masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya.

Beberapa alasan mengapa tingkat kredit rumah di negara-negara berkembang lebih kecil daripada di negara maju antara lain tidak stabilnya kondisi makro ekonomi

yang mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dan volatilitas serta tingkat suku bunga. Disamping

kondisi makro ekonomi, penyebab lainnya ada-lah lemahnya sistem hukum yang tidak dapat melindungi kepentingan peminjam dan lebih luas lagi tidak dikembangkannya infrastruktur atas perumahan dan pembiayaan perumahan

serta kurangnya pengaturan pembiayaan peru-mahan di bidang perbankan dan pasar modal.Oleh karena itu, rumah berperan dalam siklus

bisnis karena rumah sebagai aset dan bersifat sensitif yang berarti jika ada perubahan dalam hal tingkat suku bunga atas rumah maka akan berpengaruh besar pada tingkat pasokan dan permintaan atas rumah tersebut. Sebagai contoh di USA, penurunan tingkat suku bunga dihasilkan dari kombinasi kebijakan antara Central Bank Amerika dan tingkat permintaan dana yang rendah dari kalangan bisnis (lower demand for fund by businesses) yang menyebabkan permintaan rumah meningkat. Sebaliknya, jika penurunan disebabkan dari sisi keuangan, seperti hilangnya kepercayaan dalam sektor keuangan atau di-

Kajian Tabungan Perumahan dalam

Rangka Pembentukan Undang-undang Tabungan Perumahan

Ita Kurniasih

dok. Bagian Humas dan Protokol Kemenpera

Page 28: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

sebut liquidity crunch, menyebabkan tingkat suku bunga tinggi dan/atau ketersediaan dana rendah kemudian sektor perumahan akan semakin buruk. Hal ini disebab-kan karena karakter dari investasi di bidang perumahan merupakan investasi jangka panjang dan membutuhkan modal besar. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkat-an kesejahtera an dan pengentasan kemiskinan karena memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukim-an di Indonesia masih dihadapkan pada tiga permasalah-an pokok yaitu keterbatasan penyediaan rumah, me-ningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, ser-ta permukiman kumuh yang semakin meluas. Salah satu faktor permasalahan tersebut disebabkan belum tersedia-nya dana murah jangka panjang perumahan dan masih rendahnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTerbitnya UU 1/2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman membawa harapan baru, ter-masuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sekurangnya terdapat tiga butir penting dari undang-un-dang ini. Pertama, adanya pernyataan tegas mengenai hak setiap warga negara atas perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Terdapat pasal yang mengatur tentang kewajiban pemerintah provinsi untuk mencadang kan dan menyediakan tanah bagi perumahan MBR antara lain diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 126. Kedua, ter-dapat pengakuan bahwa penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini menekan kan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari pembangunan di daerah, perkotaan ataupun pedesaan. Pembagian tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan pem-binaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan per-mukiman tersebut tetap mengacu kepada kewenangan otonomi daerah. Ketiga, sistem pembiayaan menjadi bagian pen ting dari pembangunan perumahan dan ka-wasan permukiman. Dalam undang-undang perumahan tersebut terdapat pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan mengenai tabungan perumahan dia-tur tersen diri dengan undang-undang. Penekanan aspek pembiayaan perumahan dalam UU 1/2011 merupakan

suatu kemajuan dan bertujuan untuk menciptakan pasar perumahan yang lebih efisien, yang ditandai dengan terse-dianya dana perumahan jangka panjang dalam jumlah cu-kup dan harga yang terjangkau. Salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan membangun tabungan perumahan berskala nasional.

Melalui pengerahan dana dalam jumlah besar, skema tabungan perumahan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendekatkan akses masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah ke sistem pembiayaan perumahan. Di berbagai negara, tabungan perumahan menjadi pilar utama pembiayaan perumahan dan bahkan mewarnai mobilitas dana di dalam sistem keuangan dan perbankan di negara tersebut.

Tabungan Kontraktual (Contractual Saving)Tabungan kontraktual merupakan pengembangan

dari sistem mutual building society yang dikembangkan di Inggris pada abad ke-19, ketika sekelompok individu yang ingin memiliki rumah bergabung kemudian secara rutin dan sukarela menyimpan sejumlah uang hingga terkumpul cukup uang untuk membangun sebuah rumah yang akan dialokasikan untuk salah satu anggotanya melalui undian. Seluruh anggota kelompok tersebut akan terus menyetorkan uang hingga seluruh anggotanya telah memperoleh rumah. Sistem inilah yang kemudian dikembangkan menjadi tabungan kontraktual yang dijalankan di berbagai negara, antara lain Perancis dan Jerman, dan juga telah banyak diadopsi di kawasan Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika Utara dan beberapa wilayah di Amerika Latin.

Menurut Lea dan Renaud, tabungan kontraktual ada-lah suatu bentuk perjanjian antara nasabah dan sebuah lembaga keuangan, yang nasabahnya menyatakan komit-mennya untuk menyetorkan dana sejumlah tertentu selama suatu periode tertentu (periode ini disebut periode menabung). Setelah akhir periode menabung, dan setelah melalui masa tunggu (waiting period), nasabah tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah tertentu, yang besarnya disesuaikan dengan besar/kecilnya tabungan nasabah tersebut.

Menurut Dubel, pada dasarnya sistem tabungan kontraktual merupakan dua produk keuangan yang terdiri dari produk tabungan dan opsi kredit. Dengan demikian, pada prinsipnya tabungan kontraktual sama dengan tabungan biasa yang dapat diambil setiap saat, namun hak untuk memperoleh pinjaman dan premi bunga biasanya dikaitkan dengan batas minimum periode menabung. Selain itu, pihak pengelola tabungan kontrak-tual juga dapat menolak pencairan tabungan, jika dana cadangan tidak mencukupi. Hal ini membuat produk

28

Wacana

Page 29: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

29

tabungan kontraktual yang secara de jure adalah dana jangka pendek berubah menjadi dana tabungan jangka panjang secara de facto.

Terdapat dua sistem tabungan kontraktual yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem tabungan kontraktual ketika peserta memiliki hak untuk segera mengajukan kredit setelah masa menabungnya selesai, dan pihak pengelola dapat menggunakan sumber dana di luar simpanan peserta untuk memenuhi kebutuh-an dana untuk dipinjamkan kepada peserta. Sedangkan dalam sistem tertutup pengajuan kredit oleh peserta ditentukan oleh pengelola tabungan berdasarkan urutan, dan sumber dana yang digunakan untuk pemberian pin-jaman sepenuhnya berasal dari dana tabungan peserta.

Housing Provident FundSistem HPF muncul sebagai tanggapan atas masalah

yang timbul dalam perekonomian yang memiliki ting-kat inflasi tinggi dan belum memiliki pasar modal yang berkembang. Situasi ini menyebabkan rendahnya animo masyarakat untuk menabung sehingga pada akhirnya akan menghambat kegiatan-kegiatan yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Sistem ini digunakan di Singapura, Malaysia, Republik Rakyat Cina (RRC), dan India.

HPF merupakan institusi keuangan khusus yang mengumpulkan iuran wajib yang dikumpulkan dari pekerja sektor swasta maupun publik. Iuran yang di-kumpulkan merupakan proporsi tertentu dari gaji para pekerja, dan pemberi kerja turut memberikan kontribusi iuran yang besarnya proporsional dengan iuran pekerja. HPF kemudian mengelola iuran tersebut dan melakukan pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi. HPF biasanya terintegrasi dengan sistem jaminan hari tua, ketika peserta dapat menarik simpanan dan hasil pengembangannya setelah mereka pensiun. Namun HPF juga memberikan beberapa manfaat yang biasanya dapat dinikmati peserta sebelum masa pensiun, misalnya:

Menarik sebagian dana •untuk membayar uang muka rumah (biasanya dibatasi hanya untuk rumah pertama) atau merenovasi rumah, atauMenerima pinjaman •kepemilikan rumah jangka panjang dengan bunga rendah, baik dari

lembaga pengelola HPF maupun dari lembaga pe-minjam lainnya.

Dalam rangka pengembangan tabungan perumahan, saat ini yang telah dilaksanakan adalah skema bantuan pe-rumahan bagi pekerja – seperti halnya Housing Provident Fund sedangkan tabungan kontraktual untuk perumahan belum ada di Indonesia. Skema bantuan perumahan bagi pekerja yang telah terinternalisasi cukup lama adalah skema bantuan perumahan bagi PNS yang dilaksanakan oleh Bapertarum PNS berdasarkan keputus an Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.

Pembentukan tabungan perumahan untuk pegawai negeri sipil tersebut dilatarbelakangi dengan terbatasnya kemampuan pegawai negeri sipil untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemi-likan Rumah atau KPR. Institusi ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil untuk memiliki rumah yang layak.

Pengumpulan dana dilakukan melalui pemotongan gaji PNS namun tidak ada kontribusi dari negara sebagai pemberi kerja. Pemotongan gaji tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain. Dana yang dihimpun akan digunakan sebagai dana pengembangan dan dana digulir-kan. Dana pengembangan akan diinvestasikan dan digu-lirkan serta disalurkan untuk realisasi bantuan dana dari Bapertarum. Dana pengembangan dikelola sebesar 60% oleh Departemen Keuangan dan dana digulirkan dikelola sebesar 40% oleh Bapertarum.

Bapertarum memberikan beberapa manfaat kepada PNS yaitu berupa bantuan uang muka KPR atau bantuan pembangunan rumah bagi PNS yang memiliki tanah

Provident Fund:

Contractual Saving Housing Provident Fund

Bersifat iuran sukarela Bersifat iuran wajib

Berlaku untuk seluruh masyarakat Berlaku bagi pekerja di sektor swasta maupun publik

Dibayarkan secara rutin oleh masyarakat setiap bulan

Dibayarkan melalui pemotongan secara otomatis dari gaji pekerja setiap bulan

Tidak ada kontribusi/iuran rutin dari pihak lain selain masyarakat/nasabah penabung

Adanya kontribusi dari pemberi kerja setiap bulan selain iuran bulanan dari pekerja

Sebagai produk lembaga keuangan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rumah.

Sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan bagi pekerja untuk mendapatkan rumah.

Hubungan hukum bersumber dari perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan

Hubungan hukum bersumber dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja

Gabungan antara produk tabungan dan produk kredit sehingga terjadi perubahan sifat dana tabungan dari dana yang bersifat jangka pendek berubah menjadi dana tabungan bersifat jangka panjang (locked up)

Terintegrasi dengan sistem jaminan hari tua

Page 30: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

30

berdasarkan golongan PNS, yaitu golongan I sebesar Rp. 1,2 juta, golongan II sebesar Rp. 1,5 juta dan golongan III sebesar Rp. 1,8 juta. Selain itu, mendapat manfaat tambah an bantuan dana uang muka dengan tingkat suku bunga 6% per tahun yang disesuaikan dengan jangka waktu yaitu untuk golong an I sebesar Rp. 13.800.000,-, golongan II sebesar Rp. 13.500.000,- dan golongan III sebesar Rp. 13.200.000,-. Sehingga total bantuan yang diterima PNS adalah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Selain bantuan tersebut, manfaat dana Ba-pertarum tersebut akan dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan – yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lainnya dengan syarat selama PNS tersebut aktif belum pernah meman-faatkan bantuan perumahan.

Selain Bapertarum, di kalangan pekerja swasta telah ada pelaksanaan bantuan pe-rumahan dari program Jamsostek. Program Jamsostek memberikan perlindungan berupa empat program, yang mencakup Program Jamin an Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Pengadaan perumahan tidak merupakan bagian dari tugas pokok Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, PT Jamsostek (Persero) memiliki program untuk membantu pekerja dalam pengadaan rumah, dengan memanfaatkan sebagian dari keuntungan perusahaan. Pemanfaatan keuntung an perusahaan terse-but digunakan melalui pemberian Pinjam an Uang Muka Perumahan (PUMP) untuk peningkatan Kesejahteraan peserta dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. PUMP ini akan diberikan kepada Tenaga Kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp. 15.000.000,- untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3% per tahun dan berlaku secara flat. Jangka waktu PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana.

TantanganBerdasarkan praktek yang telah terjadi dan dengan

melihat kecilnya bantuan perumahan yang diperoleh PNS melalui Bapertarum tersebut serta skema bantuan perumahan bagi pekerja swasta yang telah dilakukan melalui Jamsostek hanya sekedar program pemanfaatan hasil keuntungan PT. Jamsostek – maka dapat dikatakan

pelaksanaan tabungan perumahan di Indonesia hingga saat ini masih memiliki kendala baik dari sisi legal basis-nya yang hanya didasarkan pada keputusan presiden. Di sisi lain sistem pengelolaan dana tabungan perumahan tersebut belum tersalurkan secara optimal karena sistem administra sinya tidak terintegrasi secara utuh. Kendala lainnya besarannya iuran tabungan perumahan bagi pe-gawai negeri sipil dari tahun 1993 hingga saat ini sangat kecil dimana untuk golongan I sebesar Rp. 3000/bulan, golong an II sebesar Rp. 5000/bulan dan golongan III sebesar Rp. 7.000,- serta golongan I sebesar Rp. 10.000,-/bulan. Padahal harga rumah dari tahun ke tahun selalu meningkat, saat ini harga rumah sejahtera tapak bersub-

sidi telah naik 1.000 persen menjadi Rp 70 juta per unit. Sementara besaran uang muka rumah sederhana sehat rata-rata sebesar 20% dari harga jual rumah. Ken-dala lainnya adalah tabungan perumahan yang berlaku hanya difokuskan kepada kalangan PNS baik di tingkat pusat mau-pun daerah.

Pengaturan tabungan perumahan melalui undang-undang akan menjadi

payung hukum yang komprehensif dan integratif meng-atur semua upaya pengerahan, pemupukan dan peman-faatan dana tabungan masyarakat untuk kepentingan perumahan. Skema tabungan perumahan akan menjadi bagian integral dari sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang da-lam jumlah cukup dan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan mene ngah ke bawah.

Kunci utama yang harus ditentukan terlebih dahulu dalam pengaturan undang-undang tabungan perumahan adalah menentukan jenis tabungan perumahan apa yang akan diterapkan di Indonesia apakah Housing Provident Fund atau Contractual Saving Housing. Karena tidak ada di satu negara pun yang menggabungkan kedua jenis tabungan tersebut dengan mengingat karakternya berbeda atas kedua jenis tabungan tersebut. Dengan mengingat bahwa tabungan perumahan yang telah dilaksanakan di Indonesia lebih kepada skema housing provident fund bagi para pekerja publik maka disarankan pengaturan rancang an undang-undang tentang tabungan perumahan mengarah kepada konsep Housing Provident Fund. Se-dangkan bagi contractual saving karena karakternya yang bersifat suka rela bagi masyarakat yang ingin menabung dimasukkan sebagai ekstensifikasi produk perbankan de-ngan membuat program tabungan khusus perumahan.

* Staf Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Wacana

Pengaturan tabungan perumahan melalui

undang-undang akan menjadi

payung hukum yang komprehensif dan

integratif

Page 31: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

31

Secara nasional dan internasonal, hak atas peru-mahan yang layak (the right to adequate housing) telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Di

Indonesia, misalnya, hak atas perumahan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak…bertempat tinggal, dan mendapat-kan lingkungan hidup yang baik dan sehat…’. Pasal 40 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa ‘setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak’. Di negara lain, misalnya, Afrika Selatan, hak tersebut diatur secara lebih tegas dalam Pasal 26 Konstitusi 1996 dengan mengata-kan:

Everyone has the right to have access to adequate housing.The state must take reasonable legislative and other mea-

sures, within its available resources, to achieve the progressive realization of this right.

No one may be evicted from their home, or have their home demolished, without an order of court made after con-

sidering all of the relevant circumstances. No legislation may permit arbitrary evictions.

Dalam skala internasional hak atas perumahan yang layak terdapat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjelaskan ‘Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including .... hous-ing’. Selanjutnya, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menyatakan ‘…the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, cloth-ing and housing...’. Pengakuan hak atas perumahan yang layak juga terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional, misalnya, Konvensi Hak-hak Anak, Kon-vensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Hak atas perumahan yang layak dalam DUHAM dan KIHESB harus dipahami dalam kaitan dengan hak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan (the right to a standard of living adequate for health and well-being). Bahkan dikatakan bahwa hak atas standar kehidupan yang layak ini merupakan inti dari hak-hak sosial (social rights). Guna memenuhi hak atas standar kehidupan yang layak dibutuhkan hak-hak lanjutannya, yakni hak atas makanan dan nutrisi yang layak, hak atas sandang, hak atas perumahan yang layak serta hak atas perlindungan.

Aspek-aspek KunciKomisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations High

Commissioner for Human Rights) – sekarang telah berubah menjadi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Human Rights Council) – melalui Fact Sheet Nomor 21/Rev 1 menjelas-kan beberapa aspek kunci hak atas perumahan yang layak, yaitu:

Perumahan yang Layak Sebagai Hak Asasi Manusia

Susi Dwi Harijanti

Sketsa oleh Wiryadi Sabdatama

Page 32: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

32

Hak atas perumahan yang layak mengandung ke-1. bebasan, yang meliputi:

Perlindungan terhadap pengusiran secara paksa dan a. penghancuran rumah secara sewenang-wenang; Hak untuk bebas dari gangguan sewenang-wenang b. terhadap rumah seseorang, privasi dan keluarga;Hak untuk memilih tempat tinggal, menentukan c. dimana akan tinggal serta kebebasan bergerak.

Hak atas rumah yang layak mengandung hak-hak2. , yang meliputi:

Jaminan waktu menempati;a. Penggantian rumah, tanah dan milik lainnya;b. Persamaan dan non-diskriminasi untuk mempero-c. leh akses terhadap rumah yang layak;Ikut serta dalam pengambilan keputusan yang ber-d. kaitan dengan perumahan dalam tingkat masyara-kat dan skala nasional.

Perumahan yang layak harus terdiri atas lebih dari 3. empat dinding dan atap. Agar dapat dikategorikan sebagai perumahan yang layak, harus dipenuhi bebera-pa kriteria, yaitu:

Jaminan waktu menempati. Disebut tidak layak a. apabila penyewa tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pengusiran sewenang-wenang, ancaman, dan lain-lain.Ketersediaan pelayanan, fasilitas dan infrastruktur. b. Disebut tidak layak jika tidak tersedia fasilitas air minum, sanitasi yang baik, energi untuk memasak, listrik, penyimpanan makanan, dan lain-lain. Kemampuan. Tidak layak jika harganya tidak dapat c. dijangkau secara wajar.Lingkungan yang baik dalam arti perumahan bera-d. da dalam lingkungan yang melindungi dari dingin, panas, hujan dan ancaman lain yang berbahaya bagi kesehatan.Keterjangkauan. Perumahan yang layak harus e. mampu dijangkau oleh kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok yang termarginalisasi.Lokasi yang berarti perumahan yang layak tidak f. boleh mematikan kesempatan bekerja, jauh dari fa-silitas kesehatan, sekolah dan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya atau berlokasi di area yang memiliki polusi tinggi atau area yang berbahaya.’Ramah’ budaya. Tidak layak apabila perumahan g. tidak menghormati identitas budaya.

Perlindungan terhadap pengusiran paksa atau 4. sewenang-wenang

Secara umum, ketentuan-ketentuan hukum inter-nasional menganjurkan agar pemerintah mencari berbagai alternatif yang memungkinkan sebelum

akhirnya melakukan tindakan pengusiran. Dengan demikian, penggunaan kekerasan dapat dihindarkan atau diminimalkan. Jika pengusiran harus dilakukan, maka kepada mereka yang terkena akibatnya harus disediakan jaminan prosedur atau mekanisme, yang meliputi:

Kesempatan melakukan konsultasi;a. Pemberitahuan yang layak dan wajar;b. Ketersediaan informasi mengenai rencana pengu-c. siran dalam waktu yang wajar; Kehadiran aparat pemerintah atau wakilnya selama d. proses pengusiran berlangsung;Petugas yang melakukan pengusiran harus memiliki e. identitas yang jelas; Pengusiran dilarang dilakukan di waktu malam hari f. atau pada cuaca yang buruk;Ketersediaan ganti rugi yang memadai;g. Ketersediaan bantuan hukum bagi mereka yang h. akan menuntut secara hukum.

Dalam praktek, menurut Komisi hak Asasi Manusia PBB terdapat beberapa kesalahan konsepsi dalam me-mahami hak atas perumahan yang layak ini. Kesalahan-kesalahan tersebut berupa:

Bahwa hak atas perumahan yang layak tidak mem-1. butuhkan negara atau pemerintah membangun rumah untuk keseluruhan lapisan masyarakat. Kesa-lahan umum berkaitan dengan hak ini adalah negara membangun rumah-rumah untuk masyarakat dan mereka yang tidak punya rumah secara otomatis dapat meminta rumah pada negara atau pemerintah. Meskipun negara dalam hal-hal tertentu membangun perumahan, namun hal ini tidak berarti negara harus menyediakan rumah untuk seluruh masyarakat. Nega-ra umumnya berperan sebagai fasilitator dan regulator, terutama, bagi kelompok rentan, larangan pengusiran paksa, pencegahan terjadi ‘homelessness’, dan menjamin bahwa perumahan yang ada layak ditinggali. Kese-muanya ini dilakukan melalui peraturan, kebijakan ataupun penetapan prioritas.Hak atas perumahan yang layak tidak hanya berupa 2. tujuan program-program yang dicapai dalam jangka panjang. Kesalahpahaman yang lain atas hak ini yakni bahwa negara tidak dibebani kewajiban langsung. Se-baliknya, hak atas perumahan yang layak mengharus-kan negara melakukan segala usaha secara maksimal melalui sumber daya yang dimiliki untuk merealisa-sikan hak atas perumahan yang layak dan melakukan tindakan-tindakan bertahap tanpa melakukan penun-daan. Hak atas perumahan yang layak tidak melarang pem-3.

Wacana

Page 33: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

33

bangunan yang dapat memindahkan masyarakat. Jika pemindahan harus dilakukan untuk pembangunan, maka pemindahan tersebut harus didahului melalui konsultasi dengan mereka yang terkena dampak.Hak atas perumahan yang layak tidak sama dengan hak 4. milik. Kadang-kadang terjadi kekhawatiran bahwa hak atas perumahan yang layak dapat ’mengenyamping kan’ hak milik. Hak atas perumahan yang layak lebih luas dari hak milik karena hak ini tidak berkait an dengan kepemilikan. Hak ini merujuk pada hak tiap orang atas lingkungan yang aman untuk tinggal, terma suk untuk mereka yang tidak mempunyai hak milik.Hak atas perumahan yang layak tidak sama dengan 5. hak milik atas tanah. Akses terhadap tanah merupakan suatu hal yang fundamental dalam rangka pemenuhan hak atas perumahan yang layak. Hak atas perumahan yang layak termasuk jaminan 6. akses terhadap pelayanan yang memadai. Hak atas perumahan yang layak tidak hanya berarti struktur ru-mahnya sendiri harus layak, melainkan juga meliputi berbagai macam akses yang layak dalam kaitan dengan fasilitas kesehatan, keamanan, air minum, fasilitas mencuci, drainase, dan lain-lain.

Kebijakan Nasional Perumahan dan PermukimanKebijakan nasional perumahan dan permukiman pada

dasarnya dilandasi oleh tiga dasar kewajiban negara yang meliputi:1. Kewajiban menghormati (obligation to respect) Kewajiban ini membutuhkan negara menahan diri

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitan dengan ‘penikmatan’ hak ini. Misalnya, negara harus menahan diri untuk tidak melakukan pengu-siran paksa, membatasi akses terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk menikmati hak ini, dan lain-lain.

2. Kewajiban melindungi (obligation to protect) Kewajiban ini mengharuskan negara melakukan pencegahan terhadap pihak ketiga yang mung-kin menghalangi pemenuhan hak atas perumahan yang layak. Negara harus membentuk peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan ataupun langkah-langkah lain yang menjamin bahwa sektor swasta harus tunduk pada standar-standar HAM yang berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak. Negara, misalnya, menyediakan aturan-aturan untuk pemajuan dan perlindungan hak atas perumahan yang layak, jaminan bahwa bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya tidak melakukan diskriminasi dalam pembiayaan perumahan, menjamin bahwa pihak

ketiga menyediakan sarana-sarana dasar yang penting bagi perumahan yang layak, menjamin bahwa pihak ketiga tidak dengan sangat mudah mencabut pelayan-an-pelayanan dasar yang berkaitan dengan perumahan yang layak, serta menjamin bahwa sektor swasta tidak melakukan pengusiran paksa.

Di Afrika Selatan, kewajiban perlindungan ini ke-mudian diwujudkan dalam pembentukan undang-undang yang melindungi jaminan menempati rumah tinggal bagi kelompok yang rentan terhadap pengu-siran. Dalam undang-undang tersebut ditentukan kriteria dan prosedur yang harus dilaksanakan saat pengusiran dilakukan.

3. Kewajiban memenuhi (obligation to fulfil) Kewajiban pemenuhan ini mengharuskan negara

membuat undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, anggaran, penegakan hukum dan tindakan-tindakan lain dalam rangka pemenuhan. Negara, misalnya, harus membuat kebijakan perumahan nasional atau perencanaan perumahan secara nasional, menentukan maksud dan tujuan pembangunan sektor perumahan dengan menitikberatkan pada kelompok-kelompok yang termaginalkan dan kelompok rentan lainnya, mengidentifikasi sumber-sumber yang terse-dia yang penting bagi pencapaian tujuan, dan menye-diakan subsidi perumahan bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu.

Kapan dan Bagaimana Pemenuhan Hak?Muncul beberapa pertanyaan berkenaan dengan hak

atas perumahan yang layak ini. Pertama; kapan peme-nuhan terhadap hak atas perumahan yang layak dapat ditegakkan? Atau dalam kalimat Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sebagai ‘when the right can be positively enforced’. Kedua; apakah hak atas perumahan yang layak merupakan hak yang justiciable, artinya apakah peme-nuhan hak ini dapat dilakukan dengan cara memerkara-kan melalui pengadilan? Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada putusan yang dikeluarkan tahun 2000 telah menjawab kedua pertanyaan tersebut di atas dalam perka-ra yang sangat terkenal, yaitu Government of the Republic of South Africa and others v Grootboom and others (2001 (4) SA 46 (CC). Secara ringkas, fakta-fakta perkara ini berkaitan dengan adanya 900 orang (anak dan dewasa) yang hidup dalam lingkungan yang sangat menjijikkan. Mereka kemudian pindah ke sebuah gedung kosong milik perorangan yang berada diseberang jalan tempat se-mula mereka tinggal. Suatu hari, pemilik gedung hendak meruntuhkan bangunan. Dengan dukungan dewan kota, pemilik gedung mendapatkan surat perintah pengadilan

Page 34: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

34

untuk meruntuhkan gedung. Mereka tidak mungkin kembali ke lokasi lama karena di lokasi tersebut telah ditempati orang lain. Salah satu penghuni gedung, yaitu Irene Grootboom membawa perkara ini ke Pengadil an karena adanya jaminan perumahan yang layak dalam Konstitusi. Pada sidang awal, pengacara Pemerintah memberikan beberapa tawaran, yaitu akses tanah, bahan-bahan bangunan serta akses beberapa kebutuhan atau pelayanan dasar. Penghuni menerima tawaran tersebut, namun ternyata Pemerintah tidak memenuhi janjinya. Oleh karena itu, penghuni mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan ’perintah’ yang memaksa Pemerintah memenuhi janjinya. Dalam putusan akhir, Mahkamah Konstitusi mengeluar-kan dua ’declaratory order’ yang menyatakan:

Pertama; ‘a specific order addressing the breach by the government of its agreement with the Wallacedene commu-nity that required its reinstatement.’

Kedua; ‘a general order declaring (1) that section 26(2) requires the state to devise and implement a program to pro-gressively implement the right to access to housing, (2) that the program must include measures that provide for people in crisis situations, and (3) that the program currently in place falls short of constitutional requirements.’

Pelajaran paling berharga dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa pemenuhan hak atas perumahan yang layak dapat dilakukan dalam situasi dimana sumber daya terbatas serta pemenuhan dalam situasi krisis (in crisis).

Bagaimana di Indonesia?Sebagaimana telah disebutkan di atas, hak atas

perumahan yang layak telah dijamin dalam UUD 1945 dan dengan demikian menjadi hak konstitusional (constitutional rights) dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai salah satu pemenuhan melalui undang-undang, pada tahun 2011, DPR bersama-sama Pemerintah telah menyetujui RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi UU Nomor 1 Tahun 2011 dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. UU ini menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1992 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembentuk-an UU ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional yang telah menyepa-kati Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II. Lebih esensil, Penjelasan Umum UU ini menyatakan bahwa salah satu kekhususan yang diatur adalah keberpihakan negara kepa-da masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertanyaan terpenting setelah adanya berbagai ja-minan Konstitusi dan UU tersebut adalah kapan dan

bagaimana pemenuhan hak atas perumahan yang layak? Pengalaman Afrika Selatan seharusnya memberi pe-lajaran yang berharga bagi Indonesia. Pengakuan hak atas perumahan yang layak sebagai hak konstitusional membawa konsekuensi kemungkinan terjadinya gugatan pemenuhan hak tersebut. Salah satu pasal yang potensil digugat yakni Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan:

‘Pembangunan rumah negara diselenggarakan berda-sarkan pada tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah jelas status haknya’.

Pertanyaan yang jelas adalah apakah pembedaan tipe dan kelas bangunan yang didasarkan pangkat dan golong-an tidak bersifat diskriminatif? Seharusnya ukuran yang digunakan adalah rumah yang layak bagi kemanusiaan, tanpa didasarkan pada pangkat dan golongan tertentu, melainkan pada dasar ‘human dignity’ atau martabat kemanusiaan. Selanjutnya, apakah pembedaan tersebut tidak bertentangan dengan asas keadilan dan pemerataan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 1/2011? Ketentuan Pasal 129 yang mengatur hak perorangan dalam penye-lenggaraan perumahan dan kawasan juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 ayat (1) di atas. Secara ringkas, terdapat persoalan ketika mengkaitkan ketentuan Pasal 129, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 2.

Saat ini, telah ada pemahaman bersama bahwa hak asasi manusia bersifat indivisible dan interdependent. Praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa peme-nuhan hak-hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pengadilan yang mengambil berbagai bentuk dan cara, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Grootboom, dengan menyatakan:

‘The question is therefore not whether socio-economic rights are justiciable underour Constitution, but how to en-force them in a given case. This is a very difficult issue which must be carefully explored on a case-by-case basis’.

Pemenuhan hak atas rumah yang layak akan meng-hadapi berbagai kesulitan. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara lain saat mereka melakukan kewajiban-kewajiban dasar negara dalam upaya pemenuh-an. Kesulitan-kesulitan seharusnya tidak membuat para pemangku kepentingan menjadi tersandera. Budlender, mengutip pendapat Professor Charles Black, meneguhkan:

‘When we are faced with the difficulties of “how much”, it is often helpful to step back and ask not “What is the whole extent of what we are bound to do?” but rather, “What is the clearest thing we ought to do first?’

* Staf Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Wacana

Page 35: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

35

Permasalahan perumahan di perkotaan yang semakin kom-pleks akibat laju urbanisasi

yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Terkonsentrasinya penduduk di area perkotaan menambah beban perkotaan dalam penyediaan rumah. Harga lahan di perkotaan yang melaju pesat pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan harga rumah yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang tidak dapat menghuni rumah yang layak di perkotaan tinggal di kawasan kumuh (slum area).

Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kawasan kumuh (slum dwellers), seperti yang terkait dengan peremajaan/penataan kawasan ku-muh, pembangunan rusunawa, bantuan pembiayaan pe-rumahan baik untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi, atau pembangunan rumah baru secara swadaya. Akan tetapi, kebijakan perumahan yang telah dikembang-kan saat ini masih belum efektif dalam meningkatkan akses masyarakat kawasan kumuh terhadap rumah layak huni. Sebagian besar dukungan dan bantuan pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah belum dimanfaat-kan secara optimal oleh masyarakat kawasan kumuh.

Pertumbuhan kawasan kumuh kian mengalami pe-

ningkatan. Pada akhir tahun 2004, kawasan kumuh seluas 54.000 Ha yang dihuni oleh sebanyak 17,2 juta

rumah tangga meningkat menjadi 57.800 Ha pada tahun 2009, dan diperkirakan luasan kumuh semakin bertambah di tahun-tahun berikutnya (Rencana Strategis Kemente-rian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014).

Dalam upaya mendukung pencapaian target rencana pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025 yang antara lain adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan mewujudkan kota tan-pa kawasan kumuh (cities without slums), maka penting bagi pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat kawasan kumuh terhadap dukungan dan bantuan pem-biayaan perumahan. Peningkatan akses tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kebijakan terkait pem-biayaan perumahan secara lebih efektif. Dengan demikian, rumah layak huni dan terjangkau yang disediakan peme-rintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang masih tinggal di kawasan kumuh.

Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat kawasan KumuhUpaya penanganan kawasan kumuh yang efektif me-

merlukan pemahaman terhadap karakteristik masyarakat kawasan kumuh. Kemiskinan dan urbanisasi pada dasarnya merupakan faktor utama pemicu keberadaan masyarakat

Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau bagi Masyarakat

Kawasan Kumuh di Perkotaan di IndonesiaNatalia Pertiwi Ginting

Istimewa

Page 36: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

36

kawasan kumuh di perkotaan di Indonesia. Masyarakat ka-wasan kumuh tinggal di rumah tidak layak huni yang pada umumnya bertempat di lokasi yang berbahaya, tidak memi-liki prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai, namun dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Pada umum-nya, mereka bekerja di sektor informal yang tidak memer-lukan tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di perkotaan. Mengingat karakteristik pendapatan mereka yang rendah, tidak tetap, dan harian, mereka memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pem-biayaan perumahan formal. Padahal, sebenarnya terdapat masyarakat kawasan kumuh yang memiliki jumlah peng-hasilan yang cukup untuk mengangsur rumah sejahtera.

Secara garis besar, terdapat dua kategori masyarakat kawasan kumuh di perkotaan. Kita dapat menemui masyarakat kawasan kumuh yang merupakan penduduk asli (tinggal di suatu kota lebih dari 20 tahun) namun mereka tidak memiliki sertifikat tanah yang jelas karena lahan yang mereka miliki merupakan lahan warisan yang dibagi-bagi. Selain itu, terdapat masyarakat kawasan ku-muh yang merupakan imigran dan menyewa rumah yang dibangun pihak lain secara swada-ya. Kategori masyarakat kawasan kumuh yang memiliki karakteristik berbeda antara yang satu dengan yang lain tentu memerlukan du-kungan atau bantuan pembiayaan perumah an yang berbeda pula yang perlu dipertimbang-kan dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan peru-mahan.

Pengembangan pembiayaan perumahan juga seharus-nya didukung dengan implementasi proyek pembangun-an perumahan layak huni bagi masyarakat kawasan ku-muh yang efektif. Fenomena yang sering terjadi adalah masyarakat kawasan kumuh tidak merasa betah tinggal di rusunawa yang disediakan pemerintah dan mereka kemba-li ke kawasan kumuh. Efektivitas penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat kawasan kumuh dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu faktor budaya atau konteks lokal, lokasi penyediaan rumah, dan aspek kelembagaan.

Dalam upaya mewujudkan keberlanjutan efektivi-tas penyediaan perumahan bagi masyarakat kawasan ku-muh, pemberdayaan masyarakat seharusnya diterapkan pada keseluruhan proses dalam penyediaan rumah bagi masyarakat kawasan kumuh. Aspirasi masyarakat kawasan kumuh terkait desain dan lokasi rumah yang disediakan harus dapat diakomodasi. Mekanisme monitoring dan pengendalian yang handal dan akuntabel harus diinte-grasikan dalam proyek penyediaan rumah layak huni bagi

masyarakat kawasan kumuh, misalnya dalam pembangun-an dan pengelolaan rusunawa, penataan dan peremajaan kawasan kumuh.

Pemikiran ke DepanHingga saat ini pemerintah telah menyusun kebijakan

pembiayaan perumahan, khususnya dukungan dan ban-tuan pembiayaan perumahan bagi MBR. Terkait dengan upaya mewujudkan cities without slums di tahun 2025 se-suai dengan arahan RPJPN, maka sebaiknya pemerintah mulai fokus mengembangkan kebijakan pembiayaan peru-mahan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat kawasan kumuh terhadap dukungan dan bantuan pembi-ayaan perumahan bagi MBR. Beberapa kebijakan perlu dimodifikasi agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat kawasan kumuh.

Fasilitas penjaminan dan asuransi KPR perlu dikembangkan kembali khusus bagi masyarakat kawasan kumuh. Mekanisme pe-nyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) perlu mengakomodasi ke-mudahan akses masyarakat kawasan kumuh terhadap KPR. Tabungan perumahan perlu segera dilembagakan dan dioperasionalisasi-kan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat kawasan ku-muh.

Di samping itu, terdapat beberapa hal lain yang perlu dipikirkan ke depan dalam pengembangan pembiayaan perumahan bagi masyarakat kawasan kumuh. Penyaluran dukungan dan bantuan pembiayaan perumah-an melalui dana stimulan bagi pembangunan perumahan swadaya, program penataan/peremajaan kawasan kumuh (slum upgrading), bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh harus lebih efektif dalam meningkatkan akses masyarakat kawasan kumuh terhadap rumah layak huni. Pembiayaan perumahan yang dapat menghubungkan lembaga keuangan formal dan informal (linkage program) perlu segera dikem-bangkan dan diintegrasikan dengan aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang terkait penanganan kawasan kumuh. Hal ini tentunya juga harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan perumahan serta pengembangan kemitraan antarstakeholder perumahan, antara lain pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, pengembang, dan lembaga keuangan.

*Staf Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat memperoleh gelar master dari Uni-

versity of Gronigen pada program Environmental and Infrastructure Planning dengan judul tesis “Housing Finance for Slum Dwellers in

Urban Areas in Indonesia”.

Pertumbuhan kawasan

kumuh kian mengalami

peningkatan.

Wacana

Page 37: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

37

Liputan

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengungkapkan, besarnya iuran tabungan perumahan para pegawai

ne geri sipil (PNS) saat ini seyogyanya sekitar 2,5 persen dari gaji pokok yang diterima. Pasalnya, iuran tabungan perumahan PNS yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) belum mengalami kenaikan sedangkan harga rumah terus meningkat setiap tahun.

“Iuran tabungan perumahan para PNS memang perlu dinaikkan dan idealnya sekitar 2,5 persen dari gaji pokoknya,” ujar Menpera Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Na-sional Bapertarum PNS di Jakarta beberapa waktu lalu.

Suharso Monoarfa yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Bapertarum PNS menerangkan, ke depan Baper-tarum PNS terus berupaya agar bisa memberikan layanan terbaik kepada para PNS. Hal itu dilakukan dengan memberikan bantuan uang muka dan tambahan bantuan sebagian biaya membangun sebesar Rp 15 juta. Dengan demikian, keberadaan Bapertarum PNS bisa dirasakan manfaat keberadaannya oleh para abdi negara mengingat bantuan uang muka yang diberikan untuk membantu pembiayaan perumahan bisa semakin besar.

Adanya kenaikan iuran tabungan perumahan tersebut, imbuh Suharso Monoarfa, bukanlah tanpa alasan. Sebab, saat ini harga rumah sudah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sehingga diperlukan penyesuaian iuran. Kalau harga rumah dulu hanya sekitar Rp 5 juta, saat ini kenaikan bahkan sudah mencapai lebih dari 80 persen jika dibandingkan harga tahun 1980-an

Selain itu, mengutip pernyataan direktif Presiden pada tahun 2005 lalu, Presiden juga menjelaskan bahwa iuran perumahan seyogyanya sekitar 2,5 persen dari gaji pokok. Namun demikian, meskipun Kemenpera terus mengupayakan adanya kenaikan iuran tersebut, hingga saat ini belum ditemui kesepakatan dari Kementerian lain sehingga sulit untuk dilaksanakan.

“Tahun 2005 lalu dalam direktifnya Presiden secara jelas menyatakan bahwa iuran Bapertarum PNS seyog-yanya 2,5 persen dari gaji pokok. Tapi sampai saat ini be-lum ada kesepakatan dari Kementerian lain terkait usulan kenaikan iuran ini,” ungkapnya.

Kenaikan iuran tabungan perumahan itu, imbuhnya,

tentunya juga berdampak pada kenaikan bantuan yang diberikan oleh Bapertarum PNS kepada para abdi negara baik di pusat maupun di daerah. Kemenpera pun terus berupaya memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat luas seperti kebijakan Fasili-tas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun rumah murah.

Lebih lanjut, Menpera mencontohkan, jika peng-hasilan atau gaji pegawai minimal Rp 800.000, maka iuran yang harus dibayarkan ke Bapertarum PNS hanya Rp 20.000. Apabila masa kerja PNS yang bersangkutan cukup lama, tentunya jumlah tabungan perumahannya akan semakin besar.

Persyaratan bantuanSenada dengan Menpera, Kepala Pelaksana Sekretariat

Tetap Bapertarum PNS Mohammad Yasin Kara men-jelaskan, penyaluran bantuan uang muka dan tambahan bantuan sebagian biaya membangun yang dilakukan oleh Bapertarum PNS telah diuji oleh BPK dan KPK sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku saat ini.

Untuk mempermudah pelayanan, imbuh Yasin Kara, para PNS bisa mengakses informasi layanan bantuan ini melalui situs Bapertarum PNS yakni www.bapertarum-pns.co.id. Dalam laman tersebut tersedia aplikasi per-mohonan uang muka dan tambahan bantuan sebagian biaya membangun sehingga mempersingkat waktu proses pencairan dana. Bapertarum PNS juga telah bekerjasama dengan beberapa bank swasta untuk penyaluran bantuan ini yakni Bank BTN dan Bukopin.

Yasin Kara menambahkan, PNS yang mengajukan tambahan bantuan uang muka dan bantuan sebagian biaya membangun harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain membayar iuran Taperum PNS, PNS go-longan I, II, dan III, masa kerja paling singkat 5 tahun, belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum PNS, belum memiliki rumah.

Khusus permohonan bantuan sebagian biaya memba-ngun, harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan buk ti kepemilikan hak atas tanah yang sah, mengisi serta meng-ajukan formulir permohonan dan memenuhi per syaratan lain yang berlaku di bank pelaksana. “Kami berharap tahun depan bisa membantu lebih banyak PNS melalui program layanan Bapertarum PNS”, tegasnya. (RMP)

Menpera: Iuran Bapertarum PNS Idealnya 2,5 % dari Gaji Pokok

Page 38: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

38

Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Susun (RUU Rusun) akhirnya disahkan menjadi UU Rusun oleh DPR dalam Sidang Paripurna

yang digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/10). UU Rusun yang terdiri dari 19 Bab dan 120 Pasal ini diharapkan bisa mendorong pembangunan Rusun di Indonesia yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung ini berjalan lancar dan singkat meskipun mendapat interupsi dari beberapa anggota DPR. Namun demikian, pembacaan pendapat akhir Presi-den terhadap RUU tentang Rusun yang rencananya dilakukan oleh Menteri Ne-gara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa atau Menteri Hukum dan HAM akhirnya dibacakan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulya-di menyatakan, RUU Rusun merupakan rancangan undang-undang usulan inisiatif DPR yang dibahas di Komisi V. Dalam proses pembahasan RUU Rusun selain de-ngan pemerintah Komisi V juga telah melakukan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perumah-an seperti para pakar dari perguruan tinggi, perbankan, BUMN, LSM, asosiasi profesi serta penjaringan aspirasi ke beberapa daerah dengan mengadakan focus group discussion (FGD).

“Pembahasan dilakukan terhadap 711 DIM dengan memakan waktu yang cukup panjang selama 3 kali masa persidangan. UU ini terdiri dari 19 Bab dan 120 Pasal di-mana sebelumnya pada UU Nomor 16 Tahun 1985 ter-diri dari 12 Bab dan 26 Pasal”, ujarnya saat membacakan Laporan Komisi V DPR dalam sidang paripurna tersebut.

Mulyadi menambahkan, pesatnya pembangunan Rusun komersial yang lebih dikenal dengan Apartemen dan Kondominium di dalam kawasan perkotaan tanpa mempedulikan hunian berimbang menyebabkan MBR semakin terpinggirkan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih baik dan komprehensif terhadap pembangun an Rusun.

“Pembahas UU Rusun ini yakni DPR dan pemerin-tah sama-sama sepakat bahwa UU ini harus membuat ide-ide inovatif agar mampu menjawab permasalahan dan tantang an yang ada saat ini yakni jumlah kebutuhan (back-log) perumahan yang begitu tinggi yakni 8,4 juta unit pada tahun 2009. Rusun dalam hal ini bisa berfungsi sebagai tempat tinggal dan solusi mendekatkan MBR ke tempat kerja sehingga membantu persoalan transportasi di kota besar”, tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, DPR juga mengucapkan terimakasih dan

penghargaan kepada Menpera dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah beserta jajarannya atas kerja kerasnya selama pembahasan RUU ini. “Kami mengucapkan terima kasih pada Menpera Suharso Monoarfa dan Pak Patrilis Akbar atas kerja kerasnya seba-gai motor pemerintah untuk mewujudkan UU Rusun ini. DPR sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan sedalam-dalamnya untuk mere ka berdua”, tutur Pramono yang disambut tepuk tangan peserta sidang.

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011Menteri PU Djoko Kirmanto yang mewakili peme-

rintah dalam sidang paripurna menyatakan, UU Rusun ini merupakan amanat dari Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Se-lesainya pembahasan RUU Rusun ini merupakan manifes-tasi dari kesungguhan dan kebulatan tekad DPR sebagai pembentuk UU. Untuk itu, pemerintah juga menyam-paikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas laporan Panitia Kerja RUU Rusun dan kami menyatakan sependa-pat dengan pendapat fraksi atas pengaturan-pengaturan dalam UU ini”, ujarnya.

“UU tentang Rumah Susun ini juga mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi 15 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Menteri yang terdiri dari 5 Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permu-kiman, dan satu peraturan Menteri yang membidangi ba-ngunan gedung dan satu Perda”, tuturnya. (RMP)

UU Rumah Susun Akhirnya Disahkan

UU ini harus mendorong ide-ide inovatif agar

mampu menjawab permasalahan dan

tantangan

dok. Bagian Humas dan Protokol Kemenpera

Liputan

Page 39: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

39

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang baru saja dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan

Suharso Monoarfa menyatakan dirinya siap melanjutkan program-program serta kebijakan Kementerian Peru-mahan Rakyat (Kemenpera) yang ada saat ini. Namun demikian, dirinya merasa masih perlu lebih bekerja keras dan banyak belajar dari para pemangku kepentingan bidang perumahan lainnya.

“Saya siap melanjutkan program Kemenpera dan menggantikan Pak Harso (Suharso Monoarfa-red) sebagai Menpera. Namun saya masih harus lebih bekerja keras dan lebih banyak belajar lagi tentang prumahan rakyat dari para pemangku kepentingan bidang perumahan lainnya”, ujar Djan Faridz kepada sejumlah wartawan usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menpera di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (19/10) siang. Kegiatan Sertijab ini dihadiri oleh Menteri Peker-jaan Umum Djoko Kirmanto dan sejumlah pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kemenpera serta para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti asosiasi pengembang, kalangan perbankan serta sejumlah mitra kerja lainnya.

Djan Faridz dilantik sebagai Menpera Kabinet In-donesia Bersatu II oleh Presiden menggantikan Suharso Monoarfa yang mengundurkan diri karena alasan pribadi. Djan Faridz diharapkan bisa membuat program serta kebijakan Kemenpera yang lebih pro rakyat serta mendo-rong program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu mengurangi jumlah ke-kurangan (backlog) ketersediaan perumahan di Indonesia.

Menurut Djan Faridz, masalah perumahan rakyat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenpera. Namun demikian, dibutuhkan konsep yang jelas serta program yang ada harus terintegrasi dengan program yang ada di kementerian atau instansi lainnya. Oleh karena itu, dirinya dalam waktu dekat siap mengunjungi sejumlah kementerian dan instansi seperti Kementerian PU, Pe-rumnas, serta menggandeng kalangan pengembang serta perbankan yang ada.

“Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas

yang diamanatkan Presiden kepada saya. Hal ini meru-pakan bagian dari tugas negara yang harus dilaksanakan. Meskipun saya memiliki latar belakang di sektor swasta dan baru belajar di bidang pemerintahan yang terpenting adalah bagaimana kita semua bekerja untuk kesejahteraan umat dan masyarakat”, ujarnya.

Dalam kesempatan lain yakni pada acara lepas sambut Menteri Perumahan Rakyat di Assembly Hall Plaza Ba-pindo Jakarta, Jumat (25/11), Menpera Djan Faridz juga menegaskan akan memperhatikan biaya perijinan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menu-rutnya biaya perijinan tersebut mestinya dibebaskan agar mempercepat pengadaan rumah layak huni serta mem-bantu MBR dalam membangun rumah impiannya.

“Saya juga membuka kesempatan serta mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk duduk bersama dalam mengatasi permasalahan perumah-an dan kawasan permukiman yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, Djan Faridz juga menambahkan peme-rintah akan mengevaluasi harga satuan rumah susun sejahtera milik agar pasar rumah susun sejahtera milik kembali bergairah. Harga Rusunami senilai Rp 144 juta per unit akan dievaluasi agar program rumah susun dapat berjalan kembali.

Pada acara lepas sambut Menpera tersebut, Djan Faridz juga mengucapkan terima kasih kepada Suharso Monoarfa karena selama ini telah membangun perumah-an rakyat dengan baik. “Terimakasih kepada Pak Harso yang telah mencalonkan saya sebagai Menpera”, tandas-nya.

Sementara itu, Suharso Monoarfa menyatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Djan Faridz sebagai Menpera yang baru. Namun demikian, dirinya merasa senang bisa bekerja sebagai Menpera serta menyelesaikan salah satu hal penting dalam penyedia an perumahan dari sektor pembiayaan pe-rumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat karena mereka diharapkan bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau dengan cicilan murah dan suku bunga rendah. (RMP)

Djan Faridz: Saya Siap Lanjutkan Program Kemenpera

dok. Bagian Humas dan Protokol Kemenpera

Page 40: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

40

Liputan

Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Djan Faridz, dalam kapasitas sebagai Ketua Biro APMCHUD III periode 2010-2012,

pada tanggal 28 Oktober 2011 memimpin Rapat ke-3 Biro APMCHUD III. Rapat dihadiri oleh Menteri Transportasi dan Pengembangan Perkotaan Republik Islam Iran, Menteri Muda Pengembangan Perkotaan Republik Islam Iran, Menteri Negara Pengembangan Perkotaan Republik India, Wakil Menteri Pertanahan, Transportasi dan Urusan Maritim (Ministry of Land, Transportation and Maritim Affairs/MLTM) Korea, delegasi dari negara Fiji, Jordan, Irak dan perwakilan UN-Habitat, dengan didampingi oleh Chief Coordinator Sekretariat APMCHUD dari India, Mrs. Aruna Sundararajan.

Delegasi Republik Indonesia terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Luar Negeri. Rapat ke-3 Biro APMCHUD III membahas 7 agenda yaitu: 1) Pengesahan notulensi

Rapat ke-2 Biro APMCHUD ke-3 di Nairobi, Kenya; 2) Tindak lanjut Rapat ke-2 Biro APMCHUD; 3) Tindak lanjut Deklarasi Solo dan Rencana Implementasi Solo yang terdiri dari: Laporan Sekretariat dan Laporan negara anggota terkait koordinasi Kelompok Kerja dan kegiatan yang diusulkan dalam Deklarasi Solo; 4) Proposal untuk kolaborasi dengan berbagai institusi dalam rangka menindaklanjuti agenda APMCHUD; 5) Panduan penyelenggaraan konferensi APMCHUD bagi negara tuan rumah; 6) Persiapan konferensi APMCHUD ke-4 di Jordania; 7) Agenda lain dengan persetujuan Ketua Biro.

Dalam pertemuan kali ini, pihak Jordania menawarkan rapat ke-4 biro APMCHUD di Amman pada minggu ke-2 April 2012 dan konferensi APMCHUD ke-4 diundur dari bulan Mei ke bulan Desember 2012. Tema konferensi belum ditetapkan, namun pihak UN-Habitat mengusulkan tema terkait peran pemuda (youth) dalam mewujudkan pengembangan perkotaan yang berkelanjutan. Usulan ini akan dipertimbangkan tuan rumah Jordania. (LW)

Rapat ke-3 Biro APMCHUD III, Seoul, Korea Selatan

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) saat ini sedang menyusun sebuah panduan terkait Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender (PPRG). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan bersama terhadap isu gender terkait dengan program/kegiatan Kemenpera.

Staf Ahli Menteri bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan, Mirna Amin, mengungkapkan Kemenpera saat ini melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang ada di Kemenpera. Hal itu dilakukan untuk memperlancar penyusunan panduan tersebut.

“Saya harap dengan adanya panduan PPRG ini setiap kegiatan yang diusulkan oleh Kemenpera tahun 2012 dapat memberikan manfaat yang seimbang kepada masyarakat secara gender baik laki-laki maupun perempuan,” ujar Mirna Amin di sela-sela kegiatan FGD tentang Penyiapan Penyusunan Panduan PPRG di Hotel Mercure, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Salah satu bagian dari rangkaian kegiatan tersebut adalah pelaksanaan FGD untuk menyepakati isu,

program/kegiatan lingkup Kementerian Perumahan Rakyat sebagai bahan masukan dalam penyusunan Panduan PPRG bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyepakatan isu, program/kegiatan lingkup Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dikelompokkan berdasarkan indikator Akses, Kontrol, Partisipasi, Manfaat (AKPM),” tandasnya.

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam FGD mencakup materi-materi antara lain, pertama isu dan permasalahan gender dalam program/kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan indikator Akses, Kontrol, Partisipasi, Manfaat (AKPM). Kedua, ide dan pendekatan yang dianggap bersifat responsif gender untuk diimplementasikan dalam program/kegiatan Kemenpera. Ketiga, substansi yang akan dicantumkan dalam panduan PPRG bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pe-rencana program dan penganggaran dan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan rencana dan anggaran di seluruh jajaran Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. (RMP)

Kemenpera Susun Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Page 41: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

41

Kemenpera Ajak Masyarakat Revitalisasi Permukiman di Kali Ciliwung

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengajak peran serta aktif masyarakat untuk melakukan revitalisasi kawasan kumuh di sekitar

Kali Ciliwung serta daerah Tamansari, Bandung. Untuk itu, Kemenpera akan berusaha agar pelaksanaan program tersebut tidak merugikan masyarakat sehingga dapat terwujud lingkungan perumahan yang nyaman dan layak untuk di huni.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, program revitalisasi kawasan kumuh di sepanjang bantaran Kali Ciliwung serta daerah Tamansari, Bandung sudah masuk dalam rencana program kerja Kemenpera. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

“Kami memiliki program revitalisasi kawasan kumuh di bantaran Kali Ciliwung dan Tamansari Bandung. Tapi tentunya kami perlu kerjasama dari masyarakat agar program ini bisa terlaksana dengan baik,” ujar Menpera, Djan Faridz kepada sejumlah wartawan usai menghadiri Peluncuran Surat Kabar Inilah Koran di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (10/11).

Djan Faridz menyatakan, Kemenpera akan berupaya agar pelaksanaan program di dua daerah ini bisa berjalan bersamaan. Oleh karena itu, saat ini Kemenpera terus melakukan inventarisasi terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang akan di relokasi.

“Insya Allah program ini bisa dilaksanakan bersamaan. Tapi kami tentu akan membuat prioritas karena anggaran

yang dimiliki pas-pasan. Dan kami juga harus tahu berapa jumlah KK yang harus di relokasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Djan Faridz menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki Kemenpera saat ini jumlah KK yang harus direlokasi dari bantaran Kali Ciliwung berjumlah sekitar 30.000 KK. Sedangkan di daerah Tamansari Bandung jumlahnya masih terus dihitung.

Menurut Djan Faridz, sukses tidaknya pelaksanaan program perumahan juga tergantung pada peran serta aktif masyarakat sendiri. Kemenpera dalam hal ini juga berupaya memberikan ganti untung kepada masyarakat yang mendukung terlaksananya program revitalisasi kawasan kumuh tersebut.

“Kemenpera ingin memberi ganti untung bukan ganti rugi kepada masyarakat yang membantu terlaksananya program ini. Namun, hal itu juga tergantung pada masyarakat apakah mereka mau dipindah apa tidak,” katanya.

Konsep ganti untung tersebut, imbuh Djan Faridz, dilakukan oleh Kemenpera dengan cara membangun terlebih dulu rumah layak huni bagi masyarakat yang ingin pindah dari bantaran kali. Adapun lokasi hunian sementara bagi masyarakat tersebut diupayakan berdekatan atau tidak jauh dari tempat mereka bekerja atau sekolah dimana anak-anaknya menuntut ilmu.

“Kami telah memiliki gambaran mengenai lokasi-lokasi hunian bagi masyarakat yang di relokasi. Kami mengupayakan agar hunian tersebut tidak terlalu jauh dari tempat mereka beraktifitas sehari-hari,” ujarnya. (APP)

Inforum/Akbar Pandu P.

Page 42: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

42

Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perumah-an Rakyat (DWP Kemenpera) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-12 Tahun

2011 di Ruang Rapat Prambanan, Kantor Kemenpera, Jumat (9/12). Ketua DWP Kemenpera, Tuti Iskandar Saleh yang hadir dalam kesempatan tersebut membaca-kan pidato sambutan dari Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Nila F. Moeloek yang juga disaksikan oleh Penasihat DWP Kemenpera, Nini Widjaya. Isi sambut-an tersebut antara lain mengatakan bahwa DWP telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. “DWP saat ini telah berpartisipasi aktif dalam upaya memba-ngun bangsa melalui kaum perempuan, istri pegawai negeri sipil yang semuanya ditunjukkan melalui kinerja nyata serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan ang-gotanya”, ujar Tuti Iskandar Saleh.

Lebih jauh lagi, Tuti Iskandar Saleh dalam Pidato sambutannya mengatakan bahwa harapan Dharma Wanita Persatuan adalah bisa berperan aktif dalam mem-persatukan istri-istri PNS seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya anggotanya sesuai kebutuhan nyata sebagai pendamping Pegawai Negeri Sipil yang berada di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Tuti Iskandar Saleh juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan Ibu Negara Republik Indonesia sebagai motivasi agar para anggota DWP bisa memberi-kan sumbangsih yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa khususnya dalam membangun masyarakat Indonesia

yang sejahtera. “Ibu Negara Republik Indonesia mendo-rong DWP berperan dalam mendukung terwujudnya Indonesia sejahtera melalui Indonesia pintar, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif dan Indonesia Peduli”, ujar Tuti Iskandar Saleh. DWP sebagai organisasi kemasyarakatan yang bernaung di bawah pemerintah mengajak para anggotanya untuk menyukseskan program kemasyarakatan bersama-sama dengan TP-PKK dan juga pihak lain seperti perusahaan melalui Program CSR (Cor-porate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Sementara tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke 12 Dharma Wanita Persatuan Tahun 2011 ada-lah “Pengembangan Aliansi Strategis DWP dengan Mitra Kerja Pemerintah dan Swasta untuk Suksesnya Pemba-ngunan Berkelanjutan”. Tema tersebut diharapkan dapat membantu dalam pencapaian target kuantitatif tujuan pembangunan milenium dan menjadikan bangsa Indone-sia berkualitas. “Agar tujuan yang dimaksud dalam tema tersebut dapat tercapai, maka seluruh pemangku kepen-tingan dituntut untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak secara harmonis, baik program pemerintah ataupun swasta”, ujar Tuti Iskandar Saleh.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke 12 Dharma Wanita Persatuan ini dihadiri oleh anggota DWP Kemenpera dan juga karyawan di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dan juga tamu undangan yang merupakan mitra kerja sama dari Kementerian Perumahan Rakyat. (SRP)

Ulang Tahun ke-12 DWP Kementerian Perumahan Rakyat

dok. Bagian Humas dan Protokol Kemenpera

Liputan

Page 43: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

43

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengadakan Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rapat pada

Rabu (16/11) di Hotel Putri Duyung Jakarta. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dekonsentrasi tahun 2011 serta mematangkan konsep kegiatan dekonsentrasi tahun 2012. Oleh karena itu, Kemenpera berharap berbagai persoalan yang mencakup masalah SKPD dan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman di tiap-tiap provinsi segera diselesaikan sehingga tidak mempengaruhi penilaian atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan kementerian.

“Saya berharap seluruh laporan kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2011 yang terkait dengan Audit BPK dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi mengenai pelaksanaan dekonsentrasi tahun 2011 harus dilakukan dengan baik antara Kemenpera dengan Pokja PKP di masing-masing provinsi”, ujar Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung.

Lebih lanjut, Iskandar Saleh mengharapkan agar Pokja PKP bisa memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang menyebabkan terlambatnya

menyampaikan laporan baik laporan manajerial, laporan akuntabilitas maupun laporan teknis Dekonsentrasi 2011. “Saat ini baru 3 SKPD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan tepat waktu. Saya mengharapkan agar Pokja PKP di provinsi lainnya segera menyelesaikan rangkaian kegiatan yang tersisa mengingat waktu yang sangat terbatas”, terangnya.

Adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terjadi tukar menukar informasi agar terjadi dialog berbagai kesulitan beberapa SKPD dalam menyelesaikan laporan atau menyelesaikan permasalahan dengan kondisi daerah masing masing. Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai pelaksanaan kegiatan lintas Deputi Kemenpera di daerah, data pendukung dalam penyusunan RP3KP, pengawasan dan pengendalian, konsep Pemantauan dan Evaluasi Dekonstrasi tahun 2011.

Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Oswar M. Mungkasa, agar semua permasalahan yang dibicarakan dalam rapat koordinasi dekonsentrasi ini dapat menjadi pegangan para peserta dan bahan koordinasi di daerah masing masing serta segera menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan laporan dan semoga laporannya dapat selesai tepat pada waktunya. “Saya berharap pelaksanaan dekonsentasi bidang perumahan rakyat di daerah ke depan dapat berjalan dengan lebih baik”, terangnya.

Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Kemenpera 2011

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12, spasi 1,5.

Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id

Dekonsentrasi

Inforum/Ristyan Mega Putra

Edisi

Depan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Page 44: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

44

Liputan

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Penanggulangan Bencana (PB) dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2011 di Ruang

Rapat Prambanan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam sambutannya Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, Dr. Iskandar Saleh berpesan bahwa dalam rangka menyongsong transformasi Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Klaster II, Kementerian Perumahan Rakyat harus mulai memikirkan persoalan PRB dan juga PB. Pernyataan tersebut seyogyanya dapat memberikan harapan untuk kekhawatiran yang diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Susmono, bahwa dalam kondisi tanggap darurat tidak ada yang menangani Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa saat ini BNPB telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB) tahun 2010-2014. RENAS-PB nantinya akan

merupakan salah satu buku pegangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang memuat peran dan fungsi dari semua lembaga yang ada di pusat dan bagaimana cara untuk melakukan pemantauan dan evaluasinya.

Isu lain yang mengemuka dalam Sosialisasi PRB dan PB adalah belum sinergisnya kegiatan-kegiatan terkait bencana yang dilaksanakan Kementerian Perumahan Rakyat dengan dokumen Rencana Aksi Nasional-Pengurangan Risiko Bencana (RAN – PRB) yang sedang dalam proses penyusunan Bappenas. Hal tersebut dikarenakan sebagai Kementerian Klaster III, Kementerian Perumahan Rakyat masih belum memiliki kegiatan yang dikhususkan bagi bencana.

Sosialisasi PRB dan PB ini merupakan langkah awal bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk lebih memperhatikan PRB sebagai Prioritas Nasional, selanjutnya akan dilakukan penyusunan Roadmap Pengurangan Risiko Bencana yang akan memperlihatkan peran aktif Kementerian Perumahan Rakyat dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih ramah terhadap bencana. (Zhein)

Sosialisasi Penanggulangan Resiko Bencana

Dengan telah diadakannya Workshop Reviu Usul-an Kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat DRPHLN-JM (Blue Book) Tahun Anggaran

2010-2014, Biro Perencanaan dan Anggaran menindaklan-juti hasil reviu tersebut dengan menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Proposal Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2011. Lokakarya ini berlangsung pada tanggal 8-9 November 2011 di Hotel Grand Kemang dan dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Dr. Oswar M. Mungkasa yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. Kegiatan ini diselenggara-kan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang cara penyusunan proposal kegiatan PHLN yang telah masuk ke dalam DRPHLN-JM 2010-2014 untuk masuk ke dalam Dokumen Revisi DRPLN 2010-2014 di lingkungan Ke-menterian Perumahan Rakyat.

Terkait dengan usulan kegiatan, terdapat dua usulan kegiatan yang telah mendapatkan perhatian dari lembaga donor Islamic Development Bank (IDB), yaitu: 1) Infra-structure Development for Large Scale Housing; dan 2) In-

frastructure Development for Slum Area Upgrading/PLP2K-BK. Untuk usulan kegiatan Infrastructure Development for Large Scale Housing Kementerian Perumahan Rakyat akan melakukan kajian lebih lanjut secara mendalam khususnya terkait penyempurnaan dokumen Kerangka Acuan Kerja. Selain dua usulan kegiatan tersebut, terda-pat beberapa usulan kegiatan lainnya yang dikaji secara intensif dalam lokakarya, yakni: 1) Program Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Perumahan Rakyat; 2) Pengem-bangan Survei Perumahan Indonesia; 3) Penguatan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 4) Integrated Finance Housing System; dan 5) Perkuatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Perumahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Lokakarya Penyusunan Proposal Kegiatan PHLN menghasilkan penyempurnaan dokumen kelengkapan PHLN Kemenpera Tahun 2011 dan rencana tindak lanjut dari masing-masing usulan kegiatan. Dokumen kelengkapan yang dimaksud meliputi Kerangka Acuan Kerja, Project Digest, DIPK, dan Pre-FS. (Nauval)

Lokakarya Penyusunan Proposal Kegiatan PHLN Tahun 2011 Kementerian Perumahan Rakyat

Page 45: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

45

Setiap rumah dengan bentuk desain apapun, entah desain rumah minimalis, desain rumah mediterrania, desain rumah klasik dan sebagainya akan tetap memi-

liki fungsi yang sama, yaitu sebagai hunian/tempat tinggal. Rumah adalah tempat berlindung/shelter sehari-hari dari panas matahari, hujan, perbedaan suhu, gangguan binatang buas dan sebagainya.

Ada satu jenis binatang yang sekalipun bukan termasuk binatang buas, akan tetapi merupakan ‘musuh’ manusia yang merepotkan, bahkan beberapa jenis diantaranya merupakan bisa berbahaya. Binatang tersebut adalah nyamuk. Beberapa jenis nyamuk yang selalu ‘setia’ me-ngunjungi rumah kita dan perlu kita waspadai adalah jenis nyamuk Aedes Aegypti karena gigitannya bisa menyebarkan virus penyakit demam berdarah yang berbahaya. Selain itu di beberapa daerah terutama di kawasan pedalaman juga masih dijumpai jenis nyamuk Anopheles yang bisa menye-babkan penyakit malaria.

Menghilangkan nyamuk dari lingkungan rumah memang tidak mungkin, namun kita perlu tahu bahwa nyamuk tidak bisa terbang jauh hingga berkilo-kilo meter ke rumah kita untuk mencari mangsa setiap hari. Meminimalisir sarang berkembang biak dan tempat-tempat yang disukai nyamuk di sekitar rumah kita adalah strategi terbaik untuk memgendalikan gangguan nyamuk pada keluarga.

Berikut beberapa tips yang bisa dicoba untuk mengurangi gangguan nyamuk di rumah:1. Beri pencahayaan alami yang cukup pada rumah. Nyamuk sangat menyukai lingkungan yang lembab,

dingin dan gelap untuk bersarang. Upayakan agar desain rumah memiliki pencahayaan alami yang dibuat cukup besar sehingga mampu memberi akses sinar matahari ke dalam ruangan.

2. Hilangkan genangan air yang bisa jadi tempat ber-kembang biak.

Buanglah sampah dan barang-barang bekas seperti ka-leng, tong, pot, baskom, ember yang bisa menjadi tem-pat berkembang biak nyamuk. Ingatlah bahwa nyamuk betina akan bertelur di dalam air yang tergenang. Telur-telur ini akan berkembang menjadi larva dan kemudian berubah menjadi bentuk dewasa dalam 10 hari.

Kuras bak mandi minimal seminggu sekali untuk men-cegah telur nyamuk menetas menjadi larva. Berilah beberapa ekor ikan di kolam taman sebagai predator

alami larva nyamuk. Jika Anda memang tidak bisa menghilangkan genangan

air tersebut, maka masukkan bubuk abate sesuai petunjuk untk mencegah larva berkembang menjadi nyamuk dewasa.

3. Ubah kebiasaan menggantung baju dalam jangka waktu lama.

Jangan dibiasakan untuk menggantung baju-baju di gantungan (terutama di belakang pintu) dalam waktu lama. Selain menimbulkan kesan kurang rapi, juga bisa menjadi tempat hunian yang nyaman bagi nyamuk. Gantunglah baju didalam lemari gantung dan berilah pengharum semacam kapur barus dsb.

4. Pasang tirai/kasa nyamuk. Untuk mencegah nyamuk memasuki nyamuk, Anda

sebaiknya memasang tirai nyamuk pada lubang-lubang ventilasi, jendela atau pintu. Pada saat ini sudah banyak produk tirai nyamuk modern dari berbagai merk, yang bisa dipasang secara praktis dan pemasangannya akan menjadi menjadi bagian dari interior penghias ruangan yang menarik.

5. Pangkas tanaman yang terlalu rimbun. Tanaman-tanaman yang berdaun rimbun di sekitar

rumah memang akan memberi suasana teduh, segar dan alami. Akan tetapi sebaliknya lokasi terse-

but juga akan menjadi hunian yang disukai nyamuk. Pangkaslah daun-daun

yang terlalu rimbun secara ber-kala untuk mencegah menjadi

tempat hunian nyamuk.6. Tanamlah tanaman yang tidak disukai nyamuk.

Ternyata tidak semua tanaman disukai oleh

nyamuk. Beberapa jenis tanaman justru memiliki aroma yang sangat dibenci nyamuk, misalnya tanaman Lavender, Akar Wangi, Geranium, Zodia dan Selasih. Bo-leh dicoba untuk menanam tanaman tersebut di sekitar rumah Anda, siapa tahu ternyata bisa jadi cara ampuh mengusir nyamuk.

7. Pasang perangkap nyamuk. Ada baiknya Anda memasang perangkap nyamuk, yang

bisa berfungsi untuk menarik perhatian nyamuk, me-nangkap dan membunuhnya.

8. Gunakan obat anti nyamuk yang aman. Nah, jika cara-cara di atas ternyata belum maksimal,

gunakan obat anti nyamuk di rumah Anda. Ada berbagai jenis dan merk, mulai dari jenis obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot, elektrik hingga berupa cream/lotion. Pilihah obat anti nyamuk yang aman bagi kesehatan Anda sekeluarga, dan bacalah petunjuk pemakaian secara seksama sebelum menggunakannya.

Membuat Rumah Sehat

Bebas Nyamuk

Tips

Page 46: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

46

Tanya Jawab Perumahan

Tanya:Program FLPPDengan Hormat, Saya adalah karyawan swasta berpenghasilan di bawah 2 juta Rupiah per bulan, bisakah saya mengajukan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)? Lalu saya berniat membeli rumah baru dengan pilihan tempat sendiri tanpa melalui developer, kira kira bagaimana? Dan apa saja yang menjadi persyaratan? Mengingat ini program pemerintah apakah persyaratannya mudah atau sulit? Terima kasih mohon balasan dan informasi selengkapnya.Andri Ansyah ([email protected])

Jawab:Yth. Saudara Andri. Untuk saat ini, salah satu persyaratan mengikuti program FLPP yaitu membeli rumah yang

dibangun oleh pengembang. Persyaratan lainnya yaitu berpenghasilan paling banyak Rp 2.500.000,-/bulan untuk pengajuan KPR rumah sejahtera tapak atau paling banyak Rp 4.500.000,-/bulan untuk pengajuan KPR satuan rumah sejahtera susun, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, mempunyai NPWP dan SPT. Adapun cara mengikuti program FLPP yaitu menghubungi bank pelaksana untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai prosedur pengajuan KPR dengan dukungan FLPP dan informasi mengenai pengembang yang mengikuti program FLPP, melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari bank pelaksana, memilih rumah tapak atau susun baru yang dibangun oleh pengembang pelaksana. Selanjutnya, setelah disetujui, pemohon dapat menempati rumah sejahtera.

Intermezzo

Tanya:Program FLPPSaya membutuhkan informasi mengenai pengajuan kredit rumah kedua. Kebetulan saya berniat mengajukan kredit di daerah Serpong, dengan adanya FLPP ini apakah persyaratannya sama dengan kredit sebelumnya terutama mengenai besar plafond kredit, bunga dan masa jatuh temponya.Ade Hikmatullah ([email protected])

Jawab:Yth. Saudara Ade. Untuk saat ini, persyaratan pengajuan FLPP antara lain belum pernah memiliki rumah dan ditujukan untuk pemilikan rumah baru yang dibangun oleh pengembang. Oleh sebab itu, program FLPP tidak dapat digunakan untuk pengajuan

kredit rumah kedua. Program FLPP dapat diberikan untuk pengajuan kredit rumah sejahtera tapak dan satuan rumah susun baru yang dibangun dan dibeli melalui pengembang. Pengajuan KPR dilakukan melalui Bank Pelaksana yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dan Operasional (PKO) dengan Kemenpera. Untuk saat ini, Bank Pelaksana yang telah melakukan PKO yaitu BTN, BTN Syariah, BNI, Bank Bukopin, BRI Syariah, BPD Kaltim, BPD NTT, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Sumsel Babel, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD Jabar Banten, BPD Yogyakarta, dan BPD Jateng. Sebagai informasi tambahan, bank pelaksana tersebut harus memperbaharui PKO untuk pelaksanaan program FLPP tahun 2012 karena PKO sebelumnya hanya berlaku sampai dengan tahun 2011.

Istimewa

Page 47: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

47

ejarah yang merupakan awal mula atau titik balik dari keberlangsungan suatu

cerita, suatu budaya, bahkan eksistensi suatu peradaban dapat dipelajari melalui

sejarah. Kampung Kemasan yang terletak di kawasan kota tua Gresik merupakan tempat yang

banyak menyimpan sejarah dan karya arsitektur yang hampir terlupakan.

Awal Mula Kampung KemasanKonon nama Kemasan berasal dari seorang Tionghoa

Bak Liong yang tinggal dan menetap di daerah ini. Bak Liong adalah seorang pengrajin emas (tukang emas) yang cukup terkenal waktu itu, sehingga orang-orang banyak menyebut daerah tempat Bak Liong tinggal sebagai daerah Keemasan. Keberadaan kampung Kemasan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi Gresik pada masa lalu. Pada zaman kerajaan Majapahit Gresik sebenarnya merupakan pelabuh-an utama kerajaan setelah Tuban. Hal ini bisa dilihat dari bukti peninggalan sejarah adanya makan Nyi Ageng Pinatih seorang syahbandar zaman Majapahit di kawasan kota lama Gresik. Sebagai kota pelabuhan Gresik menarik banyak peda-gang untuk datang dan kemudian bermukim. Pedagang ini datang dari China maupun Timur Tengah. Asimilasi budaya yang terjadi dengan para pendatang ini juga berpengaruh dengan langgam arsitektur yang ada di Gresik khususnya kawasan Kampung Kemasan.

Menurut Oemar Zainuddin salah satu tokoh masyarakat dan budayawan Gresik kampung Kemasan erat hubungannya dengan roda ekonomi Gresik sejak zaman Majapahit hingga masa kolonial. “Jika dulu kampung Kemasan ini terkenal karena pandai emas, kampung Kemasan juga sempat dikenal sebagai pusat penyamakan kulit”, ujarnya. Cikal bakal industri kulit di Gresik sangat identik de ngan seorang saudagar bernama H. Oemar Akhmad. Ketenaran industri kulit Gresik tidak hanya di daerah Jawa Timur akan tetapi terkenal sampai ke Batavia. Hal ini dibuktikan dengan arsip-arsip surat niaga yang datang dari berbagai kota di Indonesia. “Waktu itu Gresik sudah maju tingkat ekonominya, wis akeh sing pesen kulit teko kene” (banyak yang sudah memesan kulit dari sini-red.), ungkap Oemar yang juga meru-pakan keturunan generasi keempat dari H. Oemar Akhmad.

Dari segi arsitektur, facade bangunan yang ada di ka-wasan kampung Kemasan bergaya eklektik, percampuran antara adaptasi cina dan eropa, dalam bahasa arsitektur bangunan dengan corak demikian biasa disebut dengan arsi-tektur peranakan. Tata ruang dalam dari bangunan yang ada sangat kental dengan tata ruang bangunan cina yang telah dipengaruhi dengan gaya arsitektur eropa.

Usaha Menjaga SejarahJika dulu kampung Kemasan sudah dikenal sebuah

daerah yang memicu roda perekonomian Gresik, saat ini kampung Kemasan juga dikenal banyak orang sebagai tem-pat belajar sejarah dan budaya tentang Gresik. Bertempat di salah satu rumah yang dimiliki oleh keluarga Oemar Zainud-din, para pemerhati sejarah, budayawan, seniman, akademi-si yang tertarik dengan Gresik berkumpul dan mengadakan diskusi rutin setiap Rabu malam. Hasil dari pertemuan yang biasa disebut sebagai forum reboan ini melahirkan komu-nitas Masyarakat Pecinta Sejarah Gresik atau biasa dikenal dengan MATASEGER.

Komunitas ini selain mengadakan pertemuan rutin juga melakukan upaya-upaya lain dalam misinya untuk menjaga peninggalan sejarah Gresik seperti mengadakan jelajah budaya untuk wisatawan yang tertarik datang ke Gresik sampai mengadakan pembekalan untuk para duta budaya Gresik. “Kami bermimpi suatu saat Gresik bisa memperoleh pengakuan sebagai salah satu warisan dunia dari UNSECO seperti kota Melaka di Malaysia. Untuk itu kami yang tua-tua ini berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga apa yang kami punya dan mewariskannya ke generasi muda”, ujar Oemar Zanuddin saat berdiskusi dengan Inforum. (Sri/DVD)

Intermezzo

Kemasan GresikKampung

Inforum/Sri Rahmi P.

Page 48: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

48

Buku ini berusaha menjelaskan tentang kebijakan publik yang sempat tenar pada tahun 1970-1980 yaitu Proyek Perbaikan Kampung/Kampung Improvement Program (KIP).

Proyek Muhammad Husni Thamrin (Proyek MHT) yang diperkenal-kan tahun 1969 mendapat bantuan Bank Dunia, sempat terkenal sebagai model pendekatan perbaikan permukim -an kumuh miskin kota dengan biaya rendah. Proyek ini digagas oleh Gubernur Ali Sadikin dan sempat mencengangkan dunia kebijakan publik, khususnya panataan ruang kota, lebih khusus lagi di bidang kebijakan perumahan dan permukiman. Kelompok sasaran adalah masyarakat berpeng-hasilan rendah, yang pada saat akhir tahun 60-an itu, berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Tidak atau belum ada acuan dalam dunia ilmu pengetahuan menghadapi mayoritas warga kota yang miskin itu, sedang dana yang ada sangat terbatas.

Tahun 1969, jumlah penduduk Jakarta sudah seki-tar 4,8 juta jiwa. Yang memperihatinkan sekitar 60%

jumlah mereka yang tinggal di perkampungan dengan kondisi me-ngenaskan. Dengan mengacu ke kampoeng verbeetering jaman pe-merintahan Hindia Belanda pada dekade kedua abad 20, perbaikan kampung diperkenalkan. Gagasan kampoeng verbeetering sendiri dilatarbelakangi kondisi sanitasi kampung-kampung warga pribumi

yang buruk dan tak tertata pada abad 19. Ber-beda tujuan dengan kampoeng verbeetering yang dilaksanakan Belanda dulu, Proyek MHT memiliki tujuan memperbaiki kualitas hidup warga agar tak menjadi beban kota karena kampung merupakan salah satu sub sistem kota. Karena nuansa keber-pihakan terhadap orang miskin kota, kebijakan itu

cepat dikenal dan diterima oleh masyarakat, kaum poli-tisi, dan media masa. Dalam perjalanannya selama lebih dari 40 tahun model kebijakan ini mengalami pasang surut, dan terkesan terlupakan. Masalah yang dihadapi akhir tahun 60-an, yaitu pertambahan penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi masih terjadi sampai saat ini. Bahkan lebih pelik dan lebih berat. (DVD)

Pengelolaan Pengetahuan

Buku Kata Fakta Jakarta merupakan kumpulan catatan lintas masa

mengenai Jakarta sejak tahun 1998 hingga tahun 2011. Buku ini terdiri dari kumpulan data dan fakta serta kumpulan berbagai tulisan dari berbagai aspek. Diawali dengan gambar dan tulisan mengenai fakta singkat Jakarta kemudian mengalir dengan keragamannya, ia membahas mulai dari aspek kependudukan, pergolakan tahun 1998, kesenian, transportasi, banjir, rusunami, ruang terbuka hijau hingga kemacetan dan tema-tema lainnya.

Buku ini disajikan secara tematis dan kronologis dengan mengambil satu atau beberapa titik peristiwa seperti pergolakan 1998 atau kemacetan di tanggal 25 Oktober 2010 di setiap topiknya. Setiap topik disajikan juga bersama dengan infografik yang cantik dan menarik mengenai data dan fakta, potongan berita terkait, serta esai atau tulisan pendek dari berbagai kontributor di bidangnya.

Terkait perumahan dan permukiman, buku ini mencoba mengangkat fenomena suburbanisasi dengan didukung tulisan pendek bertajuk “Mimpi Suburban Sebuah Utopia” yang dilengkapi dengan infografik

mengenai perpindahan penduduk dan daftar pengembang. Dalam tulisan tersebut dituturkan dilema beberapa warga suburban dalam

menghadapi kegiatan komuter setiap harinya. Padahal, adanya kota baru di pinggiran tadinya dimaksudkan untuk memberikan tempat bekerja baru dan untuk menarik minat berbagai perusahaan untuk membuka kantor di kota baru.

Buku ini memang cenderung lebih banyak mengangkat sisi negatif kota Jakarta. Misalnya ketika membahas Trans-jakarta, meski juga mencantumkan testimoni positif dari

warga pengguna Transjakarta, namun lebih banyak mengulas aspek permasalahannya dibandingkan bahwa Transjakarta adalah satu terobosan solusi permasalahan trans-portasi di Jakarta. Banyaknya “keluhan” akan

Jakarta dalam buku ini tentunya meman-cing pertanyaan, jika Jakarta memang sedemikan menyedihkan, mengapa kota ini terus saja hidup dan menarik pendatang setiap tahunnya. Hadir

dengan tebal 384 halaman buku ini cukup menarik untuk dimiliki walaupun, ada beberapa gambar dan tulisan yang tampil ter-lalu kecil sehingga menjadikan beberapa informasi agak sulit terbaca. (LNP)sumber foto: http://pandasurya.wordpress.com

Resensi

Judul:Kata Fakta Jakarta

Penerbit:Rujak Center for Urban Studies

Tahun: 2011

Kata Fakta Jakarta

Judul: Proyek MHT – Berhasil

Meningkatkan Kualitas Habitat Orang Miskin di Jakarta

Penulis: DarrundonoTahun: 2011

Page 49: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

49

Dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam mengetahui dan memahami kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukim an, Kementerian Permahan Rakyat telah melakukan inventarisasi dan menghimpun berbagai regulasi terkait perumahan dan permukiman yang telah ada sampai saat ini. Hasil inventarisasi terse-but disajikan dalam bentuk CD Interaktif Himpunan Perundang-undangan Bidang Perumahan dan Permukiman.

CD Interaktif (update) ini tidak hanya menghimpun regulasi yang dihasilkan/di-inisiasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat saja, tetapi juga berbagai ke-menterian/lembaga terkait lainnya. Secara umum, regulasi yang ada men-cakup aspek perencanaan dan peng-anggaran,

pertanahan, pemerintahan daerah, pembiayaan, dan lain-lain.

CD Interaktif (update) ini berisi Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Perumahan dan Permukiman yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang,

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri Pe-

rumahan Rakyat, Instruksi Presiden, Peraturan dan Keputusan Men-

teri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya. Materi penting yang sudah ada dalam CD ini adalah UU Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. CD ini diperbaharui

setiap 3 bulan. Isi CD juga dapat di-akses di situs Kementerian Perumah an

Rakyat (www.kemenpera.go.id). (AK)

Zonasi gempa di wilayah Indonesia yang berpotensi gempa sangat tinggi meliputi 70% dari wilayah Indonesia. Korban terbesar yang mendapat kerugian adalah masyarakat yang tinggal di rumah sederhana. Mengapa demikian, penyebab utamanya adalah disebabkan masyarakat Indonesia tidak mengikuti kaidah-kaidah teknis, seperti: kualitas bahan bangunan yang tidak baik; keberadaan dan dimensi struktur yang tidak sesuai; elemen struktur utama tidak tersambung dengan baik; dan mutu pengerjaan yang kurang baik.

Untuk memiliki rumah sederhana yang lebih aman perlu mengikuti persyaratan pokok, yaitu:

kualitas material kontruksi yang baik; keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai; seluruh elemen struktur utama tersambung dengan bain; dan mutu pengerjaan yang baik.

CD Interaktif ini memberikan informasi secara detail

tentang konsep membangun struktur rumah sederhana yang lebih aman terhadap gempa dengan biaya

yang tidak terlalu besar tetapi memberikan kontribusi secara signifikan terhadap

keamanan. CD ini merupakan produk

bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan JICA. (AK)

CD Persyaratan Pokok Rumah Yang Lebih Aman

CD Himpunan Perundang-Undangan Bidang Perumahan dan Permukiman

Info CD

Page 50: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

50

Info Pustaka

Leflet Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Penerbit:Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Pengelolaan Pengetahuan

Leflet

Buku

Majalah/Jurnal

Majalah Media Tren KonstruksiEdisi Oktober - November 2011

Majalah Konstruksi

No. 399 Tahun XXXV Maret 2011

Cakrawala Baru Permukiman Indonesia

Penerbit:NUSSP - Kementerian Pekerjaan Umum (2010)

Brosur

RegulasiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional

(KSPN) - Tim Koordinasi Pembangunan

Perkotaan Nasional BAPPENAS (2011)

Brosur FLPP untuk Anggota dan Pensiunan TNI/POLRI

Brosur FLPP untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Brosur FLPP untuk Pekerja Swasta

Penerbit:Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan

Buletin Kedeputian Bidang Perumahan Formal

Edisi 1 dan 2 Tahun 2011

BuletinPolitik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi – Siapa Mendapat Apa?Penulis:Zulfi Syarif KotoPenerbit:the HUD Institute(2011)

Page 51: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

51

Anggoro Widiastika

Rumah dan rumah susun sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya dapat dimiliki oleh setiap keluarga dengan kondisi yang layak. Namun hal ini sulit diwujudkan, terlebih

bagi Indonesia yang jumlah penduduknya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pemenuhan kebutuhan akan rumah susun bagi masyarakat tidaklah mudah, terutama mereka yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Upaya pengadaan perumah-an tidak harus diwujudkan dalam pemilikan rumah, akan tetapi sekurang-kurangnya dapat diwujudkan dalam mendapatkan kesem-patan menghuni rumah antara lain dengan cara sewa, atau dengan cara lain yang ditetapkan pemerintah untuk kelompok masyarakat yang sangat miskin. Pengadaan perumahan khususnya di daerah padat penduduk perlu memperhatikan keterbatasan lahan sehingga prasarana pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif.

Dalam menjawab tantangan keterbatasan lahan dan kebutuhan akan rumah, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang merupakan amanah dari pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang baru saja disahkan memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan rumah susun yang berasaskan pada kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefi-sienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, dan keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan untuk:

menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjang-a. kau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelan-jutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna mem-bangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan ta-b. nah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta se-rasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan c.

permukiman kumuh;mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, d. seimbang, efisien, dan produktif;memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang ke-e. hidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pemba-f. ngunan rumah susun;menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan g. terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelo-la perumahan dan permukiman yang terpadu; danmemberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, h. pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ini pada dasarnya mengatur, antara lain, mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan dan kepenghunian atas sarusun bagi MBR; adanya badan yang menjamin penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus; pemanfaatan barang milik ne-gara/daerah yang berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf; kewajiban pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum; pemberian insentif kepada pelaku pemba-ngunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; bantuan dan kemudahan bagi MBR; serta perlindung-an konsumen.

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa Tanah dan Pendayagunaan Tanah Wakaf

Pendayagunaan tanah wakaf dan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah yang khusus ditujukan untuk pemba-ngunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pendayagunaan tanah wakaf akan diatur Peraturan Pemerintah, sedangkan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan cara sewa selama 60 (enam puluh) tahun.

Tanda Bukti Kepemilikan Satuan Rumah SusunTanda bukti kepemilikan atas sarusun berupa SHM sarusun bagi

pemilik sarusun komersial yang dapat dijadikan jaminan hutang de-ngan hak tanggungan, serta Sertifikat Kepemilikan Bangunan Ge-dung (SKBG) Sarusun bagi pemilik sarusun yang dibangun di atas ba-rang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan fiducia.

Telaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

tentang Rumah Susun

Regulasi

Page 52: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

52

Kelembagaan Bab mengenai Kelembagaan merupakan salah satu upaya Pe-

merintah untuk mempercepat penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, terutama di perkotaan, menjamin bahwa ru-mah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR, menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun, dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah kemudian menu-gasi badan yang sudah terbentuk atau membentuk badan baru se-bagai badan pelaksana rumah susun, khusus untuk rumah susun umum dan rumah susun khusus.

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk me-

mastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun.

Pendanaan di dalam undang-undang ini dititik beratkan un-tuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang berasal dari APBN/D, dan sumber dana lainnya, yang terutama ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengurangi backlog perumahan.

Sedangkan sistem pembiayaan diamanatkan untuk dikembang-kan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, yang meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, peman-faatan sumber biaya, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Bantuan dan Kemudahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

ini mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan rumah susun bagi MBR.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.

Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan berupa fasilitasi dalam pengadaan tanah, fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah, fasilitasi dalam proses perizinan, fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau bantuan pe-nyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR berupa kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah, keringanan biaya sewa sarusun, asuransi dan penjaminan kredit pemilikan ru-mah susun, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau sertifikasi sarusun.

Peran Pemerintah Daerah, dan MasyarakatUndang-Undang tentang rumah susun ini telah membuka ke-

sempatan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-an Daerah untuk berperan serta dalam penyelenggaraan rumah su-sun, yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba-gian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pe-

rumahan dan kawasan permukiman, dalam Bab XIV Undang-Undang ini telah dirumuskan secara khusus bahwa masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan rumah su-sun dan lingkungannya, pemanfaatan rumah susun dan lingkungan-nya, pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya; dan/atau pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun dan lingkungannya.

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam kegiatan penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman, yang dapat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan rumah susun.

Penyelesaian SengketaPenyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu

diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat me-lalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilai-an ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan KualitasPengaturan mengenai peningkatan kualitas terhadap rumah

susun dalam BAB VIII merupakan kewajiban pemilik sarusun ter-hadap rumah susun yang tidak laik fungsi/tidak dapat diperbaiki, dan rumah susun yang dapat menimbulkan bahaya dalam peman-faatan bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah susun.

Dalam peningkatan kualitas rumah susun, yang dilakukan ada-lah pembangunan kembali melalui pembongkaran, penataan, dan pembangunan dengan tetap melindungi hak kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan.

Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun dilakukan oleh pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan rumah susun ko mersial melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (PPPSRS), Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk ru-mah susun umum sewa dan rumah susun khusus, atau Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah susun Negara, dan harus di-setujui paling sedikit 60 % (enam puluh persen) anggota PPPSRS. Da-lam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku pembangunan rumah susun.

* Staf Biro Hukum dan Kepegawaian,Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Pengelolaan Pengetahuan

Istimewa

Page 53: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3Tahun 2011

53

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Uang Muka dan Bantuan Sebagian

Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011. Permenpera ini mengatur tentang dua jenis bantuan, pertama Bantuan Uang Muka (BUM) dan kedua Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), kedua bantuan tersebut merupakan dana Tabungan Perumahan (TAPERUM) PNS yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk digunakan sebagai tambahan bantuan uang muka pembelian rumah atau digunakan untuk memenuhi sebagian biaya membangun rumah di atas tanah milik sendiri. Baik BUM maupun BM sama-sama menggunakan fasilitas Kredit/Pembiayaan Pemillikan Rumah melalui Bank Pelaksana.

Permenpera ini juga mengatur besar tambahan dana yang dapat dimanfaatkan melalui BUM atau

BM, untuk PNS Golongan I, sebesar Rp. 13.800.000,-; PNS Golongan II, sebesar Rp. 13.500.000,-; PNS Golongan III, sebesar Rp. 13.300.000,-. Khusus untuk permohonan BM harus dibangun di tanah sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Bagi PNS yang menfaatkan BUM atau BM akan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga paling tinggi sebesar 6% (fixed rated)secara annuitas.

Dalam penyaluran BUM atau BM akan dilaksanakan dengan lembaga perbankan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan BAPERTARUM-PNS. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 ini juga menegaskan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) untuk mengelola dana TAPERUM-PNS. Dana Taperum PNS merupakan tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS. (SRP/DVD)

Permenpera Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil

Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 adalah peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan bantuan stimulan

perumahan swadaya bagi masyarakat. Dalam permenpera ini perumahan swadaya didefinisikan sebagai rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Permenpera ini bertujuan untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak. Lingkup dari permenpera ini mencakup; pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya kepada MBR dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk oleh Unit Pengelolaa Kegiatan (UPK)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). KSM yang telah dibentuk sekurang-kurangnya

harus memiliki 5 orang anggota dan paling paling banyak 11 orang (KSM beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan swadaya). Penyampaian usulan dari KSM/UPK/BKM ini harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang diatur secara jelas melalui kriteria dan persyaratan seperti kriteri penerima bantuan, kriteria obyek bantuan, kriteria kabupaten/kota penerima bantuan. Untuk PB dan PK besar dana bantuan paling sedikit 50% dari besar dana membangun rumah swadaya/meningkatkan kualitas rumah swadaya yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat. Khusus untuk PK besar dana bantuan ditentukan menurut tingkat kerusakan ringan dan sedang.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan PB atau PK, KSM diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan swadaya yang kemudian dikirimkan ke UPK/BKM. Sedangkan UPK/BKM membuat laporan penyaluran dana bantuan stimulan yang terdiri dari laporan tahap pertama, laporan tahap kedua dan laporan akhir. (DVD)

Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Page 54: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

54

Info SitusPengelolaan Pengetahuan

Pembiayaan Skunder Perumahanhttp://www.smf-indonesia.co.id/

Sejak tahun 2008 PT. Sarana Multigriya Finansial (persero) didirikan sebagai bagian dari bentuk komitmen pemerintah dalam lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Dari situs ini kita dapat mengakses beberapa layanan dan produk PT. SMF seperti sekuri-tisasi, pinjaman, standarisasi dokumen KPR, surat utang dan beberapa informasi menge-nai pelatihan-pelatihan yang diberikan. Selain itu situs dilengkapi oleh beberapa referensi yang berguna.

BLU Pusat Pembiayaan Perumahanhttp://bluppp.com/

Situs ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan. Isi dari situs ini berfokus pada penyebarluasan informasi tentang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai pada penyebaran FLPP di Indonesia. Melalui situs ini kita juga dapat mengunduh beberapa re gulasi yang terkait dengan FLPP KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun, Brosur FLPP untuk TNI, PNS dan Karyawan Swasta.

Situs Deputi Bidang Pembiayaanhttp://pembiayaan.kemenpera.go.id/Situs ini dikelola oleh Kedeputian Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam situs ini kita dapat memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan pembiayaan perumahan di Indonesia. Pada situs ini kita dapat mengakses berbagai informasi mengenai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti konsep mengenai FLPP pada tautan ‘Apa Itu FLPP?’, ‘Apa Persyaratan dan Bagaimana Cara Mengikuti Program FLPP?’ hingga ‘Daftar Bank Pelaksana FLPP’. Selain itu situs ini juga memiliki tautan Simulasi FLPP yang dapat mempermudah kita untuk menghitung kredit FLPP.

Situs Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNShttp://www.bapertarum-pns.co.id/Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) adalah badan yang didirikan sejak tahun 1993 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Situs BAPERTARUM-PNS selain memberikan informasi juga melayani bantuan uang muka, bantuan biaya membangun dan pengembalian tabungan yang dapat diakses via situs selain dengan cara manual. Situs ini delengkapi beberapa fitur menarik seperti, kalkulator tabungan yang berfungsi untuk mengetahui berapa besar dana yang telah dikumpulkan dari awal pengangkatan hingga masa pensiun.

Majalah Pembiayaan Rumah Murahhttp://www.housingfinance.com/

Situs ini dikelola oleh sebuah perusa-haan penerbitan yang memiliki fokus kepada penerbitan majalah dan buku bertema Affordable Housing Finance (Pembiayaan Perumahan Terjangkau). Majalah ini terbit berkala setiap bulan dalam 2 bentuk cetak dan digital. Selain majalah, Affordable Housing Finance, pada situs ini juga memiliki tautan AHF Live yang merupakan sebuah kegiatan rutin pertemuan para pengembang yang bergerak di bidang pengadaan rumah murah layak huni. (DVD)

Page 55: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

55

Fakta

Kota Potosi, Bolivia (Kota Tertinggi di Dunia)Kota Potosi terletak di negara Bolivia merupa-kan kota tertinggi yang berada di 4.100 meter

di atas permukaan laut. Kota yang terletak di pegu-nungan Cerro de Potosi atau Cerro Rico yang berarti gunung yang kaya adalah sebuah daerah yang memiki kandungan perak sangat besar. Kota yang didirikan pada tahun 1546 sebagai kota tambang ini telah di tetap-kan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang harus dilindungi.

Kota sebagai sebuah medan garap ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Definisi tentang

kota pun amat beragam tergantung pada cabang ilmu pengetahuan apa kota akan ditempatkan sebagai obyek pembahasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisi-kan kota sebagai daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupa-kan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, sedangkan Amos Rap-porport mendefinisikan kota sebagai suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Inforum kali ini mengulas beberapa fakta tentang kota-kota di dunia yang mungkin sangat menarik untuk dibaca.(DVD dari berbagai sumber)

Hum, Istra, Kroasia (Kota Terkecil di Dunia)Kota Hum atau dalam bahasa Jerman

disebut dengan Cholm adalah sebuah kota tua yang didirikan pada tahun 1102. Kota kecil ini sebenarnya berbentuk sebuah benteng kecil yang sampai saat ini masih mempertahankan semua elemen arsitektur dan tata organisasi perkotaan sejak abad pertengahan. Selain dari luas kotanya yang memang tidak begitu luas kota Hum berdasarkan sensus tahun 2005 hanya memiliki penduduk sebanyak 23 jiwa.

Mount Isa, Queensland, Australia (Kota Terluas di Dunia)Kota Mount Isa adalah sebuah kota pertambangan yang terletak 800 km sebelah timur kota Townsville, Queensland, Australia. Luasnya mencapai hampir 41.000 kilometer persegi dengan memiliki jalan raya kota sepanjang 189 km yang merupakan jalan raya kota terpanjang di dunia.

Tokyo, Jepang (Kota Berpenduduk Terbanyak di Dunia)

Tokyo merupakan ibukota negara Jepang

yang sekaligus meru-pakan daerah terpadat di Jepang, serta daerah

metropolitan terbe-sar di dunia. Memi-

liki penduduk sekitar 33.750.000 jiwa, Tokyo

adalah pusat politik, ekonomi, budaya dan

akademis di Jepang serta tempat tinggal

kaisar Jepang dan kursi pemerintahan negara, dan sekaligus merupa-

kan pusat bisnis dan finansial utama untuk

seluruh Asia Timur.

Kota Jericho (Kota Tertua dan Terendah di Dunia)Kota Jericho dalam bahasa Arab disebut Ariha terletak sekitar 1 jam dari Laut Mati (The Dead Sea), dengan ketinggian 300 meter dpl. Kota Jericho terkenal juga dengan sebutan ‘kota terendah di dunia’. Usia kota ini diperkirakan sekitar 10.000 tahun. Kota ini juga ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia yang harus dilindungi.

Page 56: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

56

Praktik Unggulan

Pendekatan kredit mikro merupakan salah satu cara yang banyak di tempuh oleh negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya adalah Grameen Bank yang

menyeruak dari Banglades bersama penggagasnya Prof. Muhamad Yunus. Kalau di Indonesia mungkin bisa disamakan dengan bank desa karena Grameen dalam bahasa Bengali berarti pedesaan. Bank ini secara khusus memang dirancang untuk melayani orang miskin sehingga disebut ‘banking for the poor’. Sebagaimana halnya Grameen Bank, Bank Gakin di Jember juga menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya. Bank dikelola sendiri warga miskin, 90 persennya perempuan.

Muhammad Yunus bersama Grameen Bank membuktikan gerakan mendayagunakan ekonomi masyarakat bawah dapat berjalan. Sekaligus membuktikan kaum perempuan yang menjadi nasabah utama (98 persen) ternyata mampu melakukan perubahan revolusioner, berhasil melawan kemiskinan.

Sejak tahun 2005 di Kabupaten Jember dikembangkan sebuah inovasi bernama kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) yang dipelopori Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jember. Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung wajah keluarga miskin. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan

suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya 2 institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat). LKMM dikenal dengan istilah Bank Gakin oleh para anggotanya. Istilah ini dipopulerkan pengurus dan anggota LKMM sebagai antitesis terhadap bank formal yang selama ini tidak pernah mau peduli dengan ekonomi keluarga miskin.

Awalnya program ini dicoba untuk diimplementasikan di desa, namun karena wilayah desa dianggap masih terlalu luas, wilayah kerja leuangan mikro masyarakat dipersempit menjadi tingkat dusun. Semakin sempit wilayah kerja diprediksi akan semakin efektif. Setelah melakukan penelitian maka dipilihlah dusun Semenggu dan Mojan, kelurahan Bintoro, kecamatan Patrang sebagai pionir karena masyarakat di kedua lokasi tersebut telah di-black list lembaga perbankan. Dengan modal dana hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 25 juta dan simpanan sukarela anggota, kedua Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat tersebut telah mampu melayani sekitar 30 kelompok yang beranggotakan lebih dari 150 kepala keluarga.

Sebagaimana halnya Grameen Bank, Bank Gakin di Jember juga menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5 sampai 10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan Rp. 50.000 hingga Rp. 1 juta. Masyarakat yang mengajukan kredit tidak perlu menyerahkan proposal usaha, apalagi melalui survei yang berbelit. Proposal bisa

diajukan secara lisan. Dana kredit langsung cair setelah diadakan survei sekilas terhadap usaha yang dijalankan.

Sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2008, secara keseluruhan “Bank Gakin” di kabupaten Jember telah berkembang sebanyak 37 unit yang melayani pengusaha mikro gakin perempuan sebanyak 4.834 orang dengan omset pinjaman sebesar Rp. 14,4 M . Jumlah anggota dan nilai pemberian pinjamannya akan terus berkembang karena berbasis pada pemberdayaan yang hakiki dengan penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab. Sampai saat ini, di Jember telah berdiri 217 Bank Gakin di 217 dusun. Jumlah anggota aktif lebih dari 15 ribu warga miskin. Mayoritas perempuan yang memiliki usaha mikro, seperti pedagang keliling. (DVD dari berbagai sumber)

Bank Gakin

“Grameen Bank” di Indonesia

Jember meraih penghargaan Innovative Government

Award (IGA) Tahun 2010 dari Kemendagri.

Istimewa

Page 57: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Edisi 3 Tahun 2011

57

Galeri Foto

SertijabSertijab Menpera dari Suharso Monoarfa kepada Djan Faridz di Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (19/10). Djan Faridz yang baru saja dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Suharso Monoarfa menyatakan dirinya siap melanjutkan program-program serta kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang ada saat ini.

Inforum/Ristyan Mega Putra

Jabat eratKetua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo memberikan selamat

kepada Djan Faridz usai dilantik menjadi Menpera menggantikan

Suharso Monoarfa.

Kunjungan JICAMenpera Djan Faridz bersama Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh menerima kunjungan perwakilan JICA di Ruang Rapat Menpera di Jakarta untuk membahas investasi perumahan di kota Maja beberapa waktu lalu.

Inforum/Ristyan Mega Putra

Inforum/Ristyan Mega Putra

Talkshow BLU PPP Kemenpera

Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

(BLU PPP) Kemenpera Margustienny Oemar Ali (kiri) saat

melakukan talkshow di i Radio, Jakarta, Senin (14/11). Kemenpera

terus melakukan sosialisasi FLPP kepada masyarakat luas melalui

berbagai media agar mereka bisa memiliki rumah dengan cicilan

murah dengan suku bunga rendah.

Inforum/Ristyan Mega Putra

Paparan Kinerja Kemenpera 2011Refleksi dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2011 Kemenpera di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kemenpera optimis bisa merealisa sikan penyerapan anggaran 90,49 persen hingga akhir tahun 2011 ini.

Tinjau lokasiMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan Menteri Perumahan Rakyat (menpera) Djan Faridz meninjau program perumahan swadaya di kabupaten Karangasem, Bali.

Inforum/Ristyan Mega PutraInforum/Akbar Pandu P.

Page 58: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

58

Agenda

Tanggal 12 Agustus ditetapkan oleh Perserikatan Bang-sa-Bangsa (PBB) sebagai International Youth Day atau Hari Pemuda Internasional yang diperingati setiap ta-

hunnya. Hari Pemuda Internasional digagas pertama kali oleh para perwakilan pemuda yang berkumpul pada acara World Youth Forum (WYF) di Wina, Austria pada tahun 1991. Salah satu hasil rekomendasi WYF adalah pendeklarasian Hari Pemuda Internasional. Tahun 1998 saat konferensi tingkat menteri yang bertanggungjawab untuk urusan kepemudaan tanggal 8-12 Agustus di Libon, Portugal, gagasan Hari Pemuda Internasional kembali dibahas dan merekomendasikan tang-gal 12 Agustus sebagai Hari Pemuda Internasional. Hasil kese-pakatan dari konfe rensi di Lisbon ini kemudian dibawa dan diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1999 (Resolution A/RES/54/120 of 17 December 1999 entitled Policies and Pro-grammes Involving Youth).

Hari Pemuda Interna-sional ini bertujuan mempro-mosikan serta meningkatkan kesadaran antarpemuda akan Program Aksi Pemuda Sedu-nia Tahun 2000 dan Masa De-pan. Ada 10 isu prioritas da-lam program ini; pendidikan, ketenagakerjaan, kelaparan dan kemiskinan, kese hatan, lingkungan, penyalahguna-an obat-obatan, kenakalan

remaja, kegi atan waktu senggang, gadis dan perempuan muda serta ke terlibatan pemuda dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan. Tahun 2010-2011 juga ditetapkan sebagai Tahun Internasional Pemuda (International Year of Youth) yang di mulai pada tanggal 12 Agustus 2010 hingga 12 Agustus 2011 dengan tema ‘Tahun Kita, Suara Kita’ (Our Year Our Voice).

Pesan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada penye-lenggaraan Hari Pemuda Internasional pertama pada tahun 2000 mengajak pemerintahan di seluruh dunia lebih res-ponsif terhadap aspirasi pemuda untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, serta peka terhadap tututan pemuda untuk terlibat sebagai sebuah solusi ketimbang sebagai masalah. Setelah 10 tahun, pesan ini diadopsi dengan menjadikannya tema pera yaan Tahun Pemuda Internasional yang diadopsi

dalam Sidang Umum PBB ta-hun 2009 (Resolution 64/134 proclaiming the International Year of Youth from 12 August 2010 to 11 August 2011). Per-ingatan Tahun Pemuda Inter-nasional ini bertujuan untuk menjangkau seluruh ge nerasi, budaya, agama dan peradaban dan mempromosikan cita-cita perdamaian, menghormati hak asasi manusia dan solidaritas. (DVD dari berbagai sumber)

Hari Pemuda Internasional

“Ubah Dunia Kita”the arrogance of age must submit to be taught by youth (Edmund Burke)

2011 – Change Our World (Ubah Dunia Kita) 2010 – Dialogue and Mutual Understanding (Dialog dan Saling Pengertian)2009 – Sustainability: Our Challenge. Our Future. (Keberlanjutan: Tantangan Kita, Masa Depan Kita)2008 – Youth and Climate Change: Time for Action (Pemuda dan Perubahan Iklim: Waktu untuk Bertindak)2007 – Be seen, Be heard: Youth Participation for Development (Dilihat, Didengar: Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan)2006 – Tackling Poverty Together (Menangani Kemiskinan Bersama)2005 – WPAY+10: Making Commitments Matter (WPAY+10: Pentingnya Membuat Komitmen)2004 – Youth in an Intergenerational Society (Pemuda dalam Masyarakat Antargenerasi)2003 – Finding Decent and Productive Work for Young People Everywhere (Mencari Pekerjaan yang Layak dan Produktif Bagi Kaum Muda di Seluruh Dunia)2002 – Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development (Sekarang dan Masa Depan: Aksi Pemuda untuk Pembangunan Berkelanjutan)2001 – Addressing Health and Unemployment (Mengatasi Pengangguran dan Kesehatan) First Observance of International Youth Day 2000 (Peringatan Pertama Hari Pemuda Internasional Tahun 2000)

Tema Hari Pemuda Internasional

Istimewa

Page 59: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

PROSEDUR DAN PERSYARATANPENGAJUAN BUM/BM Rp. 15 JUTA

A. PERSYARATAN UMUM

B. PERSYARATAN PENGAJUAN BUM ATAU BM

C. MEKANISME PENGAJUAN BUM ATAU BM

D. BESARAN BUM/BM

E. SIMULASI TAMBAHAN BUM/BM

F. BANK PELAKSANA

1.2.3.

4.5.

PNS Aktif golongan I, II dan IIIMemiliki masa kerja paling singkat 5 tahunBelum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNSBelum memiliki rumahKhusus untuk permohonan BM, harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atastanah yang sah (sesuai Peraturan Bank Pelaksana)

1.

2.3.4.

Fotokopi KARPEG dan SK Kepangkatan terakhirSurat Pernyataan Belum Memiliki Rumah

1.

2.

3.

Berkas dokumen pengajuan BUM atau BM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR/KMR ke Bank Pelaksana

Seluruh Proses Pengajuan BUM atau BM dilakukan melaui Bank Pelaksana yang telah bekerja sama dengan BAPERTARUM-PNS

Bank Pelaksana akan mencairkan dana BUM atau BM, setelah menyetujui permohonan KPR/KMR dan Tambahan BUM/BM yang diajukan oleh PNS

Mengisi formulir Permohonan Tambahan BUM atau BM yang direkomendasikan oleh atasan langsung (dapat diperoleh melalui situs www.bapertarum-pns.co.id atau Bank Pelaksana)

Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana

Besaran BUM/BM adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Bantuan yang tidak dikembalikan (BUM/BM)Adalah bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakayat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 01/KPTS/1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang besarannya sesuai dengan Golongan ruang masing-masing PNS, yaitu: Golongan I : Rp. 1.200.000,-Golongan I : Rp. 1.500.000,-Golongan III : Rp. 1.800.000,-

Bantuan yang dikembalikan (Tambahan BUM/BM)Adalah bantuan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang besarannya adalah:

Golongan I : Rp. 13.800.000,-Golongan II : Rp. 13.500.000,-Golongan III : Rp. 13.200.000,-

Untuk bantuan yang dikembalikan, dikenakan bunga dengan sistem annuitas sebesar 6% per tahun dengan masa pengembalian disesuaikan dengan jangka waktu KPR/KMR

Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS saat ini adalah:1. PT. Bank Tabungan Negara2. PT. Bank BUKOPIN3. PT. BPD Sumatera Utara4. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Atau lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

NO GOL. I GOL. II GOL. III KET

1 BUM/BM 1.200.000 1.500.000 1.800.000 BANTUAN

2 TAMBAHAN 13.800.000 13.500.000 13.200.000 PINJAMAN

TOTAL 15.000.000 15.000.000 15.000.000

JENISBANTUAN

1 13.800.000 13.500.000 13.200.000

2 6% 6% 6%

3 118.407 115.833 113.259

NO GOL. I GOL. II GOL. III JENISBANTUAN

TAMBAHANBUM/BM

BUNGAANNUITAS

CICILAN/BULAN

Keterangan: asumsi jangka waktu 15 tahun

Untuk informasi, hubungi :

BAPERTARUM - PNSWisma Iskandarsyah Blok B2 & B3

Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta 12160Telp. 021-7278 7085,7279 7087,7279 7089, Fax. 021-7279 7086

Situs: www.bapertarum-pns.co.id

PNS

BAPERTARUM - PNS

1.

2.

Page 60: Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

Badan Layanan Umum (BLU)

Pusat Pembiayaan Perumahan

Kementerian Perumahan Rakyat

Jl. Patiunus No. 75 Kebayoran Baru, Jakarta 10130

Telp. 021 7220050 Fax. 021 72801507

Situs: www.bluppp.com

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Rusun merupakan

penyaluran pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui Bank Pelaksana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dalam kepemilikan rumah yang dibeli dari pengembang. Program ini dilaksanakan oleh BLU PPP Kementerian

Perumahan Rakyat.

Spesifikasi Program KPR Sejahtera Tapak- Bebas PPN untuk harga rumah s/d Rp. 70 juta- Bunga 8.15% s/d 8.50% per tahun- Nilai KPR Rp. 50 juta s/d Rp. 80 juta

Uang muka paling sedikit 10% dari harga rumah

Spesifikasi Program KPR Sejahtera Rusun- Bunga 9.25% s/d 9.95% per tahun- Nilai KPR Rp. 90 juta s/d Rp. 135 juta

Uang muka paling sedikit 12,5% dari harga unit

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)