Top Banner
Kelompok 12 1. Pradita Dwi Ayussi 2. Supriyatiningsih 3. Septiani Putri W UNIVERSITAS PAMULANG- 2012
20

kebijakan stabilisasi

Aug 08, 2015

Download

Documents

Upie Aza
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: kebijakan stabilisasi

Kelompok 12

1. Pradita Dwi Ayussi2. Supriyatiningsih3. Septiani Putri W

UNIVERSITAS PAMULANG-2012

Page 2: kebijakan stabilisasi

Stabilisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk memperbaiki keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mengurangi inflasi dan memperkuat posisi neraca pembayaran internasional.

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KEBIJAKAN STABILISASI PEMERINTAH?

Tugas dari kebijaksanaan stabilisasi adalah mencapai/menghasilkan tingkat permintaan (demand) sesuai dengan yang diharapkan, dan pada saat yang sama dapat menurunkan tingkat inflasi, tanpa mengakibatkan menganggurnya faktor-faktor produksi.

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang kemudian lebih dikenal dengan kebijaksanaan stabilisasi pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat dikelompokkan ke dalam Kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksanaan Fiskal.

Page 3: kebijakan stabilisasi

KEBIJAKAN STABILISASI

FISKAL

MONETER

PENAWARAN

AKTIF (DISKRESIONER)

PASIF (NONDISKRESIONER)

EKSPANSIF

KONTRAKTIF

EKSPANSIFKONTRAKTIF

Page 4: kebijakan stabilisasi

Kebijakan fiskal (fiscal policy) atau disebut juga kebijakan anggaran (budgetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalarn perekonomian. Kebijakan fiskal dapat dibedakan ke dalam kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (discretionary fiscal policy) dan kebijakan fiskal yang pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscalpolicy).

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program program pengeluarannya, dan hal ini dapat bersifat ekspansif (expansionary fiscal policy) ataupun kontraktif (contractionary fiscal policy).

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G dan/atau penurunan penerimaan pajak (T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal yang kontraktif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah(G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian.

KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER

Page 5: kebijakan stabilisasi

Kebijakan fiskal nondiskresioner  (nondiscretionary policy) atau disebut juga penstabil otomatis atau melekat (automatix or builtin stabilizers) adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan surplus pemerintah) selama periode resesi,  tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan (Samuelson and Nordhaus, 1992; dan McConnel and Brue, 1990).

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Stabilisator otomatis adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian menuju resesi, tanpa perubahan hukum pajak, karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun.

KEBIJAKAN FISKAL NONDISKRESIONER

Page 6: kebijakan stabilisasi

Kebijakan moneter (monetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit dan sistem perbankan. 

Dalam implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat : 1. Ekspansioner (expansionary monetary policy) yaitu kebijakan

moneter yang dilakukan melalui peningkatan uang beredar (Ms) dan/atau penurunan tingkat bunga(i) dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian; ataupun

2. Kontraksioner  (contractionary monetary policy) yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar (Ms) dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian.

KEBIJAKAN MONETER

Page 7: kebijakan stabilisasi

Secara teoritis, terdapat 4 pilihan bauran kebijakan moneter

dan fiskal, yaitu:

(i) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar;

(ii) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat;

(iii)Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar; dan

(iv)Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat.

Page 8: kebijakan stabilisasi

Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu: kebijakan ketat maupun kebijakan longgar (a tight or a loose policy). Ketika keduanya bersama-sama memilih kebijakan pengetatan maka tingkat inflasi cenderung rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi), sedangkan ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang longgar maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka pengangguran cenderung rendah.

Sementara itu, apabila salah satu otoritas kebijakan membuat kebijakan pengetatan sedangkan yang lain membuat kebijakan pelonggaran atau sebaliknya, maka tingkat pengangguran dan inflasi cenderung berada pada tingkat sedang.

Pembiayaan fiskal defisit yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflation). Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Page 9: kebijakan stabilisasi

Pemerintah perlu bertindak aktif terhadap ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Pada saat perekonomian lesu, sebagai akibat dari banyaknya sumber daya yang menganggur, ia perlu dirangsang dengan serangkaian kebijaksanaan yang mampu mendorong pertumbuhan dan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya pada saat perekonomian overheating, pemerintah juga perlu bertindak aktif untuk mendinginkan mesin ekonomi yang memanas, dalam istilah ekonomi makro, kebijaksanaan pemerintah yang bersifat aktif ini disebut sebagai discretionary policy atau Keynesian leaning againsts the wind.

Pertanyaannya, apakah stabilisasi ekonomi sepenuhnya dapat dicapai dengan kebijaksanaan yang bersifat aktif ini? Jawabnya: mungkin iya, mungkin juga tidak.

Apakah Kebijakan Seharusnya Aktif atau Pasif ?

Page 10: kebijakan stabilisasi

Kebijaksanaan pemerintah yang aktif dapat tidak berfungsi apabila terjadi hambatan-hambatan sebagai berikut.

Pertama, apabila terdapat selang waktu (lag) yang panjang dari saat perekonomian tidak stabil hingga dampak dari kebijaksanaan dapat berfungsi seperti yang diinginkan.

Kedua, apabila kredibilitas dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah rendah.

Ketiga, apabila terdapat ekspektasi rasional (rational expectation) dalam perilaku ekonomi masyarakat.

Page 11: kebijakan stabilisasi

Friedman berpendapat bahwa dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat adalah rasional, bank sentral seyogyanya menjalankan Fixed rule policy. Dengan kebijaksanaan ini, maka unsur ketidakpastian yang melekat pada feedback rule policy dapat dihilangkan dan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dalam kasus ini, maka fixed rule policy akan bersifat superior terhadap feedback rule policy. Bank sentral konsisten pada kebijaksanaan moneter yang didasarkan pada pertumbuhan uang beredar yang tetap.

Apabila masyarakat tidak mempunyai ekspektasi rasional, maka saran Keynes akan lebih baik karena lebih efisien dibandingkan dengan saran Friedman. Dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat tidak rasional, maka discretionary policy bersifat superior terhadap fixed rule policy.Pemerintah akan cenderung mendorong uang beredar apabila pertumbuhan ekonomi menurun dan sebaliknya.

Page 12: kebijakan stabilisasi

Apakah Kebijakan Seharusnya menurut Aturan atau Kebijaksanaan ?

Kebijakan dilakukan menurut aturan jika pembuat kebijakan mengumumkan sebelumnya bagaimana kebijakan akan merespons berbagai situasi dan berkomitmen untuk mengikutinya melalui pengumuman ini. Kebijakan dilakukan dengan kebijaksanaan jika pembuat kebijakan bebas menanggapi peristiwa ketika mereka muncul dan memilih apapun kebijakan yang pembuat kebijakan anggap perlu pada waktu itu.

Perbedaan antara aturan vs kebijakan berbeda dari perdebatan antara kebijakan pasif vs aktif. Kebijakan dapat dilakukan menurut aturan dan bisa baik pasif atau aktif.

Suatu aturan kebijakan aktif dapat menspesifikasi :Pertumbuhan uang = 3% + (Tingkat Pengangguran – 6%)Aturan ini mencoba menstabilkan perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan uang ketika perekonomian mengalami resesi.

Page 13: kebijakan stabilisasi

Apakah utang pemerintah dan defisit anggaran tahunan ?

Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak daripada mengumpulkan melalui pajak, ia memiliki defisit anggaran, yang didanai dengan meminjam dari sektor swasta.

Defisit Tahunan (2012)Defisit Tahunan (2011)

Defisit Tahunan (2010)Defisit Tahunan (2009)

Defisit Tahunan (2008)Defisit Tahunan (2007)

Uta

ng

Nasio

nal

Utang pemerintahadalah akumulasi

semua defisit tahunan yang lalu. Tahun 2012,

utang pemerintah RI sekitar Rp 1.990,66

triliun

Page 14: kebijakan stabilisasi

Utang atau dalam konteks ini utang negara berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.

Fungsi Utang1. untuk menutupi defisit anggaran (APBN)2. menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam

pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, dimana seringkali terjadi di awal tahun anggaran dan instrumen yang sering digunakan adalah Surat Berharga Negara atau biasa disebut SBN. Dalam pelaksanaanya SBN dijual lebih banyak porsinya di awal tahun atau semester awal dibandingkan pada semester akhir, strategi ini dikenal dengan strategi front loading.

3. dapat dijadikan solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya.

4. dapat memitigasi risiko utang agar tetap terkendali sesuai perencanaan awal dan tidak memberikan beban berlebih pada APBN.

Pengertian dan fungsiUTANG NEGARA

Page 15: kebijakan stabilisasi

Pendukung pandangan tradisional berpendapat konsumsi saat ini lebih penting daripada pendapatan seumur hidup untuk konsumen yang menghadapi batasan peminjaman, yang merupakan batas berapa banyak seseorang bisa meminjam dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lain.

Pandangan Tradisional atas Utang Pemerintah(Keynesian)

Seorang yang ingin mengkonsumsi lebih banyak daripada pendapatan sekarang mungkin karena ia mengharapkan pendapatan yang lebih penting di masa depan harus melakukannya dengan cara meminjam. Jika ia tidak dapat meminjam untuk membayar konsumsi sekarang, atau hanya bisa meminjam dalam jumlah yang terbatas, maka pendapatannya sekarang menentukan pengeluarannya, tanpa memperhatikan berapa pendapatannya seumur hidup. Dalam hal ini, pemotongan pajak yang didanai oleh utang meningkatkan pendapatan dan konsumsi sekarang, meskipun pendapatan masa depan lebih kecil.

Esensinya, bila pemerintah memotong pajak sekarang dan meningkatkan pajak masa depan, pemerintah memberi pinjaman kepada pembayar pajak. Untuk seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman tetapi tidak mampu, pemotongan pajak akan memperbesar peluangnya dan mendorong konsumsi. Peningkatan konsumsi dan juga permintaan agregat mendorong peningkatan produksi.

Page 16: kebijakan stabilisasi

Konsumen melihat ke depan beranggapan bahwa pajak lebih rendah sekarang berarti pajak lebih tinggi nantinya, membuat konsumsi tidak berubah. “Pemotongan pajak hanyalah penundaan pajak” Menurut pandangan Richardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang akan meningkatkan pendapatan sekarang, tetapi tidak mengubah pendapatan atau konsumsi seumur hidup seseorang.

Ketika pemerintah meminjam untuk membayar belanjanya saat ini    ( G lebih tinggi), konsumen rasional melihat ke depan pada pajak masa depan yang dibutuhkan untuk mendukung utang ini. Menurut pendapat ini, konsumen mendasarkan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan

Kebijakan defisit anggaran tidak meningkatkan permintaan karena peningkatan pendapatan disalurkan ke tabungan untuk berjaga-jaga terhadap peningkatan beban pajak di masa yang akan datang. Dengan demikian defisit anggaran tidak efektif.

Page 17: kebijakan stabilisasi

PANDANGAN NEOKLASIK

Kelompok Neoklasik menyimpulkan bahwa kebijakan defisit anggaran cenderung merugikan perekonomian. Menurut mereka hubungan kekerabatan antargenerasi renggang. Mereka mengetahui bahwa kebijakan defisit anggaran di masa sekarang berarti memberikan beban pajak kepada anak cucu mereka, tetapimereka tetap melaksanakannya.

Karena mereka tidak peduli terhadap peningkatan beban pajak anak cucu mereka di masa yang akan datang, mereka menjawab kebijakan defisit anggaran mereka dengan peningkatan konsumsi di masa sekarang.

Jika kondisi perekonomian sudah dalam kesempatan kerja penuh (full employment), maka peningkatan konsumsi mengakibatkan pengurangan tabungan dan meningkatnya suku bunga. Peningkatan suku bunga selanjutnya menyebabkan turunnya investasi (crowding out) dan pendapatan nasional.

Page 18: kebijakan stabilisasi

Pendukung pandangan Ricardian berasumsi orang itu rasional ketika membuat keputusan seperti berapa banyak pendapatan mereka untuk dikonsumsi dan berapa banyak untuk ditabung. Ketika pemerintah meminjam untuk membayar belanja saat ini, konsumen rasional melihat ke depan untuk mengantisipasi pajak masa depan yang dibutuhkan untuk mendukung utang ini.

Satu argumen dari pandangan tradisional adalah masyarakat miopia : mereka melihat penurunan pajak sebagai alasan untuk meningkatkan konsumsi mereka karena ‘kemakmuran’ baru ini. Mereka tidak melihat bahwa ketika kebijakan fiskal ekspansif didanai melalui obligasi, mereka akan harus membayar pajak lebih banyak di masa depan karena obligasi hanyalah penundaan-pajak.

Konsumen Miopia (berpikir-pendek)

Page 19: kebijakan stabilisasi

KESIMPULAN

Ada hubungan timbal balik antara kebijakan defisit anggaran dan variabel moneter. Kebijakan fiskal mempengaruhi instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempengaruhi instrumen kebijakan fiskal.

Hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan. Jika dampak moneter defisit anggaran bersifat ekspansif, maka dampak ekspansi moneter akan bersifat kontraktif.

Sedikit atau banyak kebijakan defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, kurs, dan tingkat harga (inflasi).

Page 20: kebijakan stabilisasi

Terima Kasih...