Kebijakan Sik Pmkdr

Kebijakan PMKDR Dalam Sistem

Kebijakan PMKDR Dalam Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

Informasi Kesehatan (SIK)

Pusdatin Kemenkes RI, 2013

Topik

1.Dasar Hukum Pengembangan SIK

2.Komponen dan Hasil Penilaian SIK

3.Overview SIK

4. Integrasi Penilaian Mandiri Kualitas

Data Rutin (PMKDR) kedalam SIK

Dasar Hukum Pengembangan

SIK

UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

BAB BAB XXIVIVINFORMASI KESEHATANINFORMASI KESEHATAN

Pasal 168Pasal 168(1)(1)Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang

efektif efektif dan efisien diperlukan dan efisien diperlukan informasi kesehataninformasi kesehatan..(2)(2)Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud padaInformasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi melalui sistem informasi dan dan melalui melalui lintas sektor.lintas sektor.

(3)(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasiKetentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan diatur dengan Peraturan Pemerintah.Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum

Pengembangan SIK

PP Nomor 38 Tahun 2007dalam hal dalam hal pembagian urusan pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan pemerintahan bidang kesehatan

pemerintahpemerintah bertanggung jawab dalam bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional skala nasional dan dan fasilitasi fasilitasi pengembangan pengembangan sistem informasi kesehatan daerahsistem informasi kesehatan daerahpemerintah daerah provinsi pemerintah daerah provinsi bertanggung bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan kesehatan skala provinsiskala provinsipemerintah daerah kabupaten/kota pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan informasi kesehatan skala kabupaten/kotaskala kabupaten/kota

Dasar Hukum

Pengembangan SIK

• World Health Assembly 2011 and agreed as a resolution no 58.33 entitled: Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance, while health information (and also health information technology) has been considered as one of the main tool to achieve universal coverage.

• UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN : ps 4 f ttg portabilitas ps 15 ayat 1 ttg kewajiban BPJS memberikan no tunggal untuk peserta dan anggota keluarga • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS : ps 4 f ttg portabilitas ps 13 a ttg no identitas tunggal

Dasar Hukum

Pengembangan SIK

• WHA Resolution no 58.28 in 2005 “information and communication technology in health” eHealth has been considered as the cost-effective and secure use of information and communications technologies in support of health and health-related fields

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 192/Menkes/SK/VI/2012 tentang Roadmap Sistem Informasi Kesehatan Nasional

• Keputusan Menteri Kesehatan No. 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan SIKNAS Online;

• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SK.VI.1111 Tahun 2007 tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan SIKNAS Online

Dasar Hukum

Pengembangan SIK

KOMPONEN DAN HASIL

PENILAIAN SIK

Komponen Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

1.1. Data sources Data sources : : facility based and community basedfacility based and community based

2.2. Indicator Indicator : : input, process, output, outcome, impactinput, process, output, outcome, impact

3.3. Data management Data management : : data cdata collectionollection, data, data processing processing, , data data utilizationutilization, data , data disseminationdissemination, and data analysis, and data analysis

4.4. Data quality Data quality : : Health Status, HS indicators, RF Health Status, HS indicators, RF indicatorsindicators

5.5. Dissemination and useDissemination and use : : for information, planning, for information, planning, implementationimplementation

6.6. ResourcesResources : : policy and planning, infrastructure, policy and planning, infrastructure, institution, HR & financinginstitution, HR & financing

Hasil Assessment SIK(HMN-WHO Assessment Tool ver 1.97)

Canada

Thailand

Mexico

Uzbekistan

South Africa

Vietnam

Haiti

Ghana

Eritrea

Uganda

Senegal

Yemen

Central African Republic

Niger

Indonesia

Stakeholders:Depkes WHO, Donor agencies, BPS Dinkes Provinsi (6 prov):BKKBN LAMPUNG, DIY,JATIM,Kemdagri BALI, KALTIM, DAN SULSEL Kemkominfo

Masalah SIK

Governance

Fragmented

Demand on eHealth

adoption

Permasalahan

SIK

• 600+ Jumlah Indikator yg harus dilaporkan tiap negara berkembang per tahun

• 12+ Jumlah Database untuk program HIV/AIDS dalam satu negara,tidak terintegrasi

• 16+ Form Laporan bulanan

• 100 cm lebar register utk pelayanan di klinik ARV / PMTCT / TB

• 860 jenis pertanyaan standar DHS

Beban Pencatatan & Pelaporan

Permasalahan

SIK

Jumlah Indikator Area Program

102102 Kesehatan AnakKesehatan Anak

1515 Kesehatan JiwaKesehatan Jiwa

148148 Kesehatan ReproduksiKesehatan Reproduksi

292292 Kesehatan RemajaKesehatan Remaja

9898 Pengobatan essentialPengobatan essential

142142 HIV/AIDSHIV/AIDS

5757 TBTB

2727 MalariaMalaria

Permasalahan

SIK

Solusi Masalah SIK

Governance-StandarisasiMinimum data setHealth data dictionary

-Regulasi (NSPK, roadmap, PP) tim perumus dan komli

Fragmented-Integrasi: SIKDA Generik-Protocol Data Exchange

Demand on adoption e

Health-Komputerisasi-Data Ware House

Overview SIK

Overview SIK

BANK

DATA

BANK

DATA

SURVEYSURVEY

Analisis-AEM-16 tools WHO

Analisis-AEM-16 tools WHO

Dashboard-Statplanet -Peta GIS-DataPimpinan

Dashboard-Statplanet -Peta GIS-DataPimpinan

Reports-MDGs-IKU-INPRES -SPM-Profil

Reports-MDGs-IKU-INPRES -SPM-Profil

Fasilitas Kesehatan

(Facility based)

(Community based)

A B

A.Alur Data Otomatis

B. Alur Data Manual

Alur Data SIK

Alur Data Manual

Laporan data pelayanan puskesmas dikirim ke kabupaten/kota.

Kab/kota melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh Puskesmas

Rekapitulasi laporan ini dikirim melalui komputer yang tersambung dengan jaringan langsung ke Data Warehouse di Kementerian Kesehatan (471 Dinkes kab/kota, 33 DinKes Prov), telah difasilitasi komputer dan jaringan oleh Pusdatin lewat Jaringan SIKNAS

KEGIATAN PUSKESMAS

DATA (by product)

CATATAN

REGISTER REKAP HARIAN /BULANAN

REKAP TAHUNAN

LAPORAN BULANAN

LAPORAN TAHUNAN

KOHORT

SP2TP

SIMPUS manual

Data terpilih

INDIKATOR (ke Dinkes)

Alur data otomatis

Puskesmas melakukan entri data melalui aplikasi, data langsung terkirim ke data warehouse Kementerian Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil rekapitulasi data Puskesmas.

Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian kesehatan, serta stakeholder (dengan pengaturan tersendiri) dapat mengambil rekapitulasi data Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan (laporan, analisa data, penelitian)

No Kegiatan Indikator2010 2011 2012

1 Pengolahan Data dan Informasi kesehatan

% ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota per tahun

Target 60 %Capaian 85,6 %



% provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan

Target 40 %Capaian 60 %

Target 45 %Capaian 65, %


% Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi -



Target tidak tercapai

Capaian < 60%

Indikator Pencapaian Renstra Pusdatin Tahun 2011 - 2012

Integrasi PMKDR

Kedalam SIK

1. Mortality Analysis (ANACoD)


2. National Burden of Disease (NBD)


3. Routine Data Quality Assessment (RDQA)


4. Data Quality AssessMent And Adjustment (DQAA)


5. Health Expenditure Tracking via National Health Accounts (NHA)

5. Health Expenditure Tracking via National Health Accounts (NHA)

6. Service Availability And Readiness Assessments (SARA)


7. Child Mortality Estimation (CME)

7. Child Mortality Estimation (CME)

8. Tuberculosis Estimation Workbook (TB)

8. Tuberculosis Estimation Workbook (TB)

9. Maternal Mortality Assessment (MMR)


10. Lives Saved Tool (LiST)


11. Equity Analyses 11. Equity Analyses

12. Health Dispar ities Calculator (HD Calc)

12. Health Dispar ities Calculator (HD Calc)

13. Health Progress and Systems Performance Review (HPSPR)

13. Health Progress and Systems Performance Review (HPSPR)

14. Policy Analysis: From theory to practice

14. Policy Analysis: From theory to practice

15. Communication of Data

15. Communication of Data

Pengembangan Tools Analisis

PMKDR







Tool Pemantauan ketersediaan & kesiapan layanan kesehatan terintegrasi ke SIKDA generik

GF 2013

GF 2012

Pengembangan Tools Analisis

Review, diadaptasi/adopsi dan dikembangkan untuk kegiatan review, monitoring & evaluasi

program kesehatan

GF 2014







11. Equity Analyses 11. Equity Analyses



PMKDR

Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin : suatu metode yang dirancang untuk

staf pengolah data program kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, atau

kabupaten/kota dalam menilai kualitas data rutin dan meningkatkan kualitas

data .

PMKDR meliputi : kelengkapan, keakuratan, konsistensi, dan kualitas

komponen sistem pemantauan program

Tujuan integrasi ke dalam kegiatan rutin adalah untuk meningkatkan kualitas

data secara efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

Integrasi PMKDR

Metode : Pada tahap awal pengembangan PMKDR, Pusat Data dan Informasi menginisiasi upaya untuk peningkatan kualitas data dengan memilih program dan indikator kunci untuk dinilai kualitas datanya.

Pada tahap selanjutnya diharapkan masing-masing program dapat mengembangkan dan mengaplikasikan PMKDR untuk indikator lainnya

Pengintegrasian PMKDR ke dalam kegiatan manajemen data di masing-masing program dan SIK di setiap jenjang (Pusat, Provinsi, Kab/kota) dan dapat dilakukan pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi dan/atau kegiatan bimbingan teknis.

1. Meningkatkan kepercayaan para pengambil kebijakan terhadap kualitas 1. Meningkatkan kepercayaan para pengambil kebijakan terhadap kualitas data rutindata rutin

2. Meningkatkan2. Meningkatkan penggunaanpenggunaan data rutin sebagaidata rutin sebagai dasar untukdasar untuk perencanaanperencanaan dan menentukan prioritas programdan menentukan prioritas program

3. Mengurangi ketergantungan pada data survei, sehingga terjadi efisiensi 3. Mengurangi ketergantungan pada data survei, sehingga terjadi efisiensi anggaran untuk survei yang tidak perluanggaran untuk survei yang tidak perlu

4. Agar pengguna data mengetahui seberapa jauh kualitas publikasi data 4. Agar pengguna data mengetahui seberapa jauh kualitas publikasi data dan informasi yang akan digunakannya. Misal : profil kesehatan, dan informasi yang akan digunakannya. Misal : profil kesehatan, diberi keterangan diberi keterangan ““Data telah dinilai kualitasnya dengan Data telah dinilai kualitasnya dengan kelengkapan sekian %, keakuratan sekian % dan konsistensi sekian kelengkapan sekian %, keakuratan sekian % dan konsistensi sekian %%””..

5. Mendukung sistem kesehatan nasional (SKN).5. Mendukung sistem kesehatan nasional (SKN).

Manfaat Integrasi PMKDR

Rencana Tahapan Integrasi PMKDR

Pengembangan Pedoman (Juknis) dan Modul, 2012Pengembangan Pedoman (Juknis) dan Modul, 2012

Pelatihan pelatih pusat dan 24 provinsi GF-HSS, 2012Pelatihan pelatih pusat dan 24 provinsi GF-HSS, 2012

Pelatihan petugas 138 kabupaten/kota GF-HSS, 2013Pelatihan petugas 138 kabupaten/kota GF-HSS, 2013

Pelatihan pelatih pusat dan 9 provinsi (diluar GF-HSS), Pelatihan pelatih pusat dan 9 provinsi (diluar GF-HSS), 20132013

Pelaksanaan penilaian kualitas data di 64 Puskesmas, di Pelaksanaan penilaian kualitas data di 64 Puskesmas, di 16 kab/kota dan 4 provinsi wilayah GF-HSS, 201316 kab/kota dan 4 provinsi wilayah GF-HSS, 2013

Ruang Lingkup PMKDR

30

1. Di kantor/ di atas meja

2. Pemeriksaan langsung di Unit/fasilitas kesehatan

Contoh Hasil PMKDR : Telaah Laporan Rutin

Konsistensi capaian indikator : Rasio capaian CNR TB tahun 2011 terhadap

capaian 3 tahun terakhir (2008-2010)

Akurasi Data Capaian CNR TB

Konsistensi antar indikator : Rasio evaluasi kasus TB (semua tipe) terhadap kasus TB

(semua tipe) yang diobati

Konsistensi Eksternal Data Sasaran Program

Konsistensi Cakupan K1 Data Rutin dengan Hasil Survei

Contoh Hasil PMKDR : Telaah Laporan Rutin

Contoh Hasil PMKDR : Verifikasi Data

PUSKESMASPUSKESMAS

REGISTER / KOHORT

REKAP BULANAN/ LAPORAN


Program

TU / SIK

Dinkes Kab/Kota

Program

SIK


REKAP BULANANBANK DATA

VR : 85%

VR : 95%

VR : 105%

VR : 89%

VR : 89% VR :

115%

VR : 115%

VR : Verifikasi Rasio> 85% & < 115% : akurat< 85% : over reporting> 115% : under reporting

Contoh Hasil PMKDR : Penilaian Sistem M & E

SekianDan

Terima Kasih

Kebijakan Sik Pmkdr

Documents