KEBIJAKAN PUBLIK - Gede · PDF filekebijakan dari formulasi, implementasi, ... Mempertimbangkan kriteria aksestabilitas dari segi : ... 6. Pembuatan keputusan

KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Gede Sandiasa

(Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik)

FISIP Universitas Panji Sakti Singaraja

BAB I PENDAHULUAN

Pentingnya peranan pemerintah dalam pembangunan kiranya tidak perlu

diragukan lagi. Tanpa ikut campur tangannya pemerintah, pembangunan tidak

akan berhasil atau sekurang-kurangnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Tetapi

bagaimanapun baiknya dan efesiensinya suatu aparat pemerintah, setiap birokrasi

selalu mengandung keterbatasan. Langkah-langkah tindakannya selalu mengikuti

pola kebijaksanaan umum atau menunggu petunjuk-petunjuk dari atasan, dan

dilakukan melalui jalur-jalur formal dan jenjang hirarki yang telah ditetapkan.

Jalur dan jenjang-jenjang hirarki ini kerap kali terlalu panjang dan cukup rumit,

sehingga berakibat tindakan-tindakannya tidak cepat dan tidak luwes. Akibatnya

pemerintah kurang peka terhadap masalah-masalah khusus yang timbul di daerah

dengan cepat dan silih berganti.

Karena kurang peka dan kurang cepat tanggap terhadap masalah-masalah

dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak, maka dalam memenuhi

kebutuhan daerah, pemerintah cendrung mementingkan hasil-hasil kuantitatip

saja. Karena terdorong oleh usaha mengejar jumlah output dan sasaran waktu

yang ahrus dicapai, maka para petugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya

tidak sempat memikirkan bagaimaa output yang seharusnya dihasilkan. Padahal

masyarakat justru sangat berkepentingan terhadap sasaran output yang harus

dicapai. Seharusnya masyarakat mengambil bagian dan memegang peranan

penting dalam pembangunan serta berpengaruh terhadap keberhasilan

pembangunan di daerah.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah, sering juga

terjadi persepsi yang berbeda ini, menurut Subanda (1994) diakibatkan oleh

faktor-faktor : struktur birokrasi, sumber daya dan sistem komunikasi yang ada

masing-masing daerah.

Dengan analisis diharapkan bagaimana agar suatu produk kebijakan

dengan judgement moral yang tinggi, sebab tidak diinginkan adanya formulasi

kebijakan publik in a moral vacuum (Horrington, 1996) dan berdimensi

kemanusiaan (Hoksbergen, 1986) atau ―the collective life‖, Terry Cooper (dalam

Harington diakuinya kebenaran yang hakiki dari setiap orang. Jane Mansbridge

(dalam Lynn, 1995) social arrangement sebagai ungkapan lain dari kebijakan

publik harus mencirikan diri pada ―public spirits‖ artinya keberpihakannya benar-

benar pada rakyat utamanya masyarakat yang lemah. Chambers (1988)

menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan untuk rakyat, dari rakyat dan oleh

rakyat. Dengan demikian nafas demokrasi diakui oleh para pembuat kebijakan,

diperlukan adanya partisipasi politik semua pihak ―Partisipatory Public Policy‖

melalui Public Fora (Peter De Leon, 1994) Perumusan dan implementasi

kebijakan hendaknya terhindar dari paham profesionalisme yang sempit.

Tampaknya jalan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat bagi golongan

profesionalisme, tidak begitu mudah. Tidak mudah secara mental dan kultural

demikian juga secara teknis. Sekarang ini hal yang penting disadari adalah

diperlukan sikap mental tertentu bagi golongan profesional yang dalam kenyataan

berasal dari kelas menengah, bahkan lingkungan elit, untuk berorientasi kepada

rakyat kecil, dalam konteks dan struktur birokrasi dan sistem nilai yang berlaku

dalam proses pembangunan ini. Para profesionalisme bisa menimba bahan bahkan

ilmu serta teknologi dari rakyat, sebab menurut pengalaman gagasan yang lahir

dari proses itu mudah dimengerti oleh masyarakat karena disusun berdasarkan

logika rakyat, bukan berdasarkan kemampuan kaum profesional yang biasanya

bekerja diatas meja, sehingga sulit untuk dipahami apa yang mereka programkan

(Chamber, 1988). Public Fora merupakan media untuk mewujudkan ―public

conversation‖ (Harington, 1996), untuk mengetahui apa yang diinginkan dan

diketahui rakyat, untuk kemudian dikompensasikan dengan kaum profesional

dengan berbagai dalil ilmiah yang dimilikinya, sehingga ada sinkronisasi antara

keinginan rakyat dengan Policy makers, juga dalam upaya untuk mengangkat

Human dinity, Lasswell & Kaplan, 1950 (dalam Peter de Leon, 1994) dari rakyat

itu sendiri, bagaimana berupaya mendudukkan manusia dalam posisi yang setara

antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini antara Policy makers dengan

target group yang dikehendaki. Dengan melalui apa yang disebut oleh Habermas

(__________, 1994) dengan ―Communicative competence‖. Semua hal ini

diupayakan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan peranan masyarakat dalam proses pembangunan, Gant

(dalam Syamsi, 1986 : 112) menyatakan bahwa peranan masyarakat antara lain :

1. Masyarakat merupakan target dari proses pembangunan.

2. Masyarakat merupakan instrumen pembangunan.

3. Masyarakat mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Menurut R. Mayer dan Ernest Green Wood (1984). Penelitian kebijakan

menaruh perhatian pada proses mencapai pemecahan suatu masalah tertentu

disamping juga sebagai pemecahan masalahnya sendiri. Tidaklah salah untuk

mengatakan bahwa penelitian kebijakan merupakan suatu jenis penelitian ilmu

sosial terapan baru.

Melalui penelitian dan analisis kebijakan diharapkan memperkaya studi

kebijakan. Untuk dapat memberikan sumbangan yang positif bagi para pengambil

keputusan kebijakan dan para pelaksana kebijakan (implementor). Menurut

Solichin (1998) bahwa studi kebijakan diharapkan berperan sentral dalam

memberikan nuansa baru dalam kerangka dasar pemikiran yang lebih baik bagi

keputusan-keputusan kebijakan itu dibuat.

Permasalahan yang menyangkut implementasi (pelaksanaan)

kebijaksanaan negara sekalipun telah sering diperbincangkan orang, namun

sesungguhnya masih amat jarang dipelajari dan diteliti, Pressman dan Wildausky

(Solichin, 1990 : 172). Implementasi dapat dikatakan sebagai memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus penelitian impelementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian, Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier

lihat gambar 5 (Solichin, 1991 : 51).

Dengan demikian pelaksanaan kebijaksanaan dapat dicermati melalui hasil

atau dampak langsung yang diterima dan dirasakan oleh pengguna (kelompok

sasaran) yang dituju oleh produk suatu kebijaksanaan. Keberhasilan atau gagalnya

implementasi suatu kebijaksanaan dapat dilihat dan dicermati dari sudut

kemampuan yang nyata dalam meneruskan pelaksanaan program-program yang

telah direncanakan. Dan bersentuhan langsung pada sasaran dari kebijaksanaan

yang dibuat, artinya memperhatikan dan melibatkan kepentingan kelompok atau

individu sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan serta pembuat

kebijaksanaan mencapai harapan dan tujuan dari dibuatnya kebijaksanaan

tersebut.

Fenomena kegagalan sering nampak pada hasil pelaksanaan-pelaksanaan,

ini dimungkinkan besar disebabkan kurang adanya analisa secara mendalam

terhadap produk kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, dan dipengaruhi faktor-

faktor yang dimiliki oleh kelompok dan individu-individu sebagai sasaran

kebijaksanaan tersebut. Telah ada beberapa kebijaksanaan yang dihasilkan untuk

mengatasi beberapa permasalahan yang menyangkut masyarakat atau penduduk di

Indonesia, khususnya yang banyak menjadi pembicaraan para pakar dan peneliti,

yakni kebijaksanaan-kebijaksanaan arti kemiskinan, seperti : program IDT,

pemberdayaan sumber daya manusia, penetapan upah minimum regional,

GN’OTA dan lain-lain, serta kebijaksanaan tentang perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga sejahtera. Dalam tulisan ini akan diungkapkan proses

kebijakan dari formulasi, implementasi, evaluasi, analisis dan skenario kebijakan,

serta berbagai pendekatan dalam ilmu sosial.

BAB II FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pemahaman Terhadap Kebijakan Publik

Serangkaian tindakan yang bertujuan, dirumuskan, dilakukan, diikuti dan

ditetapkan pemerintah dalam menyelesaikan pokok atau permasalahan-

permasalahan publik, itulah yang dipahami sebagai kebijakan publik oleh

Anderson, ―public policy is a purposive course of action followed by government

in dealing with some topic or matter of public concern‖. Menurut Thomas R Dye

(Islmay, 1995), bahwa kebijakan publik ―whatever government choose to do or

not to do‖ (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan). Ini berkenaan dengan kewenangan administrasi ―administration

descretion‖, untuk membuat pilihan diantara berbagai macam alternatif baik untuk

berbuat atau tidak berbuat misalnya pembatalan pembelian pesawat terbang dari

Amerika, atau memutuskan hubungan dengan IGGI dan sebagainya.

Dalam buku yang sama Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan

sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh

karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan nyata dari taktik

atau strategi.

B. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.

Pertama, pemetaan tujuan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (a). Tidak terlalu

tinggi atau rendah. (b). Tercapainya tujuan individu dan organisasi. (c). Bersifat

luwes, tujuan disertai sarana pencapaian tujuan. (d). Ada tidaknya ukuran

keberhasilan. (e). Mendefinisikan masalah dengan benar dan mencari alternatif

yang sebaik mungkin. (f). Memahami karakteristik masalah: interdependen;

subyektif; artifisial yaitu membaca dan menterjemahkan masalah; serta dinamis

bahwa masalah harus disadari selalu berubah-ubah, dari struktur, agak terstruktur

dan tidak terstruktur. (g). Memusatkan diri pada masalah dan bukan pada gejala-

gejala masalah. Dan (h). Mengantisipasi dampak positif maupun negatif.

Kedua, mencari alternatif dengan cara : (a). Menggali informasi dari

dalam/luar. (b). Menemukan alternatif yang relevan. (c). Alternatif

Menetapkan

Tujuan

Tindak lanjut

dan kontrol

Merevisi

Tujuan

Merevisi tujuan

Mencari

alternatif

Menilai

Alternatif

Menetapkan

pilihan Implementasi Keputusan

Memperbaiki pencarian alternatif

berkorespondensi dengan tujuan. (d). Pendekatan yang dipakai rasional dan non

rasional. Ketiga, Menilai alternatif, mengukur bobot serta kualitas masing-masing

alternatif. (a). Tergantung pada kualitas SDM. (b). Faktor eksternal. (c).

Membandingkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan alternatif. (d).

Berpedoman pada hasil dan tujuan. (e). Menemukan alternatif yang baik.

Keempat, menempatkan pilihan dengan cara : (a). Memilih alternatif yang

baik bukan yang terbaik. (b). Mempertimbangkan kriteria aksestabilitas dari segi :

aktor perumus kebijakan, aplibility, ekspektansi hasil dilihat dari intended risk

atau intended consequency. (c). Rasional kuantitatif atau non rasional semisal :

subyektif dan kualitatif. (d). Mempertimbangkan dampak sosial politik dan

ekonomis. Dan (e). Pembuatan keputusan lebih menjadi satisficer daripada

optimizer.

Kelima, melaksanakan keputusan dengan : (a). Pemberian kekuatan hukum

dengan legitimasi atau penerapan sangsi. (b). Pelaksanaan yang efektif semisal

tiadanya komplik kepentingan, rasio imbalan dengan resiko yang ditimbulkan dan

dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Dan (c). Memperhatikan aspek teknis dan

kemanusiaan. Terakhir, tindakan lanjutan dan pengendalian melalui : (a). Menilai

hasil nyata, dengan hasil yang diharapkan. (b). Sistem pengendalian dilakukan

dengan menetapkan standar, menilai kinerja dengan standar dan koreksi atas

penyimpanan. Dan (c). Melihat dampak positif atau negatif menjadikannya

sebagai input baru.

David Easton, mengemukakan perumusan kebijakan sebagai suatu sistem,

yang dilihat bagaimana kebijakan itu dibuat dan bagaimana dampak dari

kebijakan tersebut. Easton hanya melihat dari sistem fisik, tidak melihat aspek

kesemestaan, dengan melihat proses itu sendiri dan dukungan dari sistem-sistem

lain. Teori sistem ini lahir sebagai upaya menolak pendekatan keseimbangan dari

Harol Laswell, menurutnya sistem mempunyai hubungan yang saling

mempengaruhi dan juga bisa terjadi komplik serta juga integrasi diantaranya. Ini

dapat digambarkan sebagai berikut (seperti gambar 2)

Gambar 2.

Sumber: David Easton, 1965

Selanjutnya untuk dapat memahami lingkungan sosial politik suatu

kebijakan menurut Ann Majchrzak (1984 : 33) dapat mengikuti langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Select social problem ; menyeleksi problem-problem sosial

2. Indentify key policy issues ; menentukan permasalahan utama yang akan

ditangani dengan merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut pada agenda

pemerintah. Untuk bisa permasalahan masuk kedalam agenda pemerintah,

maka masalah itu sendiri harus dipersepsikan oleh masyarakat, atau

stakeholder yang lain semisal permasalahan tersebut potensial meresahkan

masyarakat dan perlu penanganan segera serta adanya kemauan, keinginan

dan perhatian Policy maker untuk mengangkat permasalahan tersebut.

3. Analyze legislative history of policy issues : menelusuri proses perumusan

dari orang-orang yang menyusun atau mentrasir secara squency (berurutan).

4. Trace progress of previous research and change efforts : adanya kajian-

kajian penelitian sebelum masalah tersebut diangkat dan kemudian diadakan

upaya-upaya penanganan.

5. Obtain organizational chart of decision making bodies : memperoleh atau

membuat bagan perumusan keputusan (kerangka pikir).

6. Interviews stakeholders : wawancara langsung dengan berbagai stakeholder

yang terlibat atau bisa melihat lansung rapat-rapat perumusan kebijakan.

7. Synthesize information : memadukan berbagai informai lalu kemudian

menganalisisnya untuk membuat suatu kajian yang mendalam.

C. Teori Inkremental Sebagai Pendekatan Perumusan Kebijakan

Menurut Anderson (1979), teori inkremental pada pembuatan kebijakan,

lebih sederhana. Inkrementalism (menambahkan) muncul sebagai teori keputusan

yang menghindari beberapa permasalahan pada teori rasional komprehensif dan

saat bersamaan lebih deskriptif sebagai langkah nyata yang diambil oleh para

pelayan publik dalam membuat keputusan. Mengenai teori tersebut dapat

disarikan sebagai berikut :

1. Menyeleksi tujuan-tujuan atau sasaran dan langkah analisis empiris

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang saling terkait antara

yang satu dengan yang lainnya, dan tidak dibedakan antara yang satu dengan

yang lain.

2. Pembuat keputusan mempertimbangkan hanya pada beberapa alternatif

pemecahan masalah dan hanya pilihan-pilihan yang sifatnya marginal dari

kebijakan yang sudah ada.

3. Pada setiap alternatif dibatasi hanya para sejumlah konskwensi penting yang

merupakan evaluasi.

4. Permasalahan yang hadapi pembuat kebijakan adalah perubahan secara

kontinu, inkrementalis memungkinkan perubahan cara dan tujuan terus

menerus (bahkan tak terhitung) yang berpengaruh agar permasalahan lebih

dapat diatur.

5. Bukan merupakan satu-satunya keputusan atau solusi yang benar dari satu

permasalahan. Menghasilkan keputusan yang baik dengan berbagai analisis

untuk menemukannya dan langsung menyepakati tanpa pertimbangan apakah

keputusan itu merupakan cara yang tepat untuk mencapai sasaran.

6. Pembuatan keputusan Inkremental merupakan perbaikan yang esensial dan

lebih menyempurnakan dari ketidak-sempurnaan sosial yang nyata dari

peningkatan tujuan-tujuan sosial di masa mendatang.

Menurut Limblom, (1979), model ini sangat baik untuk diterapkan karena

mudah mencapai kesepakatan dengan memodifikasi program-program yang sudah

ada dari isu-isu kebijakan yang luas. Mengingat para pembuat kebijakan

diharapkan dengan kondisi yang tidak tentu sebagai konskwensi tindakannya di

masa mendatang. Pendekata ini lebih realistis mengingat keterbatasan waktu,

kemampuan intelektual dan sumber-sumber yang tersedia yan dibutuhkan untuk

memperoleh analisis komprehensif pada seluruh pilihan dari solusi terhadap

permasalahan-permasalahan yang ada. Lebih dari itu orang tidak selalu mencari

jalan (pemecahan) yang terbaik dari permasalahan, tetapi lebih mendekati pada

sesuatu yang akan dikerjakan secara inkremental. Keputusan singkat, hasil-hasil

dibatasi, praktis, aseptable. Mengenai pendekatan inkremental ini ada beberapa

hal yang perlu menjadi perhatian kita.

Pertama, mengingat waktu dan dana yang dijatahkan untuk masalah

kebijakan hanya terbatas. Administrator pemerintah dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya, membatasi perhatiannya sampai pada nilai-nilai yang relatif sedikit dan

kebijakan-kebijakan alternatif yang relatif sedikit diantara alternatif-alternatif

yang tak terhitung jumlahnya. Dalam teori-teori formal pendekatan inkremental

jarang dibahas, organisasi dalam membahas masalah keputusa mestinya dimulai

secara berurutan, seperti yang dilakukan oleh pendekatan rasional. Namun

prakteknya banyak yang melakukan pendekatan inkremental. Terus menerus

merumuskan permasalahan berdasarkan situasi yang ada, setapak demi setapak

dan sedikit demi sedikit ―disebut juga succesive limited comparisons‖.

Kedua, gagasan bahwa nilai-nilai harus diperjelas, ini dilakukan sebelum

penelitian dilaksanakan terhadap kebijakan-kebijakan alternatif, tapi pada

masalah-masalah sosial hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik sebab :

a. Mengenal banyak nilai dan tujuan yang sangat penting, para warga negara

yang tidak sepaham, para anggota konggres yang tidak sepaham, dan para

administtrator yang demikian juga. Bahkan apabila telah disepakati,

mengenal tujuan spesifik masih memungkinkan terjadinya komplik pada

penentuan sub-sub tujuan.

b. Administrator sulit menghindari komplik dalam mencari kepastian mengenai

apa yang lebih disukai mayoritas, karena preferensi-preferensi mengenal

kebanyakan masalah belum pernah tercatat.

c. Sulit menentukan nilai-nilai yang akan dipilih, bahkan nilai-nilainya sendiri

(dalam dirinya), nilai mana yang akan diambil atau dikorbankan.

d. Tujuan-tujuan sosial tidak selalu mempunyai nilai-nilai yang relatif sama.

Satu keputusan mungkin dinilai sangat penting pada suatu situasi tertentu,

tetapi kurang penting dalam situasi yang lain. Usaha-usaha untuk membuat

urutan-urutan atau mengatur nilai-nilai dalam pengertian-pengertian umum

dan abstrak sehingga nilai-nilai itu tidak bergeser dari satu keputusan ke

keputusan lainnya. Akan berakhir dengan diabaikannya preferensi-preferensi

yang relevan.

e. Evalausi dan analisis jalin menjalin dengan memilih diantara nilai-nilai dan

diantara kebijakan-kebijakan, pada saat yang sama dan memilihterkait dengan

perhatian terpusat pada nilai-nilai yang merginal atau nilai-nilai tambahan.

f. Meraih pengertian, memahami dan menghubungkan nilai-nilai satu dengan

yang lainnya tidak diperluas sampai melampaui kemampuannya.

Ketiga, pengambilan keputusan biasanya dirumuskan sebagai hubungan

means-end (cara-cara dan tujuan, menurut anggapan mean dinilai serta dipilih dari

dan sebelum tujuan ditetapkan. Sedangkan inkremental mean-end dipilih secara

bersama-sama. Keempat, bagaimana menentukan kebijakan yang baik. Pada

pendekatan rasional bahwa keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan yang

telah ditetapkan, dimana dalam menetapkan tujuan tidak hanya menggambarkan

keputusa itu sendiri, tetapi termasuk langkah-langkah implementasi, tujuan etc.

inkrementalism bahwa pemufakatan mengenai kebijakan itu sendiri, mungkin atau

tidak mungkin tercapai kesepakatan mengenai nilai-nilai. Kedua pendekatan

tersebut menekankan kesepakatan menjadi ciri dari kebijakan yang baik. Tetapi

metode rasional kesepakatan diletakkan pada unsur-unsur apakah dalam

keputusan itu yang memerlukan tujuan, dan tujuan manakah yang harus

didahulukan. Sedangkan metode inkremental mengandalkan kesepakatan,

dimanapun kesepakatan itu diperoleh, baik dalam menentukan nilai, alternatif

maupun tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Kelima, analisis bersifat non-komprehensif bahwa keterbatasan-

keterbatasan pada kemampuan intelektual manusia dan pada informasi yang

tersedia menetapkan batas-batas yang pasti bagi kemampuan manusia untuk dapat

komprehensif. Setiap administrator dihadapkan pada masalah-masalah yang

sungguh-sungguh komplek harus mencari cara-cara drastis untuk

menyederhanakannya ―Succecive limited comparison‖ dapat dicapai dalam dua

cara.

a. Penyederhanaan itu dicapai melalui pembatasan perbandingan-perbandingan

kebijakan hanya sampai pada kebijakan-kebijakan yang berbeda secara relatif

sedikit dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku.

b. Tidak perlu untuk mengadakan penelitian fundamental terhadap suatu

alternatif serta akibat-akibatnya, yang perlu hanyalah mempelajari segi-segi

dimana alternatif yang diusulkan beserta konskwensi-konskwensinya berbeda

dari situasi yang ada. Penyesuaian akan terus berlangsung melalui pengaruh

mempengaruhi antara kelompok-kelompok, bahkan apabila antara mereka

sedang tidak ada komunikasi, apa yang diabaikan oleh kelompok yang satu

akan tidak diabaikan oleh kelompok lain.

Keenam, perbandingan-perbandingan dilakukan bersamaan dengan

pemilihan kebijakan, berlangsung dalam urutan-urutan kronologis. Kebijakan

diciptakan tidak untuk dipakai selamanya. Tapi kebijakan akan dibuat dan

diciptakan kembali terus menerus tanpa akhir. Pembuatan kebijakan merupakan

suatu proses mendekati tujuan-tujuan yang dikehendaki secara berturut-turut,

dimana yang diinginkan itu sendiri dan terus berubah (ditinjau kembali). Baik

para politisi atau administrator belum memiliki pengetahuan yang cukup

mengenal dunia sosial yang begitu luas, untuk mencegah kekeliruan yang

berulang-ulang. Dalam meramalkan akibat-akibat tindaka kebijakan, diharapkan

dapat mencapai sebagian dari keinginan dan pada waktu yang sama akan

menghasilkan akibat-akibat yang tak terduga yang semestinya lebih suka untuk

dihindari. Ada beberapa hal kelebihan pendekatan inkremental.

1. Penggunaan kebijakan-kebijakan masa lampau dapat meramalkan

kemungkinan-kemungkinan akibat yan dihasilkan.

2. Tidak perlu berusaha melakukan lompatan-lompatan besar kearah sasaran-

sasaran yang akan menuntut daripada prediksi-prediksi yang ada diluar

jangkauan pengetahuan (tidak pernah merupakan pemecahan masalah secara

tuntas).

3. Sesungguhnya bisa menguji prediksi-prediksi yang dibuat sebelumnya,

sementara itu maju terus dengan langkah selanjutnya. Kita dapat membuat

keputusan sambil melaksanakan keputusan sebelumnya.

Ketujuh, pada administrator sering merasa mempunyai kepercayaan diri

yang lebih besar, apabila bekerja atas pikirannya sendiri daripada mengikuti

nasehat para teoritis, mempraktekkan metode sistematik. Tidak berbelit-belit atau

tidak perlu mengikuti aturan-aturan, teori-teori dan dalil-dalil yang panjang.

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. Memahami Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi sebagai suatu dualisme pandangan : ekskursi dimana

kebijakan itu dilaksanakan atau prosesnya, dan yang kedua mencoba melihat

hasil/efek atau prestasi yang dicapai oleh suatu kebijakan atau produk yang pada

awalnyadilihat secara dikotomis, pada akhirnya mereka melihat secara kontinum.

Pendekotomian antara administrasi-politik oleh Frank Goodnow, ini berarti secara

politik peranan diambil oleh Policy maker. Sedangkan dalam proses implementasi

politik tidak terlibat. Menurut Anderson (1979), implementasi adalah hal-hal yang

berkaitan dengan :

1. Mempertanyakan siapa yang melaksanakan. Pandangan ―top down‖

mengandalkan pelaksanaan kebijakan kepada unit-unit administrasi dengan

POAC. Terjadi pada semua departemen, memandang implementasi sebagai

suatu pelaksanaan sempurna daripada pelaksanaan program SOP ―standard

operation prosedur‖, semua tertata dengan baik.

2. Bagaimana sebenarnya hakekat makna proses kebijakan. Hakekat dari pada

proses administrasi akibat dengan telah ditetapkannya ―bottom up‖, ada

semacam ramifikasi untuk mencoba melihat pada tataran implementasi di

tingkat bawah. ―implementation process doesn’t work in a vacuum‖.

Pelaksanaan yang sempurna pada point 1, tidak melihat faktor-faktor lain

berfungsi menunjang pelaksanaan implementasi. Maka dari itu point 2

memperbaiki, yang menyatakan ternyata kandungan politik sangat besar

pengaruhnya pada kesuksesan implementasi kebijakan.

3. Aspek kepatuhan stakeholder (s), target group. Bagaimana upaya dilakukan

oleh unit administrasi yang bersifat indusif ―pendekatan endorcement‖, bukan

koersif, untuk mencapai kepatuhan pada target group, namun pada tataran

tertentu tindakan koersif perlu juga. Peran penyebaran informasi sangat besar

pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan, sebagai upaya memotivasi target

group. Tingkat kepatuhan ini perlu untuk melihat apakah suatu kebijakan

perlu dilanjutkan (continuiting), terminating (ditunda), atau dihentikan sama

sekali.

4. Pelaksanaan kebijakan dengan melihat konten dari suatu kebijakan tersebut,

apakah betul-betul maksud yang diharapkan telah tercapai, termasuk

pertimbangan-pertimbangan political and social coast. Sebab menurut

pandangan G. Edward II & I Sharkanshy, bahwa tidak ada kebijakan yang

―self excecutive‖ sehingga perlu diupayakan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya hal-hal yang penting dalam implementasi menurut G. Edward

II & I Sharkanshy adalah sebagai berikut. Pertama, komitmen; pada siapa aspek

masalah implementasi pertama kali disampaikan. Yang mana menurut Anderson

bahwa komunikasi pertama adalah pada para pelaksana. Komunikasi

dimaksudkan agar pemahaman secara jelas, konsistensi, dan adaptasi kebijakan

serta mewujudkan implementasi sebagai proses belajar.

Kedua, resources; para pelaksana harus didukung oleh kecukupan sumber-

sumber dalam arti luas seperti : human resources; finansial; tehnologi baik

bersifat soft wear (pengetahuan) maupun hard wear (teknis); natural; social

fsikological yang sangat berpengaruh besar antara lain :

a. Educated staff, kualitas dan kuantitas pegawai yang memadai dan

proporsional.

b. Hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh pegawai menyangkut otoritas

dan responsibilitas.

c. Akses terhadap informasi; selain menerima informasi dapat pula memberi

informasi atau berhak bertanya tentang sesuatu yang mereka ingin ketahui.

Ketiga, diskresi atau disposisi bagi para pelaksana kebijakan; kewenangan

untuk memilih berbagai alternatif (administration descretion), keluwesan,

kebebasan mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan sedemikian rupa,

sehingga berjalan sebagaimana diharapkan, maka perlu diperhatikan hal-hal

semisal ; organizational interest; personal interest; policy interest dan public

interest (general interest sebagai hal terpenting dan terkait dengan public interest).

Diskresi diarahkan untuk melihat dua sisi, baik segi kepentingan birokrasi dan

public interest. Dengan konsep ―putting in the last first‖ (melakukan yang akhir

menjadi yang utama, artinya target group sebagai sasaran akhir kebijakan,

kepentingannya menjadi prioritas. Semisal kebijakan tentang masyarakat desa,

maka yang utama dilakukan merebut hati atau simpati masyarakat dengan

memperhatikan kepentingan-kepentingannya, sehingga pada akhirnya mereka

dengan antusias akan mendukung kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini

implementasi dipengaruhi oleh :

1. Birokrat politik

2. Insentif atau daya dorong/daya tarik

3. By pressing final; memilih orang-orang yang tepat untuk melaksanakan

kebijakan.

Keempat, SOP ―standard operation prosedur‖ adalah alat untuk

mengendalikan dan mengontrol implementasi kebijakan sebagai bahan evaluasi

kebijakan. Kelima, Follow up, dengan melihat dari indikasi suatu kebijakan,

kapan diteruskan atau kapan ditunda dan dihentikan, apa yang menjadi alasannya

serta kebijakan penggantinya. Fleksibilitas harus ada dalam implementasi

kebijakan, sebagai upaya selektif/memilah-milah dalam pengembangan tindakan

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

B. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi diperlukan setiap perumus kebijakan yang

menginginkan setiap kebijakannya berhasil. Implementasi akan berhasil bila

mengikuti suatu model tertentu dan akan lebih berhasil lagi apabila menggunakan

model lebih dari satu. Terkait dengan model implementasi ada dua hal yang perlu

diperhatikan yaitu : a). Analisis implementasi; bagaimana sesuatu yang kita buat

atau desain implementasi bisa menghasilkan tujuan maksimal. Maka pertanyaan

yang perlu dijawab adalah siapa yang terlibat didalam implementasi (menyangkut

aktor atau lembaga), bagaimanakah kegiatan-kegiatan implementasi itu akan

dilaksanakan dan faktor kritis apa yang bisa menyebabkan tujuan kebijaksanaan

berhasil atau tidak. b). Dengan analisis, implementasi tidak dengan sendirinya

akan berhasil mencapai tujuan, maka yang perlu dilihat adalah proses

implementasi.

Ada beberapa kisi yang perlu diperhatikan tentang model yaitu : tidak

dengan sendirinya ketika kebijaksanaan diputuskan secara otomatis implementasi

dapat dilakukan; model lebih menekankan pada apa yang terjadi sesudah

kebijaksanaan dibuat; dan model lebih banyak menawarkan kepada usaha

memperbaiki implementasi kebijaksanaan di masa mendatang. Mengenai model

implementasi dapat digambarkan seperti model Parkins dibawah ini (gambar 3)

Gambar 3

Implementasi

Formulasi Statemen Tujuan Sistem Layanan Efek Program

Beberapa model Jan Erik Lane, 1995

Model dari Hood (1976) yaitu implementasi sebagai administrasi yang

sempurna. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa untuk mencapai hasil

kebijakan secara optimal dapat dilakukan dengan sistem administrasi yang terpadu

misalnya : ada otoritas yang tunggal; adanya tujuan yang jelas; adanya pijakan

peraturan yang tegas; implementasi memiliki kekuatan otoritatif guna

mengendalikan: koordinasi, informasi, sumber-sumber dan mendapatkan

Problem Sosial Tujuan yang

dilegistasikan

Tujuan

Program

Struktur

Administr

asi

outcome

Intervensi sosial

Politik Sosial Ekonomi

Evaluasi

dukungan secara politik penuh. Hood menyebutkan bahwa implementasi yang

sempurna ini sebagai tipe yang ideal dari implementasi, karenma dia melihat

kegagalan-kegagalan implementasi sebelumnya disebabkan oleh tidak adanya

unitary administrasi. Dipertegas lagi bahwa karakteristik dan tipe ideal Hood

adalah guna mencapai kesuksesan dari pada implementasi harus diatur secara

mekanis.

Karakteristik model implementasi sebagai administrasi yang sempurna

adalah sebagai berikut :

1. Merupakan suatu sistem administrasi tunggal dengan menggambarkan garis

otoritas yang tunggal, maka orang-orang yang akan melaksanakan harus

persis seperti apa yang digariskan.

2. Pemaksaan ―enforcement‖ yang seragam tentang aturan-aturan atau prinsip-

prinsip yang tunggal, pelaksanaan sesuai dengan SOP.

3. Tujuan yang ditetapkan harus jelas. Agar si pelaksana tidak lagi memberikan

suatu tafsiran yang lain dari suatu kebijakan, maka sistem administrasi harus

memiliki sistem pengendalian (kontrol administrasi). Juga diperlukan

koordinasi dan mendapatkan informasi yang cukup.

4. Para pelaksana harus terbebas daria danya ―time pressure‖; tidak bisa

dipaksakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga mereka tidak

merasa seperti dikejar-kejar waktu, ini akan mengurangi keberhasilan

implementasi kebijakan.

5. Tersedianya sumber-sumber yang tidak terbatas; untuk itu harus

dipertimbangkan mengenai premis-premis apa yang perlu disediakan. Para

pelaksana dituntut mampu untuk melihat bahan-bahan yang tersedia atau

disediakan serta yang akan tersedia.

6. Political feasibility; push and full mechanism (mekanisme tarik ulur) diantara

para perumus, stakeholder (s). sebab tidak akan pernah suatu kebijakan

vakum oleh suatu pengaruh.

Kritikan terhadap tulisan ini; bahwa mekanisme akan lebih simetri jika

dilakukan oleh implementor melalui proses bargaining baik itu melalui negosiasi

atau hubungan pertukaran; mekanisme bargaining lebih penting ketimbang unsur

otoritaitf; dan model ini adalah top down akan terjadi kesulitan jika implementasi

melibatkan pelaksana yang cukup banyak, hal ini disebabkan karena nilai

pelaksanaan dan intensitasnya berbeda-beda. Untuk itu diperlukan riset kebijakan.

Riset ini akan lebih berguna ketika implementor mengalami hambatan di dalam

pelaksanaan; hasil penelitian akan lebh bermanfaat jika konsumen peneliti masuk

sebagai implementor dan analisis kebijakan; riset tidak akan merubah

kepentingan-kepentingan birokrasi kecuali hanya sekedar memperbaiki efisiensi

layanan dan riset dengan pilihan usulan yang bervariasi akan lebih bermanfaat

ketimbang pemecahan yang bersifat tunggal.

Model kedua, implementasi sebagai manajemen kebijaksanaan

(Mazmanian dan Sabatier). Model ini tercakup dengan garis-garis besar kebijakan

implementasi. Didalam mana bahwa target group merupakan tujuan utama

kebijakan, kemampuan strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses

perubahan perilaku target group. Kemampuan managerial yang harus terikat

dengan keputusan kebijakan. Guna mencapai kemampuan manajerial yang

maksimal ada berbagai macam faktor yang seyogianya dipenuhi. Seperti

tehnologi, kejelasan tujuan, keahlian, dukungan dan konsensus. Persyaratan model

ini bahwa para pelaksana harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen.

Karakteristik model ini antara lain:

1. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada teori yang sehat, tujuan yang

menguntungkan kelompok sasaran. Pendekatan bersifat ―people centre

development approacht‖ (pendekatan pengembangan yang berpusat pada

manusia). Yang kita kenal sebagai ―tricle down effect theory‖ yaitu growth,

basic needs dan equity (pemerataan), bukan lawannya yaitu ―empire

building‖ (membangun kekaisaran/memperkuat status quo). Para pelaksana

menginginkan adanya perubahan perilaku pada kelompok sasaran

sehubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana dari tujuan

dibuatnya suatu kebijakan.

2. Kebijakan tersebut didukung secara nyata dan aktif oleh kelompok sasaran,

tokoh-tokoh politik (ekskutif dan legislatif). Sehingga implementasi tersebut

berjalan dengan baik, aseptable. Bahkan sebelum kebijakan dilaksanakan

kebijakan tersebut tidak ada yang menolaknya dalam hal ini komunikasi

politik sangat diperlukan.

3. Pelaksana kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor krusial yang

mempengaruhi suatu kebijakan. Sebab tidak ada suatu pendekatan yang

berakhir secara linier; keterkaitan antar berbagai aspek masih sangat

berpengaruh dan tidak ada kepakuman dari proses perumusan sampai pada

implementasi. Hal-hal yang berpengaruh diantaranya : adanya ambiguitas

tujuan, meskipun dalam perumusan kebijakan telah ditetapkan suatu tujuan,

tetapi bisa jadi para pelaksana mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai

tujuan tersebut; keahlian implementor baik yang berada di dalam birokrasi

maupun diluar birokrasi; dukungan dan konsensus; dan tehnologi.

Ketiga, model implementasi sebagai evolusi. Ide pokoknya adalah terletak

pada kemampuan untuk mendefinisikan tujuan-tujuan dan reinterpretasi atas

implementasi. Model ini tidak memisahkan antara implementasi dan formulasi.

Model ini memiliki kelemahan yang mempertanyakan tentang kapan sebuah

implementasi itu dikatakan berhasil atau gagal. Kapan dicapai tujuan, kapan mulai

sulit terpisahkan antara implementasi dan formulasi, sebab begitu hasil dicapai

diformulasikan lagi dan begitu seterusnya. Model keempat, implementasi sebagai

proses belajar. Pada model ini dikatakan bahwa implementasi sebagai proses

belajar yang tidak ada akhirnya, dalam mana implementor terlibat secara kontinu

terhadap proses penyelidikan, untuk memperbaiki fungsi dan tehnologi

implementasi yang reliable. Titik sentralnya adalah perbaikan cara-cara didalam

setiap pelaksanaan implementasi. Model ini merupakan penjelasan atas hipotesis

implementasi sebagai evolusi, adminsitasi sempurna maupun manajemen

kebijakan. Dan model ini digunakan untuk melihat/mengkaji suatu kebijakan yang

dikeluarkan. Implementasi bukanlah sebagai suatu sekali tembak ―one shot‖,

melainkan sebagai suatu proses.

Model kelima, model simbolik yang penekanannya pada jargon-jargon

politik, tehnik-tehnik implementasi termanipulasi didalam tujuan dan hasil dari

kebijakan. Implementasi dipandang sebagai simbul-simbul dari kepentingan

politik. Model keenam, implementasi sebagai struktur, aktor-aktor perumus dan

pelaksana kebijakan (H. Jeren Porter). Diantaranya para pelaksana haruslah

tercakup didalam kebijakan yang dimaksud, sehingga antara formulator dan

implementor tetap konsisten di dalam tujuan dan hasil kebijakan. Meskipun

penekanan pada top down, tetapi juga tetap memperhatikan beberapa hal

diantaranya kompleksitas organisasi, pemilihan kepada kelompok partisipan,

perbedaan lokasi dan motif serta kepentingan. Sebagai titik penekanan yang lain

yakni pada kualisi antara formulator dan implementor. Model ini memerlukan

waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak orang.

Dari model-model tersebut ada dua hal yang bisa dikemukakan oleh Erik

Lane antara lain: model-model yang bottom up ; skor yang tinggi di dalam

pelaksanaan dan dalam realisasi di lapang. Dan model-model yang top down

mempunyai skor yang tinggi dalam hal kesederhanaan dan koherensinya. Dua hal

ini dibedakan atas asumsi-asumsinya, untuk model top down berangkat dari

asumsi-asumsi sumber daya, keterkaitan dan kausalitas.

Ada beberapa model lain yang bisa dikemukan yaitu: a). Implementasi

dampak. Yang melihat dampak itu penting, namun seringkali orang lupa bahwa

mencapai hal itu memerlukan banyak hal. Apakah yang ingin dicapai sudah

benar-benar telah dipersiapkan, tujuan-tujuan dengan struktur yang mendukung,

faktor-faktor extraneus dan komponen-komponen cukup tersedia. b).

Implementasi sebagai backward mapping, sebagai pemetaan kembali yaitu

melihat kembali pada fase formulasi. Dalam artian jika implementasi mengalami

kegagalan atau keberhasilan maka kita harus melihat kembali pada formulasi

kebijakan tersebut. Sebab keberhasilan implementasi sangat tergantung pada

proses awal, proses komunikasi, ada tidaknya public debate, baru kemudian pada

tataran pelaksanaan (mencakup kualitas implementor). c). Implementasi sebagai

kualisi (sabatier). Tidak ada satupun kebijakan yang tidak tersentuh provider

policy, melibatkan semua pihak. Bila Implementasi ingin dimengerti ada suatu

proses jangka panjang, perlu adanya proses belajar diantara orang-orang yang

terlibat pada kebijakan. Dan model terakhir adalah model Implementasi biografi

dari Adam Smith (gambar 4)

Gambar 4.

Bio Grafikal Model

Process Policy Making (dengan asumsi bahwa kebijakan harus

dilaksanakan)

4. environmental factor

Menurut Smith, tidak benar begitu suatu kebijakan itu dirumuskan seolah-

olah langsung bisa diterapkan, karena terlampau banyak faktor internal/eksternal

yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, tidak seperti pandangan

model rasional komprehensif, bahwa formulasi baik maka implementasi akan

baik. Tingkat implementasi paling bawah seolah-olah sudah siap, padahal

kebijakan yang mereka laksanakan terlalu banyak bahkan menumpuk.kelompok

kepentingan, partai oposisi, kelompok sasaran, kelompok pengaruh ―affected

population‖ organisasi yang berpengaruh, seringkali ketika pada tataran

implementasi melakukan modifikasi. Karena stakeholder ini begitu beragam maka

modifikasinyapun bervariasi. Modifikasi sengaja dilakukan padahal mereka secara

birokrasi bertanggungjawab sebagai implementasi. Mengenai hal ini perlu

diperhatikan adalah : faktor kemampuan dan keterampilan yang rendah sulit

3. Implementing Organization

1. idealized policy

Policy Making

Policy process

Tensions

Transactions

Institutions Feed Back

Teori Rodgers

Aksestabilitas

Aplikabilitas

Ekspektansi hasil

2. Target Group

Adoption Process 1. Awareness 2. Information 3. Aplication/evaluation 4. Trial 5. Adoption

menterjemahkan kebijakan makor arsibal artinya seringkali kebijakan-kebijakan

itu direvisi secara radikal, akan kesulitan ketika dihadapkan pada political

feasibility, technical social etc; akibat adanya kesulitan-kesulitan itu seringkali

pada implementor mengalami tensions/stress, oleh karena seringkali implementasi

tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Policy making process yaitu decision—action—policy

1. Idealized policy bahwa suatu pola interaksi yang dicita-citakan oleh perumus

kebijakan yang bertujuan untuk mendukung, mendorong, merangsang

kelompok sasaran untuk melaksanakan.

2. Target group ; bagian dari policy stakeholder, dimana mereka diharapkan

dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang dirumuskan oleh

perumus kebijakan tadi. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak

mendapat pengaruh dari kebijakan. Oleh karena itulah mereka harus dapat

menyesuaikan pola-pola perilakunya sesuai dengan kebijakan-kebijakan itu.

3. Implementation organization ; unit-unit birokrasi pemerintah yang

bertanggungjawab bagi pelaksanaan kebijakan.

4. Environment factor ; faktor-faktor atau unsur-unsur di dalam lingkungan yang

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Smith

menyebut hal ini sebagai koridor yang bisa menghambat atau merintangi

pelaksanaan kebijakan.

Menurut Rodger dalam implementasi perlu adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Awareness ; bahwa formulator harus memiliki kesadaran dan kebijakannya

merupakan sesuatu yang baru, yang belum dipahami oleh kelompok sasaran.

Oleh karena itu adalah kewajibannya untuk meneruskan kesadaran itu pada

level dibawahnya ―the gate keeper‖

2. Information ; untuk menimbulkan kepatuhan pada kelompok sasaran maka

diperlukan informasi, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam

implementasi perlu dikuasai.

3. Application/evaluation ; begitu kelompok sasaran mendapat informasi,

kemudian disaring sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk diterapkan

(penyaringan/compactability).

4. Trial (Uji Coba) ; dalam hal-hal tertentu formulator perlu mengadakan uji

coba terhadap kebijakan baru, agar tidak membuat kejutan bagi masyarakat.

5. Adoption ; setelah beberapa waktu kelompok sasaran akan memutuskan untuk

menerima kebijakan secara langsung ―newly adoption‖, atau menolak

―rejection‖, atau pada awalnya menolak setelah terbukti kebenaran baru

diterima ―late adoption‖

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Stillman II, 1988), untuk melihat

efektivitas implementasi dapat dikaji melalui : A. perspektif Policy maker; B.

perspektif implementor dan C. perspektif kelompok sasaran. Sedangkan mengenai

keefektipan pencapaian tujuan bisa dilihat dari tiga faktor :

I. Mudah tidaknya masalah dikendalikan.

a. Kesukaran-kesukaran teknis

b. Keragaman perilaku kelompok sasaran

c. Prosentase kelompok sasaran dari popilasi

II. Kemampuan di dalam menggambarkan struktur implementasi

a. Kejelasan dan konsentrasi tujuan

b. Keterpaduan teori kausalitas

c. Ketepatan alokasi sumber

d. Keterpaduan secara hirarki lembaga implementasi

e. Aturan yang diputuskan pejabat pelaksana

f. Rekruitmen tenaga pelaksana

g. Akses formal pihak luar

III. Faktor-faktor di luar kebijaksanaan yang berpengaruh

a. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan tehnologi

b. Dukungan publik

c. Sikap dan sumber daya dalam masyarakat

d. Dukungan pejabat atasan

e. Komitmen dan kemajuan kepemimpinan para pelaksana

Model tersebut digambarkan seperti pada gambar 5

Gambar 5

Selanjutnya model Kebijakan Publik George C. Edward III, yang dikenal

dengan direct and Indirect Impact on Implementation pendekatan ini berspektif

Topdown, dalam pendekatan ini menyebutkan ada empat factor yang berpengauh

terhadap keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3)

disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Model implementasi kebijakan publik

menurut Edward III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan,

dapat ditentukan oleh empat (4) variabel yaitu: 1) komunikasi menunjuk bahwa

setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi

efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran;

indikator yang digunakan adalah : a) transmisi, yakni penyaluran komunikasi yang

baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik; b) kejelasan,

komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan; c) konsistensi bahwa perintah

yang diberikan dalam implementasi harus konsisten dan jelas. 2) sumberdaya

adalah menyangkut a) staf harus memadai, kompeten dan mencukupi secara

jumlahnya; b) informasi, yang menyangkut cara melaksanakan kebijakan dan

mengenai kepatuhan dari para pelaksanan; c) wewenang merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik; d) fasilitas pendukung merupakan faktor penting dalam

pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung dengan sumberdaya

yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya financial. 3)

disposisi menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor

kebijakan, meliputi dua hal: a) pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para

pelaksana akan menimbulkan hambatan, staf birokrat harus memiliki dedikasi

pada kebijakan yang telah ditetapkan; b) insentif, pemberian insentif secara tepat

akan mempengaruhi cara kerja para pelaksana kebijakan; 4) struktur birokrasi

menjadi penting dalam implementasi kebijakan yang menyangkut dua hal yaitu

mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri yang tertuang dalam SOP

pelaksanaan program (Indiahono, 2009 dan Agustino, 2006).

Gambar Model Pendekatan Direct and Direct on Implementation (George Edward III Dalam Agustino, 2006: 150)

Model hybrida atau pendekatan atas dan bawah, model ini dapat disebut

dengan model partisipatif. Pendekatan ini Hill dan Hope merumuskan sebagai

“implementation theory: the synthesizers”. Dengan tokohnya adalah Richard

Elomore dengan “innovative methodology; Fritz Scharpf dengan konsep

“pioneering network analysis; Randal Ripley dan Grace Franklin “specifying

policy type” yang menyampaikan bahwa, proses implementasi melibatkan

sejumlah aktor penting yang melontarkan tujuan dan bersaing, di mana bekerja

dalam kontekstualisasi dari gabungan semakin luas dan kompleknya program

pemerintah yang memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan dan unit

pemerintah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kuat di luar kendali para

aktor bersangkutan, dan tokoh lainnya adalah Paul Sabatier: towards the

advocacy coalition approach. Sabatier sangat penting, sama halnya dengan

Barret dan Fudge, yang cenderung untuk menghilangkan perbedaan antara

pembentukan kebijakan dan implementasi, dengan pendapat bahwa pertama, itu

membuat sangat sulit untuk membedakan pengaruh relatif dari pejabat terpilih

dan para pelayan publik, sehingga menghalangi analisis akuntabilitas demokratis

KOMUNIKASI

SUMBER DAYA

IMPLEMENTASI

DISPOSISI

SRUKTUR BIROKRASI

dan kebijaksanaan birokrasi, sebagai topik yang tidak sepele. Kedua,

pandangan proses kebijakan sebagai sesuatu yang mulus berikut tanpa poin

keputusan, umumnya mengesampingkan evaluasi kebijakan dan analisis

perubahan kebijakan (Hill & Hope , 2002). Adapun salah satu model hybrid

seperti bagan di bawah ini.

Gambar An Advocacy Coalitions framework of Policy Change

(Model Sabatier)

Sumber: Mazmanian & Sabatier, 1989 p. 305

BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pemaknaan Tentang Evaluasi Kebijakan

MC. Alister (Solichin, 1995), mengenai evaluasi kebijakan sebagai berikut

―pollicy evaluation is now an integral part of the public policy process in which

programmes are reviewed to asses wheter the have achieved their stated

objectives and the interventions, has had the requisite impact‖. Evaluasi bertujuan

untuk menaksirkan secara kritis dan kemudian menetapkan apakah program atau

Relatively Stable Parameters

1. Basic attributes of the problem area (good)

2. Basic distribution of natural resources

3. Fundamental socio-cultural values and social structure

4. Basic constitutional structure (rules)

External (System) Event

1. Changes in socio-economic conditions

2. Changes in systemic governing coalition

3. Policy decision and impacts from other subsystems

Constraints

and

Resources of

Subsystem

Actors

Coalition A Policy Coalition B

a) Policy beliefs Brokers a) Policy beliefs b) Resouces b) Resources

Strategy A1 Strategy B1

Re guidance re guidance

Instruments instruments

Decisions

By sovereigns

Agency Resources and

General Policy Orientation

Policy Output

Policy Impacts

proyek pembangunan tertentu telah mencapai tujuan atau hasil akhir yang

diharapkan atau tidak. Sedangkan menurut Campbell dan Scriven menyebutkan

bahwa evaluasi sebagai penilaian menyeluruh terhadap efektivitas program.

Ada jenis evaluasi yang mengevaluasi hasil evaluasi, yang disebut dengan

meta evaluasi, yang biasanya dilakuka setelah akhir suatu program. ―evaluasi ex

ante‖

1. Guna melihat apakah evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, telah

dilaksanakan dengan tepat dan benar.

2. Kemungkinan hasil-hasil evaluasi terhadap proyek yang sejenis dijadikan satu,

disistematiskan dan dianalisis.

Siapakah yang dapat menjadi evaluator: 1) Para pejabat yang bertanggung

jawab pada tingkat kebijakan (orang-orang yang menduduki posisi senior dalam

struktur kebijakan. 2). Para pejabat yang bertanggungjawab pada tingkat program,

termasuk para staf dari pemberi bantuan sebagai tanggung jawab administrasi. 3)

Staf program yang bekerja pada tingkat local atau pada tingkat proyek (misalnya

manajer proyek). Dan 4). Kelompok sasaran yaitu individu / kelompok yang

dikenakan suatu program atau “the beneficiary”.

Peran evaluator : sebagai teknisi, pengukuran tertentu atau baku, sebagai

descriptor, pemberi gambaran tentang kelemahan dan kekuatan suatu program;

sebagai predictor, menafsirkan kinerja suatu program (Scriven) dan responsive

evaluator, sebagai penanggungjawab informan atau selaku mediator dalam proses

negosiasi. Dalam Solichin (1995) menyebutkan berbagai peran evaluator.

Generasi pertama, terpusat pada pengukuran tertentu misalnya dalam bidang

pendidikan, keuangan dan seterusnya. Generasi kedua, mendiskripsikan pola-pola

yang ada pada suatu program dengan menunjuk pada kekuatan dan kelemahan

program untuk mencapai tujuan. Generasi ketiga, menaksir kinerja suatu program

dan model informasi serta pada akhirnya member pertimbangan-pertimbangan

alternative. Generasi keempat, bertindak selaku mediator dalam proses negosiasi.

Beberapa pendapat disekitar evaluasi ; Kelin (1980), evaluasi tidak hanya

untuk pengembangan metode dibutuhkan, tetapi dalam upaya pencapaian berbagai

intervensi sosial yang komplek, sekali waktu pula untuk menemukan suatu

kesimpulan yang sensible yang ingin diwujudkan. Menurut Morell & Flathery

evaluator harus melibatkan “constituencies” (partisipan). Cronbach dan

asosiasinya; mengatakan pentingnya evaluator yang professional sebagai sine qua

non dalam pemanfaatan dan dampak evaluasi yang menurutnya : evaluasi

terhadap proyek diletakkan untuk perwujudan implikasi-implikasi proyek di masa

mendatang melalui perkembangan dan akumulasi pengetahuan yang reasonable

dan lebih menekankan pada akomodasi berbagai komplik ketimbang prosedur

komando.

Dalam kesimbangan dan kesadaran ketika dalam ruang akomodasi

interpretasi keluasan dan komplik dari setiap interest dalam kebijakan yang secara

tidak kentara sebagai studi kelompok untuk memelihara atau melepaskan

netralitas (Carol Weiss). Policy maker sebagai nilai instrumental yang melibatkan

perubahan praktis atau prosedur yang merupakan hasil langsung dari temuan

evaluasi konseptual. Melibatkan perubahan pada titik pandang Policy maker atau

pemimpin proyek atas kebijakan dengan studi evaluasi dari program-program

yang berhubungan (Corner). Dan Oleh Cook dan Weiss tentang konsep ini

dimaksudkan untuk mengembangkan cara dan gagasan yang berorientasi pada

masa mendatang.

Ada sejumlah syarat yang dipakai oleh sejumlah pakar kalau kita mencoba

menguakkan atau mencerminkan pada persoalan-persoalan politik, gagasan kita

terjebak pada hal-hal yang atau mencerminkan pada persoalan-persoalan politik,

gagasan kita terjebak pada hal-hal yang bersifat politis tapi lebih ditekankan pada

fesebilitas politik, mana yang sekiranya aspek-aspek politik yang menghambat

atau mendukung kebijakan yang dibuat atau mana yang rentan dengan “Policy

Dilemma”. Point 2 eksplorasi kualitatif, dapat mengungkapkan melampui dari

perhitungan rasional ekonomi; sampai mengapa itu terjadi/mengapa kausalitas itu

terjadi. Harus ada perhatian yang besar pada aspek kearifan atau “Tacit

Knowledge”. Selanjutnya muatan evaluasi yakni aktivitas, dampak dan efisiensi

baik financial maupaun politik.

Bagaimana mencapai rasionalitas nilai, penilaian menyeluruh terhadap

efektivitas program (Campbell & Scriven), apakah actual output dan expected

output, evaluasi tentang tindakan pemerintah, untuk siapa, mengapa dilakukan,

konskwensinya apa, impact bagaimana, pengungkapan the hidden dimension

seperti ongkos sosial dan politik.

B. Manfaat dan Fungsi Evaluasi Kebijakan

Manfaat evaluasi : peningkatan kualitas dan impact kebijakan, member

informasi tentang pelaksanaan suatu proyek atau program, member informasi

pada para penanam modal, mengetahui cara-cara penyempurnaan pelayanan, dan

apakaha tujuan serta kepentingan target group dapat dicapai. Fungsi penelitian

evaluasi (Dussel Dorp, 1994) adalah evaluasi dapat mengemban fungsi

pembelajaran dalam artian bahwa dengan evaluasi dapat diketahui kondisi-kondisi

yang membuat suatu program sukses atau mengantar kepada kegagalan. Adapun

fungsi lainnya adalah: sebagai kemudi manajemen, kontrol dan inspeksi,

akuntabilitas (cost apakah sama atau tidak dengan output), dan sebagai fungsi

kepenasihatan dalam rangka menghindari resiko dan perbaikan program. Tiga

unsur dasar penelitian evaluasi adalah :

1. Analisis teoritis mengenai asumsi-asumsi program (pengumpulan

informasi)

2. Penelitian terhadap komponen-komponen program (kepentingan para

stakeholder)

3. Pembagian teliti atas pendekatan-pendekatan alternatif. Unsure-unsur

evaluasi lainnya adalah informasi yang sistematis, bermanfaat bagi yang

berkepentingan, pemahaman yang mendalam terhadap perubahan akibat

suatu kebijakan dan member dukungan dalam pengambilan keputusan atau

upaya perbaikan program.

Weiss, penelitian evaluasi bermaksud agar dimanfaatkan segera dan

langsung untuk memperbaiki kualitas program sosial. Namun tinjauan

menyeluruh atas pengalaman-pengalaman evaluasi menunjukkan bahwa hasil

evaluasi ternyata tidak membuahkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan

program. Ada beberapa tipe pemanfaatan evaluasi. Pertama, instrumental, hasil

dipergunakan oleh pengguna dalam setiap langkah maupun keputusan. Kedua,

secara konseptual, hasil evaluasi secara konsep dapat diterima dan diperhatikan

oleh para pengguna (masih dalam pikiran saja). Ketiga, persuasive penggunaan

hasil hanya untuk mempengaruhi atau untuk menggalang kekuasaan.

Meskipun evaluasi telah dilakukan dengan baik dan dengan metode yang

canggih, tapi pemanfaataannya tidak maksimal bahkan tidak jarang hanya masuk

laci para biokrat. Sebab banyak halangan yang ada diseputar pemanfaatan hasil

evaluasi sehingga rendah pemanfaatannya. Mengenai hal ini menurut Huran

Institute, Lyn dkk (Solichin, 1995) bahwa :

1. Rendahnya kualitas penelitian, dilihat dari sudut kepentingan pengguna

sama sekali tidak mempunyai implikasi-implikasi praktik.

2. Daya kegunaannya diragukan atau tidak diketahui atau orang lebih

memilih untuk tidak menggunakan.

3. Evaluasi tidak menghasilkan dampak, karena dampak tidak ditentukan

oleh keputusan-keputusan yang dilakukan oleh banyak individu di

pemerintah.

Sedangkan menurut Shadish dalam buku yang sama bahwa hal-hal yang

mempengaruhi kemanfaatan hasil evaluasi adalah : 1. Dianggap mengancam

kepentingan yang telah mengakar. 2. Para manajer terbiasa bekerja dengan cara-

cara tertentu, yang dirasa sebagai sesuatu yang nyaman dana aman. 3. Para

pengambil keputusan-keputusan menggunakan berbagai sumber informasi dengan

berbagai cara. Sebenarnya evaluasi juga diharapkan bisa memberdayakan dan

member peluang bagi pihak klien. Konsep ini yang dikenal dengan pendekatan

“kosmetik simpatik” dimana didalamnya ada sharing of power (empowerment),

pengguna sebagai pelanggan, “consumer driven approach”, hak konsumen adalah

selain dilayani, juga perlu didengar pendapatnya. Dengan demikian kemungkinan

pemanfaatan terhadapa hasil evaluasi akan lebih baik, sebab para klien merasa

ikut bertanggungjawab dalam menentukan hasil evaluasi dan rekomendasi. Makna

konsumerisme (Pollit) sebagai sebuah kontinum yang bergerak mulai dari

kepedulian terhadap konsumen dengan menyediakan informasi yang semakin

banyak dan baik kepada para pengguna jasa, hingga upaya pemberdayaan dimana

para konsumen dilibatkan dalam manajemen dan pemberian pelayanan itu sendiri.

Namun dalam hal pelayanan kadangkala terjadi distorsi, yang mana :

1. Berasal dari dampak pengaruh yang melampui hal-hal yang tengah

dievaluasi.

2. Berasal dari tingkat aspirasi awal dari para pengguna yang dipengaruhi

oleh hal-hal sebagai berikut : a) para pengguna telah terbiasa dengan

pelayanan yang berkualitas rendah (menerima apa adanya), b). para

pengguna tingkat pengetahuannya rendah mengenai jenis pelayanan

(pelayanan yang diberikan), c). informasi dan kapasitas para pengguna

mempengaruhi preferensi-preferensi tidak terdistribusikan secara merata.

Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pemanfaatan hasil

evaluasi adalah : para evaluator dan para pengguna; pengolah informasi oleh para

pengguna; kredibilitas evaluasi yang memenuhi criteria timing yang tepat,

transfaransi dan juga konten dari evaluasi; dan keterlibatan para pengguna dalam

penelitian evaluasi. Yang terefleksikan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Relevansi; dengan kebutuhan tertentu dari pihak pengguna.

2. Komunikasi; keakraban komunikasi antara pengguna dan evaluator, tidak

terjadi distorsi, disiminasi informasi, mereka sering menggunakan

evaluator atau perantara.

3. Pengolah informasi; dituntut jelas dan syarat dengan pertimbangan,

informasi yang relevan berkualitas, komunikasi tertulis ataupun lisan,

disampaikan secara terbuka dengan metode yang baik dalam bahasa yang

praktis, mudah dimengerti dan bila dilaksanakan nyata hasilnya.

4. Kredibilitas; pertimbangan rasional politik dan akademis, mempercayai

hasil penelitian ketimbang Intuisi, evaluator terlatih dan menguasai bidang

yang diteliti hingga tidak seorangpun dapat menyangkal kualitas metode

yang dipergunakan.

5. Keterlibatan pengguna dan advokasi (dalam kontek politik dan komitmen

individu), ini akan memungkinkan beberapa hal antara lain :

Mudah berintegrasi dengan hasil penemuan.

Komitmen individual pembuat keputusan menentukan apakah

evaluasi akan digunakan.

Menggunakan pendekatan kepemilikan hasil evaluasi mudah

meresap keseluruh pengguna.

Pemanfaatan temuan evaluasi secara konsepsual bersifat serta

merta.

Pengguna akan lebih mudah diadvokasi.

Proses pembuatan keputusan tidak lagi menjadi monopoli para

evaluator.

Kasus di Indonesia mengenai evaluasi tidak berkembang pesat. Ini

dikarenakan tidak tersedia informasi dan data yang transparan, proses politik dan

pelembagaan tidak teratur, banyak terjadi korupsi, perumusan terburu-buru oleh

karena permasalahan terlalu banyak, pusat kekuasaan tidak terbagi secara merata,

sering terjadi perubahan ditiap daerah, adanya perbedaan persepsi dalam

menafsirkan ideology, terbelenggu oleh struktur dan birokrasi yang ketat dan apa

yang senyatanya mereka kerjakan dan pikirkan sering merupakan rahasia ―silence

dan secrecy‖.

Menurut Abidin bahwa ―evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses

kebijakan‖, namun pengertian evaluasi secara lengkap mengandung tiga

pengertian, yaitu: (1) evaluasi awal dari proses perumusan kebijakan sebelum

diimplementasikan; (2) evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring dan

(3) evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan.

Penilaian yang hendak dicapai dalam evaluasi adalah menyangkut: efisiensi,

keuntungan, efektif, keadilan, detriment (indikator negatif dalam bidang sosial)

dan manfaat tambahan (Abidin, 2012).

Evaluasi kebijakan bersangkutan, dengan persoalan dengan untuk

menentukan dampak dari kebijakan terhadap kondisi kehidupan nyata. Menurut

James Anderson, ungkapan "mencoba untuk menentukan" digunakan karena,

seperti yang akan menjadi jelas, menentukan efek yang sebenarnya, atau

konskwensi-konskwensi, kebijakan seringkali merupakan tugas yang sangat rumit

dan sulit. Minimal, evaluasi kebijakan mengharuskan untuk mengetahui apa yang

ingin dicapai dengan kebijakan yang diberikan (tujuan kebijakan), bagaimana

berusaha untuk melakukannya (program), dan jika ada, apa yang telah dicapai

menuju pencapaian tujuan (dampak atau otcomes), dan hubungan hal tersebut

dengan kebijakan). Dan dalam mengukur prestasi, perlu menentukan tidak hanya

bahwa beberapa perubahan dalam kondisi kehidupan nyata telah terjadi, seperti

penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga bahwa itu karena tindakan kebijakan

dan tidak karena faktor-faktor lain, seperti ekonomi swasta keputusan (Anderson,

1979).

Menurut hasil penelitian Compston, bahwa penerapan kebijakan publik di

masa depan di arahkan pada upaya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan: 1)

kebijakan bisnis Lebih ramah; 2) kebijakan ketenaga-kerjaan lebih ramah; 3)

kebijakan lebih institusif, teknologi dan internasionalisasi, penegakan hukum dan

keamanan; 4) kebijakan berpihak pada perempuan lebih ramah; 5) kebijakan

sosial lebih liberal; 6) kebijakan penanganan lingkungan lebih kuat; dan 7)

kebijakan untuk melawan efek negatif dari inovasi teknologi dan

internasionalisasi ekonomi yang lebih kuat (Compston, 2009).

Menurut Masmanian dan Sabatier, penilaian evaluasi pada realisasi dampak

output kebijakan berarti telah peduli dengan pencapaian tujuan program, sesuai

dengan harapan yaitu: (a) output kebijakan dari lembaga pelaksana konsisten

dengan tujuan undang-undang, (b) kelompok sasaran akhir sesuai dengan output

kebijakan, (c) tidak ada "subversi" output kebijakan yang serius atau undang-

undang mengalami dampak yang saling bertentangan, dan undang-undang yang

menggabungkan teori kausal yang memadai menghubungkan perubahan perilaku

dalam kelompok target untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dampak yang

dirasakan akan menjadi fungsi dari dampak aktual, mengharapkan korelasi yang

tinggi antara predisposisi awal menuju undang-undang dan persepsi serta evaluasi

dampak. Selain itu, sesuai dengan undang-undang kognitif baik akan (a) melihat

dampak-dampak yang tidak konsisten dengan tujuan undang-undang, (b) melihat

undang-undang tidak sah, dan/atau (c) mempertanyakan validitas data dampak

(Masmanian dan Sabtier, 1989).

Dampak dari kebijakan memiliki beberapa dimensi, semua yang harus

diperhitungkan dalam proses evaluasi. Ini termasuk:

1. Dampak pada masalah publik yang diarahkan dan pada orang yang terlibat;

2. Kebijakan mungkin memiliki efek pada situasi atau kelompok lain selain

seperti apa yang menjadi harapan, efek ini disebut dengan eksternalitas atau

spillover;

3. Kebijakan mungkin berdampak pada masa depan serta kondisi saat ini;

4. Biaya langsung dari kebijakan merupakan komponen lain dari evaluasi, dan

5. Kebijakan mungkin menimbulkan biaya tidak langsung dari masyarakat atau

sebagian dari anggotanya (Anderson, 1979).

BAB V ANALISIS DAN SKENARIO KEBIJAKAN

A. Pengertian Analisis Kebijakan

Ericson (Solichin, 1998); analisis kebijakan publik adalah merupakan

penelitian yang berorientasi di masa depan dalam merancang cara-cara optimal

dalam mencapai serangkaian tujuan-tujuan sosial. Dan menurut Dror dalam buku

yang sama; analisis kebijakan public adalah suatu pendekatan dan metodelogi

untuk merancang dan mengidentifikasi pilihan-pilihan alternative dalam

menangani isu kebijakan yang komplek dari sudut para pembuat kebijakan. Ini

berarti analisis kebijakan mencakup serangkaian aktivitas kreatif yang

dimaksudkan untuk pengembangan, koordinasi administrative dan politis,

implementasi, monitoring dan evaluasi.

B. Institusi-institusi Analisis Kebijakan

Tugas Institusi sebagai “think tank” (tangki pemikir) yakni menawarkan

informasi dan alternatif-alternatif kebijakan adalah tugas pemerintah untuk

menggunakan atau tidak menggunakan informasi itu dan untuk memilih atau

tidak, memilih diantara alternatif-alternatif yang disodorkan. Adapun beberapa

institusi tersebut dibagi menjadi :

1. Badan-badan administrasi pusat, menetapkan dan mempersiapkan

kebijakan-kebijakan dalam pedoman-pedoman operasional.

2. Institusi-institusi yang bertugas untuk menghimpun informasi

kecenderungan pilihan-pilihan kebijakan.

3. Dewan penasehat dalam upaya pengembangan dan koordinasi kebijakan

atau mempunyai kerjasama dengan pemerintah / spesialisasi sendiri.

Di Indonesia DPR adalah tangki pemikir juga analis bahkan pengawas, masih

sering dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Legislatif berada dibawah

pengaruh eksekutif oleh Baehr (1986) disebabkan hal-hal sebagai berikut: a),

merekrut orang-orang yang seideologi, b). memangkas anggaran keuangan, c).

menolak dan menunda member komentar atas laporan dewan dan, d).

memberondong dewan dengan berbagai permintaan nasehat kebijakan.

C. Pentingnya, Tujuan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menjadi penting oleh karena : semakin kompleknya

tanggungjawab urusan dan program yang dilaksanakan pemerintah; sebagai

proses demistifikasi, bahwa kemajuan yang ingin dicapai adalah melalui program

yang telah terencana dengan baik untuk mencapai tujuan di masa mendatang,

untuk meningkatkan kualitas keputusan. Adapun tujuan analisis adalah

merumuskan kebijakan dalam suasana problematik, bukan sekedar

mempertahankan keputusan-keputusan birokrasi yang sudah ada.

D. Peran Analis Kebijakan

Meskipun dalam tujuan telah tergambar seperti itu, namun peran analis

dibatasi oleh tujuan analisis, dukungan sumber financial, sikap Policy maker (s)

dan akses terhadap informasi bagi keperluan analisis. Adapun peran analisis

adalah sebagai berikut:

a. Mampu menyediakan suatu pedoman kebijakan mengenai langkah-

langkah strategis yang harus diambil oleh Policy maker, khususnya

mengidentifikasi masalah politik yang dihadapi serta penyusunan sebuah

scenario kebijakan tentang tindakan strategi yang perlu diambil yang

efektif, efesien dan logis.

b. Mempunyai fungsi kepenasihatan politik ―Politic advocacy”

c. Mengidentifikasi berbagai aktor baik yang mendukung maupun yang

menolak kebijakan.

E. Keterbatasan Analisis Kebijakan Publik

1. Konotasinya yang sering mengarah pada logika kalkulatif, kuantitatif dan

matematis.

2. Tidak dapat menyediakan jawaban yang cepat untuk masalah-masalah

yang ruwet dan tak bisa dimanajemen.

3. Tidak merupakan ilmu pasti dan tak akan menjadi demikian.

4. Bukanlah sebuah obat mujarab, “the panacea” bagi kerusakan-kerusakan

yang terjadi pada kebijakan public (untuk point 3 dan 4 dipertegas oleh

pendapat Edward S. Quade, 1975).

Akan mengalami kesulitan dalam menciptakan kepercayaan public,

membangun koalisi, melakukan negosiasi/kompromi dengan stakeholder (s),

ini menyangkut system politik atau dinamika politik tertentu.

F. Pendekatan-Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan yang didasarkan pada intuisi/naluri (Dror) ke

penggunaan metode-metode penelitian dan evaluasi yang lebih rasional dan

terstruktur dengan berbasiskan informasi-informasi yang akurat dan melibatkan

aktivitas berpikir penuh pertimbangan adalah menjadi sangat penting. Menolak

anggapan bahwa dengan metode ilmiah dapat diperoleh pemahaman yang netral

dan obyektif atas isu-isu kebijakan. Meyakini adanya kemajuan dan pluralism

nilai-nilai dan argument yang bisa dimanfaatkan untuk memahami berbagai isu

kebijakan. Adapun sifat pendekatan analisis adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan konstektual yang berfungsi memetakan konteks kebijakan,

mengintepretasikan apa yang terjadi dan pada saat yang sama terjadi

berbagai pemahaman atau bertukar pikiran untuk mengkaji atas peta yang

dibuat.

2. Lebih bersifat filosofis dan kritis terhadap asumsi-asumsi yang

melatarbelakangi suatu kebijakan, memungkinkan seseorang mencermati

secara kritis pandangan orang lain, terjadi “meeting of assumption”

(perjumpaan asumsi)

3. Mempromosikan dan mempengaruhi gagasan-gagasan, yang dimaksudkan

menghubungkan antara upaya analisis dengan studi-studi proses, dimana

gagasan-gagasan informasi terlibat dalam persuasi politik.

Adapun pendekatan-pendekatan analisis kebijakan. Pertama, analisis

kebijakan partisipatif / AKP (Dan Durning), meyakini fenomenologi sebagai cara

yang lebih baik, yang interatip dan hermeneutic sebagai paradigm ilmiah yang

terdiri dari : AKP untuk kepentingan partisipatif, AKP sebagai penyedia analitik,

AKP intepretatif dan AKP untuk kepentingan stakeholder. Kedua, analisis

kebijakan sebagai diskursus (White) yakni : diskursus analitik, diskursus kritis,

dan diskursus persuatif. Tehnik-tehnik analisis. Pertama pendesain sistem

informasi atau analisis system dari Quade (1966), yakni analisis guna membantu

pembuat kebijakan mengidentifikasi suatu pilihan tindakan tertentu yang

diinginkan diantara sejumlah alternative yang tersedia. Selanjutnya dalam

menganalisis suatu kebijakan dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perumusan masalah dengan tepat, menetapkan tujuan kebijakan.

b. Mencari alternatif-alternatif yang mungkin

c. Menilai dan merangking alternative

d. Menentukan alternative yang tepat sesuai dengan tujuan.

G. Netralitas Analisis Kebijakan

Reinn (1976) pemikiran bahwa analisis itu sepenuhnya haruslah ilmiah,

tidak memihak dan tidak berperasaan serta bebas nilai, hal ini sesungguhnya

hanyalah sebuah mitos. Sebab penelitian sudah pasti dipengaruhi oleh keyakinan-

keyakinan dan asumsi-asumsi penelitinya. Myrdall mengatakan bahwa studi

tentang suatu persoalan sosial memang harus ditentukan oleh penilaian-penilaian

ilmu sosial yang tidak memihak sesungguhnya tidak ada. Untuk mencapai

obyektivitas adalah dengan membeberkan secara transfaran serta menyajikan

secara sadar, spesifik dan jelas. Sebagai kesimpulan bahwa yang menjadi pusat

perhatian analisis kebijakan adalah : isu kebijakan bagian dari policy space,

substansi kebijakan, waktu dan fisibilitasnya; tindakan-tindakan politik yang

diambil; kualitas isu dan kontek kebijakan itu sendiri; dan mekanistik-atomistik ke

sistematik-holistik. Menurut Habermas dengan analisis, selain nilai atas efesiensi

materi yang ingin dicapai, juga para aktor dibimbing oleh norma-norma tertentu

dan nilai berdasarkan kepantasan sosial dan legitimasi.

H. Pentingnya Pertimbangan Kelayakan Politik

Memahami berbagai aktor utamanya “mayor player” bagaimana mereka

melakukan pengaruh, pola interaksinya tentang aspek-aspek politik serta implikasi

politik yang terlibat. Sebab perlu disadari untuk menghasilkan sebuah kebijakan

dari hasil transaksional dari para aktor melalui loby-loby, tawar menawar,

negosiasi atau kompromi yang intinya dalam proses ini siapa memperoleh apa,

berapa banyak, kapan dan dengan cara bagaimana. Sebab kebijakan publik

sesungguhnya bersangkut paut dengan persoalan kekuasaan dan hubungan

kekuasaan dalam lingkungan system politik. Analisis akan sangat tergantung pada

peran yang diambil oleh analisis, pengetahuannya dan lingkup kebijakan yang

ditangani. Dalam hal kelayakan politik ini ada dua hal yang perlu menjadi

perhatian kita. Pertama pemahaman atas implikasi dan dampak politik dari setiap

kebijakan. Kedua, masih langkanya metodelogi yang tepat.

I. Skenario Kebijakan Publik

Skenario menurut Encel (Solichin, 1998) adalaha merupakan langkah-

langkah hipotetik yang difokuskan pada proses-proses kausalitas dan titik-titik

kritis keputusan. Mengorganisasikan informasi politik bagi keperluan penyusunan

alternatif-alternatif kebijakan yang menyangkut masa depan dan kebijakan yang

sedang digarap Akzin (___). Ada tiga hal yang perlu diperhatikan analis dalam

penyusunan scenario kebijakan yaitu : merumuskan lingkungan politik,

menghimpun dan mengorganisasikan informasi politik; dan membuat

pertimbangan politik, serta memperkirakan kelayakan politik.

J. Proses Penyusunan Skenario Kebijakan Publik

Untuk memahami proses dari penyusunan scenario kebijakan, perlu

dipahami enam komponen berikut ini. Pertama, para aktor bahwa proses

kebijakan sebaiknya dipahami sebagai sebuah peristiwa sosial dan arena

perjuangan, tempat, dimana para partisipan baik individu ataupun kelompok yang

berbeda pandangan dan latar belakang lapisan sosialnya, berkompetensi untuk

memenangkan kepentingannya masing-masing, Crehan & Oppen (Solichin,

1998). Aktor disini termasuk juga target group, yang dapat mempengaruhi

berhasilnya suatu kebijakan. Tidak memandang proses kebijakan sebagai satu

kesatuan yang terintegrasi, melainkan merupakan serentetan upaya negosiasi yang

berlapis-lapis dari para aktor, yang mengambil peranan yang selektif yang secara

sengaja mempengaruhi kebijakan, Ortwin Reinn (1992). Para aktor dalam hal ini

adalah penegak hokum; penggema isu seperti kaum professional, jurnalis,

ilmuwan, para promoter di luar arena dan free riders.

Menurut Crosier, menggariskan suatu pendekatan penelitian yang

memandang birokrasi modern tidak sebagai suatu mesin yang sudah diatur dan

berjalan lancer, melainkan sebagai konstilasi dari berbagai konfigurasi (partai-

partai) yang melakukan tugas-tugas yang berbeda dan berusaha untuk mengontrol

pendefinisian tujuan-tujuan organisasi. Namun demikian pendekatan ini belum

mampu menjawab bagaimana tiap-tiap bagian dalam organisasi nyata berinteraksi

maka muncul Mintzberg yang mengatakan organisasi sebagai sebuah arenah.

Dimana berbagai bagian menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang saling

bertentangan dan bertarung untuk merebut control atas keseluruhannya. Dalam

beberapa kasus manajemen pusat mampu melakukan control dan menciptakan

suatu birokrasi mesin akan tetapi dalam kasus-kasus lainnya ia tidak dapat berbuat

demikian. Sebab lebih pada birokrasi professional yang didominasi oleh staf

operasi.

Kedua, motivasi aktor bahwa masing-masing aktor memiliki motif untuk

melakukan preferensi tertentu, meski bersifat pribadi dan berada dalam dimensi

ruang dan waktu. Termasuk motivasi politik untuk menentukan seberapa besar

nilai trade off oleh aktor lain bagi dukungan politik yang diberikan. Ketiga,

kepercayaan politik yakni menyangkut keyakinan sikap, dan nilai-nilai para aktor.

Analisis menyingkap fenomena-fenomena sosial berdasarkan nilai-nilai sosial dan

cultural yang diyakini sebagai suatu yang lebih baik dan benar. Melalui

pemahaman tersebut diupayakan untuk menggali kompleksitas jaringan makna

atas dasar para aktor itu menyandarkan strategi-strategi yang mereka gunakan

dalam upaya mempengaruhi kebijakan, Crehan dan Oppen (Solichin, 1998). Atau

apa yang disebut sebagai “conceptual lense” yang dianut, yang sering berbeda

dengan para pendukung atau oposan suatu kebijakan.

Keempat, sumber daya bahwa hal yang terpenting dalam proses kebijakan

adalah sumber daya sosial seperti : uang, kekuasaan, pengaruh sosial, komitmen

terhadap nilai dan fakta (Renn, 1992). Sumber daya ini yang menjadi instrument

untuk mencapai tujuan dan sebagai pemuas motivasi. Kelima, pentas para aktor

“political setting” sebagai alur kapan dimulai atau diakhiri sebuah proses yang

bisa terwujud. Sebagai contoh dalam fraksi DPR, yakni lobi-lobi tokoh politik,

bagi analis perlu kiranya membuat “political map” (peta politik untuk mengetahui

semua kekuatan politik yang ada yang mana sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai-

nilai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pertukaran dengan mengestimasi

mengenai aktor-aktor mana saja yang secara politis dapat mengambil tindakan

politik yang efektif, melalui proses trade off dan bargaining serta kemungkinan

terjadinya consensus dan komplik atas suatu kebijakan.

Dalam membuat skenario kebijakan, apa latar belakangnya sehingga

model matematis atau ekonomi yang mendominasi cara orang untuk mencoba

melakukan analisis ? Mulai ragam tehnik yang bisa dilihat seperti cost-benefit,

mekanisme pasar, padahal kita tidak bisa mengabaikan kekuasaan sebagai sumber,

kasak-kusuk, rontoknya kekuasaan tidak bisa analogkan dengan hubungan

korelasi seperti barang dan jasa tetapi toh ini yang dipergunakan sejak dulu

dipakai sepanjang internal statemen-statemen yang kita ikuti tidak akan kesasar.

Bagaimana metodeloginya (lihat Solichin, 1998 : 81-85). Persoalan cost-benefit,

hendaknyaan politis seperti : mengenai siapa yang diuntungkan, siapa yang

dirugikan dan bagaimana prosesnya ? Menurut Hoksbergen; SCBE tidak mungkin

benar-benar netral atau fee-value bahkan harus ada pertimbangan-pertimbangan

nilai seperti kebaikan yang hakiki “the notion of the good” (bagaimana mereka

menilai sesuatu yang berhasil) partisipasi meningkat. Sebab dari pilihan nilai yang

mereka ambil sudah mencirikan bahwa tindakan tersebut penuh dengan

judgement-judgement nilai, dalam artian tidak netral.

Bagaimana kita menyusun skenario, “Theatrum Politicum” bagaimana

kerangka berpikir yang mendominasi kebijakan public bagaimana proses

kebijakan perlu kita lihat sebagai perspektif yang berbeda, yang dianggap berjalan

lurus, tapi kita lihat sebagai “Social Events”, kita melihat pada tatanan makro

politik dalam wacana demokrasi, siapa partisipannya, siapa kelompok-kelompok

yang bergabung didalamnya, apa kepentingannya dan apa pandangannya. Mereka

yang tidak terdidik / miskin / atau lebel-lebel lain yang diberikan kepadanya,

sebenarnya bisa mempengaruhi outcame atau menggagalkan kebijakan dengan

cara-cara mereka sendiri. Jhonson & Clark mengatakan bahwa dalam interaksi

sosial pada proses kebijakan itu pasti ada semacam orang atau organisasi yang

saling tarik menarik. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-

masing. Ini yang kita temui dalam teori Metafora dari Ortwin Reinn (model arena

sosial). Bagaimana proses implementasinya yang terkait dengan formulasinya,

siapa bertindak apa, siapa bernegosiasi dan apa yang dinegosiasikan.

1. Proses kebijakan tidak dipandang sebagai suatu proses yang terintegrasi,

janngan dilihat sebagai suatu yang utuh sebab masih merupakan serpihan-

serpihan yang sebenarnya penuh dengan negosiasi / koalisi/kapan/siapa/

dalam situasi yang bagaimana sosial politiknya seperti apa) terkait dengan

dimensi-dimensi pembangunan/sosial.

2. Peran aktor, terutama perilaku individu atau kelompok yang secara sengaja

mempengaruhi kebijakan. Peran aktor dalam arena sosial sangat selektif.

Langkah-langkah analisis model kualitatif (Solichin, 1998) :

1. Identifikasi masalah

2. Identifikasi para aktor

3. Deskripsi karakteristik (point 1 dan 2)

4. Mengkaji berbagai saran dan pandangan yang pernah diajukan dalam

masalah yang sama.

5. Kajilah berbagai pengalaman sebelumnya.

6. Membuat daftar alternative tindakan

7. Pilihan tindakan yang selayaknya bisa diteliti lebih lanjut

8. Rinci tindakan yang akan diambil termasuk cara implementasinya.

9. Rinci akibat atau konskwensi yang mungkin terjadi.

K. Metode-Metode Lain Dalam Penelitian Kebijakan

Metode lain yang digunakan. Pertama, metode Delphi; bahwa para

peneliti tidak perlu datang ke daerah penelitian, mereka atau para peneliti cukup

dengan mengundang orang-orang yang sudah pernah mengadakan penelitian

secara berulang-ulang dan teratur pada daerah yang akan diteliti atau dengan

mengundang masyarakat yang telah lama tinggal didaerah tersebut. Kedua,

metode “The Prince” sangat sederhana tapi brilian, dengan tanpa mengadakan

survey, tapi cukup dengan mengadakan kunjungan pada pusat-pusat keramaian,

kota, daerah terkenal, atau pusat-pusat informasi pada Negara yang ingin diteliti.

Dengan mengasumsikan tempat-tempat tersebut, misalnya ―kalau Bandar

udaranya saja sembraut apalagi stasiun busnya, kalau front officenya saja kotor

bagaimana dengan kamarnya, dll.

Dalam penelitian yang terpenting jangan sampai kehilangan imajinasi,

pertanyaan harus dikembangkan, dan terus menerus. Usahakan memasuki sampai

tahap yang paling abstrak, tidak hanya pada tataran empiris. What Neck To Do,

lompatan-lompatan intelektual atau dentingan intelektual akan terus dilakukan.

Apa yang muncul dalam skenario-skenario kebijakan prosesnya adalah seperti itu.

Pengakuan keterbatasan mengenai analis. Analis kebijakan bukanlah suatu

“Fanacea” masih perlu ditelusuri lagi tiada henti pada statistic atau perolehan

data tertentu. Tugas utama analis; bagaimana mengubah “messes” (sampah)

menjadi sesuatu yang konstruktif, menjadi sesuatu yang lebih baik, dengan kreasi

dan imajinasi kita.

BAB VI KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN POSITIVISME

Politism Comte, pengetahuan indrawi khususnya yang terwujud dalam

ilmu-ilmu alam, tidak hanya menjadi norma melainkan satu-satunya norma bagi

kegiatan pengetahuan dan dengan norma ini penelitian empiris sebagai kegiatan

pengetahuan yang sahih, menjadi semakin radikal dalam sejarah perkembangan

teori. Pendekatan ini mengajukan diri sebagai alternative untuk menjadi

pandangan dunia total manusia modern yang akan menyatukan berbagai bidang.

Namun dalam kenyataannya menjadi pecah berkeping-keping, karena

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi beserta berbagai spesialisasinya,

menciptakan tatanan obyektif baru yang didasarkan pada metafisika. Melainkan

metode-metode ilmu alam yang scienties.

Scientifikasi berbagai bidang hidup, mengimplikasikan tehnologi berbagai

bidang kehidupan dan akhirnya mereduksi manusia pada matra obyektifnya,

mengilmiahkan masyarakat dan kehidupan, pada gilirannya mempermiskin dan

mengosongkan makna kehidupan manusia hingga pada akhirnya

menginstrumentalisasikan manusia. Pandangan dunia total scientism bukannya

menyatukan, melainkan memecah belah manusia sampai pada akar-akar

integritasnya, semua hal dikuartifikasikan. Seperti kegelisahan, perasaan, etika,

estetika, agama, metafisika. Menganggap ilmu-ilmu sosial menganut tiga prinsip

yakni : empiris obyektif, deduktif nomologis, dan instrumental bebas nilai.

Menurut Anthony Giddens mengatakan pendekatan positivism memiliki

karakteristik:

1. Prosedur-prosedur metodologi ilmu-ilmu dapat langsung diterapkan pada

ilmu-ilmu sosial,

2. Hasil-hasil riset dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti

ilmu-ilmu alam.

3. Ilmu-ilmu sosial harus bersifat tehnis yaitu menyediakan pengetahuan

yang bersifat instrumental murni.

Sedangkan menurut Hammersley (dalam Solichin, 1995), pendekatan

positivism adalah :

1. Diadopsi dari ilmu alam yang merupakan satu-satunya pengetahuan yang

logis dan rasional.

2. Harus diaplikasikan pada penelitian sosial, kendatipun ciri-ciri realitas

sosial berbeda.

3. Pengukuran kuantitatif dan eksperimen atau manipulasi statistic atas

variable-variabel penting atau tidak merupakan ciri-ciri ideal dari setiap

kajian dan penelitian ilmiah.

4. Penelitian dapat dan seharusnya menghasilkan suatu yang bisa

dipertanggungjawabkan sejalan dengan realitas independen.

5. Pengetahuan ilmiah terdiri dari hukum-hukum yang universal.

6. Penelitian haruslah obyektif dank arena itu segala bias harus diatasi

dengan komitmen yang tinggi terhadap prinsip netralitas.

Dalam statistika; pengukuran yang reliable dan kesimpulan analitis yang

sempit (Sproullin & Larkey); untuk mempertahankan diri dari tuntutan publik

mengenai program-program pentingnya : metode untuk memilih desain, prosedur

dan analisis, tetapi juga inovasi metode belum dapat mendefinisikan dan

menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya telah ada. Termasuk aspek-aspek

keprilakuan, solidaritas sosial / kelompok dalam cost-benefit analysis (Knetsch)

diangap sebagai “the blue print model”, sesuatu yang sudah pasti ini hanya akan

berguna untuk memudahkan Policy maker, dan akan membahayakan bagi target

group. Evaluasi bukanlah hanya menyangkut pelaksanaan administrasi atau teknis

saja, tetapi termasuk juga kontruksi sosial dan politik yang ada (Jhon G.

Heliman).

Jurgen Habermas mengatakan bahaya riil positisme dalam ilmu sosial

sebagai penerapan pengetahuan untuk mengontrol proses alam pada masyarakat

yang selayaknya diketahui dengan pengetahuan reflektif. Untuk saling memahami

intersubyektif oleh karena itu akan menghadirkan tehnologi sosial. Yang pada

gilirannya menjadi determinan dan dominasi, di dalam teknokrasi total peranan

subyek dalam membentuk “fakta sosial” disingkirkan. Yang terjadi disini adalah

obyektivisme, dimana subyek hanya bertugas menyalin fakta obyektif yang

diyakini dapat menjelaskan menurut mekanisme yang obyektif.

Paradigma ekonomi neoklasik (Martin Staniland) yang mendukung

individu meliputi kepentingan-kepentingan dan perilakunya sebagai sesuatu yang

secara anallitis maupun normatif bersifat fundamental, masyrakat dalam

pandangan mereka terikat sebagai kumpulan atau hasil perjuangan kepentingan

individual politik (dan juga Negara) dianggap hanya merupakan agen melalui

mana kepentingan-kepentingan individual diperjuangkan sejalan dengan pendapat

Adam Smith (dengan teori pasar) konvensional, bahwa dalam pasar setiap

individu dapat berusaha memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing, jika

mereka diberi kebebasan maka akan muncul inovasi-inovasi baru, alternatif-

alternatif baru untuk mewujudkan keseimbangan pasar. Didalam tulisan

Hoksbergen juga menyebutkan dalam ekonomi neoklasik bahwa manusia

merupakan “rational maximize” dari kepentingan mereka sendiri dan tindakan

mereka yang bercirikan pada kekuatan yang mengarah pada suatu keseimbangan.

Koreksi yang diberikan oleh Peter De Leon (1994), pada epistomologi

positisme sebagai metodelogi ekonomi yang bersifat the sine qua non, teknokratis,

mencirikan Negara garnesum, diupayakan untuk mendukung kepentingan kaum

tirany, melalui penyederhanaan fenomena sosial, dengan political exclution

artinya para klien atau target group dikesampingkan tidak dilibatkan dalama

proses pengambilan keputusan dan pendekatan top-down, menganggap problema

dan resolusinya sebagai sesuatu yang fix price (harga mati yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi). Padahal tidak ada kebijakan yang linier artinya apa yang

sudah direncanakan akan berjalan seperti itu atau sebagai model kausal (jika,,,,

maka.) dan hegemony. Sebagaimana pemikiran public policy quota dominanze

school of throught”. Sehingga terjadi “policy dilemma” dimana dasar-dasar

preferensi tidak terungkap jelas, penggambaran tidak akurat dan terlalu legalistic,

hanya pada hal-hal yang Nampak saja atau dapat diamati, kebijakan dianggap

sebagai unit analisis, sehingga gagal menyingkapkan bahwa kebijakan sebagai

proses belajar “policy discourse”.

Alternative yang ditawarkan oleh Peter DeLeon adalah kebijakan sebagai

wacana “share” cara pandang yang sama, “complicating” (beda pendapat dan

diskursus sebagai sarana belajar). Share meaning; harus ada trade-off (tawar

menawar), take and give, negosiasi, public debate, dan penyikapan terhadap

permasalahan yang dipikirkan bersama sebagai alternative terbaik. Sebagai solusi

De Leon menawarkan pendekatan partisipatory, dimana dalam pendekatan ini

mengandung akuntabilitas, terjadi proses transformasi, democratizing public

policy making planning as social discourse dalam menentukan the notion of the

good. Penerapan political inclution sebagai proses politik to competing

diversivication of interest (dalam upaya pencapaian berbagai kepentingan yang

berbeda), penerapan double hermeneutics dalam mencari kebenaran yang

humanis. Dalam upaya tersebut ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Menempatkan informan sebagai individu yang komplit yang memiliki

politic choice, perasaan, harga diri, dll.

b. Peneliti sebagai pendengar yang baik dan informan sebagai guru,

perlakuan yang sama dan berada dalam situasi kesetaraan.

c. Menyadari bahwa informan atau partisipan sebagai pemilik property

“social property” apa yang dikatakan, apa yang peneliti amati adalah

kepunyaan yang diteliti, peneliti tidak mengiterpretasikan sendiri tapi

menanyakan dan meminta informan member arti tentang apa yang mereka

ketahui. Peneliti hanya menulis dan memindahkan apa yang disampaikan

oleh partisipan.

Sebagai kesimpulan kritik terhadap model ekonomi mikro atau ekonomi

kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Kurang memperhatikan aspek politik seperti status, legitimasi,

kewenangan, kekuatan dan kekuasaan cenderung tidak dianggap penting.

2. Kurang menyadari pentingnya nilai-nilai procedural, kepentingan kolektif.

3. Meremehkan factor-faktor ketidakpastian dalam pencapaian tujuan dan

harapan. Anggapan

BAB VII BEBERAPA PENDEKATAN ALTERNATIF

Memperhatikan sumbangan dan dominasi yang selama ini dari pendekatan

positivism yang begitu banyak dalam perkembangan ilmu sosial, namun masih di

rasa banyak kekurangan maka perlu diupayakan beberapa pendekatan alternatif,

dengan tanpa meninggalkan pendekatan perintis tersebut. Beberapa pendekatan

alternative ini harus memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan aspek-aspek politik

2. Konsepsi pembuatan keputusan dan kebijakan diperluas tidak hanya

didasarkan pada pandangan alokasi sumber-sumber.

3. Inovasi dan kreatif, tidak disandarkan hanya pada alternative yang sudah

ada.

4. Aspek kearifan (tacit knowledge) perlu ditonjolkan.

5. Dapat memprediksi jangka panjang ke depan.

6. Lebih luwes, tidak kaku namun tetap sistematik.

A. Pendekatana Kualitatif

Menurut Detzner dkk, kualitatif sebagai naturalistic field work

mempunyai ciri-ciri umum dengan metode “doble fitting dan multiplicity of

reality” sebagai berikut:

1. Mencari kedalaman informasi bukan kebebasannya atau ketebalannya.

2. Bukan mencari representative atau tidaknya sample yang ditarik dari

populasi yang besar, melainkan memberikan kedalaman dan keakraban

terhadap mereka sebagai totalitas sosial (dengan meneliti sebagian kecil

dari masyarakat).

3. Pusat pembahasan pada bagaimana mereka bertindak dan berpikir, segala

sesuatu yang ingin kita ketahui bukan memfokuskan pada apa yang dilalui

oleh orang-orang itu, apa yang mereka percayai.

4. Situasi yang dipelajari dapat dibedakan dalam berbagai level, mikro ke

makro atau induktif ke deduktif.

5. Menemukan dimensi-dimensi yang tersembunyi yang mungkin tidak

ditemui dalam survey, menemukan informasi yang baru yang tidak

mungkin diperoleh dengan cara lain.

6. Tujuan akhirnya dari metode ini adalah mempertanyakan kebenaran

teoritis untuk memunculkan teori baru yang diangkat dari hasil kajian

lahan dan tidak pernah berhenti pada satu titik.

Bentuk-bentuk penelitian kualitatif (Detzner), adalah naturalistic kualitatif

yang mencakup : a). oral word (monolog), peneliti sebagai pendengar yang baik

dari informasi yang disampaikan oleh informan/partisipan, b). write words

yakaniaaa diambil dari data-data sekunder seperti : jurnal, otobiografi, texs book,

surat-surat, laporan-laporan resmi dan dokumen sejarah., c). catata-catatan

observer atau hasil-hasil temuan partisipan, pengamatan-pengamatan pada

upacara-upacara, ritual dan family life, d). sejarah kehidupan dan cerita narasi

baik secara tertulis maupun tak tertulis, e). Observasi visual; peneliti dapat

menggunakan hal-hal yang bisa diamati seperti rekaman video, gambar, relief

bangunan, “fhysical of setting self” seperti dekorasi rumah, atau ornament-

ornamen kehidupan termasuk self expression ; bahasa tubuh/isyarat, expresi

wajah, mode pakaiana.

Bagaimana cara untuk menguji tranferbilitas (validitas dalam kuantitatip)

dan dependibilitas (reliabilitas dalam kuantitatip) penelitian kualitatif; keabsahan

suatu penelitian diperlukan dengan bersandar pada satu orang informan yang

kemudian di cross-checkkan dengan orang-orang yang mempunyai fenomena

sosial yang ± sama dengan informan kunci. Atau di cross-chekkan dengan

pengamatan yang lebih dilakukan secara informal oleh pengamat lain seperti :

tokoh-tokoh adat, pengamat informal di pedesaan, model ini mirip dengan model

triangulasi). Membandingkan kategori-kategori yang dipakai oleh informan

dengan masyarakat luar “inter coder”. Menurut Daly; validitas atau rehabilitas

bisa ditingkatkan kalau ada kesamaan antara peneliti dengan yang diteliti, dalam

kesetaraan, aka nada kepercayaan antara mereka dalam pertukaran informasi yang

setara, “in egalitarian of the meaningful exchange”.

Rasionalitas kualitatif (Solichin, 1997) bahwa kebijakan publik sebenarnya

tidak bebas nilai, tetapi sarat dengan nilai dengan penekanan pada keadialan,

kebebasan preferensi bagi setiap orang yang terlibat adalah penting. Sehingga

diharapkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara adil, agar dapat

memaksimalkan kesejahteraan umum tanpa melanggar kebebasan pribadi. Dan

prinsip ulitarian mesti diperhatikan : a), hal yang menyangkut bagaimana

mengukur kebaikan / kemaslahatan umum, memaksimalkannya dan mengevaluasi

dampak yang ditimbulkannya, b). pertimbangan moral tentang kebahagiaan dan

kelompok public yang spesifik dan c). menyangkut perdebatan yang sengit antara

kelompok ulitarian yang berorientasi pada segi praktis (tindakan) dengan

kelompok yang orientasinya pada aturan. Diharapkan kebijakan dapat

mengakomodasi semua nilai yang ada.

B. Teori Fenomenologi, Hermaneutik, dan Teori Kritik (Memberi tekanan

pada subyek yang menafsirkan obyeknya)

B.1. Teori Fenomenologi

Memperluas kontek ilmu pengetahuan dengan konsep dunia kehidupan

(Hussseri) yang diangkat, dan direfleksikan secara filosophis untuk menjadi

landasan sebuah teori (dunia apa adanya). Konsep dunia kehidupan ini dapat

memberikan inspirasi yang sangat kaya dalam ilmu-ilmu sosial. Windel Brand

membedakan ilmu alam sebagai nomotetis (menghasilkan hukum-hukum/dalil)

dan ilmu sosial sebagai ilmu-ilmu idiografis (melukiskan suatu keunikan). Segala

tindakan berlangsung dalam dunia kehidupan sosial, yang mendahului segala

penafsiran individu. Dunia kehidupan sosial itu bersifat pro-teoritis dan pra-ilmiah

dan bukan sekedar penjumlahan makna para pelaku individual serta berlapis-lapis

menurut struktur yang ditetapkan oleh masyarakat.

B.2. Hermeneutik

Merupakan penafsiran atas dunia kehidupan sosial (Dilthey), dunia

kehidupan sosial didekati dengan memahami (versteken) yaitu dengan

menafsirkan makna tindakan-tindakan sosial dan bukan dengan erklaren

(menjelaskan hubungan sebab akibat). Penafsiran menunjukkan peranan pokok

subyek dalam kegiatan pengetahuan.

Tokoh-tokoh Hermeneutik; Dilthey Schleiermacher, Gadamer.

Pemahaman terhadap pokok-pokok kajian ilmu-ilmu sosial yakni pengalaman,

ungkapan dan pemahaman. Dunia kehidupan sosial ini tidak dapat diketahui

begitu saja lewat observasi seperti pada ilmu-ilmu alam melainkan melalui

pemahaman, “share meaninga”, apa yang ingin diketahui di dunia sosial bukan

kausalitas semata dalam memberikan makna. Oleh karena itu tujuan ilmu sosial

mendekati wilayah observasinya adalah dengan memahami makna. Dalam hal ini

ilmuwan sosial tidak lebih tahu dari pada para pelaku dalam dunia sosial itu,

karena itu dengan cara tertentu ia harus masuk kedalam dunia kehidupan yang

unsure-unsurnya ingin ia jelaskan. Untuk dapat menjelaskan makna pemahaman

menjadi penting, dalam rangka memahami ia harus dapat berpartisipasi dalam

proses menghasilkan dunia kehidupan.

Ungkapan yang direfleksikan dalam bentuk obyek-obyek simbolis seperti

pikiran, perasaan, dan keinginan melalui endapan misalnya teks-teks kuno, tradisi-

tradisi, karya-karya seni, artifact-artifact, tehnik-tehnik sampai pada hal-hal yang

bersifat terstruktur dan tersusun seperti pranata-pranata, system sosial, struktur

kepribadian, memahami secara komunikasi intersubyektif untuk mengungkap

matra verbal /non-verbal, matra vertical (kontek sejarah masyarakat), matra

horizontal (kontek sosial pengalaman bersama), matra historis dan sosialnya.

Dalam buku yang lain Crabtree dan Miller (1992), menyebutkan asumsi-

asumsi dari pendekatan Hermeneutik sebagai berikut:

1. Partisipants of research are meaning giveng being; pemaknaan adalah

penting dalam memahami perilaku manusia.

2. Pemaknaan tidak hanya pada pernyataan yang verbal (but action and

practice, belief and dayly work : everyday practice).

3. Proses permaknaan seseorang tidak sepenuhnya merdeka/bebas tetapi

selalu ada yang melatarbelakangi seperti : konsep kesegeraan, struktur

sosial : hubungan keluarga, hubungan sosial, personal histories

(pengalaman hidup seseorang), share of practice seperti kerjasama /

pembagian tugas semisal subak di bali/banjar.

4. Pemaknaan dan signifikansi terhadap tindakan manusia jarang sebagai

―fixed clear and unambiguitious” (selalu pasti dan nyata dengan jelas),

pemaknaan tidak dibatasi oleh kategori-kategori yang tetap/baku,

melainkan sebagai suatu proses negosiasi dan interaksi-interaksi yang

secara kontinu.

5. Interpretasi diperlukan dalam memaknai tindakan manusia, sebab evaluasi

tidak pernah mencapai apa yang namanya obyektivitas dalam posisi bebas

nilai, selalu ada upaya-upaya perbaikan (tidak berhenti pada suatu titik).

B.3. Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Jurgen Habermas Versus

Marx

Menekankan peranan kesadaran (subyek) untuk mengubah struktur-

struktur obyektif, maka analisis mereka ditekankan pada fenomena superstruktur,

khususnya rasionalitas. Sedangkan Habermas mengembangkan komunikasi bagi

ilmu-ilmu sosial, dalam praktik komunikasi dimaksudkan untuk mencapai

pemahaman timbale balik.

Habermas. Berbicara language games, yang melibatkan unsure kognitif,

emotif dan volisional manusia serta bertindak dalam kerangka tindakan

komunikatif yaitu tindakan untuk mencapai pemahaman timbal balik. Sekurang-

kurangnya dalam kondisi manusiawi yang wajar, hubungan-hubungan dalam

dunia kehidupan sosial tersusun atas language games dan tindakan komunikatif

tertentu.

Guideline For Preparing Policy Issue Papers (Willian Dunn, 1995).

1. Bagaimana konflik terjadi, sejak kapan untuk mencari akar permasalahan.

2. Bagaimana para stakeholders merumuskan permasalahan (komplik) itu,

meliputi landasan nilai, persepsi, etik yang mereka gunakan, seperi

komplik yang laten atau manifest.

3. Masalah ini masuk kategori apa, lingkupnya sampai dimana, seberapa

jauhkah masalahnya, bagaimana kualitas masalahnya “severity”. Juga

menyangkut masalah geografi lokal, melebar nasional atau internasional.

4. Bagaimana kira-kira peluang masalah yang kita tangani akan mengalami

perubahan di bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang (mengarah pada

peliknya keadaan), perubahan mengarah kemana makin baik atau buruk.

5. Kalau begitu sasaran atau tujuan apakah yang bisa dikembangkan agar

lebih membaik (minimal memecahkan masalah yang ada).

6. Bagaimana kita mengukur keberhasilan pemecahan permasalahan atau

tujuan (secara cost-efectiveness etc.)

7. Tindakan-tindakan atau proyek yang perlu dikembangkan untuk

memecahkan masalah itu.

8. Alternatif-alternatif apakah yang direkomendasikan. Yang mana dari

alternative tersebut yang dipilih, disukai mengingat masalah yang

dihadapi.

Yang menjadi focus dan format isu kebijakan adalah siapa klien, siapa

yang menjadi audiens. Untuk menghasilkan berbagai alternative sebagai tugas

analis, maka perlu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. Serta perlu

diingat bahwa pilihan-pilihan yang dihasilkan tidaklah mandeg sampai disitu,

melainkan masih bersifat terbuka (masih mungkin untuk diuji, diperbaiki) “Not

definitive conclusions”. Analisis yang mendalam dapat dilakukan kemudian tetapi

kesegeraan informasi itu yang dibutuhkan oleh reader atau klien. Jadi hasil

sementara sudah dapat ditawarkan pada klien. Dalam membahas isu kebijakan

dapat diikuti bentuk berikut : staff refort, briefing paper dan option papers. Serta

policy paper dibatasi oleh waktu “times constraint”, memerlukan respon yang

cepat (segera) sebab sifat permasalahan cepat berubah.

Setiap permasalahan “is not given”, masih dalam konstruksi pikiran.

Konstruksi mental kita apa yang kita anggap sebagai masalah meliputi cara kita

memandangnya “the way we views‖. Parah tidaknya kita melihat masalah

sebagaimana yang dinamakan sebagai kualitas masalah, tergantung pada dasar

pengetahuan yang kita miliki mengenai problem tersebut. Ada yang melihat

permasalahan tersebut sebagai suatu hal final/given, tapi ada pula yang masih

melihat peluang-peluang yang perlu dikaji dan diperbaiki. Semuanya kalau

dipikirkan secara jujur, semua hal yang kita analisis harus ada berbagai

pertimbangan etik atau moral (Harrington). Jangan sampai hanya untuk

kepentigan sempit mereka (Policy maker), dengan mengekploitasi kepentingan-

kepentingan lainnya. Disatu pihak diserahkan pada mekanisme pasar. Misalnya

masalah-masalah kemiskinan, apa yang disebut sebagai moral obligation, social

equity perlu menjadi perhatian didalam membuat “social arrangement”. (Lyn).

Agar perilaku target group sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Policy

maker.

Pemerintah sebagai aktor harus dalam posisi yang tegas, jelas dan tepat.

Apakah ketepatan ini kita persepsikan sebagai “proper function” sama dengan

pengertian kenetralan (whilshire). Jangan sampai posisi pembuat UU atau

kebijakan lainnya serta kebijakannya yang dibuatnya ketinggalan kereta. Harus

diupayakan “balance competing interests of stakeholder groups are honored”

atau public conversation (dircourses) perlu dilakukan untuk mencapai hal ini.

Atau oleh Fritz Gaenslen mesti diupayakan rational choice analysis of unanimity

and mayority rules dalam bahasa kita musyawarah mufakat dengan melalui

“dispute resolution process” atau perdebatan publik dalam publik fora.

Dengan proses tersebut akan terjadi interpersonal disagreement in fiction,

hubungan-hubungan sosial antara komplik-komplik dari kondisi-kondisi awal

yang menyebabkan dispute. Akan terjadi cross cultural evidence dan status

dimension of social relationships to feature, untuk dapat eksis di dunia dari para

elit politik yang terlibat dalam policy making. Kepentingan pengukuran dalam

proses dicision making, apakah konflik-konflik kepentingan tersebut, dalam

“double filling” (De Leon) diperhatikan. Dini akan dapat dibedakan dan

mendapat masukan-masukan yang positif.

Persepsi terhadap Policy maker yang meliputi legitimasi tindakan mereka,

dalam treating colleagues and subordinates akan sangat dipengaruhi oleh respect,

honesty dari para pembuat kebijakan. (Haringgton). Dan oleh Merk Moore

mengatakan bahwa kepercayaan yang diberikan pada Policy makers akan

tergantung pada kemampuannya dalam :

1. To articulate the value at stakeholders (bagaimana ia mampu memilih,

menempatkan dan mewujudkan judgement nilai).

2. Keterandalan Policy maker dalam “handling inevitable uncertainly;

karena perlu dipikirkan bahwa tidak semua persoalan yang ditangani sudah

pasti atau diyakini empiris adanya.

3. Quantified in market term; mereka mampu memperhitungkan segala

sesuatu dalam ukuran-ukuran monetary, cost benefit and so on.

Kepentingan akan kemampuan itu perlu dimiliki oleh Policy maker, agar

kebijakan senantiasa mendapat dukungan dari semua pihak, yang akhirnya dapat

diimplemantasikan dengan baik, sehingga perilaku target group dapat dirubah

sesuai dengan arah kebijakan yang dibuat. Sebab menurut George Akeriof dan Jl.

Yellen, bahwa tidak mungkin menekan pelanggaran apabila hanya mengandalkan

“law enforcement”, kerjasama dengan masyarakat atau target population dan juga

apakah ia percaya pada para agen pembuat kebijakan dapat menjamin keadilan

yang mereka inginkan itulah yang menjadi pendorong kepatuhan bagi kelompok

sasaran. Bahwa kepatuhan warga Negara adalah bukanlah sesuatu yang

pemerintah dapat melakukannya dengan mudah. Menurut Yanke Lovich,

kebijakan harus didasarkan pada pengutamaan “spirit of public”, titik tekan pada

nilai yang mana, dimana nilai digali melalui proses perubahan sosial dan politik

yang panjang. Sedangkan pemerintah sering merubah kebijakannya lebih tertuju

pada perubahan tujuan-tujuan bukan dengan memilih cara-cara yang terbaik untuk

mewujudkan tujuan tersebut.

Masalah keadilan menurut Margaret Mead (Lyn, 1995) adalah bagaimana

mereka dapat melakukan sesuatu sesuai dengan dasar kebutuhan mereka ―nature

of person”, bukan didasarkan pada tujuan masyarakat. Apakah tuntutan mereka

mampu memperbaiki nasib mereka ataukah mereka yang menjadi korban dari

ketidakadilan masyarakat dari apa yang menjadi harapannya. Sebab masyarakat

yakin bahwa tindakan pemerintah akan mampu merubah sikap dan perilaku

mereka yang mengarah pada solusi permasalahan.

Prinsip keadilan menurut Jhon Rawls (Solichin, 1997), fungsi utama dari

prinsip keadilan adalah membetengi pihak-pihak yang paling tidak beruntung atau

menderita dalam masyarakat terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan

birokrat atau Negara atau pihak yang kuat. Atau bila demi kesejahteraan umum

dan jika ada korban janganlah silemah yang jadi korban. Dari uraian tersebut

dapat diajukan 2 formula sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan publik.

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan seluruh

sistem yang sama yang mengatur kebebasan bagi semua orang.

2. Ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi haruslah diatur sedemikian

rupa sehingga keduanya dapat :

a. Memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling

tidak beruntung dalam masyarakat sejalan dengan penerapan prinsip-

prinsip penabungan yang dil.

b. Memungkinkan kesempatan yang terbuka pada semua orang untuk

menduduki jabatan dan posisi, benar-benar berlangsung dalam situasi

yang adil.

Pemikir-pemikir metapolicy berpikir lebih jauh dari Rawls yakni prinsip nilai

kebebasan untuk memaksimasi kesejahteraan meliputi, bebas untuk hidup, bebas

dari perbudakan dan dominasi yang tidak adil serta bebas dari pemenjaraan yang

tak adil.

Pelanggaran terhadap suatu produk kebijakan, bagi target group atau yang

lain sering diakibatkan dengan masalah untuk rugi yang mereka dapatkan dari

suatu konsekwensi tindakan melanggar atau compliance. Menurut Knetch, bahwa

masyarakat akan melanggar jika barang lain member dampak kesejahteraan yang

menguntungkan, pada pilihan barang yang sama. Dengan demikian mereka

dengan sukarela membayar untuk memperolehnya. Selanjutnya dikompensasikan

dengan fungsi-fungsi penjualan ―trade off‖ dari justifikasi terpenuhinya harapan .

Perhitungan untung rugi “losses and gains” (Frey & Pommerchne, 1987),

yng didasarkan pada kemampuan untuk membayar akan sangat berbahaya bagi

lingkungan alam dan sosial. Dalam perilaku mereka untuk melakukan pilihan

realitasnya terfokus pada perhitungan sejauhmana mereka mengetahui informasi

dari kerugian terhadap pelanggaran atau kepatuhannya. Biaya sosial sering

terabaikan, secara kontinu sebagai hal yang memungkinkan untuk perbaikan

dalam frekwensi tuntutan para analis kebijakan atas analisis yang baik, yang

mengarah pada respon kebijakan yang lebih rasional dan reasonable. Rasional

menurut Oliver Wendell Holmess adalah bahwa pilihan manusia didasarkan pada

pikirannya, didasarkan pada sifat atau pendapatnya. Dan akan melakukan cara

tanpa kebencian pada tindakan dan mencoba mempertahankan diri. Artinya dalam

setiap tindakan yang dilakukan penuh dengan tujuan dan perhitungan (lihat

Gaenslen dalam Rational choice theory).

Dalam upaya penerapan law enforcement, untuk memelihara dan

menegakkan wibawa pemeritah, guna menghendaki perubahan perilaku

masyarakat kearah yang lebih baik, sangat diinginkan jaminan insentif yang dapat

disediakan melalui struktur yang ada. Lawrence Margaret Mead mengatakan

pemenuhan pilihan-pilihan publik dengan mengatur sejumlah insentif, dalam

upaya memaksimalkan manfaat yang diperoleh “utlity maximizers” . Dimana

Policy maker dapat berperan :

1. Interest mazimizers

2. Information prossesor

3. Social being.

Bagi masyarakat yang menjadi harapannya adalah kesediaan pemerintah

untuk menjalankan nilai-nilai yang ada, bukan hanya dengan memperhitungkan,

juga banyak hal yang terahasiakan bahkan dianggap tidak ada nilai, guna

mencapai efektivitas dan efisiensi yang mengabaikan argumen politik (Reich,

1988), bahkan nilai yang mana berkenaan dengan moral, kebiasaan, dan norma-

norma sosial seperti penyelenggaraan kepercayaan, efektifitas dan demokrasi

dalam fungsi politik.

Perbedaan dalam melakukan pilihan rasional, menimbulkan pokok

persoalan baru tentang fakta-fakta dan biaya sosial, yang biasanya cenderung

diabaikan seperti apa yang telah disampaikan di atas. Persoalannya adalah

bagaimana prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipahami dan pelaksanaannya

mendekati universal. Disini perlu dilakukan proses transfaransi, transaksional dari

mekanisme dan substansi kebijakan itu sendiri. Policy maker dituntut

kemampuannya sebagai agen perubahan atau “enginee of change” yang bisa

berfungsi enabling dan empowering not constraint the public”. Ketepatan Policy

maker dalam melakukan law enforcement; dalam artian kapan ia harus melakukan

pendekatan koersif, kapan persuasif. Sebab dalam dimensi ruang dan waktu

manusia tidak ada yang universalitas, artinya semua kepentingannya terpenuhi

dan dapat mencapai rasionalitas sejati atau seluruhnya berlangsung secara

simultan, tidak ada criteria dan nilai yang datang atau berlaku di setiap tempat

(dari Tuhan / alam), tetapi dari usaha mereka sendirilah yang akan mampu

mencapainy, berdasarkan historis dan interest mereka, THomans Kun (dalam

Danzinger). Para pengambil keputusan harus bersikap antisipatif bahkan proaktif

antisipatif. On the equity of the distribution judgement value of benefit cost

(Hoksbergen, 1986).

BAB VIII MATERI-MATERI TAMBAHAN

A. Hoksbergen, 1986 “Approach to evaluation of Development Intervention”

Hoksbergen, memberikan pendekatan alternative dari kaum humanis

sebagai counter terhadap pandangan positisme, dimana ia yang mengatakan

obyektivitas dalam positisme sebenarnya adalah anti religious, bebas nilai, mudah

dikuantifikasikan dalam menghadapi fenomena sosial (menggunakan money

figures). Padahal ada hal-hal yang sulit dalam menentukan pilihan-pilihan

subyektif. Dia menganut metafisika atau pandangan mengenai kualitas kehidupan

dalam ilmu sosial “The world and the views in social science”. Ia menekankan

pendekatan SCBE, sangat netral dan bebas nilai karena mendasarkan ukurannya

pada efisiensi suatu proyek, dengan demikian para evaluator tidak perlu

memperhatikan apakah tujuan/ sasaran baik/tidak, namun lebih pada bagaimana

upaya untuk mencapainya. Menurutnya SCBE tidak mungkin bebas nilai/netral,

pertimbangan-pertimbangan nilai tidak mungkin bisa dihindari, dan akan tetap

digunakan secara implicit maupun eksplisit.

Analisis paradigm neoklasik dan SCBE (biaya manfaat dalam hukum

uang), dalam menilai suatu kebaikan lebih ditekankan pada hal-hal yang dapat

dikuantifikasikan seperti hubungan antar personal, pendidikan, urusan budaya,

keluarga, dan organisasi tempat mereka bekerja. Bukan pertimbangan pada

kualitas hidup, penekanan pada keadaan ceteris paribus (suatu keadaan yang tidak

berubah) dan menggunakan logika positif yang mengutamakan ketepatan dan

obyektivitas (lihat Solichin, 1995 :16). Dalam praktiknya sering

memperhitungkan kepentingan dan kebebasan dari kualitas hidup terfokus pada

input dan output yang dapat dikualifikasikan. Akhirnya manusia dianggap sebagai

benda “think” yang tidak memiliki kepentingan, nilai/preferensi. Menurut John

Sommer : kesalahan pendekatan kuantitatif adalah dalam mengenali elemen-

elemen manusia yang menjadi dasar program mereka.

Landasan world and life views mempunyai beberapa preposisi antara lain:

1. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang : a). suka mementingkan diri

sendiri, b). rasional; tahu kepentingan dan mampu mengadakan pilihan-

pilihan anternatif untuk memaksimalkan kepentingannya.

2. Tujuan hidupnya adalah bersifat individual dalam mengejar kebahagiaan

sesuai dengan definisinya dan pemahaman mereka.

3. Dunia sosial merupakan sekumpulan individu yang saling melengkapi di

bawah kondisi kelangkaan sumber dalam meraih kepentingan atau tujuan

pribadinya.

Kelengkapan judgemen nilai berdasarkan preferensi pada kebutuhan individu

dapat diringkas sebagai berikut:

1. Individu harus mendapatkan apa yang diinginkannya.

2. Keseimbangan dalam persaingan pasar merupakan situasi ekonomi yang

ideal; (a) institusi pasar yang kompetitif harus dilegalkan dalam segala

situasi dan kondisi, (b) harga pasar harus dipakai untuk menentukan nilai.

3. Cara dan tujuan harus “mean-end” dibedakan secara jelas dalam dua

kategori yang saling mempengaruhi.

4. Cara dan tujuan harus diukur secara kualitatif (sebagai focus dari mean-

end).

Pemisahan antara cara dan tujuan tidaklah dibutuhkan oleh world and life

views, tapi merupakan suatu kebutuhan operasional dalam upaya menghasilkan

riset studi yang bermakna. Jika cara dan tujuan tidak dibedakan secara jelas maka

ekonomi neoklasik menjadi kehilangan makna atau hanya sekedar sebutan

tautologies. Dengan pemisahan cara dan tujuan maka secara operasional dapat

dilakukan pengukuran secara kuantitatif, dengan demikian memungkinkan untuk

melakukan pengukuran mengenai seberapa jauh suatu situasi, bermakna lebih baik

di banding situasi yang lain, seperti apa yang diungkapkan oleh Hagul;

pembangunan di lihat sebagai suatu proses dimana tujuannya yang pasti tidak

ditentukan sebelumnya, dalam kenyataannya salah satu tujuan utama

pembangunan adalah proses pembangunan itu sendiri, jadi tidak terdapat

perbedaan yang jelas antara mean-end.

“Perfectly neutral its imposible” but ; syarat sifat dari nilai kepentingan

dan skema klasifikasi secara historis mempengaruhi sains, dalam menentukan

persoalan yang akan diajukan, problem yang ingin dipecahkan, jawaban yang

akan dipertimbangkan, asumsi-asumsi yang mendasari teorinya, persepsi terhadap

fakta yang diterima, hipotesis yang disusun, standar yang menjadi dasar

estimasinya, bahasa yang dipakai dalam memformulasikan, kategori-kategori

yang dipilih (Larry Dwyer). Bahkan Royal Brandis, mengatakan evaluator tidak

bisa lari dari judgement nilai, karena itu adalah penting untuk mempertahankan

sebagian pandangan dunia dalam menyeleksi aksioma teori yang kita pakai

landasan untuk menyusun data empiris.

Pandangan humanis (Haque dkk); untuk memperkuat status politik dari

pihak yang tereksploitir dalam suatu masyarakat.

1. Manusia merupakan mahluk sosial yang tahan banting, sehingga punya

kemampuan adaptif dalam menciptakan lingkungan sosialnya.

2. Tujuan dari hidup adalah bekerja untuk memperkuat kepribadian individu

dan kelompok.

3. Dunia biologis dan dunia sosial terikat atau terlibat dalam proses evolusi

historis yang mengarahkannya ke depan yaitu menuju tahap tatanan yang

lebih baik.

Pada evaluasi pembangunan pedesaan, pelibatan kelompok sasaran / desa

adalah hal yang baik, karena membawa manfaat bagi individu. Makin besar

melibatkan orang maka makin besar memperoleh manfaat masing-masing

individu. Langkah-langkah evaluasi pedesaan:

1. Mempertimbangkan problem-problem yang dihadapi oleh institusi-

institusi desa.

2. Mempertimbangkan kemajuan dalam bidang ekonomi. Pertimbangan-

pertimbangan ekonomi antara lain : a). prestasi, b). keadilan dalam

distribusi keadilan, c). akumulasi asset-aset yang dimiliki secara kolektif,

d). ekspansi dari proyek menuju masyarakat / wilayah lain. e). pemantapan

garis komunikasi dengan wilayah lain yang terkait dengan proyek.

Sedangkan sikap yang harus dikembangkan dalam evaluasi.

1. Semangat solidaritas kelompok

2. Nilai-nilai demokratis

3. Semangat kerjasama

4. Semangat kebersamaan

5. Jiwa kreatif

6. Semangat percaya diri kelompok.

B. Wildavsky, 1982. “Self Evaluation Organization (SEO)”

Konsep Seo adalah evaluasi yang dilakukan sendiri pada organisasi,

sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

muncul dalam upaya mencapai tujuan terkait dengan berbagai metode yang

dipergunakan untuk mencapainya. Dan kreasi model dari hubungan antara input

dan output dalam upaya mencari kombinasi yang terbaik. Evaluasi dalam upaya

menseleksi permasalahan dan kemudian dengan kecerdasannya mencari solusi,

oleh karena demikian evaluasi dilakukan pada setiap proses kebijakan. Ini berarti

SEO oleh Wildavsky dapat dikatakan sama dengan langkah monitoring;

mengadakan monitoring secara kontinu pada segala kegiatan organisasi, sehingga

dapat menentukan apakah tujuan mereka telah dicapai, saat evaluasi menyarankan

mengadakan perubahan tujuan/program untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan monitoring akan terbuka kemungkinan para pembuat kebijakan

menjadikan dirinya sebagai pembuat kebijakan yang menguasai persoalan.

Meskipun sebenarnya secara umum antara evaluasi dan monitoring dapat

dan harus dibedakan (Solichin, 1996). Monitoring dapat dilakukan pada setiap

langkah untuk menghindari kegagalan (mirip kontroling dan inspeksi), sedangkan

evaluasi dapat dilakukan untuk keseluruhan / akhir suatu proses kebijakan.

Monitoring menurut Casley & Kumar (1987) adalah suatu kegiatan internal

proyek berwujud studi-studi diagnostic yang sebagian fungsinya ialah mendukung

manajemen pembuatan keputusan. Monitoring dapat dijadikan dasar/sebagai

informasi awal kegiatan evaluasi dia bukan sekedar menyangkut kegiatan

mengumpulkan data atau informasi, juga menyangkut keputusan-keputusan

strategi mengenai tindakan apa yang harus diambil jika program melenceng dari

garis yang diharapkan. Bukan juga sekedar menyangkut masalah rutin, teknis

administratip melainkan menyangkut control dan krida kekuasaan (Solichin,

1996).

Langkah-langkah monitoring : 1). Melakukan penelitian terhadap bukti-

bukti kualitatif guna menetapkan isu-isu penting untuk membahas kebijakan, 2).

Perhimpunan dan manajemen data (pengelompokkan data menurut urutan waktu

dan jenis), 3). Analisis statistik terhadap keluaran-keluaran birokrasi. Dan 4).

Melakukan uji ulang dengan mengkaji laporan-laporan birokrasi atau sumber-

sumber kualitatip. Mengenai proses monitoring dapat digambarkan seperti pada

gambar 6.

Tujuan evaluasi menurut Wildavsky adalah : 1). Sebagai upaya untuk

memaksimalkan kebutuhan sosial serta efisiensi, tujuan dan sumber dimodifikasi

secara kontinu agar responsive dapat mencapai keutuhan sosial. 2). Selain

diupayakan untuk mencapai sasaran yang lebih baik juga diarahkan untuk bisa

merobah sasaran. 3). Analisis yang efektif dalam upaya mendekatkan antara caa

dan tujuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan sosial, melayani klien,

masyarakat yang terlemah “the lumbermen”. 4). Herbert Kaufman; melalui kasus

“on the forest rangers” tuntutan SEO sulit dilakukan sebab dalam problem

solving structure khusus dan kebijakan dalam organisasi, tingkatan keahlian

diperlukan dalam melakukan pertimbangan yang tinggi dan dalam identifikasi

permasalahan yang tersebar. Keahlian diperlukan untuk memungkinkan

memaknai kebijakan dan kualitas perilaku untuk mempengaruhi anggotanya.

Tugas mereka untuk memonetoring birokrasi dan mengadakan perubahan-

perubahan yang dibutuhkan. 5). Melakukan kritik terhadap program-program

tertentu dan bermaksud untuk menggantinya dengan program yang lain, sebagai

proses politik. Jika evaluasi tidak bermakna politik terhadap partisipan partai

maka makna politiknya mengacu pada advokasi kebijakan, tanpa suatu dukungan

Evaluation (ex-ante) I. Perencanaan

Onggoing Program II. Pelaksanaan

Ex-post III.Evaluasi Program

Sejauhmana tujuan Cukup layak dan tidak menimbulkan kesulitan pelaksanaan

Untuk menentukan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman lapangan yang diperoleh sepanjang program

Pengumpulan informasi Tindakan koreksi

Untuk mengetahui sejauhmana dampak pelaksanaan program apakah hasil diperoleh sesuai dengan rencana tujuan program

politik atau dukungan pihak-pihak yang ada di masyarakat, maka keberadaan

evaluasi akan menjadi terlantar. 6). Menseleksi aktivitas organisasi.

Political : - diversifikasi strategy

- diversity creates political flexibility manifestly.

Adapun syarat-syarat untuk mengadakan SEO : 1). Dapat memelihara

stabilitas kerjanya, kelangsungan hidup organisasi dan secara simultan mendapat

kebebasan dan dukungan dari birokrasi saat menghasilkan kebijakan yang anti

birokrasi. 2). Harus mampu menggabungkan fisibilitas politik dengan analisis

murni. 3). Evaluasi bersifat terbuka, cinta kebenaran dan transfaran (baik

mengenai biaya maupun tujuan yang setepat mungkin), member kesempatan pada

yang lain untuk mengadakan penyangkalan/penilaian.

Selain itu sikap skeptic selalu diperlukan dalam mengadakan evaluasi

sebab:

1. Organisasi terbuka untuk koleksi diri, haruslah memiliki sikap skeptic

ketimbang sikap pasrah atau mudah menerima/mengakui. Terus bersikap

kritis atau meragukan secara ilmiah dalam upaya mencari kebenaran yang

baru dan upaya menguji hipotesis haruslah menjadi kegiatan utamanya.

2. Belajar bertindak lebih baik dalam memproduksi dan menggunakan

evaluasi.

Beberapa karakteristik SEO : 1). Memiliki pemahaman yang lebih rinci

tentang permasalahan yang dihadapi selama tahapan proyek. 2). Lebih mudah

memperbaiki kesalahan, apabila disadari berdasarkan pengamatan sendiri

ketimbang menerima kritik dari luar. 3). Saluran komunikasi yang dilalui tidak

terlalu panjang, 4). Mengandung fungsi pembelajaran, 5). Sebagai landasan (batu

loncatan) bagi evaluasi eksternal, 6). Biaya yang dikeluarkan lebih murah. Dan

cenderung mencari alasan-alasan pembenaran dan dapat menciptakan ketegangan-

ketegangan tertentu bagi pelaksana proyek.

Kelebihan-kelebihan yang dapat ditunjukkan metode SEO adalah:

a. Dengan SEO untuk keperuan evaluasi dan pengelolaan akan lebih murah

ongkosnya; biaya ditanggung oleh setiap evaluator pada seluruh tingkatan

organisasi.

b. Setiap anggota akan mempunyai dan dituntut untuk meningkatkan

kemampuan evaluasi/ananalisis sehingga dengan demikian kualitas

pribadinya meningkat.

c. Mengurangi beban manajemen puncak yang nota bene jarang dapat

melaksanakan fungsi evaluatornya dengan baik.

d. Setiap anggota organisasi dapat memaksimalkan kemampuan kreativitas/

inisiatifnya untuk mengadakan perbaikan disetiap jenjang hirarki, para

evaluator memiliki otoritas untuk mengendalikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, mengolah data dan model untuk

mengendalikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengolah data

dan model untuk menjustifikasi kebijakan yang ada, dapat mencegah

terjadinya proses kerja dari sistem yang mengarah pada birokrasi yang

berlebihan. Mereka akan mengikuti persaingan pasar, mereka bersaing

dalam mengarahkan kebijakan pada suatu area yang ditentukan,

pengakuan nilai-nilai dan bakat mereka dapat dimaksimalkan. Tugas

evaluator adalah memperhitungkan konskwensi dari kebijakan yang

berlaku, mencari alternative kerja yang lebih baik dan memperkenalkan

kebijakan baru agar dijalankan oleh unit-unit administratipnya.

e. Kemampuan untuk membuat perubahan sesuai dengan ketentuan analisis

yang menjadi esensial dari kapasitasnya untuk melakukan koreksi diri

dalam realitas yang dinamis.

f. Pihak evaluator selain dapat menghimpun pengetahuan juga dapat

menggalang power.

g. Dapat memantapkan bentuk organisasi yang dimiliki; manfaat analisis

sebagai suatu cara membuat keputusan kebijakan yang baik, yang

selanjutnya menawarkan kepada pihak lain (bagi evaluator lain).

sedangkan bagi pengguna analisis sebagai suatu cara untuk mendapatkan

pemahaman yang baik mengenai pilihan-pilihan yang ada, sehingga

mereka bisa melakukan control terhadapnya.

h. Sebagai inti dari SEO adalah bahwa ditanamkan pada setiap tingkatan

organisasi etika evaluasi.

Namun demikian dalam melaksanakan SEO juga ditemukan beberapa

kendala antara lain : 1). Seluruh personel dilibatkan, sangat sulit untuk

mempertemukan criteria/standar evaluasi pada setiap tingkatan organisasi. 2)

belum ada tindakan yang tepat untuk setiap tingkatan organisasi bila evaluasi

merembes kedalam keseluruhan organisasi, 3). Problem yang muncul pada aspek

politik mengalami kegagalan bila evaluasi dilakukan secara serius (menyangkut

status dan konplik terhadap pengambilan keputusan/birokrasi). Sebaliknya jika

kurang serius akan mengalami krisis kepercayaan dan kehilangan dukungan dari

para anggota yang penuh pengabdian. Jadi menjaga keseimbangan antara

keefektifan dengan komitmen sangatlah sulit. 4). Sebagai organisasi yang terbuka

terhadap koreksi diri sangat rentan terhadap macam-macam tendensi anti

evaluative (kecenderungan labil). Karena itu diperlukan mestabilkan lingkungan,

bisa menjaga loyalitas internal dan dukungan dari luar.

C. Harrington, 1996. “Ethic and Public Policy Analysis”

Peran pemerintah sepenuhnya dalam hubungan public dan private, dengan

pemberian input yang baik dan peran perusahaan untuk dapat memaksimalkan

berbagai kepentingan stakeholder, yang selanjutnya akan menjadi landasan yang

sangat penting dalam analisis etika dari kebijakan-kebijakan pengaturan. Namun

demikian sangat jarang para pembuat kebijakan member perhatian pada unsur

etika dalam mewarnai analisisnya. Asumsi-asumsi dasar keengganan

pertimbangan etik dan moral dalam kebijakan pengaturan adalah hubungan bisnis

dan pemerintah; peran jelas pemerintah; fungsi hukum dan peran pembuat hukum,

karakteristik bisnis dan perusahaan.

Pernyataan selanjutnya dari Harrington, “don’t formulate public policy in

moral vacumm” (tak ada satupun perumusan kebijakan yang terbebas dari

judgement-judgement moral), sebab dalam kontek sosial dari kehidupan manusia

dan dasar kemanusiaan untuk berjuang demi kebaikan, etika dan politik saling

terkait. Negara adalah sebuah kesatuan dan persatuan yang dibentuk oleh

beberapa pandangan tentang tujuan baik yang bertingkat. Dimana kebaikan yang

paling tinggi akan lebih berkuasa ketimbang yang lain, hal ini dicapai melalui

aktivitas politik. Analisis etik belum banyak menjadi bahan diskusi dalam

kebijakan public, ide tehnik pengaturan bisnis dan industri dilakukan dengan

alasan kekhawatiran terhadap pandangan mayoritas yang melanggar legitimasi

hak-hak minoritas, sebagai suatu kerapuhan moral dalam bentuk perbedaan nilai.

Pertimbangan etik dan moral merupakan hal yang baru menjadi perbincangan

dalam problem-problem publik semisal : kekejaman kota “urban violence,

welfare and health care”. Berkenaan dengan analisis etik, artikel ini akan

mencoba membahas dari kajian demokrasi kapitalis sosial, yang tidak memandang

secara terpisah dari elemen-elemen tersebut, tapi lebih dilihat sebagai aspek-aspek

yang fundamental saling berhubungan, saling ketergantungan dari “social life”.

C.1. Hubungan Bisnis dan Pemerintah

Teori sosial klasik liberal (Jhon Locke’s) menyebutkan bahwa private dan

public adalah hal yang terpisah baik keterhubungannya maupun aktivitasnya,

bahwa otonomi individu adalah yang utama, yang berarti ada kebebasan yang

sempurna, kesamaann dan kemerdekaan, “the civil government was non arbitrary

and transferable” (pemerintah sipil tidak bersifat arbitrasi tetapi lebih

tranferbilitas), tidak mengambil alih dan tidak mempunyai wewenang

mencampuri kepemilikan private. Peran pemerintah disini adalah menegakkan

hukum dasar dan terbatas pada “provide the public good or public sphere and

private market sphere” (penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar dan private

bertanggungjawab pada bidang ekonomi ―pasar‖). Sedangkan menurut Barry

Bozeman, bahwa public mempunyai kewenangan politik yang berpengaruh pada

perilaku dan proses keseluruhan organisasi, karenanya “publicness is not discrete

quality but rather multidimensional property, constraints the economic activity

and political constraints is significant”. Dengan demikian publik tidak dibatasi

pada kualitas pelayanan tertentu, melainkan semua aspek / bidang termasuk

pembatasan-pembatasan dibidang ekonomi maupun politik yang relevan. Dengan

mengingat bahwa peran pemerintah/public adalah melindungi kepentigan public

dan anggota organisasi (masyarakat umum).

Pandangan terpisah antara peran bisnis dan pemerintah ini, menghadirkan

konsekwensi-konsekwensi seperti pemerintah dapat mengkonsentrasikan diri pada

“public goods and keeping the law of nature”. Apa yang sungguh-sungguh

menjadi kepentingan publik seharusnya dapat dipenuhi. Sedangkan private “can

be balance of diverse stakeholders interest and another proverty universally

accessible dimensions of collective life” (Coper). Ini sebagai esensi dari teori

stakeholder adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan stakeholder, menjaga

stabilitas organisasi dalam hubungan dengan sistem ekonomi dimana organisasi

itu berada.

Sedangkan pandangan mengenai pemerintah dan private tak terpisah.

Menurut Terry Cooper bahwa private dan public mempunyai hubungan yang

kontinum “from public to fully private” atau sebaliknya. Hubungan yang saling

membantu sebagai “another provider”. Ia melihat sebagai dua lembaga yang

bertanggungjawab pada ekonomi masyarakat (keduanya sangat berperan), dalam

menyelenggarakan “general collective good”. Namun demikian ada dua kesulitan

penting dalam rangka hubungan antara public dan private dalam analisis etika dari

tujuan kebijakan dan konsekwensinya. Pertama, pemahaman dari sistem politik

sebagai hubungan ekologi. Kedua, penyeimbangan kepentingan-kepentingan

politik dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Menurut Cooper bahwa

pemerintah yang efisien seharusnya mampu memaksimalkan “the full range of

public” dan private sebagai pemberi input. Dengan demikian semakin jelas bahwa

antara pemerintah dan private mempunyai peranan yang saling mendukung.

Dalam teori agen (Cooper) kejelasan tujuan dan konskwensi kebijakan

publik, mengatur komplik antar kepentingan merupakan sesuatu dilemma yang

sudah biasa dihindari oleh bisnis dalam tugas dan tanggungjawab publiknya. Ada

pemahaman yang berbeda antara pemerintah dan bisnis mengenai apa yang

sungguh-sungguh menjadi kepentingan public dan bagaimana kepentingan, public

seharusnya dapat dipenuhi.

C.2. Peran Pemerintah

Pemahaman dari demokrasi kapitalis yang menghantarkan kita pada

kerangka Interpretasi komitmen umum dari human well being dalam public good,

untuk mengevaluasi fakta-fakta Institusi-Institusi dan kebijakan. Yang termasuk

etos demokrasi adalah regim nilai semisal focus on free individual (Jhon Locke);

kepentingan public dan social equity (keadilan sosial). Dalam hal ini bagaimana

pemerintah dapat membuat UU untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan

fundamental / kebutuhan-kebutuhan dasar, dan hak-hak minoritas, menghindari

korupsi. Mengenai identitas kepentingan-kepentingan para pembuat hukum atau

kebijakan dengan kepentingan mayoritas yang diatas.

Walter Uppman berpendapat bahwa kepentingan public merupakan ;

apakah manusia akan melakukan pilihanaa, jika mereka memandang ada

kejelasan, rasionalitas, keuntungan atau kerugian dan kebijakan ?. Menurut Mark

Moore tugas pelayan public adalah melayani kepentingan public dari tiga prinsip

kewajiban yakni, dengan meligitimasi tindakannya, mengkoordinasi rekan/

bawahannya, kejujuran dll. Dalam pencapaian kepentingan publik diperlukan

tugas dan tanggungjawab Policy maker didasarkan pada kepentingan publik

tersebut. Menurut Moore ada kesulitan-kesulitan dalam mencapai kepentinga

publik adalah : kurang bisa memahami tindakan yang berakibat gagal dalam

mengartikulasikan nilai-nilai dari berbagai stakeholder, salah penanganan

terhadap preferensi-preferensi kebijakan publik yang tidak dapat diprediksi

―inevitable uncertainty”, pelaksanaan yang hanya didasarkan pada pandangan

yang sempit dalam bentuk “market term” or money term”.

Pemerataan atau keadilan sosial dalam hal hak-hak asasi yang dikatakan

oleh David Hart sebagai “spirits and habits of faimess, justness dan kebenaran

dalam memperlakukan hubungan pergaulan antar manusia. Pemberian

kesempatan yang sama atau perolehan yang sama dalam suatu kebijakan, harus

mengandung dimensi pembinaan, pemberian peluang dan kesempatan yang sama

pada setiap orang dalam memperbaiki kehidupannya (SOlichin, 1998). Juga dalam

hal untuk member input nilai pada suatu kebijakan serta menikmati hasil dari

suatu kebijakan.

C.3. Hukum dan Pembuatan Hukum

Jennings berpendapat baha kehidupan politik sebagai hal yang menolak

etika dari kebahagiaan dan kebaikan ideal. Dengan demikian begitu kentalnya

kehidupan politik yang kurang memperhatikan sisi etika dalam tindakannya.

Berkenaan dengan legislative yang sangat besar pengaruhnya dengan kehidupan

politik ada dua kategori yang berbeda dari dilemma etika yaitu : permasalahan –

permasalahan pengaturan (tindakan – tindakan legislator); dan permasalahan-

permasalahan kewajiban “obligation”. Ketepatan tindakan dalam proses

legislative dan penanganan komplik kepentingan yang terjadi antar stakeholders

serta dalam mengevaluasi berbagai kemungkinan legislative yang diperhadapkan

dengan kondisi yang tidak dapat prediksi berbagai kemungkinan legislative yang

diperhadapkan dengan kondisi yang tidak dapat prediksi “uncertainty

conditions”. Bila legislative yang meletakkan problem-problem regulasi dan

tanggungjawab atau kewajiban sebagai “moral minimalism” (penyelenggaraan

kepercayaan, efektif, kejelasan demokrasi, fungsi-fungsi politik legislatif).

Menurut Madisons legislatif secara umum berkeinginan untuk mencapai

kepentingannya dan motivasi untuk tetap berkuasa melalui pemilihan kembali,

legislative dituntut responsibilitasnya, berkenaan dengan “political reward

sistem” sebab banyak penggunaan kantor publik untuk mencari keuntungan

financial personal. Pemasukan moral minimalism dalam kehidupan sosial yang

komplek adalah guna keperluan-kepelruan; restrukturisasi; membatasi opsion

pembelaan dan menentukan pokok-pokok baru dari penjelasan dan justifikasi oleh

para pelaksanaan itu sendiri. Efektifnya moral dipandang dari sudut kemanfaatan

tradisional dari kelayakan, kemampuan dan kepentingan politik itu sendiri, moral

minimalism diperlukan untuk tetap membedakan secara jelas antara prinsip-

prinsip moral dan kebijakan politik “moral principle and political prudence”,

dimana politik seringkali dominan. Penyesuaian antara tuntutan publik terhadap

aktivitas legislative adalah penting. Dengan moral minimalism pada legislator

dapat melakukan peran advokasi dan dapat melakukan pilihan kebijakan yang

sesuai (viable), yaitu :

1. Multidimensional nature of advocacy role dan kemampuan untuk

mencapai kepentingan itu sendiri.

2. Mengembangkan political viable policy choice

3. Resolving problem of regulation

4. To support the ethical analysis of public policy

5. Membatasi permasalahan-permasalahan pengaturan, menampilkan secara

cermat produk legislatif dan dilemma obligasi.

Lon Fuller menyebutkan paradigm moralitas Internal hukum (UU),

menawarkan alternative untuk moral minimalism sebagai standar etika legislative,

yang menawarkan kerangka eksplorasi kebijakan pengaturan dalam memperluas

penerapan Internal atau prosedur, integritas hukum dan identifikasi perubahan

dalam substansi tujuan hukum yang seharusnya juga diteliti. Moralitas internal

hukum didukung dengan nilai dari etika demokrasi. Secara umum tujuan hukm

dalam demokrasi adalah “to protect those regim values of liberty property and

quality”, hal ini terkait dengan fungsi-fungsi untuk tetap menjaga prosedur

keadilan dan spirits and habit of faimess‖ yang menandai adanya keadilan sosial

dalam produk kebijakan tersebut.

C.4. Karakteristik Bisnis dan Perusahaan

Menurut Adam Smith bahwa publik dan private adalah berbeda,

efektivitas bisnis yang murni private, hak milik dan efisiensi tergantung pada

pasar bebas dan tanpa adanya intervensi pemerintah. Pandangan perusahaan

individual sebagaimana dalam teori agen pada pasar bebas bahwa :

1. Terjadi kontrak yang tegas antar pengelola sumber-sumber

2. Penggunaan agen (manajemen) dalam penyelenggaraan pelayanan

kepentingan

3. Peran manajemen sebagai upaya memaksimalkan kepentingan-

kepentingan para pemegang saham (memperbesar modal).

Dan Milto Friedman menyebutkan “the social responsibility of business is

increasing profits/profit maximizing goals” (responsibilitas sosial dari kehidupan

bisnis adalah dengan meningkatkan keuntungan atau memaksimalkan

keuntungan). Dan Jhon Lodd mengungkapkan bahwa organisasi yang ideal tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip moral, organisasi-organisasi formal adalah

merupakan struktur pembuatan keputusan yang dapat menunjukkan rasionalitas

pencapaian tujuan, dalam perolehan manfaat secara empiris yang membawa pada

manajemen etika, netral dalam tindakan efisiensi yang rasional. Peran manajemen

sebagai agen tersendiri dari para pelaksana dan responsibilitas manajemen untuk

memaksimalkan kekayaan para pemegang saham “shareholder”.

Pendapat Friedman yang ditindaklanjuti oleh K. Good Paster yang

mengarah pada teori Stakeholders. Kurang adanya mandate sosial dari manajer,

berakibat terjadi kesalah pahaman antara sector privat dan public. Menurutnya tak

ada bisnis yang bebas (tanpa dipengaruhi) oleh para pelanggannya, suppliernya,

para pegawai, masyarakat dan lainnya, dalam wilayah moral dan sosial yang

berpengaruh pada kehidupan para pendukungnya. Douglas Sherwin mengatakan

tujuan bisnis adalah sebagai mekanisme yang prinsip dalam memproduksi dan

distribusi barang-barang ekonomi tetapi tergantung pada pandangan sistem

partisipan. Adapun komponen-komponen Teori Stakeholder adalah :

1. Perusahaan baik secara implicit maupun eksplisit merupakan kontrak

antara berbagai stakeholder (yang mempunyai kepentingan-kepentingan

sendiri terhadap perusahaan).

2. Pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan fungsi (kepentingan) dari

stakeholder.

3. Peranan manajemen didefinisikan sebagai mediator antar kepentingan

stakeholder.

Peran pemerintah menurut Cooper adalah meyakini ekologi dari hubungan

sistem ekonomi sebagai sesuatu yang saling tergantung antar stakeholder,

pelanggan/klien, pemilik, pegawai, manajer dan sebagainya. Sebagai inti teori

stakeholder adalah saling ketergantungan antar stakeholder semakin meningkat,

sebab setiap stakeholder ingin menjaga kestabilan lingkungan bisnis mereka dan

sistem partisipasi lain, guna memuaskan pencapaian kebutuhan mereka. Situasi

saling ketergantungan memperburuk kesamaan antar stakeholder, bagaimanapun

sumber keputusan dialokasikan. Pencapaian akan pemerataan, setiap waktu dapat

terlaksana jika sistem tetap stabil. Kepentingan-kepentingan berbeda seperti para

pemilik preferensinya adalah bertambahnya modal, pegawai naiknya gaji,

manajemen menginginkan bonus/reward dan customer memerlukan harga yang

turun.

C.5. Kepentingan-kepentingan Stakeholder dan Pengaturannya

Pembicaraan berbagai pereanan pemerintah, hukum, pembuat hukum,

bisnis dan perusahaan, sarat dengan dimensi-dimensi kehidupan sosial.

Perhitungan-perhitungan yang membedakan public dengan privat, moral

minimalism dalam etika legislative dan teori agen dalam perusahaan secara luas,

berpengaruh pada keengganan dalam subyek kebijakan pengaturan dalam

ketelitian/ketepatan etika. Nilai-nilai transaksional dari etos demokrasi, liberty,

equality, private property dan public interest dalam gagasan social equity, tetap

menjadi bagian budaya kontemporer, bagaimanapun pemisahan klasik antara

private dan public sebagai ketidak akuratan kerangka kerja dalam

menggambarkan kekomplekan masyarakat dimana kita hidup. Ada beberapa

kegagalan yang dilakukan oleh Teory Agen yaitu dalam hal memenuhi tuntutan-

tuntutan stakeholder atas sumber-sumber organisasi; dan menyediakan pedoman

kegiatan strategi serta taktik untuk memuaskan kepentingan pemilik. Kebijakan

pengaturan meredakan hubungan antara Industri, pemerintah dan individu lainnya

serta stakeholder kolektif. Dengan subyek tujuan dan konskwensi-konskwensi

yang tegas dari kebijakan pengaturan dengan analisis etik sebab struktur yang

jelas seperti persiapan cara-cara yang teliti untuk mengevaluasi kebijakan yang

sukses.

Kesimpulan sejumlah isu pemerintah yang melibatkan potensi pemerintah

akan bemanfaat dengan analisis etika (contoh health care dillivery), bagaimana

dapat memperhitungkan seluruh stakeholder dan kepentingan mereka,

konskwensi-konskwensi tujuan dari kebijakan-kebijakan pengaturan dapat

dipahami. Manfaat pendekatan analisis etika adalah : terjadinya public discourse

guna relevansi antara stakeholder dan kepentingan mereka; kebijakan regulatory

ditetapkan atas dasar kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan

stakeholder, legitimasi dari kepentingan dari keseluruhan stakeholder yang

terlibat (ikut mewarnai alternative kebijakan dan konskwensi); dan kecermatan

pilihan kebijakan regulatory melalui kajian analisis etika dan policy debate dalam

sistem sosial dan organisasi ekonomi melalui moral. Analisis didasarkan pada

kepentingan stakeholder termasuk komponen deskriptif dan normatif. Analisis

etika merupakan alat evaluasi pilihan kebijakan dan konskwensinya melalui

perhitungan-perhitungan kepentingan yang bersaing dan komplik dari keseluruhan

stakeholder dan kecermatan penggabungan berbagai tindakan tertentu, dalam

memaksimalkan keseimbangan dari kepentingan-kepentingan tersebut.

Gambar 7.

Tujuan-tujuan dari fase deskriptif dari analisis merupakan identifikasi dari

peranan yang dimainkan dan pemainnya (stakeholder). Focus analisis adalah

identifikasi berbagai isu yang ditangani dan fakta-fakta yang menunjang isu

tersebut. Key stakeholder (berpengaruh) dan kelompok-kelompok stakeholder

harus juga diidentifikasi termasuk kepentingan mereka. Akhirnya fase deskriptif

dari analisis seharusnya mengestimasi impact dari subyek kebijakan terhadap

interest dari stakeholders.

Fase deskriptif; analisis terfokus pada pemetaan pengembangan dampak

kebijakan (dampak antisipatif), penyeimbangan antar berbagai stakeholder,

dengan kata lain dengan analisis etika dapat mengetahui apakah kebijakan

regulatory dapat mengembangkan antar kepentingan stakeholder atau sebaliknya

terjadi keuntungan yang jomplang bagi stakeholder tertentu, dengan

mengorbankan yang lain. peningkatan kemampuan bisnis untuk mempertemukan

kebutuhan-kebutuhan stakeholder melalui diskusi kebijakan pengaturan “policy

Facts & Issues

Key Stakeholder

Stakeholders Interest

Impact of Policy

Balance test

Balance Test for necessary

amandements

Pengembangan Alternatif

Perhitungsn Berbagai

Konskwensi

Rekomendasi Amenden

Kebijakan

regulatory debate” yang mengarh pada balance of all stakeholder interest,

balance of costs and benefit a cross stakeholder, tapi tidak bermaksud bahwa

setiap kebijakan berpengaruh sama pada setiap stakeholder, tapi semata-mata

menjaga stabilitas. Penghindaran analisis etika dalam bisnis dalam ukuran-ukuran:

“good deeds” (perbuatan-perbuatan baik), yang merupakan misi dari organisasi

bisnis atau industry atau merupakan cara-cara yang tidak pantas. Beberapa

penerapan model :

1. Bagaimana memberi kesempatan untuk pada setiap stakeholder untuk

memberi warna pada kebijakan pengaturan.

2. Bagaimana kebijakan pengaturan dapat mengurangi biaya dan menambah

saving and loan bailoat (good will).

3. Penyebaran uang di pedesaan atau di daerah terpencil menurun.

4. Pendekatan Draconian pada industry kesehatan financial.

D. FRITZ GAENSLEN, 1996. “Motitional Orientation and the Nature of

Konsensual Decision Making”

Model pengambilan keputusan elit masa (non demokratis) dengan asumsi

dasarnya hal mutlak bagi elit mengambil keputusan (dengan cara bagaimana

dispute dapat diselesaikan). Perbedaan pengambilan keputusan consensus ada tiga

hal yang perlu diperhatikan yaitu analisis pilihan rasionalitas mayoritas dan

mayoritas suara (yang kita kenal sebagai musyawarah mufakat) sebagai

maksimasi kepentingan, studi psikologi sosial terhadap dampak, hukum di lapang

(laboratorium), dalam upaya mengelola informasi (sebagai prosesor informasi);

dan diskripsi proses resolusi dispute/komplik sebagai social being seperti yang

terjadi di RUsia, Cina, Jepang dan AS.

Di Cina dalam bidang kebijakan ekonomi melalui pembagian wewenang

dalam isu-isu yang komplek dari reformasi, ekonomi (pendelegasian melalui

consensus). Para pemimpin partai yang bercokol di birokrasi membagi wewenang

pada pemerintah di level tingkat bawahnya untuk mengambil keputusan

consensus. Apabila consensus tidak dapat dicapai pada tingkat pemerintahan

diatasnya sampai consensus itu tercapai (model bertingkat). Dengan moral

tertentu yang signifikan para anggota dapat mempunyai kesempatan konsultasi

yang sama dan seimbang didalam rangka proses kebijakan yang adil (Limpton,

1992). Akibatnya anggota pada tingkat bawah sering menunggu petunjuk atasan

dalam melakukan resolusi.

Di Jepang para elit mengambil consensus secara tertutup, tidak terjadi

kesempatan antara otoritas dan power dari berbagai aktor pemerintah yang

berwenang untuk intervensi dan berpartisipasi dalam pengembangan berbagai isu,

tetapi tidak memiliki kekuasaan langsung untuk bertindak atau mengontrol hasil,

(tanggungjawab aktor hanya pada tingkat perumusan dengan consensus). Para elit

pembuat keputusan dapat memandang proses keputusan consensus sebagai

ketepatan cultural (Calder, 1988). Kesimpulannya. Di Jepang kekuasaan tersebar

pada semua pihak (tidak terakumulasi pada satu elit pembuat keputusan). Setiap

bawahan dapat mengambil keputusan; dapat melakukan bargaining, take and give

dan trade off bisa terlaksana. Jepang memiliki ―streamline structure” (struktur

pemerintah yang ramping), sehingga keputusan dapat diambil di bawah.

Tujuan penulisan artikel Gaenslen adalah menunjukkan bahwa perbedaan

hanya merupakan catatan teoritis dan kebutuhan menyatakan signifikansi dalam

kasus yang nyata sulit diidentifikasikan, paling tidak pada bagian orientasi

motivasi dari para partisipan (perbedaan-perbedaan yang ada hanya memiliki

makna teoritis apa yang semestinya terjadi sulit teridentifikasi). Kesulitan yang

muncul adalah tidak mampu mengakses pada tiap level pengambilan keputusan;

siapa berkata apa, untuk siapa, apa yang ditekankan (tidak semua hal dapat

terungkap dengan jelas atau hanya sebagian saja). Berbagai informasi secara

otomatis memperbaiki proses materi pengarsifan seperti memorandum report, dan

catatan-catatan pertemuan, yang dapat dirinci antara lain :

1. Banyak diskusi dan persuasi pada level pengambilan keputusan

pemerintah teratas (tertinggi) sebagai suatu formalitas.

2. Pengarsipan berbagai materi materi dilakukan untuk alasan-alasan

institusional dan bukan untuk konsumsi umum (publik) tapi dilakukan

melalui “image manajement”

3. Apa yang dihasilkan dalam formal yang refleksinya tidak bisa dirubah dari

setiap kecenderungan dan pembatasan para pembuatnya.

D.1. Pengambil Keputusan Sebagai “Interest maximize”

Pilihan rasional bekerja dalam obyak perancangan dan institusi evolusi

public dalam penekanan asumsi pada konteks:

1. Setiap para pengambil keputusan bebas mengembangkan pilihan,

mendahului preferensi kelompok (atau konsep otonomi diterapkan).

2. Preferensi yang dilakukan tidak sama antara para pembuat keputusan

(variasi preferensi atau mandiri dalam opini)

3. Hak suara terdistribusikan sama bagi setiap pembuat keputusan (masing-

masing mempunyai hak suara).

4. Para pembuat keputusan dimotivasi untuk dapat memaksimalkan

kepentingan (setiap orang bebas menyampaikan pendapat).

Sehingga dengan demikian proses pencapaian suara terbanyak nampak

lebih; dapat mengakomodasi lebih banyak kepentingan; lebih banyak terjadi

―debate isu”; dan sebagai upaya “log rolling solution” (solusi yang disepakati

semua pihak), yang dapat mengakses semua preferensi para partisipan untuk

menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi semua pihak (win-win).

Proses ini diharapkan menghasilkan efisiensi ―pareto outcome” (kesepakatan),

karena sejak awal telah gagal mencapai kesepakatan sebab tidak mudah bagi

Policy maker untuk melakukan tindakan kolektif. Ketidakmampuan Policy maker

mengambil tindakan kolektif dalam mencapai kesepakatan sebagai anjuran

―rational choice‖ mengandung konskwensi :

1. Positif bahwa pencapaian kesepakatan lebih sebagai upaya stabilitas

(memelihara stabilitas).

2. Negatif bahwa sebagai upaya mendukung status quo (dengan segala

bentuk ketimpangan lain). Dan bagi partisipan individual akan terjadi ;

falsify (kepalsuan) dalam pilihan mereka dalam artian mereka dapat saja

memalsukan pribadinya untuk keamanan dirinya, pemerasan (exortion),

menentang dengan diam-diam, penyogokan suara (publik), mengurangi

kelompok yang tidak sepakat (dengan proses birokratik atau mengikuti

pola-pola birokratik artinya sebelum adanya pertemuan formal telah

dirumuskan terlebih dahulu oleh kelompok-kelompok tertentu dalam

birokrasi, untuk kemudian dilegitimasi dalam formal meeting, untuk

memperoleh kata sepakat.

Keinginan untuk memaksimalkan berbagai kepentingan, berakibat terjadi

kelambatan keputusan ―Inertia‖, stagnasi, serta pembusukan politik “politic

decoy”. Disebabkan alasan-alasan rasional choice diatas, yang dilalui dalam

proses politik yaitu : artikulasi, agregrasi, sosialisasi dan implementasi hasil

proses, dimana perlu disadari faksi-faksi menunjuk pada political will yang

berbeda.

D.2. Pengambil keputusan sebagai “Information prossesor”

Para psikologis sosial yang membandingkan (musyawarah mufakat)

sebagai studi lapang memiliki dua karakteristik. Pertama, kelompok tersusun atas

individu-individu yang tidak saling mengenal dan begitu selesai tugas mereka

membubarkan diri. Kedua, tugas-tugas dilaksanakan atas dasar kooperatif dan

terdefinisikan dengan baik (ada kerjasama) dan identifikasi dengan baik serta

pembuatan keputusan nampak sebagai usaha-usaha kognitif dan sedikit dapat

memaksimalkan kepentingan-kepentingan yang ada, memandang secara

komprehensif pada setiap permasalahan. Ciri yang membedakan dengan D.1

adalah penggunaan daya piker kognitif secara penuh dalam upaya mencapai kata

sepakat. Beberapa kesimpulan yang mendukung mufakat adalah sebagai berikut:

a. Para pembuat kesepakatan menemukan fakta-fakta yang relevan

(pendapat) dari setiap pembuat kesepakatan dalam waktu yang relatif sama

(Hastle, 1983).

b. Para pembuat kesepakatan dari mayoritas dapat mencurahkan perhatian

pada opini kelompok minoritas (Foss, 1981). Hal ini mendorong

munculnya pemikiran-pemikiran berbeda serta mengurangi kemungkinan

visi yang sama.

c. Faksi-faksi dan usulan-usulan tindakan memunculkan kesepakatan

bersama.

d. Para pembuat kesepakatan hanya sedikit memiliki kesempatan untuk

melakukan jalan pintas “cognitive shortcut” dan perhatian mereka

tercurah pada “away of from what is being said to who is doing the talk”

(dari apa yang mereka katakana dan siapa yang mengerjakan apa yang

mereka katakana (Chaiken, dkk, 1989). Dalam artian apa yang diputuskan

dan siapa yang melaksanakan keputusan yang dimaksud.

Kesimpulannya kesepakatan digambarkan sebagai upaya pengumpulan data

ketimbang mencari solusi (apa yang terjadi dan mengapa terjadi dan mayoritas

nampak lebih menekankan apa yang mereka seharusnya kerjakan, atau seperti apa

yang tertulis. Ada beberapa perbedaan tipe/gaya pertimbangan pencapaian

kesepakatan :

a. Unity seeker (user) mayority ; penekanan pada rekomendasi terhadap apa

yang seharusnya dikerjakan atau dilakukan.

b. Mayoritas pembuat kesepakatan lebih menggunakan waktunya untuk

merancang solusi baru, terhadap permasalahan ketimbang mengadopsi

solusi-solusi yang sudah ada atau mencapai kepuasan semua pihak.

c. Mencapai kesesuaian antara solusi dan permasalahan yang terjadi,

sehingga nampak mencapai kualitas kepatuhan yang tinggi (Bower dkk,

1965).

Dengan demikian keputusan akan lebih dapat diimplementasikan oleh karena

merupakan hasil keputusan bersama atau semua pihak berpartisipasi dan resisten

terhadap perubahan (lebih dapat dipertahankan, karena untuk mengadakan

perubahan memerlukan kesepakatan baru, yang melibatkan semua pihak, waktu

dan biaya tambahan. Keputusan ini terfokus pada pembuat keputusan yang

dimotivasi untuk sebagai prossesor (pengelola) informasi ketimbang Interest

maximize. Namun demikian keputusan yang dihasilkan sering tidak dilaksanakan

karena ketidakmampuan para pembuat keputusan untuk bertindak atau

ketidakinginan (komitmen) untuk tidak melaksanakan apa yang dilakukannya,

sebelumnya (keputusan atau hasil pemikisan kognitif seluruhnya).

D.3. Pembuat Keputusan Sebagai “Social Being”

Para pembuat keputusan sering menekankan pada kehidupan mereka

sehari-hari dalam perjuangannya melalui analisis pengalaman “world historical”.

Keputusan-keputusan mereka diambil guna mendukung atau menghambat tujuan-

tujuan eksternal dalam keputusan kelompok. Perilaku kelompok tidak merakan

adanya batasan (sukarela) menerima status hirarki, persahabatan, melewati

sejarah, harapan-harapan interaksi atau sepakat/tidak dengan kolega (dalam

perhitungan-perhitungan pembuat keputusan yang dilandaskan pada dirinya

sebagai mahluk sosial).

Elit politik sebagai mahluk sosial; perluasan status elit, keinginan dan

secara problematik tidak dikembangkan dari inpersonal rules of the game (sesuai

dengan hukum yang ada), melainkan melalui kreasi, pemeliharaan dan alterasi

hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan politik. Merumuskan urusan-urusan

merupakan manifestasi dari upaya-upaya melalui top leader, untuk

mengkonsolidasikan dan ekspansi jaringan kerja pelanggan, menawarkan

kesempatan karier dalam perubahan untuk mencapai kesetiaan dan dukungan (Gill

dkk).

Ada beberapa perbedaan pelaksanaan ide dalam artikel ini dibeberapa

Negara, semisal di Jepang standar Inpersonal “rules of the game” berkembang

dengan baik, meskipun tindakan elit dari bangunan faksi, peningkatan sumber

dana dan seleksi pelayanan, didominasi oleh proses informal dalam hubungan

sosial. Sedangkan Soviet dan Cina pengembangan mekanisme sistem atasan yang

relative lemah dalam penyelesaian komplik kebijakan, penyelenggaraan hubungan

sosial dapat dilihat sebagai hambatan langsung dalam proses pembuatan

keputusan.

Fisi sebagai sumber data, hubungan sosial dipertimbangkan berdampak

dalam keputusan consensus (keuntungannya);

a. Fisi dapat memberikan gambaran tentang hubungan sosial dan

berpengaruh dalam proses pengarsipan.

b. Upaya untuk menghindari kesalahan memory dan dalam merespon hasil

wawancara dengan Policy maker.

c. Memungkinkan untuk mengakses berbagai konteks tanpa intervensi

berbagai investigator yang terkait dengan observasi langsung terhadap

proses keputusan.

d. Beberapa dengan dilapangan; kecenderungan penggunaan setting natural

(alamiah), dimana para pelaku saling memiliki hubungan nyata dan

problem yang dihadapi juga secara factual. Rekruitmen didasarkan pada

hubungan sosial, namun miskin pada penegasan subyek sebagai tiruan

dalam hubungan yang jelas.

e. Penilaian terhadap dampak hubungan sosial mempengaruhi keputusan dan

proses consensus bagi pengambil keputusan memiliki waktu ektra untuk

memaksimalkan manfaat dan perbaikan kesalahan struktur.

Dalam hal keputusan consensus ini, penggunaan metode diarahkan pada

hal-hal sebagai berikut:

a. Membedakan antara hasil consensus dan non consensus

b. Mengukur hubungan sosial antara para peserta yang komplik dengan

kondisi awal yang menyebabkan komplik itu terjadi. Dengan alasan : cross

culture evidence (bukti lintas budaya). Sangat berpengaruh pada cara-cara

orang menilai orang lain, kesamaan dan perbedaan mewarnai

pertimbangan mereka (Wish dkk, 1976); pemunculan dimensi status

hubungan sosial dalam dunia elit politik.

c. Memerlukan ukuran proses pembuatan keputusan tentang apa yang

menjadi discourse para partisipan yang dibedakan antara tindakan koersif

(argument paksaan), pendapat akhli, ketentuan normative dan preferensi.

Pada akhir tulisan ini siding pembaca bisa mencermati dan member makna

pribahasa yang terkenal di AS yaitu “to go along, you have to go along, at least

some of the time” (Gaenzlen, 1996).

TABEL PROSES KEBIJAKAN

FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI REFORMASI

1. Masalah Kebijakan

- Masalah apa? Ekono-

mi? Politik? Sosial?

Lingkungan? Tekno-

logi?

- Mengapa masalah tsb

yang diangkat? Sebe-

rapa urgen ?

- Apa karakteristik uta-ma

masalah tsb ?

- Apakah definisi masa-

lah kebijakan cukup

jelas ?

- Siapa saja yang terlibat

dlm perumusan masa-

lah tsb ?

- Apa tujuan yang hen-

dak dicapai ?

2. Opsi/alternatif/solusi ma-

salah Kebijakan

- Apa upaya yang dila-

kukan shg masalah bisa

masuk ke agenda

pemerintah ?

- Apa alternatif kebija-

kan yang dipilih untuk

mengatasi masalah tsb ?

1. Strategi implementasi

- Apa strateginya? Me-

ngapa?

- Apa rasionalitasnya?

- Siapa yg memilih?

2. Instrumen implementasi

- Apa instrumen imple-

mentasi yang dipakai?

- Apa rasionalitasnya?

- Siapa yang menetap-

kan instrumen tsb ?

3. Jejaring implementasi

- Apa bentuk jejaring

yang dibentuk ( kemi-

traan, kolaborasi dst )

untuk melaksanakan

kebijakan ?

- Siapa saja yang terlibat

dlm jejaring tsb? Me-

ngapa ?

- Sejauhmana efekti-vitas

koordinasi dian-tara

mereka ?

4. Aktor pelaksana kebijakan

- Siapa saja aktor yang

terlibat?

- Apakah mereka punya

1. Siapa pihak yang menilai

hasil dan dampak imple-

mentasi kebijakan ?

Mengapa?

2. Apa instrumen / kriteria

yang dipakai untuk meni-

lai keberhasilan imple-

mentasi kebijakan ? Efek-

tivitas? Effisiensi? Kea-

dilan? Persamaan? Akun-

tabilitas? Atau apa?

3. Apakah evaluasi juga

dilakukan pada fase : Ex-

ante? On-Going? Ex-Post?

Mengapa ?

4. Sejauhmana tujuan kebi-

jakan telah tercapai ? Dan

apa dampaknya terhadap

beneficiaries ?

5. Apa kendala yang dihadapi

selama proses evaluasi ?

Mengapa? Dan apa jalan

keluarnya ?

1. Kebijakan apa/mana yang

akan direformasi?

2. Mengapa? Atau apa

alasannya ?

3. Siapa yang terlbat dalam

reformasi kebijakan tsb?

4. Siapa yang bakal di-

untungkan dan dirugikan

dengan adanya perubahan

kebijakan tsb?

5. Apa tujuan utama dari

proses reormasi kebijakan

tsb ?

6. Bagaimana proses peru-

bahan kebijakan itu dilak-

sanakan ?

7. Apa strategi utama yang

dipakai oleh reformer

untuk mereformasi kebi-

jakan tsb ? Mengapa?

8. Pada diimensi proses

kebijakan apa/mana re-

formasi tsb hendak dila-

kukan ? Formulasi? Imple-

mentasi? Evaluasi?

9. Hasil dan dampak

signifikan apa yang

Mengapa ?

- Faktor lingkungan ling-

kungan apa saja yang

diperhatikan dlm me-

milih alternatif yang

terbaik ?

- Kriteria apa saja yang

dipakai untuk menakar

bobot terbaik dari

alternatif tsb ? Teknis?

Ekonomis? Politis?

Administratif?

- Siapa saja pihak yang

mendukung atau me-

nolak alternatif tsb ?

3. Kendala apa saja yang

dijumpai dalam merumus-

kan kebijakan tsb?

power, interest and

influence yang signifi-

kan ?

- Sejauhmana mereka

telah memiliki 5C

Protocols : Content,

Context, Capacity,

Commitment, Client &

Constituent ?

5. Kendala-kendala apa saja

yang dihadapi selama

implementasi kebijakan?

Bagaimana jalan keluar-

nya?

diperoleh dari reformasi

kebijakan tsb ?

10. Kendala apa saja yang

dijumpai dalam mere-

formasi kebijakan tsb ?

Sumber : Materi Kuliah Prof Irfan Islamy, 2014

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Salemba Humanika. Jakarta

Anderson, James, 1979, Public Policy Making. Holt, Rinehat & Winston

Chambers, Robert, 1988. Pembangunan Desa : Mulai Dari Belakang. LP3ES.

Jakarta.

Compston, Hugh. 2009. Policy Networks and Policy Change Putting Policy

Network Theory to the Test. Palgrave Macmillan. New York.

Crabtree & Miller, 1992. Doing Qualitative Research. Page 111-112.

Danziger, Marie, 1995. ―Policy analysis Post Modernzed : Some Political and

Pedagogical Ramiflcation‖. Dalam Policy Studies Journal. Harvard

Kennedy School.

Deitzner, Daniel F, 1995. ―Understanding and valuation Qualitative Research‖.

Dalam Journal of Marriage and the Family 57. Department Sociology,

Your University, Ontario Canada.

DeLeon, Peter, 1994. ―Democration and the Policy Sciences : Aspirations and

Operations‖. Dalam Policy Studies Journal.

Dunn, William N, 1995. Analisa Kebijakan Publik. PT. Hanindita Offset.

Yogyakarta.

Dye, Thomas R, 1981. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, Prestise

Hall, New Jersey.

Easton, David, 1965. A Systems Analysis of Political Life. Jhon Wiley & Sons, Inc

Edward III, George, 1980. Implementing Public Policy. CQ Press, US

Gaenslen, Fritz, 1996. ―Motivational Orientation and the nature of Konsensual

Decision Process : A triangulate Approach‖ Dalam Political Research

Quartety. Gettysburg College.

Harrington, L K, 1996. ―Ethics and Public Policy Analysis : Stakeholder’s Interest

and regulary policy‖. Dalam Journal of Bisnis Ethic‖. Kluwer Academic.

Netherlands.

Heilman, John G. 1983. ―Beyond The Technical and Bureaucratic Theories of

Utilization: Some Though om Synthesizing Reviews and the Knowledge

Base of the Evaluation Profession‖. Dalam Evaluation Review. Sage

Publications, Inc.

Hoksbergen, Roland, 1986, ―Approach to Evaluation of Development Intervision:

The Importance of World and Life Views‖. Dalam Charles K. Wilber. The

Methodological Foundations of Development Economics. Pergamon Press,

Oxford, New York.

Knetsch, Jack L. 1995. ―Assumption, Behavioral Findings and Policy Analysis‖.

Dalam Journal of Policy Analysis and Management, Jhon Wiley and Sons,

Inc.

Kobrin, Solomon & Steven G Lubeck, 1975. ―Problems The Evaluator of Crime

Control Policy‖. Dalam Kenneth M. Dolbeare ed. Public Policy Evaluation.

Sage Publication. Beverly Hills. London.

Lodge, George C, & Steven D Gudeman, 1968. ―Study of The Organization of

Rural Change In a Latin American Country‖. Dalam The Veraguas Report.

Harvard University.

Mazmanian, Daniel A & Paul A. Sabatier. 1989. Implemnetaion and Public Policy

with a New Postscript. University Press of America. New York.

Parks, Boyer B, 1975. ―Complementary Measure of Policies Performance‖. Dalam

Kenneth M. Dolbeare ed. Public Policy Evaluation. Sage Publication.

Beverly Hills. London.

Sabatier, Paul & Daniel Mazmanlan, 1988. ―Implementation : The Concept of

optimal Conditions for Effectively accomplishing Objectives‖ Dalam

Richard J.Stilmann II. Public Administration : Concept & Cases. Houghton

Miffin Company. New Jersey.

Solichin. AW, 1988. Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang

Responsif dan Berkualitas. Program Pasca Sarjana. Brawijaya Malang.

Solichin. AW, 1996. Evaluasi Kebijakan Publik. IKIP. Malang

Solichin. AW, 1997. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan Negara. Bumi Aksara Jakarta.

Solichin. AW, 1998. Analisis Kebijakan :Teori dan Aplikasinya. FIA Unibraw.

Malang.

Wildavsky Aaron. 1972. ―The Self-Evaluating Organisation‖. Dalam Buying

Recreation Budgeting and Evaluation in Federal Outdoor Recreation

Policy. University California at Berkeley.

Wiltshire, Kenneth W, 1975. An Introduction to Australian Public Administration,

Cassel Australia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena

atas asung kerta waranugraha-Nyalah, diktat kebijakan publik ini dapat tersusun,

sesuai dengan harapan penyusun. Dan semoga demikian juga, seperti apa yang

menjadi harapan para sidang pembaca.

Dalam diktat ini, penulis berupaya menghimpun berbagai materi mengenai

kebijakan publik. Dan tak lebih merupakan ringkasan berbagai materi kuliah dan

hasil kajian terhadap beberapa buku teks serta artikel, yang penulis tekuni selama

satu tahun, melalui bimbingan pakar kebijakan publik yang sekaligus sebagai dosen

pembina mata kuliah kebijakan publik yaitu Prof. Dr. M. Irfan Islamy, MPA, Prof.

Dr. Solichin Abdul Wahab, MA dan Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, dalam

mengikuti Program Pasca Sarjana di Universitas Brawijaya Malang, dan

selanjutnya menyusun sebuah diktat yang sekiranya dapat mempermudah bagi

mahasiswa atau akademisi dalam memahami intervansi pemerintah dalam bentuk

kebijakan Negara dan juga memberi pertimbangan terhadap kemajuan

perkembangan kebijakan publik, bagi kelompok masyarakat dan praktisi kebijakan

publik lainnya. Jika sidang pembaca ingin menulis, diktat ini belum bisa dijadikan

referensi, namun apabila ingin mengutip essensi dari tulisan ini, diharapkan sidang

pembaca mempergunakan referensi aslinya.

Meskipun segala kemampuan da daya upaya telah tercurah sepenuhnya,

sehingga tulisan ini menurut pemahaman kami sudah cukup baik. Namun demikian

sumbang saran dan kritik yang sifatnya dapat memperbaiki diktat ini, sebagaimana

partisipasi yang kami harapkan dari sidang pembaca adalah sangat mungkin kami

terima secara terbuka. Akhirnya semoga diktat ini senantiasa bermanfaat bagi

pembaca.

Singaraja, Pebruari 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

Judul Halaman

JUDUL ............................................................................................................ i

KATA PENGANTAR .................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

BAB II FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK .......................................... 4

A. Pemahaman Terhadap Kebijakan Publik ................................... 4

B. Proses Perumusan Kebijakan Publik ......................................... 5

C. Teori Inkremental Sebagai Pendekatan Perumusan Kebijakan . 8

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ................................... 12

A. Memahami implementasi Kebijakan Publik .............................. 12

B. Model Implementasi Kebijakan ................................................. 14

BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK ............................................. 26

A. Pemahaman Tentang Evaluasi Kebijakan .................................. 26

B. Manfaat dan Fungsi Evaluasi ..................................................... 29

BAB V ANALISIS DAN SKENARIO KEBIJAKAN ................................ 34

A. Pengertian Analisis Kebijakan ................................................... 34

B. Institusi-Institusi Analisis Kebijakan ......................................... 35

C. Pentingnya, Tujuan Analisis Kebijakan ..................................... 35

D. Peran Analisis Kebijakan ........................................................... 36

E. Keterbatasan Analisis Kebijakan Publik .................................... 36

F. Pendekatan-Pendekatan Analisis Kebijakan Publik .................. 36

G. Netralitas Analisis Kebijakan .................................................... 38

H. Pentingnya Pertimbangan Kelayakan Politik ............................ 38

I. Skenario Analisis Kebijakan ...................................................... 39

J. Proses Penyusunan Skenario Analisis Kebijakan Publik .......... 39

K. Metode-Metode Lain dalam Penelitian Kebijakan .................... 42

BAB VI PENGKAJIAN TERHADAP PENDEKATAN POSITIVISME ... 43

BAB VII BEBEPARA PENDEKATAN ALTERNATIF .............................. 47

A. Pendekatan Kualitatif ................................................................. 47

B. Teori Fenomenologi, Hermeneutik, dan Teori Kritik (memberi

tekanan pada subyek yang menafsirkan obyeknya) ................... 49

B.1. Teori Fenomenologi ............................................................ 49

B.2. Hermeneutik ....................................................................... 49

B.3. Teori Kritis Mazhab Frankurt dan Jurgen Habermas Versus

Marx .................................................................................... 51

BAB VIII MATER-MATERI TAMBAHAN ................................................. 57

A. HOKSBERGEN, 1986. ―Approach to Evaluation of Development

Intervention‖ .............................................................................. 57

B. WILDAVSKI, 1982. ―Self Evaluation Organization (SEO)‖ ... 60

C. Harington, 1996. Ethic and Public Policy Analysis ................... 64

C.1. Hubungan Bisnis dan Pemerintah ....................................... 65

C.2. Peran Pemerintah ................................................................ 66

C.3. Hukum dan Pembuatan Hukum .......................................... 67

C.4. Karakteristik Bisnis dan Perusahan .................................... 68

C.5. Kepentingan-Kepentingan Stakeholder dan Pengaturannya 70

D. Fritz Gaenslen, 1996. ―Motivational Orientation and the Nature

of Konsensual Decision Making‖ .............................................. 73

D.1. Pengambilan Keputusan Sebagai ―Interest Maximizer‖ ..... 75

D.2. Pengambilan Keputusan Sebagai ―Information Prosessor‖ . 76

D.3. Pembuat Keputusan Sebagai ―Social Being‖ ..................... 77

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 82