KEBIJAKAN PUBLIKBAB IPendahuluanStudi kebijakan publik berusaha
untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam
kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak
lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan
demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk
menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan
kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan
publik tertentu.Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai
suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan
dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai
langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat
dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat
serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para
aktor pembuat kebijakan publik. Makalah ini mencoba menguraikan
berbagi tahapan yang terjadi dalam proses siklus perumusan
kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan
pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis
masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam
suatu kebijakan publik tertentu.
BAB II
A. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SEBUAH PROSES SIKLIS1. David
Easton;Public policy is the authoritative allocation of values for
the whole society. Kebijakan publik adalah pengalokasian
nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun
kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam
Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh
seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang
berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya
yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak
dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.
2. Carl J. Friedrick;Public policy is a proposed course of
action of a person, group, or government within a given environment
providing obstacles and opportunities which the policy was proposed
to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an
objective or purpose.Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Thomas R. DyePublic policy is whatever governments choose to
do or not to do. Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam
pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak
dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh
pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap
masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan
pemerintah.
4. James E. Anderson;Public policies are those policies
developed by governmental bodies and officials.Kebijakan publik
adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada
persoalaan teknis dan administrative saja.Anderson mengartikan
kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan
Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan
publik antara lain mencakup:1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan
atau berorientasi pada tujuan tertentu. 2. Kebijakan berisi
tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.3. Kebijakan
adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan
apayang bermaksud akan dilakukan.4. Kebijakan publik bersifat
positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatumasalah
tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk
tidakmelakukan sesuatu).5. Kebijakan publik (positif) selalu
berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat
memaksa (otoritatif).Berdasarkan pengertian dan elemen yang
terkandung dalam kebijakan tersebut, makakebijakan publik dibuat
adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untukmencapai
tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.Dari
definisi-definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan
publik adalah: Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa
tindakan-tindakanpemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu itumempunyai tujuan tertentu.
Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi
orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang
dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang
mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas
politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang
banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas
nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan
oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi
pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah
pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan
oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas
kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai
kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak
dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok
dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat
konstitusi.
B. Pengertian systemPara pakar yang disebutkan di atas pada
dasarnya melihat proses pembentukan kebijakan dalam perspektif
sistem. Sistem merujuk pada sejumlah karakteristik yang sama
(common characteristics). Merujuk pada teori sistem, karakteristik
yang sama itu adalah sebagai berikut:1. Sistem memiliki struktur2.
Sistem merupakan jeneralisasi dari realitas 3. Sistem cenderung
berfungsi dengan cara yang sama . Sistem bekerja dengan melibatkan
masukan dan keluaran dengan mana berlangsung suatu proses aktifitas
dari sistem, yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan 4.
Ragam bagian dari suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan
demikian pula halnya dengan adanya hubungan-hubungan struktural,
yang juga terbentuk dalam hubungan fungsional tertentu 5. Karena
adanya hubungan fungsional antar bagian-bagian dari sistem, maka
berlangsunglah aliran atau transfer atas substansi tertentu 6.
Sistem juga mempertukarkan enerji atau substansi tertentu dengan
sistem yang lebih besar 7. Adanya hubungan fungsional adalah karena
adanya kekuatan pengendali 8. Bagian-bagian akan mengarah pada
taraf integrasi, dalam arti bagian-bagian bekerja dalam situasi
kebersamaan Dalam pada itu, suatu sistem berada pada suatu situasi
berikat (boundary). Situasi itu ditandai dengan adanya suatu
kesatuan sistem. Pada setiap sistem selalu terdapat tiga properti
(property) , yaitu: Elemen (elemen) yang menjadi penopang adanya
sistem itu Atribut (attributes), yakni karateristik dari elemen
sistem yang dapat diamati dan diukur. Di dalam contoh suatu sistem
politik atau sistem pemerintahan maka dapat teridentifikasi hal-hal
seperti adanya sejumlah penduduk, sejumlah entitas pemerintahan
daerah, luas wilayah yang menjadi batasan dari satu sistem
pemerintahan dan lain-lain; Hubungan (relationships) yakni
hubungan-hubungan yang timbul di antara elemen pada suatu sistem.
Hubungan-hubungan ini didasarkan pada adanya sebab dan akibat.
Pengertian siklusSiklus merupakan kegiatan atas system yang
berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali dan
menghasilkan sesuatu. Dalam kebijakan public, selain melihatnya
memalui metode system dengan input, konversi, output dan feedback,
kita juga dapat melihat kebijakan public sebagai siklus atau
tahapan tahapan yang pasti dan berulang kembali. C. Siklus
kebijakanAda banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya
siklus kebijakan ini yaitu. Siklus kebijakan menegaskan bahwa
pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi
dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi
dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.) Siklus untuk
kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu
mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan
semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak
memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu
disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap
tahapan siklus tersebut. Siklus kebijakan memberikan kesempatan
yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan
kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan
dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari
berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk
plus minusnya. Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan
masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah
strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam
sebuah kebijakan publik . Siklus kebijakan juga akan memberikan
gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu
dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan dengan kebijakan
publik . Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur
untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat
berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting
untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman
terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka
piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan
meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen,
kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi,
evaluasi, dan umpan balik.
D. Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik1) Problem
Identification (Identifikasi Masalah)A. Tahap Identifikasi :1.
Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:Tahap pertama dalam perumusan
kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan
sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet
needs).2. Analisis Masalah dan Kebutuhan:Tahap berikutnya adalah
mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan
masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke
dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui
antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat?
Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan
kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena
masalah?3. Penginformasian Rencana Kebijakan:Berdasarkan laporan
hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian
disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait
dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan
tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga
perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
4. Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran
dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk
memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif
kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan
kebijakan.5. Pemilihan Model Kebijakan:Pemilihan model kebijakan
dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi
yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan.
Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah
dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan
dapat dipertanggungjawabkan.6. Penentuan Indikator Sosial:Agar
pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur
secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial
yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana
tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.7. Membangun Dukungan dan
Legitimasi Publik:Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan
kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya
melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan
lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok
masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai
kebijakan sosial yang akan diterapkan.Biasanya suatu masalah
sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi
isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya
mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan
potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai
sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan
hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.Isu
ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik
dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia
akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikia, karena pada
dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka
suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda
kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk
mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang
mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.
2) Agenda Setting Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar
para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk
melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan
dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta
dengan istila prioritas yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk
pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu
agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain. Barbara
Nelson menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika
pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan
untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi
yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan
demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan
wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.Tidak semua masalah
atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijaka. Isu-isu atau
masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang
lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan
menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.
Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat
perhatian bilA memenuhi beberapa kriteria, yakni:a. Bila suatu isu
telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama
didiamkan. Misalnya, kebakaran hutan.b. Suatu isu akan mendapat
perhatian bial isu tersebut memiliki sifat partikularitas, dimana
isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar.
Misalnya, isu mengenai kebocoran lapisan ozon dan pemanasan
global.c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media
massa karena faktor human interest.d. Mendorong munculnya
pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.e.
Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak
orang.Menurut Peter Bachrach dan Morton Barazt ada beberapa cara
yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk menghalangi suatu
masalah masuk ke dalam agenda kenijakan, yaitu:a. Menggunakan
kekerasan.b. Menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan
yang berlaku, yaitu dengan menggunakan budaya politik.Kepemimpinan
politik merupakan faktor penting dalam penyusunan agenda kebijaakn.
Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh
pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik,
maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu,
menyebarluaskannya dan mengusulkan penyelesaian terhadap
masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, eksekutif yaitu
Presiden dan legislatif yaitu DPR mempunyai peran utama dalam
politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.3)
Jenis-jenis Agenda KebijakanRoger W. Cobb dan Charles D. Elder
mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu:a. Agenda
sistemikTerdiri dari semua isu yang menurut pandangan
anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik
dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang
pemerintah yang sevara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap
sistem politik di tingkat nasionan dan di daerah. Agenda sistemik
pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu
masalah hanya akan ada apabila masalah tersebut di ajukan kepada
lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan
yang pantas.b. Agenda lembaga atau pemerintahTerdiri dari
masalah-masalah yang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari
pejabat pemerintah. Karena terdapat bermacam-macam pokok agenda
yang membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan maka terdapat pula
banyak agenda lembaga. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan
yang memiliki sifat lebih khusus dan lebih konkret bila
dibandingkan dengan agenda sistemik.Pokok-pokok agenda lembaga
dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: Pokok-pokok agenda lamaPokok-pokok
agenda lama cenderung tidak mendapatkan proriyas dari para pembuat
kebijakan. Alokasi waktu yang diberikan terbatas, serta agendanya
selalu sarat dengan masalah. Hal ini terjadi karena masalah-masalah
telah tercantum lama dalam agenda sehingga para pembuat keputusan
cenderung beranggapan bahwa masalah-masalah lama tersebut telah
mendapat perhatian yang cukup besar dan para pejabat lebih
mempunyai pemahaman terhadap masalah tersebut.
Pokok-pokok agenda baruPokok-pokok agenda baru tercantum secara
teratur dalamk agenda. Misalnya, kenaikan gaji pegawai dan alokasi
anggaran belanja. Agenda ini biasanya ikenal oleh para pejabat dan
alternatif-alternatif untuk menanggulanginya telah terpola
sedemikian rupa. Pokok-pokok agenda baru timbul dari
keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, pemogokan buruh kereta api atau
krisi kebijakan luar negeri.
4) Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)Pengertian:1. The
stage of the policy process where pertinent and acceptable courses
of action for dealing with some particular public problem are
identified and enacted into a law (Lester and Stewart,2000). 2.
Formulation is a derivative of formula and means simply to develop
a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating
some need, for acting on a problem (Jones, 1984).
5) Konsekuensi dari formulasi kebijakan publicFormulasi
kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis
dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan
informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan
dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan.
6) Asumsi-asumsi Tentang Formulasi Sering tidak diawali dengan
rumusan permasalahan yang jelas Tidak dimonopoli oleh suatu
institusi pemerintah Formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara
terus menerus dalam jangka panjang Karena bersifat kompetisi antar
aktor maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang
Tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu actor
7) Metode Formulasi Rasional Inkremental/tambal sulam
(berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah ada kemudian
diperbaiki/disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru
tersebut). Model system
8) Langkah-langkah dalam model rasional Pengambil kebijakan
dihadapkan pada suatu masalah Tujuan dan nilai2 yang ingin dicapai
dapat dirangking Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
dirumuskan Analisa biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing
alternatif Membandingkan masing-masing alternatif Memilih
alternatif yang terbaik
E. Model incrementalModel systemPolicy Legitimation Proses
legitimasi kebijakan public dilakukan setelah dilakukan formulasi
kebijakan. Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan
menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis
lainnya.Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan public UNDANG-UNDANG
Undang-undang merupakan peraturan tinggi setelah undang-undang
dasar yang diangkat sebagai konstitusi negara Indonesia.
Undang-undang mengatur urusan-urusan yang bersifat spesifik.
Misalnya masalah pertanian, lalu lintas, pemasaran, dan lain
sebagainya. PERPU ( peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang)Perpu baru bisa diputusan oleh presiden disaat yang
genting. Misalnya dalam hal penanganan masalah bencana alam ataupun
perang. Sebab harus dibahas DPR pada kesempatan pertama untuk
dijadikan UU. Dalam konteks ini, DPR cuma punya dua pilihan:
menolak atau menyetujui.
PPPeraturan pemerintah diterbitkan untuk memeberikan penjelasan
terhadap undang-uandang agar tidak terjadi salah tafsir bagi
masing-masaing penafsir kebijakan.
PERATURAN PRESIDENPeraturan presiden merupakan peraturan yang
dikeluarkan oleh presiden untuk menajalankan implementasi kebijakan
kepada pemerintahan. PERATURAN DAERAHPeraturan Daerah adalah Naskah
Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur
urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan
kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan
Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Policy Implementation (Implementasi Kebijakan) Implementasi
mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional
serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil
sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada
hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah
sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya
melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan
politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi
adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri
atas beberapa tahapan yakni:1. tahapan pengesahan peraturan
perundangan;2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;3.
kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;4. dampak
nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;5. dampak
keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;6. upaya
perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.Proses
persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting
yakni:1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;2. penerjemahan
kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan
dijalankan;3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara
rutin.Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan
tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan
aplikasi. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional
implementasi sebuah kebijakan:1. Tahapan intepretasi. Tahapan ini
merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak
dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih
bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya
tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh
lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun
undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk
keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun
keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa
keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan
menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam
tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan
abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis, namun juga berupa proses
komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk
abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.2.
Tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahap ini adalah
penentuan pelaksana kebijakan (policy implementor) yang setidaknya
dapat diidentifikasikan sebagai berikut: instansi pemerintah (baik
pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen
masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan
penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman,
petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah
terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi
masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi
standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Langkah
berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber
pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah
(APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu
juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan,
sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Langkah
selanjutnya penetapan manajemen pelaksana kebijakan diwujudkan
dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam
hal ini penentuan focal point pelaksana kebijakan. Setelah itu,
jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk
memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu
efisiensi implementasi sebuah kebijakan.3. Tahapan implikasi.
Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan
yang telah dilaksanakan sebelumnya.Dalam proses implementasi sebuah
kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari
kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Faktor-faktor tersebut adalah:1. Isi atau content kebijakan
tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif,
didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke
kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun
finansial yang baik.2. Implementator dan kelompok target.
Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana
kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups).
Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan
konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan
arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok
target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima
sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan
heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian
besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan
implementasi kebijakan.3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi,
politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah
kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan
kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang
maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari
konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat
yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan
Model-model Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Sistem
Rasional (Top-Down)Menurut Parsons (2006), model implementasi
inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki
pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang
tercakup dalam Emile karya Rousseau : Segala sesuatu adalah baik
jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah
buruk di tangan manusia. Masih menurut Parsons (2006), model
rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan
orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan
tahapan dalam sebuah sistem.Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam
Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah
proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Implementasi
Kebijakan Bottom UpModel implementasi dengan pendekatan bottom up
muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top
down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting
dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan
pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang
proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih
menurut Parsons (2006), model pendekatan bottom up menekankan pada
fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam
penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model
implementasi kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam
Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi
kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini
memamndang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari
persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau
perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.Menurut Smith
dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variable, yaitu :1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang
digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong,
mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya2.
Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang
diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang
diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi
sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat
menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah
dirumuskan3. Implementing organization : yaitu badan-badan
pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.4.
Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang
mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial,
ekonomi dan politik.
Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)Konsep Evaluasi Kebijakan
PublikDalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang
bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi
Kebijakan dilakukan? karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (
public policy ) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. (
Abdul Wahab, 1990 : 47-48 ), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (
1986 ), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu
kebijakan ( policy failure ) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu
: (1) karena non implementation ( tidak terimplementasi ), dan (2)
karena unsuccessful ( implementasi yang tidak berhasil ).Tidak
terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan
itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan
implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu
kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan
mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan,
maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan
dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan
yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor
diantaranya : pelaksanaannya jelak ( bad execution ), kebijakannya
sendiri itu memang jelek ( bad policy ) atau kebijakan itu sendiri
yang bernasib kurang baik ( bad luck ). Adapun telaah mengenai
dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji
akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk
mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada
implementasi kebijakan ( Abdul Wahab, 1997 : 62 ). Menurut (
Santoso, 1988; 8 ), sementara itu ( Lineberry 1977; 104 ), analisis
dampak kebijakan dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat
pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara -cara
yang digunakan dan hasil yang hendak akan dicapai. Sinyal tersebut
lebih diperjelas oleh ( Cook dan Scioli 1975 : 95 ), dari salah
satu buku yang ditulis oleh ( Dolbeare, 1975 : 95 ) dijelaskan
bahwa : policy impact analysis entails an extension of this
research area while, at the same time, shifting attention toward
the measurment of the consequences of public policy. In other
words, as opposed to the study of what policy causes. Dengan
demikian, secara singkat analisis dampak kebijakan menggaris bawahi
pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what
causes policy. Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama
dengan konsep kebijakan yang telah disebutkan diatas, yaitu :
Seperti pada apa yang pernah didefinisikan oleh ( Dye, 1981 : 366
367 ) : Policy vealuation is learning about the consequences of
public policy. Adapun definisi yang lebih kompleks adalah sebagai
berikut : Policy evaluation is the assesment of the overall
effectiveness of a national program in meeting its objectives, or
assesment of the relative effectiveness of two or more programs in
meeting common objectives ( Wholey, 1970, dalam Dye, 1981 ).
Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan
penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari
berbagai programprogram pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan
telah dibedakan antara policy impact / outcome dan policy output.
Policy Impact / outcome adalah akibatakibat dan
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya
suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan Policy output ialah
dari apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses
perumusan kebijakan pemerintah ( Islamy, 1986 : 114-115). Dari
pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya
perubahan-perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu
implementasi kebijakan. Dampak kebijakan disini tidak lain adalah
seluruh dari dampak pada kondisi dunia -nyata ( the impact of a
policy is all its effect on real world conditions ), untuk itu
masih menurut ( Dye, 1981: 367 ) yang termasuk dampak kebijakan
adalah : 1. The impact on the target situations or group. 2. The
impact on situations or groups other than the target (spoilover
effect). 3. Its impact on future as well as immediate conditions. 4
. Its direct cost, in term of resources devote to the program. 5.
Its indirect cost, including loss of opportunities to do other
things.
Model Evaluasi Kebijakan Publik( House, 1978 : 45 ) dalam
William Dunn, mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik
yang terdiri dari :1. The Adversary Model, para evaluator
dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil
evaluasi program yang positip, hasil dampak kebijakan yang efektif
dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program
negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua
kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta
obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai
hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi
data yang dihimpun.2. The Transaction Model, Model ini
memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik
dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif (responsive
evaluation) yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan secara
informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan
dapat digambarkan dengan akurat ; dan evaluasi iluminativ
(illuminativ evaluation) bertujuan untuk mengkaji program inovativ
dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan
suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha
mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi
dalam program.3. Good Free Model, model evaluasi ini ber tujuan
untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya
sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan
ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual,
evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang
tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator
(peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas.
Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas
yang hanya mengevaluasi kegiatan proyek, selanjutnya mengevaluasi
anggaran, baik ( rutin / pembangunan ). Evaluasi Kebijakan Publik,
ialah : a. Evaluasi Administratif, evaluasi kebijakan publik yang
dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi
pemerintah. b. Evaluasi Yudisial, evaluasi ini melihat apakah
kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi
yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan
kejaksaan. c. Evaluasi Politik, pada umumnya evaluasi politik
dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau
masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang
seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu
kebijakan.
BAB IIIKesimpulan
Studi kebijakan publik melihat proses pembentukan kebijakan
sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang
pasti dan berulang kembali. Tahapan-tahapan pembentukan kebijakan
publik yang terdapat dalam proses siklus tersebut adalah problem
identification, agenda setting, policy formulation, policy
legitimation, policy implementation, dan policy evaluation. Satu
demi satu tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik
menunjukkan bahwa suatu tahapan proses kebijakan publik terkait
dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan yang
selanjutnya.Adanya siklus kebijakan memberikan keuntungan, antara
lain untuk membantu mempermudah kompleksitas perumusan kebijakan
publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan
kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistimatis dan
analitis sesuai dengan batasan area, dan sebagai tolak ukur untuk
menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat
berdasarkan masing-masing tahapan itu.
DAFTAR PUSTAKA
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses.
Yogyakarta: Media
Pressindo.http://rush.dagdigdug.com/2009/11/06/kebijaksanaan-pemerintahan-analisis-kebijakan-melalui-pendekatan-empirik/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/27/penjabaran-operasional-proses-implementasi-kebijakan/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/27/penjabaran-operasional-proses-implementasi-kebijakan/http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/