Kebijakan Perpajakan Terkait Importasi Barang Migas KKKS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kebijakan Perpajakan
Terkait Importasi Barang Migas KKKS
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
2
PERAN MIGAS DALAM APBN
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
du
ksi
Min
yak B
um
i ri
bu
BO
PD
Pers
en
Ko
ntr
ibu
si
thp
Pen
Do
m &
Harg
a M
inyak U
S$ p
er
Bare
l
% Contribution to Nat. Revenue Oil Price Oil Production
Sumber : DJMIGAS, Kementerian ESDM
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
TARGET PRODUKSI MINYAK TAHUN 2010 - 2015
Sumber : BPMIGAS
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
4
Landasan Hukum
UU Migas
Nomor 8 / 1971
UU Migas
Nomor 22 / 2001
Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, menyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing
Contracts) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih berlaku sampai dengan masa
kontraknya habis
PMK 20/PMK.010/2005
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
5
Peraturan Terkait Importasi Barang Migas
Fasilitas Migas
Kontrak sebelum
UU 22/2001
20/PMK.010/2005
BM bebas
PDRI tidak dipungut
Kontrak sesudah
UU 22/2001
BM Bebas 177/2007
PPN Impor 27/2012
PPh 154/2010
Tarif BM
RIG
0%
179/2007
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
6
UU MIGAS 22/2001
20/PMK.010/2005 Atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas
pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut dengan ketentuan mengajukan RIB. Fasilitas ini diberikan sd berakhirnya kontrak kerja sama yg bersangkutan.
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai,
pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bea Masuk (177/PMK.011/2007) Atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi serta panas bumi diberikan pembebasan bea masuk kepada Direktur
Jenderal bea & Cukai dilampiri dg RIB utk kebutuhan 12 bulan yang telah
disetujui pleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
PPN Impor (27/PMK.011/2012)
Atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah termasuk barang yang dipergunakan
untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan (SKB) dari
pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada
Direktur Jenderal Pajak karena mengalami kerugian fiskal akibat wajib pajak baru
berdiri dan dalam tahap investasi / belum sampai pada tahap produksi komersial.
PPh 22 Impor (KEP - 192/PJ./2002)
Sebelum UU MIGAS Sesudah UU MIGAS
Dlm praktek, sering terjadi penolakan SKB
(ex : ExxonMobil) sehingga muncul peraturan baru nomor
154/PMK.03/2010 Ps.3 (1b) berbunyi “yang dikecualikan dari
pemungutan PPh 22 adalah barang utk kegiatan industri hulu migas
yg importasinya dilakukan oleh KKKS”.
Aturan terkait lainnya adalah :
1. Surat Edaran Dirjen Bea Cukai SE-32/BC/2010
2. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-92/PJ/2010.
DIBEBASKAN
Masih berlaku sd sekarang.
Ref to. Article 1 ,2
Ref to. Article. 2,4
Ref to. Article 2,5
Ref to. Art.icle 31, 32
Ref to. Article. 2,3,4
Cost Recovery dan Perlakuan PPh Migas (PP 79/2010)
Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka
impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan
eksplorasi dan kegiatan eksploitasi
Ref to. Article. 25 (10,11)
Pembebasan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
7
20/PMK.010/2005
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG
BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION
SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
8
Subyek Penerima Fasilitas Impor
Kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil (production sharing contracts) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
Kegiatan (Obyek) Fasilitas Impor
Atas Impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
9
Penurunan Tarif BM RIG PMK 179/PMK.011/2007
• Menetapkan tarif bea masuk atas impor
platform pengeboran atau produksi terapung
atau dibawah air (pos Tarif 8905.20.00.00)
adalah sebesar 0%
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
10
PMK 177/PMK.011/2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
11
Subyek Penerima Fasilitas BM Bebas
A. Untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, kepada :
1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
2) PT Pertamina (Persero).
B. Untuk kegiatan usaha panas bumi, kepada :
1) Badan usaha yang mendapat Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) atau mendapatkan penugasan survey pendahuluan atau Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi;
2) PI. Pertamina (Persero); dan
3) PI. Geo Dipa Energi.
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
12
Obyek Fasilitas BM Bebas
1. Atas impor barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.
2. Dengan ketentuan impor sebagai berikut :
a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri
namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
atau
c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri.
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
13
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU
MIGAS DAN PANAS BUMI
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
14
Ditanggung Pemerintah
Telah dilaksanakan untuk 3 tahun anggaran
berdasarkan :
– PMK 178/PMK.011/2007 untuk tahun anggaran
2008 sebesar Rp. 2 triliun
– PMK 242/PMK.011/2008 untuk tahun anggaran
2009 sebesar Rp. 2,5 triliun
– PMK 21/PMK.011/2010 untuk tahun anggaran
2010 sebesar Rp. 2,5 triliun
– PMK 22/PMK.011/2011 untuk tahun anggaran
2011 sebesar Rp. 2 triliun
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
15
• Untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi :
– kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan
memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di
wilayah yang ditentukan.
• Eksplorasi di bidang panas bumi
– rangkaian kegiatan meliputi penyelidikan geologi,
geofisika, geokimia, pengeboran uji , dan pengeboran
sumur eksplorasi yang bertujuan memperoleh informasi
kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan
mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
Obyek Fasilitas
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
16
Pasal 2 :
(1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas
impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
(3) Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) adalah:
(m) barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak
dan gas bumi serta panas bumi.
PMK NO. 27/PMK.011/2012
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
17
PMK 154/PMK.03/2010
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PS. 22 SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA
DI BIDANG LAIN
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
18
Pengecualian Pemungutan PPh 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan
4. untuk diekspor kembali;
5. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC
6. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
7. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG)
8. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
9. dari emas untuk tujuan ekspor;
10. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
19
Pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 19
Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas
Bumi yang importasinya dilakukan oleh
Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebaskan
dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
20
Pasal 25 :
(10) Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan
pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan
dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan
kegiatan eksploitasi.
(11) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bea masuk dan
pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 79 TAHUN 2010
20
11
© B
PM
IGA
S –
All
rig
hts
res
erv
ed
21
• Perubahan data dan NPWP KKKS dari KPP terdahulu ke KPP
Migas
• Perubahan NPWP diikuti dengan berubahnya NIK, API
• Dalam proses perubahan tersebut diperlukan masa transisi
agar kegiatan importasi tetap dapat dilaksanakan
Kebijakan Pasca Berdirinya Kantor Pelayanan
Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas)
Terima Kasih
Related Documents
