KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN · PDF fileUU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan Kerangka regulasi (iii) penyusunan regulasi ... Jumlah provinsi mencapai

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-RPJMN 2015 – 2019/Perpres No 2/2015)

DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN

Disampaikan oleh: DR. Hadiat, MADirektur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Rakerkesnas Regional TimurMakassar, 10 Maret 2015

Dasar Hukum

• Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

• Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

2

SISTEMATIKA PAPARAN

1. Strategi Pembangunan Nasional

2. RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi

3. Kerangka Pelaksanaan

4. Perkuatan Monev

5. Membangun Sinergi

6. Penganggaran

3

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL1.

4

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN2015-2019

Nawacita

Visi MisiPresiden

RPJMN Renstra K/L

RPJMDRenstra

SKPD

RKP Renja

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

APBN

APBD

5

RPJMN 2015 - 2019

Terdiri dari:

Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional dan kegiatanprioritas nasional selama lima tahun kedepan.

Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan danstrategi pembangunan yang dijabarkanmenjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan

Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan

6

VISI MISI PEMBANGUNAN

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong-royong

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

7

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.8

Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN

NORMA PEMBANGUNAN

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum

Keamanan dan

KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)

Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4)

Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan

Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-

bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.

4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

9

NORMA PEMBANGUNAN



DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum

Keamanan dan


Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)


(3) Luar Jawa, (4)

Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan

Kelautan






Mental / Karakter

STRATEGI PEMBANGUNAN

Agar ketimpangan tidak melebar

Tidak merusak lingkungan agar berkelanjutanDerajat kesehatan & status

gizi, responsiveness dan perlindungan finansial

Menurunkan kesenjangan antarkelompok &

antarwilayah (Pemerataan)

Meningkatkan akuntabilitas

Membangun untuk manusia dan masyarakat

Dukungan Sektor Unggulan

10

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat.

• Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter• Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,

11

Mendukung Program Indonesia Sehat

• meningkatkan derajat kesehatandan status gizi masyarakatmelalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

• meningkatkan pemeratanpelayanan kesehatan, denganfokus DTPK

• meningkatkan perlindunganfinansial, melalui PBI

Dimensi pembangunan manusia

Dimensi pemerataan antar wilayah

Dimensi pemerataan antarkelompok sosial

ekonomi

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT

12

NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019

13

Nawa CitaArah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019

HalamanArah Kebijakan Strategi

SJSN Kesehatan (Supply

Side dan Demand Side)

Pembangunan

50.000 rumah

sehat

10 Meningkatkan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

d Peningkatan pemberdayaan

masyarakat melalui pendidikan

kesehatan masyarakat, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) serta

upaya kesehatan berbasis

masyarakat (UKBM) termasuk

pengembangan rumah sehat.

Buku I

Hal. 80

Buku II

Hal. 101

Pengembangan

6000 puskesmas

dengan fasilitas

rawat inap

Puskesmas di

perbatasan dan

terluar yang

memenuhi standar

5 Meningkatkan Akses Pelayanan

Kesehatan Dasar yang

Berkualitas

a Pengembangan fasilitas pelayanan

kesehatan dasar sesuai standar

mencakup puskesmas (rawat

inap/perawatan) dan jaringannya

termasuk meningkatkan jangkauan

pelayanan terutama di daerah

terpencil, perbatasan dan

kepulauan;

Buku I

Hal. 77

Buku II

Hal. 98


14



Mendukung pengesahan

UU Tentang Kesehatan,

UU Tentang

Keperawatan, UU

Tentang Kebidanan

Kerangka regulasi

(iii) penyusunan regulasi

terkait pengembangan sumber

daya manusia kesehatan,

termasuk jenis, sertifikasi,

kompetensi dan kualifikasi

tenaga kesehatan, serta

pemenuhan tenaga kesehatan

di DTPK;

Buku II

Hal. 133

Mengintensifkan

kerjasama internasional

dalam mengatasi

masalah global yang

mengancam umat

manusia seperti

penyakit menular,

perubahan iklim

Melindungi segenap

generasi muda dari

bahaya penyalahgunaan

napza, minuman keras,

penyebaran penyakit

HIV/ AIDS, dan penyakit

menular seksual di

kalangan pemuda

3 Meningkatkan Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

a Peningkatan surveilans epidemiologi

faktor resiko dan penyakit;

Buku I

Hal. 76-77

Buku II

Hal. 97-98

b Peningkatan upaya preventif dan

promotif termasuk pencegahan kasus

baru penyakit dalam pengendalian

penyakit menular terutama TB, HIV dan

malaria dan tidak menular;

d Pencegahan dan penanggulangan

kejadian luar biasa/ wabah;

f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan

rantai penularan

g Pemberdayaan dan peningkatan peran

swasta dan masyarakat dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan.

RPJMN 2015-2019: KESEHATAN2.

15

KONDISI UMUM

1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar• Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.

• Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).

2. Status Gizi di Indonesia• Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)

• Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita

• Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)

3. Pengendalian Penyakit• Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak

menular semakin meningkat

• Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen

• Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

16

KESEHATAN IBU DAN ANAK

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa

dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.

DISPARITAS

MASIH LEBAR

AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019

390334 307

228

359306

0

100

200

300

400

500

1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019

Ke

mat

ian

Ibu

Pe

r 1

00

.00

0 K

ela

hir

anH

idu

p

SDKI Target RPJMN 2019

Persalinan di

Fasilitas

Kesehatan (%)

Cakupan

Imunisasi Dasar

Lengkap (%)

Tertinggi

Nasional

Terendah

MALUKU

DIY

PAPUA

DIY

Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang

belum memenuhi standar ketenagaan.

89 8881

91

5651 48

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sp. Penyakit

Dalam

Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik

Ginekologi

Kelas C

Kelas D

Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011

Sumber: Riskesdas, 2013Sumber:

Risfaskes, 2011

Status kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar

17

STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada

hampir seluruh wilayah

STATUS GIZI DI INDONESIA

ANEMIA PADA IBU HAMIL

WASTING (KURUS)

Sebanyak

Ibu hamil di Indonesia

mengalami anemia

37,1%Balita tergolong Kurus

12,1%Sebanyak

BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

Disparitas Prevalensi

Tertinggi Sulteng : 16,9%

Terendah Sumut : 7,2%

Nasional 10,2%Riskesdas 2013

40+ 30-39 20-29 <20

Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi

18

2000 2010

Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitukondisi penyakit menular masih muncul sedangkanpenyakit tidak menular semakin meningkat

Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafisdiatas

TB

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)

DBD

• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

Malaria

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk

• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)

Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %)- usia > 15 tahun (36,3%)

Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)

Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)

Faktor R

esiko

P

erilaku

PTM

1990

19

No Indikator Status Awal Target 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346

(SP 2010)306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)

24

2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28

2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17

5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5

6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28

Sasaran RPJMN 2015-2019

20

Sasaran RPJMN 2015-2019 (2)


3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular sertaMeningkatnya Penyehatan Lingkungan

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5

3. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300

4. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34

5. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 0 35

6. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitaskesehatan lingkungan

15,3 40

7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4

8. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+tahun (persen)

15,4(2013)

15,4

9. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 7,2(2013)

5,4

10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah denganimunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

- 40

21



4 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatanberkualitas1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang

terakreditasi0 5.600

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10(2013)

481

3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

71,2 95

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat(KIS) (dalam juta)

86,4 107,2

2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1

6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya ManusiaKesehatan1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600

2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60

3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkankompetensinya (kumulatif)

25.000 56.910

22


8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;

9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan

11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).

12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional


7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat danMakanan1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90

2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94

3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1

23

Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi

Indikator

Target cakupan pada 40%

berpendapatanterbawah

Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan

terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)

Kepemilikan akte kelahiran (%) 77,4 0,77

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)

70 0,62

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)

63 0,74

CPR all methos pada perempuan usia15-49 tahun (%)

65 0,92

Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity)

24

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

• Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat padaseluruh siklus kehidupan baik pada tingkatindividu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukungPROGRAM INDONESIA SEHAT.

• FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui

• penguatan upaya promotif dan preventif,

• pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,

• penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta

• penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

25

Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi

11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan

12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

26

STRATEGI (1)1. Kesehatan Ibu dan Anak

a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care,b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. Penurunan kasus kematian ibu dirumah sakite. UKS, Posyandu, dll

2. Perbaikan Gizia. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentasi, fokus 1.000 HPK, remaja, calon

pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK:b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll.

3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan

a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria )

b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok)

c. STBM27

STRATEGI (2)

4. Yankes Dasara. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya,

meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK;b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam

rangka penurunan kematian ibu;c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan

keperawatan kesehatan masyarakat

5. Yankes Rujukana. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan

regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;

b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;

28

STRATEGI (3)

6. Farmasi dan Alkesa. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial

generik

b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan

c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset;

7. Pengawasan Obat dan Makanana. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;

b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;

c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.

29

STRATEGI (4)

8. SDM Kesehatana. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak

tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),

b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim

c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;

d. Insentif fiskal dan non fiskal

9. Promkes dan pemberdayaan masyarakata. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan

pemberdayaan;

b. Pendidikan kesehatan, KIE

c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat;

30

STRATEGI (5)

10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatana. Transparansi tata kelola pemerintahan;

b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan;

c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator;

11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatana. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap;

b. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta);

c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta

d. Pengembangan sistem monev terpadu;

31

3. KERANGKA PELAKSANAAN

• Harmonisasi• Implementasi

Program• Dukungan

terhadap Kebijakan Afirmatif

• Efisiensi Alokasi: Proporsi pembiayaan program

• Efisiensi Teknis:• Optimalisasi Anggaran

Program dan Kegiatan• Sinkronisasi

APBN+APBD• Mobilisasi pembiayaan

pusat, daerah dan masyarakat + dunia usaha

• Aksesibilitasdan kualitas program

• Tenaga dan Kualitas

• System/SOP• Management• R&D

(Litbang)

KERANGKA REGULASI

KERANGKA PENDANAAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

32

PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.

33

Arahan Presiden

Rakor Terbatas, 24 Februari 2015

• Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,

Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP

• Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial)

AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016

34

Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas

Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015)

• Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial

• Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial)

• Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah))

• Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan.

35

MEKANISME KERJA

INSTRUMEN MONEV

-Tim Kerja Terpadu-Pedoman Monev-Focus Group Discussion-E-monev-Kunjungan lapangan

-Logical Framework Approach (LFA)-Matrik Kinerja-Kuesioner-Metode Pengumpulan Data

SUMBERDAYA PENDUKUNG

PERKUATANSISTEM MONEV

PERKUATAN MONEVDalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Alocatif Efisiensi danTechnical Efisiensi- Efektifitas- Keterkaitan Indikator

(input-output-outcome)

-Job Description-Knowledge Sharing-Data Base danInformasi (spasial)

36

5. MEMBANGUN SINERGI

37

Sinergi Lintas BidangINTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN

FAKTOR DETERMINAN DAMPAK UKURAN

KEMKES/DINKES

SPESIFIK30%

GIZI

KEMATIANIBU AKI

ANAK AKB

K/L & SKPD Terkait

SENSITIF70%

KESAKITAN

PMPrevalensi/

Kasus

PTMPrevalensi/

Kasus

PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF

KEGIATANINDIKATOR

TARGET KERANGKA PELAKSANAAN

(Dana, Regulasi, Lembaga)

KEGIATANINDIKATOR

TARGETKERANGKA PELAKSANAAN

(Dana, Regulasi, Lembaga)

RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSITERSTRUKTUR & TERUKUR

38

Kerjasama Lintas Sektordalam Percepatan Perbaikan Gizi

39

Catatan: Setiap K/L melakukan program/kegiatan sesuai bidang/tanggung jawab untuk mendukung Percepatan

Perbaikan Gizi Program Lintas Bidang RPJMN 2015 – 2019 : 12 Program / 11 Kementerian/Lembaga

Menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%

Menurunkan Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menjadi 8%

Meningkatkan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50%

Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita menjadi 17%

Menurunkan prevalensi wasting (kurus) anak balitamenjadi 9,5%

Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta menjadi 28%

1

2

3

4

5

6

PercepatanPerbaikan Gizi

Pendanaan/Pembiayaan

SDA LH (Pangan,

Pertanian, Perikanan, Kelautan)

Regional dan Otonomi Daerah

Sarana Prasarana

40

PROGRAM LINTAS: GIZI11 Kementerian/Lembaga – 12 Program

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program Perlindungan Anak

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal

Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanDesa

Kementerian Kesehatan

BPOM

BKKBN

Kemen PP dan PA

Kemendikbud

Kementerian Agama

Kementerian Pertanian

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian PU

Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian Desa dan RDT 40

PEMERINTAH/PEMDA

inisiator, fasilitator dan

motivator

MITRA PEMBANGUNAN

memperkuatkolaborasi

DUNIA USAHA

pengembangan produk

MEDIA MASSA

menyebarluaskaninformasi terkaitpangan dan gizi

secara terusmenerus

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

analisa kebijakanserta pelaksana

pada tingkatmasyarakat

UN NETWORK

memperluas dan mengembangkan

kegiatan

ORGANISASI PROFESI &

AKADEMISI

Think Tank

PARLEMEN

PERAN STAKEHOLDERS

PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

41

Program Kegiatan


PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pembinaan Gizi Masyarakat

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya2. Penilaian Pangan Olahan3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan


PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan segar

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

42

Program Kegiatan


PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

BBKBN

PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Provinsi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Agama

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat


43

Program Kegiatan



1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Komplementer dan Alternatif5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

BKKBN


1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah3. Pembinaan Ketahanan Remaja

PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

44

Program Kegiatan


PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular5. Penyehatan Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus2. Pengembangan Olahraga Pendidikan3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan

2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan3. Pengembangan Obat Asli Indonesia4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan7. Penyusunan Standar Pangan8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan

Makanan9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan

PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN & PENGENDALIAN PENYAKIT

45

SINERGI WILAYAH

RPJMN RAN RAD

PUSAT-DAERAH

Provinsi –Kab/Kota

Raker Musrenbang

MenurunnyaDisparitas

Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah

1

LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota)2Contoh : (1)

Eliminasi Malaria, (2) STBM

46

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)

47

PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL(SEBAGAI BASIS ANALISIS SPASIAL SINERGI WILAYAH)

122 kab

20142009

199 kab

*70 kab

Keluar

DOB 34

183 kab

target keluar

2004

199-50+ 34

2019

75 kab

DOB 9

keluar

50 kab

183-70+ 9 DOB

47kab

122-75

*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 48

6. PENGANGGARAN

49

ISU PENGANGGARAN

ANGGARAN

BESARAN (APBN 5%, APBD 10%)

Allocative Efficiency

Technical Efficiency

Unit Cost

PerlindunganFinansial

MobilisasiPendanaan- PHLN- (PPP dan

CSR

Sinkronisasi

PUSAT-DAERAH

Fund Chaneling

(Dekon, TP, DAK)

50

ALOKASI INDIKATIF ANGGARAN KEMKESRPJMN 2015-2019

No. PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI

2015-2019(Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1,051.3 2,080.0 2,415.0 2,735.0 3,080.0 11,361.3

2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

20,476.9 27,132.0 31,944.4 32,777.5 35,775.5 148,106.2

3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN

69.2 220.0 280.0 335.0 390.0 1,294.2

4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 552.4 1,450.0 1,850.0 2,200.0 2,650.0 8,702.4

5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

2,621.4 5,400.0 6,300.0 7,200.0 8,100.0 29,621.4

6 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 9,994.2 18,750.0 21,650.0 24,350.0 26,350.0 101,094.27 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN1,714.6 3,300.0 3,650.0 3,950.0 4,250.0 16,864.6

8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1,739.6 3,100.0 3,790.0 4,180.0 4,550.0 17,359.6

9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

1,612.2 6,808.0 7,713.0 8,546.0 9,651.0 34,330.2

JUMLAH 39,831.6 68,240.0 79,592.4 86,273.5 94,796.5 368,734.0

51

Mari Kita Mantapkan Langkah Perbaiki Status Kesehatan Indonesia

Maksimalkan Kemampuan dan PotensiJadikan Indonesia Lebih Sehat

Demi Perbaikan Kualitas SDM danDaya Saing Bangsa

Menuju Masyarakat Indonesia Lebih Sejahtera

Terima Kasih52

Lampiran

53

DATA PROVINSI

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)

Proyeksi Umur Harapan Hidup

No ProvinsiData Dasar2010-2015

(2012)

Proyeksi2015-2020

(2017)

1 Sulawesi Utara 70,6 71,2

2 Sulawesi Tengah 66,6 67,9

3 Sulawesi Selatan 69,2 70,0

4 Sulawesi Tenggara 70,0 70,8

5 Gorontalo 66,5 67,4

6 Sulawesi Barat 62,8 64,1

7 Maluku 64,5 65,3

8 Maluku Utara 66,9 67,7

9 Papua 64,3 65,0

10 Papua Barat 64,7 65,4

54

DATA PROVINSI

Persentase Persalinan

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

per Provinsi di Wilayah Barat

Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)Sumber: Riskesdas, 2013

NO PROVINSIData Dasar

(2013)

1 Sulawesi Utara 63,3

2 Sulawesi Tengah 40,9

3 Sulawesi Selatan 57,6

4 Sulawesi Tenggara 32,8

5 Gorontalo 68,7

6 Sulawesi Barat 31,4

7 Maluku 25,2

8 Maluku Utara 32,8

9 Papua 44,6

10 Papua Barat 44,1

INDONESIA 70,4

No Provinsi Data Dasar2010-2015

(2012)

2015-2020 (2017)

1 Sulawesi Utara 24 22

2 Sulawesi Tengah 39 34

3 Sulawesi Selatan 29 26

4 Sulawesi Tenggara 27 24

5 Gorontalo 39 36

6 Sulawesi Barat 55 49

7 Maluku 47 44

8 Maluku Utara 38 35

9 Papua 49 45

10 Papua Barat 48 44

55

DATA PROVINSI

Sumber: Riskesdas, 2013

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan

Indikator BaselineTarget 2019

Persentase penurunan kasuspenyakit yang dapat dicegahdengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

- 40

Persentase kabupaten/kotayang mencapai 80 persenimunisasi dasar lengkap padabayi

71,2 95

RPJMN 2015-2019

Imunisasi

No Provinsi Data Dasar(2013)





5 Gorontalo 80,6


7 Maluku 29,7

8 Maluku Utara 42,6

9 Papua 29,2

10 Papua Barat 35,6

INDONESIA 59,2

56

Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi

• Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95%

• Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%)

Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013


57

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi

Stunting


Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)

32,9 28

RPJMN 2015-2019

DATA PROVINSI


No Provinsi Data Dasar(2013)





5 Gorontalo 38,9


7 Maluku 40,6

8 Maluku Utara 41,1

9 Papua 40,1

10 Papua Barat 44,7

INDONESIA 37,2

58

DATA PROVINSI


Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi

Kekurangan Gizi (Underweight)


Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita

19,6(Riskesdas,

2013)

17

RPJMN 2015-2019No Provinsi Data Dasar

(2013)





5 Gorontalo 26,1


7 Maluku 28,3

8 Maluku Utara 24,9

9 Papua 21,8

10 Papua Barat 30,9

INDONESIA 19,6

59

PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019

Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013

IndikatorTarget

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

350 700 1.400 2.800 5.600

Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

700 1.400 2.800 5.600 6.000

Target RPJMN 2015 - 2019

NO. PROVINSI DATA DASAR (2013)*

KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU2015 2016 2017 2018 2019

1 Sulawesi Utara 183 57 7 7 7 7

2 Sulawesi Tengah 183 63 7 7 7 7

3 Sulawesi Selatan 440 - 12 12 13 13

4 Sulawesi Tenggara 264 31 8 8 8 9

5 Gorontalo 91 20 3 3 3 3

6 Sulawesi Barat 92 7 3 3 3 3

7 Maluku 190 - - - - -

8 Maluku Utara 125 36 4 5 5 5

9 Papua 391 107 7 7 7 7

10 Papua Barat 143 281 18 19 19 20

INDONESIA 9.957 998 190 213 245 257

60

PENJABARAN NAWA CITAPROGRAM INDONESIA SEHAT

Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN

NORMA PEMBANGUNAN



DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum

Keamanan dan


Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)


(3) Luar Jawa, (4)

Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan

Kelautan






Mental / Karakter

62

BUKU I:AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

63

Agenda 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Sub Agenda

5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

5.4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja

5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan Yang Berkelanjutan

64

SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

65

No Indikator2014

(Baseline)2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SDKI 2012)

306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 2452. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) <0,53. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,44. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4(2013) 15,45. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) 5,4

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600

4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan

1. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8(Oktober 2014)

Min. 95

2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 (2013) 5.600

3. Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis

25 (2013) 60

4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90

5. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94

Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

66

QUICK WINS SASARAN

1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 tentang Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda

Disahkannya PP tentang Subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah pada RS

2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju)

Tersalurkannya 4.426.010 kartu KIS di 7 lokasi

3. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan

Disahkannya Inpres tentang kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan unit transfusi darah untuk Pencegahan Kematian Ibu

4. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

Terdatanya Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

5. Pengikatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk kebutuhan ibu melahirkan

Meningkatnya jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD untuk penyediaan darah bagi ibu melahirkan

QUICK WINS

67

PROGRAM LANJUTAN

68

PROGRAM LANJUTAN SASARAN

1. Peningkatan Peserta PBI Meningkatnya Kepesertaan PBI JKN dari 120 juta menjadi 140 juta.

(Adjustment dalam RPJMN menjadi: Kepesertaan PBI JKN dari 86,4 juta (2014) menjadi 110,9 juta (2019))

2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan gizi buruk dari 19% menjadi 15%

(Adjustment dalam RPJMN menjadi: 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan Menurunkan Gizi Buruk pada balita dari 19% menjadi 17% pada tahun 2019)

2.1 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 10.315 Puskesmas

2.2 Peningkatan fasyankes dasar yang berkualitas Tersedianya fasyankes dasar berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat:

Peningkatan jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 400 Puskesmas, Pembangunan Puskesmas baru sebanyak 148 Puskesmas, Rehabilitasi 4.410 Puskesmas rusak sedang dan rusak berat, Pemenuhan peralatan kesehatan di 8.067 Puskesmas, Peningkatan jumlah 500 Puskesmas keliling perairan, Peningkatan jumlah 1.127 Puskesmas keliling roda 4, Peningkatan pelayanan kesehatan bergerak di 150 Kab/Kota

2.3 Peningkatan fasyankes rujukan yang berkualitas Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat:

Tersedianya 14 RS pusat rujukan nasional, 184 RS rujukan regional, 655 RS daerah yang memenuhi standar, 68 RS Pratama di DTPK, dan 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis

2.4. Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Tercapainya 90% tingkat ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

2.5. Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas

Pemenuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk PTT terutama di DTPK

2.6. Peningkatan internship tenaga kesehatan Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship

Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

69

Program Kegiatan Sasaran Indikator

A. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas


Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja

1. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

PROGRAM PENGEM-BANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan

PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L

Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN KESEHATAN

70


B. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat


Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

1. Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan

4. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan


Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

C. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1. Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

71



Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra

1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

2. Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

1. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu

2. Jumlah kabupaten/kota dengan API3. Jumlah kab/kota endemis yang

melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

1. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

2. Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85 persen

3. Persentase kasus HIV yang diobati

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

2. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah

D. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS

Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)

72


PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatnya Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk mencegah kematian ibu melahirkan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil

4. Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

1. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

3. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

4. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

5. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis

6. Jumlah RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

7. Jumlah RS pratama yang dibangun


Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship

Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

73


B. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan

Penilaian Pangan Olahan Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi )

1. Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan

Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan

1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan

2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan

PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L

Kementerian/Lembaga: BADAN POM

74


D. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

2. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Pengawasan Distribusi Obat

Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar

Persentase peningkatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Pengawasan Produksi Obat

Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini

Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini

Penilaian Obat Tersedianya obat yang memenuhi standar

Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan

Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar

Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu

Matriks Pembangunan Bidang (Buku II)

• Matriks berisi Program Lintas yang memerlukan dukungan dan koordinasi lintas program baik di satu K/L maupun dg K/L lain

• Berisi: Program Lintas Program Pembangunan, Sasaran, Indikator dan Target

• Matriks Bidang dan program: (Koordinator pelaksanaan Menko PMK)

• Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat : 12 Program di 11 K/L

• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: BGKIA, Farmasi & Alkes, PPSDMK, Kependuukan, KB dan Pembangunan Keluarga

• Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit: Dukungan Manajemen, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga, POM

• Peningkatan Perlindungan Sosial Penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat: Penguatan Pelaksanaan JKN, BUK, PPSDMK, BPOM

75

LAMPIRAN

SANDINGAN NAWA CITA DENGAN RPJMN 2015-2019

76


77



SJSN Kesehatan (Supply

Side dan Demand Side)

Pembangunan

50.000 rumah

sehat

10 Meningkatkan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

d Peningkatan pemberdayaan

masyarakat melalui pendidikan

kesehatan masyarakat, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) serta

upaya kesehatan berbasis

masyarakat (UKBM) termasuk

pengembangan rumah sehat.

Buku I

Hal. 80

Buku II

Hal. 101

Pengembangan

6000 puskesmas

dengan fasilitas

rawat inap

Puskesmas di

perbatasan dan

terluar yang

memenuhi standar


Kesehatan Dasar yang

Berkualitas







terpencil, perbatasan dan

kepulauan;

Buku I

Hal. 77

Buku II

Hal. 98


78



Penambahan

iuran BPJS

kesehatan

yang berasal

dari APBN

dan APBD

Peningkatan

layanan

masyarakat

dengan

menginisiasi

kartu

"Indonesia

Sehat" (PBI)

4 Memantapkan Pelaksanaan

Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) Bidang

Kesehatan

a Peningkatan cakupan kepesertaan melalui

Kartu Indonesia Sehat;

Buku I

Hal. 77

Buku II

Hal. 102

c Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan

dalam bentuk penyempurnaan dan

koordinasi paket manfaat, insentif penyedia

layanan, pengendalian mutu dan biaya

pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem

pembiayaan, pengembangan health

technology assesment, serta pengembangan

sistem monitoring dan evaluasi terpadu;

d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk

penguatan pelayanan kesehatan dasar,

kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga

kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya

promotif dan preventif perorangan;

g Pengembangan pembiayaan pelayanan

kesehatan kerja-sama pemerintah swasta.


79



Reformasi

Pembangunan

Kesehatan

Penurunan

Angka

Kematian Ibu

dan Bayi

Arah Kebijakan Umum

Reformasi terutama difokuskan pada

penguatan upaya kesehatan dasar

(primary health care) yang

berkualitas terutama melalui

peningkatan jaminan kesehatan,

peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang didukung dengan

penguatan sistem kesehatan dan

peningkatan pembiayaan kesehatan.

Buku I

Hal. 75

Buku II

Hal. 96

Memperjuang

kan kebijakan

khusus untuk

memenuhi

layanan

kesehatan

khususnya

bagi penduduk

di daerah

miskin dan

daerah

terpencil


Kesehatan Dasar yang Berkualitas







terpencil, perbatasan dan kepulauan;

Buku I

Hal. 77

Buku II

Hal. 98


Kesehatan Rujukan yang Berkua-litas


kesehatan rujukan terutama rumah

sakit rujukan nasional, rumah sakit

rujukan regional, rumah sakit di

setiap kabupaten/kota, termasuk

rumah sakit pratama di daerah

tertinggal, terpencil dan perbatasan;

Buku I

Hal. 78

Buku II

Hal. 98


80



Perlindungan

sosial bidang

kesehatan

inklusif jaminan

persalinan),

Jaminan

Persalinan bagi

seluruh

kelahiran

1 Akselerasi Pemenuhan

Akses Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak,

Remaja, dan Lanjut Usia

yang Berkualitas

a Peningkatan akses dan mutu continuum of care

pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu

hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta

penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;

Buku I

Hal. 75

Buku II

Hal. 96

4 Memantapkan

Pelaksanaan Sistem

Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) Bidang Kesehatan

d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk

penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu

dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan

peningkatan upaya promotif dan preventif

perorangan;

Buku I

Hal. 77

Buku II

Hal. 102

Anggaran

kesehatan

minimal 5% dari

APBN untuk

penurunan AKI,

AKB,

pengendalian HIV

dan AIDS,

penyakit menular

dan kronis

12 Mengembangkan dan

meningkatkan efektifitas

pembiayaan

kesehatan

a peningkatan pembiayaan kesehatan publik; Buku II

Hal. 102b peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan

masyarakat,

termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif

c peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk

pembiayaan kesehatan masyarakat tidak

mampu/miskin;

dan

d peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung

pencapaian universal health coverage (UHC),

terutama

untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak

mampu

dan peningkatan kesiapan supply side SJSN

Kesehatan.


81



Mendukung pengesahan

UU Tentang Kesehatan,

UU Tentang

Keperawatan, UU

Tentang Kebidanan

Kerangka regulasi

(iii) penyusunan regulasi

terkait pengembangan sumber

daya manusia kesehatan,

termasuk jenis, sertifikasi,

kompetensi dan kualifikasi

tenaga kesehatan, serta

pemenuhan tenaga kesehatan

di DTPK;

Buku II

Hal. 133

Mengintensifkan

kerjasama internasional

dalam mengatasi

masalah global yang

mengancam umat

manusia seperti

penyakit menular,

perubahan iklim

Melindungi segenap

generasi muda dari

bahaya penyalahgunaan

napza, minuman keras,

penyebaran penyakit

HIV/ AIDS, dan penyakit

menular seksual di

kalangan pemuda

3 Meningkatkan Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

a Peningkatan surveilans epidemiologi

faktor resiko dan penyakit;

Buku I

Hal. 76-77

Buku II

Hal. 97-98

b Peningkatan upaya preventif dan

promotif termasuk pencegahan kasus

baru penyakit dalam pengendalian

penyakit menular terutama TB, HIV dan

malaria dan tidak menular;

d Pencegahan dan penanggulangan

kejadian luar biasa/ wabah;

f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan

rantai penularan

g Pemberdayaan dan peningkatan peran

swasta dan masyarakat dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan.

LAMPIRAN

MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN

82

Prioritas Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Sasaran Bidang 1. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat2. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta

Meningkatnya Penyehatan Lingkungan4. Meningkatnya Perlindungan Finansial

Indikator 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun);

2. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran; 3. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; 4. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk; 5. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen); 6. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional

(JKN)

Target (2019) 1. Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) menjadi 28%;

2. Menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 kelahiran; 3. Menurunkan AKB menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 4. Menurunkan prevalensi Tuberkulosis (TB) menjadi 245 per 100.000

penduduk; 5. Menjaga prevalensi HIV pada populasi dewasa <0,5%;6. Meningkatkan kepesertaan JKN menjadi minimal 95 persen

Penanggung Jawab Program Lintas

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

MATRIK BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

83

Program Kegiatan



Pembinaan Gizi Masyarakat

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya2. Penilaian Pangan Olahan3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan


PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan segar

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha


84

Program Kegiatan


PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

BBKBN


1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Provinsi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Agama

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat


85

Program Kegiatan



1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Komplementer dan Alternatif5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian


1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

BKKBN


1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah3. Pembinaan Ketahanan Remaja

PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

86

Program Kegiatan



1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular5. Penyehatan Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus2. Pengembangan Olahraga Pendidikan3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan

2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan3. Pengembangan Obat Asli Indonesia4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan7. Penyusunan Standar Pangan8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan

Makanan9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan

PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

87

Program Kegiatan


PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINANKESEHATAN NASIONAL

Pengembangan Pembiayaan Kesehatandan JKN/KIS

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan2. Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis3. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar4. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa


1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDMKesehatan

2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan3. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan4. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi5. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi6. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

BADAN POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM2. Pengawasan Distribusi Obat3. Pengawasan Produksi Obat4. Penilaian Obat5. Penyusunan Standar Obat6. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan,

Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

PROGRAM LINTAS 4: PENINGKATAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PENDUDUK MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT

88

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN · PDF fileUU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan Kerangka regulasi (iii) penyusunan regulasi ... Jumlah provinsi mencapai

Documents