Kebijakan perbaikan lakip 2012

Evaluasi Hasil Sosialisasi LAKIP 2013

Sejahtera

Demokratis

Berkeadilan

Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan

berkeadilan

Memantapkan konsolidasi demokrasi

Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta

pengurangan kesenjangan

VISI RPJMN 2010-2014“INDONESIA YANG SEJAHTERA,

DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”(Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014)

2

3

1. Memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran;

2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja;

3. Memenuhi tuntutan percepatan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

4. Memprioritaskan program-program pro rakyat dan pembangunan yang berkeadilan;

5. Memperhatikan percepatan pembangunan di wilayah tertentu dan daerah pasca bencana.

DASAR HUKUM

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Sistem Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting System)2. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance

Based Budgeting)3. Perencanaan dan Penganggaran Berjangka Menengah (Medium-Term

Expenditure Framework)

KERANGKA PENDANAAN

1. Pelaksanaan kebijakan fiskal jangka menengah secara konsisten (Aggregate Fiscal Discipline)

2. Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (Allocative Efficiency)

3. Efisiensi dengan cara meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran (Operational Efficiency)

TUJUAN

Mewujudkan Perencanaan yang Berorientasi Kepada Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) Sebagai Dasar Penerapan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian/Lembaga

RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA

1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur organisasi unit eselon II Pusat

4

1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

2

3

4

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pendidikan Islam

Bimbingan Masyarakat Islam

Bimbingan Masyarakat Kristenen

Bimbingan Masyarakat Katolik

Bimbingan Masyarakat Hindu

Bimbingan Masyarakat Buddha

6

7

8

9

10

11

11 PROGRAM KEMENTERIAN

AGAMA(HASIL

RESTRUKTURISASI)

PROGRAM GENERIKPROGRAM GENERIK

PROGRAM TEKNISPROGRAM TEKNIS

5

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama

3. a. Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undanganb. Meningkatnya mutu kinerja aparaturc. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker Kementerian Agama

6

4. a. Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakatb. Meningkatnya penyediaan informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan c. Meningkatnya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangand. Meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama

5. Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah

7

6. a. Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islamb. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUDc. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontrend. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontrene. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengahf. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam

8

7. Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat

8. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen

9. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

10. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu

11. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha

9

HASIL EVALUASI MENPAN & RB ATAS LAKIP HASIL EVALUASI MENPAN & RB ATAS LAKIP INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

(KEMETERIAN/LEMBAGA)(KEMETERIAN/LEMBAGA)Dimuat dalam Harian Kompas, 6 Desember 2012Dimuat dalam Harian Kompas, 6 Desember 2012

No. PredikatNilai

absolutInterpretasi Karakteristik Instansi

1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

HASIL EVALUASI LAKIP KEMENTERIAN AGAMAHASIL EVALUASI LAKIP KEMENTERIAN AGAMATAHUN 2010, 2011 DAN 2012 TAHUN 2010, 2011 DAN 2012

OLEH KEMENTERIAN PAN & RBOLEH KEMENTERIAN PAN & RB

A. PERENCANAAN KINERJA1.Beberapa rumusan tujuan dan sasaran

dalam dokumen perencanaan belum terukur dan menggambarkan hasil.

2.Rumusan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria suatu indikator yang baik, seperti spesifik, terukur dan menggambarkan hasil.

3.Terhadap dokumen penetapan kinerja belum dilakukan pemantauan/ monitoring atas pencapaian secara berkala.

PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA KEMENAG 2012

(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov 2012)

B. PENGUKURAN KINERJA1. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum

sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran. Selain itu, IKU juga belum dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja Kemenag.

2. Masih terdapat rumusan indikator kinerja yang belum terukur dan belum berorientasi pada hasil.

3. Sistem pengumpulan data kinerja yang ada belum cukup untuk mengumpulkan data mengenai capaian indikator kinerja.

PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov

2012)

C. PELAPORAN KINERJA1. LAKIP belum menyajikan informasi

mengenai capaian sasaran yang berorientasi outcome, hasil evaluasi dan analisis, serta pembandingan data kinerja secara memadai. LAKIP juga belum menyajikan informasi mengenai capaian target jangka menengah.

2. LAKIP belum menyajikan informasi tentang Pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan.

PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov

2012)

D. EVALUASI KINERJA1. Kementerian Agama belum melakukan

evaluasi terhadap program-program Renstra yang merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja.

E. CAPAIAN KINERJASecara umum capaian kinerja Kementerian Agama cukup baik. Hal ini terlihat dari perolehan angka capaian kinerja output dan outcome yang dibuat oleh Kementerian Agama.

PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov

2012)

1. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanan, baik tingkat Kementerian maupun tingkat satuan organisasi/kerja sehingga lebih dapat terukur dan menggambarkan hasil.

2. Merumuskan rumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan di tingkat unit kerja agar memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik (SMART).

3. LAKIP agar menyajikan informasi mengenai capaian IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

4. Pengungkapan informasi capaian kinerja dalam LAKIP unit kerja agar lebih difokuskan pada realisasi kinerja yang diperjanjikan dan bukan pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

REKOMENDASI MENPAN RB

1. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LAKIP di Lingkungan Kementerian Agama

2. Menyusun Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama

3. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penetapan IKU

4. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan LAKIP Kementerian Agama

5. Melakukan Sosialisasi Penyusunan LAKIP yang sesuai Permenpan RB No. 29 Tahun 2010

LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DITEMPUH

Percepatan perluasan pengetahuan dan keterampilan penerapan SAKIP.

Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi lainnya.

Review Renstra, RKT, PK 2013, dan penggunaannya.

Pembangunan dan pengembangan sistem monitoring kinerja unit-unit kerja yang lebih baik.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH