5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

1/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Disampaikan Pada

Pelatihan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji (Kloter)

Tahun 1434H/2013 M

Drs. H. Ahda Barori, MM

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

2/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

MUKADIMAH

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan

bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan

pembinaan, pelayanan, dan per l indungan

dengan menyediakan layanan administrasi,bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi,

pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain

yang diperlukan jemaah haji dalam rangka

memenuhi hak jemaah haji dalam menjalankanibadah haji.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

3/28

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

4/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KARAKTERISTIKPENYELENGGARAAN HAJI

1. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugasnasional, sarat dengan koordinasi, melibatkan

lebih dari 7 Kementerian/Lembaga, dan 6

lembaga pengawas.

2. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual dan

merupakan Rukun Islam kelima (puncak ibadah).

3. Ibadah haji dilaksanakan di negara orang, waktu

nya singkat, fasilitas terbatas, regulasinyaberbeda dengan pemerintahan kita, dan menuju

satu titik/tempat dalam waktu yang bersamaan.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

5/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Lanjutan .....

4. Mengelola dana masyarakat yang cukup besar

dengan prinsip nirlaba. Dana setoran awalsampai saat ini lebih dari 40 triliun.

5. Jumlah jemaah haji Indonesia terbesar di dunia

sebanyak 221.000 orang dengan profil jemaah

haji tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jenis kelamin pria 45,25% dan wanita 54,75%.

b. Pendidikan dasar 48,48%, pendidikan

menegah 24,32%, sarjana 27,15%, dan lain-lain 0,05%.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

6/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Lanjutan

a. PNS/TNI/Polri 19,94%, pedagang 7,06%,petani 13,84%, Pegawai swasta 24,05%, Ibu

rumah tangga 28,48%, pelajar/mahasiwa

0,94%, dan lain-lain 5,68%.

d. Umur 18-50 tahun 44,9%, 51-60 tahun

31,25%, dan >60 tahun 23,85%. Jemaah haji

tertua 96 tahun.

e. Belum pernah haji 98,02% dan pernah haji1,98%.

6

INDIKATOR KEBERHASILAN

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

7/28DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

INDIKATOR KEBERHASILANPENYELENGGARAAN HAJI

1. Jemaah haji yang telah mendaftar dan memenuhi

syarat, seluruhnya dapat diberangkatkan ke ArabSaudi.

2. Jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi,

seluruhnya memperoleh pemondokan (akomodasi),

katering, transportasi, dan pelayanan kesehatan.3. Seluruh jemaah haji yang berada di Arab Saudi

dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang

sakit disafariwukufkan dan yang meninggal

dibadalhajikan.4. Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah

haji dipulangkan kembali ke Tanah Air, kecuali yang

wafat.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

8/28DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KUOTA DAN PENDAFTARAN HAJI

Kuota haji Indonesiatahun 1434H/2013M masih

sama dengan tahun 1433H/2012M sebanyak211.000 jemaah. Walaupun pemerintah tetap

berupaya memperoleh tambahan kuota, dengan

menyesuaikan hasil sensus penduduk Indonesia

tahun 2010 (1/1000 x 237,600,000).Pendaftaran hajidibuka sepanjang tahun dengan

menerapkan prinsip first come first served. Nomor

porsi akan diberikan melalui Siskohat setelah

melakukan setoran awal BPIH sebesar

Rp.25.000.000,- melalui BPS BPIH yang

tersambung secara onlinedengan Siskohat.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

9/28DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

Sesuai UU 13 Tahun 2008 Pasal 23, bahwa BPIHdikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat,

yang dipergunakan untuk membiayai belanja

operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Komponen BPIH terdiri dari direct cost dan indirect

cost. Komponen direct cost yaitu biaya yang

langsung dibayar oleh jemaah haji, sedangkan

indirect cost yaitu biaya yang tidak dibayar olehjemaah tetapi dari hasil optimalisasi setoran awal

BPIH.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

10/28DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Lanjutan

Di samping itu, terdapat dukungan biaya

penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dariAPBN dan APBD.

Komponen BPIH disusun oleh Pemerintah dan

dibahas secara detil bersama Komisi VIII DPR RI.Setelah memperoleh persetujuan DPR RI, BPIH

ditetapkan oleh Presiden RI.

BPIH tahun 1434H/2013M telah ditetapkan

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun2013 tanggal 8 Mei 2013.

1

0

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

11/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Lanjutan

BPIH Tahun 1434H/2013M

1. Emb Aceh Sebesar USD 3,253

2. Emb Medan Sebesar USD 3,263

3. Emb Batam Sebesar USD 3,357

4. Emb Padang Sebesar USD 3,329

5. Emb Palembang Sebesar USD 3,381

6. Emb Jakarta Sebesar USD 3,522

7. Emb Solo Sebesar USD 3,542

8. Emb Surabaya Sebesar USD 3,619

9. Emb Banjarmasin Sebesar USD 3,73310.Emb Balikpapan Sebesar USD 3,744

11.Emb Makassar Sebesar USD 3,807

12.Emb Lombok Sebesar USD 3,782

1

1

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

12/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

BIMBINGAN JEMAAH

Bimbingan jemaah haji dilakukan oleh pemerintah

dan masyarakat, baik secara perseoranganmaupun kelompok (KBIH).

Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian

jemaah, baik kemandirian dalam pelaksanaan

ibadah maupun perjalanan haji.

Bimbingan jemaah haji dilakukan secara langsung

dan tidak langsung.

Bimbingan secara langsung diberikan di tingkatKecamatan/KUA sebanyak 7 kali pertemuan dan di

tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 kali

pertemuan.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

13/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PETUGAS HAJI

Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

petugas haji sebanyak 3.996 orang. Yaitu petugaskloter 2.420 orang, petugas non kloter 826 orang,

dan tenaga musiman di Arab Saudi 750 orang.

Pola rekrutmen dilaksanakan secara ketat, baik di

daerah di pusat maupun di Arab Saudi. Materi test

terdiri dari tes kompetensi dan wawancara. Mereka

yang dinyatakan lulus harus mengikuti

pembekalan/pelatihan terintegrasi.Pelaksanaan test diawasi oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama, agar diperoleh petugas yang

memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

14/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

DOKUMEN HAJI

Biaya penerbitan paspor bagi jemaah haji reguler

dibebankan dari manfaat dana optimalisasisetoran awal BPIH. Paspor jemaah haji dilengkapi

dengan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah

Haji (DAPIH).

Proses pemvisaan paspor dilakukan secara online

antara Kemenag dan Kemenlu Arab Saudi.

Proses pemvisaan paspor jemaah haji khusus

dimulai setelah PIHK menyerahkan barcode yangdiperoleh dari Kementerian Haji Arab Saudi untuk

kepastian pelayanan bagi jemaah haji.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

15/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

IDENTITAS JEMAAH HAJI

Identitas jemaah haji diberikan dalam bentuk:

1. Gelang Jemaah haji yang memuat nama jemaah,nomor kloter, nomor paspor, nama Embarkasi

dan tulisan Kementerian Agama.

2. Dalam rangka memberikan perlindungan dan

memudahkan pengenalan identitas jemaah haji

Indonesia di Arab Saudi, mulai tahun 1432H/

2011M yang lalu, jemaah haji menggunakan

seragam batik.3. Gelang Muasasah yang memuat nama, alamat,

dan telepon muasasah asia tenggara, nomor dan

wilayah maktab, serta tahun musim haji.

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

16/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PENGASRAMAAN JEMAAH HAJI

Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, jemaah haji

memperoleh pelayanan pada 13 asrama haji yaitu:1) Jakarta; 2) Banda Aceh; 3) Medan; 4) Padang; 5)

Batam; 6) Palembang; 7) Solo; 8) Surabaya; 9)

Banjarmasin; 10) Balikpapan; 11) Makasar; 12)

Bekasi; dan 13) Lombok.2) Di asrama haji embarkasi, jemaah selain

memperoleh pelayanan akomodasi juga dilakukan

proses Custom Immigration and Quarantine (CIQ),

check in penerbangan, pemberian gelang identitasdan living cost, pemeriksaan akhir kesehatan,

bimbingan manasik, serta pemantapan Ketua Regu

(Karu) dan Ketua Rombongan (Karom).

5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

17/28

DIREKTORAT JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

TRANSPORTASI UDARA

Dalam menetapkan kebijakan transportasi,

Kementerian Agama menyusun spesifikasi angkutan

jemaah haji yang melibatkan unsur Kementerian

Perhubungan.

Pada tahun 1434H/2013M Kementerian Agama tetap

menggunakan maskapai penerbangan PT. GarudaIndonesia dan S