Home >Documents >Kebijakan Peny Haji 2013

Kebijakan Peny Haji 2013

Date post:14-Oct-2015
Category:
View:57 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Kebijakan Peny Haji 2013
Transcript:
  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    1/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    KEBIJAKAN

    PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

    Disampaikan Pada

    Pelatihan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji (Kloter)

    Tahun 1434H/2013 M

    Drs. H. Ahda Barori, MM

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    2/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    MUKADIMAH

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

    Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan

    bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan

    pembinaan, pelayanan, dan per l indungan

    dengan menyediakan layanan administrasi,bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi,

    pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain

    yang diperlukan jemaah haji dalam rangka

    memenuhi hak jemaah haji dalam menjalankanibadah haji.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    3/28

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    4/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    KARAKTERISTIKPENYELENGGARAAN HAJI

    1. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugasnasional, sarat dengan koordinasi, melibatkan

    lebih dari 7 Kementerian/Lembaga, dan 6

    lembaga pengawas.

    2. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual dan

    merupakan Rukun Islam kelima (puncak ibadah).

    3. Ibadah haji dilaksanakan di negara orang, waktu

    nya singkat, fasilitas terbatas, regulasinyaberbeda dengan pemerintahan kita, dan menuju

    satu titik/tempat dalam waktu yang bersamaan.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    5/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    Lanjutan .....

    4. Mengelola dana masyarakat yang cukup besar

    dengan prinsip nirlaba. Dana setoran awalsampai saat ini lebih dari 40 triliun.

    5. Jumlah jemaah haji Indonesia terbesar di dunia

    sebanyak 221.000 orang dengan profil jemaah

    haji tahun 2012 sebagai berikut :

    a. Jenis kelamin pria 45,25% dan wanita 54,75%.

    b. Pendidikan dasar 48,48%, pendidikan

    menegah 24,32%, sarjana 27,15%, dan lain-lain 0,05%.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    6/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    Lanjutan

    a. PNS/TNI/Polri 19,94%, pedagang 7,06%,petani 13,84%, Pegawai swasta 24,05%, Ibu

    rumah tangga 28,48%, pelajar/mahasiwa

    0,94%, dan lain-lain 5,68%.

    d. Umur 18-50 tahun 44,9%, 51-60 tahun

    31,25%, dan >60 tahun 23,85%. Jemaah haji

    tertua 96 tahun.

    e. Belum pernah haji 98,02% dan pernah haji1,98%.

    6

    INDIKATOR KEBERHASILAN

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    7/28DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    INDIKATOR KEBERHASILANPENYELENGGARAAN HAJI

    1. Jemaah haji yang telah mendaftar dan memenuhi

    syarat, seluruhnya dapat diberangkatkan ke ArabSaudi.

    2. Jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi,

    seluruhnya memperoleh pemondokan (akomodasi),

    katering, transportasi, dan pelayanan kesehatan.3. Seluruh jemaah haji yang berada di Arab Saudi

    dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang

    sakit disafariwukufkan dan yang meninggal

    dibadalhajikan.4. Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah

    haji dipulangkan kembali ke Tanah Air, kecuali yang

    wafat.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    8/28DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    KUOTA DAN PENDAFTARAN HAJI

    Kuota haji Indonesiatahun 1434H/2013M masih

    sama dengan tahun 1433H/2012M sebanyak211.000 jemaah. Walaupun pemerintah tetap

    berupaya memperoleh tambahan kuota, dengan

    menyesuaikan hasil sensus penduduk Indonesia

    tahun 2010 (1/1000 x 237,600,000).Pendaftaran hajidibuka sepanjang tahun dengan

    menerapkan prinsip first come first served. Nomor

    porsi akan diberikan melalui Siskohat setelah

    melakukan setoran awal BPIH sebesar

    Rp.25.000.000,- melalui BPS BPIH yang

    tersambung secara onlinedengan Siskohat.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    9/28DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

    Sesuai UU 13 Tahun 2008 Pasal 23, bahwa BPIHdikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat,

    yang dipergunakan untuk membiayai belanja

    operasional penyelenggaraan ibadah haji.

    Komponen BPIH terdiri dari direct cost dan indirect

    cost. Komponen direct cost yaitu biaya yang

    langsung dibayar oleh jemaah haji, sedangkan

    indirect cost yaitu biaya yang tidak dibayar olehjemaah tetapi dari hasil optimalisasi setoran awal

    BPIH.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    10/28DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    Lanjutan

    Di samping itu, terdapat dukungan biaya

    penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dariAPBN dan APBD.

    Komponen BPIH disusun oleh Pemerintah dan

    dibahas secara detil bersama Komisi VIII DPR RI.Setelah memperoleh persetujuan DPR RI, BPIH

    ditetapkan oleh Presiden RI.

    BPIH tahun 1434H/2013M telah ditetapkan

    dengan Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun2013 tanggal 8 Mei 2013.

    1

    0

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    11/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    Lanjutan

    BPIH Tahun 1434H/2013M

    1. Emb Aceh Sebesar USD 3,253

    2. Emb Medan Sebesar USD 3,263

    3. Emb Batam Sebesar USD 3,357

    4. Emb Padang Sebesar USD 3,329

    5. Emb Palembang Sebesar USD 3,381

    6. Emb Jakarta Sebesar USD 3,522

    7. Emb Solo Sebesar USD 3,542

    8. Emb Surabaya Sebesar USD 3,619

    9. Emb Banjarmasin Sebesar USD 3,73310.Emb Balikpapan Sebesar USD 3,744

    11.Emb Makassar Sebesar USD 3,807

    12.Emb Lombok Sebesar USD 3,782

    1

    1

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    12/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    BIMBINGAN JEMAAH

    Bimbingan jemaah haji dilakukan oleh pemerintah

    dan masyarakat, baik secara perseoranganmaupun kelompok (KBIH).

    Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian

    jemaah, baik kemandirian dalam pelaksanaan

    ibadah maupun perjalanan haji.

    Bimbingan jemaah haji dilakukan secara langsung

    dan tidak langsung.

    Bimbingan secara langsung diberikan di tingkatKecamatan/KUA sebanyak 7 kali pertemuan dan di

    tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 kali

    pertemuan.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    13/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    PETUGAS HAJI

    Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

    petugas haji sebanyak 3.996 orang. Yaitu petugaskloter 2.420 orang, petugas non kloter 826 orang,

    dan tenaga musiman di Arab Saudi 750 orang.

    Pola rekrutmen dilaksanakan secara ketat, baik di

    daerah di pusat maupun di Arab Saudi. Materi test

    terdiri dari tes kompetensi dan wawancara. Mereka

    yang dinyatakan lulus harus mengikuti

    pembekalan/pelatihan terintegrasi.Pelaksanaan test diawasi oleh Inspektorat Jenderal

    Kementerian Agama, agar diperoleh petugas yang

    memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    14/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    DOKUMEN HAJI

    Biaya penerbitan paspor bagi jemaah haji reguler

    dibebankan dari manfaat dana optimalisasisetoran awal BPIH. Paspor jemaah haji dilengkapi

    dengan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah

    Haji (DAPIH).

    Proses pemvisaan paspor dilakukan secara online

    antara Kemenag dan Kemenlu Arab Saudi.

    Proses pemvisaan paspor jemaah haji khusus

    dimulai setelah PIHK menyerahkan barcode yangdiperoleh dari Kementerian Haji Arab Saudi untuk

    kepastian pelayanan bagi jemaah haji.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    15/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    IDENTITAS JEMAAH HAJI

    Identitas jemaah haji diberikan dalam bentuk:

    1. Gelang Jemaah haji yang memuat nama jemaah,nomor kloter, nomor paspor, nama Embarkasi

    dan tulisan Kementerian Agama.

    2. Dalam rangka memberikan perlindungan dan

    memudahkan pengenalan identitas jemaah haji

    Indonesia di Arab Saudi, mulai tahun 1432H/

    2011M yang lalu, jemaah haji menggunakan

    seragam batik.3. Gelang Muasasah yang memuat nama, alamat,

    dan telepon muasasah asia tenggara, nomor dan

    wilayah maktab, serta tahun musim haji.

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    16/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    PENGASRAMAAN JEMAAH HAJI

    Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, jemaah haji

    memperoleh pelayanan pada 13 asrama haji yaitu:1) Jakarta; 2) Banda Aceh; 3) Medan; 4) Padang; 5)

    Batam; 6) Palembang; 7) Solo; 8) Surabaya; 9)

    Banjarmasin; 10) Balikpapan; 11) Makasar; 12)

    Bekasi; dan 13) Lombok.2) Di asrama haji embarkasi, jemaah selain

    memperoleh pelayanan akomodasi juga dilakukan

    proses Custom Immigration and Quarantine (CIQ),

    check in penerbangan, pemberian gelang identitasdan living cost, pemeriksaan akhir kesehatan,

    bimbingan manasik, serta pemantapan Ketua Regu

    (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom).

  • 5/24/2018 Kebijakan Peny Haji 2013

    17/28

    DIREKTORAT JENDERAL

    PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

    TRANSPORTASI UDARA

    Dalam menetapkan kebijakan transportasi,

    Kementerian Agama menyusun spesifikasi angkutan

    jemaah haji yang melibatkan unsur Kementerian

    Perhubungan.

    Pada tahun 1434H/2013M Kementerian Agama tetap

    menggunakan maskapai penerbangan PT. GarudaIndonesia dan S

Embed Size (px)
Recommended